Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Sumatera Selatan II
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Yogyakarta
Tanggal Lahir
22/08/1973
Alamat Rumah
Jalan Demang Lebar Daun No. 4273, RT 035/RW 010, Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Sumatera Selatan II
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi

Sikap Terhadap RUU

RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Ekonomi Kreatif RI dan Rektor President University

Wahyu menanyakan definisi dari kewirausahaan. Wahyu juga menanyakan soal bisnis keluarga yang masuk dalam kewirausahaan.


RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus DPR RI Rapat Kerja dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI

Wahyu mengusulkan untuk mengundang Badan Ekonomi Kreatif.


Masukan terkait Inkubasi Wirausaha Muda dan Pewirausaha Berbasis Online — Panitia Khusus RUU Kewirausahaan Nasioanl RDPU dengan Bukalapak dan JNE

Wahyu menanyakan menurut JNE wirausaha definisinya seperti apa. Semenjak bisnis online mulai ramai berapa besar kenaikan omset JNE. Wirausaha katanya harus menciptakan produk dan usaha bari berarti oranng jual bakso bukan wirausaha. Selanjutnya, Wahyu mengatakan pelayanan kargo Bandara berapa nilainya jika skalanya 1-10 (10 paling bagus).

Kemudian, ia menanyakan bagaimana kita antisipasi produk itu original atau bukan. Pada saat kita memasarkan produk manusia cenderung cara yang murah. Terakhir, Wahyu juga menanyakan menurut Bukalapak definisi wirausaha apa. Berapa jumlah total transaksi di Bukalapak dalam 1 tahun. Produk apa yang dominan apakah tekstil, elektronik, makanan.


Laporan Panja RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2017, Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun 2018 - Raker Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan

Wahyu menyampaikan pandangan dari Fraksi Demokrat, yakni Fraksi Demokrat meminta pemerintah memperhatikan kinerja hasil opini BPK, Fraksi Demokrat meminta pemerintah kerja keras agar terwujudkan janji nawacita dan Fraksi Demokrat meminta pemerintah terus kendalikan inflasi. Fraksi Demokrat mencermati harga ICP, Fraksi Demokrat menyoroti menurunnya realisasi investasi yang terendah dalam 3 tahun terakhir dan Fraksi Demokrat menilai belanja pemerintah pusat masih untuk belanja pegawai, subsidi dan bunga utang. Fraksi Demokrat memandang perlu untuk pengurangan defisit negara dan Fraksi Demokrat menyatakan dapat menerima dan menyetujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2017 untuk ditetapkan menjadi UU.


Tanggapan

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Perdagangan RI dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ta. 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perdagangan RI serta KPPU

Wahyu mengatakan dirinya mendorong penambahan anggaran KPPU untuk meningkatkan kinerja. Wahyu mengharapkan agar anggaran yang diajukan dapat digunakan untuk hal yang semestinya dan bukan diperuntukkan untuk mengejar popularitas saja.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan

Wahyu bertanya kepada Menteri Keuangan, mengapa pemotongan anggaran diberlakukan kepada Kementerian yang anggarannya sudah kecil. Wahyu mengusulkan agar anggaran K/L yang sudah kecil tidak dipotong lagi.


Agenda RKA 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (diwakili oleh Menteri Perindustrian)

Wahyu menyampaikan pertanyaannya yaitu mengapa pemotongan anggaran diberlakukan ke tempat yang anggarannya memang sudah kecil. Wahyu juga menyampaikan sarannya agar anggaran yang sudah rendah, tidak perlu dipotong lagi.


Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT. Bukit Asam Tbk., PT. Timah Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Wahyu menanyakan besar subsidi BBM Pertamina pada 2016 dan 2017, LPG 3 kg serta status LPG yang diperjualbelikan atau didistribusikan serta masalah yang dihadapi BBM jaman sekarang. Selain itu, Wahyu juga menanyakan mekanisme filterisasi sebelum ke pihak masyarakat. Untuk PT. ANTAM, Wahyu menanyakan sumber pendanaan yang tidak signifikan padahal berasal dari PNM. Wahyu menanyakan status LPG yang langka padahal jumlah subsidi meningkat dan meminta untuk dijelaskan kepada media.Wahyu juga menanyakan perbedaan pemasaran dan penjualan serta pihak yang berhak menerima barang bersubsidi itu. Subsidi itu untuk orang tidak mampu, kalau diberikan kepada pangkalan, namanya jual beli. Wahyu mengatakan, Pertamina tidak rugi karena BBM satu harga namun salah mendistribusikan barang dan yang bertanggung jawab atas pendistribusian adalah Pertamina. Wahyu menilai Pertamina susah dengan BBM 1 harga dan meminta tambahan.


Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Perhutani dan Perum BULOG

Wahyu mengatakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan beberapa bulan lalu. Selain itu, Wahyu juga menanyakan pola terbentuknya utang PTPN III dan menurutnya apabila tidak dapat diatasi, dapat ditutup. Untuk PT RNI dan Perhutani, Wahyu mengatakan mengenai usaha yang berada di bidang yang tidak dipahami. Menurutnya, dalam bidang yang dikuasai, laporan masih tidak baik apalagi bidang yang tidak dikuasai.


Kondisi Perusahaan, Penugasan dan Target Dividen — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Industri

Wahyu melihat bahwa terdapat penyimpangan dalam perbankan, menurutnya 60% pun sudah layak. Contoh Mandiri lebih besar dari BRI, tetapi kenapa BRI hanya 57% apa bedanya 3%.


RKA 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perdagangan dan Kepala BSN

Wahyu mengatakan bahwa Menteri Perdagangan meminta masukan terkait daerah mana yang benar-benar perlu, dan jangan sampai dana ini ke DPR yang jadinya malah memperumit.


Hasil Pansel — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Wahyu mengatakan bahwa penjelasan Pansel sudah cukup, Komisi 6 DPR-RI selanjutnya melaksanakan rapat internal dan memutuskan menerima atau menolak. Secara prinsip, Wahyu menegaskan bahwa ia menolak.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota KPPU Atas Nama Yudi Hidayat, Abdul Hamid, dan Afif Hasbullah

Wahyu mengatakan bahwa calon anggota atas nama Hamid terlalu jauh menyatakan mengenai program perekonomian yang efisien. Ia menanyakan kepada calon anggota atas nama Hamid tentang sudah selesai atau belumnya membaca UU No. 5 Tahun 1999. Ia mengatakan bahwa Komisi 6 hanya mengamandemen UU tentang KPPU. Ia menanyakan kepada calon anggota atas nama Yudi mengenai sudah selesai atau belumnya membaca UU No. 5 Tahun 1999. Ia juga menanyakan kepada calon anggota atas nama Yudi untuk memilih mana yang lebih baik antara dipilih di internal KPPU dan dipilih di internal rutin Komisi 6. Ia menyampaikan bahwa seluruh kandidat menyatakan ada kedisharmonisan dalam Komisioner KPPU. Ia menanyakan yang lebih baik antara pemilihan di internal KPPU atau dilaksanakan dalam pemilihan internal saat voting di Komisi 6. Ia meminta jawaban tertulis untuk menjadi bahan pertimbangan.


Kebijakan Harga dan Distribusi BBM dan LPG — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Wahyu mengatakan bagaimana mekanisme penunjukan dan penetapan agen LPG 3 kg, Wahyu meminta data agen LPG 3 kg di dapil Sumatera Selatan 2.


Utang BUMN dan Laporan Penyelenggaraan Mudik Lebaran – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Sesmen BUMN, Deputi BUMN, dan Dirjen Transportasi

Wahyu mengatakan bahwa mengenai penjaminan harus diketahui oleh DPR. Ada kemungkinan pembahasan di Komisi 11 yang dimana kita diberikan PMN terhadap perluasan jalan tol.


Ekonomi Makro Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Gubernur Bank Indonesia

Wahyu mengatakan bahwa Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Tentang APBN 2018, perubahan APBN apabila terjadi perkembangan indikator makro yang tidak sesuai dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. Wahyu juga mengatakan bahwa APBN-Perubahan bukan keinginan pemerintah atau DPR-RI, tetapi amanat undang-undang.


Postur RAPBN Tahun 2019 - Raker Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

Wahyu berpendapat bahwa belum perlu dilakukan perubahan APBN 2019, dan teman-teman di Panja sudah kerja keras dan Wahyu dengar Raker ini hanya mengambil keputusan saja, jadi lebih baik hal ini dikembalikan ke Panja lagi dan jika telah selesai baru dimasukkan ke Raker lagi.


RKA K/L 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN (Diwakili oleh Menperin)

Wahyu mengatakan terkait masalah PT. Inalum, dirinya melihat dividen yang diberikan proporsinya tidak seimbang padahal Bukit Asam memberikan kontribusi paling besar sedangkan PT. Inalum tidak memberikan kontribusi. Seharusnya PT. Inalum tidak menghapus dividen dan dapat menjadi kepala untuk 4 perusahaan yang bergabung di dalamnya. Terkait usulan HK untuk PMN sebesar Rp 7 Triliun, Wahyu melihat perubahan yang signifikan dan tidak dapat memahami perubahan yang cepat ini dan dasar pertimbangannya. Selain itu ruas jalan tol yang dilakukan oleh HK sangat mahal dan berdampak pada pembangunan ruas jalan tol lainnya. Wahyu mengatakan bahw dirinya bisa buktikan sebenarnya pembangunan jalan tol ini bisa lebih cepat bila ditangani dengan serius dan ia melihat tidak ada penanganan serius dari HK. Bila ingin diberikan, hanya Rp 500 Miliar saja dan kalau tidak mau, tidak perlu diberikan.


Penetapan Postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2019 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Wahyu mengatakan bagaimana rencana penggunaan cadangan belanja untuk  bencana alam yang sebesar Rp14,4 triliun, Indonesia sepertinya tidak mengalami kesulitan dalam menangani bencana.  


Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Non Migas dan Pendapatan Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koordinator Panitia Kerja (Panja) Pemerintah

Wahyu menanyakan apakah peningkatan PNBP SDA non migas meningkat 5% sesuai pertumbuhan ekonomi. Jika tidak, Wahyu meminta untuk disamakan.


Crude Palm Oil (CPO) dan Kebijakan Biodiesel 20% (B20) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI dan PT. Pertamina (Persero)

Wahyu mengatakan BPDPKS adalah bagian dari pemerintah dan wajib hadir dalam pembahasan B20. Menurutnya, harus dikirim surat kembali dan bila tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan paksa.


Dividen BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Keuangan Kementerian BUMN

Wahyu bertanya berapa dividen untuk negara dan jika diminta naik, berapa kesanggupannya.


Penetapan Postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2019 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Lanjutan dengan Menteri Keuangan

Wahyu mengatakan apa perbedaan antara DPPN dan LPDP. Dana LPDP tahun 2017 sebesar Rp23,7 T dan hal ini dibentuk atas Keputusan Menteri bukan keputusan UU. Wahyu meminta penjelasan terkait dana pendidikan sebesar Rp20 T.


Pengesahan Anggaran DAK Fisik, Reguler, Afirmasi, Penugasan, dan DID — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Wahyu mengatakan dan memohon terkait DAK untuk datanya dibagikan agar dapat di lihat alokasi masing-masing kabupaten/kota apakah perlu penguatan sebelum ke transfer daerah. Wahyu menanyakan dan menjelaskan bahwa di dapilnya, bagaimana ceritanya Ogan ilir yang wilayah dan jumlah penduduk lebih sedikit tetapi dapat Rp 148 Miliar, sedangkan Muara Enim Rp 120 Miliar. Wahyu juga mengatakan Kabupaten Lahat dana pendidikan besar sekali, Kab Lahat terkenal kota pendidikan, justru jalan di sana sangat parah, maka Wahyu memohon untuk dipertimbangkan alokasi anggaran pendidikan dipindahkan ke jalan.


Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)

Wahyu menanyakan penjamin utang BUMN. Ia juga menanyakan aset BUMN karena anggota selalu ditanya rakyat mengenai negara yang selalu berutang. Ia berharap ada pembenahan secara struktural dan tidak dibahas saat ini namun ada sesi khususnya untuk mengetahui solusi agar BUMN tidak berutang terus. Ia menanyakan mengenai Taspen yang merupakan tabungan untuk pensiun tapi mendapat utang yang banyak. Ia juga menanyakan kemana arah pendapatan Taspen selama ini. Ia mengatakan bahwa pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan LRT, percepatan proyek strategis nasional dan infrastruktur ketenagalistrikan dijamin pemerintah sesuai UU APBN 2019 Pasal 35. Penjaminan tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR lagi. Ia menanyakan waktu pelunasan utang sebanyak itu atau cara lain untuk membayar utang tersebut tanpa harus berutang lagi. Ia mengatakan jika dikonversi, utang PLN Rp4 Triliun baru akan selesai 100 tahun lebih. Ia mengingatkan agar utang tersebut tidak sampai seperti utang di PTPN 3. Ia mengatakan jalan tol Pemalang-Batang tidak mempunyai pintu keluar di Batang.


Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Tim Perumus Transfer Daerah dengan Pemerintah

Wahyu meminta kejelasan terkait alasan mitra tidak mau memberikan dokumen. Menurut Wahyu, teroris dianggap teroris karena melanggar undang-undang.


Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Panja dengan Pemerintah

Wahyu bertanya apakah penerimaan dari cukai rokok di 2019 mengalami kenaikan atau tidak, saat ini seluruh tempat tidak user friendly terhadap perokok, perlu diperhatikan antara perokok dan tidak perokok. Wahyu mengatakan bahwa di dapil Sumatera Selatan 3 banyak PMA yang sahamnya 90% dimiliki asing dan 10% dimiliki orang Indonesia, ketika rugi yang WNA akan dengan mudah meninggalkan Indonesia, sementara WNI harus bertanggung jawab terhadap kewajiban pajak sebanyak 100%. PMA harus diperhatikan dan dipertimbangkan jika suatu saat WNI ditinggalkan oleh WNA yang memiliki saham 90%.


Anggaran Program dan Program Prioritas 2020 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

Wahyu berharap BKPM untuk merespon pengawasan UU adalah bagian yang tidak lepas dari hak DPR.


Ketersediaan Pasokan Komoditas Pangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Industri dan Farmasi Kementerian BUMN RI, Perum BULOG, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Wahyu menanyakan alasan Perum BULOG tidak membeli beras dari petani serta perhitungan BULOG tentang beras pakan ternak. Pada akhirnya, Wahyu berharap Direktur Utama dapat memperbaiki Perum BULOG. Wahyu meminta agar seluruh pihak menggunakan satu data saja. Bagi Wahyu, BULOG belum konsisten dengan pernyataannya untuk berpihak pada petani karena masih membeli beras dari supplier.


Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Gubernur Bank Indonesia (BI)

Wahyu mengatakan Fraksi Partai Demokrat memahami kondisi Indonesia saat ini sedang berada pada posisi kesulitan ekonomi dimana Pemerintah harus peka dan harus bisa mengatasi permasalahan ekonomi baik di tingkat global maupun domestik. Ia menyampaikan Fraksi Partai Demokrat mendukung setiap upaya Pemerintah yang dilakukan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, yang sudah baik dilanjutkan dan yang belum baik diperbaiki. Fraksi Partai Demokrat menyetujui agar RUU tentang APBN TA 2020 untuk dibahas di tingkat lebih lanjut dan disahkan menjadi UU.


Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR-RI Rapat dengan Panja Pemerintah

Wahyu meminta Panja pemerintah menyampaikan kepada Menteri PUPR untuk berhenti membuat proyek yang tidak ada gunanya dan tidak berdampak pada penurunan angka pengangguran, tetapi justru memperbanyak pengangguran. Wahyu meminta penjelasan dari Dirjen Bea Cukai, mengapa growth cukai hanya 8%. Wahyu menyampaikan bahwa di Palembang PBB naik 300% dan ini kewenangan dari walikota. Wahyu berpendapat jika Pemerintah pusat menaikkan PBB 500% maka tidak akan miskin. Wahyu mengatakan dalam rokok yang Wahyu konsumsi ada pita cukai dari Kemenkeu, apakah hal ini ada hubungannya dengan produksi tembakau. Wahyu meminta penjelasan terkait vape yang mahal punya cukai dan yang murah tidak punya cukai.


Subsidi Energi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas dan Kementerian/Lembaga, Deviden BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Defisit serta Pembayaran - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Panja Pemerintah

Wahyu menanyakan jumlah penduduk yang mendapat subsidi dan waktu penyelesaian distribusi tertutup.


Rapat Lanjutan Pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum - Komisi 2 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu

Wahyu menanyakan tindak lanjut terkait organ KPU (komisioner, staff dll) yang terlibat tindak pidana korupsi.


Pilkada Serentak 2020 dan Isu Aktual Lainnya - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP)

Wahyu mengatakan ada kab/kota dengan jumlah penduduk hanya 100 ribu, dan kalau dihitung per-kepalanya dengan total anggarannya hampir 4x lipat, hal ini patut diduga bahwa KPU dan Bawaslu dimanfaatkan oleh petahana untuk mencari suara melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).


Substansi dan Tujuan Omnibus Law Perpajakan - Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)

Wahyu mengatakan banyak pelaku usaha yang mengadu bahwa penerimaan pajak tinggi dan ditagih 2X padahal objek pajaknya hanya satu, di kantor pusat ditagih dan di daerah juga, Wahyu meminta konfirmasi terkait aduan para pelaku usaha.


Pembahasan Peraturan KPU, Bawaslu dan Isu Aktual Lainnya - RDP Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Dukcapil, Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

Wahyu menyoroti Bawaslu untuk perlu diawasi bersama. Wahyu mempertanyakan apakah masih diperlukan adanya Bawaslu.


Aset Negara - Rapat Kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet

Wahyu mengatakan karena pemindah tanganan ini kalau dilihat dari KBBI bukan hanya jual-beli tetapi pengelolaan dapat dimasukan dalam kategori pemindah tanganan. Wahyu ingin mengetahui bagaimana mekanisme penentuan tarif. Wahyu juga menanyakan apakah Setneg yang menentukan atau Kemenkeu.


Pembahasan PKPU, Perbawaslu dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Komisi 2 RDP dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipi (Dukcapil) Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri dan Dirjen Politik dan pemerintahan (Polpum) Kemendagri

Wahyu menyoroti Bawaslu untuk perlu di awasi bersama. apakah masih diperlukan adanya Bawaslu ?


Rancangan Peraturan KPU – Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan Ketua KPU, Bawaslu dan Kemendagri

Tentang pembentukan BPK harus dari awal agar tidak memakan waktu yang lama.Ada di dalam keluarga adik kakak, adiknya KPU, kakaknya Bawaslu, yang berakhir adanya pesta kembang api. Di dalam Pasal 3 terkait pembentukan BPK, pendidikan minimal SMA dan Bupati juga SMA, sementara di daerah Sulawesi Selatan susah mencari lulusan SMA.Wahyu mempertanyakan peraturan mengenai sanksi, ada salah satu kabupaten di dapilnya, dengan kematian masal 438.000 orang dalam jangka 6 bulan, sebuah hal yang sangat disayangkan mengapa tidak ada sanksinya. Terkait PKPU no.3 tahun 2017 di Pasal 4 berbeda, Wahyu bertanya yang dipakai apakah yang berjilid atau yang tidak berjilid. Selain itu Wahyu juga bertanya apa maksud (dasar) dari pembuatan Pasal 32 poin c, dalam hal verifikasi terdapat dukungan ganda, dukungan ini tidak memenuhi syarat. Sementara
itu pertanyaan untuk Departemen Dalam Negeri, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari Suket menjadi e-KTP, kenapa sangat lama.


Kesiapan Mudik Lebaran – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN; Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Sruvei, dan Konsultasi Kementerian BUMN

Wahyu mempertanyakan kapan tepatnya Garuda melakukan kerjasama secara operasional dengan Sriwijaya Air? Karena menurut Wahyu lonjakan harga tiket terjadi pada saat Garuda Indonesia melakukan kerjasama dengan Sriwijaya Air. Wahyu juga mempertanyakan tentang pelayanan Pertamina dapat dikatakan lebih baik atau tidak. Menurut Wahyu, wajar jika Garuda Air dikatakan kartel karena kalau dengan Lion Group, Namanya adalah monopoli.


Perkembangan dan Pelepasan Aset sejak 2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Deputi Jasa Keuangan BUMN dan PT. Telekomunikasi Indonesia

Wahyu menuturkan, untuk Telkomsel dirinya mengatakan pendapatan menurun memang biasa namun yang menjadi masalah adalah pendapatan dan laba turun namun utang tetap naik. Wahyu menuturkan kalau hal ini terus berlanjut, maka Telkom dapat mengalami kebangkrutan. Wahyu menanyakan cara berkampanye anggota DPR tanpa adanya Telkom. Wahyu mengatakan, prediksi eksistensi Telkomsel bila utang terus meningkat sementara pendapatan menurun. Wahyu menanyakan, ekspetasi hasil dan perspektif yang jelas bila perusahaan ini akan dijual


Latar Belakang

Wahyu Sanjaya lahir di Yogyakarta, 22 Agustus 1973. Wahyu terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Demokrat (PD) mewakili Dapil Sumatera Selatan II setelah memperoleh 92.665 suara.

Pendidikan

S1, Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang (1997)

Perjalanan Politik

Wahyu sebelum terpilih sebagai anggota DPR 2014-2019 dan sebelum aktif di Partai Demokrat, pernah bergabung di Partai Golkar sebagai Ketua Biro Koperasi dan Wiraswasta DPD Golkar Sumatera Selatan.

Pada masa kerja 2014-2019 Wahyu duduk di Komisi VI yang membidangi BUMN, perindustrian, koperasi dan perdagangan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Wahyu membacakan pandangan mini Fraksi Demokrat terhadap RUU RAPBN 2017. Sebelumnya, Wahyu menyampaikan bahwa pemotongan anggaran jangan sampai mengganggu sektor pertahanan dan keamanan, pendapatan APBN Rp1750,2 Triliun yang turun target sebesar 2,7% dari APBNP 2016, sedangkan defisit anggaran sebesar 2,41% dari PDB yang berarti meningkat 2,35% dari APBNP 2016.

Setelah itu, Wahyu menyampaikan poin dari pandangan mini Fraksi Demokrat yaitu, Fraksi Demokrat melihat angka asumsi makro realistis, Fraksi Demokrat mengapresiasi kenaikan lifting minyak walaupun ICP masih di bawah US$60/barel, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah untuk memperhatikan pengelolaan hutang. Fraksi Demokrat meminta Pemerintah memperhatikan kualitas belanja produktif, Fraksi Demokrat meminta agar penegakkan hukum dapat dilakukan sebaik mungkin, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah mendorong investasi industri padat karya agar dapat berkembang lebih baik, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah untuk mengikuti amanat UU dalam pengelolaan dana daerah dan desa dengan memperhatikan keadilan dan pemerataan, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah lebih bijak dalam memberikan anggaran untuk infrastruktur, dan Fraksi Demokrat dengan mengucapkan Bismillah menyatakan dapat menerima dan menyetujui RUU RAPBN 2017 untuk menjadi UU. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Pansus RUU Kewirausahaan

1 Februari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Kadin, Lembaga Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UKM, Wahyu menanyakan kepada mitra terkait apa terjemahan dari wirausaha. Selain itu Wahyu merespon usulan Kadin perihal perubahan judul akan disampaikan kepada anggota DPR lainnya. Kemudian Ia menanyakan apa konsep dasar wirausaha itu sendiri. [sumber]

RUU Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization

31 Mei 2017 - Wahyu menanyakan ke Menteri Perdagangan apakah akan ada pengurangan waktu pada kepabeanan dalam kegiatan impor dan ekspor, dan penjelasannya bagaimana. [sumber]

Tanggapan

Transfer Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Pembicaraan TK.I/Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2019

18 Oktober 2018 - Pada Raker Banggar dengan Pemerintah, Wahyu mengusulkan agar diberi waktu untuk mempelajari anggaran dengan baik sebelum menetapkannya dalam UU. Wahyu meminta turunan perhitungan pada kabupaten/kota secara aktual. Wahju juga memberikan saran untuk menunda rapat agar bisa mempelajari dan perhitungan untuk aktualisasi di setiap daerah. Wahyu mengatakan saat kita mau transparansi kenapa pemerintah tidak mau. Wahyu berpendapat, kalau di UU membahas dengan mereka,tetapi menetapkan sendiri. Kalau kita ajak pemerintah menetapkan itu adalah kebaikan hati. Wahyu mengatakan semenjak awal kami sudah terbuka, saking terbukanya peluru bisa masuk. Sekarang DPR disuruh memutuskan yang kita tidak tahu. Wahyu mempertanyakan bagaimana bisa memutuskan sesuatu yang tidak terbuka. Wahyu juga meminta jaminan kalau formula itu betul. Persoalan anggaran, Wahyu meminta untuk dibuka kalaupun tidak di fotocopy bisa ditampilkan saja. [sumber]

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019

18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemeirntah, Wahyu juga mengatakan masalah terkait peningkatan kualitas ASN, bahwa pemerintah membuka CPNS, di daerah para honorer ribut karena mereka tidak mendapatkan kesempatan pertama untuk menjadi PNS. Wahyu berpendapat, dari rapat Komisi 2 tidak ada alokasi untuk penerimaan CPNS sehingga Wahyu bertanya alokasi ini tentang CPNS ini dapat darimana. Wahyu juga mempertanyakan tentang parameter menetapkan anggaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional(DPPN). Wahyu berpendapat terkait pesta demokrasi, Kemenkominfo, RRI, dan TVRI melakukan sosialisasi Pemilu sehingga menimbulkan pertanyaan tentang darimana aturannya karena menurut Wahyu, sudah memberikan budget untuk KPU dan Bawaslu untuk sosialisasi Pemilu. Wahyu juga mempertanyakan perihal pelunasan hutang subsidi pupuk. Menurut Wahyu, subsidi Bunga KUR Rp12T. KUR tetap dikenakan bunga 7% berarti total kenaikan bunga 17% ini luar biasa. Subsidi kebesaran atau bank terlalu banyak ambil untung. [sumber]

Evaluasi Restrukturasi BUMN

30 Mei 2018– Rapat Komisi 6 dengan KemenBUMN. Wahyu Sanjaya dari Sumatera Selatan 2. Untuk PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Wahyu mempertanyakan data yang tidak sesuai dan meminta dokumen yang diberikan ke anggota DPR dibaca oleh mitra. Wahyu tidak ingin dokumen berisi data copy paste. Dan Wahyu mengingatkan jika deviden 2017 turun dibandingkan 2016 itu berdagang bukan untung tapi rugi. [sumber]

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Wahyu menanyakan terkait harga semen di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, apakah semen di negara kita termasuk mahal atau murah, karena Wahyu mendengar bahwa semen di kita termasuk yang termahal di dunia, makanya banyak perusahaan asing yang masuk. Wahyu melihat dan mencermati kasus PT Semen Padang dan sangat berterima kasih karena PT Semen Baturaja tidak jadi disatukan dengan PT Semen Indonesia dan Ia meminta jangan ada wacana untuk menggabungkan kedua perusahaan tersebut, karena PT Semen Baturaja merupakan identitas mereka sebagai orang Sumatra. Wahyu menentang keras wacana penggabungan perusahaan semen tersebut. [sumber]

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga, Wahyu meminta daftar direksi yang sudah mendapat PMN dari perusahaan-perusahaan BUMN. Wahyu melihat rasio likuiditas cukup baik tapi PT Adhi Karya tidak memberikan paparan rasio likuiditas. Wahyu mempertanyakan kebenaran likuiditas karana menurutnya sangat bertolak belakang sebelumnya. Ia kemudian meminta diberi penjelasan rasio likuiditas untuk Waskita. Wahyu mengatakan kalau tidak salah tahun ini ada 5-6 anak usaha yang dilepas ke pasar penjelasannya pasti untuk menambah modal usaha. Wahyu menanyakan cara lain selain melepas anak usaha. Wahyu menceritakan baru saja menerima jawaban atas pertanyaan yang disampaikan beberapa bulan lalu kemudian mengucapkan terima kasih meskipun jawaban tersebut tidak nyambung dengan pertanyaannya. Wahyu mempertanyakan bagaimana standar pelayanan minimal jalan tol. Kemudian Ia mengajukan pertanyaan berapa jumlah hutang Jasamarga. Wahyu mengatakan akibat perbaikan jalan yang dilakukan Jasa Marga macet bertambah parah kemudian, terkait pengalihan 15% saham transmarga Jateng oleh PT Jasamarga. [sumber]

PermenLHK No. 39/2017

26 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan BUMN dan Perum Perhutani, Wahyu berharap agar pesantren dan penjara mengalami perubahan akibat adanya pembagian lahan. Menurut Wahyu, Perhutani sedang dalam keadaan miskin karena masalah gaji saja berutang. [sumber]

Pembiayaan LMAN, Defisit, Utang, Non Utang, dan RAPBN 2018

25 September 2017 - Dalam Rapat Kerja Panitia Kera (Panja) Banggar dengan Kementrian Keuangan, Wahyu menanyakan terkait kewajiban penjaminan jalan tol Sumatera. [sumber]

Deviden dan PMN APBN TA 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi KemenBUMN dan Pegadaian, Wahyu menanyakan kepada Deputi bahwa dirinya melihat ada penyimpangan dalam perbankan. Jadi, sebenarnya 60 persen pun sudah layak dan mencontohkan bahwa Bank Mandiri lebih besar dari BRI. Wahyu mempertanyakan mengapa BRI hanya 57 persen dan apa bedanya 3 persen. [sumber]

RKA K/L 2018 Kemendag dan KPPU

4 September 2017 - Dalam Raker (Rapat Kerja) Komisi 6 DPR-RI dengan Mendag (Menteri Perdagangan) RI dan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Ketua KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Wahyu mengatakan dirinya mendorong penambahan anggaran KPPU untuk meningkatkan kinerja. Wahyu mengharapkan agar anggaran yang diajukan dapat digunakan untuk hal yang semestinya dan bukan diperuntukkan untuk mengejar popularitas saja. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Wahyu menanyakan kepada KemenBUMN mengenai proyek pengerjaan jalan Tol di Sumatera Selatan khususnya tol Palembang-Indralaya dan Palembang-Kayuagung yang seperti tumpang tindih. Wahyu juga menekankan agar pembangunan LRT jangan sampai terlalu membebankan keuangan negara. Pembangunan LRT harus selektif pada daerah-daerah yang nantinya atau sudah begitu serius mengalami kemacetan. [sumber]

Dana PMN Tahun 2017 untuk LRT

19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Wahyu mengatakan, pada saat pengusulan dana PMN, PT Adhi Karya berjanji akan menyelesaikan LRT Cibubur-Cawang dan Bekasi-Cawang. Wahyu berkata belum melihat dokumen kalau PT Adhi Karya tidak sanggup untuk meneruskan LRT. Wahyu menanyakan sejarahnya itu seperti apa tiba-tiba jadi kontraktor. Wahyu berpendapat kasus ini mirip seperti Pelindo. Wahyu menanyakan kenapa tidak dengan skema awal saja dan kalau Adhi Karya kurang kenapa tidak meminta dana lagi. Wahyu mengatakan kita jadi bingung, semuanya berubah di tengah jalan. Wahyu mengatakan, pada pengusulan PMN pertama kali, yang dilakukan Adhi Karya adalah penjabaran lebar dan berjanji akan menyelesaikan jalur LRT Cibubur-Cawang, Bekasi-Cawang dan Cawang-Dukuh atas. Wahyu berkata jika KAI mnyatakan bahwa Adhi Karya adalah kontraktor LRT, bukan operator. Wahyu menayakan kenapa tiba-tiba Adhi Karya jadi kontraktor karna kalau cuma jadi kontraktor tidak perlu PMN. Wahyu mengatakan kalau memang yang kurang dana adalah Adhi Karya, ya Adhi Karya saja yang minta uang. Wahyu menanyakan jika dari awal perhitungan tidak tepat, kenapa adhi karya tidak minta PMN empat kali. Yang kita bahas hari ini di tahun 2017 itu seperti setback ke 2015. Wahyu berkata kalau seperti ini nanti KAI gimana bikin laporan keuangannya, karena secara aturan, rel kereta itu tanggung jawab pemerintah. Wahyu berkata semua pembangunan itu harusnya dibangun pemerintah, kenapa di Jakarta ini mau diswastakan.[sumber]

Sengketa Lahan Pertamina dengan Pemerintah Kota Palembang

16 Maret 2017 - Wahyu meminta kepada kuasa hukum agar semua pertimbangan-pertimbangan di fotokopi dan diberikan kepada seluruh anggota Komisi 6. Wahyu mengatakan bahwa jika bisa penjelasan yang ada dibuat secara beruntut, rapi, dan komprehensif. Wahyu menilai DPRD Palembang tidak menjelaskan bagaimana proses hibahnya dan berikut bukti-buktinya. Selain itu, Wahyu juga mengatakan ada 118 yang diurusi oleh Komisi 6, dan sekitar 80% mengalami kerugian. [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KPPU

21 November 2016 - Wahyu mengapresiasi KPPU tentang alokasi anggaran mencapai 84 persen dan menurutnya lebih baik lagi jika bisa mencapai 90 persen pada akhir tahun. [sumber]

Penyertaan Modal Negara di Hutama Karya

21 Juni 2016 - Wahyu bertanya apakah Komisi 6 pernah menerima Instruksi Presiden (Inpres) atau izin dari PT Hutama Karya. Wahyu kembali bertanya tentang pengelolaan jalan tol apa sudah ada izinnya. Wahyu mengatakan, jangan sampai seperti Pelindo 2. Pengalihan aset di atas Rp.1 Miliar harus mendapat persetujuan DPR, bukan persetujuan menteri. Menurutnya, kita harus terlebih dahulu membaca agar kesalahan ini tidak menjadi jauh. Ia yakin bahwa Komisi 6 tidak akan mengambil tindakan ilegal. Menurutnya, lebih baik mengkaji dan mempelajari terlebih dahulu. [sumber]

Anggaran Kementerian Perdagangan

15 Juni 2016 - Terkait arahan Menkeu dan Bappenas, Wahyu meminta pembahasan anggaran harus lebih sederhana dan jelas sehingga tidak ada program yang abu-abu. Wahyu juga meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) langsung saja menulis kebutuhannya agar jelas, misalnya beli jaring atau beli alat pancing. Wahyu mengingatkan Kemendag agar pembahasan anggarannya lebih sederhana dan sesuai harapan Pemerintah. [sumber]

Anggaran Kementerian Perindustrian

9 Juni 2016 - Wahyu menyatakan bahwa dia tidak sependapat dengan banyaknya penghematan yang dilakukan. Seharusnya sedikit-sedikit saja melakukan penghematan. Wahyu Sanjaya mengutarakan bahwa hal ini berbeda ketika pada rapat anggota DPR-RI dan Badan Anggaran (Banggar). Fungsi dari anggaran DPR-RI sudah selesai sehingga pembahasan hanya tentang program karena tidak jelas program apa saja yang anggarannya dikurangi. [sumber]

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7 Juni 2016 - Wahyu berpendapat, bahwa istilah yang benar bukan DPR meminta, tetapi memerintahkan Pemerintah agar anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak dipotong. [sumber]

Pinjaman dari China Development Bank

22 Februari 2016 - Wahyu menyampaikan kepada Deputi Kementerian BUMN bahwa pada rapat sebelumnya Komisi 6 telah meminta data perjanjian pinjaman dari CDB. Wahyu mengusulkan rapat dilaksanakan tertutup bila perjanjian tersebut bersifat rahasia. Namun, bila rapat tidak dilanjutkan, menurutnya akan mubazir.

Wahyu merasa khawatir akan ada kesalahan yang timbul bila rapat tertutup dalam membahas perjanjian pinjaman CDB. Wahyu meyakini bahwa semua pertanyaan Komisi 6 sudah ada di kontrak. [sumber]

Penyidikan Kasus Pelindo II

21 Oktober 2015 - Wahyu meminta rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II dilakukan secara tertutup untuk sementara agar tidak mengganggu penyidikan. [sumber]

Kajian Kebijakan Penambahan Pesawat Garuda Indonesia

29 September 2015 - Wahyu mempertanyakan kurva keuntungan Garuda Indonesia yang bentuknya menyerupai orang yang sedang jantungan, naik turun terus. Wahyu ingin mengetahui seberapa kompetitif Garuda Indonesia terhadap harga yang ditawarkan kepada konsumennya. Wahyu menyarankan agar Garuda bisa mengikuti Singapore Airline untuk masa pakai dari pesawat yang dimiliki. [sumber]

Usulan Penyertaan Modal Negara untuk PT.Barata Indonesia (Persero) dan PT.Industri Kereta Api (Persero)

Pada 26 Agustus 2015 - Wahyu minta ke Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero) (Dirut Barata) roadmap Barata kedepannya. Wahyu juga minta penjelasan konteks menurunnya nilai aset Barata dari tahun ke tahun.

Wahyu minta klarifikasi ke Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) (Dirut INKA) yang mana prioritas kebutuhan INKA, Penyertaan Modal Negara (PMN) atau kebijakan Pemerintah yang mendukung industri. Wahyu saran ke Dirut INKA untuk standarisasi produk INKA agar memiliki keunggulan komparatif dan mengurangi volatilitas laba-rugi perusahaan. Untuk efisiensi, Wahyu dorong Dirut INKA untuk mencari alternatif pengembangan workshop yang lebih murah. [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

Pada 19 Agustus 2015 - Wahyu menilai ironis bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan anggaran yang relatif tidak memadai yaitu sebesar Rp.1,11 triliun mendapat opini Wajar-Tanpa-Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara pada 35 kementerian dan lembaga negara lainnya, Pemerintah mendapat opini Wajar-Dengan-Pengecualian (WDP) dari BPK.

Wahyu menyoroti ketidak setaraan dalam program pembangunan pasar-pasar. Menurut Wahyu saat ini tidak ada parameter yang jelas, sehingga ada alokasi yang berbeda-beda. Wahyu saran ke Menteri Perdagangan (Mendag) untuk mendalami dan memperbaiki ketidak setaraan ini.

Wahyu minta perhatian khusus kepada Mendag mengenai harga karet yang turun drastis ke Rp.6.000, terutama di Dapilnya. Menurut Wahyu patokan harga karet sekarang ini adalah Malaysia dimana total produksinya sedikit sekali. Wahyu menambahkan bahwa tahun depan Thailand akan produksi karet juga dan khawatir akan membuat harga karet makin merosot lagi. [sumber]

Penyebab Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok

29-30 Juni 2015 - Terkait dengan rencana bisnis tahun ini, Wahyu minta klarifikasi ke Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) dua hal :

  1. Berapa besaran biaya yang diperlukan Pelindo II untuk tahun 2015?
  2. Apa alasan Pelindo II masih memberikan hak pengelolaan ke Hutchison?

Wahyu menyarankan agar dibentuk panitia kerja (Panja) terkait kerjasama Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Hutchison. [sumber]

Target Lifting Minyak Mentah

22 Juni 2015 - Menurut Wahyu seharusnya ada efisiensi dimana peralatan kerja bisa dipakai setiap tahun dan tidak harus berganti-ganti yang baru. Wahyu minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) apa bentuk langkah nyata untuk efisiensi cost recovery. Wahyu juga menyoroti peningkatan dari subsidi listrik. Menurut Wahyu seharusnya yang terjadi adalah penurunan dari subsidi listrik bukan peningkatan. [sumber]

Penerimaan Negara Bukan Pajak - APBN 2015

17 Juni 2015 - Wahyu menyoroti target PNBP dari Kementerian Perhubungan. Menurut Wahyu ada inkonsistensi antara target PNBP dan masalah-masalah teknis kemacetan di jalan tol. [sumber]

Asumsi Penerimaan Negara - RAPBN 2016

16 Juni 2015 - Menurut Wahyu kesimpulan dari semua pemaparan Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Sekjen BUMN) adalah target dividen BUMN di 2016 minta diturunkan. [sumber]

Kinerja Pupuk Indonesia

Pada 15 April 2015 - sehubungan dengan produksi pabrik pupuk yang didominasi oleh gas, Wahyu menanyakan berapa jumlah gas yang dibutukan untuk memproduksi pupuk. Menurut Wahyu PIHC sebentar lagi akan bangkrut. Wahyu mengatakan bahwa beberapa pabrik pupuk di Indonesia mengalami penutupan karena suplai gas masih dalam tahap negosiasi. Wahyu berpendapat bahwa pabrik pupuk sangat manja karena selalu bergantung dengan pasokan gas, harusnya pabrik pupuk tidak boleh mengalami ketergantungan pasokan gas untuk produksinya. Oleh karena itu, Wahyu menanyakan cara agar pabrik pupuk bisa mengatasi ketergantungan tersebut. Wahyu juga menekankan agar PIHC tidak membangun pabrik secara sembarangan kalau sumber gasnya belum jelas.

Sehubungan dengan subsidi pupuk, Wahyu menanyakan dampak yang akan dialami oleh PIHC bila subsidi pupuk dicabut oleh pemerintah dan kemampuan PIHC menghadapi pupuk impor bila pupuk subsidi tidak ada. [sumber]

Kemungkinan Sinergi antara Pertamina dan PGN

15 April 2015 - Terkait open access, Wahyu minta klarifikasi ke Pertamina apakah ada sinergi dengan PGN. [sumber]

Evaluasi Kinerja PGN dan Pertamina

7 April 2015 - Kepada PGN dan Pertamina Wahyu mengingatkan bahwa SPBG saat ini tidak beroperasi secara maksimal. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Yogyakarta
Tanggal Lahir
22/08/1973
Alamat Rumah
Jalan Demang Lebar Daun No. 4273, RT 035/RW 010, Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Sumatera Selatan II
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi