Demokrat - Sumatera Selatan II

Komisi VI - Perdagangan, Koperasi, UMKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi

Sikap Terhadap RUU

Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan tentang Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2018 dan RKP TA 2018, Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016, dan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Arsitek — Rapat Paripurna DPR RI

Wahyu menyampaikan laporan F-Demokrat terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016. F-Demokrat meminta kepada pemerintah untuk melakukan keseimbangan belanja negara dalam rangka pengendalian defisit dan mengawasi temuan-temuan lainnya dalam LKPP 2016. F-Demokrat meminta pemerintah untuk melakukan program-program pembangunan daerah dengan baik sesuai amanat UU sehingga tidak ada kesenjangan antara desa dan kota. F-Demokrat meminta agar pemerintah tetap melakukan program-program pengentasan kemiskinan yang pro rakyat. F-Demokrat menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016 disahkan menjadi UU.

RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Ekonomi Kreatif RI dan Rektor President University

Wahyu menanyakan definisi dari kewirausahaan. Wahyu juga menanyakan soal bisnis keluarga yang masuk dalam kewirausahaan.

RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus DPR RI Rapat Kerja dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI

Wahyu mengusulkan untuk mengundang Badan Ekonomi Kreatif.

Masukan terkait Inkubasi Wirausaha Muda dan Pewirausaha Berbasis Online — Panitia Khusus RUU Kewirausahaan Nasioanl RDPU dengan Bukalapak dan JNE

Wahyu menanyakan menurut JNE wirausaha definisinya seperti apa. Semenjak bisnis online mulai ramai berapa besar kenaikan omset JNE. Wirausaha katanya harus menciptakan produk dan usaha bari berarti oranng jual bakso bukan wirausaha. Selanjutnya, Wahyu mengatakan pelayanan kargo Bandara berapa nilainya jika skalanya 1-10 (10 paling bagus).

Kemudian, ia menanyakan bagaimana kita antisipasi produk itu original atau bukan. Pada saat kita memasarkan produk manusia cenderung cara yang murah. Terakhir, Wahyu juga menanyakan menurut Bukalapak definisi wirausaha apa. Berapa jumlah total transaksi di Bukalapak dalam 1 tahun. Produk apa yang dominan apakah tekstil, elektronik, makanan.

Laporan Panja RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2017, Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun 2018 - Raker Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan

Wahyu menyampaikan pandangan dari Fraksi Demokrat, yakni Fraksi Demokrat meminta pemerintah memperhatikan kinerja hasil opini BPK, Fraksi Demokrat meminta pemerintah kerja keras agar terwujudkan janji nawacita dan Fraksi Demokrat meminta pemerintah terus kendalikan inflasi. Fraksi Demokrat mencermati harga ICP, Fraksi Demokrat menyoroti menurunnya realisasi investasi yang terendah dalam 3 tahun terakhir dan Fraksi Demokrat menilai belanja pemerintah pusat masih untuk belanja pegawai, subsidi dan bunga utang. Fraksi Demokrat memandang perlu untuk pengurangan defisit negara dan Fraksi Demokrat menyatakan dapat menerima dan menyetujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2017 untuk ditetapkan menjadi UU.

Tanggapan

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Wahyu ingin mengingatkan mitra kerja kita. Pertama, merubah mata anggaran tanpa persetujuan mitra kerja komisi itu dosanya besar, ada sanksi pidananya. Dalam hal ini ia lihat di sini ada Sekjen KPU. Sebagai profesional, bertugas melakukan pengawalan terhadap mata anggaran yang ada di lingkungan Bapak. Seingat ia, evaluasi di panitia ad hoc tidak ada mata anggaran. Ia menanyakan bagaimana cara bapak melaksanakan evaluasi itu se indonesia. Terakhir, ia mengatakan memahami penyelenggara Pemilu ini paling patuh dan taat itu cuman 1 pasal, berjenjang. Masalahnya, kalau perhitungan berjenjang itu tidak masalah, tapi kalau setoran berjenjang itu yang jadi masalah.

Indikasi Pelanggaran Undang-Undang tentang Pelayaran di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Wahyu mengatakan bahwa masalah Pelindo II sudah menjadi isu nasional dan sebaiknya diselesaikan dalam tingkat Panja maupun Pansus. Menurutnya, yang diungkapkan Menteri BUMN tidak konkret, karena sebelumnya mengatakan secara prinsip yang dilakukan Pelindo II tidak masalah, tetapi berikutnya ada masalah.

Pengawasan Penggantian Direksi – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN, dan Deputi Keuangan dan Direktur Teknis PT Angkasa Pura 1

Wahyu menyampaikan bahwa dirinya sebelumnya meragukan mantan Dirut AP1, lalu adanya pergantian oleh Dirut saat ini. Wahyu mempertanyakan proses assessment oleh
BUMN, karena jangan sampai ini menjadi uji coba. Wahyu mengatakan bahwa AP1 dan AP2 ini adalah ointu gerbang Indonesia, sehingga jangan dijadikan uji coba. Karena jika ingin uji coba maka lakukan saja di perusahaan yang akan mati, contohnya seperti di PTPN. Wahyu menyampaikan bahwa dirinya butuh diyakinkan
oleh Danang adalah orang yang tepat untuk posisi ini. Wahyu mengatakan jika memang Panja, terkait dengan proses pergantian Direksi memang ini sesuai dengan tupoksi kita.

Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN)

Wahyu mengatakan penambahan anggaran terkesan menjebak beberapa BUMN. Jika tidak ada dana, maka pembangunan tidak berjalan.

Pengantar RAPBN Tahun 2016 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Wahyu mempertanyakan apa saja yang sudah
dilakukan BKPM untuk peningkatan kawasan ekonomi khusus, karena jika tidak dapat menjelasakan maka kami tidak dapat menyetujui untuk penambahan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM RI dan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Wahyu mempertanyakan kewajiban Menkop UKM dalam memberikan keterangan terkait yang dilakukan Kemenkop UKM sebagai upayanya dalam menjalankan fungsi pengawasan Anggota Komisi 6 DPR-RI. Ia juga mempertanyakan Kemenkop UKM melanggar undang-undang atau tidak.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Hutama Karya (Persero), Dirut PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Wahyu mengingatkan bahwa ruas tol Palembang-Indralaya pada saat itu dijanjikan untuk mendapatkan prioritas nomor 1. Ia menanyakan kepada PT. PP proyek yang diusulkan sudah dilakukan studi kelayakan atau belum. Menurutnya, sharing profit and risk di BUMN suatu terobosan yang bagus. Namun, yang menjadi pertanyaannya terkait pengawasannya. Wahyu menekankan jika tidak diberikan PMN, jangan menekan balik dengan right issue. 

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Angkasa Pura II (Persero), dan Dirut PT Jasa Marga

Wahyu mengkritik pengajuan PMN oleh PT. Jasa Marga dan PT. Angkasa Pura II. Ia menilai negara ini sedang diambang krisis dan mengharuskan untuk bersikap seefisien mungkin, karena banyak juga hal-hal yang perlu diperbaiki dari bandara.

Jalan Tol — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN dan Direktur Utama Pembangunan Perumahan

Wahyu bertanya berapa kepemilikan Pembangunan Perumahan di PP Properti, seperti modal awal, dan saham.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian RI Tahun Anggaran 2016 dan Sandingan DIPA Tahun 2015 dengan RKA Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Wahyu mempertanyakan mengenai kegiatan pre-audit yang dilakukan oleh BPKP, karena menurutnya jawaban yang diberikan oleh Kementrian Perindustrian perlu diperbaiki. Menurutnya, penyerapan anggaran ini harus segera diperbaiki, karena persentase penyerapannya sangat sedikit.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Wahyu mengatakan apa yang dilakukan Kemendag untuk melindungi pasar domestik. Wahyu meminta impor gula di-stop sebelum ada kejelasan berapa kebutuhan gula dan produksinya. Wahyu mengusulkan dibentuk Panja Gula, Panja Beras, garam dan daging sapi.

Hutang 42 Triliun ke 3 Bank BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BUMN, dan Direksi Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Wahyu menyampaikan pertanyaannya yaitu apa dasar Cina memberikan pinjaman, dan apa urgensi Bank Mandiri yang tiba-tiba meminjam uang US$1 Miliar.

Kinerja BUMN Konsultan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut Bina Karya, Dirut Indah Karya, Dirut Indra Karya, dan Dirut Virama Karya

Wahyu Sanjaya mengatakan ia melihat juga kinerja yang rendah dari BUMN konsultan. Jadi, ia mengusulkan untuk dimerger saja menjadi paling tidak 2, bukan cuma 1. Ia mengatakan tidak wajar untuk BUMN konsultan mendapatkan laba hanya sebesar 1%. Ia menyampaikan di dalam kompetisi, harus berhenti menyalahkan aturan karena mungkin juga yang kurang adalah pembinaannya.

Penyertaan Modal Negara (PMN) 5 BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PT PPI, PT Wijaya Karya (Wika), PT Pelabuhan Indonesia 3 (Persero)/PT Pelindo 3, PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT SHS, PT Pertani (Persero)

Wahyu Sanjaya mengatakan laporan PMN 2015 belum diterima. Ia juga membahas tidak ada rancangan PMN 2016, namun sekarang kesini untuk meminta PMN. Ia menanyakan alasan BUMN bisa menyatakan bahwa pada 2016 akan menjadi lebih baik. Ia menolak mengenai PMN ini.

Pembahasan Keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Wahyu menegaskan Fraksi Demokrat memahami usulan deviden yang dikeluarkan BUMN.

Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Deviden — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pemerintah

Wahyu menjelaskan ia meningkatkan tentang PP nomor 64 itu membuat masalah jadi rumit tentang pendapatan laut ke udara jangan sampai anggota DPR membuat UU dikacaukan dengan PP tersebut.

Defisit dan Pembiayaan — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pemerintah

Wahyu menjelaskan untuk membahas PMN yang sudah selesai di komisi 6 DPR.

Penentuan Profil, Manajemen, dan Arah Kebijakan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN, Direktur Utama Hotel Indonesia, Direksi Bhanda, dan Direksi Pos Indonesia

Wahyu menjelaskan kami tidak bisa menerima kinerja keuangan seperti ini karena tidak detail, apakah ada permasalahan tentang aset yang dimiliki BGR ini tolong untuk Sarinah serahkan aset yang tetap dan berikan laporan keuangan yang komprehensif.

Pengelolaan Aset — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Pelindo I dan IV, Angkasa Pura, Deputi Bidang Konstruksi

Wahyu Sanjaya mengatakan kemungkinan maksud Pak Heri adalah dokumen. Ia menanyakan dokumen untuk persetujuan penjualan aset. Ia meminta segera meningkatkan koordinasi untuk masalah pencairan PMN dan menanyakan alasan PP lambat turun untuk PMN. Ia meminta diundang juga untuk proses pengawasan PMN di lapangan oleh BUMN ini. Ia menanyakan pihak yang dirugikan dari 6 bandara di AP1 tersebut dan proses kerjasamanya dengan AL dan AD. Ia menanyakan harapan AP1 terkait potensial strategi. Ia mengatakan advertising AP1 sudah kehilangan kendali smapai ucapan selamat terasa sulit di gerbang bandara. Ia meminta untuk bertindak proporsional dan profesional kepada AP1. Ia menanyakan alasan ada bandara yang rugi padahal kapasitasnya sudah mencapai 100% di salah satu bandara AP1. Ia meminta contoh kasus di Bandara Solo dan menanyakan letak kesalahannya. Ia mengatakan bisa dihitung secara matematis akan penumpang dan besaran keuntungan dari tiap Bandara. Ia mengatakan pasti ada kesalahan dalam pengelolaan kalau 97% kapasitas, tapi itu hasilnya rugi.

Pembahasan Pelindo II — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mantan Direksi dan Mantan Pegawai Pelindo II

Wahyu Sanjaya menanyakan apakah para pegawai Pelindo II pernah mengetahui atau menyarankan untuk mengikuti UU 17 Tahun 2008. Selanjutnya, ia menanyakan apakah Bahana melakukan verifikasi melalui Deutch Bank.

Panitia Kerja (Panja) Belanja Negara — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Wahyu Sanjaya mengatakan pengurangan anggaran BKPM sangat bertentangan dengan keinginan peningkatan investasi. Ia dari Komisi 6 dan menanyakan alasan adanya pengurangan dana BKPM.

Pendapatan Pembiayaan dan Defisit Anggaran — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar dengan Badan Usaha Milik Negara

Wahyu meminta dijelaskan lagi anyg update terakhir. Wahyu juga meminta perbaikan semuanya karena belum update.

Realisasi Laporan Keuangan 2014 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri BUMN

Wahyu meminta Kementerian BUMN dalam melakukan koordinasi dengan PT. Taspen agar tidak ada temuan lagi di masa mendatang

Panitia Kerja (Panja) Aset BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut Hotel Indonesia, Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)

Wahyu menanyakan mengenai penilaian aset. Ia meminta HIN dan PPI memberikan LKPP untuk 2 tahun terakhir.

Perpanjangan Kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH) — Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Wahyu membacakan laporan singkat RDP Komisi 6 DPR-RI bahwa Komisaris Utama mengatakan terdapat 10 penawaran dan yang terbaik adalah Hutchison. Namun, Komisaris Utama tidak pernah memegang penawaran perpanjangan kontrak.

Perpanjangan Kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH) — Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Wahyu membacakan laporan singkat RDP Komisi 6 DPR-RI bahwa Komisaris Utama mengatakan terdapat 10 penawaran dan yang terbaik adalah Hutchison. Namun, Komisaris Utama tidak pernah memegang penawaran perpanjangan kontrak.

Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Token — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Dirut PLN

Wahyu meminta PLN memikirkan dulu sebelum menjawab. Ia juga membahas masalah dengan Pelindo 2. Ia menganjurkan pembentukan panja karena mesti diurai satu per satu. Awal masalah ini kecil namun berkembang menjadi besar. Ia menanyakan alasan Pelindo 2 memakai konsultan dari luar negeri. Ia mengatakan ketidakpahaman PLN menunjukkan indikasi bahwa masalah inin kompleks. Ia berharap PLN bisa memahami bila ada yang salah dalam proses lelang dan dapat diulang lagi dengan proses yang benar. Ia berharap PLN semakin baik. Ia mengatakan setiap tahun PLN tidak perlu terus diberikan PMN biar masyarakat tidak terus berpandangan buruk.

Lanjutan Penjelasan Keterangan Konsultan Keuangan — Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Finance Research Institute (FRI), Deutsche Bank Hong Kong, dan Bahana Securities

Wahyu menganggap bahwa ini adalah proses menghambur-hamburkan uang. Ia juga mengatakan bahwa jika membandingkan sesuatu harus apple to apple. Menurutnya, jika ada perbedaan perhitungan dengan BPK-RI, panggil saja pihak dari BPK-RI. Wahyu menyarankan agar Pansus melakukan rapat internal terlebih dahulu.

Penjelasan Keterangan Konsultan Keuangan — Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Finance Research Institute (FRI), Deutsche Bank Hong Kong, dan Bahana Securities

Wahyu meminta data primer dari pihak Deutsche Bank Hong Kong untuk dijelaskan lebih lanjut.

Pelindo II — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan RFI

Wahyu menanyakan bagaimana jika di-skors 10 menit untuk sholat maghrib.

Pembahasan Kasus PT. Pelindo II — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung, Jampidsus, dan Japidum

Wahyu menjelaskan ini bukan karena asap tapi karena flu dihajar rapat Pansus DPR yang padat, BUMN sering berlindung dari legal opinion yang dikeluarkan oleh Jamdatun. Pada tanggal 9 Oktober 2014 IPC membuat surat kepada Kejagung terkait permohonan pendapat hukum.

Pinjaman CDB — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi BUMN, Direktur Utama BNI, Direktur Utama Bank Mandiri, dan Direktur Utama BRI

Wahyu menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 10, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berbunyi bahwa bank dilarang melakukan usaha lainnya selain yang dimaksud dalam pasal 6. Wahyu mengatakan sampai pukul 16.05 WIB ini DPR-RI belum menerima data nama-nama perusahaan yang menerima dana dari China.

Evaluasi Kinerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Energi dan Dirut PT. Pertamina (Persero)

Wahyu mengatakan bahwa peran swasta dengan sinergi BUMN sangat tertutup. Sinergi BUMN dikategorikan monopoli. Tidak ada undang-undang yang menaungi SK Menteri tentang Sinergi BUMN yang menutup peran swasta. Wahyu meminta hal tersebut perlu dikaji kembali. Ia menanyakan kendala Pertamina jika harga crude oil turun, tapi harga jual minyak tidak turun. 

Program Revitalisasi 1000 pasar — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Wahyu mengatakan pemerintah dalam membuat perjanjian internasional yang berdampak luas harus
mendapatkan persetujuan DPR RI. Wahyu meminta data terkait berapa izin impor yang diberikan dan barang yang masuk ke Indonesia.

Asumsi Makro Tentang Penetapan Subsidi di RAPBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PLN, Pertamina, BPS, dan TNP2K

Wahyu mengatakan ia melihat hal yang dilakukan TNP2K sudah bagus. Ia sependapat agar data TNP2K bisa digunakan. Ia mengatakan pihak pemerintah perlu kopi dan rokok dulu biar konsentrasi. Ditanya apa, jawabnya apa.

Kinerja Keuangan dan Operasional melalui PMN di PT Dirgantara Indonesia – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Dirgantara Indonesia

Wahyu meminta penjelasan mengenai beban dan penjualan PT DI ini hampir 10 juta Dollat, sedangkan pendapatan hanya 3 juta Dollar. Wahyu meminta untuk kedepannya agar ada penyegaran dari PT DI, agar kedepannya bisa lebih kompetitif.

Perkembangan Ekonomi Nasional — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Bappenas

Wahyu menjelaskan bagaimana penjelasan PMN 163 di mana kata-kata yang menyatakan APBN-Perubahan berkaitan dengan tax amnesty.

Kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Koja Container Terminal

Wahyu menanyakan apakah pertemuan yang dibacakan adalah inisiasi JICT atau PT Pelindo. Terkait pertemuan pada 7 April 2-16, Wahyu menanyakan kapan JICT menerima pemberitahuan untuk hadir dalam pertemuan. Menurut Wahyu poin adalah perjanjian perpanjangan kerja sama bahwa hal ini sah dan mengikat secara hukum.

Asset Swap Mitratel dengan TBIG (Part 1) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Telkom dan Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Wahyu S menanyakan yang tidak dimiliki Telkom sehingga tidak bisa meningkatkan tenansi. Ia mengatakan jika salah manajemen, jangan dibuang perusahaannya, tetapi ganti managernya. Ia menyampaikan Komisi 6 nanti akan membahas PMN dan ia menanyakan yang tdaik mempunyai anak perusahaan. Ia menyebutkan 3 bulan lalu ada malin kundang di PT Inhalum.

Pengawasan Berjangka Komoditi — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Wahyumembaca undang-undang yang diterjemahkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan lain-lain. Wahyu meminta penjelasan mengenai prestasi yang mensejahterakan rakyat.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Pertamina dan Dirut PGN

Wahyu menanyakan cara PGN menentukan alokasi dan penerima PKBL. Ia mengatakan seperti sengaja disembunyikan PKBL 2013-2014 sehingga dikosongkan dananya.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BUMN Perbankan

Wahyu menanyakan alasan KUR Mandiri tidak sampai 5%. Ia juga menanyakan audit BPK terhadap PKBL Mandiri. Ia meminta penjelasan mengenai penentuan prioritas bank pelat merah dalam menyalurkan PKBL. Ia meminta jawaban tertulis Bank Mandiri atas kunjungannya ke Papua. Ia menyarankan penyelesaian PKBL dengan pembentukan Panja PKBL.

Asumsi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Wahyu menanyakan besaran dividen yang didapatkan dari laba bersih.

Harga dan Ketersediaan Sembako dan Daging di Bulan Ramadhan — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan, Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indoneisa (Persero), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Wahyu mengatakan apa kontribusi Perum Bulog, PT PPI, PT RNI, dan PT Berdikari terhadap stabilitas harga, kemudian apa harapan Mendag terhadap ke-4 BUMN ini.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Wahyu mengatakan bahwa pemotongan anggaran BKPM masih masuk akal.

Penerimaan Pajak Non Migas dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Koordinator Panja Pemerintah

Wahyu berharap pertumbuhan cukai rokok sesuai kenaikan pajak penghasilan.

Pembangunan Smelter — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT ANTAM

Wahyu S menanyakan pengaruh pengajuan PMN jika tidak diajukan. Ia membahas Antam meminta PMN untuk membiayai pembangunan di 3 titik. Ia menanyakan untuk anoda slime yang 2.000 sudah jadi atau belum. Ia menyampaikan UU mengatakan bahwa perusahaan hanya wajib membangun smelter, tetapi tidak wajib membagi. Ia mengatakan apabila tidak ada kesepakatan relokasi dana PMN yang diterima berarti harus tetap sesuai perjanjian. Ia menanyakan alasan rezim membuat pembenaran agar Freeport mengolah anoda slime ke Antam serta keuntungan yang harus Freeport dapatkan bila bekerja sama dengan Antam terkait anoda slime. Ia mengusulkan agar dilakukan relokasi anggaran PMN untuk Antam terlebih dahulu dengan Komisi 6 seperti PLN. Ia mengatakan kerja sama dalam proyek anoda slime tidak sesuai dengan keputusan dari Komisi 6.

RKA K/L 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Wahyu mengatakan jika kita piker, bahwa anggaran yang dimiliki oleh salah satu badan dengan mitra Komisi 6 DPR-RI seperti dinas di Jakarta

Panja Belanja Negara — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koordinator Panja Pemerintah

Wahyu Sanjaya mengatakan bahwa harga pupuk tergantung harga gas karena harga gas di Indonesia lebih mahal.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Wahyu mempertanyakan mengenai adanya pengelolaan aset BUMN oleh pihak ketiga.

Pembahasan Global Bond, Pelabuhan Kalibaru dan Kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) Pelindo 2

Wahyu mengatakan sampai saat ini belum ada kesepakatan negosiasi perpanjangan tapi kontrak terus berjalan. Selanjutnya, ia menanyakan bagaimana proses negosiasi terkait temuan dari BPK. Wahyu menegaskan sedikit bingung dengan terminologi yang membuat perjanjian tersebut tidak sah. Terakhir, Wahyu menanyakan pad saat awal, peruntukan Global Bond itu apakah tidak melanggar.

Pembahasan Regrouping Pabrik Gula Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama PTPN IX, PTPN X, PTPN XI

Wahyu Sanjaya menanyakan PMN yang Komisi 6 DPR RI berikan diperuntukkan untuk pabrik gula yang mana.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Wahyu mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan pemotongan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM 167 Miliar karena terlalu kecil. Ia melihat program Kementerian Koperasi dan UKM tidak berpihak pro rakyat. Menurut Wahyu hal tersebut juga pemborosan uang negara. Outputnya sangat buruk dan tidak bisa diterima.

Hutang, Holding dan Dinamika Anak Perusahaan PTPN - RDP Komisi 6 dengan Dirut PTPN III, Dirut PTPN VII dan Direktur Kementerian BUMN

Wahyu berpendapat tidak rasional ketika tidak dapat membayar gaji karyawan.

Realisasi Anggaran 2016 dan Rencana Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Wahyu mengatakan bahwa dirinya merasa sedih jika mitra kerja Komisi 6 DPR-RI anggarannya sedikit, menurutnya bagaimana mau berkembang jika anggarannyanya saja sedikit. Menurut Wahyu, beban yang ditanggung BKPM sangat besar.

Evaluasi Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Wahyu meminta data lengkap beserta realisasinya dari masing-masing mitra kerja.

Tanggapan terkait Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Jimly Asshiddiqie, Hamdan Zoelva, Totok Yulianto, dan Kantor Hukum Butarbutar Wirawan Ghufroon Sidabukke (BWGS)

Wahyu mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, barang milik negara merupakan barang yang dibeli dari APBN. Oleh karena itu, barang BUMN milik Pemerintah dan berdasarkan Putusan MK, kekayaan BUMN adalah kekayaan negara, tapi pengelolaannya dipisahkan. Hal itu yang membuat tafsir lain bahwa saham bukan kekayaan negara.

PNBP dari SDA Non Migas - Rapat Panja Banggar dengan Kementerian ATR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Koor Panja Pemerintah

Wahyu menanyakan terkait BPS yang mengatakan 10-14% bulan Juli, bulan September naik 5%, mana data yang benar.

Konteks Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut Wahyu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, banyak hal yang disempurnakan di Peraturan Pemerintah Nomor 72, tetapi hampir kata-katanya mirip dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Wahyu menginginkan kajian tentang belanja online karena setiap tahun cukup fantastis, sekitar lebih dari Rp300 Triliun dan sepertinya tidak ada aturan yang mengaturnya. Ia meminta tanggapan dari KPPU mengenai hal tersebut.

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BP Batam

Wahyu menanyakan apakah sudah ada persetujuan dari Kementerian Keuangan. Menurut Wahyu harus diperhatikan karena seringnya terjadi masalah kontrak pinjaman. Wahyu juga meminta kepada BPK Sabang untuk menaati perundang-undangan.

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan Isu-Isu Aktual Lainnya — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Wahyu mengatakan bahwa roadmap yang diminta Anggota Komisi 6 DPR-RI sudah sesuai peraturan. Pengumpulan paling lambat 30 hari setelah penyerahan APBN. Wahyu juga mengatkan BPKS jangan membuang-buang uang untuk hal yang tidak penting.

Realisasi Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Wahyu meminta kajian tentang belanja online karena sepertinya tidak ada aturan dari KPPU.

Efisiensi Penurunan Biaya PT PLN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi KemenBUMN dan Direktur Utama PLN

Wahyu mengapresiasi karena dirinya melihat ada penurunan signifikan penggunaan bahan bakar minyak.

Rapat Asumsi Dasar, Pendapatan, Pembiayaan dan Defisit Negara APBN Tahun Anggaran 2017 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Wahyu Sanjaya mengatakan bahwa kita harus memberi penjelasan teknis, kalau bagian dari pemerintah ini tidak bisa memberi kita penjelasan, maka harus mencari yang bisa memberi kita pnjelasan.

Evaluasi Hasil Kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Rapat Lanjutan

Wahyu menanyakan terkait AP II mempunyai 2 anak usaha dibidang kargo, gapura dan kargo itu apa bedannya. Selanjutnya, Wahyu juga menanyakan siapa pemenang untuk tenant di Kualanamu.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Perum Perhutani

Wahyu berharap agar pesantren dan penjara mengalami perubahan akibat adanya pembagian lahan. Menurut Wahyu, Perhutani sedang dalam keadaan miskin karena masalah gaji saja berhutang.

Asumsi Dasar, Defisit dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perpajakan Nasional, Direktorat Jenderal Pajak dan Dirjen Bea Cukai

Wahyu menanyakan cara menghitung sesuatu yang berbeda-beda karena dalam merumuskan sesuatu, basis data harus sama. Wahyu juga memohon ada keseragaman, jadi rakyat menilai DPR-RI dan Pemerintah bagus. Selanjutnya, Wahyu mengatakan bahwa bagaimana DPR-RI ingin menyetujui anggran, tetapi metode yang dipakai berbeda-beda.

Penyampaian Laporan Panja Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

Wahyu menanyakan apakah hutang yang dibebani BUMN termasuk hutang swasta yang ditanggung pemerintah.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Wahyu berasumsi pertumbuhan 5,1% idealnya minimal sesuai asumsi ekonomi, tetapi malah dibawah itu. Wahyu berharap Menteri Perdagangan melakukan revisi anggaran 2018 agar DPR-RI bisa memperjuangkan.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Wahyu menanyakan terkait BUMN karena Menteri Keuangan tidak ingin bertanggung jawab dengan hutang swasta. Wahyu juga mengatakan bahwa jika boleh ditambahkan ditindak lanjuti dan mengunsultasikan pada Banggar.

Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan dan Para Direktur Utama BUMN Bidang Pangan

Wahyu menanyakan kenapa segala sesuatu yang diusahakan oleh BUMN selalu rugi, sementara kalau swasta itu untung.

Pembicaraan Tingkat 1 Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Wahyu menyebutkan pada panja pusat disampaikan penyelesaian anggaran tidak ditempatkan pada K/L, ia mempertanyakan Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi sama sekali dalam dana pendidikan. Ia mengatakan penyesuaian anggaran pendidikan tidak disebutkan diletakkan pada LPDP sebagai dana abadi. Ia mengatakan tidak ada yang menyebutkan bahwa dana sebagai dana abadi karena dana abadi dan cadangan itu adalah berbeda. Ia menanyakan dana abadi LPDP atau dana ini dicadangkan.

Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Para Direktur Utama BUMN Transportasi

Wahyu menanyakan untuk KAI, pembebasan lahan di Sumsel bagaimana. Ia mendengar KAI menggunakan aparat hukum untuk menakut-nakuti warga.

Rencana Pemberlakuan E-Toll — Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN serta Dirut PT Jasa Marga

Wahyu mengatakan bahwa banyak penumpukan kendaraan di tol, tapi PT Jasa Marga terlihat seperti menutup mata dengan masalah tersebut. Wahyu menanyakan seluruh ruas tol tanahnya dimiliki oleh PT Jasa Marga atau milik negara, karena menurut undang-undang jika ada penjualan aset lebih dari Rp100 Miliar, maka harus meminta persetujuan DPR-RI terlebih dahulu.

Pembahasan APBN Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala KPPU

Wahyu mengatakan dengan adanya pemotongan anggaran sebesar Rp26 Miliar tidak bisa menyelamatkan defisit Negara. Pemotongan anggaran itu memang akan selalu terjadi, sehingga KPPU harus menyiapkan program yang lebih baik lagi.

Bantuan Hukum yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Wahyu ingin kajian tentang belanja online karena setiap tahun cukup fantastis sekitar Rp300 Triliun lebih dan sepertinya tidak ada aturan sama sekali, melihat hal tersebut Wahyu bertanya bagaimana tanggapan dari KPPU.

Kinerja Keuangan dan Kinerja Operasional, serta Progres Program 35.000 MW — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) dan Direktur Utama (Dirut) PT. PLN (Persero)

Wahyu mengatakan dana subsidi cenderung menurun dan apabila bunganya naik maka dalam waktu 5 tahun laba PLN akan minus.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Perdagangan RI dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ta. 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perdagangan RI serta KPPU

Wahyu mengatakan dirinya mendorong penambahan anggaran KPPU untuk meningkatkan kinerja. Wahyu mengharapkan agar anggaran yang diajukan dapat digunakan untuk hal yang semestinya dan bukan diperuntukkan untuk mengejar popularitas saja.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan

Wahyu bertanya kepada Menteri Keuangan, mengapa pemotongan anggaran diberlakukan kepada Kementerian yang anggarannya sudah kecil. Wahyu mengusulkan agar anggaran K/L yang sudah kecil tidak dipotong lagi.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT. Bukit Asam Tbk., PT. Timah Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Wahyu menanyakan besar subsidi BBM Pertamina pada 2016 dan 2017, LPG 3 kg serta status LPG yang diperjualbelikan atau didistribusikan serta masalah yang dihadapi BBM jaman sekarang. Selain itu, Wahyu juga menanyakan mekanisme filterisasi sebelum ke pihak masyarakat. Untuk PT. ANTAM, Wahyu menanyakan sumber pendanaan yang tidak signifikan padahal berasal dari PNM. Wahyu menanyakan status LPG yang langka padahal jumlah subsidi meningkat dan meminta untuk dijelaskan kepada media.Wahyu juga menanyakan perbedaan pemasaran dan penjualan serta pihak yang berhak menerima barang bersubsidi itu. Subsidi itu untuk orang tidak mampu, kalau diberikan kepada pangkalan, namanya jual beli. Wahyu mengatakan, Pertamina tidak rugi karena BBM satu harga namun salah mendistribusikan barang dan yang bertanggung jawab atas pendistribusian adalah Pertamina. Wahyu menilai Pertamina susah dengan BBM 1 harga dan meminta tambahan.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Perhutani dan Perum BULOG

Wahyu mengatakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan beberapa bulan lalu. Selain itu, Wahyu juga menanyakan pola terbentuknya utang PTPN III dan menurutnya apabila tidak dapat diatasi, dapat ditutup. Untuk PT RNI dan Perhutani, Wahyu mengatakan mengenai usaha yang berada di bidang yang tidak dipahami. Menurutnya, dalam bidang yang dikuasai, laporan masih tidak baik apalagi bidang yang tidak dikuasai.

Kondisi Perusahaan, Penugasan dan Target Dividen — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Industri

Wahyu melihat bahwa terdapat penyimpangan dalam perbankan, menurutnya 60% pun sudah layak. Contoh Mandiri lebih besar dari BRI, tetapi kenapa BRI hanya 57% apa bedanya 3%.

RKA 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perdagangan dan Kepala BSN

Wahyu mengatakan bahwa Menteri Perdagangan meminta masukan terkait daerah mana yang benar-benar perlu, dan jangan sampai dana ini ke DPR yang jadinya malah memperumit.

Hasil Pansel — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Wahyu mengatakan bahwa penjelasan Pansel sudah cukup, Komisi 6 DPR-RI selanjutnya melaksanakan rapat internal dan memutuskan menerima atau menolak. Secara prinsip, Wahyu menegaskan bahwa ia menolak.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota KPPU Atas Nama Yudi Hidayat, Abdul Hamid, dan Afif Hasbullah

Wahyu mengatakan bahwa calon anggota atas nama Hamid terlalu jauh menyatakan mengenai program perekonomian yang efisien. Ia menanyakan kepada calon anggota atas nama Hamid tentang sudah selesai atau belumnya membaca UU No. 5 Tahun 1999. Ia mengatakan bahwa Komisi 6 hanya mengamandemen UU tentang KPPU. Ia menanyakan kepada calon anggota atas nama Yudi mengenai sudah selesai atau belumnya membaca UU No. 5 Tahun 1999. Ia juga menanyakan kepada calon anggota atas nama Yudi untuk memilih mana yang lebih baik antara dipilih di internal KPPU dan dipilih di internal rutin Komisi 6. Ia menyampaikan bahwa seluruh kandidat menyatakan ada kedisharmonisan dalam Komisioner KPPU. Ia menanyakan yang lebih baik antara pemilihan di internal KPPU atau dilaksanakan dalam pemilihan internal saat voting di Komisi 6. Ia meminta jawaban tertulis untuk menjadi bahan pertimbangan.

Kebijakan Harga dan Distribusi BBM dan LPG — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Wahyu mengatakan bagaimana mekanisme penunjukan dan penetapan agen LPG 3 kg, Wahyu meminta data agen LPG 3 kg di dapil Sumatera Selatan 2.

Utang BUMN dan Laporan Penyelenggaraan Mudik Lebaran – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Sesmen BUMN, Deputi BUMN, dan Dirjen Transportasi

Wahyu mengatakan bahwa mengenai penjaminan harus diketahui oleh DPR. Ada kemungkinan pembahasan di Komisi 11 yang dimana kita diberikan PMN terhadap perluasan jalan tol.

Ekonomi Makro Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Gubernur Bank Indonesia

Wahyu mengatakan bahwa Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Tentang APBN 2018, perubahan APBN apabila terjadi perkembangan indikator makro yang tidak sesuai dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. Wahyu juga mengatakan bahwa APBN-Perubahan bukan keinginan pemerintah atau DPR-RI, tetapi amanat undang-undang.

Postur RAPBN Tahun 2019 - Raker Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

Wahyu berpendapat bahwa belum perlu dilakukan perubahan APBN 2019, dan teman-teman di Panja sudah kerja keras dan Wahyu dengar Raker ini hanya mengambil keputusan saja, jadi lebih baik hal ini dikembalikan ke Panja lagi dan jika telah selesai baru dimasukkan ke Raker lagi.

RKA K/L 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN (Diwakili oleh Menperin)

Wahyu mengatakan terkait masalah PT. Inalum, dirinya melihat dividen yang diberikan proporsinya tidak seimbang padahal Bukit Asam memberikan kontribusi paling besar sedangkan PT. Inalum tidak memberikan kontribusi. Seharusnya PT. Inalum tidak menghapus dividen dan dapat menjadi kepala untuk 4 perusahaan yang bergabung di dalamnya. Terkait usulan HK untuk PMN sebesar Rp 7 Triliun, Wahyu melihat perubahan yang signifikan dan tidak dapat memahami perubahan yang cepat ini dan dasar pertimbangannya. Selain itu ruas jalan tol yang dilakukan oleh HK sangat mahal dan berdampak pada pembangunan ruas jalan tol lainnya. Wahyu mengatakan bahw dirinya bisa buktikan sebenarnya pembangunan jalan tol ini bisa lebih cepat bila ditangani dengan serius dan ia melihat tidak ada penanganan serius dari HK. Bila ingin diberikan, hanya Rp 500 Miliar saja dan kalau tidak mau, tidak perlu diberikan.

Penetapan Postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2019 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Wahyu mengatakan bagaimana rencana penggunaan cadangan belanja untuk  bencana alam yang sebesar Rp14,4 triliun, Indonesia sepertinya tidak mengalami kesulitan dalam menangani bencana.  

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Non Migas dan Pendapatan Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koordinator Panitia Kerja (Panja) Pemerintah

Wahyu menanyakan apakah peningkatan PNBP SDA non migas meningkat 5% sesuai pertumbuhan ekonomi. Jika tidak, Wahyu meminta untuk disamakan.

Crude Palm Oil (CPO) dan Kebijakan Biodiesel 20% (B20) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI dan PT. Pertamina (Persero)

Wahyu mengatakan BPDPKS adalah bagian dari pemerintah dan wajib hadir dalam pembahasan B20. Menurutnya, harus dikirim surat kembali dan bila tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan paksa.

Dividen BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Keuangan Kementerian BUMN

Wahyu bertanya berapa dividen untuk negara dan jika diminta naik, berapa kesanggupannya.

Penetapan Postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2019 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Lanjutan dengan Menteri Keuangan

Wahyu mengatakan apa perbedaan antara DPPN dan LPDP. Dana LPDP tahun 2017 sebesar Rp23,7 T dan hal ini dibentuk atas Keputusan Menteri bukan keputusan UU. Wahyu meminta penjelasan terkait dana pendidikan sebesar Rp20 T.

Pengesahan Anggaran DAK Fisik, Reguler, Afirmasi, Penugasan, dan DID — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Wahyu mengatakan dan memohon terkait DAK untuk datanya dibagikan agar dapat di lihat alokasi masing-masing kabupaten/kota apakah perlu penguatan sebelum ke transfer daerah. Wahyu menanyakan dan menjelaskan bahwa di dapilnya, bagaimana ceritanya Ogan ilir yang wilayah dan jumlah penduduk lebih sedikit tetapi dapat Rp 148 Miliar, sedangkan Muara Enim Rp 120 Miliar. Wahyu juga mengatakan Kabupaten Lahat dana pendidikan besar sekali, Kab Lahat terkenal kota pendidikan, justru jalan di sana sangat parah, maka Wahyu memohon untuk dipertimbangkan alokasi anggaran pendidikan dipindahkan ke jalan.

Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)

Wahyu menanyakan penjamin utang BUMN. Ia juga menanyakan aset BUMN karena anggota selalu ditanya rakyat mengenai negara yang selalu berutang. Ia berharap ada pembenahan secara struktural dan tidak dibahas saat ini namun ada sesi khususnya untuk mengetahui solusi agar BUMN tidak berutang terus. Ia menanyakan mengenai Taspen yang merupakan tabungan untuk pensiun tapi mendapat utang yang banyak. Ia juga menanyakan kemana arah pendapatan Taspen selama ini. Ia mengatakan bahwa pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan LRT, percepatan proyek strategis nasional dan infrastruktur ketenagalistrikan dijamin pemerintah sesuai UU APBN 2019 Pasal 35. Penjaminan tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR lagi. Ia menanyakan waktu pelunasan utang sebanyak itu atau cara lain untuk membayar utang tersebut tanpa harus berutang lagi. Ia mengatakan jika dikonversi, utang PLN Rp4 Triliun baru akan selesai 100 tahun lebih. Ia mengingatkan agar utang tersebut tidak sampai seperti utang di PTPN 3. Ia mengatakan jalan tol Pemalang-Batang tidak mempunyai pintu keluar di Batang.

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Tim Perumus Transfer Daerah dengan Pemerintah

Wahyu meminta kejelasan terkait alasan mitra tidak mau memberikan dokumen. Menurut Wahyu, teroris dianggap teroris karena melanggar undang-undang.

Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Panja dengan Pemerintah

Wahyu bertanya apakah penerimaan dari cukai rokok di 2019 mengalami kenaikan atau tidak, saat ini seluruh tempat tidak user friendly terhadap perokok, perlu diperhatikan antara perokok dan tidak perokok. Wahyu mengatakan bahwa di dapil Sumatera Selatan 3 banyak PMA yang sahamnya 90% dimiliki asing dan 10% dimiliki orang Indonesia, ketika rugi yang WNA akan dengan mudah meninggalkan Indonesia, sementara WNI harus bertanggung jawab terhadap kewajiban pajak sebanyak 100%. PMA harus diperhatikan dan dipertimbangkan jika suatu saat WNI ditinggalkan oleh WNA yang memiliki saham 90%.

Anggaran Program dan Program Prioritas 2020 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

Wahyu berharap BKPM untuk merespon pengawasan UU adalah bagian yang tidak lepas dari hak DPR.

Ketersediaan Pasokan Komoditas Pangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Industri dan Farmasi Kementerian BUMN RI, Perum BULOG, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Wahyu menanyakan alasan Perum BULOG tidak membeli beras dari petani serta perhitungan BULOG tentang beras pakan ternak. Pada akhirnya, Wahyu berharap Direktur Utama dapat memperbaiki Perum BULOG. Wahyu meminta agar seluruh pihak menggunakan satu data saja. Bagi Wahyu, BULOG belum konsisten dengan pernyataannya untuk berpihak pada petani karena masih membeli beras dari supplier.

Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Gubernur Bank Indonesia (BI)

Wahyu mengatakan Fraksi Partai Demokrat memahami kondisi Indonesia saat ini sedang berada pada posisi kesulitan ekonomi dimana Pemerintah harus peka dan harus bisa mengatasi permasalahan ekonomi baik di tingkat global maupun domestik. Ia menyampaikan Fraksi Partai Demokrat mendukung setiap upaya Pemerintah yang dilakukan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, yang sudah baik dilanjutkan dan yang belum baik diperbaiki. Fraksi Partai Demokrat menyetujui agar RUU tentang APBN TA 2020 untuk dibahas di tingkat lebih lanjut dan disahkan menjadi UU.

Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR-RI Rapat dengan Panja Pemerintah

Wahyu meminta Panja pemerintah menyampaikan kepada Menteri PUPR untuk berhenti membuat proyek yang tidak ada gunanya dan tidak berdampak pada penurunan angka pengangguran, tetapi justru memperbanyak pengangguran. Wahyu meminta penjelasan dari Dirjen Bea Cukai, mengapa growth cukai hanya 8%. Wahyu menyampaikan bahwa di Palembang PBB naik 300% dan ini kewenangan dari walikota. Wahyu berpendapat jika Pemerintah pusat menaikkan PBB 500% maka tidak akan miskin. Wahyu mengatakan dalam rokok yang Wahyu konsumsi ada pita cukai dari Kemenkeu, apakah hal ini ada hubungannya dengan produksi tembakau. Wahyu meminta penjelasan terkait vape yang mahal punya cukai dan yang murah tidak punya cukai.

Subsidi Energi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas dan Kementerian/Lembaga, Deviden BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Defisit serta Pembayaran - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Panja Pemerintah

Wahyu menanyakan jumlah penduduk yang mendapat subsidi dan waktu penyelesaian distribusi tertutup.

Rapat Lanjutan Pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum - Komisi 2 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu

Wahyu menanyakan tindak lanjut terkait organ KPU (komisioner, staff dll) yang terlibat tindak pidana korupsi.

Pilkada Serentak 2020 dan Isu Aktual Lainnya - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP)

Wahyu mengatakan ada kab/kota dengan jumlah penduduk hanya 100 ribu, dan kalau dihitung per-kepalanya dengan total anggarannya hampir 4x lipat, hal ini patut diduga bahwa KPU dan Bawaslu dimanfaatkan oleh petahana untuk mencari suara melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Substansi dan Tujuan Omnibus Law Perpajakan - Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)

Wahyu mengatakan banyak pelaku usaha yang mengadu bahwa penerimaan pajak tinggi dan ditagih 2X padahal objek pajaknya hanya satu, di kantor pusat ditagih dan di daerah juga, Wahyu meminta konfirmasi terkait aduan para pelaku usaha.

Pembahasan Peraturan KPU, Bawaslu dan Isu Aktual Lainnya - RDP Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Dukcapil, Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

Wahyu menyoroti Bawaslu untuk perlu diawasi bersama. Wahyu mempertanyakan apakah masih diperlukan adanya Bawaslu.

Aset Negara - Rapat Kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet

Wahyu mengatakan karena pemindah tanganan ini kalau dilihat dari KBBI bukan hanya jual-beli tetapi pengelolaan dapat dimasukan dalam kategori pemindah tanganan. Wahyu ingin mengetahui bagaimana mekanisme penentuan tarif. Wahyu juga menanyakan apakah Setneg yang menentukan atau Kemenkeu.

Pembahasan PKPU, Perbawaslu dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Komisi 2 RDP dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipi (Dukcapil) Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri dan Dirjen Politik dan pemerintahan (Polpum) Kemendagri

Wahyu menyoroti Bawaslu untuk perlu di awasi bersama. apakah masih diperlukan adanya Bawaslu ?

Rancangan Peraturan KPU – Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan Ketua KPU, Bawaslu dan Kemendagri

Tentang pembentukan BPK harus dari awal agar tidak memakan waktu yang lama.Ada di dalam keluarga adik kakak, adiknya KPU, kakaknya Bawaslu, yang berakhir adanya pesta kembang api. Di dalam Pasal 3 terkait pembentukan BPK, pendidikan minimal SMA dan Bupati juga SMA, sementara di daerah Sulawesi Selatan susah mencari lulusan SMA.Wahyu mempertanyakan peraturan mengenai sanksi, ada salah satu kabupaten di dapilnya, dengan kematian masal 438.000 orang dalam jangka 6 bulan, sebuah hal yang sangat disayangkan mengapa tidak ada sanksinya. Terkait PKPU no.3 tahun 2017 di Pasal 4 berbeda, Wahyu bertanya yang dipakai apakah yang berjilid atau yang tidak berjilid. Selain itu Wahyu juga bertanya apa maksud (dasar) dari pembuatan Pasal 32 poin c, dalam hal verifikasi terdapat dukungan ganda, dukungan ini tidak memenuhi syarat. Sementara
itu pertanyaan untuk Departemen Dalam Negeri, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari Suket menjadi e-KTP, kenapa sangat lama.

Kesiapan Mudik Lebaran – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN; Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Sruvei, dan Konsultasi Kementerian BUMN

Wahyu mempertanyakan kapan tepatnya Garuda melakukan kerjasama secara operasional dengan Sriwijaya Air? Karena menurut Wahyu lonjakan harga tiket terjadi pada saat Garuda Indonesia melakukan kerjasama dengan Sriwijaya Air. Wahyu juga mempertanyakan tentang pelayanan Pertamina dapat dikatakan lebih baik atau tidak. Menurut Wahyu, wajar jika Garuda Air dikatakan kartel karena kalau dengan Lion Group, Namanya adalah monopoli.

Perkembangan dan Pelepasan Aset sejak 2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Deputi Jasa Keuangan BUMN dan PT. Telekomunikasi Indonesia

Wahyu menuturkan, untuk Telkomsel dirinya mengatakan pendapatan menurun memang biasa namun yang menjadi masalah adalah pendapatan dan laba turun namun utang tetap naik. Wahyu menuturkan kalau hal ini terus berlanjut, maka Telkom dapat mengalami kebangkrutan. Wahyu menanyakan cara berkampanye anggota DPR tanpa adanya Telkom. Wahyu mengatakan, prediksi eksistensi Telkomsel bila utang terus meningkat sementara pendapatan menurun. Wahyu menanyakan, ekspetasi hasil dan perspektif yang jelas bila perusahaan ini akan dijual

Latar Belakang

Wahyu Sanjaya lahir di Yogyakarta, 22 Agustus 1973. Wahyu terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Demokrat (PD) mewakili Dapil Sumatera Selatan II setelah memperoleh 92.665 suara.

Pendidikan

S1, Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang (1997)

Perjalanan Politik

Wahyu sebelum terpilih sebagai anggota DPR 2014-2019 dan sebelum aktif di Partai Demokrat, pernah bergabung di Partai Golkar sebagai Ketua Biro Koperasi dan Wiraswasta DPD Golkar Sumatera Selatan.

Pada masa kerja 2014-2019 Wahyu duduk di Komisi VI yang membidangi BUMN, perindustrian, koperasi dan perdagangan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Wahyu membacakan pandangan mini Fraksi Demokrat terhadap RUU RAPBN 2017. Sebelumnya, Wahyu menyampaikan bahwa pemotongan anggaran jangan sampai mengganggu sektor pertahanan dan keamanan, pendapatan APBN Rp1750,2 Triliun yang turun target sebesar 2,7% dari APBNP 2016, sedangkan defisit anggaran sebesar 2,41% dari PDB yang berarti meningkat 2,35% dari APBNP 2016.

Setelah itu, Wahyu menyampaikan poin dari pandangan mini Fraksi Demokrat yaitu, Fraksi Demokrat melihat angka asumsi makro realistis, Fraksi Demokrat mengapresiasi kenaikan lifting minyak walaupun ICP masih di bawah US$60/barel, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah untuk memperhatikan pengelolaan hutang. Fraksi Demokrat meminta Pemerintah memperhatikan kualitas belanja produktif, Fraksi Demokrat meminta agar penegakkan hukum dapat dilakukan sebaik mungkin, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah mendorong investasi industri padat karya agar dapat berkembang lebih baik, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah untuk mengikuti amanat UU dalam pengelolaan dana daerah dan desa dengan memperhatikan keadilan dan pemerataan, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah lebih bijak dalam memberikan anggaran untuk infrastruktur, dan Fraksi Demokrat dengan mengucapkan Bismillah menyatakan dapat menerima dan menyetujui RUU RAPBN 2017 untuk menjadi UU. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Pansus RUU Kewirausahaan

1 Februari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Kadin, Lembaga Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UKM, Wahyu menanyakan kepada mitra terkait apa terjemahan dari wirausaha. Selain itu Wahyu merespon usulan Kadin perihal perubahan judul akan disampaikan kepada anggota DPR lainnya. Kemudian Ia menanyakan apa konsep dasar wirausaha itu sendiri. [sumber]

RUU Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization

31 Mei 2017 - Wahyu menanyakan ke Menteri Perdagangan apakah akan ada pengurangan waktu pada kepabeanan dalam kegiatan impor dan ekspor, dan penjelasannya bagaimana. [sumber]

Tanggapan

Transfer Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Pembicaraan TK.I/Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2019

18 Oktober 2018 - Pada Raker Banggar dengan Pemerintah, Wahyu mengusulkan agar diberi waktu untuk mempelajari anggaran dengan baik sebelum menetapkannya dalam UU. Wahyu meminta turunan perhitungan pada kabupaten/kota secara aktual. Wahju juga memberikan saran untuk menunda rapat agar bisa mempelajari dan perhitungan untuk aktualisasi di setiap daerah. Wahyu mengatakan saat kita mau transparansi kenapa pemerintah tidak mau. Wahyu berpendapat, kalau di UU membahas dengan mereka,tetapi menetapkan sendiri. Kalau kita ajak pemerintah menetapkan itu adalah kebaikan hati. Wahyu mengatakan semenjak awal kami sudah terbuka, saking terbukanya peluru bisa masuk. Sekarang DPR disuruh memutuskan yang kita tidak tahu. Wahyu mempertanyakan bagaimana bisa memutuskan sesuatu yang tidak terbuka. Wahyu juga meminta jaminan kalau formula itu betul. Persoalan anggaran, Wahyu meminta untuk dibuka kalaupun tidak di fotocopy bisa ditampilkan saja. [sumber]

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019

18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemeirntah, Wahyu juga mengatakan masalah terkait peningkatan kualitas ASN, bahwa pemerintah membuka CPNS, di daerah para honorer ribut karena mereka tidak mendapatkan kesempatan pertama untuk menjadi PNS. Wahyu berpendapat, dari rapat Komisi 2 tidak ada alokasi untuk penerimaan CPNS sehingga Wahyu bertanya alokasi ini tentang CPNS ini dapat darimana. Wahyu juga mempertanyakan tentang parameter menetapkan anggaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional(DPPN). Wahyu berpendapat terkait pesta demokrasi, Kemenkominfo, RRI, dan TVRI melakukan sosialisasi Pemilu sehingga menimbulkan pertanyaan tentang darimana aturannya karena menurut Wahyu, sudah memberikan budget untuk KPU dan Bawaslu untuk sosialisasi Pemilu. Wahyu juga mempertanyakan perihal pelunasan hutang subsidi pupuk. Menurut Wahyu, subsidi Bunga KUR Rp12T. KUR tetap dikenakan bunga 7% berarti total kenaikan bunga 17% ini luar biasa. Subsidi kebesaran atau bank terlalu banyak ambil untung. [sumber]

Evaluasi Restrukturasi BUMN

30 Mei 2018– Rapat Komisi 6 dengan KemenBUMN. Wahyu Sanjaya dari Sumatera Selatan 2. Untuk PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Wahyu mempertanyakan data yang tidak sesuai dan meminta dokumen yang diberikan ke anggota DPR dibaca oleh mitra. Wahyu tidak ingin dokumen berisi data copy paste. Dan Wahyu mengingatkan jika deviden 2017 turun dibandingkan 2016 itu berdagang bukan untung tapi rugi. [sumber]

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Wahyu menanyakan terkait harga semen di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, apakah semen di negara kita termasuk mahal atau murah, karena Wahyu mendengar bahwa semen di kita termasuk yang termahal di dunia, makanya banyak perusahaan asing yang masuk. Wahyu melihat dan mencermati kasus PT Semen Padang dan sangat berterima kasih karena PT Semen Baturaja tidak jadi disatukan dengan PT Semen Indonesia dan Ia meminta jangan ada wacana untuk menggabungkan kedua perusahaan tersebut, karena PT Semen Baturaja merupakan identitas mereka sebagai orang Sumatra. Wahyu menentang keras wacana penggabungan perusahaan semen tersebut. [sumber]

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga, Wahyu meminta daftar direksi yang sudah mendapat PMN dari perusahaan-perusahaan BUMN. Wahyu melihat rasio likuiditas cukup baik tapi PT Adhi Karya tidak memberikan paparan rasio likuiditas. Wahyu mempertanyakan kebenaran likuiditas karana menurutnya sangat bertolak belakang sebelumnya. Ia kemudian meminta diberi penjelasan rasio likuiditas untuk Waskita. Wahyu mengatakan kalau tidak salah tahun ini ada 5-6 anak usaha yang dilepas ke pasar penjelasannya pasti untuk menambah modal usaha. Wahyu menanyakan cara lain selain melepas anak usaha. Wahyu menceritakan baru saja menerima jawaban atas pertanyaan yang disampaikan beberapa bulan lalu kemudian mengucapkan terima kasih meskipun jawaban tersebut tidak nyambung dengan pertanyaannya. Wahyu mempertanyakan bagaimana standar pelayanan minimal jalan tol. Kemudian Ia mengajukan pertanyaan berapa jumlah hutang Jasamarga. Wahyu mengatakan akibat perbaikan jalan yang dilakukan Jasa Marga macet bertambah parah kemudian, terkait pengalihan 15% saham transmarga Jateng oleh PT Jasamarga. [sumber]

PermenLHK No. 39/2017

26 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan BUMN dan Perum Perhutani, Wahyu berharap agar pesantren dan penjara mengalami perubahan akibat adanya pembagian lahan. Menurut Wahyu, Perhutani sedang dalam keadaan miskin karena masalah gaji saja berutang. [sumber]

Pembiayaan LMAN, Defisit, Utang, Non Utang, dan RAPBN 2018

25 September 2017 - Dalam Rapat Kerja Panitia Kera (Panja) Banggar dengan Kementrian Keuangan, Wahyu menanyakan terkait kewajiban penjaminan jalan tol Sumatera. [sumber]

Deviden dan PMN APBN TA 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi KemenBUMN dan Pegadaian, Wahyu menanyakan kepada Deputi bahwa dirinya melihat ada penyimpangan dalam perbankan. Jadi, sebenarnya 60 persen pun sudah layak dan mencontohkan bahwa Bank Mandiri lebih besar dari BRI. Wahyu mempertanyakan mengapa BRI hanya 57 persen dan apa bedanya 3 persen. [sumber]

RKA K/L 2018 Kemendag dan KPPU

4 September 2017 - Dalam Raker (Rapat Kerja) Komisi 6 DPR-RI dengan Mendag (Menteri Perdagangan) RI dan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Ketua KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Wahyu mengatakan dirinya mendorong penambahan anggaran KPPU untuk meningkatkan kinerja. Wahyu mengharapkan agar anggaran yang diajukan dapat digunakan untuk hal yang semestinya dan bukan diperuntukkan untuk mengejar popularitas saja. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Wahyu menanyakan kepada KemenBUMN mengenai proyek pengerjaan jalan Tol di Sumatera Selatan khususnya tol Palembang-Indralaya dan Palembang-Kayuagung yang seperti tumpang tindih. Wahyu juga menekankan agar pembangunan LRT jangan sampai terlalu membebankan keuangan negara. Pembangunan LRT harus selektif pada daerah-daerah yang nantinya atau sudah begitu serius mengalami kemacetan. [sumber]

Dana PMN Tahun 2017 untuk LRT

19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Wahyu mengatakan, pada saat pengusulan dana PMN, PT Adhi Karya berjanji akan menyelesaikan LRT Cibubur-Cawang dan Bekasi-Cawang. Wahyu berkata belum melihat dokumen kalau PT Adhi Karya tidak sanggup untuk meneruskan LRT. Wahyu menanyakan sejarahnya itu seperti apa tiba-tiba jadi kontraktor. Wahyu berpendapat kasus ini mirip seperti Pelindo. Wahyu menanyakan kenapa tidak dengan skema awal saja dan kalau Adhi Karya kurang kenapa tidak meminta dana lagi. Wahyu mengatakan kita jadi bingung, semuanya berubah di tengah jalan. Wahyu mengatakan, pada pengusulan PMN pertama kali, yang dilakukan Adhi Karya adalah penjabaran lebar dan berjanji akan menyelesaikan jalur LRT Cibubur-Cawang, Bekasi-Cawang dan Cawang-Dukuh atas. Wahyu berkata jika KAI mnyatakan bahwa Adhi Karya adalah kontraktor LRT, bukan operator. Wahyu menayakan kenapa tiba-tiba Adhi Karya jadi kontraktor karna kalau cuma jadi kontraktor tidak perlu PMN. Wahyu mengatakan kalau memang yang kurang dana adalah Adhi Karya, ya Adhi Karya saja yang minta uang. Wahyu menanyakan jika dari awal perhitungan tidak tepat, kenapa adhi karya tidak minta PMN empat kali. Yang kita bahas hari ini di tahun 2017 itu seperti setback ke 2015. Wahyu berkata kalau seperti ini nanti KAI gimana bikin laporan keuangannya, karena secara aturan, rel kereta itu tanggung jawab pemerintah. Wahyu berkata semua pembangunan itu harusnya dibangun pemerintah, kenapa di Jakarta ini mau diswastakan.[sumber]

Sengketa Lahan Pertamina dengan Pemerintah Kota Palembang

16 Maret 2017 - Wahyu meminta kepada kuasa hukum agar semua pertimbangan-pertimbangan di fotokopi dan diberikan kepada seluruh anggota Komisi 6. Wahyu mengatakan bahwa jika bisa penjelasan yang ada dibuat secara beruntut, rapi, dan komprehensif. Wahyu menilai DPRD Palembang tidak menjelaskan bagaimana proses hibahnya dan berikut bukti-buktinya. Selain itu, Wahyu juga mengatakan ada 118 yang diurusi oleh Komisi 6, dan sekitar 80% mengalami kerugian. [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KPPU

21 November 2016 - Wahyu mengapresiasi KPPU tentang alokasi anggaran mencapai 84 persen dan menurutnya lebih baik lagi jika bisa mencapai 90 persen pada akhir tahun. [sumber]

Penyertaan Modal Negara di Hutama Karya

21 Juni 2016 - Wahyu bertanya apakah Komisi 6 pernah menerima Instruksi Presiden (Inpres) atau izin dari PT Hutama Karya. Wahyu kembali bertanya tentang pengelolaan jalan tol apa sudah ada izinnya. Wahyu mengatakan, jangan sampai seperti Pelindo 2. Pengalihan aset di atas Rp.1 Miliar harus mendapat persetujuan DPR, bukan persetujuan menteri. Menurutnya, kita harus terlebih dahulu membaca agar kesalahan ini tidak menjadi jauh. Ia yakin bahwa Komisi 6 tidak akan mengambil tindakan ilegal. Menurutnya, lebih baik mengkaji dan mempelajari terlebih dahulu. [sumber]

Anggaran Kementerian Perdagangan

15 Juni 2016 - Terkait arahan Menkeu dan Bappenas, Wahyu meminta pembahasan anggaran harus lebih sederhana dan jelas sehingga tidak ada program yang abu-abu. Wahyu juga meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) langsung saja menulis kebutuhannya agar jelas, misalnya beli jaring atau beli alat pancing. Wahyu mengingatkan Kemendag agar pembahasan anggarannya lebih sederhana dan sesuai harapan Pemerintah. [sumber]

Anggaran Kementerian Perindustrian

9 Juni 2016 - Wahyu menyatakan bahwa dia tidak sependapat dengan banyaknya penghematan yang dilakukan. Seharusnya sedikit-sedikit saja melakukan penghematan. Wahyu Sanjaya mengutarakan bahwa hal ini berbeda ketika pada rapat anggota DPR-RI dan Badan Anggaran (Banggar). Fungsi dari anggaran DPR-RI sudah selesai sehingga pembahasan hanya tentang program karena tidak jelas program apa saja yang anggarannya dikurangi. [sumber]

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7 Juni 2016 - Wahyu berpendapat, bahwa istilah yang benar bukan DPR meminta, tetapi memerintahkan Pemerintah agar anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak dipotong. [sumber]

Pinjaman dari China Development Bank

22 Februari 2016 - Wahyu menyampaikan kepada Deputi Kementerian BUMN bahwa pada rapat sebelumnya Komisi 6 telah meminta data perjanjian pinjaman dari CDB. Wahyu mengusulkan rapat dilaksanakan tertutup bila perjanjian tersebut bersifat rahasia. Namun, bila rapat tidak dilanjutkan, menurutnya akan mubazir.

Wahyu merasa khawatir akan ada kesalahan yang timbul bila rapat tertutup dalam membahas perjanjian pinjaman CDB. Wahyu meyakini bahwa semua pertanyaan Komisi 6 sudah ada di kontrak. [sumber]

Penyidikan Kasus Pelindo II

21 Oktober 2015 - Wahyu meminta rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II dilakukan secara tertutup untuk sementara agar tidak mengganggu penyidikan. [sumber]

Kajian Kebijakan Penambahan Pesawat Garuda Indonesia

29 September 2015 - Wahyu mempertanyakan kurva keuntungan Garuda Indonesia yang bentuknya menyerupai orang yang sedang jantungan, naik turun terus. Wahyu ingin mengetahui seberapa kompetitif Garuda Indonesia terhadap harga yang ditawarkan kepada konsumennya. Wahyu menyarankan agar Garuda bisa mengikuti Singapore Airline untuk masa pakai dari pesawat yang dimiliki. [sumber]

Usulan Penyertaan Modal Negara untuk PT.Barata Indonesia (Persero) dan PT.Industri Kereta Api (Persero)

Pada 26 Agustus 2015 - Wahyu minta ke Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero) (Dirut Barata) roadmap Barata kedepannya. Wahyu juga minta penjelasan konteks menurunnya nilai aset Barata dari tahun ke tahun.

Wahyu minta klarifikasi ke Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) (Dirut INKA) yang mana prioritas kebutuhan INKA, Penyertaan Modal Negara (PMN) atau kebijakan Pemerintah yang mendukung industri. Wahyu saran ke Dirut INKA untuk standarisasi produk INKA agar memiliki keunggulan komparatif dan mengurangi volatilitas laba-rugi perusahaan. Untuk efisiensi, Wahyu dorong Dirut INKA untuk mencari alternatif pengembangan workshop yang lebih murah. [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

Pada 19 Agustus 2015 - Wahyu menilai ironis bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan anggaran yang relatif tidak memadai yaitu sebesar Rp.1,11 triliun mendapat opini Wajar-Tanpa-Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara pada 35 kementerian dan lembaga negara lainnya, Pemerintah mendapat opini Wajar-Dengan-Pengecualian (WDP) dari BPK.

Wahyu menyoroti ketidak setaraan dalam program pembangunan pasar-pasar. Menurut Wahyu saat ini tidak ada parameter yang jelas, sehingga ada alokasi yang berbeda-beda. Wahyu saran ke Menteri Perdagangan (Mendag) untuk mendalami dan memperbaiki ketidak setaraan ini.

Wahyu minta perhatian khusus kepada Mendag mengenai harga karet yang turun drastis ke Rp.6.000, terutama di Dapilnya. Menurut Wahyu patokan harga karet sekarang ini adalah Malaysia dimana total produksinya sedikit sekali. Wahyu menambahkan bahwa tahun depan Thailand akan produksi karet juga dan khawatir akan membuat harga karet makin merosot lagi. [sumber]

Penyebab Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok

29-30 Juni 2015 - Terkait dengan rencana bisnis tahun ini, Wahyu minta klarifikasi ke Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) dua hal :

1. Berapa besaran biaya yang diperlukan Pelindo II untuk tahun 2015?
2. Apa alasan Pelindo II masih memberikan hak pengelolaan ke Hutchison?

Wahyu menyarankan agar dibentuk panitia kerja (Panja) terkait kerjasama Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Hutchison. [sumber]

Target Lifting Minyak Mentah

22 Juni 2015 - Menurut Wahyu seharusnya ada efisiensi dimana peralatan kerja bisa dipakai setiap tahun dan tidak harus berganti-ganti yang baru. Wahyu minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) apa bentuk langkah nyata untuk efisiensi cost recovery. Wahyu juga menyoroti peningkatan dari subsidi listrik. Menurut Wahyu seharusnya yang terjadi adalah penurunan dari subsidi listrik bukan peningkatan. [sumber]

Penerimaan Negara Bukan Pajak - APBN 2015

17 Juni 2015 - Wahyu menyoroti target PNBP dari Kementerian Perhubungan. Menurut Wahyu ada inkonsistensi antara target PNBP dan masalah-masalah teknis kemacetan di jalan tol. [sumber]

Asumsi Penerimaan Negara - RAPBN 2016

16 Juni 2015 - Menurut Wahyu kesimpulan dari semua pemaparan Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Sekjen BUMN) adalah target dividen BUMN di 2016 minta diturunkan. [sumber]

Kinerja Pupuk Indonesia

Pada 15 April 2015 - sehubungan dengan produksi pabrik pupuk yang didominasi oleh gas, Wahyu menanyakan berapa jumlah gas yang dibutukan untuk memproduksi pupuk. Menurut Wahyu PIHC sebentar lagi akan bangkrut. Wahyu mengatakan bahwa beberapa pabrik pupuk di Indonesia mengalami penutupan karena suplai gas masih dalam tahap negosiasi. Wahyu berpendapat bahwa pabrik pupuk sangat manja karena selalu bergantung dengan pasokan gas, harusnya pabrik pupuk tidak boleh mengalami ketergantungan pasokan gas untuk produksinya. Oleh karena itu, Wahyu menanyakan cara agar pabrik pupuk bisa mengatasi ketergantungan tersebut. Wahyu juga menekankan agar PIHC tidak membangun pabrik secara sembarangan kalau sumber gasnya belum jelas.

Sehubungan dengan subsidi pupuk, Wahyu menanyakan dampak yang akan dialami oleh PIHC bila subsidi pupuk dicabut oleh pemerintah dan kemampuan PIHC menghadapi pupuk impor bila pupuk subsidi tidak ada. [sumber]

Kemungkinan Sinergi antara Pertamina dan PGN

15 April 2015 - Terkait open access, Wahyu minta klarifikasi ke Pertamina apakah ada sinergi dengan PGN. [sumber]

Evaluasi Kinerja PGN dan Pertamina

7 April 2015 - Kepada PGN dan Pertamina Wahyu mengingatkan bahwa SPBG saat ini tidak beroperasi secara maksimal. [sumber]