Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - DKI Jakarta I
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jalan Condet Baru No. B33, RT 17/RW 03, Kelurahan Batu Ampar, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
No Telp
0

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
DKI Jakarta I
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama

Dwi mengatakan apakah besaran Kartu Indonesia Pintar dari Kemenag dan Kemendikbud sama dan apakah pesantren maritim diadakan karena kepentingan Presiden saja. Dwi berharap Pendidikan Islam kedepan semakin inovatif dan jangan terkesan kuno.


Masukan terkait Perlindungan Anak — Panja Perlindungan Anak Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat dan Kementerian Ketenagakerjaan

Dwi mengatakan bagaimana perekrutan konselor GenRe untuk remaja, apakah memadai dan apakah ada di setiap kecamatan. Dwi bertanya mengapa angka seks bebas lebih tinggi di pedesaan dibandingkan perkotaan, bagaimana penanganan remaja hamil di Indonesia, bagaimana eksploitasi anak-anak di dunia entertainment, dan bagaimana koordinasi Kemenaker dengan kementerian lain.


Perlindungan Anak — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Direskrimum Polda Provinsi Jawa Timur dan Polda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dwi mengatakan perlu diadakan survey kembali terkait pemisahan program panti asuhan dan Program Keluarga Harapan (PKH). Dwi mengatakan UU terkait Pekerja Sosial (Peksos) belum ada, berharap kedepan Peksos bukan sekedar relawan melainkan juga pekerjaan yang menjanjikan. Dwi bertanya bagaimana perlindungan terhadap anak-anak jalanan di Jakarta.


Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Dwi bertanya bagaimana peningkatan mutu dosen dan guru di tahun-tahun berikutnya.


Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dwi mengatakan belum ada laporan yang jelas tentang perlindungan perempuan dan anak. Dwi bertanya bagaimana koordinasi KPPPA dengan Kemensos dan Kemenkes serta bagaimana mekanisme web “SEREMPAK”.


Permasalahan Perlindungan Anak dan Solusinya — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Dwi mengatakan perlu ada data terpadu antara Deputi PA KPPPA dan KPAI untuk koordinasi dengan Kepolisian. Dwi bertanya apakah ada anggaran untuk perlindungan anak dalam APBN KemenPPPA yang cukup besar. Dwi mengatakan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), apakah pekerja sosial profesional atau relawan.


Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Dwi mengatakan bagaimana pembangunan infrastruktur seperti asrama haji, apakah kebijakan sekolah 5 hari dan meniadakan ajaran agama sudah sejalan.


Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPKH an. Muhammad Akhyar Adnan

Dwi menanyakan pendapat calon apabila BPKH diintervensi oleh pihak yang menggunakan dana haji untuk investasi infrastruktur.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Pengawas BPKH Atas Nama Oni Syahroni

Dwi menanyakan upaya yang dapat dilakukan oleh Syahroni agar kinerja BPKH dapat berjalan dengan baik nantinya. Dwi juga menanyakan gambaran dari tim syariah compliance, mengingat dalam waktu singkat Sumber Daya Manusia (SDM) BPKH harus dioptimalkan. Terakhir, Dwi menanyakan pandangan dari Syahroni jika dana abadi haji digunakan untuk infrastruktur.


Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos)

Dwi A mengatakan ada kontroversi dari akun instagram yang katanya sudah membeli mobil dengan dana yang sudah dipakai. Ia juga menanyakan mengenai Cak Budi dan posisinya sekarang. Ia menanyakan mengenai keterkaitan penggalangan dana dengan ketidak percayaan masyarakat terhadap Kemensos. Ia mengatakan Kemensos juga harus membuat program yang pro ke masyarakat kota karena hakikatnya untuk semua kalangan.


Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Peraturan Perundang-undangan Organisasi Masyarakat, serta Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PIHU), RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), RUU Pertembakauan, RUU Wawasan Nusantara — Paripurna DPR RI ke-114

Dwi mengatakan dirinya pernah dibilang berdosa jika mendukung perppu ormas. Menurutnya, tidak ada yang bisa mengatakan seseorang berdosa kecuali Allah. Ia meminta agar agama tidak disangkut pautkan dengan hal lainnya.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial

Dwi mengatakan masyarakat perkotaan merupakan penyumbang pajak terbesar, tetapi mengapa program Kementerian Sosial sulit diakses, seperti program kube yang prosesnya berbelit-belit. Dwi bertanya apakah ada dana hibah untuk modal wirausaha bagi penyandang disabilitas.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dwi mengatakan banyak orang yang tidak tahu bahwa T2TP2A ada di daerah. Dwi menyampaikan aduan masyarakat bahwa tidak ada pendampingan dari Kementerian PPPA bagi perempuan yang mengalami perceraian, terutama hak asuh yang jatuh ke pihak lelaki membuat para perempuan stres.


Pembahasan RKA K/L Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Astuti mengatakan dimana perubahan anggaran dan program yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, bagaimana mengenai perbaikan tempat ibadah dan teknisnya. Astuti menyampaikan bahwa banyak keluhan dari masyarakat mengenai tidak terealisasinya program Kemenag, berharap tahun ini dan tahun depan banyak proker yang disampaikan ke masyarakat. Astuti mengatakan gempa di Lombok berdampak ke Bali, banyak pura yang rusak, apakah hal ini bisa mendapat bantuan dari Program Bimas Hindu. Selain itu, pendidikan dasar dan menengah Hindu juga butuh bantuan.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Atas Nama Dicky Djatnika Ustama

Dwi Astuti menanyakan langkah kebijakan seperti apa yang akan diambil oleh Dicky Djatnika Ustama dalam rangka target pembangunan baik dalam pemeriksaan kerja, maupun pemeriksaan yang lain.


Latar Belakang

Dwi Astuti Wulandari lahir di Jakarta, 7 Oktober 1980. Dwi baru kali ini mencalegkan diri, dan berrhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh suara sebanyak 20.434 suara untuk daerah pemilihan DKI I .

Pendidikan

S1 Curtin University, Perth Australia (2004)

Perjalanan Politik

Belum ada rekam jejak politik yang memadai, karena Dwi Astuti Wulandari bukan anggota DPR incumbent yang terpilih. Dwi adalah anak dari eks Ketua Umum Demokrat Hadi Utomo.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Perppu No.1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri)

25 Juli 2016 - Dwi merasa Perppu No. 1 Tahun 2016 sangat terburu-buru dikeluarkan. Menurut Dwi, yang diperlukan adalah penguatan lembaga negara, bukan malah mengadakan undang-undang kebiri. Dwi mencontohkan, Kemensos dapat mendampingi pelaku pemerkosaan untuk melakukan pekerjaan sosial. Dwi mempertanyakan cara untuk mengamankan situasi agar tindak kejahatan seksual tidak merajalela karena Dwi melihat banyak yang melakukan kejahatan seksual dulunya merupakan korban dari kejahatan itu sendiri. Dwi meminta Kemenko PMK untuk memeriksa kembali apakah hukuman kebiri dan pemasangan chip pada pelaku boleh masuk dalam undang-undang karena keduanya merupakan hukuman baru yang belum ada di undang-undang. [sumber]

Tanggapan terhadap RUU

RUU Corporate Social Responsibility (CSR)

20 April 2016 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan PT.Pertamina dan PT. HM Sampoerna, Dwi beranggapan bahwa Pertamina kurang menjelaskan mekanisme CSR di dalam perusahaanya.Dwi menyatakan bahwa seharusnya PT. Pertamina dapat menjelaskan bidang-bidang CSR di dalam Perusahaanya. Mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Dwi menyatakan bahwa program tersebut bukan termasuk ke dalam program sosial, sebab bunga yang dihasilkan dari program tersebut harus dikembalikan. Untuk PT. HM Sampoerna, Dwi meminta agar PT. Sampoerna dapat menetapkan patokan CSR setiap tahunnya. Dwi menanyakan kepada PT. Sampoerna apakah angka 2 % terlalu sulit untuk dijangkau perusahaan atau tidak. Dwi meminta agar setiap perusahaan dapar memberikan usulan terkait perumusan RUU CSR ini. [sumber]

Realisasi Anggaran 2014-2015 dan RAPBN

31 Agustus 2015 – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Yohana Yembise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dwi menanayakan apakah Kementerian PPPA dapat meningkatlan kinerjanya apabila anggaranya mendapat tambahan anggaran. [sumber]

RUU Penyandang Disabilitas

Pada 27 Mei 2015 - Astuti mengeluhkan minimnya peluang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi penyandang disabilitas. Dwi berharap Pemerintah tidak diskriminasi dalam penyediaan kuota supaya mereka mampu mandiri. Dwi juga mendukung PEMDA untuk melaksanakan Peraturan Daerah (PERDA) terkait penyandang disabilitas. Dwi menekankan agar masalah sosial ini tidak dibebankan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) saja melainkan kewajiban seluruh anggota DPR. [sumber]

Tanggapan

Pembahasan RKA K/L 2019 dengan Kementerian Agama RI

4 September 2018 – Dwi menanyakan perubahan yang signifikan setiap tahunnya sebab anggaran Kementerian Agama RI cukup besar. Selain itu, Dwi juga menanyakan tentang perbaikan tempat ibadah dan teknisnya. Dwi menyampaikan keluhan warga Jakarta Timur mengenai program Kementerian Agama RI sebab menurut warga, banyak program yang tidak terealisasikan. Dwi berharap agar tahun depan, semakin banyak program yang sampai kepada masyarakat. Dwi juga menyampaikan aspirasi dari warga Bali dan Lombok yang menanyakan bantuan mengenai pendidikan dasar dan menengah agama Hindu. [sumber]

Pembahasan RKA K/L 2018

12 September 2017 – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Khofifah Indar selaku Menteri Sosial, Dwi menyoroti masalah masyarakat perkotaan yang masih sulit mengakses program Kementerian Sosial (Kemensos). Dwi menyatakan bahwa seharusnya ketika Kemensos membuat program, program tersebut harus dapat diakses oleh setiap orang dengan mudah. Terkait masalah disabilitas, Dwi menanyakan apakah ada program hibah untuk permodalan wirausaha bagi penyandang disabilitas. Dwi mengharapkan agar Kemensos juga dapat memperhatikan kesejahteraan para penyandang disabilitas. [sumber]

RKA-K/L 2018 – KemenPPPA

11 September 2017 – Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dwi mengatakan banyak masyarakat yang belum tahu bahwa terdapat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A)(http://satulayanan.id/layanan/index/104/pelayanan-terpadu-perempuan-dan-anak/kpppa) di daerah mereka. Dwi mendapatkan aduan kemudian menanyakan mengapa tidak ada pendampingan khusus bagi perempuan yang mengalami perceraian, terlebih mengenai hak asuh anak yang jatuh ke pihak laki-laki dan mengakibatkan perempuan banyak yang stress.
[https://chirpstory.com/li/368984]

Pembahasan APBN Tahun 2017 dan RKP Tahun 2018

13 Juni 2017 – Pada Rapat Kerja (raker) dengan Menteri Sosial, Dwi mempertanyakan kasus Cak Budi saat ini, dan ia pun mengira-ngira apakah ini dampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap Kementerian Sosial. Selain itu Dwi menyarankan agar Menteri Sosial membuat program yang lebih pro ke masyarakat agar semua kalangan dapat mengikutinya. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Komisi 8 dengan Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji a.n. M. Akhyar Adnan

26 April 2017 - Pada Rapat Komisi 8 tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji atas nama M. Akhyar Adnan, Dwi menanyakan bagaimanakah apabila BPKH diintervensi oleh pihak lain bila dana umat dgunakan untuk infrastruktur, karena Dwi menyampaikan harus ada persetujuan dari jamaah untuk menggunakan dana haji untuk keperluan lain. Dwi juga menanyakan bagaimana pendapat Bapak Akhyar untuk kedepannya BPKH ini diintervensi oleh pihak lain, karena seperti yang diketahui dana abadi umat dipakai untuk investasi infrastruktur dan memakai uang laba, dan seperti yang diketahui pula bahwa umat hanya tahu dananya dipakai untuk dana haji. [sumber]

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji

25 April 2017 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDPU) Fit and Proper Test Komisi 8 dengan M. Tohir sebagai calon anggota Badan Pengelola Keuangan (BPK) Haji dan Umroh, Dwi bertanya terkait konsep investasi keuangan syariah yang akan dilaksanakan oleh M.Tohir apabila terpilih menjadi anggota BPK Haji dan Umroh. [sumber]

Panja Biaya Haji

18 Januari 2016 – Rapat Komisi 8 dengan Menteri Agama.
Dwi menanyakan bagaimana hubungan diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi serta
bagaimana strategi manajemen pemberangkatan dan pemulangan jamaah agar tidak
bentrok dan tidak memakan waktu. Terkait petugas keamanan, menurutnya harus
diperbanyak terutama saat melempar jumroh dan tawaf. Dwi meminta agar petugas
haji memberi informasi kepada jamaah mengenai kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan. [sumber]

Rencana Kerja Pemerintah dan Alokasi Anggaran Mitra-Mitra Komisi 8

30 September 2015 – Pada Raker Komisi 8 dengan Direktur Anggaran Kemenkeu, Deputi Bappenas dan Mendagri, Dwi mengatakan anggaran yang naik 1 Triliun dapat dialokasikan ke infrastruktur untuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
(http://satulayanan.id/layanan/index/104/pelayanan-terpadu-perempuan-dan-anak/kpppa).
Ia juga menambahkan bahwa standardisasi P2TP2A di setiap daerah tidak sama dan itu dapat dibuat program. Dwi menyarankan peningkatan rekrutmen perempuan untuk pendampingan anak korban kekerasan. Karena menurutnya hal tersebut akan menjadi solusi untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dwi menanyakan bagaimana sebenarnya data yang akurat. Dwi berharap semoga anggaran yang naik 6 kali lipat dengan catatan penyerapannya juga sebanding. [https://chirpstory.com/li/287301]

Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak

30 September 2015 - Dwi menilai bahwa semua pihak tidak bisa hanya bergantung pada relawan saja, tetapi pekerjalah yang tahu lingkup kerjanya dan lebih bertanggung jawab. Dwi mempertanyakan tentang hak asuh dari seorang anak yang kedua orang-tuanya bercerai. Berdasarkan pengalaman yang ditemui di lapangan, hak asuh jatuh kepada ayah sang anak. [sumber]

Perlindungan Anak

17 September 2015 - Pada RDP Komisi 8 Panja Perlindungan Anak dengan BKKBN, Dwi menanyakan terkait konselor genre dari remaja untuk remaja, bagaimana perekrutannya, dan apakah mereka memadai untuk menjadi konselor, serta apakah mereka ada di setiap kecamatan. Dwi juga menanyakan mengapa angka seks bebas lebih tinggi di pedesaan dibanding perkotaan, apa mereka kurang hiburan atau bagaimana. Dwi menanyakan bagaimana penanganan remaja hamil di Indonesia, bagaimana eksploitasi anak-anak oleh orang tuanya di dunia entertainment. Dwi menanyakan kembali bagaimana sistem koordinasinya dengan kementerian lain, apakah sudah memiliki kanwil di setiap wilayah. [sumber ]

Laporan Keuangan 2014, Semester 1 2015, dan RKA 2016 – Dirjen Pendis Kemenag

10 September 2015 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama, Dwi menanyakan besarnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) apakah sama dengan yang Mendikbud berikan atau tidak. Jika
sedikit, Dwi menanyakan bagaimana dapat meningkatkan citra Pendis. Dwi mengatakan jangan hanya karena keinginan presiden maka diadakan pesantren maritim yang sebenarnya tidak perlu. Dwi berharap ke depan Pendis dapat lebih inovatif dan jangan terkesan kuno. Menurut Dwi, usulan tambahan 10 Triliun ini banyak sekali. [https://chirpstory.com/li/284771]

Evaluasi APBN 2015 dan Pendahuluan RAPBN 2016

24 Juni 2015 – Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Lukman Hakim selaku Menteri Agama, Dwi menanyakan kesanggupan Kementerian Agama untuk melakukan serapan anggaran secara optimal. Dwi berharap agar anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Agama benar-benar bisa digunakan memenuhi kebutuhan masyarakat. [sumber]

Mekanisme Bantuan Sosial Kementerian Agama

6 Maret 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan, Dwi menyatakan bahwa adanya perubahan akun menyebabkan kegelisahan di beberapa madrasan di daerah. Dwi menilai bahwa saat ini Kementerian Agama mengalami sedang mengalamai masalah internal. Oleh sebab itu, Dwi berharap agar Kementerian Agama dapat segera mengatasi permasalahannya. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jalan Condet Baru No. B33, RT 17/RW 03, Kelurahan Batu Ampar, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
No Telp
0

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
DKI Jakarta I
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan