Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Sumatera Barat II
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bukittinggi
Tanggal Lahir
13/02/1963
Alamat Rumah
Jl. Pengadegan Barat I No. 3, RT 013/RW 006, Kelurahan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Sumatera Barat II
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Mulyadi lahir di Bukittinggi, 13 Maret 1963. Mulyadi berhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh suara sebanyak 63.367 suara untuk daerah pemilihan Sumatera Barat II. Mulyadi kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan 84.563 suara, beberapa dari sedikit anggota DPR dari fraksi Demokrat yang mampu meraih perolehan suara lebih tinggi di pileg 2014 dibanding pileg 2009. Saat menjadi anggota DPR 2009-2014, Mulyadi berada di Komisi V, dimana dari 2009 hingga September 2013 diirnya menjadi wakil ketua Komisi V, dan selepasnya menjadi anggota komisi V. Untuk badan kelengkapan, dirinya selalu berada di Badan Musyawarah DPR.

Di 2014-2019, Mulyadi bertugas menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi sumber daya mineral, riset & teknologi dan lingkungan hidup.

Mulyadi adalah seorang pengusaha dan menjabat sebagai pemilik dari PT. Adicitra Mulyatama, perusahaan business process outsourcing (BPO).

Mulyadi dituduh terlibat kasus intimidasi jurnalis Haluan Haswandi terkait pemberitaan dirinya di 2014. (sumber),

Pada 4 November 2015, Mulyadi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang menjerat politisi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo. (sumber)

Di September 2017 terjadi mutasi internal di Partai Demokrat dan Mulyadi berpindah tugas ke Komisi 3 yang membidangi Hak Asasi Manusia, hukum dan keamanan.

Pendidikan

S1 Teknik Lingkungan, Universitas Trisakti, Jakarta

Perjalanan Politik

Mulyadi aktif dalam rapat-rapat dengan mitra kerja (Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan) dalam membahas berbagai proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan pemerintah. Terutama, Mulyadi yang berasal dari dapil Sumatera Barat II aktif mengawal percepatan pembangunan infrastruktur Kelok 9 yang masuk dalam MP3EI, saat proyek ini dibicarakan pihak Kementerian PU dengan DPR. Mulyadi juga aktif menghadiri rapat membahas RKAKL dengan mitra kerja kementerian.

Mulyadi menjadi pelaku voting yang setuju kenaikan harga BBM (Maret 2012). Mulyadi juga kembali mengikuti instruksi Fraksi Demokrat untuk setuju kenaikan harga BBM dalam voting APBNP 2013 (Juni 2013). Dalam 5 tahun berada di DPR, Mulyadi tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan fraksi Demokrat karena Mulyadi selalu mematuhi instruksi fraksi/partai.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Penyesuaian Anggaran Tahun 2019 Hasil Pembahasan Anggaran

24 Oktober 2018 – Komisi 3 rapat dengan Kemenkumham, KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung. Mulyadi menyatakan bahwa masih ada mitra kerja Komisi 3 yang belum siap untuk mengelola anggaranya, padahal anggaran tersebut sudah ditetapkan pada sidang paripurna. Mulyadi berpesan kepada Kapolri agar Kapolri dapat menciptakan ketertiban ketertiban dan keamanan dalam rangka menyambut Pemilu 2019, selain itu Mulyadi juga berpesan agar Polri dapat melakukan kegiatan yang mendukung pengadaan alat pendeteksi narkoba. Mulyadi juga berpesan kepada Menkumham agar dapat berkoordinasi untuk melakukan pengawasan dan program khusus mengenai peredaran narkoba di Lapas.Mulyadi berpendapat bahwa lapas harus menjadi tempat pembinaan yang memberikan efek jera kepada masyarakat, bukan justru malah membuat orang semakin buruk. Oleh sebab itu, hal-hal negatif seperti peredaran narkoba di Lapas benar-benar harus menjadi fokus perhatian Menkumham, peredaran narkoba di Lapas ini harus segera di hentikan. Mengenai anggaran Kejaksaan Agung, Mulyadi berharap agar banggar dapat merealisasikan penambahan anggaran yang di usulkan oleh Kejaksaan Agung.Mulyadi percaya bahwa dengan adanya peningkatan anggaran, kinerja mitra-mitra Komisi 3 dapat lebih dimaksimalkan.[sumber]

Keamanan Data, Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan dalam Pemilihan Penyidik dan Jaksa Penuntut, Pencegahan Korupsi serta SDM di KPK

3 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan KPK, Mulyadi berpendapat, pengalaman Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) didaerah itu memang tidak independen, itu sudah menjadi rahasia umum. Ini emang menjadi persoalan sendiri terkait dengan fungsi pengawasan. Mulyadi juga menyatakan harus ada penghargaan kepada orang-orang di inspektorat bahwa tugas dia bukan hanya menjadi buangan atas hal yang tidak terpakai, sehingga mereka dapat bersungguh-sungguh dalam melakukan tugasnya. Mulyadi berpendapat, banyak masyarakat yang salah persepsi tentang KPK, asal tidak suka dengan orang, mereka langsung mengadukan kepada KPK, sehingga laporan di KPK menjadi menumpuk, oleh sebab itu, perlu ada sosialisasi terkait fungsi dan kewenangan KPK. Mulyadi juga berpendapat bahwa kita bisa memberikan sosialisasi pencegahan aspek-aspek sehingga potensi terjadinya korupsi itu kecil. Mulyadi juga menanyakan kenapa tidak membuat jadwal secara jelas dalam satu tahun. Terkait dengan organisasi, Mulyadi menyarankan yang terpenting adalah bagaimana yang diusulkan KPK itu bisa segera terealisasi, seperti contohnya APIP tadi. [sumber

Evaluasi Pengamanan Bulan Ramadan, Persiapan Asian Games 2018, Kebijakan Polri atas Aksi Teror dan Anggota Polri yang Menjadi Korban

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 3 dengan Kapolri, Mulyadi mengungkapkan bahwa saat melakukan simulasi yang bersamaan saat rekapitulasi suara presiden dan DPR, masyarakat lebih berfokus kepada penghitungan rekapitulasi suara presiden dan rekapitulasi untuk DPR cenderung menurun dan tidak akurat. Mulyadi mengungkapkan bahwa jenis narkoba dan psikotropika semakin berkembang jenisnya,oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas peralatan, karena banyak jenis obat-obatan terlarang yang tidak bisa teridentifikasi. Mulyadi juga mengingatkan pentingnya evaluasi jabatan, selain menilai dari sisi kinerja, karena semakin lama seseorang bertugas di jabatan tertentu, maka semakin besar jaringannya dan semakin rentan melakukan kesalahan. Mulyadi menyatakan bahwa Kapolri harus mengerahkan kemampuannya untuk menangani kasus korupsi kondesat sebesar Rp35 triliun dan menangkap mantan direktur utama PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), Mulyadi menyarankan agar segera dipublikasikan agar ketika di luar negeri ada yang melihat atau mirip dengannya dapat segera melapor. Mulyadi juga mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa diatur oleh e-catalog, langsung dari pabrikan, sudah banyak diterapkan oleh Kementerian atau lembaga (K/L). [sumber

Fit and Proper Test - Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung MA Kamar Agama atas nama Abdul Manaf

10 Juli 2018 - Dalam RDPU agenda Uji Kelayakanan dan Kepatutan Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung Kamar Agama atas nama Abdul Manaf, Mulyadi menyinggung riwayat Abdul Manaf yang pernah menjadi Badan Pengawas (Bawas) di MA, menurutnya sekarang ada oknum hakim yang sering terkena permasalahaan baik korupsi maupun etika. Terkait peran Bawas Mulyadi menanyakan apakah selama ini pengawasan atau semacam doktrin dari Bawas termasuk dalam seminar tidak berjalan optimal, sehingga ada hakim yang terkena masalah. Mulyadi menambahkan bahwa menjadi dosen atau pembicara dalam seminar hanya berasal dari para hakim saja, ia menanyakan apakah Abdul Manaf setuju seandainya pembicara diambil dari luar lembaga MA. Mulyadi menanyakan jika selama ini diklat selalu diberikan lantas apa yang salah karena masih ada hakim yang melanggar, Mulyadi juga menanyakan solusi yang bisa diberikan oleh Abdul Manaf. [sumber]

Rencana Anggaran Tahun 2019

5 Juni 2018 – Pada Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung. Mulyadi menilai bahwa selama ini terpaku pada pembagian proporsional, padahal menurutnya dalam penajaman oleh Komisi 3 tidak perlu proporsional, sehingga jika ada program yang jauh membutuhkan anggaran dan perlu diprioritaskan lebih tinggi dinilai Mulyadi hal tersebut tidak ada salahnya dilakukan penggeseran, sehingga dengan keterbatasan anggaran bisa mengoptimalkan anggaran yang ada. Mulyadi menyarankan agar sebelum ada nota keuangan dilakukan exercise terlebih dulu. Mulyadi menilai mitra kerja Komisi 3 yang menurun adalah Kejaksaan Agung, ia menanyakan kenapa itu bisa terjadi, kalau sekiranya ada hal yang tidak make sensesebaiknya disampaikan. Pembahasan anggaran tersebut menurut Mulyadi menjadi perhatian Komisi 3 untuk menyampaikan ke Banggar bahwa mitra kerja Komisi 3 jangan sampai terganggu kinerjanya.[sumber]

4 Juni 2018 – Komisi 3 Raker dengan Menkumham. Mulyadi meminta Menkumham memberikan gambaran anggaran dibagian mana yang masih belum bisa dipenuhi oleh Kemenkeu dan solusi yang akan diambil oleh Kemenkumham.[Sumber]

Evaluasi KPK

13 Februari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mulyadi mengatakan KPK sudah sangat populer dan dengan turunnya KPK ke daerah-daerah akan lebih efektif agar kepala daerah tidak melakukan diskriminasi atas perizinan ini. Selain itu Ia menceritakan bahwa ada banyak laporan baik dari pengusaha maupun masyarakat terkait perizinan. Mulyadi mengatakan peluang saling sogok dalam hal perizinan sangat besar. Oleh karena itu Mulyadi meminta KPK untuk mensosialisasikannya kepada seluruh kepala daerah. Mulyadi meminta agar tidak membuat citra KPK terlalu angker bagi mereka. Ia juga meminta agar menuntaskan tunggakan dan pajak batubara, minimal ada progres. Mulyadi mengatakan banyak hal yang memerlukan peran KPK, kalau tidak ada dorongan dari KPK maka tidak akan ada perubahan. Mulyadi harap KPK terlibat di simpul tertentu. Selain itu Ia berharap potensi yang akan terjadi kedepan bisa dicegah tanpa ditunggu adanya korupsi. Mulyadi mendukung penuh aspek pencegahan bisa ditingkatkan, bila perlu KPK menambah Sumber Daya Manusia terutama di bidang keahlian. [sumber]

Bebas Visa dan Lembaga Pemasyarakatan dalam Evaluasi Kemenkumham

25 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Mulyadi mengkritisi kebijakan bebas visa. Ia memberi masukan bahwa kita jangan hanya membebaskan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia dengan mudah sedangkan Warga Negara Indonesia (WNI) sulit untuk ke luar negeri. Mulyadi berpandangan bahwa kita harus melihat resiprokal-nya, seperti perbandingan antara WNA yang masuk ke Indonesia dengan WNI yang keluar negeri.  Karena menurutnya hal ini mampu membantu menyelesaikan permasalahan bebas visa. Mulyadi mengungkapkan pendapatnya terkait permasalahan lapas, Mulyadi mengungkapkan bahwa seharusnya setiap kota memiliki lapas, namun hal itu belum bisa terjadi karena anggaran belum mencukupi. Ia menambahkan bahwa persoalan lapas ini memang sudah lama menjadi persoalan yang tidak terselesaikan. [sumber]

Pembahasan Pergantian Pengembangan yang Terminasi

24 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Ditjen Ketenagalistrikan dan Dirut PLN, Mulyadi mengatakan bahwa terdapat data yang diharapkan yang tidak masuk di agenda rapat yaitu proyek mangkrak terkait fisik. Komisi 7 menyarankan agar PPA yang tidak masuk dalam proses transmisi untuk dilanjutkan dalam pembahasan. Mulyadi berharap agar panitia kerja yang berada di internal dapat diaktifkan kembali dan menyarankan perlu adanya jadwal yang lebih rinci terkait pengembangan pengganti ini. Selain itu Mulyadi meminta jadwal juga harus diberitahukan agar pengawasan dapat dilakukan. Kedepannya Mulyadi berharap kementerian dan PLN dapat meningkatkan sinergisitas agar program yang dicanangkan dapat tercapai. [sumber]

Asumsi Dasar Makro, RKA-K/L, dan Program yang Didanai DAK - Kementerian ESDM

6 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Mulyadi mempertanyakan kesiapan dari K3S yang ditegaskan d hari sebelumnya, namun pada kenyataanya pemerintah masih bertahan pada angka 780. Menurut Mulyadi, pemerintah masih memiliki waktu untuk memproses ini kembali agar apa yang telah disanggupi oleh kontraktor dapat terealisasi. Mulyadi kembali mempertanyakan bagaimana skenario subsidi dan harus adanya perhatian pada gas 3 Kg agar program yang dijalakan pemerintah realistis dan terlaksana dari segi teori dan implementasinya.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

11 April 2016 - Mulyadi juga meminta KemenLHK bereaksi cepat dan memperhatikan reklamasi pantura Jakarta. Menurut Mulyadi, MenLHK dapat mengintervensi permasalahan reklamasi dengan peraturan yang dimiliki KemenLHK. Mulyadi menilai bahwa sebagian besar reklamasi di Indonesia gagal. Terkait hal itu, Mulyadi mempertanyakan apakah reklamasi pantura Jakarta sudah mengacu pada keberhasilan reklamasi di tempat lain. Mulyadi melanjutkan, reklamasi Jakarta harus mengikuti reklamasi yang telah sukses sebelumnya, seperti Haneda. Mulyadi menyarankan agar Komisi 7 mengundang MenLHK bersama Gubernur DKI Jakarta, Jabar, dan Banten terkait reklamasi pantai utara Jakarta.  [sumber]

Cost Recovery

7 Oktober 2015 - Mulyadi tidak paham dengan sikap Pemerintah yang diam saat cost recovery dipotong oleh Badan Anggaran (Banggar). Oleh karena itu, Mulyadi meminta rapat malam ini harus mengambil keputusan terkait cost recovery.  [sumber]

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016

INTERUPSI - 9 Juni 2015 - Mulyadi menyoroti komentar dari Faisal Basri yang menurutnya keberadaan ‘mafia migas’ itu seputar penggunaan BBM RON 88. Mulyadi menegaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung upaya pemberantasan mafia di industri minyak dan gas bumi. Mulyadi minta perhatian khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Energi (MenESDM) untuk mengambil sikap tegas agar tidak terjadi perseteruan head-to-head antara Faisal Basri dan PETRAL.

9 Juni 2015 - Mulyadi saran ke MenESDM untuk hari kamis depan ini kalau bisa mengundang ke 5 KKKS sehingga Komisi 7 bisa realistis menentukan target karena menurut Mulyadi selama ini kita belum pernah bertatap muka dengan KKKS.  [sumber]

Rencana Peluncuran BBM Pertalite

Pada 22 April 2015 - Mulyadi mempertanyakan kenapa Pemerintah kita subsidi BBM. Banyak orang yang tak semestinya menggunakan BBM subsidi bisa membeli. Mulyadi mengusulkan mungkin lebih baik subsidi orang yang butuh dibantu untuk beli BBM dengan misalnya Presiden Joko Widodo bisa meluncurkan kartu BBM.  [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada 10 Februari 2015 - Mulyadi menegaskan bahwa Komisi 7 tidak pernah memberi dukungan penambahan anggaran tanpa adanya angka dan program. Namun demikian Mulyadi menyatakan mendukung penambahan anggaran yang diajukan KemenESDM dan angkanya mungkin tidak perlu dicantumkan untuk sekarang.  [sumber]

Bensin RON 88

Pada 26 Januari 2015 - Mulyadi menanyakan mengapa perbedaan harga bensin cukup tinggi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat bensin kualitas Ron 92 harganya hanya sekitar Rp.5,270 per liter vs. di Indonesia bensin kualitas Ron 88 harganya malah Rp.6,600 per liter.  [sumber]

Freeport

Pada 26 Januari 2015 - Mulyadi kecewa atas kebijaksanaan pemerintah memberikan Freeport perpanjangan selama 6 bulan walaupun sebelumnya pemerintah sudah memberikan syarat-syarat berat untuk membangun smelter.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bukittinggi
Tanggal Lahir
13/02/1963
Alamat Rumah
Jl. Pengadegan Barat I No. 3, RT 013/RW 006, Kelurahan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Sumatera Barat II
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan