Demokrat - DKI Jakarta II

Komisi VI - Perdagangan, Koperasi, UMKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN

Melani memberikan apresiasi atas kinerja BUMN yang selama ini di bawah Pimpinan Erick Thohir. Terkait RKA TA 2025, kita ketahui bahwa selama ini terus diadakan untuk BUMN yaitu PMN yang tentunya untuk penugasan Pemerintah sebesar 69% atau Rp30,4 Triliun, untuk pengeluaran usaha 27% atau Rp11,8 Triliun, dan untuk restrukturisasi 4% atau Rp2 Triliun. Kita mengharapkan BUMN ini bisa menambah setoran dividen yang tidak hanya dari BUMN yang itu-itu saja dan semoga BUMN yang lain bisa didorong untuk memberikan dividen untuk menyetorkan dividen kepada negara. Melani ingin mengetahui BUMN sebenarnya sekarang ada berapa dan berapa yang mempunyai keuntungan dan berapa yang rugi. Banyak BUMN yang sekarang sudah ada penggabungan-penggangan. Jadi, BUMN mana yang yang tidak ada lagi karena sudah ada penggabungan. Terkait transformasi digital, yang Melani ketahui pada Mei 2024 lalu telah diluncurkan Government Technology (Govtech) INA-digital dimana Govtech bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital Pemerintah yang slama ini tersebar di berbagai platform. Sejak diluncurkan pada Mei 2024 yang lalu, sejauh mana progress konsolidasi yang telah dilakukan dan bagaimana Kementerian BUMN mensinergikan langkah ini dengan K/L lainnya, sebab aspek keterpaduan layanan digital tentunya melibatkan banyak K/L, sehingga diperlukan kolaborasi yang efektif. Mengingat terjadinya banyak peretasan di dunia cyber yang berdampak langsung pada terganggunya layanan publik di beberapa waktu belakangan ini bagaimana Kementerian BUMN yang ditunjuk sebagai pengelola untuk dapat mitigasi risiko terjadinya peretasan di masa mendatang, bagaimana penguatan strategi transformasi digital terkait adanya Govtech pada pemerintahan yang baru, dan bagaimana mempersiapkan strategi tersebut untuk dipergunakan pada pemerintahan yang berikutnya.

Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN

Melani mengatakan sejauh mana progres Proyek Strategis Nasional yang dikerjakan Kementerian BUMN dan langkah percepatannya agar proyek-proyek tersebut selesai sebelum periode pemerintahan yang baru. Melani bertanya bagaimana komposisi Strategic Delivery Unit (SDU) yang berada langsung di bawah Menteri dan Wakil Menteri BUMN dan sejauh mana tim ini bisa mendorong percepatan penyelesaian proyek-proyek BUMN. Terkait merger BUMN, Melani bertanya apakah penggabungan Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II bisa selesai Desember 2023. Melani mengatakan bagaimana penguatan komitmen BUMN terhadap TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI

Melani menanyakan berapa jumlah nasabah kredit yang macet akibat bencana gempa tahun 2006 di Yogyakarta, bagaimana penanganannya karena itu sudah lama, dan apakah ada penghapusan utang dari para pelaku UMKM, serta UMKM yang bermasalah banyak di bidang apa. Melani juga menanyakan dimana saja pelaku UMKM yang berpotensi Hapus Tagih akibat dampak Pandemi Covid-19, dan apakah persentase ibu-ibu lebih besar.

Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Melani mengatakan bagaimana pengamanan untuk stok pangan nasional bagaimana Pak Menteri membentuk pendorong dan bersinergi strategi BUMN pangan khususnya untuk menghadapi El Nino. Tadi ID Food hanya untuk pembangunan cold storage dan ini bagaimana untuk mengatasi sekarang ini. Di dapil ia di DKI Jakarta dan di semua dapil terutama yang kurang dari stok berasnya menanyakan bagaimana untuk mengoptimalisasi pelaksanaan anggarannya dan khususnya untuk menghadapi El Nino tersebut. Target apa saja yang akan difokuskan. Kemudian juga pada tanggal 13 Agustus 2023 yang lalu Pak Menteri sempat menggelar pasar murah di Tugu Pahlawan Surabaya dengan tujuan mengantisipasi dampak dari adanya gejolak harga komoditas khususnya beras. Melani ingin menanyakan apakah nantinya ini juga merupakan strategi dari Kementerian BUMN untuk mengadakan pasar murah di lokasi-lokasi lainnya. Bagaimana juga tentang perbaikan di sektor logistik karena Pak Menteri pernah mengatakan bahwa akan mempercepat pembangunan ekosistem logistik yang tentunya menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang juga salah satu strateginya telah dilakukan holding pelabuhan demi tujuan meningkatkan efisiensi di sektor logistik tersebut. Persoalannya Bank Dunia telah merilis data logistik performance index 2023 di mana dalam laporan tersebut peringkat LPI Indonesia ternyata turun sebanyak 17 peringkat ke posisi 63 dari 46. Bagaimana pendapat Pak Menteri.

Terakhir, ia mengatakan tentang telah berakhirnya KTT ASEAN 223 dan menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan sejati dan menjaga perdamaian keamanan stabilitas dan juga kemakmuran. Dengan telah berlangsung KTT ASEAN, apa saja bentuk kerja sama konkrit yang telah dicapai oleh Kementerian BUMN khususnya di bidang infrastruktur hijau dan transformasi digital.

Kinerja Korporasi dan Permasalahan Pilot CRJ - RDP Komisi 6 dengan Dirut Garuda

Melani menyampaikan bahwa dirinya memberikan apresiasi karena Garuda menjadi salah satu BUMN yang berada dalam daftar Forbes Global 20. Tentunya juga ikut senang karena telah membukukan laba sebesar 3,7 miliar US Dollar. Melani menanyakan khususnya di tengah makin tinggi atau efek perjalanan serta event-event yang berskala internasional misalnya sekarang ini ada KTT ASEAN juga ada bidang untuk olahraga yang pertandingan Timnas Indonesia dengan Argentina dan nanti ada penyelenggaraan konser Coldplay. Untuk itu, berapa target kenaikan pendapatan yang berpotensi untuk dicapai oleh Garuda di tengah makin banyaknya perhelatan ini. Kemudian di lain sisi kinerja Garuda ternyata pada akhir bulan Mei 2023 lalu pedagang pasar saham PT Garuda pengalamannya penurunan secara signifikan di mana harga saham Garuda sempat jatuh hingga 5,8% ke posisi 64 rupiah per lembar per saham. Mengapa turunnya saham ini bisa terjadi juga bagaimana Garuda melakukan antisipasi terkait hal kedepannya. Kemudian kemarin juga ada di penyelenggaran ibadah haji. Tentang adanya 15 kali keterlambatan atau Delay atau perubahan jadwal apa respon bapak. Kemudian Garuda baru-baru ini kerjasama dengan Singapore Airline untuk pembuangan jaringan penerbangan antara Indonesia dengan Singapura. Apa tindak lanjut dari kerjasama ini ke depannya dan Melani mengharapkan juga penerbangan Garuda di daerah ke daerah makin banyak.

Kinerja Keuangan Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan BUMN Perbankan (HIMBARA)

Melani mengatakan bahwa kami mengapresiasi atas kerja keras dan mengantisipasi apa yang akan terjadi yang memahami para UMKM karena ini untuk negara, kepada BRI akan mempromosikan BRI Peduli Lingkungan apakah ini sudah ada programnya dan apakah ini akan diberikan di setiap RT/RW dan tanamannya dan diberikan pembinaan UMKM sekaligus membantu peduli lingkungan untuk negara. Serta BRI sudah membuka cabang untuk pendaftarannya. Untuk Mandiri ada program Mandiri In Health ini siapa saja yang mendapatkan fasilitasnya. Untuk BNI akan membuka cabang di Hongkong, kita bisa melibatkan UMKM di Hongkong bisa dilibatkan dan partisipasi di sana untuk para migran di sana. Kemudian BTN untuk kredit rumah ini apakah cicilannya lancar dan kredit rumah di Jakarta seperti apa, di sini untuk rumah di Maluku ini kecil sekali pembiayaan. Kalau di Jakarta di daerah mana mendapatkan kredit rumah dari BTN.

Anggaran Kredit Usaha Rakyat — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Jaminan Kredit Indonesia

Melani bertanya bagaimana jika ada UMKM yang ingin mendapatkan dana.

RKA K/L TA 2015 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan

Melani bercerita bahwa dirinya pernah berkunjung ke Brazil dan mengunjungi ITPC disana dan melihat kondisinya sangat memprihatinkan.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT. Amarta Karya (Persero)

Melani mengatakan jika PT. Amarta Karya tidak mempunyai anak perusahaan, sebaiknya mitra usaha sampingannya dijadikan sebagai anak perusahaan. Melani menanyakan alasan kontrak naik, tapi pendapatan mengalami penurunan.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM RI dan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Melani menanggapi bahwa jumlah anggaran yang hanya Rp50 Miliar tidak akan cukup, karena banyak konstituennya yang ingin membuat koperasi, namun memerlukan bimbingan. Ia mengharapkan agar anggarannya dapat naik untuk membantu masyarakat yang butuh bantuan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya langsung.

Kinerja Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Peruri

Melani menanyakan sejauh mana Perum Peruri untuk akuasisi digital money.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Melani mengatakan bahwa KPPU sangat penting untuk diketahui masyarakat dan penting juga untuk ditambah anggarannya. Ia menanyakan pilot project di 7 daerah akan terus dilakukan atau tidak. Ia juga menanyakan jenis laporan yang banyak terjadi di DKI Jakarta. Melani meminta tanggapan terkait persaingan di bidang airlines. Terakhir, Melani menanyakan kemungkinan untuk dilakukan penambahan SDM untuk penyidik.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Hutama Karya (Persero), Dirut PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Melani menanyakan tenaga kerja yang direkrut oleh BUMN konstruksi berasal dari Indonesia atau justru tenaga kerja asing. Ia tidak ingin lahan pertanian tersingkirkan hanya karena kepentingan pembangunan jalan tol.

Jalan Tol — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN dan Direktur Utama Pembangunan Perumahan

Melani bertanya bagaimana Pembangunan Perumahan berperan dalam pembangunan perumahan kelas menengah, apakah komponen-komponen bangunan dan tenaga kerja dalam negeri sudah banyak digunakan di PT PP, apakah ada tenaga kerja asing pada area teknologi, dan apakah di Pembangunan Perumahan jadi ada program rumah rakyat, agar masyarakat penghasilan rendah bisa menikmati.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian RI Tahun Anggaran 2016 dan Sandingan DIPA Tahun 2015 dengan RKA Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Menurut Melani, Walikota tidak menerima hibah dan tidak berani untuk menggunakan uang hibah. Selain itu, Melani menilai usaha dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan adanya agenda penerimaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dianggap belum berjalan lancar, karena ada permasalahan ditetapkannya persyaratan dimana badan hukum harus sudah didirikan selama 2 tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Melanie mengatakan bagaimana fasilitas cold storage yang akan dibangun Bulog di Jakarta dan apa sasaran strategis yang akan dicapai Kemendag saat kunjungan ke AS di akhir Oktober nanti.

Hutang 42 Triliun ke 3 Bank BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BUMN, dan Direksi Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Melani bertanya apakah masing-masing bank mendapatkan jatah yang sama yaitu US$1 Miliar. Melani berharap agar 3 bank BUMN ini sukses dalam memajukan negara dan terhindar dari gagal bayar.

Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum DAMRI — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Dirut Perum DAMRI

Melani mengatakan konsumen di DKI mengeluh terkait bus DAMRI yang terlambat, contohnya di Stasiun Gambir. Melani bertanya cara meningkatkan ketepatan waktu DAMRI dan pengaruh kenaikan dolar.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero)

Melani berharap dengan pergantian Direksi Krakatau Steel dapat meningkatkan keuntungan. Dalam menyikapi adanya kerugian yang mungkin akan dialami, Melani menanyakan dampaknya kepada tenaga kerja. Ia tidak ingin adanya PHK terhadap tenaga kerja di Krakatau Steel.

Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Dirut PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Dirut Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

Melani mengatakan bahwa banyak dari konstituennya ingin pinjam, tapi bunganya besar. Ia menyampaikan bahwa di Palu, BRI sudah membuat akses seperti jemput bola. Ia menanyakan kemungkinan bagi Asprindo dan Jamkrindo untuk jemput bola juga.

Pinjaman CDB — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi BUMN, Direktur Utama BNI, Direktur Utama Bank Mandiri, dan Direktur Utama BRI

Melani bertanya apakah efeknya diberikan pinjaman sudah dilihat ke tenaga kerja, dan terkait pinjaman yang diberikan apakah perusahaan benar-benar memperkerjakan orang-orang Indonesia atau dari China.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Melani mengatakan Indonesia hanya menjadi pangsa pasar di MEA karena banyak penduduknya. Selanjutnya, ia menanyakan apakah peran UKM tidak terlihat dalam memajukan ekonomi. UKM diharapkan dapat membuat nilai tambah agar bersaing di MEA dan 2 tahun lagi TPP Indonesia siap untuk ini.

Harga dan Ketersediaan Sembako dan Daging di Bulan Ramadhan — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan, Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indoneisa (Persero), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Melani mengatakan bagaimana jika di setiap pasar induk ada agen Bulog, sehingga setiap kenaikan harga bisa ditanggulang, tidak hanya diketahui saat operasi pasar saja.

Evaluasi Kinerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Standardisasi Nasional

Melani L menanyakan sejauh mana SNI itu mengeluarkan sertifikat tentang batik tulis atau cap. Ia menyampaikan terkait batik tersebut jangan sampai konsumen tertipu karena tidak ada kejelasan. Ia membahas mengenai 116 TV yang tidak memiliki SNI dan menanyakan pendampingannya supaya mereka bisa membuat standar dengan betul karena menurutnya, mereka sudah ada inovasi dan niat. Hanya saja, jalannya belum betul. Ia menanyakan kerjasama BSN dengan MUI mengenai makanan halal dan haram. Ia juga menanyakan rutinitas BSN melakukan sidak, mitra kerja sama, dan pendampingan setelahnya.

Pembangunan Smelter — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT ANTAM

Melani menanyakan kemungkinan Antam akan bekerja sama dengan Perusahaan Tiongkok yang akan membangun perusahaan smelter. Ia juga menanyakan alasan sampai saat ini belum ada kerja sama dengan UKM.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Melani menyatakan bahwa dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), DKI Jakarta yang tidak memiliki kegiatan dalam sektor pertanian, perlu menambah pelatihan, praktik dan memberi peralatan. Melani juga mempertanyakan alasan adanya impor cangkul sampai Rp10 juta.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Melani menanyakan terkait program apa yang sangat urgensi dan yang tidak akan dipotong anggarannya.

Laporan Evaluasi Anggaran Pemasukan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Melani mengatakan investor yang ingin invest ke Indonesia banyak yang membawa SDM-nya ke Indonesia. Ia juga menanyakan bagaimana peran BKPM mengawasi tenaker yang bekerja lebih dari 6 bulan meski ini bukan tugas utama BKPM.

Upaya Meningkatkan Kualitas Manufaktur Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Internasional untuk Masukan Ratifikasi Perdagangan – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Asosiasi Industri Mesin Perkakas Indonesia (ASIMPI)

Melani mempertanyakan apakah benar industri mesin perkakas berpusat di Malang, dan Melani mempertanyakan saingan dari ASIMPI ini dari mana dan yang paling merugikan ASIMPI itu apa. Melani mempertanyakan apakah anggota dari ASIMPI sudah bekerjasama dengan donor untuk meningkatan SDM.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Melani berpendapat bahwa first travel memang murah, tapi jadwal keberangkatannya tidak tentu. Ia mengatakan bahwa first travel tidak boleh masuk di asosiasi karena sudah ditolak di 3 (tiga) asosiasi yang ada. Selain itu, Melani mengatakan bahwa sampai saat ini, Kadin menganggap bahwa KPPU tidak adil terkait perjanjian dengan pengusaha-pengusaha.

Realisasi Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Melani mengatakan First Travel memang murah tetapi berangkatnya tidak tentu, First Travel sudah ditolak oleh 3 asosiasi karena tidak bisa menjamin apa yang dilakukan oleh First Travel. Melani mengatakan sampe sekarang KADIN menganggap KPPU tidak adil terkait perjanjian dengan perusahaan-perusahaan, Melani bertanya apakah KPPU sudah melakukan pendekatan-pendekatan.

Realisasi Anggaran Tahun 2016— Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang

Melani mengatakan Sabang kurang promosi, padahal Titik Nol dapat dijadikan tempat wisata. Melani bertanya kondisi akses, hotel dan restoran di Sabang di saat ini. Melani meminta MoU dijalankan.

Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Pagu Anggaran Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Melani mengatakan bahasa merupakan tantangan ke depan yang harus dikembangkan, sebaiknya tidak hanya melihat teknologi tapi unsur bahasa juga penting untuk menguasai pasar asing.

Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan dan Para Direktur Utama BUMN Bidang Pangan

Melani mengatakan pihak perdagangan harus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap harga barang menjelang lebaran.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Melani menginginkan untuk DKI Jakarta tidak ada refitalisasi anggaran, tetapi ada revitalisasi warung. Melani juga ingin di DKI Jakarta banyak warung seperti minimarket yang menyebar.

Pembahasan APBN Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala KPPU

Melani mengapresiasi atas perolehan KPPU dengan opini WTP selama 5 tahun berturut-turut, terkait dengan perolehan tersebut sebaiknya anggaran KPPU jangan adanya pemotongan.

Evaluasi Kerja dan APBN Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Melani menyampaikan bahwa di dapil tidak ada pelatihan start up untuk perindustrian, dan Melani mempertanyakan apakah ada pendidikan vokasi untuk perindustrian dan adakah pelatihan. Terkait dengan alat-alat industry yang sudah disepakati, bahwa sampai saat ini belum terealisasi karena sulitnya masuk di Pemerintah provinsi.

Bantuan Hukum yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Melani menyampaikan bahwa sampai saat ini Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menganggap bahwa KPPU tidak adil terkait perjanjian dengan pengusaha-pengusaha, dan Melani bertanya apakah sudah ada pendekatan-pendekatan dengan KADIN atau belum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik

Melani mengatakan keramik buatan Indonesia harganya murah tapi tebal, sementara masyarakat kadang mencari keramik yang lebih tipis. Melani bertanya apakah bahan baku keramik yang tipis berasal dari luar atau dalam negeri.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Melani mengatakan apakah Kredit Ultra Mikro Indonesia (KUMI) sebesar Rp83 miliar untuk semua provinsi atau beberapa provinsi dan apakah masuk program usaha mikro atau keseluruhan profesi. Melani mengatakan apakah pelatihan dan pembinaan bagi wirausahawan muda memiliki anggaran, karena setelah dilatih para wirausaha membutuhkan dana awal untuk memulai startup.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Perhutani dan Perum BULOG

Melani menanyakan mengenai BULOG dapat memikirkan para pedagang daging atau tidak agar dapat dipikirkan supaya rumah pangan kita tetap berguna bagi masyarakat. Melani juga menanyakan, negara yang melakukan ekspor dan keuntungan dari PTPN III.

Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner KPPU an. Harry Agustanto, Kodrat Wibowo, Kurnia Toha, Mohammad Reza, Ningrum Natasya Sirait, dan Muhammad Handry Irmansyah

Melani mengatakan KPPU perlu banyak melakukan sosialisasi ke UMKM. Selanjutnya, ia menyarankan agar KPPU bekerja sama dengan perusahaan besar agar manfaatnya dapat dirasakan.

Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM RI serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Melani mengapresiasi pelatihan dari Kemenkop UKM yang bermanfaat bagi anak muda. Ia juga meminta adanya penyediaan alat keterampilan bagi wirausaha dan usaha kecil. Hal ini penting agar dapat mengurai pengangguran.

Pembahasan Laporan Keungan dan Pelaksanaan APBN dan Membahas Tindak Lanjut BPK – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Melani mengatakan jika perindustrian mengadakan pameran Per minggu mungkin bisa untuk memasukan BSN agar bisa mendapatkan sertifikasi SNI, sehingga ini untuk kedepannya bisa merancang dan memasukkan BSN.

Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance

Melani menanyakan kemampuan PLN untuk mengaliri listrik di daerah terpencil setelah menerima PMN. Sebab di masa pandemi ini, rumah sakit di daerah butuh listrik. Kemudian, Melani menanyakan apakah tetap membeli listrik pembangkit EBT meskipun ada kenaikan dan masa pandemi. Untuk PT Hutama Karya, Melani menanyakan apakah karyawannya ada yang di PHK dan juga bahan baku yang digunakan untuk jalan tol Trans Sumatera.

Kerjasama Perdagangan Internasional Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Untuk 6 Rencana Ratifikasi — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Melani sepakat untuk rapat mendatang, mengundang sekretariat ASEAN karena Sekretariat ASEAN berperan dalam melakukan berbagai kompilasi yang terkait ratifikasi perjanjian yang dimaksud.

Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Sesuai Hasil Badan Anggaran - Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Melani Leimena Suharli mengatakan bahwa pada waktu sidang International Monetary Fund (IMF) di Bali ada tanda tangan perjanjian investasi bilateral dengan Singapura, apakah baru dibicarakan dan apa urgensinya. Bila perjanjian Free Trade Agreement (FTA) terkait paten obat, ini akan berdampak kepada masyarakat. Sebenarnya pertemuan ini yaitu RKA K/L dan kami ingin bertanya kepada Mendag, kemarin saat IMF-WB ada penanda tanganan bilateral Indonesia dan Singapura.

Realisasi Anggaran - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU

Melani mengatakan waktu kami kampanye, ada foto dishare akan mendapatkan warung warna biru/cold box dan tenda semuanya berwarna biru. Mereka mempertanyakan kapan akan dilaksanakan dan diberikan. Ia berharap, sebelum reses sudah ada jawaban untuk implementasinya. Selanjutnya, Melani mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM, saran ini banyak yang ditutup berapa puluh koperasi. Sekarang kami akan menyelesaikan RUU Koperasi. Disitu untuk mempermudah dari 20 orang menjadi 9 orang. Terakhir, Melani menanyakan soal tersebut apakah ini nantinya akan mempermudah atau bagaimana.

Anggaran Program dan Program Prioritas 2020 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

Melani menanyakan promosi ke Tiongkok dan Rusia apa sudah masuk ke dalam anggaran ini. BP Batam mempromosikan BP Batam kepada Tiongkok dan Rusia apakah realisasinya sudah masuk dalam anggaran ini. Selanjutnya, Melani menanyakan untuk BKPS, apa anggaran yang diajukan untuk membuat event besar seperti sel Sabang. Bagaimana untuk masyarakat kedepannya. Karena potensinya sangat besar. Terakhir, Melani mengapresiasi bahwasannya beberapa waktu lalu, ia mengunjungi animasi di Batam sudah sangat baik.

Pembahasan Mengenai Kondisi Aktual Terkait Dampak Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Dirut PT Garam (Persero), Dirut PT Perikanan Nusantara (Persero), Dirut PT Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), Dirut Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)

Melani mengatakan bahwa sampai saat ini ita masih melakukan impor untuk ikan, sedangkan untuk ikan saja masih impor dari Peru. Melani mempertanyakan kasus impor ikan apakah masih terjadi. Melani mempertanyakan terkait dengan garam kumur dan garam mencuci buah mulai kapan untuk diproduksinya dan sampai kapan untuk penyelesaiannya. melani meminta penjelasan terkait dengan distribusi dengan sistem online, dan terkait dengan warung pendampingan akan ditunjuk langsung oleh siapa.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Eselon 1 Kementerian Perdagangan RI

Melani meminta klarifikasi mengenai isu mafia alat kesehatan agar tidak menjadi pembicaraan
masayarakat. Jika adanya prioritas izin impor berharap untuk diberikan kepada BUMN. Melani mempertanyakan apa Kemendag bisa memeberikan bantuan kepada UMKM, pada saat ini ada program Kemenko Pereekonomian mengenai warung tetangga apakah ada kerja sama Kemenko Perekonomian dengan Kemendag, dan apakah bisa dikolaborasikan dengan program Kemendag. Melani mempetanyakan anggaran pameran di luar negeri yang sebelumnya ada, direalokasikan kemana. terkait dengan APD dan masker yang sangat mahal sekali di lapak online, Melani mempertanyakan
bagaimana dapat memastikan dalam kewajaran harga dari produk tersebut.

Isu-Isu Aktual di Masing-Masing BUMN - Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Istaka Karya (Persero), Dirut PT. Nindya Karya (Persero), Dirut PT. Brantas Abipraya (Persero), Dirut PT. Amarta Karya (Persero), dan Dirut Perum Pembangunan Perumahan Nasional

Melani Leimena Suharli berpendapat bahwa Perumnas lahan di DKI sudah penuh apakah tetap untuk konstituen mendapatkan Perumnas dan untuk dapilnya yang di luar negeri pekerja migran mengumpulkan uang untuk program jika pulang ke tanah air mendapatkan bantuan Perumnas yang akan bekerjasama dengan BTN apakah sudah ada program tersebut. Dibangun di Perumnas Royal Purwakarta apakah ada Perumnas di sana, karena di sana ada pasar induk tradisional banyak pekerja yang di mana mereka memerlukan perumahan. Perumnas dilihat kumuh, tipe perumahan kecil bagus tergantung dari konsultan desain apakah dari Perumnas menggunakan konsultan desain lokal atau dari luar negeri.

Evaluasi dan Rencana Kerja – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)

Melani menanyakan penyelesaian pembebasan lahan untuk kilang minyak dan sumber investasi dan keberadaan digitalisasi SPBU di DKI Jakarta. Lalu, ia juga meminta PT. Pertamina (Persero) tidak melupakan tenaga kerja yang ada serta berharap PT. PGN Tbk maju dan bermanfaat.

Program Kerja dan Anggaran Tahun 2020 dan Target Penyelesaian Roadmap - Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Wakil Menteri I Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Melani berharap dengan adanya dua Wakil Menteri BUMN dapat meningkatkan kualitas BUMN dan dapat bersaing dengan BUMN luar negeri.

Berharap dengan adanya 2 wamen BUMN bisa meningkatkan kualitas BUMN kita dan bisa bersaing dengan BUMN luar negeri.

Perkenalan Program Kerja serta Anggaran dan Roadmap Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020-2024 - Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Melani mengusulkan terkait pelatihan agar tetap diperkuat untuk menghasilkan wirausaha. Untuk DKI Jakarta, jangan diberikan alat, tetapi diberikan pelatihan saja. Melani juga mengatakan untuk di Tangerang ada industri untuk membuat tempat tidur rumah sakit. Ia menyarankan untuk diperkuat agar dapat diekspor.

Masukan dan Pandangan terkait Rencana Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dan Rencana Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Huala Adolf (Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), Prita Amalia (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), dan Wahyuni Bahar (Kamar Dagang Indonesia)

Melani hanya bertanya kepada Pak Wahyudi (KADIN), apakah ada success story setelah Indonesia menandatangani persetujuan MEA. Lalu, prosesya di KADIN itu seperti apa pasca-penandatanganan persetujuan tersebut.

Ketentuan Realisasi Kredit – RDP Komisi 6 dengan Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia

Melani mengatakan kemungkinan BRI menjadi kantor cabang di Hong Kong karena banyak tenaga kerja migran di Indonesia. Melani menuturkan di BRI ada 13 dari 24 proposal belum cair dan meminta untuk dbantu untuk dicairkan.

Latar Belakang

Melani Leimena Suharli terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 setelah memperoleh suara sebanyak 36.157 mewakili Partai Demokrat untuk Dapil DKI 2.

Melani Leimena Suharli adalah caleg dari Partai Demokrat terpilih untuk dapil DKI Jakarta 2 (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri) periode 2014-2019. Wanita kelahiran Jakarta ini menikah dengan H. Muhammad Suharli dan memiliki 3 orang anak.

Sebelum masuk ke dunia politik, Melani Suharli adalah seorang pengusaha yang aktif di organisasi KADIN.

Pendidikan

SD Perguruan Cikini Jakarta (1963)
SMP Perguruan Cikini Jakarta (1966)
SLTA PSKD Jakarta (1969)
STIE Ganesha Jakarta (2002)
S1 Ilmu Administrasi Negara, STIA YAPPAN (2007)

Perjalanan Politik

Sebelum bergabung bersama Partai Demokrat, Melani Suharli lebih aktif di dunia bisnis. Ia bersama suaminya mendirikan jasa haji, PT Al Amin Universal. Ia diajak bergabung Partai Demokrat oleh temannya yang juga aktif di KADIN. Setelah bergabung dengan Partai Demokrat, ia diangkat sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat di tahun 2005.

Di tahun 2006, Melani Suharli menjadi bagian dari Dewan Pembina Partai Demokrat dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua. Saat berhasil memenangkan dapil DKI Jakarta II saat pileg 2009, Melani Suharli diangkat sebagai Wakil Ketua MPR RI bersama Taufik Kiemas sebagai Ketua.

Visi & Misi

Visi: Menjadikan Kepercayaan Sebagai Amanah Untuk Mencapai Kesejahteraan Rakyat

Misi:

1. Memperjuangkan harkat dan martabat Perempuan di segala bidang dan Eksistensi peran perempuan di lembaga politik, ekonomi, hukum, pendidikan, budaya, agama dan lainnya, demi tercapainya kesejahteraan untuk seluruh Rakyat Indonesia.

2. Mendorong tercapainya Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

3. Menjaga Moral Bangsa melalui Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara ( PANCASILA, UUD NRI 1945, BHINNEKA TUNGGAL IKA, NKRI ) .

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization

31 Mei 2017 - Melani mempertanyakan apakah protokoler ini berpengaruh terhadap perekonomian di DKI Jakarta terutama pada sekitar 28,5 persen UMKM (Usaha Micro Kecil Menengah) di Jakarta. Menurut Melani banyak pedagang di Luar Negeri yang tidak jelas bentuknya dan Melani menanyakan apakah hal itu akan menjadi House Of Indonesia. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional

6 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Pakar Ratifikasi UI, Prof. Hikmahanto Juwana, Melani menanyakan kesiapan Indonesia terkait dengan hukum yang menyangkut perjanjian perdagangan internasional. Ia juga meminta penjelasan terkait status Indonesia dalam meratifikasi perjanjian perdagangan Internasional. Melani juga memprediksi dalam kurun waktu dua tahun lagi, Indonesia harus masuk ke TPP (Trans Pacific Partnership). [sumber]

Ratifikasi Perdagangan Internasional

19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Melani meminta secara tertulis tentang keuntungan dan kerugian yang didapati Indonesia dalam ratifikasi ini. Selain itu, ia bertanya apa keuntungan dan kerugian yang akan Indonesia dapatkan dalam masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan apa antisipasi KADIN dalam ratifikasi protocol Ini. Melani menanyakan egara mana saja yang terlibat dalam pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pasar apa saja yang dibuka bagi UMKM.[sumber]

Tanggapan

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga, Melani menanyakan pada Jasamarga bagaimana mengatasi dampak persoalan terhadap tenaga kerja terkait pergeseran penggunaan mesin untuk pintu tol. Melani juga mempertanyakan bagaimana dan kenapa bisa menurunkan porsi saham dari 60 ke 20%. [sumber]

Evaluasi APBN 2016 dan Pemeriksaan BPK RI Sem 1 2016 dan 2015

23 November 2016 - Dalam Raker Komisi 6 dengan Menkopukm dan Dekopin, Melani menanyakan bagaimana realisasi Kampung Koperasi Digital. Ia juga menanyakan apakah kegiatan Award untuk koperasi berprestasi sudah dapat dilakukan tahun 2016. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Melani menanyakan seputar masih ada pejabat BUMN yang merangkap jabatan. Melani menanyakan mengapa BUMN seperti Garuda Indonesia yang sudah mendapatkan bintang 5 di skytrack merugi. Melani juga menginginkan agar para mahasiswa dipermudah untuk membuka UKM tanpa harus adanya jaminan. [sumber]

Usulan PMN dalam RAPBN-P 2016

22 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Deputi BUMN dan PTT Krakatau Steel, Melani menanyakan, kalau China tidak berencana membatasi produksi baja apakah penjualan Krakatau Steel (KS) akan tetap meningkat dan apakah biaya yang tinggi karena reduce consumption penyebab utama ruginya KS. Kemudian apakah cara lain untuk mengurangi kerugian KS selain dari PMN. Industri yang akan dibangun PMN untuk konsumsi reduce energyapakah sebelum ini dengan adanya biaya yang tinggi membuat KS merugi. [sumber]

Permendag tentang Pengaturan Perdagangan Gula Rafinasi

19 Juli 2017 - Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Melani mengatakan bahwa dirinya mendapati ada keluhan dari industri gula yang kesulitan mendapatkan lahan. Melani juga mengatakan, para pedagang kecil merasa lebih senang tidak ada pasar lelang sebab mereka selalu mengalami kesulitan. [sumber]

RAPBNP 2016 Kemendagri

8 Juni 2016 - Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag), mengenai kinerja Menteri Perdagangan, Melani sangat kecewa dengan pernyataan menteri perdagangan. Melani mengatakan bahwa DKI saja tidak ada program pasar apakah bisa diadakan program warung. [sumber]

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Melani menanyakan sertifikal halal UKM berbasis sandang. Melani ingin mengetahui data-data industri yang sudah tumbuh dan berkembang. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

18 April 2016 - Melani sepakat program wirausaha baru (Gerakan Kewirausahaan Nasional) tidak dihilangkan karena itu sangat membantu wirausaha muda. Namun, Melani tidak mengerti dengan program Galeri Indonesia Wow. Ia mempertanyakan tujuan dan keberadaan program tersebut. Selain itu, perkembangan rumah koperasi dan hak cipta Batik Betawi Jakarta juga menjadi pertanyaannya saat rapat. [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

11 April 2016 - Melani meminta penjelasan kepada KPPU terkait transportasi online. [sumber]

Evaluasi Kebijakan Penambahan Pesawat Garuda Indonesia

29 September 2015 - Melani mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan Garuda Travel Fair 2015 yang dilaksanakan pada September lalu. Hal itu menunjukkan bahwa travel masih menjadi minat tersendiri di tengah krisis seperti ini. Selanjutnya, Melani mempertanyakan rute dari Soekarno Hatta, Jakarta (CGK) ke London sudah memberikan keuntungan, serta juga First Class yang digunakan di pesawatnya ditujukan untuk keuntungan atau hanya sebagai branding saja. Melani ingin mengetahui pembukaan rute di Eropa dan Amerika oleh Garuda Indonesia dan juga ke 10 destinasi yang akan dibuka oleh Kementerian Pariwisata. [sumber]

Rights Issue PT.Waskita Karya Tbk, PT.Adhi Karya Tbk dan PT.Aneka Tambang Tbk

Pada 20 April 2015 - Melani minta klarifikasi kepada MenBUMN rencana solusi untuk jalan yang terhambat dan jalan yang rusak akibat pembangunan MRT. [sumber]

Kinerja PT.Kimia Farma Tbk, PT.Indo Farma Tbk dan PT.Bio Farma (Persero)

Pada 16 April 2015 - Melani menanyakan sikap Indo Farma, Kimia Farma, Bio Farma tentang obat racikan dokter yang dapat diterima namun tidak diketahui apa isinya serta efek samping. [sumber]

Kinerja Pupuk Indonesia

Pada 15 April 2015 - Sehubungan dengan persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Melani menanyakan inovasi teknologi yang telah dilakukan oleh PIHC untuk menghadapi persaingan dengan perusahaan asing. [sumber]

Evaluasi Kinerja PGN

7 April 2015 - Melani fokus kepada PGN. Melani minta verifikasi tentang sistem pengawasan yang berlaku di PGN sekarang karena Melani ingin pastikan tidak ada calo-calo di PGN. Melani menilai DKI adalah role model dari kota gas di Indonesia. Melani minta klarifikasi dari PGN hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam membangun DKI sebagai Kota Gas Indonesia. [sumber]

Industri Gula Nasional dan Impor Gula

Pada Audiensi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) tanggal 26 Maret 2015 - Melani tanya kepada APTRI apakah sudah pernah mengajukan audiensi dengan pihak Kementerian. Melani prihatin terhadap adanya beberapa asosiasi petani gula yang terkesan seperti tandingan dan tidak bersinergi. [sumber]