Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Sumatera Selatan II
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Yogyakarta
Tanggal Lahir
22/08/1973
Alamat Rumah
Jalan Demang Lebar Daun No. 4273, RT 035/RW 010, Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Sumatera Selatan II
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

Latar Belakang

Wahyu Sanjaya lahir di Yogyakarta, 22 Agustus 1973. Wahyu terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (PD) mewakili Dapil Sumatera Selatan II setelah memperoleh 46.164 suara.  

Wahyu adalah mantan kader dari Partai Golongan Karya (Golkar) di Sumatera Selatan dan putra dari Kahar Muzakir, anggota Fraksi Golkar periode 2014-2019 dan salah satu anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pendidikan

S1, Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang (1997)

Perjalanan Politik

Wahyu sebelum terpilih sebagai anggota DPR 2014-2019 dan sebelum aktif di Partai Demokrat, pernah bergabung di Partai Golkar sebagai Ketua Biro Koperasi dan Wiraswasta DPD Golkar Sumatera Selatan.

Pada masa kerja 2014-2019 Wahyu duduk di Komisi VI yang membidangi BUMN, perindustrian, koperasi dan perdagangan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas),   Wahyu membacakan pandangan mini Fraksi Demokrat terhadap RUU RAPBN 2017. Sebelumnya, Wahyu menyampaikan bahwa pemotongan anggaran jangan sampai mengganggu sektor pertahanan dan keamanan, pendapatan APBN Rp1750,2 Triliun yang turun target sebesar 2,7% dari APBNP 2016, sedangkan defisit anggaran sebesar 2,41% dari PDB yang berarti meningkat 2,35% dari APBNP 2016.

Setelah itu, Wahyu menyampaikan poin dari pandangan mini Fraksi Demokrat yaitu, Fraksi Demokrat melihat angka asumsi makro realistis, Fraksi Demokrat mengapresiasi kenaikan lifting minyak walaupun ICP masih di bawah US$60/barel, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah untuk memperhatikan pengelolaan hutang. Fraksi Demokrat meminta Pemerintah memperhatikan kualitas belanja produktif, Fraksi Demokrat meminta agar penegakkan hukum dapat dilakukan sebaik mungkin, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah mendorong investasi industri padat karya agar dapat berkembang lebih baik, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah untuk mengikuti amanat UU dalam pengelolaan dana daerah dan desa dengan memperhatikan keadilan dan pemerataan, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah lebih bijak dalam memberikan anggaran untuk infrastruktur, dan Fraksi Demokrat dengan mengucapkan Bismillah menyatakan dapat menerima dan menyetujui RUU RAPBN 2017 untuk menjadi UU. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Pansus RUU Kewirausahaan

1 Februari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Kadin, Lembaga Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UKM, Wahyu menanyakan kepada mitra terkait apa terjemahan dari wirausaha. Selain itu Wahyu merespon usulan Kadin perihal perubahan judul akan disampaikan kepada anggota DPR lainnya. Kemudian Ia menanyakan apa konsep dasar wirausaha itu sendiri. [sumber]

RUU Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization

31 Mei 2017 - Wahyu menanyakan ke Menteri Perdagangan apakah akan ada pengurangan waktu pada kepabeanan dalam kegiatan impor dan ekspor, dan penjelasannya bagaimana.   [sumber]

Tanggapan

Transfer Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Pembicaraan TK.I/Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2019

18 Oktober 2018 - Pada Raker Banggar dengan Pemerintah, Wahyu mengusulkan agar diberi waktu untuk mempelajari anggaran dengan baik sebelum menetapkannya dalam UU. Wahyu meminta turunan perhitungan pada kabupaten/kota secara aktual. Wahju juga memberikan saran untuk menunda rapat agar bisa mempelajari dan perhitungan untuk aktualisasi di setiap daerah. Wahyu mengatakan saat kita mau transparansi kenapa pemerintah tidak mau.  Wahyu berpendapat, kalau di UU membahas dengan mereka,tetapi menetapkan sendiri. Kalau kita ajak pemerintah menetapkan itu adalah kebaikan hati. Wahyu mengatakan semenjak awal kami sudah terbuka, saking terbukanya peluru bisa masuk. Sekarang DPR disuruh memutuskan yang kita tidak tahu. Wahyu mempertanyakan bagaimana bisa memutuskan sesuatu yang tidak terbuka. Wahyu juga meminta jaminan kalau formula itu betul. Persoalan anggaran, Wahyu meminta untuk dibuka kalaupun tidak di fotocopy bisa ditampilkan saja. [sumber

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019

18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemeirntah, Wahyu juga mengatakan masalah terkait peningkatan kualitas ASN, bahwa pemerintah membuka CPNS, di daerah para honorer ribut karena mereka tidak mendapatkan kesempatan pertama untuk menjadi PNS. Wahyu berpendapat, dari rapat Komisi 2 tidak ada alokasi untuk penerimaan CPNS sehingga Wahyu bertanya alokasi ini tentang CPNS ini dapat darimana. Wahyu juga mempertanyakan tentang parameter menetapkan anggaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional(DPPN). Wahyu berpendapat terkait pesta demokrasi, KemenkominfoRRI, dan TVRI melakukan sosialisasi Pemilu sehingga menimbulkan pertanyaan tentang darimana aturannya karena menurut Wahyu, sudah memberikan budget untuk KPU dan Bawaslu untuk sosialisasi Pemilu. Wahyu juga mempertanyakan perihal pelunasan hutang subsidi pupuk. Menurut Wahyu, subsidi Bunga KUR Rp12T. KUR tetap dikenakan bunga 7% berarti total kenaikan bunga 17% ini luar biasa. Subsidi kebesaran atau bank terlalu banyak ambil untung. [sumber

Evaluasi Restrukturasi BUMN

30 Mei 2018– Rapat Komisi 6 dengan KemenBUMN. Wahyu Sanjaya dari Sumatera Selatan 2. Untuk PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Wahyu mempertanyakan data yang tidak sesuai dan meminta dokumen yang diberikan ke anggota DPR dibaca oleh mitra. Wahyu tidak ingin dokumen berisi data copy paste. Dan Wahyu mengingatkan jika deviden 2017 turun dibandingkan 2016 itu berdagang bukan untung tapi rugi. [sumber]

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Wahyu menanyakan terkait harga semen di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, apakah semen di negara kita termasuk mahal atau murah, karena Wahyu mendengar bahwa semen di kita termasuk yang termahal di dunia, makanya banyak perusahaan asing yang masuk. Wahyu melihat dan mencermati kasus PT Semen Padang dan sangat berterima kasih karena PT Semen Baturaja tidak jadi disatukan dengan PT Semen Indonesia dan Ia meminta jangan ada wacana untuk menggabungkan kedua perusahaan tersebut, karena PT Semen Baturaja merupakan identitas mereka sebagai orang Sumatra. Wahyu menentang keras wacana penggabungan perusahaan semen tersebut. [sumber]

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga, Wahyu meminta daftar direksi yang sudah mendapat PMN dari perusahaan-perusahaan BUMN. Wahyu melihat rasio likuiditas cukup baik tapi PT Adhi Karya tidak memberikan paparan rasio likuiditas. Wahyu mempertanyakan kebenaran likuiditas karana menurutnya sangat bertolak belakang sebelumnya. Ia kemudian meminta diberi penjelasan rasio likuiditas untuk Waskita. Wahyu mengatakan kalau tidak salah tahun ini ada 5-6 anak usaha yang dilepas ke pasar penjelasannya pasti untuk menambah modal usaha. Wahyu menanyakan cara lain selain melepas anak usaha. Wahyu menceritakan baru saja menerima jawaban atas pertanyaan yang disampaikan beberapa bulan lalu kemudian mengucapkan terima kasih meskipun jawaban tersebut tidak nyambung dengan pertanyaannya. Wahyu mempertanyakan bagaimana standar pelayanan minimal jalan tol. Kemudian Ia mengajukan pertanyaan berapa jumlah hutang Jasamarga. Wahyu mengatakan akibat perbaikan jalan yang dilakukan Jasa Marga macet bertambah parah kemudian, terkait pengalihan 15% saham transmarga Jateng oleh PT Jasamarga. [sumber]

PermenLHK No. 39/2017

26 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan BUMN dan Perum Perhutani, Wahyu berharap agar pesantren dan penjara mengalami perubahan akibat adanya pembagian lahan. Menurut Wahyu, Perhutani sedang dalam keadaan miskin karena masalah gaji saja berutang. [sumber]

Pembiayaan LMAN, Defisit, Utang, Non Utang, dan RAPBN 2018

25 September 2017 - Dalam Rapat Kerja Panitia Kera (Panja) Banggar dengan Kementrian Keuangan, Wahyu menanyakan terkait kewajiban penjaminan jalan tol Sumatera. [sumber]

Deviden dan PMN APBN TA 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi KemenBUMN dan Pegadaian, Wahyu menanyakan kepada Deputi bahwa dirinya melihat ada penyimpangan dalam perbankan. Jadi, sebenarnya 60 persen pun sudah layak dan mencontohkan bahwa Bank Mandiri lebih besar dari BRI. Wahyu mempertanyakan mengapa BRI hanya 57 persen dan apa bedanya 3 persen. [sumber]

RKA K/L 2018 Kemendag dan KPPU

4 September 2017 - Dalam Raker (Rapat Kerja) Komisi 6 DPR-RI dengan Mendag (Menteri Perdagangan) RI dan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Ketua KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Wahyu mengatakan dirinya mendorong penambahan anggaran KPPU untuk meningkatkan kinerja. Wahyu mengharapkan agar anggaran yang diajukan dapat digunakan untuk hal yang semestinya dan bukan diperuntukkan untuk mengejar popularitas saja. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Wahyu menanyakan kepada KemenBUMN mengenai proyek pengerjaan jalan Tol di Sumatera Selatan khususnya tol Palembang-Indralaya dan Palembang-Kayuagung yang seperti tumpang tindih. Wahyu juga menekankan agar pembangunan LRT jangan sampai terlalu membebankan keuangan negara. Pembangunan LRT harus selektif pada daerah-daerah yang nantinya atau sudah begitu serius mengalami kemacetan. [sumber]

Dana PMN Tahun  2017 untuk LRT

19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Wahyu mengatakan, pada saat pengusulan dana PMN, PT Adhi Karya berjanji akan menyelesaikan LRT Cibubur-Cawang dan Bekasi-Cawang. Wahyu berkata belum melihat dokumen kalau PT Adhi Karya tidak sanggup untuk meneruskan LRT. Wahyu menanyakan sejarahnya itu seperti apa tiba-tiba jadi kontraktor. Wahyu berpendapat kasus ini mirip seperti Pelindo. Wahyu menanyakan kenapa tidak dengan skema awal saja dan kalau Adhi Karya kurang kenapa tidak meminta dana lagi. Wahyu mengatakan kita jadi bingung, semuanya berubah di tengah jalan. Wahyu mengatakan, pada pengusulan PMN pertama kali, yang dilakukan Adhi Karya adalah penjabaran lebar dan berjanji akan menyelesaikan jalur LRT Cibubur-Cawang, Bekasi-Cawang dan Cawang-Dukuh atas. Wahyu berkata jika KAI mnyatakan bahwa Adhi Karya adalah kontraktor LRT, bukan operator. Wahyu menayakan kenapa tiba-tiba Adhi Karya jadi kontraktor karna kalau cuma jadi kontraktor tidak perlu PMN. Wahyu mengatakan kalau memang yang kurang dana adalah Adhi Karya, ya Adhi Karya saja yang minta uang. Wahyu menanyakan jika dari awal perhitungan tidak tepat, kenapa adhi karya tidak minta PMN empat kali. Yang kita bahas hari ini di tahun 2017 itu seperti setback ke 2015. Wahyu berkata kalau seperti ini nanti KAI gimana bikin laporan keuangannya, karena secara aturan, rel kereta itu tanggung jawab pemerintah. Wahyu berkata semua pembangunan itu harusnya dibangun pemerintah, kenapa di Jakarta ini mau diswastakan.[sumber]

Sengketa Lahan Pertamina dengan Pemerintah Kota Palembang

16 Maret 2017 - Wahyu meminta kepada kuasa hukum agar semua pertimbangan-pertimbangan di fotokopi dan diberikan kepada seluruh anggota Komisi 6. Wahyu mengatakan bahwa jika bisa penjelasan yang ada dibuat secara beruntut, rapi, dan komprehensif. Wahyu menilai DPRD Palembang tidak menjelaskan bagaimana proses hibahnya dan berikut bukti-buktinya. Selain itu, Wahyu juga mengatakan ada 118 yang diurusi oleh Komisi 6, dan sekitar 80% mengalami kerugian.   [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KPPU

21 November 2016 - Wahyu mengapresiasi KPPU tentang alokasi anggaran mencapai 84 persen dan menurutnya lebih baik lagi jika bisa mencapai 90 persen pada akhir tahun. [sumber]

Penyertaan Modal Negara di Hutama Karya

21 Juni 2016 - Wahyu bertanya apakah Komisi 6 pernah menerima Instruksi Presiden (Inpres) atau izin dari PT Hutama Karya. Wahyu kembali bertanya tentang pengelolaan jalan tol apa sudah ada izinnya. Wahyu mengatakan, jangan sampai seperti Pelindo 2. Pengalihan aset di atas Rp.1 Miliar harus mendapat persetujuan DPR, bukan persetujuan menteri. Menurutnya, kita harus terlebih dahulu membaca agar kesalahan ini tidak menjadi jauh. Ia yakin bahwa Komisi 6 tidak akan mengambil tindakan ilegal. Menurutnya, lebih baik mengkaji dan mempelajari terlebih dahulu.  [sumber]

Anggaran Kementerian Perdagangan

15 Juni 2016 - Terkait arahan Menkeu dan Bappenas, Wahyu meminta pembahasan anggaran harus lebih sederhana dan jelas sehingga tidak ada program yang abu-abu. Wahyu juga meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) langsung saja menulis kebutuhannya agar jelas, misalnya beli jaring atau beli alat pancing. Wahyu mengingatkan Kemendag agar pembahasan anggarannya lebih sederhana dan sesuai harapan Pemerintah.  [sumber]

Anggaran Kementerian Perindustrian

9 Juni 2016 - Wahyu menyatakan bahwa dia tidak sependapat dengan banyaknya penghematan yang dilakukan. Seharusnya sedikit-sedikit saja melakukan penghematan. Wahyu Sanjaya mengutarakan bahwa hal ini berbeda ketika pada rapat anggota DPR-RI dan Badan Anggaran (Banggar). Fungsi dari anggaran DPR-RI sudah selesai sehingga pembahasan hanya tentang program karena tidak jelas program apa saja yang anggarannya dikurangi.  [sumber]

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7 Juni 2016 - Wahyu berpendapat, bahwa istilah yang benar bukan DPR meminta, tetapi memerintahkan Pemerintah agar anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak dipotong.  [sumber]

Pinjaman dari China Development Bank

22 Februari 2016 - Wahyu menyampaikan kepada Deputi Kementerian BUMN bahwa pada rapat sebelumnya Komisi 6 telah meminta data perjanjian pinjaman dari CDB. Wahyu mengusulkan rapat dilaksanakan tertutup bila perjanjian tersebut bersifat rahasia. Namun, bila rapat tidak dilanjutkan, menurutnya akan mubazir.

Wahyu merasa khawatir akan ada kesalahan yang timbul bila rapat tertutup dalam membahas perjanjian pinjaman CDB. Wahyu meyakini bahwa semua pertanyaan Komisi 6 sudah ada di kontrak.  [sumber]

Penyidikan Kasus Pelindo II

21 Oktober 2015 - Wahyu meminta rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II dilakukan secara tertutup untuk sementara agar tidak mengganggu penyidikan.  [sumber]

Kajian Kebijakan Penambahan Pesawat Garuda Indonesia

29 September 2015 - Wahyu mempertanyakan kurva keuntungan Garuda Indonesia yang bentuknya menyerupai orang yang sedang jantungan, naik turun terus. Wahyu ingin mengetahui seberapa kompetitif Garuda Indonesia terhadap harga yang ditawarkan kepada konsumennya. Wahyu menyarankan agar Garuda bisa mengikuti Singapore Airline untuk masa pakai dari pesawat yang dimiliki.  [sumber]

Usulan Penyertaan Modal Negara untuk PT.Barata Indonesia (Persero) dan PT.Industri Kereta Api (Persero)

Pada 26 Agustus 2015 - Wahyu minta ke Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero) (Dirut Barataroadmap Barata kedepannya. Wahyu juga minta penjelasan konteks menurunnya nilai aset Barata dari tahun ke tahun.

Wahyu minta klarifikasi ke Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) (Dirut INKA) yang mana prioritas kebutuhan INKA, Penyertaan Modal Negara (PMN) atau kebijakan Pemerintah yang mendukung industri. Wahyu saran ke Dirut INKA untuk standarisasi produk INKA agar memiliki keunggulan komparatif dan mengurangi volatilitas laba-rugi perusahaan. Untuk efisiensi, Wahyu dorong Dirut INKA untuk mencari alternatif pengembangan workshop yang lebih murah.  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

Pada 19 Agustus 2015 - Wahyu menilai ironis bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan anggaran yang relatif tidak memadai yaitu sebesar Rp.1,11 triliun mendapat opini Wajar-Tanpa-Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara pada 35 kementerian dan lembaga negara lainnya, Pemerintah mendapat opini Wajar-Dengan-Pengecualian (WDP) dari BPK.

Wahyu menyoroti ketidak setaraan dalam program pembangunan pasar-pasar. Menurut Wahyu saat ini tidak ada parameter yang jelas, sehingga ada alokasi yang berbeda-beda. Wahyu saran ke Menteri Perdagangan (Mendag) untuk mendalami dan memperbaiki ketidak setaraan ini.

Wahyu minta perhatian khusus kepada Mendag mengenai harga karet yang turun drastis ke Rp.6.000, terutama di Dapilnya. Menurut Wahyu patokan harga karet sekarang ini adalah Malaysia dimana total produksinya sedikit sekali. Wahyu menambahkan bahwa tahun depan Thailand akan produksi karet juga dan khawatir akan membuat harga karet makin merosot lagi.  [sumber]   

Penyebab Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok

29-30 Juni 2015 - Terkait dengan rencana bisnis tahun ini, Wahyu minta klarifikasi ke Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) dua hal :

  1. Berapa besaran biaya yang diperlukan Pelindo II untuk tahun 2015?
  2. Apa alasan Pelindo II masih memberikan hak pengelolaan ke Hutchison?

Wahyu menyarankan agar dibentuk panitia kerja (Panja) terkait kerjasama Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Hutchison.  [sumber]

Target Lifting Minyak Mentah

22 Juni 2015 - Menurut Wahyu seharusnya ada efisiensi dimana peralatan kerja bisa dipakai setiap tahun dan tidak harus berganti-ganti yang baru. Wahyu minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) apa bentuk langkah nyata untuk efisiensi cost recovery. Wahyu juga menyoroti peningkatan dari subsidi listrik. Menurut Wahyu seharusnya yang terjadi adalah penurunan dari subsidi listrik bukan peningkatan.  [sumber]

Penerimaan Negara Bukan Pajak - APBN 2015

17 Juni 2015 - Wahyu menyoroti target PNBP dari Kementerian Perhubungan. Menurut Wahyu ada inkonsistensi antara target PNBP dan masalah-masalah teknis kemacetan di jalan tol.  [sumber]

Asumsi Penerimaan Negara - RAPBN 2016

16 Juni 2015 - Menurut Wahyu kesimpulan dari semua pemaparan Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Sekjen BUMN) adalah target dividen BUMN di 2016 minta diturunkan.  [sumber]

Kinerja Pupuk Indonesia

Pada 15 April 2015 - sehubungan dengan produksi pabrik pupuk yang didominasi oleh gas, Wahyu menanyakan berapa jumlah gas yang dibutukan untuk memproduksi pupuk. Menurut Wahyu PIHC sebentar lagi akan bangkrut. Wahyu mengatakan bahwa beberapa pabrik pupuk di Indonesia mengalami penutupan karena suplai gas masih dalam tahap negosiasi. Wahyu berpendapat bahwa pabrik pupuk sangat manja karena selalu bergantung dengan pasokan gas, harusnya pabrik pupuk tidak boleh mengalami ketergantungan pasokan gas untuk produksinya. Oleh karena itu, Wahyu menanyakan cara agar pabrik pupuk bisa mengatasi ketergantungan tersebut. Wahyu juga menekankan agar PIHC tidak membangun pabrik secara sembarangan kalau sumber gasnya belum jelas.

Sehubungan dengan subsidi pupuk, Wahyu menanyakan dampak yang akan dialami oleh PIHC bila subsidi pupuk dicabut oleh pemerintah dan kemampuan PIHC menghadapi pupuk impor bila pupuk subsidi tidak ada.  [sumber]

Kemungkinan Sinergi antara Pertamina dan PGN

15 April 2015 - Terkait open access, Wahyu minta klarifikasi ke Pertamina apakah ada sinergi dengan PGN.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PGN dan Pertamina

7 April 2015 - Kepada PGN dan Pertamina Wahyu mengingatkan bahwa SPBG saat ini tidak beroperasi secara maksimal.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Yogyakarta
Tanggal Lahir
22/08/1973
Alamat Rumah
Jalan Demang Lebar Daun No. 4273, RT 035/RW 010, Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Sumatera Selatan II
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional