Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Lampung I
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tanjung Karang
Tanggal Lahir
19/06/1955
Alamat Rumah
Jl. Bukit No.86, RT.05/RW.02, Kelurahan Kota Baru. Tanjung Karang Timur. Kota Bandar Lampung. Lampung.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Lampung I
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Zulkifli Anwar terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat mewakili Dapil Lampung I setelah memperoleh 40,922 suara. Zulkifli adalah tokoh dan pengusaha besar Lampung.  Zulkifli adalah mantan Bupati Lampung Selatan (2000 - 2008).  Zulkifli adalah pengusaha dan memiliki beberapa perusahaan di bidang konstruksi di Lampung antara lain PT.Sasana Jaya Utama, PT. Laba Jaya Sentosa dan PT. Ryaniaga Dirgawira.  

Pada masa kerja 2009-2014, Zulkifli duduk di Komisi V DPR-RI yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat.  Di periode 2014-2019 Zulkifli bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, aparatur dan reformasi birokrasi dan kepemiluan.  

Zulkifli dikenal sebagai salah satu dari 25 bupati terkaya di Indonesia pada tahun 2005 (sumber).  Pada April 2012 Zulkifli dipanggil Kejaksaan Tinggi Lampung karena diduga terkait dalam kasus korupsi pengadaan tanah untuk PLTU Sebalang di Lampung Selatan (sumber).  Sehubungan dengan Selat Sunda, Zulkifli adalah pendukung dari pembangunan Jembatan Selat Sunda (sumber2 dan sumber3) dan oleh banyak lembaga swadaya masyarakat dan pemerhati lingkungan hidup dikritik karena memberikan ijin penambangan pasir di kawasan cagar alam Anak Gunung Krakatau kepada PT. Ashco Unggul Pratama (sumber4 dan sumber5)

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 2, Lampung (1974)

Perjalanan Politik

Zulkifli Anwar memulai karir politiknya dengan aktif di asosiasi pengusaha.  Zulkifli adalah Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung (1982-1985), Dimulai di 1990, Zulkifli semakin aktif berorganisasi di berbagai organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan dan juga partai politik.  Di 1990 Zulkifli menjadi Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKKPI) Provinsi Lampung (1990-1994) dan juga di organisasi sayap kepemudaan Golkar menjadi Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).  

Di 1995 Zulkifli dipercaya menjadi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Provinsi Lampung (1995-2000).  Di 1997 Zulkifli menjadi Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Lampung.

Di 2000, Zulkifli terpilih menjadi Bupati Lampung Selatan (2000-2005) dan kembali untuk kedua kalinya di 2005 (2005-2010).  Namun demikian di 2008, Zulkifli mengundurkan diri sebagai Bupati Lampung Selatan karena ingin mencalonkan diri menjadi Gubernur Lampung pada Pilkada 2009.  Zulkifli juga bergabung menjadi kader di Partai Demokrat di 2008. Zulkifli gagal terpilih menjadi Gubernur Lampung pada Pilkada 2009 dan mencalonkan diri menjadi calon legislatif mewakili Partai Demokrat di Pileg 2009.

Zulkifli terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan duduk di Komisi V yang membidangi perhubungan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.  Pada Pileg 2014 Zulkifli terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan bertugas di Komisi II yang membidangi kepemiluan, pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak

Pada 9 April 2015 - Zulfikli Anwar menyorot kepada pernyataan Mendagri bahwa tidak akan ada masalah, jadi apa yang saat ini dipermasalahkan. Semua akan bermuara di Mendagri, Tjahjo Kumolo. Bila ada 65 daerah yang belum siap, lalu Mendagri menyampaikan cuma 3 berarti ada terobosan-terobosan dari koordinasi oleh Mendagri, KPU, dan Pemerintah Daerah.  [sumber]

Pada 31 Maret - 2 April 2015 - Zulkifli apresiasi KPU dan Bawaslu yang ia anggap sukses menyelenggarakan pilpres, pileg dan pilkada. Namun demikian Zulkifli beranggapan bahwa ketua-ketua KPU di daerah banyak yang sudah ‘dibeli’ oleh partai politik dan tidak lagi lagi independen dalam bertugas.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Pertanahan

22 November 2016 - Zulkifli mengapresiasi Menteri ATR/BPN.  Ia menghargai bagaimana Menteri tersebut menangani masalah di BPN. Ia berpendapat bahwa periode lalu ia berada di Komisi 5 dan sering berdebat dengan Menteri PU dan Dirjen Tata Ruang. Hal yang dipermaslahkan Zulkifli itu seputar permasalahan anggaran yang sampai Zulkifli bicara belum ada follow up. Ia mengatakan bahwa Kabupaten membuat tata ruang sendiri, begitu pun provinsi yang membuat tata ruang sendiri. Maka hanya satu pertanyaannya, saat BPN mengeluarkan AGU/AGB apakah mereka minta rekomendasi. Jika jawabannya tidak. Maka jikalau nanti ada ratas (rapat terbatas) dengan yang lain, harus terpadu dengan dirjen lain. Hal tersebut dikarenakan penanganan tata ruang provinsi dengan tata ruang nasional itu berbeda yang ia sampaikan, bahkan itu hanya sedikit. Zulkifli mengatakan bahwa dirinya sudah jatuh cinta dengan Menteri BPN. [sumber]

Tanggapan

Anggaran Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman RI

9 Juni 2016 - Zulkifli mengapresiasi Dirjen Dukcapil yang telah mengunjungi Lampung. Zulkifli menilai permasalahan e-KTP di Lampung terbilang masih carut marut. Zulkifli juga melihat bahwa di dapilnya belum ada mobil keliling yang mengurusi e-KTP. Zulkifli sadar bahwa permasalahan tersebut kembali lagi pada masalah anggaran sehingga seharusnya anggaran untuk e-KTP tidak dipotong. Zulkifli berharap agar Lampung menjadi prioritas program e-KTP. Untuk Ombudsman, Zulkifli menantang lembaga tersebut untuk menegur KemenPAN-RB dalam kasus disclaimer karena kalau tidak diinvestigasi, Ombudsman bisa mendapatkan rapor merah.  [sumber]

Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

Pada 8 April 2015 - Zulkifli melaporkan bahwa di SMUN Lampung ada 12 guru honorer dan 5 guru yang diangkat atas dasar SK Kepala Sekolah (SK KepSek). Zulkifli minta klarifikasi ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) apakah yang sama bisa dilakukan untuk THK2. Zulkilfi setuju dengan pendapat Jazuli Juwaini kenapa Menpan-RB tidak tuntaskan dan tutup masalah THK2 sekaligus dan menurut Zulkifli anggarannya bisa dicari.

Zulkifli mengingatkan Menpan-RB bahwa Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) lapor bahwa Menpan-RB menjanjikan sesuatu ke mereka pada November 2014 di Cirebon dan sampai saat ini belum ada kelanjutan. Zulkifli menambahkan bahwa PGSI marah-marah dan anggap Menpan-RB bohong. [Zulkifli menyerahkan dokumen sehubungan keluhan tersebut ke Menpan-RB].  [sumber]

Dana Desa

Pada 6 April 2015 - Zulkifli ingin jangan ada tumpang tindih antar kementerian dalam pelaksanaan dana desa. Menurut Zulkifli mendukung keputusan akhir harus ada pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.  [sumber]

Aspirasi Persatuan Guru Seluruh Indonesia

30 Maret 2015 - Zulkifli saran ke PGSI untuk buat surat dan disampaikan langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) karena ini adalah suatu aspirasi.  [sumber]

Audiensi dengan Majelis Rakyat Papua terkait UU Pilkada 2015

Pada 26 Maret 2015 - Zulkifli memperkenalkan dirinya sebagai wakil dari fraksi penyeimbang, Demokrat. Zulkifli membenarkan bahwa pada Pileg 2014 lalu hanya 5 orang asli Papua yang masuk DPR dan yang lainnya dari luar Papua namun mewakili Papua. Zulkifli sepakat bahwa tidak ada kesetaraan di Papua dan hanya segelintir orang Papua yang menjadi pemimpin.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tanjung Karang
Tanggal Lahir
19/06/1955
Alamat Rumah
Jl. Bukit No.86, RT.05/RW.02, Kelurahan Kota Baru. Tanjung Karang Timur. Kota Bandar Lampung. Lampung.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Lampung I
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria