Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Teuku Riefky Harsya

Demokrat - Nanggroe Aceh Darussalam I

Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Alat Kelengkapan Dewan: Badan Musyawarah

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Teuku Riefky Harsya adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, untuk dapil Nanggroe Aceh Darussalam I. Latar belakang Teuku sebelum terjun ke dunia politik adalah Komisaris untuk TH Communication dari 2001-2002. Lalu pada 2003-2005, ia memegang posisi sebagai Direktur Utama untuk Grand Kemang Recapital Investment Group. 

    Di Oktober 2017, terjadi mutasi internal di dalam Fraksi Demokrat.  Riefky sekarang bertugas di Komisi 1 yang membidangi luar negeri, intelijen dan pertahanan.

    Pendidikan

    SD Al – Azhar pusat Jakarta Tahun 1978-1984
    SMP Muhammadivah IX Jakarta Tahun 1984-1987 
    SMA Jakarta Tahun 1987-1990 
    1994 S1 Norwich University, US, Mass Communication, US Military Training 
    2013 S2 Universitas Indonesia, fakultas teknik  

    Perjalanan Politik

    2004-2009: DPR-RI, Anggota Komisi VII (ESDM, Lingkungan Hidup, Ristek)
    Okt 2009 - Mei 2012, Ketua Komisi VII
    2014-2019, Ketua Komisi X (Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan) 

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Politik

    Untuk mengetahui rekam jejak Teuku Riefky Harsya dari tahun 2006-2011, bisa baca di sini

    Tanggapan Terhadap RUU

    RUU Permusikan

    7 Juni 2017 - Pada Audiensi Komisi 10 dengan Ekosistem Musik Indonesia yang terdiri dari kumpulan musisi (Kami Musik Indonesia dan Insan Musik Indonesia),  Riefky mengatakan pendapatan Indonesia bersumber dari sektor migas, minerba, pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedepannya ia ingin menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pendapatan utama karena tidak akan habis dan tentunya untuk musik, Riefky setuju perlu dibentuk regulasi. Ia mengatakan nantinya dapat bermitra dengan Bekraf yang membawahi musik dengan 16 sektor lainnya. [sumber]

    RUU Kebudayaan

    12 April 2016 - Teuku Riefky mengatakan bahwa judul dari UU Kebudayaan masih sangat terbuka untuk didiskusikan. Teuku Riefky menginformasikan, terdapat agenda ketiga, yaitu menyusun jadwal acara rapat mengenai RUU Kebudayaan yang akan dimulai pada 12 April 2016. Ia menuturkan, Komisi 10 mempunyai target terkait RUU Kebudayaan yang akan selesai pada 1 Oktober 2016 untuk selanjutnya masuk ke pengesahan mekanisme.  [sumber]

    RUU Sistem Perbukuan

    12 April 2016 - Teuku menyatakan bahwa Komisi 10 DPR-RI bersama Deputi perundang-undangan telah membuat RUU Sistem Perbukuan dan yang mendapat mandat dari presiden untuk membahas RUU ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Perdagangan; Menteri Agama; Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

    Teuku menuturkan, dalam rapat Paripurna pada 17 Desember 2015, RUU ini diputuskan merupakan usulan dari DPR RI dan masuk dalam prolegnas 2015. Hasil harmonisasi dari draf RUU ini telah dikaji berdasarkan tata kelola perbukuan dan disetujui pada rapat internal Komisi 10 DPR-RI. Teuku mengusulkan agar sistem perbukuan perlu diatur oleh UU dan dibuat juga tata kelolanya agar masyarakat mudah mengakses dan mendapatkannya dengan harga yang murah serta pengaturan harga eceran tertinggi.

    Teuku meminta persetujuan pemerintah mengenai usulan jadwal rapat yang akan dimulai pada 12 April 2016 hingga 27 September 2016. Teuku juga menginfokan bahwa nantinya akan ada perubahan-perubahan dalam jadwal rapat.  [sumber]

    Evaluasi UU Perfilman

    15 Februari 2016 - Teuku berharap dengan industri perfilman yang bagus akan membuka lapangan kerja dan menambahkan devisa negara dan jangan sampai dengan menambahnya jumlah film tetapi penontonnya malah menurun. Menurut Teuku, ini dinamakan sebagai neolib yang artinya membuka sesuatu yang kita belum tahu. Teuku juga bertanya sejauh mana Pemerintah melakukan langkah strategi mengatasi kekhawatiran rakyat.

    Teuku berkata bahwa mitra Komisi 10 DPR-RI banyak berhubungan dengan perfilman, dalam rapat dengan mitra, Komisi 10 DPR-RI meminta memperkuat industri film, dan usulan untuk kebudayaan akan ditambahkan lagi.  [sumber]

    Tanggapan

    Transfer Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Pembicaraan TK.I/Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2019

    18 Oktober 2018 - Pada Raker Banggar dengan Pemerintah, Teuku Riefky mengatakan, sesuai dengan Pasal 80 UU MD3 untuk itu jadi nanti anggota Banggar dalam memberikan tanggapan apabila ada daerah-daerah yang perlu diperjuangkan untuk dapat kita sinkronisasikan dengan pemerintah, silahkan diutarakan. Teuku Riefky mengatakan menwarkan anggota DPT kita putuskan postur transfer daerah dan dana desa yang akan dibentuk tim perumus. Teuku Riefky memohon agar masing-masing fraksi dan pemerintah agar menyerahkan nama-nama ke sekretariat. [sumber]

    Kebijakan Moratorium Ujian Nasional (UN)

    1 Desember 2016 - Riefky meminta Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) menjawab secara umum dan detail secara tertulis yang diserahkan sebelum reses karena dibutuhkan kajian yang lebih dalam dan utuh.  [sumber]

    Wacana Regulasi terkait Pariwisata Selam Indonesia

    26 Juli 2016 - Riefky ingin mengetahui bagaimana hubungan antara Perusahaan Wisata Selam Indonesia (PUWSI) dengan asosiasi wisata bahari lainnya serta intensitas Kementerian Pariwisata dalam promosi dan regulasi pariwisata selam.  [sumber]

    Pesan untuk Kementerian Keuangan terkait Anggaran Pendidikan

    14 Mei 2016 - (WartaEkonomi Online) - Ketua komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya, meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tidak mengurangi anggaran pendidikan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

    Saat menghadiri pekan pemuda legislatif dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (F2LMI) di Surabaya, Sabtu (14/5/2016), ia mengatakan pada pembahasan APBN-P pada Juli mendatang, pihaknya meminta Kemenkeu agar tidak ada pengurangan dana pendidikan.

    "Pada pembahasan APBN-P pada Juli mendatang, Kemenkeu akan ada koreksi pendapatan negara karena adanya penurunan dari sektor pajak sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada pengurangan anggaran pendidikan," kata dia.

    Menurut dia, kemungkinan akan ada pengurangan dana pada pembahasan APBN-P nanti, karena pihaknya sudah mendapatkan informasi, tetapi belum disampaikan secara resmi oleh Kemenkeu.

    "Kami sudah menerima informasi bahwa Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) akan mengoreksi Rp2,5 triliun dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sekitar Rp5 tiliun," tuturnya.

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu menuturkan penurunan pendapatan dari sektor pajak dikhawatirkan akan berdampak pada anggaran tiga kementerian yang fokus pada bidang pendidikan.

    "Tiga kementerian yaitu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) akan merasakan dampak langsung dari penurunan anggaran pendidikan," ujarnya.

    Menurut dia, tiga kementerian tersebut akan berdampak langsung terhadap pengolahan pendidikan tinggi, atas, menengah, dasar dan pesantren, sehingga akan mengganggu proses belajar-mengajar. Ia mengatakan dana pendidikan secara nasional mencapai Rp419 triliun yang didistribusikan dengan dua cara, yaitu transfer ke daerah, sedangkan sisanya melalui 20 kementerian.

    Menurut dia, dari jumlah keseluruhan anggaran pendidikan Rp419 triliun, Kemenristek Dikti hanya memiliki kuota 9 persen, sehingga pada pembahasan APBN-P mendatang diharapkan agar anggaran pendidikan bisa bertambah, bukan dikurangi.

    "Kami sudah menyuarakan ke pemerintah, khususnya Kemenkeu untuk mempertimbangkan kembali apabila ada koreksi pendanaan negara, jangan sampai ada pengaruhnya ke pendidikan, apalagi penurunan anggaran pendidikan," jelasnya.

    Jika harus ada penurunan dana, ia meminta agar penurunan dana tersebut dilimpahkan ke 17 kementerian lainnya, meskipun di 17 kementerian itu juga memiliki peran penting dalam pendidikan.

    "Kami berharap ketika ada koreksi dana pendidikan 2016, mohon pemerintah untuk jangan mengurangi anggaran di kementerian teknis yang menangani pendidikan," tandasnya.  [sumber]

    Potensi Indonesia Menjadi Tuan Rumah World Cup 2022

    22 April 2015 - Riefky setuju dengan semangat MSBI tapi sekarang kita dihadapkan pada pembekuan PSSI yang merugikan Indonesia. Menurut Riefky padahal seharusnya PSSI jangan dibekukan tapi dibina dan dididik oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Riefky dorong MSBI untuk tetap menjaga semangat dan semoga Kemenpora kembali ke jalan yang benar dan mencabut pembekuan PSSI. Riefky saran ke Ketua MSBI untuk bicara dengan media agar memberi sudut pandang berbeda terkait pembekuan PSSI.  [sumber]

    Persiapan TAFISA World Sport For All di Oktober 2016

    Pada 22 April 2015 Teuku menyatakan bahwa FORMI seharusnya mendapatkan dukungan pemerintah, karena dapat membantu pariwisata Indonesia.  [sumber] 

    Liga Super Indonesia (Indonesian Super League)

    Pada 26 Maret 2015 - menurut Riefky klub sepak bola manapun, bukan hanya ke-6 klub Kategori D saja, jika gagal bayar gaji dan pajak dikeluarkan dari ISL pada putaran ke-2.  [sumber]

    Pada 23 Februari 2015Teuku Riefky Harsya sebagai Ketua Komisi 10 menyatakan kekecewaannya atas keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menunda kompetisi LSI yang diumumkan satu hari setelah masa sidang DPR ditutup. Teuku Riefky Harsya ingin penerapan dari kebijakan penundaan ini dilakukan secara bertahap. Untuk klarifikasi kemungkinan ini, Ia berencana untuk memanggil BOPI untuk rapat dan meminta rekomendasi dari Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR. (sumber)

    Kinerja PSSI 

    Pada 15 Januari 2015Teuku Riefky Harsya sebagai Ketua Komisi 10 apresiasi sikap legowo dari pengurus PSSI yang sebentar lagi akan menyelenggarakan kongres di bulan April 2015 untuk pergantian kepengurusan. Riefky berharap sikap legowo PSSI ini berlanjut dan dalam waktu dekat melakukan koordinasi dengan Tim 9. Riefky menambahkan bahwa Komisi 10 akan rapat dengan Menpora dan Tim 9 tanggal 20 Januari 2015.  Riefky menutup rapat dengan menggaris bawahi bahwa pekerjaan PSSI masih banyak yang belum tuntas yaitu pemberantasan mafia bola dan meningkatkan profesionalisme pengelolaan organisasi.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.