Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Jawa Barat II
Komisi X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
14/09/1966
Alamat Rumah
Jl. Ir. H. Juanda No. 148, RT 03/RW 11, Kelurahan Lebak Gede, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Barat II
Komisi
X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Sikap Terhadap RUU

Panja Peraturan DPR dan Pengesahan RUU POM serta Pandangan Mini Fraksi — Badan Legislatif DPR-RI dengan Tim Panja Pemerintah

Dede Yusuf mengatakan bahwa ia sebagai perwakilan pengusul Komisi 9 melihat apresiasi dan support dari panja yabg sudah melakukan harmonisasi sampai saat ini, dan semua catatan akan menjadi masukan pada pembahasan tingkat 1 terkhusus masukan Pak Firman dari bahan zat perangsang. Dede Yusuf juga mengharapkan bahwa apabila diperkenankan Komisi 9 mendorong pengambilan keputusan pada rapat paripurna secepatnya karena rapat tinggal 1x sidang, Dede Yusuf mencucapkan terima kasih termasuk juga para tenaga ahli dan sekretariat serta tim.


Tanggapan

Masukan terkait Penyusunan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM) – Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT. Kimia Farma, PT. Bio Farma, dan PT. Kalbe Farma

Dede mengatakan adanya pandangan yang berbeda antara perusahaan swasta dengan perusahaan milik pemerintah khususnya yang berkaitan dengan distribusi dan perizinan, karena diketahui banyak yang tumpang tindih. Dede juga menanyakan bentuk yang diinginkan agar BPOM lepas dari lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya mengenai kategori obat. Terakhir, Dede menanyakan terkait 5 kategori obat yang sudah ada ini terbilang cukup, perlu ditambah, atau justru dikurangi agar RUU tentang POM menjadi jelas.


Penyelesaian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait Perluasan Manfaat Sosial dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2017 sebagai wujud Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan

Dede selaku Pimpinan Rapat mengatakan bahwa pada intinya, Anggota Komisi 9 DPR-RI mengapresiasi draf rancangan Permenaker ini. Namun, terdapat beberapa catatan seperti masalah pekerja laut, dan masalah kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan yang masih harus lebih diperhatikan. Komisi 9 DPR-RI menginginkan agar Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan kerja sama yang sinergis terkait masalah PMI.


Wakil Bupati Langkat, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Camat Binjai, Pengawas Provinsi Sumatera Utara, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai, Kapolres Binjai, dan Kapolda Kabupaten Langkat

Dede Yusuf mengatakan bahwa pemerintahan di Indonesia sudah dibagi dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa yang artinya tugas Pemerintah Desa/Kabupaten adalah mendata. Menurut Dede, yang menjadi pertanyaan Kepala Desa tahu atau tidak, karena perusahaan/pabrik ini sudah beroperasi selama hampir 9 tahun. Dede berharap agar semua pihak yang lalai harus diberikan sanksi.


Kepesertaan dan Strategi Kepesertaan — Komisi 9 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Dede Yusuf mengatakan bahwa BPJS Kesehatan uangnya kurang, banyak sekali konfliknya, Peraturan terus keluar. Sementara, BPJS Ketenagakerjaan semuanya bagus, tetapi kurang peraturannya. Tidak ada yang membantu BPJS Ketenagakerjaan. Dede Yusuf juga mengatakan bahwa DPR-RI menunggu spirit dari BPJS Ketenagakerjaan untuk keluarnya peraturan-peraturan.


Persiapan SEA Games 2019 dan Pekan Olahraga Nasional 2020 - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sesmen Kemenpora, Dispora Papua, Sesjen KOI dan KONI

Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan bahwa perlu dipersiapkan masalah medical center terkait rumah sakit mana yang siap jika diperlukan tindakan medis. Jika ada cabang olahraga yang tidak terakomodir bisa dilakukan di provinsi lain yang terdekat dengan Papua agar akomodasinya tidak terlalu merepotkan.


Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro

Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan bahwa kultur K-pop meningkat dan menjadikan culture Indonesia terpinggirkan. Ini yang diresahkan para seniman, jika Taman Ismail Marzuki menjadi modern, jangan-jangan seniman akan terpinggirkan. Apakah betul ada ruang konser dengan jumlah 3000 sheet itu. Kita tidak ingin konser K-POP tetapi harus ada pertunjukan seni, harus dipikirkan ini. Komunikasi dengan seniman itu butuh waktu dan harus ada batasan waktunya, moratorium harus ada. Kelompok mana yang ingin diajak diskusi dan semua seniman harus diakomodir dengan baik. Disekitar Cikini sudah banyak hotel maka seolah bersaing dengan hotel yang di sana, ia setuju wisma harus dikembalikan. Jika ingin sosialisasi libatkan DPR RI agar persepsi pemerintah, DPR dan seniman sejalan.


Pendidikan Vokasi - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rachmat Karimuddin (Bukalapak.com), Rikard Bangun (Kompas TV), Prijono Sugiarto (PT Astra Internasional), Michael Widjaja (PT Sinar Mas Land), Garibaldi Thohir (PT Adaro Energi), Caroline Riady (CEO Siloam Hospital), Hariyadi Sukamdani (CEO Hotel Sahid) dan Sanny Gaddafi (CEO PT Villages Indonesia)

Dede Y mengatakan kami mau mencoba mengurangi angka pengangguran SMK, demand-nya masih ada kata pelaku industri. Ia juga menanyakan apakah mugkin dari perusahaan menginvestasikan pelatih ke SMK dan apakah mungkin perusahaan menginvestasikan peralatan-peralatan ke SMK.


Masalah Revitalisasi terhadap Lingkungan Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM)

Dede mengatakan tidak setuju terkait membangun hotel menjadi area komersil di TIM karena akan membuka ruang bagi siapapun untuk masuk tanpa perlu sisi kesenian. Dede mengatakan setuju memanggil DPRD, Gubernur, Jak Pro dan memoratorium sampai seniman diajak berkomunikasi. Dede mengatakan jika ingin mengetahui bagaimana TIM ke depan, maka hasil diskusinya harus dari semua pihak dengan seniman.


Konsep Omnibus Law dan Revisi Implementasi UU terkait Komisi 10 - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Badan Keahlian DPR-RI

Dede mengatakan usia pemuda adalah 16-60 tahun menurut WHO, Sementara UU hanya sampai 30 tahun.

Usulan Komisi 10 DPR-RI untuk RUU Prolegnas 2020-2024

  1. RUU tentang Perubahan asas UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
  3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
  4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.
  5. RUU tentang atas Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  6. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman
  7. RUU tentang Fasilitasi Sarana Prasarana Pendidikan
  8. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11  tentang Cagar dan Budaya
  9. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  10. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
  11. RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan

Dede mengatakan UU Guru dan Dosen digabung, jika dipisah takutnya nanti Tata Usaha (TU) juga minta, hal-hal lain diatur dalam pasal per pasal. Dede menyampaikan RUU tentang Fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan tidak fokus kepada sistem pendidikan tapi kepada fasilitas pendidikan termasuk buku. Dede mengatakan dalam tahun 2019 ada 3 atau 4 RUU yang diusulkan ke Baleg, diantara 11 RUU yang Komisi 10 usulkan, kira-kira yang mana jadi skala prioritas dan yang punya urgensi. Dede mengatakan meminta big issue dari list RUU Prolgenas prioritas supaya terlihat mana yang menjadi urgensi negara untuk segera dibuat peraturan.


Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Dihapusnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan DikMas) - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (DPP F-PLKP) dan Ketua Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Se-Indoneisa (Madiklus Indonesia)

Dede mengatakan penting pendidikan didapat tidak hanya dalam sektor formal, tapi ada juga di nonformal dan informal. Dede mengatakan Perpres 82/2019 ada potensi melanggar UU 20/2003 Pasal 26, jadi ada baiknya direvisi.


Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara

Dede mengatakan sudah menangkap poin dari apa yang disampaikan mitra bahwa dalam pelaksanaan kampus merdeka masih terdapat banyak kendala untuk PTS di daerah. Dede juga mengatakan sudah pernah membahas kendalan PTS di daerah dengan Mendikbud. Dede mengatakan bahwa pendidikan terutama kampus merdeka memang urgent karena berkaitan dengan SDM unggul. Dede berpendapat bahwa Mendikbud sedang mencoba membuat program kampus merdeka agar mahasiswa terdorong menjadi SDM unggul dengan lapangan kerja terbuka.


Kebijakan Sertifikasi Profesi terhadap Lulusan Pendidikan Vokasi Jenjang Pendidikan Menenagh dan Pendidikan Tinggi – Komisi 10 RDP dengan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Dede Yusuf mempertanyakan badan sertifikasi kompetensi di indonesia ada berapa. dalam pendidikan vokasi yang paling penting untuk adanya sling match kebutuhan industri dan kebutuhan keterampilan.


Kondisi Perkembangan Keorganisasian, Renstra dalam Memajukan Kepemudaan dan Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan Nasional dan Daerah - RDPU Komisi 10 dengan HMI, PMII, GMKI, PMKRI, KHMDI, Hikmahbudhi, GP Ansor, PP Pemuda Muhammadiyah

Dede menyatakan setuju untuk mengundang pemuda perempuan, kedepan akan diagendakan.


Kondisi dan Permasalahan Pendidikan - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 10 dengan Rektor UPI, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Makassar, Universtas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Itje Chodijah dah Najelaa Shihab

Selama ini pemerintah sudah mendorong adanya tunjangan guru, Dede menanyakan bagaimana dampak hasil output yang telah disampaikan dengan banyaknya jumlah tenaga honorer dan rendahnya pendapatan.


Kendali Mutu dan Kendali Biaya – Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Menurut Dede Yusuf, KPTK menilai obat yang diberikan tidak efektif. Dede mengatakan jika dirinya disini sebagai wakil rakyat yang juga menginginkan rakyat harus sehat dan terjamin kesehatannya. Dede melihat bahwa benar BPJS ini memang masih defisit karena cost-in cost-out-nya belum jelas dan menurut Dede sekiranya ini harus mencari tambahan pembiayaan seperti apa yang sudah sering dibicarakan. Dede berharap permenkes bisa dicabut dulu dan dilakukan tinjauan ulang terlebih dahulu.


Program Gotong Royong Atasi Stunting - Audiensi Komisi 9 dengan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia

Dede Yusuf menyampaikan bahwa saat ini Indonesia belum menjadi negara dengan tingkat kesehatan tinggi. Adapun lima negara dengan tingkat kesehatan tertinggi adalah Italia, Islandia, Swiss, Singapore, dan Australia.Kesehatan mereka di dapat dari adanya pola hidup yang sehat, pembentukan kawasan bebas merokok, serta pola makan yang sehat.

Dede Yusuf menyatakan bahwa program yang direncanakan oleh ISMKMI ini sudah bagus sesuai dengan roadmap kesehatan nasional. Namun, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pola hidup sehat masih sangat kurang. Sebagaimana diketahui, penyakit yang mendominasi orang Indonesia antara lain adalah stroke, diabetes, dan lain-lain. Penyakit ini cenderung timbul akibat pola hidup yang tidak sehat. Oleh sebab itu, kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat ini menjadi tantangan bagi para stakeholders di bidang kesehatan untuk menegakannya.

Dalam rapat, Dede Yusuf juga menyoroti masalah defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dede menyampaikan bahwa salah stau faktor penyebab defisitnya BPJS adalah jumlah pasien rumah sakit yang terus membludak. Seringkali masyarakat tidak takut untuk sakit karena mereka menganggap bahwa kesehatan mereka akan ditanggung oleh BPJS. Hal ini sangat berbeda dengan zama dulu, dimana masyarakat benar-benar menjaga kesehatannya agar tidak ahrus ke rumah sakit dan mengeluarkan biaya yang besar. Dede Yusuf menginginkan agar sosiliasasi mengenai masalah kesehatan ini dapat benar-benar digencarkan, pemerintah harus menjalankan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) secara optimal demi meningkatkan tingka kesehatan Indonesia. Dede Yusuf juga berharap agar para Sarjana Kesehatan Masyarakat yang ada ini dapat memberikan akses pelayanan kesehatan di tingkat desa. Sebab, masalah distribusi pelayanan kesehatan di desa-desa ini masih belum merata. DPR sendiri juga akan menghimbau agar anggaran yang ada di Kemenkes dapat dioptimalkan untuk upaya preventif promotif di bidang kesehatan. Selain itu, DPR juga akan menghimbau agar setiap dokter atau pelayanan kesehatan dapat ditempatkan sesuai dengan keahliannya.

Mengenai perokok, Dede beranggapan bahwa masyarakat Indonesia lebih rela menghabiskan uangnya untuk membeli rokok dibanding dengan membayar jaminan kesehatan. Untuk itu, diperlukan sosialisasi dan program khusus untuk mengatasi hal tersebut. DPR sendiri berupaya untuk menaikan cukai rokok sejumlah dua kali lipat. Namun, proses menaikan cukai rokok ini juga memakan waktu yang panjang, sehingga realisasinya tidak dapat berjalan dengan cepat.

Sebagai penutup, Dede mengatakan bahwa hasil diskusi ini akan disampaikan pada rapat kerja dengan Kemenkes agar Kemenkes dapat segera mengalokasikan anggarannya untuk program preventif promotif di bidang kesehatan, terutama untuk masalah stunting.


Peningkatan Mutu RS untuk Program JKN melalui Akreditasi dan Permasalahannya – Raker Komisi 9 dengan Mentri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan dan 5 Asosiasi Rumah Sakit (KARS, BPRS, PERSI, ARSSI, ARSADA, PERSANA)

Dede berharap agar masalah akreditasi ini tidak mengganggu pelayanan rumah saakit. Dede menaynyakan apa itu KARS dan apa yang diteliti contohnya salah satu ruang operasi yang harus memiliki AC, apakah ada ruang operasi yang tidak menggunakan AC. Terkait hal tersebut, dede menanyakan posisi direktur utama rumah sakit sebagai besar bukan dokter, apakah dari hal tersebut menjadi penghambatan yang terjadi.


Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Sistem Pembelian Obat – Audiensi dengan Divisi Onkologi Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI, Cancer Information and Support Center (CISC), dan Komunitas Autoimun.

Dede menyimpulkan bahwa dokter yang mampu mengatasi masalah serviks di Indonesia hanya sejumlah 103 orang dan jumlah tersebut tidak mencukupi untuk menangani masalah serviks. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem krioterapi. Dede mengatakan bahwa ternyata autoimun ini cukup menarik karena ternyata ini penyakit yang berat. Dede terus emnyakini bahwa akan memperjuangkan jalan keluar untuk menangani penyakit penyakit yang membebani masyarakat. Dede menambahkan sistem pembelian obat ini nantinya akan berubah, kedepanya diharapkan agar BPJS dapat menbeli dan menyiapkan obatnya sendiri.


Latar Belakang

Dede Yusuf Macan Effendi terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 165.182 suara melalui Partai Demokrat . Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Dede Yusuf bertugas di Komisi 10 yang meliputi Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

Dede Yuusf juga pernah menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat sejak 13 Juni 2008 hingga 13 Juni 2013. Ia juga seorang aktor Indonesia yang terkenal akan film-film laganya. Dede pernah menjadi salah seorang anggota DPR dari PAN periode 2004-2009. Beliau pindah partai dari PAN ke Partai Demokrat pada tahun 2013. Pada pesta Demokrasi Pemilukada Gubernur Jawa Barat 2013, beliau memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur berpasangan dengan Sekretaris Daerah Jawa Barat Lex Laksamana di nomor urut 3.

Dede berkenalan dengan dunia politik sejak bergabung dengan Kosgoro tahun 1992 sebagai salah satu pengurus pusat. Namun akhirnya dunia perfilman lebih menarik.

Dulu Dede adalah Wakil Gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Ahmad Heryawan.

Pendidikan

SD , Budi Waluyo. Tahun: - 1977

SMP , Budi Waluyo. Tahun: - 1981

SMA , SMAN VI. Tahun: - 1984

S1 Teknologi Industri, Muhammadiyah. Tahun: - 2010

S2 Ilmu Pemerintahan , Padjadjaran. Tahun: - 2014

Perjalanan Politik

Calon Gubernur Jawa Barat (berpasangan dengan Lex Laksamana) (2013-2018)
Wakil Gubernur Jawa Barat (2008-2013)
Anggota DPR RI dari PAN mewakili Jawa Barat (2004-2008)

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Pengawasan Obat dan Makanan

24 Januari 2018 - Dede mengatakan, jika mitra ingin masukannya dimasukkan ke dalam pasal-pasal RUU, nanti bisa Pansus upayakan untuk disandingkan. Dede bertanya apakah rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman atau langsung menerima masukkan saja, sebab anggota peserta rapat yang tersisa di RDP berjumlah tiga orang.

Dede mengatakan bahwa Badan Keahlian DPR (BKD) ini juga akan menampung semua masukkan, jadi isi RUU masih bisa berubah, bahkan sampai judulnya pun masih bisa berubah. Ia meminta agar mitra tidak perlu khawatir, sebab masukkan masih bisa disandingkan dengan disertai laporan mengenai daftar inventaris masalah (DIM) dan lain-lainnya. Dede mengatakan sangat setuju terkait pernyataan Ermalena dari Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni pemerintah jangan hanya membuat aturan-aturan yang malah bisa menekan masyarakatnya sendiri.

Dede menjawab pertanyaan dari GP Jamu, sebenarnya bukan ‘ditangkis’, tapi UU yang akan berlaku ini bisa membatalkan UU sebelumnya yang sudah berlaku, maka dari itu nantinya kita akan mempresentasikan mitra kepada pemerintah.Dede mencukupkan pembahasan RDP hari itu dan mengatakan semua masukkan yang diberikan diterima dan akan disampaikan semuanya kepada pemerintah. [sumber]

RUU Kebidanan

16 November 2017 - Dede menjelaskan latar belakang dibuatnya RUU ini yakni belum ada pengaturan khusus tentang kebidanan. Dede mengatakan salah satu cita-cita bangsa adalah menjujung derajat kesehatan setinggi-setingginya. Di daerah biasanya menganggap bidan adalah seorang Menteri Kesehatan, sehingga menurut Dede sangat perlu untuk mengatur bidan ini untuk meningkatkan kualitas bidan. Dede menyebutkan bidan adalah salah satu yang dapat mewujudkan kesehatan, namun yang menjadi masalah adalah penyebaran bidan yang tidak merata di Indonesia. [sumber]

RUU Kepalangmerahan

7 Desember 2017 – Komisi 9 rapat kerja dengan pemerintah saat pengambilan keputusan tingkat pertama.Dede menjelaskan isi laporan yang terdiri dari lampiran 1 berisi tentang bentuk lambang Palang Merah, dan lampiran 2 berisi tentang bentuk lambang Palang Merah Indonesia. Dede berpendapat, dalam hal ini Fraksi Demokrat memberikan penghargaan kepada Panja yang telah bekerja keras dalam merampungkan RUU Kepalangmerahan. Melalui Dede, Fraksi Demokrat menyatakan setuju dengan RUU Kepalangmerahan untuk dilanjutkan kepada pembahasan tahap selanjutnya. Dede membacakan keputusan Fraksi Hanura yang wakilnya tidak bisa hadir di rapat. Melalui pimpinan rapat, Fraksi Hanura menyatakan setuju RUU Kepalangmerahan untuk ditindaklanjuti pembahasannya pada tahap selanjutnya.[sumber]

26 April 2017 - Dede meminta masukan tentang praktik empirik lambang dan sejauh mana lambang dapat digunakan oleh masyarakat. Dede menyimpulkan maksud MDMC bahwa MDMC tidak keberatan lambang apapun yang akan digunakan asalkan tidak mencampurkan dengan permasalahan politik atau SARA. Kemudian Ia juga menyimpulkan pemaparan BSMI bahwa BSMI tidak menginginkan adanya monopoli penggunaan lambang. Selanjutnya Dede menyimpulkan pemaparan LPBI-NU yang tidak keberatan dengan penggunaan lambang asalakan mempertimbangkan meaning-nya. Dede mengkonfirmasi pemaparan Yayasan Budha Tzu-chi yang menyatakan tidak masalah dengan penggunaan lambang. Dede menanyakan posisi PMI apakah sebagai ormas atau sebagai pemerintah karena menurutnya perlu ada kesepakatan bersama, apakah dengan adanya UU ini dapat memberhentikan kegiatan-kegiatan tertentu. Sekali lagi Dede menanyakan kepada mitra apakah PMI menjadi induk seluruh organisasi kemanusiaan atau PMI sejajar dengan organisasi kemanusiaan. [sumber]

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

1 Juni 2016 - Dede menyebutkan bahwa dalam evaluasi Indonesia Case Base Groups (INA-CBG’s), Panja BPJS Kesehatan menemukan adanya perbedaan standar kualitas rumah sakit swasta sehingga Panja meminta Pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh anggaran rumah sakit swasta. [sumber]

RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (RUU PPILN)

19 Januari 2016 - Dede Yusuf menyampaikan bahwa DIM selanjutnya akan disusun dalam Panitia Kerja (Panja). Mewakili Komisi 9, Dede Yusuf berjanji akan menyelesaikan DIM dalam dua masa sidang sebagai spare dan diperkirakan selesai hingga Mei atau Juni 2016. [sumber]

Pada 23 April 2015 - Dede menilai peran negara harus besar. Jangan bebankan nasib TKI kita pada pihak swasta. Masukan dari Deputi Perundang-Undangan akan dipelajari oleh Komisi 9 selama masa reses dan akan segera dibentuk Panitia Kerja (Panja). [sumber]

RUU PPILN - Penyerahan Hasil Panja

26 Agustus 2015 - Dalam rapat Komisi 9 dengan Panja Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Dede mengatakan bahwa setelah disetujuinya draft RUU PPILN ini dalam Rapat Panja, akan dibawa ke dalam Rapat Komisi dengan agenda menerima laporan hasil Rapat Panja PPILN. Dede memohon izin untuk menerima laporan Panja PPILN, sekaligus serah terima draft RUU PPILN dari Pimpinan Panja kepada Pimpinan Komisi. Dede sangat mengapresiasi kinerja Panja PPILN yang sudah berjalan dalam dua periode ini. Dede memberikan kesempatan kepada tiap Fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Atas dasar persetujuan semua Fraksi yang hadir dalam Rapat Panja PPILN terhadap draft RUU PPILN, maka Dede selaku Ketua Komisi 9 sekaligus Ketua Panja RUU PPILN mengesahkan draft RUU PPILN, dan akan diteruskan ke Baleg. Menurut Dede, RUU ini sangat penting untuk para pekerja Indonesia di Luar Negeri. Selanjutnya akan diambil langkah mendalami RUU ini dan rencana kunjungan kerja. Dede mengatakan akan dilanjutkan Rapat Panja Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pertama pada pukul 14:00 WIB, jika daftar anggota Panja PPHI sudah difiksasi. [sumber]

RUU Tembakau

Pada 2 Februari 2015 - Dede sebagai Ketua Komisi IX, menegaskan bahwa RUU Tembakau bukan diusulkan oleh Komisi 9 tetapi oleh beberapa komisi lain yaitu komisi 2, komisi 4 dan komisi 6. (sumber)

Tanggapan

PERBAIKAN SISTEM BPJS

25 Oktober 2018 - pada RDP Komisi 9 dengan JKN, BPJS, Kemenkes dll, Dede mengatakan akan memberikan kesempatan boleh berkomentar, boleh memberikan saran, boleh meyetujui atau tidak menyetujui, jadi ini dibahas per cluster saja, apakah sistem ini dapat kita setujui. Untuk isu pendanaan JKN terdapat 6 identifikasi masalah, Dede berpendapat bahwa harus dilakukan pengurangan pajak alat kesehatan karena masih banyak yang memandang alat kesehatan ini sebagai barang mewah. Seharusnya altat kesehatan ini bisa dipandang sebagai public services. Dede menanyakan apakah Kemenkeu setuju dengan konsep yang dirancang. Dede ingin setiap lembaga ini memberikan pandanganya terhadap program-program yang diambil. Kalau banyak disetujui akan segara dilanjutkan dan nanti akan ditentukan siapa yang bertanggung jawab. Dede menyampaikan bahwa Komisi 9 mau fokus pada konteks pendanaan dulu jadi usul pendanaan dari DJSN itu adanya dashboards pendanaan. Dede menanyakankira-kira usulan-usulan DJSN ini mau kita tambahkan dimana di poin ini,jadi, kita masukan clause baru yaitu membangun sistem informasi tata kelola keuangan dan kepesertaan. Berarti kita sepakat untuk membangun sistem informasi dan kepersetaan agar berapa uang yang masuk per menit ini bisa didata dengan akurat. Dede mengatakan jumlah orang miskin di Indonesia ini sekitar 10%, tetapi PBI yang kita bayarkan Rp100.000.000, ini menandakan kita membiayai orang yang hampir miskin. Dede mengatakan jadi, sebenarnya negara ini mau melindungi yang mana,karena kalau kita bicara yang hampir misikin jumlah tersebut bisa mencapai 50%. Dede juga mengatakan sulit bagi kita menjelaskan karena Dede tidak tahu bagaimana menetapkan PBI ini yang kemudian jadi naik, mudah-mudahan mitra dapat memberikan gambarannya ini. Dede juga menanyakan bagaimana cara penetuan pemberian PBI,siapa-siapa saja yang memperoleh PBI seharusnya dapat disampaikan kepada DPR. Dede meminta ini yang menjadi penanggung jawab untuk cluster ini yaitu dari Sekretariat Presiden karena untuk masalah premi betul Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) tapi kaitannya dengan Dukcapil dan sebagainya itu harus ada urusannya dengan Kantor Staf Presiden (KSP) jadi leading sector untuk cluster ini yaitu di KSP. Dede juga mengatakan isu pembatalan INA-CBG’s ini setuju atau perlu ada yg ditambahkan atau bagaimana.Dede mengatakan penting bagi BPJS untuk mengetahui bahwa IFI ini tidak ingin disamakan dengan dokter rehabilitasi medik karena fisioterapi dengan rehabilitasi medik ini jelas berbeda. Dede akan lewatkan cluster pembayaran INA-CDG’s jadi ini langsung masuk saja ke cluster pembayaran kapitasi. Jika perubahan INA-CBG’s ini dirasa sudah cukup baik, maka strategi value chain ini bisa kita tunda dulu pembicaraannya. Untuk poin kapitasi, PIC-nya Dede memilih BPJS tapi nanti itu harus melibatkan dengan stakeholders terkait. Dulu ketika tarif puskemsas masih Rp2.000, puskemsas dapat berjalan dengan baik, tetapi sekarang saat tarifnya sudah mencapai Rp6.000, pelayananya malah memburuk, bahkan banyak tenaga kesehatan yang tidak mendapat haknya. [sumber]

Permasalahan Fisioterapi di Indonesia

8 Oktober 2018 - Pada RDPU Komisi 9 dengan Ketua IFI, Dede Yusuf menyatakan bahwa inti permasalahan ini adalah adanya pertentangan serikat fisioterapi terhadap Peraturan Direktur BPJS yang menyamakan fisioterapis dengan dokter rehabilitasi medik.Dede Yusuf menanyakan posisi fisioterapi, apakah fisioterapi ini seperti yang dilakukan ketika acara Asian Games ataukah fisoterapi yang mengatasi pasien di rumah sakit. Dede Yusuf juga menyatakan bahwa urusan pembagian kewenangan ini bukan berada di ranah Komisi 9 DPR, melainkan kewenangan Menteri Kesehatan. Dede Yusuf bersama Komisi 9 akan memfokuskan permasalahan ini agar serikat fisioterapi tidak kehilangan haknya. [sumber]

Permasalahan Karyawan Freeport Indonesia

1 Oktober 2018– Komisi 9 Audiensi dengan mantan karyawan PT Freeport Indonesia. Dede menyatakan bahwa saham PT. Freeport sejumlah 51% sudah kembali pada Indonesia, tetapi kalau karyawanya tidak dikembalikan juga hal tersebut tidak ada gunanya. Pada dasarnya Papua merupakan salah satu daerah yang diperhatikan oleh pemerintah, bisa dilihat bahwa akhir-akhir ini presiden rutin melakukan pembangunan di Papua, hal tersebut tidak mungkin bisa terlaksana apabila DPR tidak memberikan anggaran. Oleh sebab itu, Komisi 9 DPR berharap agar persoalan divestasi saham ini jangan sampai mentelantarkan nasibpara karyawan PT. Freeport. Karena jika hal tersebut tidak dilakukan, maka Kementerian Ketenagakerjaan dapat dibawa dalam persidangan yang lebih tiggi. Dede Yusuf juga menyatakan bahwa Komisi 9 menyepakati bahwa pokok permasalahan ini adalah permasalahan serikat pekerja terdahulu, permasalahan serikat pekerja baru, dan juga serikat pekerja yang di PHK. Dede Yusuf bersama Komisi 9 mengharapkan agar rekomendasi DJSN ini dapat diterima oleh pemerintah. [sumber]

Evaluasi dan Strategi Perlindungan Pekerja Imigran

23 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 9 dengan BNP2TKI, Dede mengatakan bahwa perlu harus didudukan kembali, mengenai Anak Buah Kapal (ABK) mungkin perlu melakukan rapat gabungan dengan Komisi 5 dan Komisi 1. Dede melihat ada iklan PT. Parko Laut, itu tolong dicek iklannya. PT ini ada di Jawa Timur, Sidoarjo, Dede memohon tolong ini dipantau, karena biasanya ini mengiming-imingi. [sumber]

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan tenaga Kerja Asing

26 April 2018 - Pada Raker Komisi 9 dengan Menaker dan BKPM,Dede menyatakan bahwa pihaknya sudah mengevaluasi Perpres tersebut, dan melihat banyaknya tuntutan di luar untuk yang meminta pencabutan Perpres tersebut, namun yang paling pas adalah untuk mendengarkan penjelasan pemerintah terkait hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dede Yusuf menjelaskan permasalahan yang terjadi sebenarnya bukan pada pabrik yang sedang berjalan, yang menjadi masalah adalah kelompok yang datang berbondong-bondong 3 sampai 4 bulan keluar, dan hal ini masuk kategori yang mana. Dede Yusuf mengapresiasi inovasi kebijakan QR code untuk TKA agar kita bisa memantau orang asing tersebut larinya kemana saja. Dede Yusuf menjelaskan pemerintah daerah banyak yang senang menerima investasi, tetapi terkait pengawasan sering simpang siur, provinsi dan kabupaten saling melempar. Tekait masalah pengawasan, Dede Yusuf mengingatkan, rekomendasi Panja kita tahun 2016 meminta Kemenaker mengawasi TKA dengan menambah jumlah pengawas. Dede Yusuf merasa rekomendasi belum berjalan, ketiga rekomendasi Komisi 9 meminta koordinasi dengan K/L terkait yang melanggar peraturan Perundangan yang berlaku. Komisi 9 mendesak untuk melakukan penindakan yang tegas atas penyalahgunaan bebas visa kunjungan, merevisi 35 tahun 2015 tentang cara penggunaan TKA bertentangan dengan pasal 42. Dede Yusuf meminta pemerintah agar mempunyai database tentang siapa saja yang menggunakan TKA ini, berapa banyak pekerja yang terdaftar. Dede Yusuf berpendapat semestinya negara juga membuat Perpres peningkatan kompetensi bagi pekerja nasional, jadi win win. Dede Yusuf meminta agar menteri melaksanakan rekomendasi Panja TKA 2016 yang sudah komprehensif: pembuatan Satgas, dan ini bisa dilakukan pemerintah, antara Imigrasi, Kepolisian sampai Pemda, kalau perlu dibuat Perda. Dede Yusuf berharap tolong ditinjau kembali kebijakan bebas visa ini, Dirjen Imigrasi ini kesulitan, tetapi Dede Yusuf mendukung konsep QR, ini bisa digabungkan dengan Satgas. Dede Yusuf berpendapat dibuat saja Timwas TKA, agar tidak membuat masyarakat resah. [sumber]

Program Jaminan Kesehatan Nasional

11 April 2018 – Dede Yusuf menjelaskan bahwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak bisa mendapat BPJS karena tidak adanya NIK khawatir jangan-jangan mereka yang orang miskin ada yang tidak mendapatkan pelayanan. Dede Yusuf berpendapat,jika multi-year selama 2 tahun mengalami collapse,maka multi-winner harus ditekankan. Dede Yusuf menyarankan perlu adanya masukan dari pihak Kementerian Keuangan RI mengenai langkah yang ditempuh agar BPJS tidak collapse. Dede Yusuf meminta untuk membedakan produk traktor, mesin jet, dan obat. Dede Yusuf menanyakan kategori orang sakit strooke dalam berkerja termasuk dalam kecelakaan kerja.[sumber]

Peningkatan Kepesertaan dan Sosialisasi BPJS-TK

1 Februari 2018 - Sebagai pimpinan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen PHI, KemenBUMN, Jaksa Agung Muda dan Direksi BPJS-TK Dede Yusuf menerapkan BPJS Kesehatan mengurusi jaminan kesehatan bagi satu keluarga, sedangkan BPJS-TK hanya mengurusi masyarakat yang bekerja. Dede Yusuf juga memaparkan aset BPJS Kesehatan mencapai Rp70 triliun dengan jumlah 187 peserta. BPJS-TK memiliki aset Rp300 Triliun dengan jumlah peserta di bawah 25 juta. Dede Yusuf menjelaskan tugas BPJS-TK dinilai terganti dengan tugas Taspen sekitar 5 juta sehingga BPJS-TK “susah” memperluas ketenagakerjaan. Melalui Dede Yusuf, Komisi 9 merasa bahwa sosialiasasi BPJS-TK masih kurang. Dede Yusuf menanyakan bagaimana jika BPJS bermasalah dengan KemenBUMN. Dede memaparkan bahwa Komisi 9 mendapatkan info bahwa di BUMN masih ada beberapa BUMN yang belum ikut serta BPJS-TK. Selain itu Ia mengungkapkan kesenangannya dapat berkomunikasi dengan BUMN, karena menurutnya selama ini selalu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Dede Yusuf berpendapat bahwa sosialisasi masif dan terukurnya belum terasa, sehingga Ia menyarankan masih harus diperhatikan lagi oleh mitra. [sumber]

Kebakaran Pabrik Kembang Api di Tangerang

31 Oktober 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK), BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Daerah Tangerang, Dede Yusuf ingin tahu informasi terakhir terkait pengobatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dia berkata jika tidak ada pembiayaan dari perusahaan, maka Kemenkes akan lakukan pembiayaan, dan kami akan mempersiapkan peraturan persyaratan kesehatan lingkungan. [sumber]

Tim Pengawas TKI-Sekolah Darurat

30 Agustus 2017 - Dede Yusuf menceritakan pengalamannya ketika ke Kuching, Malaysia, Ia menemukan Konsulat Jenderal di sana melakukan pendekatan yang baik terhadap TKI. Maka TKI di Malaysia tidak ada yang bermasalah. Dede mengapresiasi pemerintah di Kuching yang menyelenggarakan semacam TKI Awards untuk mengapresiasi TKI-nya. Devisa terbesar Malaysia salah satunya adalah dari sektor perkelapasawitan dan perkayuan yang pekerjanya adalah 90% orang Indonesia, ujar Dede menerangkan. Dede mengandaikan jika Indonesia memberlakukan moratorium TKI di Malaysia, Menurut Dede Yusuf, peran Konjen dan KBRI penting bagi TKI. Dede mengusulkan nantinya tim pengawas melakukan pengecekan kepada anak-anak stateless di mana terlahir dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan. Permasalahan yang timbul dari ketiadaan kewarganegaraan tersebut adalah anak-anaknya tidak dapat mengenyam bangku sekolah sehingga Dede Yusuf mengusulkan untuk membuka sekolah darurat di perkebunan dan mengirimkan guru-guru ke sana. [sumber]

Dana Alokasi Khusus Kesehatan

29 Mei 2017 - Dede menyatakan bahwa proses perencanaan perlu dijelaskan, verifikasi memang seharusnya provinsi agar disesuaikan dengan kebutuhan, Komisi 9 disini mewakili Dapil masing-masing, Ingin melakukan koordinasi terkait program. Dede mengucapkan terima kasih kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota yang sudah hadir dalam rapat, harapan kami, ketika DPR kunjungan kerja (kunker) dapat diterima. [sumber]

Masalah Pengangguran

11 Januari 2017 - (TRIBUNNEWS.COM) -

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki nasib rakyat.

Tapi kenyataanya belum sesuai harapan. Data BPS 2016 menyebutkan angka pengangguran masih tetap tinggi yaitu 7 Juta orang.

Pemerintah harus ingat janji menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan dan 2017 ini menempatkan janji itu sebagai prioritas.

Demikian disampaikan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/1/2017).

"Pengangguran menyebabkan kemiskinan, instabilitas keamanan, dan rentannya gesekan horisontal di masyarakat," kata Dede Yusuf.

Menurut dia, jutaan orang yang menggangur jika tidak segera mendapatkan pekerjaan akan mudah terjerumus kepada hal-hal negatif.

Dede bahkan menyebut, maraknya hoax di media yang kini makin mengkhawatirkan juga akan mudah mempengaruhi penganggur.

Menurut dia, orang yang tidak punya pekerjaan atau menganggur, psikologisnya juga rentan sehingga gampang termakan berita bohong.

"Jadi percuma pemerintah gencar memerangi hoax tapi tidak gencar mengentaskan pengangguran," kata Dede Yusuf.

Politikus Demokrat itu mencontokan merebaknya berbagai temuan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berpaspor turis.

Hal itu membuat rakyat khususnya mereka yang menganggur menjadi panik dan kuatir semakin sulit mendapatkan pekerjaan.

"Bagi orang yang panik dan kuatir, berita terverifikasi atau tidak, bisa tidak ada bedanya," katanya.

Dede menyambut baik langkah pemerintah membentuk Satgas TKA sebagaimana rekomendasi Panja TKA yang dibentuk Komisi IX DPR RI.

Namun, sulitnya mendapatkan pekerjaan merupakan persoalan mendasar saat ini.

Menurut data BPS 2016, penduduk yang bekerja di sektor pertanian turun dari 40,12 juta orang menjadi 38,29 juta orang.

Begitu pula penduduk yang bekerja di sektor industri juga mengalami penurunan dari 16,38 juta orang menjadi 15,97 juta orang.

"Artinya sektor pertanian dan industri tidak mampu lagi menyerap para pengangguran. Ini bahaya, karena mestinya pengangguran bisa terserap di kedua sektor ini," kata Dede. [sumber]

Pengawasan Tenaga Kerja Asing

11 Januari 2017 - (WARTA EKONOMI) - Wakil Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengemukakan agar jangan membandingkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dengan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia karena TKI kehadirannya diminta negara lain. "TKI itu dikirim memang karena ada permintaan, sementara Indonesia tidak ada permintaan TKA untuk buruh kasar, tidak ada MoU Kementerian Ketenagakerjaan untuk meminta Tenaga Kerja Asing," kata Dede Yusuf di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Dede juga mengingatkan agar pemerintah jangan hanya melihat dari jumlahnya, tetapi dari kenyataannya TKA ilegal itu memang ada dan banyak yang menemukan di beberapa daerah seperti Sumatera, Sulawesi, dan Batam.

Sebaiknya, lanjut politisi Partai Demokrat itu, hal yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan Sementara itu, lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyoroti penurunan tingkat remitansi dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tahun 2016 sebesar 15,65 persen dibandingkan dengan tahun 2015.

"Menurunnya remitansi di tahun 2016 sebesar 15,65 persen dibanding tahun sebelumnya telah merugikan masyarakat miskin yang selama ini menggunakan remitansi sebagai sumber penghidupan mereka," kata Peneliti CIPS bidang migrasi dan kewirausahaan, Rofi Uddarojat.

Berdasarkan data remitansi TKI di tahun 2016 yang dirilis oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebesar Rp97 triliun (sampai Oktober 2016), yang mengalami penurunan sebesar 15,65 persen dari tahun sebelumnya di bulan yang sama, yaitu sebesar Rp115 triliun. Penurunan remitansi ini dinilai disebabkan oleh menurunnya jumlah TKI yang pergi ke luar negeri sejak diberlakukannya moratorium TKI informal ke Timur Tengah pada Mei 2015.

Setelah diberlakukannya moratorium tersebut, penempatan TKI ke luar negeri telah berkurang sebesar 50,47 persen. Peneliti CIPS berpendapat bahwa kebijakan yang diambil oleh Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah menggerus kesempatan kerja di luar negeri bagi masyarakat menengah ke bawah.

Studi yang dilakukan oleh CIPS menunjukkan remitansi telah mendukung kesejahteraan masyarakat miskin dengan penggunaan konsumsi rumah tangga, membangun perumahan, biaya pendidikan, dan modal memulai wirausaha.

Dia mengingatkan bahwa Bank Dunia memperkirakan remitansi TKI telah mengurangi angka kemiskinan sebesar 26,7 persen pada periode 2000-2007, dan migrasi berdampak tidak hanya pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada peningkatan keterampilan, mental, dan pengetahuan, terutama pada TKI perempuan.

"Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi kebijakan moratorium ke Timur Tengah. Selain tidak efektif mencegah keberangkatan TKI ilegal, kebijakan ini juga secara signifikan mengurangi remitansi yang sangat membantu masyarakat kecil di pedesaan," ucapnya. [sumber]

22 Juni 2016 - Dede menyatakan bahwa rata-rata yang disampaikan mitra khawatir terhadap kebijakan bebas visa tenaga asing. Dede mengatakan bahwa bagaimanapun Tenaga Kerja Asing yang masuk tentu punya kepentingan, maka harus ditindak lanjuti dahulu. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri masih dibutuhkan tenaga kerja lokal untuk menyerap pengangguran. [sumber]

31 Mei 2016 - Menurutnya, penjabaran yang diutarakan tidak jauh berbeda dengan fraksi yang lain. Namun, lebih menekankan pada penggunaan bahasa yang berubah aturannya oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker). Hal ini menyebabkan terkesan mudah diterobos aturannya. [sumber]

Obat dan Vaksin Palsu

13 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 dengan Kepala BPOM, Kabareskrim, dan Kejaksaan Agung, Dede menanyakan apa masih ada tersangka-tersangka terkait kasus vaksin palsu dan kapan mereka dibawa ke pengadilan. Dede mengatakan bahwa karena yang rapat adalah panja pengawasan, maka diharapkan lembaga ini menerima masukan sebanyak-banyaknya dari para mitra. Dede mengatakan bahwa industri farmasi di Indonesia bernilai Rp70 Triliun dan ada penyimpangan sekitar Rp10 Triliun-Rp14 Triliun yang merupakan kerugian negara. Pihak kepolisian harus menangani kerugian negara ini. Terkait obat palsu, negara harus menyisir obat-obatannya dulu karena obat-obatannya itu kebanyakan impor. Bahan baku obat kebanyakan impor yang biasanya masuk lewat pelabuhan sehingga menurut Dede harus dicek lewat bea cukai. BPOM bisa berkoordinasi dengan bea cukai terkait obat yang berhasil lolos pemeriksaan, bisa jadi masuknya bahan obat ini ke Indonesia mudah. Di bea cukai perlu juga dicek, jangan sampai beli obat di luar negeri murah, tetapi ketika masuk ke Indonesia menjadi mahal. Dede berpendapat ada kemungkinan uga tata kelola obat Indonesia yang lemah sehingga obat palsu mudah beredar. Soal hukum, Dede mempertanyakan mengapa hukum Indonesia selalu lemah dalam tuntutan kepada pelaku sehingga yang disidang hanya 11. Dede juga menanyakan kepada Kejaksaan apakah mungkin pemberian hukuman maksimal, bukan minimal agar mengakibatkan efek jera. Untuk UU Kesehatan, Dede menilai prosesnya masih panjang. Dede menanyakan apakah perlu percepatan melalui PP atau regulasi lainnya. Dede juga menanyakan apakah PP No. 51 Tahun 2009 perlu diubah juga. Terkait obat ilegal, Dede merasa perlu mewaspadai peredaran obat ilegal, karena ditakutkan ditumpangi oleh sindikat narkoba juga. Dede menanyakan siapa yang akan melakukan pengawasan terkait hal ini, apakah Kemenkes atau organisasi profesi. Dede meminta agar BPOM segera memiliki alat penghancur obat dan gudang. Dede merasa salut pada kepala BPOM yang baru yang sudah dapat berkoordinasi dengan cepat. [sumber]

Permasalahan Kepegawaian Lion Air

21 Juli 2016 - Pada Rapat Audiensi Komisi 9 DPR dengan Serikat Pekerja Lion Air, Dede menjadwalkan untuk melakukan rapat selanjutnya dan mengundang Kementerian Perhubungan. Ia melanjutkan bahwa untuk penyelesaian hal ini, harus menunggu koordinasi dari BUMN. Dede mengusulkan untuk melakukan penjadwalan rapat lanjutan dan mengumpulkan pihak-pihak terkait. [sumber]

Ledakan di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo

30 Mei 2016 - Dede menganggap kejadian ini merupakan kesalah-pahaman dari kedua pihak. Ia juga menginginkan untuk menindak-lanjuti. [sumber]

Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan (PP No.78 Tahun 2015)

1 Mei 2016 - (TEMPO.CO) Jakarta - Ketua Komisi Ketenagakerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Dede Yusuf Macan Effendi menerima unjuk rasa buruh di depan gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Minggu, 1 Mei 2016. Di hadapan buruh, ia menyatakan DPR meminta pemerintah segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Kami, Komisi IX, sudah bersepakat meminta pemerintah mencabut PP Nomor 78 Tahun 2016," kata Dede di atas mobil bak terbuka sambil berorasi. Ia menerima buruh bersama anggota Dewan lain dari Partai Demokrat, Zukfikar, dan Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago.

Pencabutan peraturan ini merupakan salah satu tuntutan buruh dalam peringatan May Day 2016. Dede berujar, pemerintah perlu segera menggantinya dengan peraturan baru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PP Nomor 78 Tahun 2015, ucap Dede, menabrak undang-undang tersebut.

Menurut Dede, pemerintah harus berunding dengan buruh untuk menentukan formula pengupahan. Selain itu, pemerintah perlu memberi kewenangan daerah, mengikuti inflasi di daerah untuk menentukan formulasi pengupahan. "Formula ini harus dibuat lebih baik," tuturnya.

Meski demikian, ia juga meminta buruh memahami kondisi ekonomi yang cenderung melambat. Ia meminta buruh meningkatkan produktivitas kerja. Untuk itu, ia mendorong pemerintah memperhatikan pendidikan buruh. "Kita juga harus dukung ekonomi negara," katanya.

Ratusan anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) berunjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2016. SPN bersama kelompok buruh lain, seperti FSPMI, KOI, GBI, dan KSPI, berunjuk rasa dengan mengajukan tuntutan lain, seperti penghapusan BPJS Ketenagakerjaan, Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 183 tentang cuti melahirkan selama 14 minggu, dan menolak keberadaan tenaga kerja asing berkedok investasi.

Rencananya, pengunjuk rasa akan mengakhiri kegiatan May Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam puncak acara Hari Buruh Internasional Stadion GBK itu, akan ada deklarasi ormas buruh Indonesia. [sumber]

19 November 2015 - Dede Yusuf meminta Kemenakertrans memperhatikan mogok nasional yang akan dilakukan buruh pada 24-26 November 2015. Selanjutnya, menurut Dede Yusuf PP 78 harus ditangguhkan selama enam bulan. [sumber]

Pengupahan

18 April 2016 - Dede menyatakan bahwa masukan dari beberapa pakar akan menjadi masukan yang komperehensif. Dede menegaskan bahwa upah minimun sektoral tidak terangkum dalam PP Nomor 78 Tahun 2015. Dede memberikan informasi bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia rata-rata lulusan SMP kebawah. Dede menambahkan bahwa dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 yaitu setelah pekerja satu tahun berlaku Struktur dan Skala Upah.

Menurut Dede, perlu adanya perhitungan yang jelas tentang Struktur dan Skala Upah serta inflasi daerah. Dede menanyakan kepada mitra tentang poin manakah pada PP Nomor 78 Tahun 2015 yang akan di revisi oleh Komisi 9 DPR-RI. Dede sudah mencatat beberapa masukan yang diantaranya KHL pertahun dan produktivitas. Dede berterima kasih terhadap pakar karena merasa masukan dari pakar menjadi rekomendasi bagi Komisi 9 DPR-RI. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

18 April 2016 - Dede belum melihat ada sosialisasi lowongan kerja yang masif dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) terkait database lowongan kerja. Menurut Dede, sektor padat karya merupakan tempat penyerapan tenaga kerja yang baik. Dede menanyakan bagaimana langkah Kemenakertrans untuk meningkatkan kualitas lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk masuk dunia kerja. Dede juga menanyakan bagaimana Kemenakertrans memaksimalkan training center dari swasta terkait penyerapan BLK. [sumber]

Penetapan Zona Industri Kurang Menguntungkan bagi Daerah

13 April 2016 - (TEMPO.CO) - Karawang - Penetapan Karawang sebagai zona Industri dianggap tidak terlalu menguntungkan bagi daerah. Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dede Yusuf, mengatakan, menjamurnya perusahaan di wilayah Karawang tidak terlalu berkontribusi terhadap pembangunan di daerah.

Menurut mantan wakil Gubernur Jawa Barat itu, Menurut dia, Pajak Penghasilan (PPH) dari perusahaan yang beroperasi di Karawang labih banyak mengalir ke pemerintah pusat. Adapun pemerintah daerah hanya mendapat sedikit jatah dari bagi hasil pph.

"Karena pemerintah daerah Karawang merasa tidak mendapat untung dari pajak penghasilan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya," kata Dede, di Gedung Singaperbangsa, Rabu, 13 April 2016.

Senada dengan Dede, Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana mengaku, menjamurnya pertumbuhan industri di Karawang tidak selalu berdampak baik.
Bertambahnya kemacetan, isu tenaga kerja dan masalah buruh selalu menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Karawang.

"Kami yang dapet macet dan ngurus demo buruh, tapi nggak dapet apa-apa, keuntungannya untuk pusat, jadi zona industri itu enggak enak," kata Cellica di hadapan rombongan komisi IX DPR RI.

Untuk mencari jalan tengah, Dede menyatakan, akan mengevaluasi aturan mengenai bagi hasil pph antara pusat dan daerah. "Supaya daerah tidak merasa selalu dirugikan," katanya.

Selain itu, Dede akan mengusulkan supaya setiap perusahaan juga mendirikan kantor pusat dan menurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di daerah. "Kita akan dorong itu,"ucapnya.

Di Karawang, Dede beserta rombongan melakukan kunjungan kerja berkaitan dengan pembentukan panitia kerja (panja) pengupahan. Sebab, kata Dede, masih ada pro dan kontra dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

"Ada gejolak di bawah. Ada yang menerima dan ada yang menolak,"katanya lagi."Oleh karena itu, nantinya akan ada evaluasi apakah PP tersebut akan dicabut atau direvisi," [sumber]

Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

19 November 2015 - Dede Yusuf meminta Kemenakertrans memperhatikan mogok nasional yang akan dilakukan buruh pada 24-26 November 2015. Selanjutnya, menurut Dede Yusuf PP 78 harus ditangguhkan selama enam bulan. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan

17 November 2015 - Menurut Dede Yusuf, obat yang disita oleh Polisi tidak perlu disimpan. Seharusnya langsung dimusnahkan agar tidak ada lagi peredaran obat yang berbahaya di masyarakat. Dede Yusuf juga menilai bahwa perlu ada sanksi tegas agar kasus yang sama tidak terulang. [sumber]

Peraturan Kewajiban Mampu Berbahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing

23 Agustus 2015 - (DetikNews) - Ketua Komisi IX DPR yang membidangi masalah ketenagakerjaan tak sepakat dengan penghapusan peraturan kewajiban mampu berbahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing (TKA). Pemerintah yang ingin menghapus peraturan kewajiban itu diminta untuk mengkaji ulang niatannya.

"Ini harus ditinjau kembali," kata Ketua Komisi IX DPR Yusuf Macan Effendi alias Dede Yusuf kepada detikcom, Sabtu (22/8/2015).

Komisi IX berniat memanggil pihak pemerintah terkait guna membahas rencana penghapusan peraturan itu. Agenda itu diharapkannya bisa dipastikan pada pekan depan.

Menurut Dede, aturan kewajiban kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA itu adalah salah satu upaya untuk membentengi Bangsa Indonesia dari ancaman dari luar, misalnya ideologi hingga ajaran yang bisa membahayakan.

"Peraturan itu dibuat untuk melakukan kontrol terhadap tenaga kerja asing," tutur Dede.

Juga, peraturan itu ada untuk menghargai budaya Indoensia. Bahkan kontrak perizinan terkait bisnis juga disebut Dede sudah biasa dibikin dengan Bahasa Indonesia.

Bila alasan pemerintah menghapus peraturan itu adalah untuk merangsang investor datang, alasan itu dianggapnya kurang jitu. "Cara yang benar untuk merangsang investor adalah kebijakan pajak. Tapi jangan korbankan kultur kita," ujarnya.

Tak hanya membahayakan budaya dan ideologi Indonesia, namun peraturan itu dipandang Dede bisa membahayakan tanah milik Indonesia. "Lama-lama, tenaga kerja asing boleh memiliki tanah sendiri. Seperti gedung-gedung bertingkat di tengah London Inggris. Orang yang punya apartemen mewah biasanya orang Arab dan Timur Tengah. Orang London sendiri tinggalnya malah di pinggiran kota," tuturnya.

Aturan berbahasa Indonesia termaktub dalam Pasal 26 ayat (1) Permenakertrans 12/2013. Setiap tenaga kerja asing (TKA), wajib memiliki hal-hal sebagai berikut:
a. memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
b. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
c. bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia pendamping; dan
d. dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. (sumber)

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan

8 Juni 2015 - Dede Yusuf juga mengutarakan bahwa selama ini BPOM belum cukup terlihat melakukan penguatan edukasi dan pengawasan melalui media, padahal menurut Dede edukasi melalui media efektif sekali. Dede mencontohkan seperti melalui social media dan citizen journalism akan sangat membantu BPOM. [sumber]

Tuntutan Penghapusan Sistem Outsourcing di BUMN

Pada 20 Mei 2015 - Dede Yusuf sedih mendengar curahan hati kawan-kawan pegawai BUMN (GEBER BUMN) mengenai sistem outsourcing dalam Perusahaan BUMN. Ternyata pekerjaan-pekerjaan utama atau pekerja yang bekerja di lapangan itu adalah pekerja outsourcing, Komisi 9 sudah meminta kepada Pimpinan DPR untuk melaksanakan Rakergab tapi terhalang karena berbagai kegiatan dan kesibukan mitra kerja. Dede Yusuf janji akan mengusahakan minggu depan akan mengeksekusi mengenai Rakergab ini. Dan jika Menteri BUMN masih tidak bersedia untuk datang, maka Dede janji akan kami jemput. Menurut Dede Komisi 9 harus memberikan dukungan politik terhadap Gerakan Bersama Pegawai BUMN termasuk Serikat Pekerja Bulog. [sumber]

Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjalankan Program BKKBN

Pada 15 April 2015 - Dede menjelaskan KIE bukanlah paket-paket anggota yang dibagi-bagikan, tetapi itu adalah acara BKKBN Pusat yang diadakan di setiap daerah pemilihan. Penyelenggara KIE itu bukanlah anggota BKKBN Pusat. Dalam rangka pemilihan Kepala BKKBN Pusat, apakah 3 calon kepala tersebut akan diumumkan secara publik? Menurut saya Komisi 9 juga memiliki hak untuk mengetahui. Sebentar lagi juga tahun 2016, BKKBN harus membuat program–program turunan agar menunjang segala halnya. [sumber]

Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci dan Obat Buvanest (Panja Anestesi)

20 April 2015 - Dede apresiasi tindakan cepat BPOM menghentikan dan menarik obat-obat tersebut. Dede mengingatkan bahwa yang pasti sudah ada warga negara yang meninggal. Maksud utama dari Panja Anestesi bukan mencari siapa yang benar atau salah, tapi untuk merumuskan peraturan agar kasus ini tidak terulang. Menurut observasi Dede ada perbedaan cukup jauh jarak produksi antara kedua obat ini di pabrik Kalbe. Dede minta pendapat ke BPOM apakah kasus ini disebabkan oleh human error. [sumber]

7 April 2015 - Dede minta penjelasan ke Kalbe apakah Hexapham adalah anak perusahaan. Dede minta klarifikasi ke Kalbe apakah dalam 3 tahun terakhir ini ada pernah mengalami kejadian yang sama seperti kasus RS.Siloam Karawaci. Dede ingin tahu dimana CPOB yang salah.

Dede minta konfirmasi ke Kalbe apakah pemusnahan terhadap kedua produk Buvanest sudah dilakukan atau belum. Dede minta notulensi laporan, pengakuan dari Ridwan tentang kesalahan di Kalbe untuk dicek pernyataannya. Dede akan kunjungi Kalbe untuk melihat pembuatan obat agar tahu ‘tikus-tikus gudang’ ada atau tidak. [sumber]

6 April 2015 - Dede menilai mungkin RS.Siloam Karawaci ‘ciong’. Apes. [sumber]

Evaluasi Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk Launching per 1 Juli 2015

Pada 2 April 2015 - Dede sepakat dengan pendapat Hang Ali Saputra Syah Pahan bahwa BPJSTK belum maksimal dalam membantu masyarakat miskin. Dede mendorong BPJSTK untuk memikirkan kondisi masyarakat kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Bisakah BPJSTK membuat program yang membantu masyarakat miskin. Kalau perlu menggunakan dana APBN untuk membiayai PBI masyarakat miskin karena kita adalah Public Service Obligation.

Dede mendorong BPJSTK untuk coba mengganti nama menjadi BPJamsostek dan kerahkan anggota-anggota Komisi 9 untuk bantu sosialisasikan. [sumber]

Evaluasi Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci

31 Maret 2015 - Dede membutuhkan opini profesional atas terjadinya Kasus RS Siloam. Dede tanya kepada perwakilan apoteker, anestesiolog, perusahaan farmasi prosedur penyuntikan anastesi kepada pasien. Menurut Dede pembiusan umum dan regional spinal ada prosedur yang disepakati dunia dengan prinsippatient safety. Kepada GP Farmasi, Dede tanya CPOB yang diterapkan oleh GP Farmasi. [sumber]

Anggaran Badan Pengawas Obat & Makanan

Pada 29 Januari 2015 - Dede menilai beberapa kinerja BPOM belum maksimal antara lain: penyuluhan untuk pedagang lokal mengenai keamanan makanan; penyidik di lapangan yang kerap diselesaikan ‘secara adat’; website dan media sosial BPOM yang tidak aktif; dan sosialisasi mekanisme pelaporan publik ke BPOM. [sumber]

Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Ketenagakerjaan 26 Jan 2015 - Dede Yusuf menanyakan mengenai para pekerja yang sudah terdaftar di BPJS namun diputus kontrak kerjanya di tengah jalan, apakah masih mendapatkan hak-haknya? [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
14/09/1966
Alamat Rumah
Jl. Ir. H. Juanda No. 148, RT 03/RW 11, Kelurahan Lebak Gede, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Barat II
Komisi
X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif