Sikap Terhadap RUU

Pengambilan Keputusan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat — Badan Legislasi DPR RI Rapat Pleno

Rooslynda mengatakan RUU LPS dan PUTS diadakan karena terjadinya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Indonesia sebagai anggota G-20 mengatur tentang persaingan monopoli dan usaha tidak sehat. Rooslynda berpendapat RUU LPS dan PUTS harus menjamin iklim usaha yang baik.

Rancangan Undang-Undang Permusikan — Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kami Musik Indonesia (KAMI)

Rooslynda mengatakan Naskah Akademik RUU Permusikan perlu disempurnakan. F-Demokrat mendukung RUU Permusikan dibahas dengan baik.

Tanggapan

Asumsi Makro — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Bank Indonesia

Rooslynda mengatakan Fraksi Demokrat inflasi 4,7. Nilai tukar rupiah 13.900. Bunga SPN 3 bulan 5,5.

Kepemilikan Asing di Perusahaan Asuransi, PMN, dan Alokasi Anggaran 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Rooslynda menyatakan bahwa dirinya belum sepakat dengan usulan Pemerintah, karena Fraksi Demokrat menginginkan untuk investor asing dibatasi. Rooslynda meminta penjelasan lebih dalam mengenai hutang melalui agenda rapat yang lain, karena kami belum mengambil keputusan.

Musyawarah Rencana Pembangunan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Rooslynda mengatakan setelah 71 tahun akhirnya ada bandara Sibolangit. Ia membahas banyak program yang copy paste. Ia menyebutkan mengenai kunjungan untuk membangun Danau Toba sebagai destinasi wisata selain Bali, jika diperbolehkan. Ia menyampaikan penerbangan langsung setiap hari Jakarta-Silangit baru ada.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Abdul L

Rooslynda meminta penjelasan mengenai sistem pelaporan dari BPK daerah ke BPK pusat.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Bahrullah

Rooslynda meminta penjelasan kenapa ingin kembali berkarya di BPK.

Pembahasan Terkait Evaluasi Permasalahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Melanjutkan Raker Tanggal 9 Februari 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Menteri Keuangan (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Rooslynda M menanyakan keharusan bank melaksanakan KUR karena menurutnya kurang pas. Ia mengatakan bila masyarakat dipersulit dan bisa antipati maka akan menyulitkan kinerja OJK. Ia meminta Pemerintah memikirkan BTN. Ia mengusulkan agar KUR dipilih saja supaya konkret dan dibuat kebijakan yang komprehensif. Ia mengatakan equal dalam membuat kebijakan dimaksudkan agar bank tidak ada yang dirugikan. Ia meminta benar-benar dipikirkan kebijakan itu harus secara utuh.

Kinerja Keuangan dan Pembahasan Kasus-Kasus Perbankan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT BRI (Persero) Tbk

Rooslynda menanyakan kesiapan bagi BRI dan Bank Mandiri dalam menurunkan suku bunga.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Hendra Susanto

Rooslynda menanyakan hal yang telah dilakukan calon selama 18 tahun bekerja di BPK.

Asumsi Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

Rooslynda menanyakan mengapa APBNP dana dipotong. Menurut Rooslynda hal tersebut bisa untuk menutupi hutang.

Fit and Proper Test Calon Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Ketua DK OJK an. Wimboh Santoso

Rooslynda menanyakan cara calon agar tetap nasionalis sementara kebijakan membingungkan masyarakat.

Insiden dan Kecelakaan Kontruksi pada Proyek Strategis Nasional — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rooslynda mengatakan Kementerian PUPR mendapatkan rekor muri tetapi kecelakaan kontruksi dalam 8 bulan sebanyak 12, Rooslynda berpendapat harusnya KemenPUPR tidak mendapatkan rekor muri tersebut. Dalam ruang lingkup dokter, korban mal praktek hanya 1 orang, sedangkan korban mal kontruksi tidak hanya 1, jadi Menteri PUPR perlu melakukan kajian terus menerus.

Penyerahan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI Pada Masa Persidangan 1 s/d Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 dan Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Rooslynda mengatakan terkait proyek kereta cepat JKT-Bandung, biaya kereta lebih mahal dari taksi, dari aspek keamanan dan keselamatan rawan longsor, menggunakan listrik, takutnya proyek ini terlalu terburu-buru sehingga tidak tuntas untuk pelayanan publik. Rooslynda meminta regulasi mengenai bandara internasional Silait ditinjau kembali, mengingat adanya kasus penumpang salah naik pesawat.

Latar Belakang

Rooslynda Marpaung terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Sumatera Utara II setelah memperoleh 54,940 suara.  Rooslynda adalah mantan legislator dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (2009-2014) mewakili Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).

Pada periode 2014-2019 Rooslynda bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan. 

Pada akhir 2014 Rooslynda dikabarkan tidak lagi menjabat sebagai Anggota DPR karena dipecat oleh Partai Demokrat. Alasan Rooslynda dipecat kabarnya adalah karena pelanggaran kode etik dan digantikan oleh Jhonny Allen Marbun.  Namun sampai saat ini kebenaran dari kabar itu tidak bisa dipertanggung jawabkan. (sumber)

Di Oktober 2017 terjadi mutasi internal di Fraksi Demokrat dimana Rooslynda sekarang bertugas di Komisi 5 menggantikan Umar Arsal.  Komisi 5 membidangi pekerjaan umum, pembangunan desa dan perhubungan.

Pendidikan

SLTA (1987)

S1, Teknik, Universitas Sumatera Utara (USU), Medan (1991)

Perjalanan Politik

Rooslynda Marpaung memulai karir politiknya di 2008 dengan menjadi kader dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang lolos verifikasi administratif Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pileg 2009.  Pada Pileg 2009 Rooslynda berhasil terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Di 2014 Rooslynda bergabung menjadi kader Demokrat dan maju mencalonkan diri menjadi calon legislatif pada Pileg 2014. Rooslynda berhasil terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 mewakili Dapil Sumatera Utara II dan duduk di Komisi XI. Pada 19 Oktober 2017 , Rooslynda tidka lagi bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan dan berpindah ke Komisi 5 yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Pengalihan Aset Negara ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Penyertaan Modal Negara untuk PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)

22 Oktober 2015 - Rooslynda minta klarifikasi ke Menteri Keuangan (Menkeu) dari 4 alokasi dana dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”) ini yang mana yang memiliki kendala dan yang mana yang lancar.  [sumber]