Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Sumatera Barat I
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Painan
Tanggal Lahir
28/10/1950
Alamat Rumah
Jl. Jend. Sudirman Sago-Salido, Kenagarian Sago, IV Jurai Painan, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Sumatera Barat I
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Latar Belakang

Darizal Basir lahir di Pasar Baru (Pesisir Selatan), 28 Oktober 1950. Darizal berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat untuk Dapil Sumatera Barat I setelah memperoleh 34,695 suara. Pada periode 2009-2014, Darizal berada di Komisi XI. Untuk badan kelengkapan, dirinya selalu berada di Badan Kehormatan DPR.

Di 2014, Darizal bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika.

Pendidikan

Institut of Business and Management (IBM) Global, Jakarta (2000)

Perjalanan Politik

Sebelum mengikuti pileg, Darizal menjadi Bupati Pesisir Selatan (2003-2008). Darizal jarang aktif mengikuti rapat-rapat pembahasan RAPBN tiap tahunnya selama dirinya berada di komisi XI. Dirinya juga tidak cukup aktif dalam rapat-rapat dengan mitra kerja (Kementerian Keuangan, BAPPENAS, dan lainnya) dalam membahas RKAKL. Darizal juga tidak menonjol di Badan Kehormatan, juga tidak aktif memakai posisinya di Badan Kehormatan terkait polemik rendahnya absensi DPR. Padahal tanggung jawab memanggil dan mengevaluasi catatan absensi DPR ada di tangan Badan Kehormatan.

Darizal menjadi pelaku voting yang setuju kenaikan harga BBM (Maret 2012). Darizal juga kembali mengikuti instruksi Fraksi Demokrat untuk setuju kenaikan harga BBM dalam voting APBNP 2013 (Juni 2013). Dalam 5 tahun berada di DPR, Darizal tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan fraksi Demokrat karena Darizal selalu mematuhi instruksi fraksi/partai.

Visi Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Anti Terorisme - Laporan Ketua Panja dan Pembahasan Tingkat 1

24 Mei 2018 - Dalam rapat kerja Pansus RUU Terorisme  dengan Menkumham, Darizal menyatakan bahwa Fraksi Demokrat siap untuk kesejahteraan rakyat, menurutnya terorisme dapat terjadi hampir di seluruh negara, terorisme merupakan ancaman internasional. Darizal beranggapan bahwa semua pihak wajib mendukung seluruh upaya untuk memerangi terorisme, RUU Terorisme diharapkan memberikan jawaban atas tantangan yang dihadapi.Demokrat berharap revisi UU tersebut mampu mengembalikan dan merangkul orang atau radikal yang semula diduga terlibat, kembali ke pangkuan ibu pertiwi dengan memiliki nasionalisme.Fraksi Partai Demokrat memahami kebutuhan negara dalam upaya memberantas terorisme, sehingga mendukung sepenuhnya setiap upaya memberantas terorisme sepanjang dilakukan secara profesional dan akuntabel. Terkait definisi, Fraksi Partai Demokrat menganggap substansi harus konkret dan ditujukan untuk memberantas terorisme. Demokrat berharap agar aparat keamanan, negara, dan penegak hukum dapat melakukan pencegahan secara dini dan menggagalkan serangan dini. Terkait peran militer, menurut Darizal itu bukan sesuatu yang dilarang, begitu juga pelibatan TNI tidak bertentangan dengan peraturan Perundangan yang ada, yakni diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002, pelibatan TNI dilakukan secara bertanggung jawab, profesional, dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.Fraksi Partai Demokrat menyetujui RUU pemberantasan tindak pidana terorisme untuk dilanjutkan pembahasan dalam paripurna, namun Demokrat memberikan catatan khususnya terkait definisi, Demokrat menyetujui definisi alternatif kedua. [sumber]

RUU Anti Terorisme - Definisi Terorisme

23 Mei 2018 - Dalam rapat Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah; Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Muladi, Anita Dewayani (JPU), Menurut Derizal Undang-undang harus membedakan secara tegas mana yang kriminal biasa dan teroris, semua yang terjadi di belahan dunia ada motif tersebut. Mewakili Fraksi Demokrat, Derizal menilai harus memasukkan frasa tadi. Derizal menyesalkan Panja pemerintah tidak memandang definisi yang disampaikan oleh para petinggi negara, bahkan Prof. Muladi juga merasa perlu ada frasa tersebut. Derizal menanyakan bagaimana ibu Jaksa mencari tahu bahwa seseorang adalah teroris, sementara tidak ada rumusan yang menjelaskan itu. Fraksi Demokrat sependapat dengan PAN, memilih alternatif kedua dengan tambahan kata ‘negara, karena tidak ada pintu masuk bagi TNI. [sumber]

RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Papua Nugini

3 Oktober 2017 - Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Darizal mengatakan bahwa Fraksi Demokrat menyetujui pengesahan RUU antara pemerintah Indonesia dengan Papua Nugini untuk dibahas di komisi I. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Pasal 36 A dan Pasal 36 B

28 September 2017 - Pada Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah, Darizal setuju untuk melanjutkan ke tingkat pertama dan menyelipkan aturan dalam menentukan mekanismenya. [sumber

RUU PerjanjianRI-Singapura tentang GBL Wilayah Timur Selat Singapura

27 September 2016 - Darizal berpendapat bahwa jika sudah jelas batas negara Indonesia maka hukum Indonesia akan kuat. Ia menanyakan perihal kemungkinan adanya perubahan atau penambahan wilayah perairan Indonsia. Beliau menambahkan bahwa Singapura selalu melakukan upaya perluasan wilayah dengan melakukan reklamasi. Ia pun menanyakan perihal cara penentuan titik koordinat dan bagaimana tindak lanjut jika ditemukan perlanggaran apakah diperlukan adanya negosiasi. Ia juga menanyakan bentuk dari batas negara, apakah seperti di darat dengan menggunakan patok. [sumber]

Tanggapan

Pengambilan Suara Mahkamah Kehormatan Dewan Untuk Kelanjutan Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR

1 Desember 2015 - Darizal mengambil suara untuk melanjutkan  sidang dan mengesahkan jadwal persidangan MKD terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden RI oleh Ketua DPR. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Painan
Tanggal Lahir
28/10/1950
Alamat Rumah
Jl. Jend. Sudirman Sago-Salido, Kenagarian Sago, IV Jurai Painan, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Sumatera Barat I
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika