Demokrat - Jawa Barat V

Komisi VI - Perdagangan, Koperasi, UMKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

Menurut Anton, laporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih mudah didapatkan daripada zaman orde baru. Anton menceritakan bahwa sekarang APBN sebesar Rp.2000 Triliun. Jika laporan diberi 3 hari sebelumny, Anton akan menelaah.

RAPBN 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub

Anton mengatakan bahwa terminal 3 menjadi cerminan kita di dunia Internasional, dan bandara Silangit sudah bagus bisa menampung penumpang sebanyak 1.000 orang.

Membahas RKA K/L Mitra Kerja Komisi 5 DPR-RI dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Anton mengatakan terkait dengan pemotongan anggaran itu perubahan yang bersifat kuantitatif, sehingga untuk itu mari kita membahas secara kealitatif bersama-sama terakit dengan pemotongan anggaran tersebut.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2018 sampai dengan Bulan Mei 2018 – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Anton meragukan Dirjen Perhubungan Laut dalam mengelola SDM Perhubungan Laut. Anton mengatakan dari seluruh kecelakan laut yang ada dikarenaka human error, sebanyak 164 korban jiwa di Danau Toba sehingga untuk mengundang Kementerian Perhubungan dan Basarnas karena ini dibicarakan di dunia maritime. Anton mengatakan bahwa raja mafia banyak di Ditjen Perhubungan Laut sehingga untuk intropeksi diri, mengenai keselamatan Kami mendukung aggaran untuk keselamatan. Anton meminta untuk seluruh kejadi kapal di Indonesia jangan menyalahkan ombak, sehingga untuk memperbaiki keselahan dari seluruh kejadian kapal yang ada di Indonesia. Anton meminta untuk adanya revitalisasi SDM di Ditjen Perhubungan Laut.

Masalah Transportasi Jabodetabek — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)

Anton mengatakan jalur khusus bus ini luar biasa dan harus konsisten seperti di luar negeri. Menurut Anton, metodologi BPTJ sudah benar tinggal menunggu implementasinya.

Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam RAPBN ta.2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Menteri Perhubungan RI, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Plt. Kepala Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (Bapel-BPWS)

Anton berharap anggaran dapat dikelola dengan baik serta menjunjung profesionalitas. Untuk Kementerian Perhubungan,adanya kesepakatan penambahan anggaran di bidang darah. Selanjutnya, ia berharap kementerian mengutamakan daerah yang berhubungan dengan anggota DPR sehingga Komisi 5 DPR RI. Ia meminta dana Rp14,4 Triliun dapat digunakan untuk pembangunan Palu dan Donggala. Terakhir, ia mengatakan defisit anggaran terjadi dan PNBP juga menurun, namun dirinya percaya Komisi 5 DPR RI dapat bekerja sama dengan mitranya untuk mewujudkan negara jadi lebih baik.

Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance

Anton mengatakan bahwa PT PLN pernah meminta 5 Triliun untuk listrik desa. Terkait hal tersebut, Anto meminta datanya. Untuk PT PNM terkait penyaluran 1 Triliun untuk program pemberdayaan wanita di desa, Anton menanyakan apakah nanti bisa 100% penyerapannya tersebut.

Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Anton mengharapkan agar adanya bantuan anggaran pinjaman untuk pembangunan infrastruktur di daerah, karena ada beberapa daerah yg infrastrukturnya belum memadai. Terakhir, ia meminta adanya perbaikan jalan di Jambi.

Program Masing-Masing Kementerian/Lembaga — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Irjen, Kalitbang, Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPSDM Kemenhub dan BPTJ

Anton menanyakan kepada Sekjen mengenai perkembangan penambahan PNS.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Anton mengatakan Kementerian Perhubungan bisa memaksimalkan anggaran adalah hal yang baik. Dermaga perlu ditingkatkan keamanan dan kenyamanannya.

Penyampaian Petisi Suara Perwira Pelayaran Niaga — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI)

Anton berterima kasih kepada IKPPNI karena masalah yang disampaikan ternyata cukup penting terkait dengan kepastian hukum bagi profesi pelaut. Anton meminta kepada IKPPNI untuk berkoordinasi juga dengan Komisi 9 DPR-RI karena Komisi 9 DPR-RI menaungi ruang lingkup ketenagakerjaan.

Penyerahan Naskah Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Sekrtetaris Jenderal DPR-RI

Anton mengatakan bahwa perlu diberikan aturan dari dua kementerian mengenai tarif. Anton juga menanyatakan bagaimana cara pengaturan jumlah penumpang di taksi online dan apakah perlu dimasukkan ke dalam Undang-Undang LLAJ.

Musibah Jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Direktur Umum Lion Air, Kepala Basarnas, Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian RI, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Anton menanyakan premi asuransi pada pesawat Lion Air serta catatan maintenance.

Laporan Program, Anggaran dan Permasalahan lainnya - Raker Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia

Anton menyampaikan bahwa kunjungan-kunjungan desa ini sangat penting bagi Komisi 5 DPR-RI, sebab dalam kunjungan desa Komisi 5 DPR-RI akan memanggil tokoh masyarakat untuk meninjau permasalahan-permasalahan desa yang ada.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Setjen, Itjen, Balitbang, dan BPSDM-P Kementerian Perhubungan

Anton meminta Kepala BPSDM membuat kajian dengan 858 ribu orang maka rating dan kapalnya berapa banyak, supaya jangan jadi pengangguran.

Pagu Indikatif RKA K/L t.a 2020 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Anton mengatakan penurunan anggaran Kemendes PDTT tidak wajar dan perlu ada langkah tegas khususnya mengenai dana desa seperti di Sumatra Utara. Padahal, lanjutnya butuh anggaran besar untuk meningkatkan pendapatan desa yang akan berdampak pada pemasukan negara.

Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat

Anton menanyakan daerah mana saja yang blank spot (hilang sinyal) dan agaimana caranya agar tidak blank spot. Menurut Anton, percuma saja ada edukasi gratis dan sebagainya, tetapi hilang sinyal. Bahkan ada Mahasiswa meninggal karena jatuh dari atap untuk cari sinyal. Lalu soal penundaan PNBP, Anton menanyakan alasan hal tersebut karena ia lihat banyak sumbangan yang diterima.

Ketersediaan Pangan dan Bahan Pokok terkait Dampak Covid-19, Relaksasi Peraturan Perdagangan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan - RDP (Virtual) Komisi 6 dengan Dirjen Perdagangan dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)

Anton menanyakan apa langkah kebijakan Kemendag dalam menghadapi sektor perdagangan yang secara perlahan mati akibat dari Covid-19. Anton bertanya bagaimana Kemendag menyikapi dari adanya mafia pangan dan alat kesehatan pada situasi pandemi ini. Anton juga menanyakan mengenai bahan pokok yang sangat meningkat, bagaimana strategi dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia agar tidak terjadinya kekurangan bahan pokok dan bagaimana nasib dunia usaha dengan zero omset tetapi msh banyak beban fixed cost, apa solusinya.

Refocusing atau Realokasi Anggaran terkait Covid-19, Regulasi atau Deregulasi tentang Covid-19, dan Aksi Langsung Kementerian Perindustrian dalam Menghadapi Covid-19 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) secara Virtual dengan Menteri Perindustrian

Anton menanyakan terkait recovery dari Kemenperin dengan anggaran yang sangat terbatas. Anton juga ingin tahu strategi yang disiapkan Kemenperin dalam menjaga situasi ekonomi akibat Covid-19, mengingat sebelum ada wabah Covid-19 saja sudah menurun pertumbuhan ekonominya.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2019 dan Road Map Kementerian BUMN – Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN

Anton mempertanyakan terkait dengan asuransi yang selalu mengalami kerugian, jika asuransi bisa ditingkatkan 20% saja sudah baik. Karena ini menyangkut masa depan kita semua dan tidak ada yang kita jualpada saat ini.

Sistem Pengawasan dan Pengendalian Radioaktif - RDP Komisi 7 dengan Kepala Batan dan Kepala Bapeten

Anton menanyakan penyebab asuransi yang terus merugi. Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar asuransi dapat ditingkatkan sekitar 20%

Evaluasi Pelaksanaan APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan

Anton menyoroti permasalahan kereta yang rusak, menurutnya hal tersebut harus segera di cari tau penyebabnya untuk segera diatasi. Anton juga menghimbau agar Dirjen Perkeretaapian dapat memberikan anggaran yang maksimal untuk perawatan kereta.

Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan RI tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat – RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Anton ingin mendengar langsung apa yang disampaikan tadi memang benar-benar yang diinginkan oleh para aplikator itu .

Status Ikatan Teknisi Pesawat Udara dalam Kementerian Ketenagakerjaan RI – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 5 dengan Ikatan Teknisi Pesawat Udara

Anton mengatakan bahwa mahkamah pelayaran dulu memiliki power yang kuat seperti KNKT namun sekarang tidak seperti itu. Anton mempertanyakan apakah pesawat Lion Air memiliki kelayakan untuk terbang. Anton membandingkan dengan pesawat yang ada di Belanda walau telah dimakan usia 25 tahun namun tidak rusak, menurutnya ia pikir karena memiliki teknisi yang profesional. Menurut Anton tidak ada pesawat dalam penerbangan yang memiliki masalah serius. Ia pun menambahkan bahwa perkataan pesawat tidak layak terbang ini yang dicabut sangat disayangkan, dan menginginkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melalui Komisi 5. Anton kembali mempertanyakan apakah jika pesawat dalam masalahlalu diperbaiki lagi oleh teknisi selama satu jam itu akan menjamin keselamatan. Menurut Anton penerbangan yang masih layak dan baik adalah Garuda setelahnya Citilink.

Latar Belakang

Anton Sukartono Suratto merupakan seorang petahana dari periode 2014-2019. Ia terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh suara sah sebanyak 55.634 suara dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Jawa Barat 5 (Kabupaten Bogor). Pada periode 2009-2014 yang lalu, Anton bertugas di Komisi 4 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi. Ia juga tercatat bertugas di badan kelengkapan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR-RI.

Pendidikan

• S2 , UNIVERSITAS KRISNA DWIDAYAHA. Tahun: -
• S2 , . Tahun: -
• SD , SD MERDEKA 5 BANDUNG. Tahun: 1981 - 1985
• SMP , SMP ST. ANTONIUS II . Tahun: 1986 - 1989
• SMA , SMA Fons Vitae I Marsudirini. Tahun: 1989 - 1992
• S1 Marketing, DOWNLING COLLEGE (USA). Tahun: 1995 - 1997

RIWAYAT PEKERJAAN

• DPR / MPR RI, Sebagai: Anggota Komisi X DPR RI . Tahun: 2014 - 2019
• DPR / MPR RI , Sebagai: Wakil Ketua Komisi V DPR RI . Tahun: 2014 - 2019
• DPR / MPR RI, Sebagai: Anggota IV DPR RI . Tahun: 2009 - 2014
• PT. Syaka Putra Trasindo, Sebagai: Komisaris. Tahun: 2007 - 2009
• Mitra Timur Sejahtera, Sebagai: Marketing Director. Tahun: 2004 - 2006
• Prosys Bangun Persada, Sebagai: Business Development Manager. Tahun: 2002 - 2004
• Carsurin Intrapola Cargo, Sebagai: MarketingManager. Tahun: 2000 - 2002
• Mitra Usaha Sarana, Sebagai: Chief Transportation. Tahun: 2000 - 2002
• Lippo Finansial cab Bursa Efek Jakarta, Sebagai: Account Officer. Tahun: 1998 - 2000

RIWAYAT ORGANISASI

• Partai Demokrat, Sebagai: Bendahara Fraksi. Tahun: 2014 - 2019
• Asosiasi Ahli Management Proyek Indonesia (IAMPI), Sebagai: . Tahun: 2005 - 2015
• Partai Demokrat, Sebagai: Wakil Ketua Bapilu DKI . Tahun: 2004 - 2014
• Partai Demokrat, Sebagai: Ketua Bidang Usaha DPD DKI. Tahun: 2003 - 2006
• Asosiasi Ahli Management Asuransi Indonesia (AAAIJ), Sebagai: . Tahun: 2000 - 2015
• Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat (Permias NYC), Sebagai: Ketua Umum. Tahun: 1996 - 1996
• Alumni Amerika Serikat (Alumnas), Sebagai: . Tahun: 1996 - 1997
• FKPPI Halim, Sebagai: . Tahun: 1989 - 1991

Perjalanan Politik

Dalam pembahasan RUU Pertanian (sudah disahkan sebagai UU pada 2014), Anton kurang intens hadir dalam rapat terkait RUU ini. Anton juga tidak cukup intens hadir dalam tiap rapat komisi IV dalam pembahasan lainnya, dan tidak intens hadir dalam rapat pembahasan anggaran K/L mitra komisi IV (Kementerian Pertanian, dan lainnya). Anton juga menjadi pelaku voting yang setuju kenaikan harga BBM (Maret 2012). Anton kembali mengikuti instruksi Fraksi Demokrat untuk setuju kenaikan harga BBM dalam voting APBNP 2013 (Juni 2013). Dalam 5 tahun berada di DPR, Anton tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan fraksi Demokrat karena Anton selalu mematuhi instruksi fraksi/partai. Hal ini dibuktikan saat perombakan DPP Partai Demokrat, dimana saat posisi Bendahara Umum kosong pasca dijadikannya Nazaruddin sebagai tersangka, tetapi jabatan Wakil Bendahara Umum DPP Demokrat yang dipegang Anton tetap dipertahankan. Anak Komisaris PT Angkasa Pura dan Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat 2009 Marsma TNI AU (Purn.) Suratto Siswodiharjo.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

Tanggapan

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018 dan Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Kelembagaan 2019

10 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Kemenhub, Anton berpendapat, masih ada waktu untuk mengkoordinir semuanya, agar nantinya setelah selesai rapat dapat diajukan ke Bappenas. Anton juga menyatakan bahwa belanja modal untuk membuat yang baru lebih sering dilakukan tetapi yang lama tidak terawat. Anton juga meminta kepada Irjen Kemenhub RI untuk peningkatan keselamatan. Anton berpendapat, anggaran KNKT sangat minim. [sumber]

Sarana Prasarana Kepulauan Sula

5 April 2018 - Dalam Rapat Audiensi dengan Bupati Kepulauan Suladan Bappeda Kepulauan Sula Anton meminta agar pembangunan infrastruktur dari tingkat kabupaten dan provinsi dapat ditingkatkan menjadi nasionalsehingga dapat menjadi prioritas Komisi 5. Menyambung hal tersebut, Anton kemudian menanyakan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sula apakah sudah mengirim surat kepada Gubernur Maluku Utara. Jika sudah mendapatkan tanggapan dari beliau, kalau tidak Anton akan membantu karena masalah anggaran diperebutkan seluruh daerah di Indonesia. Kesimpulannya Anton meminta surat tindak lanjut pengadaan angkutan darat, laut dan udara agar segera diproses dan Anton meminta kepada Bupati Kepulauan Sula bahwa penggunaan kapal boat sangat membahayakan dan mudah-mudahan pengadaan kapal ferry dapat segera terealisasi untuk mengubah pola transportasi. Sekali lagi Anton mengingatkan agar segera serahkan surat pengadaan barang dan landasan pacu, jadi kalau tidak ada hasil kerja, Anton sebagai anggota DPR tidak mau kesana, karena tidak akan menyelesaikan masalah. [sumber]

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas Anton memuji menteri PU yang sangat luar biasa karena berinisiatif memberikan kantung pasir untuk menyumbat air banjir. [sumber]