Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Perbankan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas)
Rudi menanyakan hitungan pungutan dari OJK. Menurutnya, harus ada yang mengawasi OJK.
Potensi Penerimaan Tax Amnesty dan Repatriasi Dana — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia
Rudi menyarankan agar Menteri Keuangan RI dalam memberikan aturan tidak terlalu ribet. Ia mempertanyakan kepada Dirjen Pajak terkait target untuk diberlakukannya tax amnesty. Ia ingin memastikan persentasenya sudah sesuai atau belum. Rudi juga mempertanyakan mengenai pengampunan pajak kendaraan di daerah. Ia juga memberikan saran kepada Menteri Keuangan RI untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia agar tidak terjadi tragedi penagihan pajak. Ia berharap agar tebusan tax amnesty dapat realistis.
Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Rudi mengatakan sistem keuangan tidak hanya Bank ada asuransi juga. Di PPKSK ia tidak melihat penanganan asuransi sistemik. Rudi menanyakan kalau ada masalah asuransi sistemik seperti Bumi Putera dimana sandarannya nanti. Terakhir, Rudi mengatakan apakah tidak bisa disampaikan ke peraturan OJK tentang pasal asuransi terkait dampak sistemik.
Tanggapan
Kesiapan BUMN Transportasi untuk Natal dan Tahun Baru 2022-2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
Kami mengapresiasi atas kinerja yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun, daerah Kepri ini kurang crowded menjelang tahun baru. Khusus Pelni kemarin ada keluhan masalah pelayanan dan kenyamanan. Batam dan Medan penumpangnya banyak sekali, namun keluhannya itu kurang nyamannya pelayanan dermaga. Kami menyurati berbagai pihak, kami menanggapi keluhan Pelni waktu kunker di Batam setahun lalu bahwa pelabuhan tidak nyaman. Kami ingin tahu perkembangannya sekarang di Pelabuhan di medan karena banyak yang tidak mau bertanggung jawab dan silih lempar tanggung jawab. Kami menyurati ke Menko Maritim tapi tidak ada respon. Karena ini keluhan Pelni dan masyarakat. Di ASDP regional Kepri di masa Nataru tidak terlalu ramai kecuali pada lebaran karena di sana banyak keluhan dan permintaan, ASDP di Kabupaten Lingga Baru melayani Pulau Lingga saja. Tanjung Pinang-Lingga ini belum terakomodasi dengan baik.
Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
Rudi menanyakan tentang riset mergin per Desember 2015, apa yang harus diperbuat, apakah membangun jaringan baru atau bagaimana. Terkait PLTS terapung Cirata yang kapasitasnya 192 Mwp, kapasitas sebesar itu tentu harus mempunyai planning jaringan, artinya harus mempunyai planning kapasitas besar itu mau ke mana saja marketnya atau penjualan dayanya.
Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
Rudi ingin bertanya tentang kinerja PT Pupuk Indonesia, bahwa holding ini merupakan gabungan dari beberapa perusahaan atau pabrik yang ada, misalnya Pupuk Aceh, Gresik dan lain-lain, maka yang Rudi ingin tanyakan tentu apakah Dirut telah memetakan terkait problem-problem yang ada di holding itu, sebab semua ide memecahkan masalah harusnya dari PT Pupuk Indonesia sendiri, sebab PT Pupuk Indonesia sudah menjadi leader bagi holding-holding tersebut.
Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
Rudi mengatakan BUMN transportasi bus seperti apa yang akan dimerger menjadi DAMRI, apakah tidak akan menjadi sakit keuangannya kalau leadernya juga belum pas secara keuangan? Rudi mengatakan Palm Co., anak perusahaan PTPN akan membuka lahan 700 ribu hektar di Kalimantan dan Sulawesi, lalu biayanya dari mana? Rudi bertanya bagaimana kelanjutan tol Sumatera-Pekanbaru? Mengapa proyek tol Aceh-Binjai tidak jadi? Bagaimana teknis dan tahapan proyek strategis terkait refocusing transisi energi, sementara banyak PLTU yang baru beroperasi 2 tahun, kemudian akan ada aturan baru dari pemerintah untuk menutupnya bertahap. Bagaimana dengan potensi batubara Indonesia yang terbesar di dunia? Apakah tidak akan diambil?
Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
Rudi menanyakan apakah agenda Raker hari ini sudah mendapatkan arahan Presiden. Terkait usulan kriteria Hapus Buku yaitu direkomendasikan minimal usia Hapus Buku 10 tahun, sementara UMKM yang terdampak Pandemi Covid-19 baru 3 tahun lalu, maka ini tidak matching, tidak masuk kriteria.Terkait Hapus Buku bagi korban gempa Yogyakarta Tahun 2006, kenapa hanya fokus gempa Yogyakarta, apakah gempa hanya terjadi di Yogyakarta. Terkait kredit yang bermasalah sebesar Rp22,9 triliun mencakup 421 ribu UMKM, kredit yang tahun berapa dan klasifikasi UMKM yang mana yang dimaksud. Terkait Bantuan Produktif Usaha Mikro sebesar Rp44,160 triliun tahun 2020-2021, apakah usaha penerima bantuan ini diberikan tanda sehingga si penerima tidak menerima bantuan lain lagi. Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp1,292 triliun pada tahun 2020-2021 disalurkan kepada 100 mitra LPDB-KUMKM, lembaga yang seperti apa yang menerima bantuan ini.
Kinerja Korporasi dan Permasalahan Pilot CRJ - RDP Komisi 6 dengan Dirut Garuda
Rudi menyampaikan tentang jenis-jenis pesawat yang saat ini dikelola dan diterbangkan Garuda, dan harus dijelaskan kepada publik tahun-tahun pembuatan pesawat yang sekarang diterbangkan Garuda. Rudi mengatakan untuk pemakaian anggaran PMN Apakah itu Bapak sampaikan ada sekian triliun dipakai untuk pemeliharaan yang pesawat selama ini kurang terawat dan mau dirawat setelah pandemi. Apakah pesawat yang terbangkan itu belum kena biaya perawatan dari dana PMN. Selanjutnya, Rudi menanyakan sebenarnya pemeliharaan mesin pesawat dan perawatannya body luar dalam itu berapa kali perbulan. Kemudian Standar standarisasi harga tiket Garuda rute nasional dan rute internasional, itu pakai standarisasi apa. Dan juga bagaimana cara menerapkan harga, kenapa Garuda tiketnya lebih mahal. Dan berapa pendapatan net income Garuda saat ini.
Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
Rudi ingin menanyakan tentang surat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI pada 5 April 2022. Perihal penyampaian usulan Badan Pangan Nasional sebagai mitra kerja Komisi 6 DPR-RI. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPR-RI sehubungan dengan telah diterbitkannya Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Telah dibentuk Badan Pangan Nasional sebagai lembaga pemerintah di bawah Presiden, tapi yang kami ingin mempertanyakan sejak tanggal 5 April 2022 ini karena belum ada persetujuan ataupun koordinasi dari Pimpinan DPR-RI, kami tidak bisa rapat dengan Badan Pangan Nasional. Badan ini menjadi urgent di masa yang sekarang ini.
Hasil Investigasi Sementara Insiden Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Pertamina
Rudi menyampaikan terkait history kepemilikan lahan Plumpang, tahun 1976 Depdagri mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa dari 153 hektar, tinggal 72 hektar yang digunakan untuk operasi depo Plumpang dan 81 hektar lainnya dibebaskan sehingga warga mulai datang dan membuat permukiman.Kebakaran Ini ada unsur kelalaian dari pihak staf, pekerja, sumber daya manusianya Pertamina Plumpang. Rudi menanyakan Divisi pemeliharaan dan perawatan Plumpang, bagaimana mekanisme kerjanya? Saya melihat ada yang tidak sigap dalam hal ini, kebakaran tidak jauh-jauh dari unsur pipa dan kilang artinya ada divisi atau direktur yang kerjanya tidak sesuai, jika terus terjadi setiap tahun, maka nama Pertamina jelek dan korbannya rakyat. Rudi mengingatkan di bagian divisi pemeliharaan perawatan pipa ini harus orang yang kredibel.
Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
Rudi mengapresiasi atas kinerja yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun, daerah Kepri ini kurang crowded menjelang tahun baru. Khusus Pelni kemarin ada keluhan masalah pelayanan dan kenyamanan. Batam dan Medan penumpangnya banyak sekali, namun keluhannya itu kurang nyamannya pelayanan dermaga. Kami menyurati berbagai pihak, kami menanggapi keluhan Pelni waktu kunker di Batam setahun lalu bahwa pelabuhan tidak nyaman. Kami ingin tahu perkembangannya sekarang di Pelabuhan di medan karena banyak yang tidak mau bertanggung jawab dan silih lempar tanggung jawab. Kami menyurati ke Menko Maritim tapi tidak ada respon. Karena ini keluhan Pelni dan masyarakat. Di ASDP regional Kepri di masa Nataru tidak terlalu ramai kecuali pada lebaran karena di sana banyak keluhan dan permintaan, ASDP di Kabupaten Lingga Baru melayani Pulau Lingga saja. Tanjung Pinang-Lingga ini belum terakomodasi dengan baik. Soal respon masyarakat terhadap ASDP ini sangat baik tapi di daerah tertentu belum merasakan manfaatnya pulau terdekat dengan Tanjung Pinang dan Batam maka perlu diperhatikan. Kami mengucapkan selamat bekerja semoga tahun ini lebih bagus.
Untuk itu ia ingin menanyakan PT Pelni untuk bisa ke masyarakat pada Nataru ini kira-kira kesiapan armada-armada kapal Pelni ini bagaimana. Ini catatan penting. Kemudian apa sudah ada kajian cermat estimasi jumlah penumpang di setiap pelabuhan. Angka estimasinya berapa untuk rute Surabaya ke Makassar, Ambon ke Sorong dan Jakarta ke Belawan. Apa sudah ada detail estimasinya maka kami ingin penjelasan agar manajemen pelni ini bisa di mapping kesiapan tiketnya agar tidak sembarangan.Kesiapan konsumsi makanan karena perjalanan laut ini lama sekali, ini bagaimana kesiapan petugas di kapal harus higienis, ada aspirasi konsumen tentang ruang-ruang deck kamar-kamar fasilitas dari kelas ekonomi sampai eksekutif harus lebih baik. Banyak masyarakat yang komplain sewaktu saya kunker di dapil-dapil saya dapat masukan, ketika naik di dalam di kelas ekonomi banyak serangga-serangga seperti kutu dan kecoa berkeliaran juga di kelas 1 dan kelas 2. Kadang di lorong ada tikus seliweran.
Ini harus diperbaiki karena ini menyangkut citra, kemudian ramcek ini sarana yang penting, jumlah kapal yang siap dalam maintanance ini harus sudah ready dan layak jalan karena faktornya yaitu mesin jangan sampai bocor dan karatan. Fasilitas kesehatan ini di masa pandemi apakah sudah menyiapkan klinik kecil karena berhari-hari di laut, kalau satu kena covid maka satu kapal kena. Mohon jawaban tertulis kalau tidak bisa detail. Terkait Kereta Api ada kritik untuk perbaikan di masa Nataru tentang pembelian tiket dari Jakarta ke Jawa, jika tahun lalu dimanapun media-media selalu habis 5 hari sebelum hari H namun sekarang banyak yang keteteran, apakah harus model reservasi. Ini jasa angkutan rakyat ini harus diselesaikan, kalau masih ada keluhan maka Raker ini Dirut tidak bisa bicara terkait fakta, lalu tentang konsumen saat kereta masih kasusnya terlambat dan tidak ontime serta kurang baik dan tiket mahal. Keamanan gerbong kereta api ini harus terjaga, security nya harus stand by di gerbong sehingga penumpang merasa aman dan nyaman karena ini evaluasi untuk diperbaiki, kalau tidak maka ini bukan pelayan rakyat. Terkait Jasa Marga ada aspirasi banyak pengguna komplain kenapa ada beberapa ruas tol yang mahal, contohnya pintu tol TB Simatupang, Pondok Indah, Andara itu banyak masukan yang terkuras saldonya. Ini bagaimana menyiasatinya. Kita dilihat oleh ribuan masyarakat, lalu sistem kualitas antrian di tol kami merasakan ini harus diminumkan penumpukan masuk pintu tol, harusnya ada sistem yang efisien yaitu sensor kaca mobil dengan pintu tol sehingga tidak ada penumpukan. Tentang antrian di tol Merak, Bakauheni, tol penyeberangan ke Bali, dll terjadi macet yang tidak terarah dan tidak terukur berhari-hari. Di forum ini, kita bisa koordinasi, apakah Pelindo tidak bisa mengaturnya atau ASDP yang memberi karcis kecepatan sehingga kapal belum sampai tapi sudah antri.
Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
Saat kami rapat dengan Menkop bulan lalu, data koperasi yang disampaikan sekitar 127.000 di seluruh Indonesia dan anggotanya sekitar 27 Juta orang dengan aset Rp 250 triliun. Tahun 2019-2021, ada beberapa KSP senilai Rp26 triliun macet dan kemenkop kesulitan mencari solusi jangka pendek dan menimbang bahwa Koperasi belum memiliki ekosistem sebagaimana bank yang memiliki OJK guna mengurus gagal bayar. Gagal bayar Rp26 triliun tersebut dengan jutaan anggota yang menjerit kepada Menkop. Kalau bank, ada LPS yang bakal dibayar sementara kalau koperasi tidak ada instrumennya. Kalau Forkopi meminta pengawasan hanya sebatas Menkop atau sekelas Deputi atau dewan pengawas, maka mereka tidak punya aparatur yang sampai kabupaten dan provinsi, lalu bagaimana mengurus gagal bayar yang Rp26 triliun. Rudi menanyakan apakah Forkopi sanggup mencari uang Rp26 triliun, kalau BUMN gagal bayar ataupun kekurangan, mereka akan jual suku saham, kalau koperasi apa instrumen yang bisa dijual. Realistisnya, seandainya ada pasal-pasal yang tidak baik, merugikan koperasi, maka itu hak bapak dan kita semua untuk berusaha menghilangkannya. Kalau aturan pengawasan OJK ini ditolak, instrumen apa yang nanti membackup gagal bayar dan mismanajemen yang terjadi, silakan pikirkan dulu secara matang, lalu ajukan kepada Komisi 11 DPR-RI dan Kemenkop. MK per tanggal 28 Mei 2014 sudah membatalkan undang-undang koperasi 2012 nomor 17. Dan sekarang dikembalikan ke undang-undang lama nomor 25 tahun 1992. Artinya menggantung - gantung posisinya.
Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (Sekjen BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP)
Rudi menanyakan tempat sekolah-sekolah BPS dan lulusannya langsung kerja di BPS atau tidak. Ia juga menanyakan jargon LKPP “value for money” adalah cita-cita atau visi. Ia mengatakan masyarakat harus merasakan uang LKPP dan ia menanyakan manfaat uang rakyat di LKPP.
Masukan dan Pandangan terhadap Penerimaan Perpajakan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kismantoro Petrus (IKPI), Ruston Tambunan (IKPI), dan Yustinus Prastowo (Pengamat Perpajakan)
Rudy menanyakan cara menyiasati tax treaty. Ia juga menanyakan jumlah potensi target pajak yang rasional.
Penerimaan Negara Tahun 2015 dan Putusan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Sarana Multi Infrastruktur — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
Rudi menanyakan arti dari shortfall. Menurutnya, Dirjen Pajak harus melakukan survei ekonomi untuk dapat mengetahui kemampuan ekonomi rakyat menengah ke bawah agar targetnya tidak ngambang. Rudi juga menanyakan remunerasi yang diberikan kepada pegawai Kemenkeu RI.
Anggaran dan Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Bank Indonesia
Terkait dengan adanya OJK, berarti tugasnya BI berkurang, namun Rudi mengkritisi mengapa pegawai justru meningkat pesat. Rudi mempertanyakan terkait lebih besarnya biaya humas dibanding bidang yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Peran Pasar Modal dalam Peningkatan Ekonomi Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI)
Rudi menanyakan kisaran tax income negara dari BEI di tahun 2015 dan perbandingannya dengan 2014. Ia juga menanyakan mengenai pajak transaksi saham dan pajak saham obligasi, serta pajak emiten. Ia menanyakan tujuan dana CSR yang dijalankan selama ini dan ia berharap dijelaskan secara detail.
Asumsi Pokok RAPBN Tahun 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Bappenas
Rudi menjelaskan pertumbuhan ekonmi tahun 2016 yang diusulkan Fraksi Demokrat adalah 5,3-5,7% sumber pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 mengandalkan konsumsi RT karena inflasi merupakan perkiraan yang cukup realisitis. Nilai tukar kisaran Rp12.800 - Rp13.200 merupakan perkiraan yang cukup optimis dengan pertimbangan tidak kepastian kebijakan moneter dari negara maju, iklim investasi yang belum kondusif. Kami setuju dengan suku bunga sekitar 4-6% usulan tersebut ditimbang dari ekonomi global yang sedang dalam pemulihan.
Pajak — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Keuangan
Rudi bertanya terkait realisasi pendapatan negara, bagaimana kesiapan jajaran Kementerian Keuangan, seperti Kanwil dan Dirjen.
Dana Alokasi Khusus DAK dan Dana Alokasi Umum (DAU) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Bappenas
Rudi menjelaskan kami sosialisasi dana desa di Kabupaten Tanah Karo dan mereka menanyakan dana bencana, surat draft dana bencana katanya sudah ditangan menteri. Kami berharap melonggarkan birokrasi tapi tidak melanggar aturan. Aparatur desa tidak pandai menggunakan anggaran. Kami mohon terus memberikan edukasi tentang penggunaan anggaran dan melibatkan aparat hukum, kesempatan kerja dan peredaran uang sekarang melambat. Pengusaha kecil meminta agar tidak dikejar pajak seharusnya menteri mengetahui skala prioritas pajak dan perlu dibuat agar penyerapan anggaran lancar.
Privatisasi 4 BUMN — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dengan Perwakilan Menteri Keuangan
Rudi mengatakan mengapa BUMN tidak bekerja sama untuk mencari laba sendiri.
Rencana Kerja Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 sampai Tahun 2022- Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Rudi mempertanyakan hutang pajak yang dimaksud seperti apa, dan komitmen OJK sebagai otoritas jasa keuangan seperti apa.
Asumsi Makro Ekonomi dan Target Pembangunan dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 11 Rapat Kerja Lanjutan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia
Rudi mengatakan data persentasi penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi diambil dari mana, karena ada orang yang mampu menjadi penerima KIS, KIP dan Kartu Harapan. Rudi meminta data yang digunakan untuk diupdate dari Kanwil dan BPS di daerah.
Evaluasi Kinerja 2015 dan Rencana Kerja 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Jajaran Asuransi BUMN
Rudi menanyakan bagaimana utamanya ketika disuruh mencari laba untuk negara karena memang sekarang keuangan sedang sulit. Tentang laporan Taspen, Rudi mengatakan bahwa laporannya singkat seperti buku tabungan BRI, tetapi uangnya banyak. Laporan ini normatif, yang tidak ada saluran ke masyarakat. Rudi menegaskan bahwa hierarki tugas BUMN adalah melayani masyarakat.
Pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara (APBN) 2017 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)
Rudi H. mengatakan pembayaran deviden negara juga sangat ditunggu-tunggu. Jadi penambahan PMN untuk PT SMI ia mendukung sepenuhnya. Ia menegaskan PLN berguna untuk orang banyak. Kalau bisa disuntikkan oleh PT SMI dan difokuskan ke daerah. Setoran pajak bagi pembangunan itu sangat diharapkan untuk mendukung APBN. Terakhir, Rudi H. mengatakan manfaat sosial ini harus dirasakan oleh masyarakat, ini yang paling penting.
Rencana Kerja dan Anggaran — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia
Rudi mengatakan Komisi 11 dikirimkan materi 15 menit sebelumnya lalu harus menyetujui anggaran Triliunan, menurutnya hal tersebut tidak bisa dilakukan. Ia menanyakan dasar hukum OJK mengutip dan memungut. Ia mengatakan yang biasanya berhak melakukan hal tersebut adalah pajak. Ia menyampaikan bahwa pimpinan perbanas merasa keberatan dipungut oleh OJK. Ia menanyakan nilai yang dipungut OJK dan parameternya. Ia menanyakan aliran hasil pungutan dari 2012-2014 dan yang bertanggung jawab mengaudit karena menurutnya hal tersebut double anggaran. Ia menanyakan peran OJK dalam mengawasi kinerja debt collector di daerah. Ia mengatakan kinerja OJK di daerah kurang greget. Oleh karena itu, ia mempertanyakan alasan OJK meminta kantor di daerah. Ia membahas kantor Bank Indonesia di Pekanbaru, Riau banyak yang kosong.
Lanjutan dengan Menteri Keuangan Privatisasi 4 BUMN – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
Rudi mengatakan pada saat Dirjen ditekan untuk penerimaan dari tax amnesty,sehingga untuk tax amnesty sebesar Rp90 Triliun. Rudi mempertanyakan apakah tidak bisa BUN untuk mencari laba sendiri, dan kenapa tidak bekerjasama antara BUMN lainnya. Terkait dengan data yang diserahkan kepada Rudi, bahwa Rudi tidak mampu mengkaji dalam waktu 1 atau 2 jam.
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Bambang
Rudi mempertanyakan apa motivasi Bapak mau menajdi anggota BPK dan apa yang memberikan arahan mengenai ini. Karena untuk menjadi anggota BPK harus dari hati apakah cocok dengan latar belakang pendidikan. Rudi mempertanyakan apakah bapak mengetahui fasilitas dan gaji yang didapat dari anggota BPK dan apa fungsi dari anggota BPK yang ada.
Pendalaman BUMN untuk Penentuan PMN pada RAPBN 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)
Rudi mempertanyakan apakah secara prinsip PII asuransi atau mengenai jaminan. Karena Rudi melihat bahwa PII ini sebagai asuransi penjaminan, dan Rudi menyatakan untuk panambahan modal ini sudah tepat, tetapi Rudi mempertanyakan berapa modal untuk saat ini yang tersedia. Rudi mempertanyakan berapa laba untuk tahun 2016, karena yang sudah disampaikan bahwa tahun 2012 sebesar Rp35 Triliun. Rudi mempertanyakan kenapa tidak dilebarkan kebanyak sektor, karena tidak hanya sektor besar saja tetapi termasuk menengah. Rudi melihat berdasarkan dengan data yang ada bahwa yang
didanai masih disekitar Pulau Jawa, sehingga Rudi mempertanyakan kenapa tidak untuk dikembangkan saja karena PII hakikatnya adalah mencari laba. Rudi mempertanyakan apakah orientasinya seperti
Kemensos.
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Bahrullah
Rudi melihat style Bahrullah sangat meyakinkan. Dari yang sudah disampaikan bahwa ada hubungan DPR-RI dengan BPK, Rudi merasakan bahwa hubungan tersebut kurang baik. Sedangkan terkait dengan FGD ini BPK tidak ada, yang menjadi masalah karena kami dipilih oleh rakyat tetapi kenapa hubungan
tidak dijalin dengan baik.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Deputi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Bank Indonesia atas nama Dwi Pranoto
Dalam rangka memaksimalkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Rudi menanyakan upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan program tersebut. Ia juga meminta penjelasan terkait cara mengoptimalkan peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam fungsi advisory. Terakhir, Rudi menanyakan cara pemusnahan penarikan uang yang telah dilakukan oleh BI.
Fit and Proper Test Calon Deputi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Hendy S
Rudi H mengatakan pemaparan yang disampaikan sama dengan pemaparan dari calon atas nama Budi Waluyo. Ia lihat profil calon ini secara statistik seharusnya ada survei tentang kinerja BI namun tidak dipaparkan, ia menanyakan alasannya. Ia tidak setuju dengan pernyataan bahwa transaksi tunai lebih disukai penjahat dan ia meminta pernyataan tersebut dihapus. Ia mengingatkan calon untuk lebih kreatif sesuai dengan pengalaman calon.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pembiayaan Investasi pada RAPBN 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
Rudi menanyakan perbedaan investasi dan angsuran.
Fit and Proper Test Calon Deputi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Bank Indonesia Atas Nama Dody Budi Waluyo
Rudi Hartono Bangun menjelaskan bahwa bagaimana gerakan nasional non tunai bisa dilakukan sedangkan Bank Indonesia tidak mengeluarkan ATM, ia merasa gerakan nasional non tunai ini masih rencana dan masih bersifat angan-angan belaka.
Permasalahan Batasan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
Rudi menyampaikan bahwa pertimbangan tentang rugi-untung atas kepemilikan asing perlu dikaji kembali.
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Sumurung
Rudi menanyakan apa motivasi Samurung tertarik menjadi Anggota BPK, sementara sudah pengalaman di perusahaan besar. Rudi mempertanyakan apakah Samurung sudah mengetahui gaji dan fasilitas yang didapat, dan juga wewenang dan tanggung jawab.
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Indra Utama
Rudi mengatakan bahwa pengalaman Indra sangat luar bisa, sehingga Indra mempertanyakan kenapa ingin menjadi Anggota BPK.
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Ahmad Yani
Rudi mempertanyakan berapa gaji BPK dan kewenangan serta fasilitas apa yang akan didapat. Terkadang kita bisa terpengaruh tentang uang yang akan dilihat nanti, sehingga perlunya integritas dan kejujuran. Rudi mempertanyakan bagaimana cara Ahmad dalam mengimplementasikan rencana yang menginginkan kooridnasi yang lebih baik, dan apakah bisa mengimplementasikan visi misi di BPK. Sehingga yang terpenting itu apakah sudah meniatkan diri untuk integritas dan jujur
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Suharmanta
Rudi mendukung calon dari daerah, karena kami semua juga dari dapil. Rudi mempertanyakan apa sudah mengetahui tata cara akuntansi, karena ini tugasnya audit. Apakah siap dengan keilmuan Bapak jika terpilih nanti.
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Muhammad Yusuf Ateh
Rudi mempertanyakan prestasi atau daerah mana yang sudah diaudit selaman menjadi auditor. Karena Bapak sudah mengetahui kondisi di daerah banyak pejabat yang korupsi, sehingga pada saat mengaudit sadar tidak di daerah itu banyak yang dimainkan anggarannya, dan bagaimana dengan kondisi saat itu dan kenapa tidak diperingatkan dari awal. Karena saat ini banyak kepala daerah yang bermasalah, sehingga Rudi mempertanyakan apakah pada saat kemarin mengaudit itu setengah-tengah atau ada main-main.
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Tubagus
Rudi mempertanyakan apa yang melatar belakangi untuk menjadi Anggota BPK, karena ini bukan kepala hanya sebagai Anggota. Jika dahulu sudah memiliki pengalaman di BP Migas, apakah karena hal tertentu di migas sehingga mau menjadi Anggota BPK untuk masalah ini. Rudi mengatakan banyak indikasi yang kurang rapi, maka ini akan menjadi aneh jika Pak Tubagus sebelumnya ketua tetapi menjadi anggota sekarang.
Pembahasan Terkait Evaluasi Permasalahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Melanjutkan Raker Tanggal 9 Februari 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Menteri Keuangan (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Rudi H menanyakan prinsip keadilan di wilayah Sumatera karena Sumatera merupakan penyumbang dana, tetapi tidak dipikirkan. Ia meminta prinsip keadilan itu hasilnya diambil ke pusat dan dibagikan ke daerah, tetapi pembagiannya harus merata. Ia mengatakan data di lapangan harus real.
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Fathur
Rudi mempertanyakan kenapa Bapak berhenti di tahun 2012, yang dimana Bapak ini adalah auditor. Selama mengaudit Kementerian atau Lembaga dan daerah itu bagaimana bahwa ini ada kebocoran sebesar 30% , ketika Bapak mengaudit dahulu ada kebocoran tetapi kenapa tidak dipaparkan yang pernah audit. Rudi mempertanyakan apakah masih ada kebocoran dari rentang tahun 1996 sampai tahun 2012 selama Bapak mengaudit. Karena ini harus dipaparkan pengalamannya agar menjadi referensi untuk kita. Rudi mengatakan bahwa ada yang menyambung dengan pemaparan Bapak dengan kami lihat, sehingga kami bisa memilih bapa.
Evaluasi Penerimaan Pajak 2016 dan Proyeksi 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan
Rudi memberikan masukan tentang perkembangan tax amnesty.Di Aceh, Kanwil mengatakan penyerapan tax amnesty tidak menggembirakan. Rudi juga menceritakan bahwa ia pergi ke kanwil Sumatera Utara dan menanyakan kondisi tax amnesty dan ada orang yang awalnya mau membayar tax amnesty 30 Miliar, tetapi karena pelayanan baik jadi membayar 70 Miliar.
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Chandra Fajri Ananda
Rudi Hartono Bangun mengatakan bahwa background saudara sebelumnya, apakah sudah mempunyai pengalaman dalam hal kebijakan kinerja BI. Ketika ingin mencalonkan diri menjadi pejabat negara sebagai calon anggota BSBI, sudah mengetahui hak dan kewajibannya yang sebelumnya bilang tidak tahu, mana mungkin ingin menjadi istri tapi tidak tahu maka ini harus mengetahuinya. BSBI ini badan supervisi jadi harus memberi supervisi, mengetahui tidak secara UU tunduk kepada siapa.
Evaluasi Penerimaan Bea Cukai Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017 - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Bea Cukai
Rudi menyampaikan bahwa terkait sitaan, Komisi 11 DPR-RI bisa diajak kerja sama karena memiliki konstituen agar bisa terpilih lagi.
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia a.n. Felia Salim
Ketika tupoksi BSBI sudah dipaparkan, Rudi menanyakan apakah sudah sesuai dengan peraturan. Rudi juga menanyakan pendapat Felia terkait pengawasan BSBI kepada BI.
Fit and Proper Test Calon Anggota BPK-RI — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK-RI a.n. Suprapto
Rudi menanyakan apa yang Suprapto ketahui tentang BPK-RI.
Fit and Proper Test Calon Anggota BPK-RI — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK-RI a.n. Suharmanta
Rudi menanyakan terkait izin yang telah dilakukan oleh Suharmanta. Jika visi misinya hanya tebar pesona, menurut Rudi itu hanya membuat capek saja. Menurut Rudi, jika ingin menyalonkan diri sebagai Anggota BPK-RI, maka harus meminta izin terlebih dahulu.
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Atas Nama John Reinhard
Rudi menanyakan keterangan John terkait BPK vs KPK dan pengalaman John menjadi panitia pengawas. Rudi meminta kepada John untuk tegas terukur dan terarah. Menurut Rudi, visi dan misi harus jelas dan harus di luar kepala. Rudi juga menanyakan terkait visi dan misi John untuk jangka pendek dan menengah.
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Atas Nama John Reinhard
Rudi menanyakan keterangan John terkait BPK vs KPK dan pengalaman John menjadi panitia pengawas. Rudi meminta kepada John untuk tegas terukur dan terarah. Menurut Rudi, visi dan misi harus jelas dan harus di luar kepala. Rudi juga menanyakan terkait visi dan misi John untuk jangka pendek dan menengah.
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. I Gede Kastawa
Rudi menanyakan pengalaman kerja calon serta meminta penjelasan soal pemeriksaan BPK. Lalu ia menanyakan soal penelitian calon terkait integritas auditor di Indonesia.
Permasalahan Batasan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Rudi mengatakan bahwa pertimbangan tentang untung-rugi atas kepemilikan asing perlu dikaji. Rudi juga menanyakan mengapa asuransi formatnya tidak sama dengan pembangunan tol yang dibiayai oleh negara.
Fit and Proper Test Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) — Komisi 11 Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Nama Dadang Suwarna
Rudi menjelaskan bahwa DPR RI tidak dapat mengeksekusi, yang dapat mengeksekusi adalah lembaga eksekutif.
Evaluasi Pengelolaan Hutang Negara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
Rudi bertanya kapan selesainya untuk utang negara Indonesia dan bagaimana cara mempergunakan utang tersebut apakah sudah tersusun dan terencana selain untuk infrastruktur.
Evaluasi Kinerja PMN & Pembiayaan dalam RAPBN 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
Rudi mengatakan bahwa kita disini untuk membahas kebaikan. Selain itu Rudi juga memberikan sarannya agar ambil kebijakan.
Realisasi APBN 2019 dan Outlook Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu)
Rudi mendukung cukai rokok atau tembakau dan menurutnya keputusan menteri sangat bagus realitanya. Ia juga mengatakan cukai ekspor dan impor pendapatannya turun, tinggal 60% ketika kunker ke Sumut dan ketika ia menanyakan ke anak buah menteri alasan turun begitu drastis dan dijawab karena sudah tidak ada biaya ekspor impor. Ia menanyakan kebenaran adanya pembebasan biaya ekspor impor karena ia melihat di Batam surplus.
Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
Rudi menyarankan Direksi PT PII konsentrasi kepada mandat yang diberikan yaitu teerkait proyek infrastruktur pemerintah agar bisa mendapat laba lebih dari Rp3 triliun.
Evaluasi Kerja 2019 dan Rencana Kerja 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Himbara, Perbanas, Perbarindo, Asbanda, Asbisindo dan Perbina
Rudi menanyakan bagaimana kinerja dari HIMBARA. Rudi juga mendapat masukan dari beberapa pengusaha bahwa ada program himbara (Link Aja). Rudi menanyakan terkait progress program tersebut.
Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank BRI
Rudi mengatakan bahwa paparan belum lengkap dan menanyakan tentang dana pungutan dari OJK. Ia mengatakan jangan ditutupi dan menanyakan bagaimana jika diperiksa BPK. ia juga mengatakan seharusnya dicantumkan dana bina sosial dan lingkungan dari BRI, jangan hanya menyampaikan program dari Pak Presiden saja. Ia juga menanyakan terkait program KUR yang penyalurannya di Sumut tidak lebih karena menurutnya sektor sawit disana dalam pembagian CPU dan bagi hasil yang besar. Ia meminta hal tersebut diperhatikan oleh Dirut BRI.
Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
Untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) , Rudi menegaskan bahwa peminjam harus diseleksi lagi karena kita harus berhati-hati. Untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Rudi menanyakan mengapa tidak membuka peluang untuk anak-anak yang ingin kuliah S1.
Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Direktur Utama Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO)
Untuk JAMKRINDO mengenai total aset sebesar 17 T, Rdui menanyakan mengapa defidennya semakin menurun. Laba sebelum pajaknya juga turun. Kemudian untuk ASKRINDO, Rudi memberikan masukan dalam penyampaian materi untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anggota dewan.
Privatisasi dan Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
Rudi menanyakan siapa yang membuat kajian terkait dana pendidikan, dana perguruan tinggi dan kebudayaan.
Evaluasi Situasi Ekonomi 2019 dan Outlook 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Emiten dan Asuransi Efek Indonesia
Rudi berpendapat bahwa ia memohon penjelasan, bagaimana cara menggoreng harga saham itu sehingga bisa naik turun? Media sering bertanya kepadanya soal cara menggoreng saham ini, Ia tidak tahu jawabannya. Jika dari asosiasi ini dikutip oleh OJK, berarti OJK dihidupi dan digaji oleh Asosiasi Emiten dan Asuransi Efek Indonesia. Lantas berani kritis tidak terhadap OJK, Berani tidak menegur mereka.
Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 ─ Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
Rudi Hartono menanyakan kinerja keuangan untuk sensus penduduk tahun 2020 yang anggarannya mencapai Rp4 Triliun dialokasikan untuk kemana saja dan untuk apa saja.
Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Badan Pusat Statistik
Rudi mengatakan mengenai anggaran BPS sebesar 7 Triliyun. Rudi menyampaikan bahwa Komisi 11 belum pernah FGD untuk membahas anggaran secara mendetail. Rudi meminta kepada kepala BPS untuk koordinasi dengan pimpinan Komisi 11 untuk melakukan FGD.
Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Dirut Bank Mandiri
Rudi memberi saran agar Bank Mandiri memperhatikan tenaga kerjanya yang terletak di kantor pinggiran kota karena dapat dikatakan malas. Selain itu, Rudi juga menanyakan segmen kredit yang tidak diambil di jasa konstruksi daerah. Sehingga menambah laba dan tidak adanya inisiatif akan hal itu karena cabang Bank Mandiri lebih banyak dibanding bank daerah. Rudi meminta Bank Mandiri menjelaskan secara detail mengenai sistem kerja dan keuntungan yang didapat dengan menggunakan program Link.
Evaluasi Kinerja Perusahaan - Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TASPEN
Rudi mengatakan total aset Bapak 263, mandiri bisa dapat ribuan. Tetapi Rudi menanyakan terkait bagaimana pengelolaannya dan paparan tentang kinerja PKBL, sosialisasinya belum ada. Rudi juga menanyakan perihal apakah masih ada pembelian saham.
Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana Kerja 2020 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Bank Negara Indonesia (BNI)
Di dalam rapat tidak dijelaskan laba bersih BNI, sehingga Rudi mencari tahu sendiri yang seharusnya disampaikan oleh direktur utama BNI, yakni anggaran BNI 12 triliun. Rudi menanyakan dalam penyaluran infrastruktur, pembangunan jalan tol itu baik. Rudi mengingatkan jika yang menjadi sasaran adalah pengusaha kecil dan UMKM di daerah, agar perekonomian tumbuh dan bisa dikejar. Dari laba bersih BNI sejumlah 12 triliun, ada Undang-undang CSR sebesar 2,5% tetapi dalam pemaparan tidak lengkap, Rudi mohon diperjelas lagi mengenai dana CSR.
Latar Belakang
Rudi Hartono Bangun terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 45.814 suara.
Sebelumnya Rudi Hartono Bangun terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Sumatera Utara III. Rudi adalah seorang pengusaha perkebunan kelapa sawit dan menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT. Panca Sawit Karunia Mas dan Direktur di CV. Sempana Karya. Rudi adalah tokoh dan legislator Langkat. Rudi adalah Ketua DPRD Kabupatan Langkat (2009-2014).
Di periode 2014-2019 Rudi duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.
Di 2012 Rudi diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi perjalanan dinas DPRD Langkat dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat. (sumber)
Pendidikan
SD STABAT Tahun 1984-1991
SMP STABAT Tahun 1991-1994
SLTA, SMA Taman Siswa, Binjai (1988)
S1, Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Harapan, Medan (2003)
S2, Universitas Medan, Medan (2011)
Perjalanan Politik
Rudi bergabung menjadi kader Demokrat sejak 2005 dan dipercaya untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Langkat selama 2 periode (2005-2010; 2010-2015).
Pada Pileg 2009 Rudi mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih mewakili Demokrat di DPRD Kabupaten Langkat.
Pada Pileg 2014 Rudi terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi XI.
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
RUU Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan
17 Maret 2016 - Rudi menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat meminta Pemerintah untuk melakukan sosialisasi RUU PPKSK kepada pemangku kepentingan. Terkait peran anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), Fraksi Demokrat meminta perubahan UU yang mengatur keanggotan disesuaikan dengan RUU PPKSK.
Fraksi Demokrat berharap Pemerintah dan LPS mempercepat langkah-langkah operasional untuk menangani krisis sistem keuangan. Fraksi Demokrat juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara cepat. Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa dengan selesainya RUU PPKSK, Pemerintah sudah memiliki landasan keuangan dalam menjaga stabilitas keuangan nasional. Fraksi Demokrat menyatakan menerima naskah RUU PPKSK untuk dilanjutkan ke tingkat 2. [sumber]
RUU Bank Indonesia
29 Juni 2015 - INTERUPSI - Rudi saran ke Ketua Rapat bahwa pembahasan tentang penentuan draft RUU Bank Indonesia ini baiknya dilakukan pada rapat terpisah. Namun demikian Rudi ingatkan Ketua Komisi 11 untuk mengikuti prosedur dan mekanisme pembuatan draft RUU yang ada. [sumber]
Tanggapan terhadap RUU
RUU PNBP dalam Prolegnas 2017
9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Rudi menilai perlu semacam keseriusan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurutnya jika ada tanah terlantar sebanyak 5000 hektar digarap dan diambil alih akan menjadi potensi bagi pemerintah. Rudi meminta masukan jika tanah itu digarap lalu mau diambil alih, bagaimana prosesnya. Jika perlu, menurut Rudi sebaiknya dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU), karena merupakan potensi yang bisa diambil. [sumber]
Tanggapan
Anggaran OJK
7 Desember 2017 – Komisi 11 rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rudi memberi tanggapan perihal anggaran gedung yang sudah menjadi pembahasan sejak tahun lalu. Rudi menyatakan, sebagai anggota dewan dirinya bertanya, mengapa tidak ada inisiatif pihak OJK untuk mengusulkan tambahan anggaran dalam APBN jikalau anggaran yang ada saat ini sebesar Rp4.000 miliar masih kurang. Rudi berpendapat seharusnya OJK memiliki siasat untuk mengatasi kekurangan anggaran tersebut. Rudi mengapresiasi OJK yang sudah bekerja selama tiga tahun ini. Rudi berpendapat, setahu dirinya ada peraturan yang menyatakan OJK tidak boleh meminta anggaran ke APBN. [sumber]
Fit and Proper Test
7 Juni 2017 - Pada FPT Komisi 11 dengan calon OJK, Rudi menanyakan apa yang mendasari Husein mau mencalonkan diri menjadi DK OJK serta apa yang ingin dilakukan Husein ketika di OJK kemudian menanyakan kembali bagaimana meningkatkan tata cara keuangan digital kepada Husein. [sumber]
Penyertaan Modal Negara APBN 2017
8 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Rudi menambahkan agar adanya pemaparan detail mengenai alokasi Rp1 Triliun untuk ekspor nasional. Rudi mengharapkan pemaparan lebih detail mengenai penyaluran CSR dan penyaluran pajak. [sumber]
Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi BI a.n. Sugeng
1 Desember 2016 - Dalam RDP Komisi 11 DPR-RI untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan Ca. Deputi BI, Rudi menanyakan ketika Sugeng menjadi perwakilan BI di New York bagaimana hubungannya dengan stabilitas ekonomi di Indonesia dan apakah efektif. Ia juga berpendapat bahwa setiap tahun BI mengumpulkan uang rusak dan lusuh dari berbagai daerah , kemudian menanyakan bagaimana cara BI untuk memusnahkan uang lusuh tersebut yang jumlahnya ratusan milliar. Tugas BI sebagai penjaga kesetabilan moneter negara untuk itu menurut Rudi dibutuhkan ide brilian agar tetap stabil. [sumber]
Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. John Reinhard
21 September 2016 - Dalam Rapar Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK a.n John Reinhard, Rudi meminta John untuk memaparkan motivasinya untuk menjadi anggota BPK dan background-nya. Ia juga menanyakan rencana jangka pendek John jika terpilih. [sumber]
Uji kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Dasril Munir
20 September 2016 - Dalam RDP Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK, Dasril Munir, Rudi menanyakan pengaruh kesehatan terkait umur Dasril saat ini dan Rudi menyampaikan agar kinerja Dasril nanti bisa sebesar semangatnya sekarang. [sumber]
RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudi meminta penjelasan terkait hibah luar negeri sebesar Rp500 miliar dan dana pinjaman sebesar Rp247 miliar. Rudi juga menanyakan terkait beasiswa gelar dan non gelar karena Bappenas sebagai eksekutor program pendidikan master. Ia juga kembali meminta penjelas [sumber]
Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
23 Mei 2016 - Rudi menanyakan posisi pendapatan Indonesia disamping hutang yang mencapai Rp.3.260 Triliun per 2016. Rudi juga ingin tahu sejauh mana kinerja dari Menteri Keuangan dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Menyinggung soal tax amnesty (Pengampunan Pajak), dimana pajak dibagi juga menjadi pajak pusat & daerah, Rudi menanyakan tentang pajak motor yang minta diputihkan dan proses yang diberikan seperti apa karena menurutnya itu adalah potensi, tinggal prosesnya seperti apa yang harus dilakukan. [sumber]
Pinjaman dari China Development Bank
15 Maret 2016 - Rudi menanyakan tentang proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Negara Indonesia (BNI) dan sistem pemerataannya. Rudi berpesan jangan hanya di Pulau Jawa saja pemberian KUR. Berdasarkan pemaparan Bapak Dirut, dana PKBL sebesar Rp.30 Miliar, padahal kemarin mengatakan ada dana sebesar Rp.100 Miliar. Rudi merasa kejanggalan sisa dana tersebut. Terkait satelit Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang sudah diberikan Surat Keputusan (SK) oleh Menteri, Menurut Rudi bisa saja berubah, Sebab SK Menteri tidak lebih tinggi daripada Undang-Undang. [sumber]
Evaluasi Kinerja Asuransi Kredit Indonesia, Perum Jamkrindo, Jasa Asuransi Indonesia dan Permodalan Nasional Madani
26 November 2015 - Rudi meminta konfimasi kepada Permodalan Nasional Madani (PNM) terkait besaran bunga yang diberikan kepada UMKM. Selain itu, Rudi meminta penjelasan tentang laba yang diterima PNM, yang jauh lebih rendah daripada Jasindo dan Jamkrindo.
Rudi merasa kecewa dengan kinerja Jasindo. Menurut Rudi, seharusnya ada koordinasi dan sinergi Jamkrindo dengan DPR sebagai wakil rakyat. Rudi mohon agar PNM bersinergi dan fokus pada pengembangan daerah yang benar-benar berpotensi dalam UMKM. [sumber]
Evaluasi Kinerja Bank Negara Indonesia (BNI)
10 September 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Utama BNI, Rudi mempertanyakan berapa besar dana KUR (Kredit Usaha Rakyat)/UMKM (Usaha Mikro dan Kecil Menengah) yang disalurkan ke rakyat dan siapa skala prioritas pendapat KUR di Indonesia. Rudi juga mempertanyakan mengenai CSR BNI yang menurutnya tidak dipaparkan pada RDP kali ini oleh Dirut BNI. [sumber]
Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia
Pada 20 April 2015 - Kepada Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, Rudi minta klarifikasi pasal-pasal di UU Bank Indonesia yang ingin direvisi untuk akomodir Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut Rudi kebijakan moneter sekarang tidak terlalu efektif karena pembayaran kebutuhan impor yang tinggi. Rudi tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, strategi yang disiapkan untuk memulihkan nilai tukar Rupiah.
Rudi minta klarifikasi ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hendy Sulistiowati, bentuk kebijakan inklusif Bank Indonesia untuk UMKM itu seperti apa persisnya. [sumber]
Kinerja Bank Mandiri
Pada 8 April 2015 - Rudi minta klarifikasi kepada Direktur Utama Mandiri berapa dana yang sudah terhimpun dan yang sudah tersalurkan. [sumber]
Kinerja Bank Negara Indonesia
Pada 8 April 2015 - Rudi minta klarifikasi kepada Direktur Utama BNI kemana BNI mau dibawa dalam 5 tahun mendatang. Rudi minta ke BNI untuk memberikan uraian strategi ekspansinya yang lebih detil dan tidak hanya garis besar dan wacana saja. [sumber]
Kinerja Bank Tabungan Negara
Pada 7 April 2015 - Menurut Rudi perumahan tanpa infrastruktur tidak akan terbentuk. Rudi minta klarifikasi kepada Direktur Utama BTN kendala-kendala infrastruktur yang BTN hadapi. Rudi juga minta konfirmasi apakah BTN mempunyai layanan call center atau tidak. [sumber]
Kinerja Bank Rakyat Indonesia
Pada 6 April 2015 - Rudi minta klarifikasi kepada BRI apakah KUR diberhentikan atau hanya diganti nama yang lain. [sumber]
Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Pada 6 April 2015 - Rudi minta klarifikasi ke LPDP kriteria apa saja yang menentukan siapa yang bisa mendapatkan beasiswa. Rudi juga minta verifikasi perbedaan antara LPDP dan beasiswa Dikti (Pendidikan Tinggi). [sumber]
Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Pada 16 Februari 2015 - Menurut Rudi proses peizinan di Bea dan Cukai yang memakan waktu selama 11 hari terlalu lama. Rudi minta perhatian khusus kepada DirjenBC untuk mempercepat proses perizinan. [sumber]