Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Riau II
Komisi VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bangun
Tanggal Lahir
23/07/1973
Alamat Rumah
Jl. Utama Sari No.31, RT.002/RW.007, Kel.Tangkerang Selatan. Bukit Raya. Kota Pekanbaru. Riau
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Riau II
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Muhammad Nasir terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Riau II setelah memperoleh 48,906 suara.  Nasir adalah seorang pengusaha dan aktif di asosiasi industri perkebunan dan peternakan. Pada periode 2009-2014, Nasir duduk di Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan.  Pada masa kerja 2014-2019 Nasir bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya energi dan lingkungan hidup.

Muhammad Nasir adalah adik dari mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang ditangkap Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) atas terpidananya di kasus suap wisma atlet.  Mat Nasir memiliki catatan dengan KPK di 2012 ketika diperiksa atas dugaan upaya penghalangan penyidikan kasus dugaan korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang menjerat Neneng Sri Wahyuni (istri dari Muhammad Nazaruddin). (sumber)

Pendidikan

 SLTA, SMA PKBM Pemnas, Medan (2007)

Perjalanan Politik

Muhammad Nasir bergabung menjadi kader Demokrat di 2004 dan dipercaya untuk menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Provinsi Riau (2004-2009).  Di 2009 Nasir dipercaya untuk memimpin Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi DPP Partai Demokrat (2009-2012).  

Pada Pileg 2009 Nasir mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan duduk di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi.  

24 Juli 2018 - Dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi 7 menggantikan Herman K yang menjadi Wakil Ketua Komisi 2.  

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Perjanjian Persetujuan Paris (Paris Agreement)

12 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),   Nasir mengatakan bahwa sebelum meratifikasi Persetujuan Paris, Indonesia harus memahami betul isi teks asli Persetujuan Paris. [sumber]

Tanggapan

Progres Smelter & Divestasi Pt.Freeport Indonesia

5 September 2018– Komisi 7 rapat dengan Dirjen Minerba, Verifikator Independen, Perusahan Tambang. Nasir menanyakan yang membayar verifikator siapa. Dari perusahaan mempertimbangkan keinginan teman-teman komisi 7 yang meminta data surveyor independen. Kami dari komisi pengawasan ingin melihat bagaimana izin ekspor diberikan. Kesepakatan izin ekspor perlu diawasi. Nasir ingin bertanya ke Pak Dirjen kapan kira-kira data surveyor independen mulai pemberian izin, sisi pengawasan kapan bisa diberi. Kita kasih waktu 2 minggu. [sumber]

Pembahasan RKA K/L 2019

17 September 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan KemenLHK, Nasir bertanya mengenai tindakan-tindakan hukum yang seperti apa yang sudah dilakukan oleh KLHK dan juga Nasir mengatakan kepada KLHK bahwa KLHK jangan dibuat malu dengan lembaga dari pihak asing. Nasir melihat bahwa anggaran-anggaran yang harus direlokasi karena tidak tepat sasaran. Untuk masalah hutan, Nasir melihat ketumpang tindihan anggaran dan fungsi anggaran yang tidak jelas arahnya. Ini seperti anggaran main-mainan. Untuk masalah sampah dan limbah, Nasir mengatakan bahwa ini termasuk hal penting namun tidak pernah dinaik-naikan anggarannya. Kita harus tegas menyangkut anggaran ini, karena banyak perusahaan yang mengeluh tiba-tiba permennya keluar seperti ini. Ada Dirjen yang mengecek tentang limbah nanti anggarannya tidak jelas. Menurut Nasir yang paling penting kita menindaklanjuti penjelasan kemana saja anggaran itu terlaksana. Selanjutnya, Nasir menyerahkan data terkait dengan PT. Aqua Farm [sumber

Perkembangan Pembangunan Smelter

24 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba, Nasir minta penjelasan mengenai masalah evaluasi izin ekspor. Ada masukan bahwa izin-izin ekspor ini banyak masalahnya, salah satunya persyararatan dalam mengeluarkan ijin ekspor yang ini tidak sesuai aturan. Nasir menyampaikan bahwa ada keluhan tidak sesuai dengan persyaratan tetapi tetap keluar izin ekspornya. Nasir meminta evaluasi izin ekspor karena izin ekspor itu banyak permasalahan karena ada yang izinnya tidak sesuai tapi tetap diekspor. Nasir meminta lampiran data ceklis untuk mengetahui apa saja data yang dimaksud, dan juga  meminta dikomunikasikan karena  terdapat hasil temuan BPK tentang report tadi. Nasir menuntut untuk segera karena menghindari menjadi kebohongan publik. Nasir meminta untuk diberikan sanksi karena sudah ditemukan oleh BPK, Nasir juga menegaskan kejelasannya agar tidak dibiarkan, karena  sudah ada di publik, dimedia juga sudah ada,kemudian ada laporan masalah perhitungan-perhitungan pajak di perusahaan tersebut. Nasir menghimbau untuk tidak didiamkan limbah Freeportnya, karena nanti kalau misalnya sudah bukan Freeport lagi yang memiliki jangan mereka yang bayar limbahnya. [sumber

AMDAL & Pengelolaan Limbah B3, Merkuri dalam Penambangan

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 7 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nasir menemukan perusahaan yang tidak mengelola limbahnya di Kepulauan Riau. Atas penemuannya itu, Nasir menanyakan bagaimana penjelasan dan sanksi terhadap perusahaan tersebut, karena menurut Nasir, saat memberikan laporan kepada KemenLHK, Nasir tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan. Nasir berpendapat, berkaitan dengan limbah yang mencapai hingga ribuan ton, ada baiknya perusahaan tersebut dicabut izinnya,karena sanksi administrasi tanpa adanya standarisasi pembuangan limbah dapat merusak lingkungan hidup. Nasir menambahkan bahwa diperlukan juga pengecekan terhadap pemda-pemda yang mengeluarkan izin. [sumber]

Respons Kebijakan Gross Split

4 April 2018 - Pada RDPU Komisi 7 dengan Dirjen Migas KemenESDM, K3S dan INGTA, Nasir mengatakan, pimpinan yang tidak datang pada rapat ini, sebaiknya dicabut perizininnya. Nasir menuturkan, Dirjen Migas Kementerian ESDM perlu sebuah gebrakan baru mengingat saat ini dirjen yang hadir adalah dirjen yang baru terpilih. Nasir mengatakan, Menteri ESDM memberikan dua opsi dan menanyakan kajiannya ke pemerintah. Nasir menuturkan, ESDM merupakan lembaga besar dan harus ada kajian atas alasan produksi yang semakin menurun. Nasir mencurigai pemerintah yang mendapat ‘sesuatu’ dari pengusaha sebab pegawai pemerintah banyak namun tak ada kerjanya. Nasir meminta kajian yang dibuat Kementerian ESDM untuk diserahkan ke Komisi 7. Nasir mengatakan, perlu ada jadwal ulang untuk melakukan pertemuan dengan deputi perencanaan. Nasir menuturkan bahwa Riau tidak menyetujui bila pada 2021 Chevron diberikan perpanjangan sebab Gross Split harus dijalankan agar daerah penghasil menikmati hasil dari usahanya. Nasir meminta Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk menegur Chevron agar menyelesaikan jembatan yang dibangun dan bila perlu, Nasir mengatakan dibentuk Panja agar jelas cost recovery dan Nasir tidak setuju Chevron melakukan perpanjangan namun tidak ada kontribusi. Tak hanya itu, Nasir meminta Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) untuk melakukan audit kerusakan yang dilakukan oleh Chevron dan harus bayar ke negara. Nasir menanyakan mengenai harga yang tak turun sebab takutnya uang yang keluar malah dibagi-bagi kepada pihak tertentu. [sumber

Pembahasan Pergantian Pengembangan yang Terminasi

24 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Ditjen Ketenagalistrikan dan Dirut PLN, Nasir menyampaikan bahwa perencanaan program yang perlu diketahui cukup sampai tahun 2019. Proyek terminasi yang mangkrak perlu diketahui harga kontrak dan lokasinya. Komisi 7 meminta proses dan kejelasan mengenai 34 proyek yang mangkrak serta meminta untuk data yang belum lengkap agar dapat segera dilengkapi. Selain itu Ia menyarankan  untuk membentuk panitia kerja untuk mengawasi proyek-proyek yang mangkrak. Masalah pemasokan listrik di pulau 3T, ada Selat Panjang yang menjadi salah satu permasalahan di Riau dengan masuknya narkoba karena terpencil dan tidak terbantukan dengan listrik. Nasir menyarankan untuk rapat berikutnya perlu mengundang seluruh General Manager pembangkit dan teknis lainnya.[sumber]

PT Valey - Kontrak Karya, Smelter, dan Royalti

4 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 mengadakan dengan PT Vale Indonesia, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan Dirjen Planologi Kementerian LHK, Nasir meminta untuk Dirjen Planalogi mempertimbangkan pemberian izin karena hutan lindung merupakan aset yang sangat penting. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

22 Juni 2016 - Nasir dan Komisi 7 meminta penjelasan lebih mendalam dari setiap program yang dilaksanakan. Nasir tidak mau anggaran Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KemenLHK) seperti acara seremonial yang tidak ada manfaatnya, tetapi harus untuk jangka panjang. Nasir menyarankan agar KemenLHK melakukan pendalaman dalam pembahasan anggaran karena pembahasan lebih lanjut terkait anggaran 2017 masih akan dibahas setelah lebaran. Kepada Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan (MenLHK), Nasir juga meminta data perusahaan besar yang mengeluarkan limbah, tetapi tidak dikelola dengan baik, kalau perlu panggil saja. Nasril menilai bahwa MenLHK tidak ada pergerakan yang dapat mengubah program menjadi pemasukan negara.  [sumber]

RAPBN-P 2016 dan Asumsi Dasar Makro Sektor ESDM dalam RAPBN 2017

21 Juni 2016 - Pada rapat kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Menteri ESDM, Nasir ingin meminta kejelasan mengenai proyek sebesar 35.000 megawatt. [sumber]

Evaluasi Riset Nasional

27 April 2016 - Komisi 7 DPR-RI siap membantu pengembangan riset. Menurut Nasir alat deteksi nulklir di Indonesia hanya tiga, jadi peneliti Indonesia harus menciptakan benih. Nasir merasa harus mempunyai target penelitian yang menguntungkan masyarakat dan harus mengembangkan riset skala kecil.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

20 April 2016 - Nasir meminta Komisi 7 mengadakan rapat bersama dengan KemenKP serta turut Kementrian lain yang terkait reklamasi pantura Jakarta.  [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 - M.Nasir melihat bahwa kinerja PLN ini sangat rusak dan sesukanya saja. PLN terus merugi padahal modal dari negara besar. Nasir meminta kepada Dirut PLN yang baru untuk tidak mencopy tindakan Dirut PLN yang lama dan tolong agar membuat gebrakan baru. Kemudian ada PLTU yang sudah dibayar 93% tapi pembangunannya realisasinya baru sekitar 70%. Menurut Nasir PLN ini dalamnya sudah sangat bobrok. Ada proyek yang menggunakan BBM sebagai bahan bakarnya di Dapilnya Nasir, padahal yang harusnya digunakan adalah batu bara.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bangun
Tanggal Lahir
23/07/1973
Alamat Rumah
Jl. Utama Sari No.31, RT.002/RW.007, Kel.Tangkerang Selatan. Bukit Raya. Kota Pekanbaru. Riau
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Riau II
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup