Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Sumatera Utara III
Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sawit Seberang
Tanggal Lahir
17/05/1977
Alamat Rumah
Lingkungan II Rahmad, Desa Kwala Bingai. Stabat. Kabupaten Langkat. Sumatera Utara
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Sumatera Utara III
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan

Latar Belakang

Rudi Hartono Bangun terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Sumatera Utara III.  Rudi adalah seorang pengusaha perkebunan kelapa sawit dan menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT. Panca Sawit Karunia Mas dan Direktur di CV. Sempana Karya.  Rudi adalah tokoh dan legislator Langkat. Rudi adalah Ketua DPRD Kabupatan Langkat (2009-2014).

Di periode 2014-2019 Rudi duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.

Di 2012 Rudi diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi perjalanan dinas DPRD Langkat dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat. (sumber)

Pendidikan

SLTA, SMA Taman Siswa, Binjai (1988)

S1, Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Harapan, Medan (2003)

S2, Universitas Medan, Medan (2011) 

Perjalanan Politik

Rudi bergabung menjadi kader Demokrat sejak 2005 dan dipercaya untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Langkat selama 2 periode (2005-2010; 2010-2015).

Pada Pileg 2009 Rudi mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih mewakili Demokrat di DPRD Kabupaten Langkat.

Pada Pileg 2014 Rudi terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi XI. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan

17 Maret 2016 - Rudi menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat meminta Pemerintah untuk melakukan sosialisasi RUU PPKSK kepada pemangku kepentingan. Terkait peran anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), Fraksi Demokrat meminta perubahan UU yang mengatur keanggotan disesuaikan dengan RUU PPKSK.

Fraksi Demokrat berharap Pemerintah dan LPS mempercepat langkah-langkah operasional untuk menangani krisis sistem keuangan. Fraksi Demokrat juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara cepat. Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa dengan selesainya RUU PPKSK, Pemerintah sudah memiliki landasan keuangan dalam menjaga stabilitas keuangan nasional. Fraksi Demokrat menyatakan menerima naskah RUU PPKSK untuk dilanjutkan ke tingkat 2.  [sumber]

RUU Bank Indonesia

29 Juni 2015 - INTERUPSI - Rudi saran ke Ketua Rapat bahwa pembahasan tentang penentuan draft RUU Bank Indonesia ini baiknya dilakukan pada rapat terpisah. Namun demikian Rudi ingatkan Ketua Komisi 11 untuk mengikuti prosedur dan mekanisme pembuatan draft RUU yang ada.  [sumber]

Tanggapan terhadap RUU

RUU PNBP dalam Prolegnas 2017

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), dan  Badan Pertanahan Nasional (BPN), Rudi menilai perlu semacam keseriusan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurutnya jika ada tanah terlantar sebanyak 5000 hektar digarap dan diambil alih akan menjadi potensi bagi pemerintah. Rudi meminta masukan jika tanah itu digarap lalu mau diambil alih, bagaimana prosesnya. Jika perlu, menurut Rudi sebaiknya dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU), karena merupakan potensi yang bisa diambil. [sumber]

Tanggapan

Anggaran OJK

7 Desember 2017 – Komisi 11 rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Rudi memberi tanggapan perihal anggaran gedung yang sudah menjadi pembahasan sejak tahun lalu. Rudi menyatakan, sebagai anggota dewan dirinya bertanya, mengapa tidak ada inisiatif pihak OJK untuk mengusulkan tambahan anggaran dalam APBN jikalau anggaran yang ada saat ini sebesar Rp4.000 miliar masih kurang. Rudi berpendapat seharusnya OJK memiliki siasat untuk mengatasi kekurangan anggaran tersebut. Rudi mengapresiasi OJK yang sudah bekerja selama tiga tahun ini. Rudi berpendapat, setahu dirinya ada peraturan yang menyatakan OJK tidak boleh meminta anggaran ke APBN. [sumber]

Fit and Proper Test

7 Juni 2017 - Pada FPT Komisi 11 dengan calon OJK, Rudi menanyakan apa yang mendasari Husein mau mencalonkan diri menjadi DK OJK serta apa yang ingin dilakukan Husein ketika di OJK kemudian menanyakan kembali bagaimana meningkatkan tata cara keuangan digital kepada Husein. [sumber]

Penyertaan Modal Negara APBN 2017

8 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Rudi menambahkan agar adanya pemaparan detail mengenai alokasi Rp1 Triliun untuk ekspor nasional. Rudi mengharapkan pemaparan lebih detail mengenai penyaluran CSR dan penyaluran pajak. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi BI a.n. Sugeng

1 Desember 2016 - Dalam RDP Komisi 11 DPR-RI untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan Ca. Deputi BI, Rudi menanyakan ketika Sugeng menjadi perwakilan BI di New York bagaimana hubungannya dengan stabilitas ekonomi di Indonesia dan apakah efektif. Ia juga berpendapat bahwa setiap tahun BI mengumpulkan uang rusak dan lusuh dari berbagai daerah , kemudian menanyakan bagaimana cara BI untuk memusnahkan uang lusuh tersebut yang jumlahnya ratusan milliar. Tugas BI sebagai penjaga kesetabilan moneter negara untuk itu menurut Rudi dibutuhkan ide brilian agar tetap stabil. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. John Reinhard

21 September 2016 - Dalam Rapar Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK a.n John Reinhard, Rudi meminta John untuk memaparkan motivasinya untuk menjadi anggota BPK dan background­-nya. Ia juga menanyakan rencana jangka pendek John jika terpilih. [sumber]

Uji kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Dasril Munir

20 September 2016 - Dalam RDP Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK, Dasril Munir, Rudi menanyakan pengaruh kesehatan terkait umur Dasril saat ini dan Rudi menyampaikan agar kinerja Dasril nanti bisa sebesar semangatnya sekarang. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudi meminta penjelasan terkait hibah luar negeri sebesar Rp500 miliar dan dana pinjaman sebesar Rp247 miliar. Rudi juga menanyakan terkait beasiswa gelar dan non gelar karena Bappenas sebagai eksekutor program pendidikan master. Ia juga kembali meminta penjelas  [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Rudi menanyakan posisi pendapatan Indonesia disamping hutang yang mencapai Rp.3.260 Triliun per 2016. Rudi juga ingin tahu sejauh mana kinerja dari Menteri Keuangan dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Menyinggung soal tax amnesty (Pengampunan Pajak), dimana pajak dibagi juga menjadi pajak pusat & daerah, Rudi menanyakan tentang pajak motor yang minta diputihkan dan proses yang diberikan seperti apa karena menurutnya itu adalah potensi, tinggal prosesnya seperti apa yang harus dilakukan.  [sumber]

Pinjaman dari China Development Bank

15 Maret 2016 - Rudi menanyakan tentang proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Negara Indonesia (BNI) dan sistem pemerataannya.  Rudi berpesan jangan hanya di Pulau Jawa saja pemberian KUR. Berdasarkan pemaparan Bapak Dirut, dana PKBL sebesar Rp.30 Miliar, padahal kemarin mengatakan ada dana sebesar Rp.100 Miliar. Rudi merasa kejanggalan sisa dana tersebut. Terkait satelit Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang sudah diberikan Surat Keputusan (SK) oleh Menteri, Menurut Rudi bisa saja berubah, Sebab SK Menteri tidak lebih tinggi daripada Undang-Undang.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Asuransi Kredit Indonesia, Perum Jamkrindo, Jasa Asuransi Indonesia dan Permodalan Nasional Madani

26 November 2015 - Rudi meminta konfimasi kepada Permodalan Nasional Madani (PNM) terkait besaran bunga yang diberikan kepada UMKM. Selain itu, Rudi meminta penjelasan tentang laba yang diterima PNM, yang jauh lebih rendah daripada Jasindo dan Jamkrindo.

Rudi merasa kecewa dengan kinerja Jasindo. Menurut Rudi, seharusnya ada koordinasi dan sinergi Jamkrindo dengan DPR sebagai wakil rakyat. Rudi mohon agar PNM bersinergi dan fokus pada pengembangan daerah yang benar-benar berpotensi dalam UMKM.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Bank Negara Indonesia (BNI)

10 September 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Utama BNI, Rudi mempertanyakan berapa besar dana KUR (Kredit Usaha Rakyat)/UMKM (Usaha Mikro dan Kecil Menengah) yang disalurkan ke rakyat dan siapa skala prioritas pendapat KUR di Indonesia. Rudi juga mempertanyakan mengenai CSR BNI yang menurutnya tidak dipaparkan pada RDP kali ini oleh Dirut BNI. [sumber]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Kepada Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, Rudi minta klarifikasi pasal-pasal di UU Bank Indonesia yang ingin direvisi untuk akomodir Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Rudi kebijakan moneter sekarang tidak terlalu efektif karena pembayaran kebutuhan impor yang tinggi. Rudi tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, strategi yang disiapkan untuk memulihkan nilai tukar Rupiah.

Rudi minta klarifikasi ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hendy Sulistiowati, bentuk kebijakan inklusif Bank Indonesia untuk UMKM itu seperti apa persisnya.  [sumber]

Kinerja Bank Mandiri

Pada 8 April 2015 - Rudi minta klarifikasi kepada Direktur Utama Mandiri berapa dana yang sudah terhimpun dan yang sudah tersalurkan.  [sumber]

Kinerja Bank Negara Indonesia

Pada 8 April 2015 - Rudi minta klarifikasi kepada Direktur Utama BNI kemana BNI mau dibawa dalam 5 tahun mendatang. Rudi minta ke BNI untuk memberikan uraian strategi ekspansinya yang lebih detil dan tidak hanya garis besar dan wacana saja.  [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Menurut Rudi perumahan tanpa infrastruktur tidak akan terbentuk. Rudi minta klarifikasi kepada Direktur Utama BTN kendala-kendala infrastruktur yang BTN hadapi. Rudi juga minta konfirmasi apakah BTN mempunyai layanan call center atau tidak.  [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

Pada 6 April 2015 - Rudi minta klarifikasi kepada BRI apakah KUR diberhentikan atau hanya diganti nama yang lain.  [sumber]

Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 6 April 2015 - Rudi minta klarifikasi ke LPDP kriteria apa saja yang menentukan siapa yang bisa mendapatkan beasiswa. Rudi juga minta verifikasi perbedaan antara LPDP dan beasiswa Dikti (Pendidikan Tinggi).  [sumber]

Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pada 16 Februari 2015 - Menurut Rudi proses peizinan di Bea dan Cukai yang memakan waktu selama 11 hari terlalu lama. Rudi minta perhatian khusus kepada DirjenBC untuk mempercepat proses perizinan.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sawit Seberang
Tanggal Lahir
17/05/1977
Alamat Rumah
Lingkungan II Rahmad, Desa Kwala Bingai. Stabat. Kabupaten Langkat. Sumatera Utara
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Sumatera Utara III
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan