Demokrat - Nanggroe Aceh Darussalam II

Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan

Sikap Terhadap RUU

Lanjutan Pembahasan Hasil Timus/Timsin terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah dan DPD-RI

Muslim mengatakan bahwa kita harus perjelas dengan aturan Pemerintah karena saat kita bahas otorita ini secara menyeluruh karena saling ada keterkaitan, berkaitan tentang Provinsi kita sepakat, jelas dari Partai Demokrat, Panja menyetujui mengenai Pemerintah Daerah khusus IKN ini. Terkait otorita ini kami memohon penjelasan dari Pemerintah tentang rujukan UU karena ini sangat terkait bahwa UU pasal 4 ayat 2 dengan poin-poin di dalamnya. Konsep otorita yang tercantum di dalam Pasal 1 perlu diperjelas dan diperdalam dengan penuh kehati-hatian karena ada ketidak-konsistenan pada pasal 1 angka 2 ini penting untuk dibahas jangan sampai UU ini ada celah di Mahkamah Konstitusi karena kalau ini selesai kita bahas, ini semua akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita sepakat menjadikan Ibu Kota Negara baru ini sebagai Pemerintah khusus IKN sebagai Provinsi, tetapi bentuk pemerintahannya adalah berbentuk otorita. Ini berkaitan dengan cantolan hukumnya dan rujukan dari UU pasal 45 ini akan tuntas saat bisa diselesaikan dengan baik, jika dibahas secara komprehensif ini akan sinkron dan detail.

Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Densus 88 dan Direktorat Jenderal Imigrasi

Muslim menjelaskan bahwa ia kemarin tiba dari luar negeri pemeriksaannya luar biasa sekali namun ia melihat turis-turis asing langsung masuk saja, apakah ada perbedaan. Densus 88 perlu dimonitor karena banyak teroris yang mati sebelum diadili.

Tanggapan

Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN

Penerimaan yang diperoleh Kementerian BUMN melejit dari Rp1.930 Triliun dari tahun 2020 menjadi Rp2.933 Triliun pada tahun 2023. Kita lihat menyangkut laba bersih yang diperoleh BUMN juga melonjak dari Rp113 Triliun di tahun 2020 menjadi Rp327 Triliun di tahun 2023 atau naik sekitar Rp2.415 Triliun. Tentu yang menjadi catatan bahwa kalau kita lihat kontribusi BUMN baik PNBP, dividen, dan pajak totalnya Rp1.940 Triliun. Berkaitan PMN, khusus di tahun 2024 ini belum ada gambaran kontribusinya. Berkaitan dengan beberapa BUMN yang menjadi concern kita khususnya yang terakhir terkait Indofarma, kita lihat di sini masih diusulkan diselamatkan dengan memberikan dana talangan sebesar Rp95 Miliar. Kejadian di Indofarma menjadi warning khususnya di dunia farmasi. Kita berharap Menteri BUMN harus diberikan jabatan 5 tahun lagi agar bisa banyak yang terus dilakukan. Jadi, tidak terputus. Terkait PMN khususnya BUMN di KEK Arun, kita mempertanyakan sejauh mana PMN di kawasan KEK Arun.

Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina

Muslim mengapresiasi Dirut Pertamina atas paparan dan juga persiapan berkaitan dengan Sabda Serapi 2024. Muslim melihat ini cukup siap terhadap persiapan Ramadan dan Idulfitri. yang kedua Muslim berharap ada tindakan tegas dari Pertamina terhadap pom bensin atau SPBU yang melakukan pelanggaran bukan hanya di wilayah pulau Jawa, tetapi secara nasional. Sangat merugikan masyarakat apabila BBM ini ketika dicampur dengan air dan lain-lain, Muslim yakin ini harus jadi pelajaran bagi Pertaniaga.

Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)

Pola yang dilakukan Menteri Perdagangan kepada minyak goreng dengan hadirnya MinyaKita harusnya dilakukan juga kepada komoditi yang lain seperti beras, daging, dan lain-lain. Pola ini pasti bisa dilakukan asal pemerintah serius. Seringnya terjadi impor masuk saat hasil panen berlimpah, artinya jangan sampai ketika harga tinggi maka yang diuntungkan mafia pangan. Di satu sisi, petani menjerit, kondisi ini harus didudukkan bersama sehingga bisa diambil solusi.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Muslim mengatakan bahwa sampai hari ini kita belum melihat konkritnya apalagi untuk tahun anggaran 2024 ini pagu indikatifnya 1,226 triliun. Kita akan dukung sepenuhnya karena kita harapkan penyebaran investasi ini perlu dilihat khususnya di Kek Aron ini perlu didorong untuk dieksekusi. Ada mahasiswa di Lhokseumawe hampir 18.000 yang menunggu kedatangan Menteri Investasi untuk hadir di Provinsi Aceh.

Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-36

Muslim melihat Pimpinan Rapat hari ini sangat bijak berkaitan dengan Menteri Perdagangan, kami sepakat harus ada ketegasan, karena di Komisi 4 diundang juga tidak pernah hadir. Jadi langkah untuk panggil paksa adalah langkah yang sangat tepat. Sudah hampir tiga bulan kita melihat masih terjadi kelangkaan harga bahan pangan terutama kebutuhan pokok yang berkaitan juga dengan minyak goreng dan juga harga-harga kebutuhan pokok lainnya termasuk juga kedelai. Fraksi Demokrat meminta Pemerintah lebih responsif dan tanggap terhadap harga pangan terutama menjelang bulan suci Ramadan yang kurang lebih tiga minggu lagi. Pemerintah diharapkan melakukan berbagai langkah-langkah strategis termasuk operasi pasar. Kami khususnya dari dapil Aceh itu sangat menderita, khususnya para pedagang kecil, nelayan, dan juga para sopir. Mereka mengeluh, di satu sisi pendapatan mereka sangat minim, di sisi lain adalah kenaikan harga BBM sangat tinggi di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin berat, kenaikan harga BBM juga tidak terkendali yang dampak akhirnya kemiskinan terus bertambah di republik yang kita cintai ini. Tentu dalam hal ini, kami Fraksi Partai Demokrat tentu berharap kepada Pemerintah dengan waktu kurang lebih tiga minggu ini menjelang bulan suci Ramadan berkaitan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok bisa segera kita atasi.

Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)

Muslim menilai dari 106 perusahaan penjualan langsung, kalau kita lihat kontribusi buat negara luar biasa di tahun 2019 hampir Rp16,3 Triliun. Berarti, tahun ini kan pasti lebih berkembang. Muslim paham atas apa yang disampaikan oleh APLI, kalau kita biarkan permasalahan ini terus menerus yang menjadi korban adalah masyarakat. Kita butuh pointer pointer khusus yang sekiranya bisa memback-up. DPR-RI ingin berpihak kepada masyarakat dan pengusaha. Jangan sampai pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan, tapi merugikan masyarakat.

Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi dan DPD-RI, Pendapat Pemerintah, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan DPD-RI

Muslim mengatakan rencana pemindahan Ibu Kota Negara bukan hal yang baru dalam sejarah Indonesia, karena sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu wacana bergulir mulai dari pemindahan Ibu Kota ke Surabaya, Jawa Barat, dan Palangkaraya. Namun, semua itu belum terwujud dengan beragam faktor yang melatarbelakanginya. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara sedang bergulir mulai sejak periode pemerintahan Presiden Soekarno hingga periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan Presiden SBY telah dibentuk tim khusus untuk mengkaji dan menelaah pemindahan IKN. Berdasarkan hasil kajian selama 2,5 tahun terdapat 3 skenario pemindahan IKN yakni tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan dilakukan pembenahan terhadap semua permasalahannya, memindahkan Pusat Pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru yang telah berada di pulau Jawa, memindahkan Ibu Kota negara dan Pusat Pemerintahan ke lokasi baru di luar Pulau Jawa, akan tetapi rencana tersebut tidak dilanjutkan karena mempertimbangkan kondisi saat itu di mana anggaran pemindahan Ibu Kota yang sangat besar belum tersedia, sementara banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak yang perlu diprioritaskan. Di samping itu, ada faktor lingkungan yang juga tidak mendukung. Hal ini tentu saja tidak boleh diabaikan. Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan wacana pemindahan IKN pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019 rencana pemindahan IKN merupakan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Bappenas, kemudian dimuat dalam Perpres 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan dijadikan sebagai Program Strategis Nasional. Berbagai kajian dan penelitian yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa beban Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan juga sebagai pusat bisnis dan perdagangan semakin hari semakin berat. Sebagai bentuk dari upaya rencana pemindahan IKN, DPR-RI dan Pemerintah mulai membahas RUU IKN. Pembahasan RUU IKN dilakukan sejak 7 Desember 2021. Pada awalnya RUU IKN disampaikan oleh Pemerintah terdiri dari 9 bab yang berisi 34 pasal, akan tetapi dalam perkembangan Pemerintah melakukan perubahan dan perbaikan draf RUU IKN, sehingga RUU ini memiliki 9 bab dan berisi 40 pasal. RUU IKN ini mengatur soal isi dari IKN, rencana induk, cakupan wilayah, bentuk kekhususan dan pola pemerintahan, aspek pertanahan, aspek lingkungan hidup, hingga tahap-tahap pembangunan dan pemindahan IKN beserta pembiayaannya. Fraksi Partai Demokrat menilai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta sejatinya bukan hanya sekedar membuat payung hukum melalui Undang-Undang saja, namun harus dipahami sebagai sebuah proses yang bersifat teknokratis dan langkah politik sebagai agenda kolektif dari seluruh komponen bangsa, sehingga prosesnya memerlukan pertimbangan yang mendetail, mendalam, serta strategi perencanaan yang komprehensif agar implementasi pemindahan tersebut tidak dilakukan dengan immature plan akibat dari ketergesaan. Selain itu, belajar dari pengalaman-pengalaman negara lain, pertimbangan politik dan sosial ekonomi juga menjadi faktor penting dalam keputusan pemindahan Ibu Kota Negara. Selama proses pembahasan RUU IKN, Fraksi Partai Demokrat telah melakukan diskusi dengan para pakar dan akademisi, sekaligus melihat, membaca, mencermati, dan menganalisa permasalahan-permasalahan dan isu strategis serta proses pembahasan RUU ini sendiri. Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat berpandangan ada beberapa isu strategis yang menjadi catatan kritis yang menjadi perhatian Pemerintah yakni terkait waktu pemindahan IKN, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa Pemerintah tidak harus terburu-buru serta harus menetapkan waktu secara cermat dan tepat karena rencana perpindahan IKN ini tidak boleh meleset juga sampai perpindahan IKN inilah suatu hal yang mubazir. Tentu kita tidak ingin jika nantinya rencana pemindahan IKN di Indonesia menjadi gagal. Untuk itu, Pemerintah perlu membuat konsep Paripurna yang mencakup seluruh aspek pemindahan IKN termasuk perbaikan rencana induk yang menjadi acuan proyek prioritas nasional ini secara lebih serius. Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah untuk memperhatikan permasalahan lingkungan yang dapat terjadi dengan pemindahan IKN ini, yaitu kemungkinan terjadinya pengelolaan sumber daya alam yang masif terus-menerus yang akan mempengaruhi fungsi ekologisnya dalam jangka panjang seperti ancaman terhadap tata air dan perubahan iklim, seperti peningkatan biaya ekonomi terhadap pemanfaatan air, ancaman terhadap flora dan fauna, seperti peningkatan risiko konflik satwa dan manusia, serta peningkatan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan perlu dilakukan dengan melibatkan kearifan lokal masyarakat setempat atau masyarakat adat melalui pengakuan hak-hak konstitusional yang sebaiknya tercantum dalam RUU ini. Pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, dan pola konsumsi ramah lingkungan. Fraksi Partai Demokrat menilai kajian terkait keamanan dan pertahanan untuk pemindahan IKN belum dilakukan secara komprehensif. Padahal, ancaman keamanan dan pertahanan terhadap IKN tidak bisa dianggap enteng. Hal ini perlu mendapat perhatian dan diantisipasi, karena posisi IKN di alur laut kepulauan Indonesia dan titik sempit dunia, maka IKN akan mudah diserang dari arah utara. Lokasi IKN juga mendekati flight information region milik negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina, serta dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan seperti Five Power Defence Arrangements (FPDA) Malaysia, dan terdampak dari One Belt One Road (OBOR) RI-China. Ini semua berpotensi menjadi pintu baru ancaman pertahanan dan gangguan keamanan IKN. Pelibatan banyak pihak asing dalam blueprint pembangunan IKN nantinya juga perlu diantisipasi karena tentu juga akan berdampak negatif terhadap keamanan dan pertahanan IKN ke depan. Terkait pendanaan, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah agar benar-benar mempertimbangkan kondisi fiskal dan kemampuan APBN terkait rencana pemindahan IKN. Sebagai proyek prioritas nasional, pemindahan IKN tentu membutuhkan sumber daya pembiayaan anggaran yang besar. Dalam perencanaannya, anggaran pemindahan dan pembangunan IKN senilai Rp466,908 Triliun yang sebagian besar akan menggunakan pembiayaan APBN dan sisanya dibiayai melalui skema KPBU dan swasta. Dilihat dari besarannya, beban APBN dalam proyek ini sangat tidak rasional, apalagi jika dilihat dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun ke depan terlebih dalam kondisi perekonomian nasional yang kurang mendukung dan masih terdampak Covid-19. Kita juga harus mencermati bahwa pemindahan IKN tidak hanya memindahkan ruang kerja, tapi juga memindahkan ruang hidup banyak orang. Dibutuhkan Sekolah, Rumah Sakit, transportasi, bahkan fasilitas pembuangan limbah dan berbagai fasilitas sosial yang lain agar para penghuninya bisa menjalani kehidupan yang baru, bukan hanya tinggal untuk bekerja. Kita tidak hanya memindahkan tempat tinggal mereka, tetapi memastikan mereka bisa tidur nyenyak. Ini semua bisa membuat biaya real pemindahan IKN jauh lebih besar daripada perkiraan semula. Tanpa fasilitas sosial tsb, kita khawatir IKN baru hanya akan menjadi kota mati tidak menjadi ekosistem berkelanjutan seperti yg kita inginkan bersama. Fraksi Partai Demokrat terus mengingatkan agar proses pembangunan IKN mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan IKN baru dapat berjalan dan kemudian digunakan sesuai fungsinya. Jangan sampai pembangunan dipaksakan kemudian justru membuat pembangunan IKN yang terbengkalai hakekatnya adalah membangun kehidupan, membangun sistem, bukan sekadar membangun infrastruktur fisik. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pemindahan IKN saat ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan dengan pertimbangan yang tepat, cermat, dan komprehensif, karena pemindahan IKN bukan hanya milik Pemerintah, DPR, dan DPD saja, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Maka berdasarkan 5 poin catatan kritis di atas dan setelah berkonsultasi serta mendapat arahan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim dan mengharapkan Ridha Allah SWT, Fraksi Partai Demokrat menerima RUU tentang IKN beserta catatan kritis tersebut untuk disahkan di tingkat selanjutnya.

Panja Program Indonesia Pintar - RDP Komisi 10 dengan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Muslim menanyakan, khusus daerah bencana seperti Aceh pasca gempa, bagaimana mereka untuk bisa mendapatkan akses Program Indonesia Pintar (PIP).

Usulan Perbaikan Penyusunan Anggaran dan Usulan RKA 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Muslim menjelaskan bahwa terdapat beberapa event yang belum terlaksana, termasuk di Aceh. Muslim meminta agar acara tersebut dapat di-support dan agar dapat berjalan dengan baik.

Muslim juga mengapresiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga karena terdapat beberapa program cukup bagus. Muslim bertanya terkait berapa hasil review BPKP mengenai Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur serapan anggarannya.

Program dan Kinerja — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia

Muslim bertanya gambaran biaya KNPI seperti apa, dan Muslim juga menginginkan agar KNPI dapat meminimalisir konflik di kedepannya.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif

Muslim menjelaskan kami tertarik dengan data 7,06% ini, penyerapan 12 juta tenaga kerja ini luar biasa. Kuliner di posisi pertama, fashion kedua tapi fashion pertumbuhannya paling besar. Animasi Keluarga Somad dan Upin Ipin sekarang laku dan mereka harus diperharikan dalam rangka men-desain jangka panjang. Kita harus melakukan pengawasan, Komisi 10 DPR-RI siap mendukung 100%.

LPTK dan Program Beasiswa Perguruan Tinggi - Raker Komisi 10 dengan Menristekdikti

Muslim meminta Menristekdikti agar menyampaikan rincian data terkait akademi komunitas, sebab akademi komunitas harus ada kejelasan yang konkret, karena daerah sudah banyak pula menyiapkan lahan.

Evaluasi Kinerja - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata

Muslim berpendapat bahwa tidak ada satu destinasi yang semegah Museum Tsunami di Aceh ini, maka diharapkan ini dapat menjadi bentuk promosi internasional.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Muslim bertanya terkait gambaran dan lokasi Techno Park dan Politenik yang akan dibangun. Muslim juga bertanya terkait alasan berkurangnya revitalisasi rumah budaya.

Masukan terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) — Panitia Kerja (Panja) PIP Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI, Direktur Kelembagaan BRI, dan Direktur Bisnis Konsumer BNI

Muslim berharap agar pihak bank dalam memberikan penyaluran memberikan kemudahan. Ia menyampaikan di Aceh sudah keluar daftar penerima PIP. Namun, ketika datang ke bank, datanya ada yang kurang jelas. Akhirnya, perlu balik lagi yang mana itu membutuhkan waktu dan dana yang besar. Muslim menyarankan agar dalam penyaluran dilakukan sesederhana mungkin agar efisien.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Muslim berpendapat semoga Bekraf menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia yang pertama lahirnya Bekraf dibuat aturan sedemikian rupa yang membajak seenaknya karya yang di Indonesia, kami berharap pembenahan di internal dahulu.

Gagasan Perubahan Undang Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Pramuka — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kwarnas Pramuka

Muslim menjelaskan harus ada komunikasi khusus karena kementerian saat ini sangat berbeda, ia setuju untuk membuat perpres karena waktunya tidak memungkinkan melakukan pengubahan UU agar diantisipasi dari sekarang supaya kegiatan pramuka tidak di-suspend.

Rencana Strategi dan Persiapan Event Olahraga — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Satlak Prima

Muslim bertanya cabang olahraga yang memang jadi prioritas bulutangkis dan angkat besi, kenapa ini tidak mendorong semaksimal mungkin.

Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Komnas HAM

Muslim mengatakan PAN mendukung semuanya terutama Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang tidak perlu diklarifikasi.

Pengembangan Museum — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Museum Indonesia

Muslim mengatakan bagaimana dengan jumlah pengunjung museum nasional. Muslim menyetujui untuk
mencanangkan UU Permuseuman.

Pembahasan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (RDP Panja) dengan Kapolda Riau dan 2 Mantan Kapolda Riau

Muslim menanyakan saat masih Kapolda apakah mengetahui proses hukum yang dilakukan penyidik.

Penyampaian Hasil Rapat Coordination Committee (CorCom) ke-IV di Bali terkait Persiapan Pelaksanaan Asian Games XVIII dan Penyampaian Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Asian Games 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi IV Kemenpora RI, Ketua INASGOC, Ketua Satlak Prima, dan Ketua Satgas Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Asian Games Kementerian PUPR RI

Muslim mengatakan bahwa salah satu kunci sukses acara ini adalah infrastruktur. Ia berharap agar pembangunan infrastruktur tidak ngaret dan tidak ada tawar-menawar. Pelaksanaan pembangunan lebih baik dikerjakan di awal. Muslim juga mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama pendanaan dan doa berjalan seimbang.

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Beasiswa, Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Isu Pendidikan Tinggi Lainnya — Komisi 10 DPR-RI Audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia dan BEM Nusantara

Muslim mengatakan bahwa kalo kita melihat sisi anggaran memang mengalami pengurangan, sisi anggaran kita Rp290 triliun ini defisit kami berharap jangan sampai dikurangin anggaran jangan semata-mata DPR yang menurunkan anggaran ini dipotong luar biasa terutama program Bidikmisi ini data yang valid jangan sampai datanya tidak sesuai dengan kementerian terkait.

Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) di Indonesia — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Muslim mengusulkan agar Komisi 10 DPR-RI dapat membuat Panitia Kerja (Panja) PAUD, karena dengan dibentuknya Panja akan membahasnya secara mendalam dan mendetail. Muslim menginginkan untuk secepatnya dibentuk Panja PAUD.

Realisasi APBN 2015, Persiapan APBN 2016 dan Evaluasi Kinerja — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Muslim ingin Perpustakaan Nasional meningkatkan minat baca secara nyata. Terkait buku-buku di komunitas, menurut Muslim harus dijangkau karena yang ia lihat tidak terjangkau dan perlu didorong kembali.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti dan Dirjen Belmawa Kemenristekdikti

Muslim mengatakan untuk Bidikmisi, ini meningkat dan ia setuju dengan hal ini. Ia setuju dengan penjelasan dari Pak Rinto terkait anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Muslim menegaskan ada kampus yang minim, tapi ada kampus yang sudah baik dan anggarannya pun naik. Untuk peraih medali emas, harusnya Pemerintah bisa melibihi target untuk hal ini.

Lanjutan Pembahasan RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

Muslim ingin dapat gambaran terkait anggaran senilai Rp390 Miliar ini apa saja yang dilaksanakan agar dapat anggaran secara real.

Muslim juga berharap agar daerah-daerah dilibatkan dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Lanjutan Pembahasan RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata

Muslim menyampaikan ucapan terima kasih karena Aceh mendapat 3 kategori wisata halal, hal tersebut berdampak pada tingkat promosi Aceh yang meningkat.

Evaluasi Kinerja Badan Ekonomi Kreatif — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif

Muslim mengatakan masalah penyerapan anggaran diharapkan ditangani betul-betul serius. Ia menyampaikan bahwa ia mempunyai harapan besar setelah ada Bekraf. Ia juga khawatir tetapi program Bekraf hebat di mana berarti ada suatu harapan. Ia mengatakan pembinaan dari Bekraf betul-betul maksimal di semua daerah sampai Aceh. Ia menyampaikan ekonomi kreatif di Sabang sangat disayangkan. Ia berharap diperbanyak dialog rutin di daerah-daerah. Ia menanyakan tanggapan regulasi mengenai kehadiran Netflix, Uber, dan Grab. Ia mengatakan hampir 2-3 bulan sekali Anggota Komisi 10 turun ke dapil. Ia berharap Bekraf mensupport seniman di pelosok. Ia menanyakan jumlah yang dapat diserap berdasarkan sisa waktu yang ada.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima)

Muslim mengatakan sebaik apapun pelaksanaan Asian Games, yang terbaik adalah prestasi. Muslim mengatakan Komisi 10 akan mendukung semaksimal mungkin Asian Games maupun SEA Games, karena jika pelaksanaan Asian Games timbul masalah maka Komisi 10 juga akan merasakannya. Muslim mengatakan sejauh mana pengaruh dari kehilangan 28 medali emas karena kebijakan SEA Games Kuala Lumpur. Muslim mengatakan pembengkakan struktur panitia berpengaruh pada honor.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 dan Pembahasan Usulan Program yang akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Muslim mengatakan bahwa Bekraf sudah mulai dikenal di daerah. Ia berharap Bekraf dapat menjadi pendamping bagi insan ekonomi kreatif di daerah.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif

Muslim mengatakan bahwa harus ada pengembangan ekonomi kreatif. Kendala di daerah yang paling menonjol memang akses permodalan. Terkait besaran 600 M, Muslim menanyakan apakah posisi Bekraf memfasilitasi atau Bekraf menyediakan. Muslim berharap daerah tersentuh oleh Bekraf. Kalau bisa dibuat Panja ekonomi kreatif.

Kesiapan Penyelenggaraan Program Studi Dokter Layanan Primer (DLP) dan Standar Biaya Penyelenggaraan DLP — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi Tinggi (Kemenristekdikti) RI

Muslim berpesan sebelum Dokter Layanan Primer (DLP) berjalan, harus dikaji dengan matang terlebih dahulu.

Implementasi UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Program Kerja Kwarnas, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Muslim mengatakan harus ada revitalisasi di kawasan Cibubur agar bisa menjadi tempat event nasional hingga internasional. Ia menyampaikan jika PNB belum cair, harus ada solusinya dari Kemenpora. Ia menanyakan cara pengelolaan anggaran di Kwarnas bisa dikerjasamakan di samping APBN, dan kwarnas harus bisa mengelola anggaran sendiri.

Kegiatan dan Partisipasi Pemuda Junior Chamber International (JCI) Indonesia Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Presiden Junior Chamber International (JCI) Indonesia

Muslim mengapresiasi kinerja JCI, dan mendukung usulan JCI dalam menjadikan Indonesia sebagai Tuan Rumah untuk acara World Congress JCI, karena ia percaya bahwa JCI bukan hal yang baru di dunia bahkan sangat terkenal dengan potensi yang sangat bagus. Selain itu, Muslim ingin mendapatkan gambaran mengenai JCI termasuk mengenai gambaran bahwa selama ini JCI benar-benar tidak pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Hal itu Muslim inginkan sebagai corong untuk pengembangan JCI kedepannya.

Pendidikan Dasar dan Menengah — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Walikota Ternate, Walikota Tegal, Bupati Gunung Kidul, Walikota Batu, Walikota Garut, Bupati Lampung Timur, Bupati Klungkung, dan Bupati Murung Raya

Muslim menanyakan sejauh mana dukungan APBN yang diterima di daerah-daerah selama ini, sinkron atau tidak. Ia berharap sinkronisasi Kota-Kabupaten berjalan dengan baik. Ia belum melihat anggaran dari APBN pusat berpengaruh pada pendidikan. Ia juga menanyakan mengenai neraca pendidikan di Kabupaten dan Kota serta kondisi terakhir daerah tersebut setelah Komisi 10 melakukan kunjungan karena ketika kunjungan Komisi 10 selalu ditunjukkan sekolah yang bagus. Ia meminta kalau kunjungan ke daerah dibawa ke sekolah yang jelek biar tahu masalahnya.

Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 serta Persiapan Penyelenggaraan Asian Games 2017, Evaluasi APBN 2017, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Ketua Umum KONI, Ketua Eksekutif KOI, Ketua Satlak Prima, Ketua INASGOC, Ketua INAPGOC

Muslim meminta Satlak Prima mengevaluasi kembali prestasi atlet Indonesia di Sea Games. Ia mengatakan jika saling menyalahkan tidak akan selesai dan harus dicari solusi terkait perbaikan prestasi. Ia berharap ada solusi atas menurunnya prestasi atlet Indonesia mengingat ASEAN Games sudah dekat. Ia mengatakan hampir semua disini adalah permasalahan birokrasi. Menurutnya, ASEAN Games merupakan momentum untuk betul-betul memaksimalkan. Ia hanya meminta untuk dievaluasi secara menyeluruh terkait penurunan prestasi atlet dan digambarkan pelaksanaan ASEAN Para Games nanti dengan anggaran yang seadanya itu. Ia meminta pada Pak Erick agar ketika rapat berikutnya bahannya disiapkan supaya penyampaiannya tidak hanya secara global. Ia mengatakan ketika turun ke dapil, KONI yang ada di daerah mengeluhkan anggaran mereka. Ia berharap KONI menjadi perhatian khusus. Ia mengatakan mekanisme apapun harus dicarikan solusinya agar atlet tidak dijadikan korban.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima), Asian Para Games Organizing Committe (INAPGOC)

Muslim mengatakan bahwa dengan kekurangan anggaran yang sangat besar itu dampaknya bukan hanya pada keuangan tetapi juga pada atlet. Muslim ingin mendapatkan gambaran angka Rp1 triliyun dapat dari mana saja karena momentum Asian Games dan Asian Para Games membawa nama Indonesia di mata internasional. Pada saat rapat dengan kementrian terkait jika fasilitas belum terakomodir apakah dapat dimungkinkan secara efektif.

Fit and Proper Test Komisi Informasi Pusat (KIP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisi Informasi Pusat (KIP) Atas Nama Aris P, Asep, Athoillah, Bambang. Cecep S, Dan Satriana, Gede Narayana, Hendra J

Muslim bertanya kepada calon Komisi Informasi Pusat (KIP) yaitu strategi apa yang akan dilakukan agar keberadaan KIP dapat dirasakan oleh masyarakat.

Masukan dan Aspirasi DPR Kabupaten Bireuen — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Anggota DPR Kabupaten Bireuen

Muslim mengatakan secara prinsip Komisi 10 mendukung pendirian Universitas Al-Muslim menjadi PTN. Muslim mengatakan Bireuen sebagai Kota Juang belum masuk dalam catatan sejarah, bahwa Bung Karno pernah memerintah Indonesia dari Aceh. Muslim menyampaikan bahwa Radio Rimba Raya adalah salah satu radio yang berkumandang ketika Indonesia masih dalam penjajahan.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Muslim mengatakan bahwa sebaiknya diperhatikan terkait di daerahnya di 2 PTN baru Tengku Umur dan Samudra. Muslim mengatakan bahwa jika ada akademi komunitas untuk menjadi solusi perlu dibuat konkret mana hak pusat atau daerah.

Penyesuaian Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2018 Berdasarkan Hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Terkait program Indonesia Pintar, Muslim mengucapkan terima kasih untuk sasaran paket A, B & C yang sudah diakomodir.

Naturalisasi, RKA 2018 dan Usulan Program yang Didanai DAK — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

Muslim mengatakan bahwa jangan sampai prestasi yang sudah diraih saat SEA Games malah membuat drop.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Evaluasi Dikdasmen — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Muslim mengatakan bahwa tugas guru honorer tidak selesai-selesai. Muslim tidak mengetahui mekanisme seperti apa karena berdasarkan undang-undang tidak bisa menerima honorer. Jika dihitung-hitung banyak potensi guru honorer, status surat keputusan dari sekolah atau pemerintah daerah. Djoko mengatakan bahwa DPR-RI bisa menyampaikan kepada teman-teman di daerah dan apakah Kemendikbud mempunyai data.

Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (SN Dikdasmen), Capaian dan Permasalahan SN Dikdasmen, Target SN Dikdasmen, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen), Dirjen Kebudayaan (Ditjenbud), serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Kebudayaan (Kemendikbud)

Muslim membahas mengenai DAK dimana ia belum melihat data-data untuk bisa diawasi pelaksanaan DAKnya di daerah. Ia mengatakan selama ini jarang mendapatkan laporan terkait persoalan DAK di daerah. Ia menyebutkan mengenai persoalan guru honorer sementara pemerintah tidak memperbolehkan honorer. Ia mengatakan bahwa kenyataannya hampir sekolah negeri masih ada guru honorer. Ia berharap persoalan guru ini dicari solusinya seperti apa karena kalau hal ini dibiarkan akan berpengaruh kepada SNP. Ia menanyakan mengenai guru di luar resmi sedangkan ada guru lain yang mengajar terus menerus. Ia menanyakan kesanggupan Sekjen Dikdasmen memberikan penggambaran guru seperti apa yang tidak memenuhi syarat di tahun 2018, karena di dapil banyak yang mempertanyakan syarat yang harus dipenuhi untuk tersertifikasi. Ia menanyakan kebijakan dari Sekjen Dikdasmen untuk dapil supaya merasa disupport. Ia mempertanyakan cara mengharapkan mutu yang bagus tanpa infrastruktur yang layak. Ia mengatakan ada sekolah yang beralaskan tanah dan ia meminta agar dijadikan prioritas.

Penyerahan Rekomendasi Panja Standar Nasional (SN) Dikti Komisi 10 DPR RI, Tindak Lanjut Panja Prodi Dokter Layanan Primer (DLP) Komisi 10 DPR RI, Persiapan dan Kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2018, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti)

Muslim menanyakan mengenai gambaran program pengemabngan calon perusahaan pemula di PTN. Ia membahas mengenai pembinaan kelembagaan PTN khususnya hibah PTS yang kurang lebih ada 100 universitas. Ia berharap 100 PTS juga mendapatkan kejelasan kriteria dan penyebarannya yang jelas. Jangan sampai PTS yang 100 ini tidak merata penyebarannya. Menurutnya, pembinaan PTS harus clear. Ia mengatakan ketika pembinaan mengenai calon perusahaan PTN ini tidak konkrit dan clear, itu merupakan sesuatu yang kurang bagus di daerah.

Kesiapan Pelaksanaan Program Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Muslim mengatakan harapan bahwa pemerintah melibatkan anggota Komisi 10, karena anggota Komisi 10 yang paling mengerti daerah. Muslim mengatakan Menpora harus mengawasi dengan maksimal terkait alokasi anggaran persiapan Asian Games.

Panitia Kerja (Panja) Sistem Pendataan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Muslim menanyakan terkait data kemiskinan dan pengangguran, data yang dikeluarkan oleh kementerian mengacu pada data yang dikeluarkan BPS atau tidak. Muslim meminta digambarkan terkait konsep BPS dalam data tersebut, karena menurutnya banyak data yang sudah tidak sinkron.

Evaluasi Kinerja Semester 1 Tahun 2018 Tentang Terorisme, Eksekusi Mati Narapidana, Kejahatan Siber, dan Kasus First Travel — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kejaksaan RI

Muslim mengatakan ia tidak bisa memberikan apresiasi dan ia mempunyai 25 poin pertanyaan yang akan disampaikan secara tertulis.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dalam APBN ta. 2019 — Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI

Muslim mengapresiasi pesatnya pembangunan infrastruktur namun ia meminta perhatian untuk Aceh Utara.

Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Muslim mengatakan agar anggaran 800 Miliar rupiah dapat digunakan dengan baik. Lalu terkait illegal logging, peran pengawasan KPH dan Pemda harus diperkuat serta menjalin koordinasi dengan Kepolisian RI dan TNI untuk menjaga hutan.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH dan Kabadan Ketahanan Pangan

Muslim menanyakan berkaitan dengan logistik benih, semua dalam konteks pengadaaan tetapi belum melihat pola penganggarannya seperti apa sehingga memberi solusi kepada petani ini belum terlihat bagaimana dampak solusi kepada petani dan peternak.

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018 - Raker Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan

Muslim mengatakan Pemerintah Pusat merupakan bagian UU tentang Pertanggungjawaban APBN tahun 2018 yang merupakan kondisi konsolidasi 85 laporan keuangan. Pada dasarnya LKPP merupakan substansi atas pertanggungjawaban konsolidasi 85 laporan K/L dan 1 laporan keuangan Bendahara Negara. Adapun opini WTP yang diberikan BPK atas LKPP 2016-2018 harus dipertahankan dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan, akuntabel, dan mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Pemerintah bisa menyebarluaskan informasi laporan keuangan Pemerintah kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap keuangan pemerintah pusat dan peningkatan penggunaan informasi laporan keuangan pemerintah.

Muslim menegaskan Fraksi Partai Demokrat minta Pemerintah untuk mendorong dan melakukan pembinaan secara intensif dan pendampingan dalam tindaklanjut temuan BPK terutama pada K/L yang belum mendapatkan audit WTP sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Partai Demokrat menyoroti atas melesetnya beberapa capaian target pada tahun 2018. Fraksi Partai Demokrat apresiasi kinerja positif pendapatan negara yang diakibatkan oleh meningkatnya penerimaan PPH PPN bea masuk dan bea keluar. Maupun situasi kondisi global seperti peningkatan harga ICP peningkatan nilai tukar dolar. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan, maka Fraksi Partai Demokrat dapat menerima dan menyetujui RUU tentang P2APBN TA 2018 untuk dapat ditetapkan menjadi UU.

Selanjutnya, Muslim mengatakan Fraksi Partai Demokrat harap pada saat penyusunan APBN 2018, kami meminta Pemerintah untuk objektif dan rasional agar mencapai target yang disusun dan ditetapkan. F-Demokrat memahami kondisi perkenomian global yg masih mengalami perlambatan. Untuk itu, F-Demokrat berharap agar pemerintah lebih bijak dalam mengelola alokasi anggaran demi mewujudkan cita cita Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terakhir, F-Demokrat juga mendorong agar Pemerintah dapat memprioritaskan program-program pro rakyat, melakukan pengentasan kemiskinan, memperhatikan kesejahteraan TNI Polri, serta memperhatikan gini ratio Indonesia.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung -- Fit and Proper Test Komisi 3 dengan Ridwan Mansyur

Muslim menanyakan seperti apa reformasi pengadilan yang diharapkan oleh para Hakim Agung dan upaya apa yang akan Ridwan Mansyur lakukan dalam menangani penumpukan berkas di Mahkamah Agung.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Pimpinan KPK Atas Nama Luthfi Jayadi Kurniawan

Muslim menanyakan pandangan Luthfi terhadap revisi Undang-Undang tentang KPK, dirinya setuju dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK atau tidak. Menurut Muslim, memang semuanya harus ada sistemnya karena jika sistem tidak diperbaiki, maka tidak akan jalan. Kita tahu betul bahwa sekarang ini cukup banyak gerakan pro-kontra terhadap revisi Undang-Undang tentang KPK. Terakhir, Muslim menanyakan langkah atau upaya yang akan dilakukan oleh Luthfi, jika suatu saat terjadi korupsi atau mega korupsi yang melibatkan swasta atau Pemerintah.

Uji Kelayakan dan Kepatutan – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Pimpinan KPK Atas Nama Johanis Tanak

Muslim mengatakan mengenai kewenangan KPK yang luar biasa yang menyangkut konteks pendewasaan. Ia menanyakan persetujuan Capim mengenai adanya yang mengawasi KPK. Ia juga menanyakan pandangan Capim mengenai SP3 yang tidak pernah dikeluarkan oleh KPK sebelumnya dalam memproses tersangka dan menanyakan pandangan Capim terhadap orang-orang yang nasibnya digantungkan akibat proses penyidikan yg berlarut-larut tanpa adanya penghentian.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Muslim menyampaikan bahwa harga gula di Aceh masih sangat tinggi, yakni di kisaran Rp17 ribu, maka Muslim meminta agar dipertimbangkan untuk importir dan berharap lebaran tahun 2020 ini harga gula bisa kembali pada Rp12 ribu. Muslim berpendapat bahwa persoalan data ini harus dikelola dengan baik karena ini menyangkut para petani di Indonesia. Terkait target Kementan yang menjaring 5,2 juta petani millenial harus berjalan secara optimal agar ada pembaharuan di sektor pertanian.

Refocusing dan Realokasi Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Muslim berharap apa yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus segera direalisasikan, karena di kalangan masyarakat juga bertanya-tanya kapan ini dilakukan.

Prospek Pengembangan Usaha Perkebunan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pelaku Usaha - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 1-14

Terkait kerugian, Muslim menanyakan sudah berapa lama kerugian tersebut agar dicarikan solusinya. Terkait PTPN 1, Muslim juga mengatakan bahwa ada masalah dari tahun 1960 dan ia meminta untuk dicarikan solusinya.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Muslim mengatakan harus ada evaluasi kembali di dua anggaran dirjen sehingga pemanfaatan anggaran bisa berjalan optimal. Ia juga mengatakan mengenai stok gula yang kosong pada kenyataan di lapangan dan menanyakan kebenaran ada atau tidaknya ketersediaan pangan.

Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah dan Ketersediaan Pangan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama Perum Bulog

Terkait stok minyak goreng dan gula, Muslim mengkhawatirkan kondisi Bulog yang rendah dan terjadi lonjakan harga yang signifikan menjelang bulan ramadhan. Terkait distribusi, Muslim meminta untuk dipercepat karena harga gula dan minyak goreng sudah tinggi.

Rekapitulasi Kegiatan dan Anggaran dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi akibat COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Muslim mendukung seluruh program KKP tetapi ia menyarakan agar tepat sasaran demi menang melawan COVID-19.

Evaluasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2019, Anggaran per Oktober TA 2019, Rencana Program dan Kegiatan TA 2020 serta Isu-Isu Aktual – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI

Muslim meminta gebrakan dari Menteri Pertanian RI terkait pelaku usaha yang mengeluhkan izin peralihan hak (IPH) menjadi biaya tinggi dan tidak ada kepastian, sehingga negara mitra dagang membalas ekspor kita dipersulit. Lanjutnya, rekomendasi impor seperti bawang putih, bibit cabe belum memiliki kosentrasi produksi untuk difokuskan menjadi hasil dari produksi Indonesia.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran - Raker (Virtual) Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Muslim mengatakan terkait anggaran, ia melihat, yang terkena dampak adalah pelaku di bidang kehutanan. Tentu harapan Muslim, adakah realokasi anggaran untuk petani di bidang kehutanan. Mungkin ini bisa jadi perhatian. Selanjutnya, Muslim juga meminta ada realokasi anggaran kepada petani yang sulit memasarkan hasil taninya agar bisa dibeli oleh KLHK. Kemudian kita panggil pelaku usaha untuk melihat kontribusinya.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2019, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020, Peralihan Pelaksanaan Program Beras Rastra dan Isu-Isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog.

Muslim mengatakan terkait dengan Bulog stock beras nasional sekitar 2,3 juta ton bahwa tidak ada impor lagi, sehingga ini harus kita apresiasi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika ada temuan di masyarakat, beras dari mana diambil beras raskin yang diberikan kepada masyarakat apakah stock lama atau pasokan dari mana karena sering sekali adanya keluhan. Untuk sebagai stock nasional semestinya harus memberikan inovasi-inovasi.

Refocusing dan Realokasi Anggaran - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Muslim mengatakan ekspor kita sangat sulit, harus ada langkah-langkah dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena beberapa negara sahabat sudah dikategori lockdown. Harus ada antisipasi dari Pemerintah agar para nelayan kita tetap sejahtera.

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut

Muslim menanyakan terkait kejelasa kasus gajah di Aceh yang cukup meresahkan masyarakat dan belum ada langkah-langkah yang dapat digunakan untuk solusi dari masalah ini.

Rencana Kerja dan Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Muslim mengatakan bahwa ingin mendapat gambaran potensi benih lobster jika diexpor itu bagaimana? Karena di Vietnam yang paling banyak mengambil keuntungan jadinya. Kemudian Muslim menyampaikan pendapat aspirasi terkait pengangkatan penyuluh.

Klarifikasi Pemusnahan 20.000 Ton Beras – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BEM Fakultas Ilmu Pengetahuan Pangan Halal Universitas Djuanda

Muslim mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang dimana sudah menjelaskan secara detail, fungsi kontrol yang paling diutamakan dari mahasiswa sehingga teman-teman bisa menyampaikan secara tertulis.

Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi - RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Konstitusi atas nama Askari Razak

Muslim meminta penjelasan terkait lembaga pengawas eksternal MK.

Latar Belakang

Muslim terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 untuk Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Nanggroe Aceh Darussalam II setelah memperoleh 41,219 suara. Latar belakang Muslim adalah Komisaris PT. Pudja Karya Mandiri (2007) di Jakarta.

Pada periode 2009-2014, Muslim bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah dan kepemiluan. Di periode 2014-2019 Muslim duduk di Komisi X yang membidangi pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, olahraga, budaya dan kepemudaan.

Muslim kembali terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Fraksi Demokrat dapil Aceh 2 dengan perolehan suara 56.024. Muslim bertugas di Komisi 4 dan BKSAP.

Pendidikan

S1, Hukum Islam, Al-Aqidah, Jakarta (??)

S2, Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (??)

Perjalanan Politik

Muslim pernah menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Di periode ini, Muslim adalah bagian dari Komisi II. Kini ia berada di Komisi X.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

RKA K/L 2019 – RDP Komisi 3 dengan Wakapolri

6 September 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan Wakapolri, Muslim berharap Polri menegakkan hukum yang akuntabel dan transparan sehingga ini rasional dan Komisi 3 mendukung, namun serapannya harus tepat sasaran dan efektif. [sumber]

RKA K/L Tahun 2019

6 September 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan PPATK dan BNN, Muslim menyatakan bahwa penambahan anggaran untuk PPATK ini rasional sehingga perlu adanya dukungan dari Komisi 3. Muslim juga menyatakan bahwa rehabilitasi pengguna narkoba itu perlu dilakukan, dan butuh sosialisasi untuk hal tersebut. Muslim melihat bahwa bahwa Provinsi Aceh dan Sumatera Utara merupakan pintu masuk narkoba sehingga perlu ada pengawasan yang ketat terhadap daerah tersebut. Bagi para pelanggar, Muslim mengharapkan agar BNN dapat bekerja sama dengan kepolisian untuk memberikan hukuman yang keras bagi para pelanggar. [sumber]

Evaluasi Daya Serap APBN 2017 Persiapan APBN 2018 Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI

17 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Muslim berpendapat bahwa Bekraf harus menyentuh betul pelaku ekonomi kreatif di Bekraf. Misalnya di Sabang, Bekraf hadir di sana karena kurangnya Ekraf. Sehingga Bekraf benar-benar muncul dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu Muslim ingin mendapat gambaran tentang MoU yang dilaksanakan oleh Bekraf. Muslim menyatakan Bekraf boleh membuat event di Bireun, karena mereka punya 20 jenis kopi terkenal dunia, tapi mereka tidak tahu cara memasarkannya. Muslim menyampaikan bahwa ada peningkatan luar biasa dari 2016 ke 2017 dan Ia melihat swasta dan non-perbankan. Muslim berpendapat bahwa hampir setiap negara saat ini muncul Thai Food sedangnkan Indonesia Food tidak ada. Menurut Muslim kenapa bisa makanan Thailand mendunia karena negaranya mendukung dan didukung pemerintah. Muslim menyampaikan bahwa hal tersebut juga merupakan peran Bekraf, baik dalam kuliner ataupun kriya. Ia menyatakan bahwa Komisi 10 akan mem-back up dengan kuat dengan catatan Bekraf dapat dirasakan masyarakat. [sumber]

Pengajuan Laksamana Malahayati Sebagai Pahlawan Nasional

6 Juni 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) Muslim berpandangan bahwa Laksamana Malahayati merupakan wanita yang sangat berjasa dan berani maka dari itu Muslim mendukung 1000 persen atas usulan tersebut. [sumber]

RKA/K-L 2017 Lanjutan Pembahasan – Kemendikbud RI

24 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja lanjutan Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muslim menyampaikan bahwa di dapilnya belum ada PIP yang cair satu pun baik untuk SD & SMP, mereka menanyakan dana yang belum cair tersebut, sejauh ini yang sudah cair hanya kelas 3 SMA yang mau lulus saja. Sehingga menurutnya realisasi PIP masih sangat minim. Muslim menanyakan terkait data yang belum dilakukan pencairan dana tersebut, dirinya menegaskan jangan sampai tidak cair. Muslim mengapresiasi bahwa gambaran yang disampaikan Mendikbud sudah cukup bagus. [sumber]

RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus - Kementerian Pemuda dan Olahraga

1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga membahas RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Muslim mengatakan Menpora tanpa prestasi adalah nonsense. Ia menyoroti terhadap pembinaan atlet yang akan mengikuti Asian Games 2018 mendatang. Indonesia akan menjadi tuan rumah, ia berharap Menpora dapat lebih cekatan dan serius menangani target prestasi atlet Indonesia. Ia juga mengapreasi Menpora sudah menghentikan proses naturalisasi. Terkait PON, ia meminta penjelasan lebih rinci. Ia berharap lapangan yang berada di desa perlu diprioritaskan terutama di wilayah pesisir dan daerah tertinggal. Terakhir, ia meminta saran prasarana di daerah mohon diperhatikan. [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi - RAPBN 2017

21 Juli 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Kemenristekdikti RI, Muslim mengatakan bahwa yang disampaikan Dedi dapat menjadi catatan di forum tersebut, sebab dana untuk swasta sangat minim perhatiannya apalagi kalau dilihat di anggaran. Meskipun sejatinya ia melihat ada kemajuan. Muslim melihat ada perkembangan PTN baru & pengembangan komunitas. Ia juga melihat PTS yang sudah dinegerikan justru mereka malah jalan di tempat. Muslim berpikir yang menjadi prioritas, misalnya saja di Aceh ada 2 PTN baru di Teuku Umar dan Pantai Timur Samudra. Muslim juga mengatakan bahwa akademi komunitas yang ada itu akan dilikuidasi. Oleh sebab itu, terang mereka dengan susah payah sudah disiapkan segala sesuatunya. Muslim menghimbau jangan sampai setelah mereka berjuang, posisi akademi komunitas mereka belum diakui padahal dengan hibah PTS dan posisi akademi komunitas akan dibicarakan lebih lanjut. [sumber]

Terkait Isu Pengelolaan Perguruan Tinggi di Aceh

22 Juni 2016 - Dari SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri, Muslim mengatakan bahwa seharusnya memberikan surat ke Dikti dahulu tentang keinginan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota DPRD Aceh itu apa baru diteruskan ke Komisi 10. Namun, karena sekarang ini Kemeristekdikti sedang banyak masalah. Tolong dijelaskan secara spesifik masalahnya itu dimana pada Kemeristekdikti agar mudah untuk Komisi 10 mendukungnya dan biar pointnya menjadi clear. Muslim menyarankan kepada Direktorat Iptek dan Pembelajaran Kemeristekdikti agar segera menerima DPRD Aceh dan segera menyelesaikan masalah ini juga. [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - Muslim mengapresiasi adanya revitalisasi museum, perlu adanya kerjasama dengan asosiasi museum. Terkait kompetensi guru, di daerah-daerah terpencil belum terjangkau. [sumber]

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

8 Juni 2016 - Muslim mempertanyakan apakah relokasi anggaran untuk Jambore Nasional 2016 sebesar Rp.56,228 Miliar sudah atau belum. Muslim juga meminta penjelasan Menteri Pemuda & Olahraga (Menpora) tentang acara Pramuka lainnya, yaitu Raimuna. [sumber]

Pada 5 Februari 2015 - Muslim berharap tidak ada perpecahan di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Muslim saran usulan tambahan anggaran untuk Kemenpora dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran (Banggar). [sumber]

Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas)

7 Juni 2016 - Muslim sangat mengharapkan untuk minat baca tidak dikurangi anggarannya. Dengan ada anggaran Rp.82,7 Miliar, Muslim bertanya apakah itu anggaran tambahan atau prioritas yang memang untuk ditambah. Muslim mengatakan bahwa minat baca dampaknya sangat positif, kegiatan minat baca di setiap dapil sangatlah bagus dan kegiatan ini dapat direncanakan dengan baik. Muslim juga mempertanyakan mengenai proses pembangunan gedung. Dengan adanya posisi Indonesia dalam peringkat ke-60. Muslim mengatakan bahwa hal ini jelas adalah tantangan bagi kita. [sumber]

Pada 5 Februari 2015 - Muslim mendukung program safari gemar membaca dan Muslim berharap program tersebut tetap berlanjut. Muslim saran agar PNRI jangan takut untuk mengajukan anggaran karena Muslim dan Badan Anggaran siap mendukung. [sumber]

Program Indonesia Pintar

26 Mei 2016 - Mengenai hasil Ujian Nasional (UN) SMP, banyak keluhan untuk matematika dan peredaran kunci jawaban. Muslim menanyakan tentang sisa anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP). Muslim mengapresiasi pembangunan SMK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Selanjutnya, Muslim meminta penjelasan soal kelanjutan program SMK yang akan dilaksanakan Kemendikbud. Di Aceh Utara dan Timur masih ditemui sekolah negeri yang sekolahnya tidak bagus. Muslim berharap dapat di-follow up oleh Kemendikbud karena ia yang membina untuk mengajar dan turun tangan langsung. [sumber]

27 Mei 2015 - Muslim minta penjelasan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Kemendikbud) bagaimana daerah-daerah rawan bencana seperti Aceh pasca-tsunami bisa mendapatkan Program Indonesia Pintar. (sumber)

Evaluasi Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga

25 Mei 2016 - Muslim berharap polemik dan persoalan PSSI bisa selesai, dan temuan-temuan diselesaikan secara serius. Muslim melihat bahwa progress persiapan Asian Games 2018 sudah baik. Namun, Muslim juga memperingatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), jika venue Asian Games tidak selesai dalam 1 tahun, maka citra Indonesia bisa buruk di mata internasional. Muslim menambahkan, Kemenpora harus memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap event besar olahraga dan jangan sampai ada masalah seperti yang terjadi pada PON Riau. Muslim berharap kehadiran Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) membawa angin baru bagi prestasi olahraga Indonesia kedepannya. [sumber]

Rencana Kerja PSSI Pasca Dicabutnya Pembekuan Sanksi oleh Pemerintah

19 Mei 2016 - Muslim menilai bahwa pembekuan PSSI tidak perlu terjadi jika Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) paham permasalahannya. Muslim juga mempertanyakan apakah KLB PSSI menjadi sebuah keharusan, sedangkan 5 poin yang diberikan oleh FIFA saja sudah begitu berat. [sumber]

Evaluasi Persiapan Asian Games tahun 2018

25 April 2016 - Muslim mengatakan ada 14 titik yang harus direnovasi dan dana kurang lebih sebesar Rp 2 Triliun. Komisi 10 ingin mengetahui pemaparan dari Pak Djarot seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Alex. Terakhir, Sumatera Selatan sudah mempersiapkan 11 cabang olahraga dan ini sudah sangat baik. [sumber]

Anggaran dan Rencana Kerja Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK)

20 April 2016 - Muslim yakin semua persoalan pendidikan tinggi (dikti) bisa diselesaikan bersama Komisi 10 DPR-RI melalui sinergi yang bagus. Muslim menyatakan bahwa alokasi dana untuk beasiswa tahun 2016 sangat minim hanya Rp.40 miliar. Menurut Muslim, komunikasi ke pengelola beasiswa di dikti tidak pernah memberikan balasan, sejumlah mahasiswa dipaksa untuk menandatangani beasiswa kosong. [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

14 April 2016 - Muslim menanyakan mengapa kegiatan Gemar Membaca tidak sampai ke daerah pedalaman. Muslim berpendapat, harus banyak cari cara untuk mendorong minat baca di kalangan bawah. Muslim melanjutkan, kelemahan minim terkait pengadaan pustaka di tiap tahun adalah tentang koleksi buku. Ia menanyakan, dari mana dana tersebut? Apakah murni dari anggaran?

Muslim menginformasikan bahwa atap Perpustakaan di Salemba roboh, apakah itu akan direnovasi? Ia juga menanyakan mengenai kriteria Pustakawan dan sejauh mana kinerja Pustakawan yang diharapkan masyarakat. Muslim melanjutkan, berapa banyak mobil perpustakaan keliling yang disiapkan tiap tahunnya. Menurutnya, jangkauan perpustakaan harus jelas. [sumber]

DOT, BAS, dan POS dalam Evaluasi Kinerja

13 April 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, untuk pengembangan pariwisata lintas koordinasi terus mengalami peningkatan, jika koordinasi tidak maksimal pasti program tidak akan berjalan. Muslim berpendapat harus ada pihak independen yang mengawasi bidang promosi luar negeri. Kmeudian Muslim menyorot wisata Tsunami dI Aceh karena sejak Aceh mengalami tsunami banyak dari berbagai negara yang dateng, selain itu wisata tsunami ada kaitannya dengan wisata sejarah maka Ia memandang seharusnya ada promosi dalam hal ini. [sumber]

Evaluasi Kinerja, Ujian Nasional 2016 dan Isu Aktual Lainnya

11 April 2016 - Pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, Muslim mengatakan UNBK merupakan kegiatan yang berhasil, perbaikan yang luar biasa kecuali masalah teknis. Muslim merasa miris perayaan pasca UN, seperti coret-coret dan ugal-ugalan. Muslim juga membahas mengenai siswi yang berebutsn khusus tidak dapat LJK khusus braile dan meminta untuk kedepan harus ada langkah dan perhatian. Muslim ingin mendapat gambaran pengaduan masyarakat di posko pengaduan. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pariwisata

3 Februari 2016 - Muslim menyampaikan bahwa Danau Laut Tawar merupakan salah tempat bagus di Aceh Barat. Menurutnya, tempat itu cocok bila dijadikan destinasi wisata. Selain itu, Kota Sabang juga dinilai Muslim pantas mendapat dukungan terkait pariwisatanya. [sumber]

Pariwisata Religi Aceh

19 November 2015 - Muslim menyampaikan bahwa pariwisata Aceh Utara, khususnya makam Malikul Shaleh, sudah mendapat dukungan selama dua tahun berturut-turut. Selanjutnya untuk revitalitasi makam-makam lainnya, Muslim menyarankan DPRD Aceh Utara untuk mengajukan proposal pada kementerian terkait. Jika sudah ada, proposal dapat diserahkan kepada Komisi 10 untuk menjadi bahan rapat dengan Kemenpar. Meski hanya dihadiri tiga anggota Komisi 10, Muslim berharap hal yang disampaikan DPRD Aceh Utara dapat terealisasi.

Saat Pemilu lalu, Muslim berkomitmen akan membuat event di Aceh. Terkait hal itu, Muslim berjanji kepada DPRD Aceh Utara akan membuat event di Danau Tawar dan Samudera Pasai. Atas permintaan Mba Esti, Muslim meminta dibuatkan ayam tangkap saat Komisi 10 berkunjung ke sana. [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - RAPBN 2016

29 September 2015 - Muslim minta perhatian khusus Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) terhadap kampus berbasis entrepreneurship. [sumber]

15 September 2015 - Menurut Muslim, sebagian besar program nasional mengalami penurunan terutama program Bidik Misi. Contohnya di Aceh, beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru masih sangat minim kuota Bidik Misi. Muslim juga berpendapat bila program SM-3T sangat menyentuh dan dibutuhkan, maka rekrutmennya perlu didukung. Muslim meminta Kemenristekdikti memaparkan kembali anggaran untuk sarana dan prasarana yang diajukan Kemenristekdikti masih belum jelas. [sumber]

Pembekuan PSSI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga

26 Mei 2015 - Muslim menyatakan jika kemarin Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) hadir, masalah ini akan selesai. Terkait SEA Games, Muslim menanyakan sejauh apa persiapan yang sudah dilakukan. Muslim berharap cari solusi terbaik, bila di level Wakil Presiden tidak selesai maka ke Presiden. Kondisi seperti ini jangan sampai terulang di kemudian hari, karena hal ini sangat memprihatinkan. Muslim menyatakan bahwa SEA Games juga harus dipikirkan karena akan terlaksana dalam waktu dekat. [sumber]

25 Mei 2015 - Muslim berharap agar kejadian kisruh PSSI tidak terjadi lagi dan prestasi olahraga kita bisa naik. (sumber)

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019

Pada 16 April 2015 - Muslim mengapresiasi sikap Menristek Dikti karena menteri-menteri sebelumnya tidak terlalu memikirkan tentang perguruan tinggi swasta. Kemudian menanyakan bagaimana Menristek Dikti akan mendorong Universitas-universitas yang akreditasinya belum A sehingga bisa jadi A? [sumber]

Kualitas Pengajar di Perguruan Tinggi

Pada 1 April 2015 - Muslim sepakat dengan peningkatan core competency. Muslim pesan jangan mau bertahan di sini saja dalam meningkatkan pendidikan kita. [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

Pada 6 April 2015 Muslim menilai biaya pengambilan dana BSM jatuhnya lebih mahal daripada dananya itu sendiri. [sumber]

27 Januari 2015, Muslim meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, untuk mengusahakan peningkatan angka partisipasi sekolah dan pengarusutamaan gender dalam pendidikan. [sumber]