Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Sumatera Utara III
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sawit Seberang
Tanggal Lahir
17/05/1977
Alamat Rumah
Lingkungan II Rahmad, Desa Kwala Bingai. Stabat. Kabupaten Langkat. Sumatera Utara
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Sumatera Utara III
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Sikap Terhadap RUU

Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Rudi mengatakan sistem keuangan tidak hanya Bank ada asuransi juga. Di PPKSK ia tidak melihat penanganan asuransi sistemik. Rudi menanyakan kalau ada masalah asuransi sistemik seperti Bumi Putera dimana sandarannya nanti. Terakhir, Rudi mengatakan apakah tidak bisa disampaikan ke peraturan OJK tentang pasal asuransi terkait dampak sistemik.


Tanggapan

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Bambang

Rudi mempertanyakan apa motivasi Bapak mau menajdi anggota BPK dan apa yang memberikan arahan mengenai ini. Karena untuk menjadi anggota BPK harus dari hati apakah cocok dengan latar belakang pendidikan. Rudi mempertanyakan apakah bapak mengetahui fasilitas dan gaji yang didapat dari anggota BPK dan apa fungsi dari anggota BPK yang ada.


Pendalaman BUMN untuk Penentuan PMN pada RAPBN 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)

Rudi mempertanyakan apakah secara prinsip PII asuransi atau mengenai jaminan. Karena Rudi melihat bahwa PII ini sebagai asuransi penjaminan, dan Rudi menyatakan untuk panambahan modal ini sudah tepat, tetapi Rudi mempertanyakan berapa modal untuk saat ini yang tersedia. Rudi mempertanyakan berapa laba untuk tahun 2016, karena yang sudah disampaikan bahwa tahun 2012 sebesar Rp35 Triliun. Rudi mempertanyakan kenapa tidak dilebarkan kebanyak sektor, karena tidak hanya sektor besar saja tetapi termasuk menengah. Rudi melihat berdasarkan dengan data yang ada bahwa yang
didanai masih disekitar Pulau Jawa, sehingga Rudi mempertanyakan kenapa tidak untuk dikembangkan saja karena PII hakikatnya adalah mencari laba. Rudi mempertanyakan apakah orientasinya seperti
Kemensos.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Bahrullah

Rudi melihat style Bahrullah sangat meyakinkan. Dari yang sudah disampaikan bahwa ada hubungan DPR-RI dengan BPK, Rudi merasakan bahwa hubungan tersebut kurang baik. Sedangkan terkait dengan FGD ini BPK tidak ada, yang menjadi masalah karena kami dipilih oleh rakyat tetapi kenapa hubungan
tidak dijalin dengan baik.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Deputi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Bank Indonesia atas nama Dwi Pranoto

Dalam rangka memaksimalkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Rudi menanyakan upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan program tersebut. Ia juga meminta penjelasan terkait cara mengoptimalkan peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam fungsi advisory. Terakhir, Rudi menanyakan cara pemusnahan penarikan uang yang telah dilakukan oleh BI.


Fit and Proper Test Calon Deputi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Hendy S

Rudi H mengatakan pemaparan yang disampaikan sama dengan pemaparan dari calon atas nama Budi Waluyo. Ia lihat profil calon ini secara statistik seharusnya ada survei tentang kinerja BI namun tidak dipaparkan, ia menanyakan alasannya. Ia tidak setuju dengan pernyataan bahwa transaksi tunai lebih disukai penjahat dan ia meminta pernyataan tersebut dihapus. Ia mengingatkan calon untuk lebih kreatif sesuai dengan pengalaman calon.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pembiayaan Investasi pada RAPBN 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Rudi menanyakan perbedaan investasi dan angsuran.


Fit and Proper Test Calon Deputi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Bank Indonesia Atas Nama Dody Budi Waluyo

Rudi Hartono Bangun menjelaskan bahwa bagaimana gerakan nasional non tunai bisa dilakukan sedangkan Bank Indonesia tidak mengeluarkan ATM, ia merasa gerakan nasional non tunai ini masih rencana dan masih bersifat angan-angan belaka.


Permasalahan Batasan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Rudi menyampaikan bahwa pertimbangan tentang rugi-untung atas kepemilikan asing perlu dikaji kembali.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Sumurung

Rudi menanyakan apa motivasi Samurung tertarik menjadi Anggota BPK, sementara sudah pengalaman di perusahaan besar. Rudi mempertanyakan apakah Samurung sudah mengetahui gaji dan fasilitas yang didapat, dan juga wewenang dan tanggung jawab.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Indra Utama

Rudi mengatakan bahwa pengalaman Indra sangat luar bisa, sehingga Indra mempertanyakan kenapa ingin menjadi Anggota BPK.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Ahmad Yani

Rudi mempertanyakan berapa gaji BPK dan kewenangan serta fasilitas apa yang akan didapat. Terkadang kita bisa terpengaruh tentang uang yang akan dilihat nanti, sehingga perlunya integritas dan kejujuran. Rudi mempertanyakan bagaimana cara Ahmad dalam mengimplementasikan rencana yang menginginkan kooridnasi yang lebih baik, dan apakah bisa mengimplementasikan visi misi di BPK. Sehingga yang terpenting itu apakah sudah meniatkan diri untuk integritas dan jujur


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Suharmanta

Rudi mendukung calon dari daerah, karena kami semua juga dari dapil. Rudi mempertanyakan apa sudah mengetahui tata cara akuntansi, karena ini tugasnya audit. Apakah siap dengan keilmuan Bapak jika terpilih nanti.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Muhammad Yusuf Ateh

Rudi mempertanyakan prestasi atau daerah mana yang sudah diaudit selaman menjadi auditor. Karena Bapak sudah mengetahui kondisi di daerah banyak pejabat yang korupsi, sehingga pada saat mengaudit sadar tidak di daerah itu banyak yang dimainkan anggarannya, dan bagaimana dengan kondisi saat itu dan kenapa tidak diperingatkan dari awal. Karena saat ini banyak kepala daerah yang bermasalah, sehingga Rudi mempertanyakan apakah pada saat kemarin mengaudit itu setengah-tengah atau ada main-main.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Tubagus

Rudi mempertanyakan apa yang melatar belakangi untuk menjadi Anggota BPK, karena ini bukan kepala hanya sebagai Anggota. Jika dahulu sudah memiliki pengalaman di BP Migas, apakah karena hal tertentu di migas sehingga mau menjadi Anggota BPK untuk masalah ini. Rudi mengatakan banyak indikasi yang kurang rapi, maka ini akan menjadi aneh jika Pak Tubagus sebelumnya ketua tetapi menjadi anggota sekarang.


Pembahasan Terkait Evaluasi Permasalahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Melanjutkan Raker Tanggal 9 Februari 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Menteri Keuangan (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Rudi H menanyakan prinsip keadilan di wilayah Sumatera karena Sumatera merupakan penyumbang dana, tetapi tidak dipikirkan. Ia meminta prinsip keadilan itu hasilnya diambil ke pusat dan dibagikan ke daerah, tetapi pembagiannya harus merata. Ia mengatakan data di lapangan harus real.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Fathur

Rudi mempertanyakan kenapa Bapak berhenti di tahun 2012, yang dimana Bapak ini adalah auditor. Selama mengaudit Kementerian atau Lembaga dan daerah itu bagaimana bahwa ini ada kebocoran sebesar 30% , ketika Bapak mengaudit dahulu ada kebocoran tetapi kenapa tidak dipaparkan yang pernah audit. Rudi mempertanyakan apakah masih ada kebocoran dari rentang tahun 1996 sampai tahun 2012 selama Bapak mengaudit. Karena ini harus dipaparkan pengalamannya agar menjadi referensi untuk kita. Rudi mengatakan bahwa ada yang menyambung dengan pemaparan Bapak dengan kami lihat, sehingga kami bisa memilih bapa.


Evaluasi Penerimaan Pajak 2016 dan Proyeksi 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan

Rudi memberikan masukan tentang perkembangan tax amnesty.Di Aceh, Kanwil mengatakan penyerapan tax amnesty tidak menggembirakan. Rudi juga menceritakan bahwa ia pergi ke kanwil Sumatera Utara dan menanyakan kondisi tax amnesty dan ada orang yang awalnya mau membayar tax amnesty 30 Miliar, tetapi karena pelayanan baik jadi membayar 70 Miliar.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Chandra Fajri Ananda

Rudi Hartono Bangun mengatakan bahwa background saudara sebelumnya, apakah sudah mempunyai pengalaman dalam hal kebijakan kinerja BI. Ketika ingin mencalonkan diri menjadi pejabat negara sebagai calon anggota BSBI, sudah mengetahui hak dan kewajibannya yang sebelumnya bilang tidak tahu, mana mungkin ingin menjadi istri tapi tidak tahu maka ini harus mengetahuinya. BSBI ini badan supervisi jadi harus memberi supervisi, mengetahui tidak secara UU tunduk kepada siapa.


Evaluasi Penerimaan Bea Cukai Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017 - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Bea Cukai

Rudi menyampaikan bahwa terkait sitaan, Komisi 11 DPR-RI bisa diajak kerja sama karena memiliki konstituen agar bisa terpilih lagi.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia a.n. Felia Salim

Ketika tupoksi BSBI sudah dipaparkan, Rudi menanyakan apakah sudah sesuai dengan peraturan. Rudi juga menanyakan pendapat Felia terkait pengawasan BSBI kepada BI.


Fit and Proper Test Calon Anggota BPK-RI — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK-RI a.n. Suprapto

Rudi menanyakan apa yang Suprapto ketahui tentang BPK-RI.


Fit and Proper Test Calon Anggota BPK-RI — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK-RI a.n. Suharmanta

Rudi menanyakan terkait izin yang telah dilakukan oleh Suharmanta. Jika visi misinya hanya tebar pesona, menurut Rudi itu hanya membuat capek saja. Menurut Rudi, jika ingin menyalonkan diri sebagai Anggota BPK-RI, maka harus meminta izin terlebih dahulu.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Atas Nama John Reinhard

Rudi menanyakan keterangan John terkait BPK vs KPK dan pengalaman John menjadi panitia pengawas. Rudi meminta kepada John untuk tegas terukur dan terarah. Menurut Rudi, visi dan misi harus jelas dan harus di luar kepala. Rudi juga menanyakan terkait visi dan misi John untuk jangka pendek dan menengah.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Atas Nama John Reinhard

Rudi menanyakan keterangan John terkait BPK vs KPK dan pengalaman John menjadi panitia pengawas. Rudi meminta kepada John untuk tegas terukur dan terarah. Menurut Rudi, visi dan misi harus jelas dan harus di luar kepala. Rudi juga menanyakan terkait visi dan misi John untuk jangka pendek dan menengah.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. I Gede Kastawa

Rudi menanyakan pengalaman kerja calon serta meminta penjelasan soal pemeriksaan BPK. Lalu ia menanyakan soal penelitian calon terkait integritas auditor di Indonesia.


Permasalahan Batasan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Rudi mengatakan bahwa pertimbangan tentang untung-rugi atas kepemilikan asing perlu dikaji. Rudi juga menanyakan mengapa asuransi formatnya tidak sama dengan pembangunan tol yang dibiayai oleh negara.


Fit and Proper Test Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) — Komisi 11 Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Nama Dadang Suwarna

Rudi menjelaskan bahwa DPR RI tidak dapat mengeksekusi, yang dapat mengeksekusi adalah lembaga eksekutif.


Evaluasi Pengelolaan Hutang Negara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Rudi bertanya kapan selesainya untuk utang negara Indonesia dan bagaimana cara mempergunakan utang tersebut apakah sudah tersusun dan terencana selain untuk infrastruktur.


Evaluasi Kinerja PMN & Pembiayaan dalam RAPBN 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Rudi mengatakan bahwa kita disini untuk membahas kebaikan. Selain itu Rudi juga memberikan sarannya agar ambil kebijakan.


Realisasi APBN 2019 dan Outlook Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu)

Rudi mendukung cukai rokok atau tembakau dan menurutnya keputusan menteri sangat bagus realitanya. Ia juga mengatakan cukai ekspor dan impor pendapatannya turun, tinggal 60% ketika kunker ke Sumut dan ketika ia menanyakan ke anak buah menteri alasan turun begitu drastis dan dijawab karena sudah tidak ada biaya ekspor impor. Ia menanyakan kebenaran adanya pembebasan biaya ekspor impor karena ia melihat di Batam surplus.


Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)

Rudi menyarankan Direksi PT PII konsentrasi kepada mandat yang diberikan yaitu teerkait proyek infrastruktur pemerintah agar bisa mendapat laba lebih dari Rp3 triliun.


Evaluasi Kerja 2019 dan Rencana Kerja 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Himbara, Perbanas, Perbarindo, Asbanda, Asbisindo dan Perbina

Rudi menanyakan bagaimana kinerja dari HIMBARA. Rudi juga mendapat masukan dari beberapa pengusaha bahwa ada program himbara (Link Aja). Rudi menanyakan terkait progress program tersebut.


Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank BRI

Rudi mengatakan bahwa paparan belum lengkap dan menanyakan tentang dana pungutan dari OJK. Ia mengatakan jangan ditutupi dan menanyakan bagaimana jika diperiksa BPK. ia juga mengatakan seharusnya dicantumkan dana bina sosial dan lingkungan dari BRI, jangan hanya menyampaikan program dari Pak Presiden saja. Ia juga menanyakan terkait program KUR yang penyalurannya di Sumut tidak lebih karena menurutnya sektor sawit disana dalam pembagian CPU dan bagi hasil yang besar. Ia meminta hal tersebut diperhatikan oleh Dirut BRI.


Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) , Rudi menegaskan bahwa peminjam harus diseleksi lagi karena kita harus berhati-hati. Untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Rudi menanyakan mengapa tidak membuka peluang untuk anak-anak yang ingin kuliah S1.


Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Direktur Utama Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO)

Untuk JAMKRINDO mengenai total aset sebesar 17 T, Rdui menanyakan mengapa defidennya semakin menurun. Laba sebelum pajaknya juga turun. Kemudian untuk ASKRINDO, Rudi memberikan masukan dalam penyampaian materi untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anggota dewan.


Privatisasi dan Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Rudi menanyakan siapa yang membuat kajian terkait dana pendidikan, dana perguruan tinggi dan kebudayaan.


Evaluasi Situasi Ekonomi 2019 dan Outlook 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Emiten dan Asuransi Efek Indonesia

Rudi berpendapat bahwa ia memohon penjelasan, bagaimana cara menggoreng harga saham itu sehingga bisa naik turun? Media sering bertanya kepadanya soal cara menggoreng saham ini, Ia tidak tahu jawabannya. Jika dari asosiasi ini dikutip oleh OJK, berarti OJK dihidupi dan digaji oleh Asosiasi Emiten dan Asuransi Efek Indonesia. Lantas berani kritis tidak terhadap OJK, Berani tidak menegur mereka.


Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 ─ Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Rudi Hartono menanyakan kinerja keuangan untuk sensus penduduk tahun 2020 yang anggarannya mencapai Rp4 Triliun dialokasikan untuk kemana saja dan untuk apa saja.


Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Badan Pusat Statistik

Rudi mengatakan mengenai anggaran BPS sebesar 7 Triliyun. Rudi menyampaikan bahwa Komisi 11 belum pernah FGD untuk membahas anggaran secara mendetail. Rudi meminta kepada kepala BPS untuk koordinasi dengan pimpinan Komisi 11 untuk melakukan FGD.


Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Dirut Bank Mandiri

Rudi memberi saran agar Bank Mandiri memperhatikan tenaga kerjanya yang terletak di kantor pinggiran kota karena dapat dikatakan malas. Selain itu, Rudi juga menanyakan segmen kredit yang tidak diambil di jasa konstruksi daerah. Sehingga menambah laba dan tidak adanya inisiatif akan hal itu karena cabang Bank Mandiri lebih banyak dibanding bank daerah. Rudi meminta Bank Mandiri menjelaskan secara detail mengenai sistem kerja dan keuntungan yang didapat dengan menggunakan program Link.


Evaluasi Kinerja Perusahaan - Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TASPEN

Rudi mengatakan total aset Bapak 263, mandiri bisa dapat ribuan. Tetapi Rudi menanyakan terkait bagaimana pengelolaannya dan paparan tentang kinerja PKBL, sosialisasinya belum ada. Rudi juga menanyakan perihal apakah masih ada pembelian saham.


Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana Kerja 2020 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Bank Negara Indonesia (BNI)

Di dalam rapat tidak dijelaskan laba bersih BNI, sehingga Rudi mencari tahu sendiri yang seharusnya disampaikan oleh direktur utama BNI, yakni anggaran BNI 12 triliun. Rudi menanyakan dalam penyaluran infrastruktur, pembangunan jalan tol itu baik. Rudi mengingatkan jika yang menjadi sasaran adalah pengusaha kecil dan UMKM di daerah, agar perekonomian tumbuh dan bisa dikejar. Dari laba bersih BNI sejumlah 12 triliun, ada Undang-undang CSR sebesar 2,5% tetapi dalam pemaparan tidak lengkap, Rudi mohon diperjelas lagi mengenai dana CSR.


Latar Belakang

Rudi Hartono Bangun terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 45.814 suara.

Sebelumnya Rudi Hartono Bangun terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Sumatera Utara III. Rudi adalah seorang pengusaha perkebunan kelapa sawit dan menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT. Panca Sawit Karunia Mas dan Direktur di CV. Sempana Karya. Rudi adalah tokoh dan legislator Langkat. Rudi adalah Ketua DPRD Kabupatan Langkat (2009-2014).

Di periode 2014-2019 Rudi duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.

Di 2012 Rudi diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi perjalanan dinas DPRD Langkat dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat. (sumber)

Pendidikan

SD STABAT Tahun 1984-1991

SMP STABAT Tahun 1991-1994

SLTA, SMA Taman Siswa, Binjai (1988)

S1, Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Harapan, Medan (2003)

S2, Universitas Medan, Medan (2011)

Perjalanan Politik

Rudi bergabung menjadi kader Demokrat sejak 2005 dan dipercaya untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Langkat selama 2 periode (2005-2010; 2010-2015).

Pada Pileg 2009 Rudi mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih mewakili Demokrat di DPRD Kabupaten Langkat.

Pada Pileg 2014 Rudi terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi XI.

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan

17 Maret 2016 - Rudi menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat meminta Pemerintah untuk melakukan sosialisasi RUU PPKSK kepada pemangku kepentingan. Terkait peran anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), Fraksi Demokrat meminta perubahan UU yang mengatur keanggotan disesuaikan dengan RUU PPKSK.

Fraksi Demokrat berharap Pemerintah dan LPS mempercepat langkah-langkah operasional untuk menangani krisis sistem keuangan. Fraksi Demokrat juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara cepat. Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa dengan selesainya RUU PPKSK, Pemerintah sudah memiliki landasan keuangan dalam menjaga stabilitas keuangan nasional. Fraksi Demokrat menyatakan menerima naskah RUU PPKSK untuk dilanjutkan ke tingkat 2. [sumber]

RUU Bank Indonesia

29 Juni 2015 - INTERUPSI - Rudi saran ke Ketua Rapat bahwa pembahasan tentang penentuan draft RUU Bank Indonesia ini baiknya dilakukan pada rapat terpisah. Namun demikian Rudi ingatkan Ketua Komisi 11 untuk mengikuti prosedur dan mekanisme pembuatan draft RUU yang ada. [sumber]

Tanggapan terhadap RUU

RUU PNBP dalam Prolegnas 2017

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Rudi menilai perlu semacam keseriusan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurutnya jika ada tanah terlantar sebanyak 5000 hektar digarap dan diambil alih akan menjadi potensi bagi pemerintah. Rudi meminta masukan jika tanah itu digarap lalu mau diambil alih, bagaimana prosesnya. Jika perlu, menurut Rudi sebaiknya dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU), karena merupakan potensi yang bisa diambil. [sumber]

Tanggapan

Anggaran OJK

7 Desember 2017 – Komisi 11 rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rudi memberi tanggapan perihal anggaran gedung yang sudah menjadi pembahasan sejak tahun lalu. Rudi menyatakan, sebagai anggota dewan dirinya bertanya, mengapa tidak ada inisiatif pihak OJK untuk mengusulkan tambahan anggaran dalam APBN jikalau anggaran yang ada saat ini sebesar Rp4.000 miliar masih kurang. Rudi berpendapat seharusnya OJK memiliki siasat untuk mengatasi kekurangan anggaran tersebut. Rudi mengapresiasi OJK yang sudah bekerja selama tiga tahun ini. Rudi berpendapat, setahu dirinya ada peraturan yang menyatakan OJK tidak boleh meminta anggaran ke APBN. [sumber]

Fit and Proper Test

7 Juni 2017 - Pada FPT Komisi 11 dengan calon OJK, Rudi menanyakan apa yang mendasari Husein mau mencalonkan diri menjadi DK OJK serta apa yang ingin dilakukan Husein ketika di OJK kemudian menanyakan kembali bagaimana meningkatkan tata cara keuangan digital kepada Husein. [sumber]

Penyertaan Modal Negara APBN 2017

8 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Rudi menambahkan agar adanya pemaparan detail mengenai alokasi Rp1 Triliun untuk ekspor nasional. Rudi mengharapkan pemaparan lebih detail mengenai penyaluran CSR dan penyaluran pajak. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi BI a.n. Sugeng

1 Desember 2016 - Dalam RDP Komisi 11 DPR-RI untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan Ca. Deputi BI, Rudi menanyakan ketika Sugeng menjadi perwakilan BI di New York bagaimana hubungannya dengan stabilitas ekonomi di Indonesia dan apakah efektif. Ia juga berpendapat bahwa setiap tahun BI mengumpulkan uang rusak dan lusuh dari berbagai daerah , kemudian menanyakan bagaimana cara BI untuk memusnahkan uang lusuh tersebut yang jumlahnya ratusan milliar. Tugas BI sebagai penjaga kesetabilan moneter negara untuk itu menurut Rudi dibutuhkan ide brilian agar tetap stabil. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. John Reinhard

21 September 2016 - Dalam Rapar Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK a.n John Reinhard, Rudi meminta John untuk memaparkan motivasinya untuk menjadi anggota BPK dan background­-nya. Ia juga menanyakan rencana jangka pendek John jika terpilih. [sumber]

Uji kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Dasril Munir

20 September 2016 - Dalam RDP Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK, Dasril Munir, Rudi menanyakan pengaruh kesehatan terkait umur Dasril saat ini dan Rudi menyampaikan agar kinerja Dasril nanti bisa sebesar semangatnya sekarang. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudi meminta penjelasan terkait hibah luar negeri sebesar Rp500 miliar dan dana pinjaman sebesar Rp247 miliar. Rudi juga menanyakan terkait beasiswa gelar dan non gelar karena Bappenas sebagai eksekutor program pendidikan master. Ia juga kembali meminta penjelas [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Rudi menanyakan posisi pendapatan Indonesia disamping hutang yang mencapai Rp.3.260 Triliun per 2016. Rudi juga ingin tahu sejauh mana kinerja dari Menteri Keuangan dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Menyinggung soal tax amnesty (Pengampunan Pajak), dimana pajak dibagi juga menjadi pajak pusat & daerah, Rudi menanyakan tentang pajak motor yang minta diputihkan dan proses yang diberikan seperti apa karena menurutnya itu adalah potensi, tinggal prosesnya seperti apa yang harus dilakukan. [sumber]

Pinjaman dari China Development Bank

15 Maret 2016 - Rudi menanyakan tentang proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Negara Indonesia (BNI) dan sistem pemerataannya. Rudi berpesan jangan hanya di Pulau Jawa saja pemberian KUR. Berdasarkan pemaparan Bapak Dirut, dana PKBL sebesar Rp.30 Miliar, padahal kemarin mengatakan ada dana sebesar Rp.100 Miliar. Rudi merasa kejanggalan sisa dana tersebut. Terkait satelit Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang sudah diberikan Surat Keputusan (SK) oleh Menteri, Menurut Rudi bisa saja berubah, Sebab SK Menteri tidak lebih tinggi daripada Undang-Undang. [sumber]

Evaluasi Kinerja Asuransi Kredit Indonesia, Perum Jamkrindo, Jasa Asuransi Indonesia dan Permodalan Nasional Madani

26 November 2015 - Rudi meminta konfimasi kepada Permodalan Nasional Madani (PNM) terkait besaran bunga yang diberikan kepada UMKM. Selain itu, Rudi meminta penjelasan tentang laba yang diterima PNM, yang jauh lebih rendah daripada Jasindo dan Jamkrindo.

Rudi merasa kecewa dengan kinerja Jasindo. Menurut Rudi, seharusnya ada koordinasi dan sinergi Jamkrindo dengan DPR sebagai wakil rakyat. Rudi mohon agar PNM bersinergi dan fokus pada pengembangan daerah yang benar-benar berpotensi dalam UMKM. [sumber]

Evaluasi Kinerja Bank Negara Indonesia (BNI)

10 September 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Utama BNI, Rudi mempertanyakan berapa besar dana KUR (Kredit Usaha Rakyat)/UMKM (Usaha Mikro dan Kecil Menengah) yang disalurkan ke rakyat dan siapa skala prioritas pendapat KUR di Indonesia. Rudi juga mempertanyakan mengenai CSR BNI yang menurutnya tidak dipaparkan pada RDP kali ini oleh Dirut BNI. [sumber]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Kepada Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, Rudi minta klarifikasi pasal-pasal di UU Bank Indonesia yang ingin direvisi untuk akomodir Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Rudi kebijakan moneter sekarang tidak terlalu efektif karena pembayaran kebutuhan impor yang tinggi. Rudi tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, strategi yang disiapkan untuk memulihkan nilai tukar Rupiah.

Rudi minta klarifikasi ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hendy Sulistiowati, bentuk kebijakan inklusif Bank Indonesia untuk UMKM itu seperti apa persisnya. [sumber]

Kinerja Bank Mandiri

Pada 8 April 2015 - Rudi minta klarifikasi kepada Direktur Utama Mandiri berapa dana yang sudah terhimpun dan yang sudah tersalurkan. [sumber]

Kinerja Bank Negara Indonesia

Pada 8 April 2015 - Rudi minta klarifikasi kepada Direktur Utama BNI kemana BNI mau dibawa dalam 5 tahun mendatang. Rudi minta ke BNI untuk memberikan uraian strategi ekspansinya yang lebih detil dan tidak hanya garis besar dan wacana saja. [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Menurut Rudi perumahan tanpa infrastruktur tidak akan terbentuk. Rudi minta klarifikasi kepada Direktur Utama BTN kendala-kendala infrastruktur yang BTN hadapi. Rudi juga minta konfirmasi apakah BTN mempunyai layanan call center atau tidak. [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

Pada 6 April 2015 - Rudi minta klarifikasi kepada BRI apakah KUR diberhentikan atau hanya diganti nama yang lain. [sumber]

Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 6 April 2015 - Rudi minta klarifikasi ke LPDP kriteria apa saja yang menentukan siapa yang bisa mendapatkan beasiswa. Rudi juga minta verifikasi perbedaan antara LPDP dan beasiswa Dikti (Pendidikan Tinggi). [sumber]

Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pada 16 Februari 2015 - Menurut Rudi proses peizinan di Bea dan Cukai yang memakan waktu selama 11 hari terlalu lama. Rudi minta perhatian khusus kepada DirjenBC untuk mempercepat proses perizinan. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sawit Seberang
Tanggal Lahir
17/05/1977
Alamat Rumah
Lingkungan II Rahmad, Desa Kwala Bingai. Stabat. Kabupaten Langkat. Sumatera Utara
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Sumatera Utara III
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan