Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Jawa Barat VIII
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kuningan
Tanggal Lahir
04/05/1969
Alamat Rumah
Jl. Alamanda Blok H7 No. 4A Kemang Pratama III, RT 13/RW 13, Kelurahan Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Barat VIII
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Herman Khaeron lahir di Kuningan, 4 Mei 1969. Herman berhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh suara sebanyak 19.765 suara untuk daerah pemilihan Jawa Barat VIII . Herman kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan 41.394 suara.

Di periode 2014-2019 Herman kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pangan.

Di Oktober 2017 terjadi mutasi internal di Fraksi Demokrat dimana sekarang Herman bertugas di Komisi 7 yang membidangi lingkungan hidup dan riset & teknologi sebagai Wakil Ketua Komisi 7.

Pendidikan

S1, Teknologi Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor

Perjalanan Politik

Dalam pembahasan RUU Pertanian (sudah disahkan sebagai UU pada 2014), Herman kurang intens hadir dalam rapat terkait RUU ini. Sementara dalam kasus impor garam, justru Herman sering menyampaikan keluhan terhadap mitra kerja Komisi IV saat rapat mengenai masalah ini. Herman pernah dituduh melakukan hubungan seksual diluar nikah (2011) tapi tidak terbukti. Tersangka Nazaruddin (eks Bendahara Partai Demokrat) juga menuding Herman ikut menikmati korupsi pengadaan pupuk. Herman juga menjadi pelaku voting yang setuju kenaikan harga BBM (Maret 2012). Herman kembali mengikuti instruksi Fraksi Demokrat untuk setuju kenaikan harga BBM dalam voting APBNP 2013 (Juni 2013). Dalam 5 tahun berada di DPR, Herman tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan fraksi Demokrat karena Herman selalu mematuhi instruksi fraksi/partai. hal ini dibuktikan saat perombakan Fraksi Demokrat, dimana saat posisi wakil ketua fraksi dipangkas dari 7 orang menjadi 4 orang, justru Herman dipilih dalam formatur terbaru sebagai salah satu wakil ketua fraksi.

26 Juli 2018 dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi 2 menggantikan Fandi Utomo

 

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

3 Maret 2016 - Herman mengatakan bahwa Pasal 77 dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam terkait upaya perlindungan lebih spesifik dan ada poin yang mengingatkan agar antarkebijakan tidak tumpang tindih. Herman Khaeron menyarankan lebih baik pandangannya dipadatkan.  [sumber]

17 Juni 2015 - Menurut Herman dalam upaya memberdayakan nelayan, BUMN-BUMN yang ada dapat berdampingan dengan lembaga pendidikan perikanan yang sudah ada. Herman dorong perlunya dibentuk ‘Bulog khusus Perikanan’ yang mirip perannya dengan BULOG sebagai pengendali harga beras.  [sumber]

15 Juni 2015 - Untuk meluruskan, menurut Herman kisaran kemiskinan di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah yang berpenghasilan USD 1,5 per bulan, bukan USD 2 per bulan.  [sumber]

3 Juni 2015 - Herman menekankan ke Deputi Perundang-Undangan DPR (Deputi PUU) bahwa Komisi 4 harus bisa menyelesaikan 2 RUU tahun ini dan berarti harus membahasnya di 2 Masa Sidang berikut ini. Herman prihatin membaca berita mengenai kinerja legislasi DPR karena menurut Herman Komisi 4 sudah sering membahas RUU Perlindungan Nelayan ini. Herman desak Deputi Perundang-Undangan DPR (Deputi PUU) untuk menyelesaikan RUU Perlindungan Nelayan ini dalam waktu singkat sebagai respon pemberitaan media massa bahwa Komisi 4 tidak lemah dalam masalah legislasi.  [sumber]

Tanggapan terhadap RUU

RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

11 September 2017 - Dalam Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM, Herman menyayangkan dari empat kali masa sidang, Komisi 4 baru dapat menghasilkan satu UU dari RUU Karantina. Menurut Herman, terdapat dua UU yang tengah dibahas di Komisi 4. Sementara, di tahun 2016, Komisi 4 telah menyelesaikan sembilan UU. Herman berharap pemerintah dapat memberikan pertimbangan terkait dengan lembaga karantina yang diusulkan. Herman menuturkan, berdasarkan pengalaman yang terjadi, tempat karantina hewan dan tumbuhan di daerah-daerah mempunyai masalah yang hampir sama, yakni kekurangan pos, tenaga kerja, dan sarana prasarana. Herman berharap dengan didirikannya Badan Karantina Nasional (BKN)  dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, sekaligus memperkaya fungsinya secara lebih efektif dan efisien. Namun, Herman mengungkapkan Komisi 4 akan tetap menghormati keputusan yang dibuat pemerintah jika BKN tidak diizinkan.[sumber]

Tanggapan

RKA K/L 2019

5 September 2018 - Pada RDP Komisi 2 dengan Kepala LAN dan Ombudsman, Herman menyatakan bahwa Pusat Pedidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) dapat digunakan untuk pembinaan staf dan pihak lainnya. Herman mengharapkan agar pihak Ombudsman dan LAN dapat memanfaatkan Pusdiklat yang ada di DPR dengan maksimal. Herman juga menyatakan bahwa Ombudsman harus meningkatkan pelayanan publik, namun kerterbatasan anggaran dan staf memang menjadi kendala. Herman mengharapkan agar keterbatasan anggaran ini jangan sampai mengganggu pencapaian tujuan bersama. Herman juga mengharapkan agar Ombudsman sapat menjalankan kinerja dengan baik sebagai salah satu lembaga negara yang terpenting. [sumber

Rapat Koordinasi Kunker Komisi 7 ke Sumut, Babel dan Riau

11 April 2018 – Herman ingin masuk substansi Sekjen ESDM dan meminta SKK Migas untuk menjelaskan rencana kunjungan kerja ke Kepulauan Riau. Herman juga akan mengevaluasi, tanggal 1 Mei 2018 merupakan tanggal merah dan merupakan hari kejepit dan meminta untuk daerah yang tidak bisa dijangkau bisa ditarik ke daratan. Herman juga meminta untuk fokus ke bagian yang lebih penting untuk dikunjungi. Herman berkomentar mengenai kunjungan kerja ketika di komisi 4 yang variative namun kunjungan kerja di komisi 7 tidak variative. Herman mengatakan kemungkinan objek di Batan, LIPI dan ESDM memiliki objek yang luas dan bisa berenang di Kawah Gunung Merapi. Herman meminta kepada Sekjen untuk mencari inspirasi untuk menjadikan objek ini besar. Herman berpendapat fungsi tempat pasca tambang yang memiliki lubang yang besar dan airnya tidak bisa dikonsumsi dan meminta BPPT untuk dimanfaatkan. Herman menegaskan agar para mitra harus memberikan manfaat ke tempat yang ingin dikunjungi agar Komisi 7 bisa memiliki visi. Herman juga menanyakan mengenai data yang lengkap. Untuk Kemenristekdiksi memiliki inovasi dan uji coba gas untuk petani dan Herman  meminta staff ahli menristekdikti untuk digalakkan karena menggunakan solar akan membuat asap yang berbahaya dan segera menggunakan gas yang tidak menghasilkan polusi yang banyak. Herman juga membahas mengenai komisi 7 yang akan merumuskan dan mencari solusi mengenai pertamini yang juga dihitung langsung keuntungan sama dan mata rantainya Panjang dari SPBU. Herman juga meminta untuk menginformasikan gubernur dan meminta agar jalur tidak bolak balik dan jarak yang tidak terlalu jauh.

-          Anggota yang akan kunjungan ke Sumatera Utara antara lain Gus Irawan, Tamsil Linrung, Nasyirul Falah Amru, Yulian Gunhar, Ramson Siagian, Bambang Haryadi, Ihwan Datu Adam, Bara Hasibuan, Agus Sulistyono, Tifatul Sembiring, Andi Jamaro, Ari Yunista dan Ferry Kase.

-          Anggota yang melakukan kunjungan ke Kepulauan Riau antara lain Herman Khaeron, Syaikhul Islam, Adian Yunus N, Tony Wardoyo, Nawafie Saleh, Ivan Doly, Mahyudin, Bambang Riyanto, Kardaya Warnika, Muhammad Nasir, Sayed Abubakar, Primus Yustisio, Andi Yuliani, Peggi Patricia, Rofi Munawar, Joko Purwanto, Ahmad Ali, dan Mukhtar Tompo.

Herman memberikan waktu usulan seminggu dan prioritaskan ke tempat yang lebih urgent. Herman juga meminta koordinasi untuk kunjungan ke Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2018 0 3 Mei 2018 dikarenakan terdapat hari kejepit. [sumber]

Keberadaan Lahan Tambang Ex Koba Tin dan Bursa Timah ICDX

24 Januari 2018 – Saat audiensi dengan Gubernur Bangka Belitung, Herman menanggapi terkait dengan dua hal yang saat ini disampaikan Pak Gubernur dan Bupati, tentu kami memahami dan ini menjadi domain Pemerintah. Terkait perpindahan dari wilayah tambang negara (WPN) jadi wilayah tambang rakyat (WPR), Herman menanyakan bagaimana regulasinya.[sumber]

Kebijakan Harga BBM 2018, Kelangkaan LPG 3 kg, dan Perkembangan Sektor Hulu Migas

18 Januari 2018 - Herman mengusulkan agar jarak harga pasar dengan penetapan harga dibuat grafik. Herman lalu meminta agar media yang meliput RDP saat itu tidak salah persepsi mengenai asumsi target pada pemaparan yang disampaikan mitra. Maka, menurutnya asumsi tersebut tidak perlu dipublikasi. Alasan tersebut muncul karena Pertamina merupakan korporasi, sehingga apabila Pertamina ingin menyampaikan hal-hal yang bersifat privasi, maka Pertamina berhak meminta kepada wartawan agar pada beberapa hal yang disampaikan dibuat off the record atau boleh meminta kepada pimpinan rapat agar RDP menjadi tertutup. Herman mengusulkan rapat tertutup karena terindikasi akan membahas hal sensitif mengingat posisi Pertamina yang merupakan korporasi. Usul tersebut diutarakan karena menurutnya berbahaya jika media salah asumsi terhadap penyampaian mitra. [sumber]

Asosiasi Peternak

25 September 2017 - Dalam rapat Audiensi dengan Dirjen Kementan, PPSKI(Perhimpunan Peternak Sapi Dan Kambing Indonesia) dan Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia), Herman menjelaskan bahwa memang sengaja DPR, Organisasi, dan Kementan dipertemukan agar ada feedback yang langsung secara nyata. Selanjutnya Herman mengatakan jika Pak Ketut tidak langsung memprosesnya nanti Herman akan menunda anggaran untuk Dirjen dimana Pak Ketut bertugas. [sumber]

Kelangkaan Garam dan Riset Pegelolaannya

5 September 2017 - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi 4 dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan ), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan PT. Garam Herman mengungkapkan bahwa kebutuhan garam di Indonesia mencapai 8.000.000 ton, tetapi yang diproduksi rakyat hanya 2.000.000 ton. Herman meminta penggambaran tahapan swasembada garam secara sistematis. Dirinya meminta penjelasan tentang resi gudang beserta dengan harganya. Selain itu, Herman juga memohon untuk keseragaman ketentuan antara haga garam konsumsi dan garam industri. Herman menyarankan agar Permen KP mengatur jenis garam yang akan diimpor dan membuat SNI untuk garam. Menurutnya, dualisme garam mungkin pemisahannya hanya pada garam NH4CL. Herman berpendapat agar harga bea masuk garam tidak menekan harga garam petani. Penetapan bea masuknya jika bisa diupayakan untuk sepadan atau bahkan lebih tinggi. Hal ini diharapkan oleh Herman agar peraturannya dalam waktu satu atau dua bulan sudah selesai, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. [sumber]

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian PertanianKementerian Kelautan dan PerikananKementerian PerdaganganKepolisianKomisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) ,  Herman Khaeron mengatakan bahwa harga memang terpantau stabil dan kinerja satgas pangan dinilai baik, namun tidak dapat dipungkiri ada beberapa harga yang naik seperti bawang putih. Rastra pun tidak berjalan, namun jika berjalan menyebabkan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) mengalami kerugian. Herman Khaeron juga menyoroti masalah jalur distribusi yang harus diperhatikan, karena permintaan pangan saat lebaran di Jakarta kurang begitu melonjak dan berdampak permintaan pangan di daerah melonjak. Herman Khaeron mengusulkan jangan dicabut perusahaan yang melakukan kartel, tapi di penjarakan saja oknumnya. Herman Khaeron meminta Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) siap mempersiapkan cadangan kerugian. [sumber]

Evaluasi Program Swasembada Pangan Panglima TNI

25 Januari 2017 - (JAWA POS) - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, menyoroti kebijakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) untuk mendukung swasembada pangan pada 2017.

"Saya kira niatnya bagus, tetapi apakah ini tupoksi-nya TNI. Saya malah menganjurkan Panglima TNI fokus terhadap pertahanan negara saja sesuai dengan apa yang telah dipresentasikannya," kata Herman di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (25/1).

Politikus Partai Demokrat ini menyebutkan, Jenderal Gatot telah menyatakan bahwa ancaman keamanan dan kedaulatan negara ke depan semakin kompleks dan perlu penanganan yang lebih seksama dan profesional.

Karena itu, katanya, Komisi IV DPR sedang mengevaluasi perluasan kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan TNI, dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Kami sedang evaluasi kerja sama Kementerian Pertanian dengan TNI, yang dalam perjalannya banyak temuan yang harus ditindaklanjuti dalam pengawasan kami," tandasnya.  [sumber]

Status dan Peralihan PNS Tenaga Penyuluh

23 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 dengan KemenKP, KemenLHK, Kementan KemenPANRB Kemendagri dan Kemenkeu, Herman mempertanyakan ketika transisi di bulan Juli. Menurut Herman pengurangan satu juta PNS secara alamiah bukan memakai konsep “pensiun dini”. Herman menanyakan apakah ada anggaran untuk pergantian baju yang dengan status dari daerah ke pusat dan jangan hanya berkutat di sana karena masih banyak pranata lain yang harus dilakukan seperti sosialisasi agar ada kepastian mengenai statusnya. Untuk itu, dalam hal ini menurut Herman Pemerintah bisa mengusulkan di APBNP. Karena tidak cukup jika hanya transisi gaji dari Dana Alokasi Umum (DAU) ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saja. Herman mengusulkan untuk membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) pusat yang berkedudukan di provinsi untuk penyuluhan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di era kepemimpinan Presiden SBY telah diusulkan mengenai 1 atap penyuluh. Kantornya masih ada dan bisa digunakan untuk membangun pos disetiap kecamatan. [sumber]

Isu Fluktuasi Harga Pangan yang Tidak Wajar

11 Januari 2017 - (TRIBUNNEWS.COM) - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengingatkan terjadinya fluktuasi harga pangan yang tidak wajar.

"Ini merata di hampir semua provinsi di Tanah Air. Ini bukan isu remeh temeh," kata Herman Khaeron dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/1/2017).

Menurut Herman Khaeron, kasus tingginya harga cabai merupakan potret kenaikan harga pangan lainnya.

Mengacu kepada informasi harga pangan yang dikeluarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), harga rata-rata pangan strategis nasional mengalami peningkatan.

Di antaranya cabai rawit hijau Rp 63.200/kg naik 0,6 persen. Kemudian daging sapi kualitas I Rp 118.600/kg atau naik 0,4 persen.

Lalu telur ayam ras besar Rp 22.500/kg naik 0,9 persen. Serta bawang merah ukuran sedang Rp 35.800/kg atau naik 2,2 persen.

"Masalahnya juga, harga pangan yang tinggi ini tidak dinikmati oleh petani sebagai produsen pangan," kata Politikus Demokrat itu.

Data PIHPSN juga menyebutkan bahwa harga tertinggi terjadi di provinsi yang jauh dari sentra produksi komoditas tersebut.

Cabai rawit merah di NTT mencapai Rp 70.850/kg naik 5,9 persen. 

Sementara di Papua mencapai Rp 106.900/kg atau naik 2,9 persen.

Sedangkan bawang putih ukuran sedang Rp 49.400/kg dan cabai merah besar di Provinsi Aceh berkisar Rp 43.500/kg, naik 15/5 persen.

melihat kenyataan tersebut, Herman Khaeron mengatakan pihaknya menghargai upaya pemerintah mengatasi fluktuasi yang terjadi.

"Namun, apabila kejadian ini terus berulang, berarti ada celah dalam kebijakan pemerintah yang perlu dibenahi dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masyarakat," kata Herman Khaeron.

Atas dasar itu, Herman Khaeron mengimbau pemerintah segera mencari solusi yang komprehensif.

Mencakup sub sistem agribinis dari budidaya hingga distibusi (from farm to table) dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

Beberapa intervensi atau solusi yang dapat dilakukan adalah budidaya melalui pengembangan kawasan pangan produktif tertentu dan distribusi pangan yang efisien.

Kata dia, syarat keberhasilan distribusi pangan adalah adanya institusi pangan yang kuat.

Hal tersebut bisa diwujudkan melalui pembentukan lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Nantinya, lembaga pemerintah tersebut mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

Lembaga pemerintah tersebut pun dapat mengusulkan kepada Presiden dalam memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara di bidang pangan.

Baik dalam melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya yang ditetapkan pemerintah.  [sumber]

Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 

14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jabar, Jawa Timur, Lampung, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, Herman mempertanyakan enforcement Peraturan Menteri Nomor 1 maupun Nomor 2, dan Nomor 57. Terkait percepatan industri perikanan, Herman mempertanyakan pihak-pihak yang basis perikanannya sangat kuat sejauh mana ingin menjadi daerah industri. Selain itu Ia juga menanyakan anggaran tahun lalu dan kondisi-kondisi pelabuhan yang ada kepada Gubernur Kalimantan Barat serta ketersediaan jangkauan Kementerian Pekerjaan Umum. Herman mengusulkan untuk mengundang Menteri Susi untuk hadir dalam rapat bersama gubernur karena semua kelurahan mengharapkan adanya revisi. DPR bukan lembaga negara tertinggi melainkan lembaga negara. [sumber]

RKA-K/L 2017 dan RAPBN 2017 - Kementerian Pertanian

5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, Herman mengatakan bahwa Mentan belum memberikan rincian program yang akan dilaksanakan karena anggaran 2017 tidak tergambar pada komoditas lainnya. Akan tetapi, Herman mengatakan bahwa lebih baik jika surplusnya meningkat dan konsumsi lebih ditekankan. Herman menyayangkan subsidi benih yang tidak digambarkan pada pemaparan materi. Herman mengapresiasi kinerja Mentan dan berharap ada evaluasi yang lebih terukur agar nasib petani bisa lebih baik. Ia menyatakan jika distribusi pompa diperbanyak, tetapi tidak ada airnya akan percuma. Herman memberikan informasi bahwa di Indramayu terdapat 5000 hektar lahan untuk ditanam padi. Ia menyarankan penggunaan sumur dalam di perkebunan. Pada 2013 petani Indonesia turun sekitar 5 juta orang, Herman mengatakan ini akan berdampak pada regenerasi pelaku pertanian Indonesia di masa depan. Salah satu solusinya dengan meningkatkan kesejahteraan petani. Ada beberapa materi yang berbeda pada saat dipaparkan, seperti anggaran kopi dan karet. Ia menyampainya ada jalan usaha tani yang tidak ada jalan untuk melewatinya, tentu ini hal yang harus diperbaiki. Herman menyayangkan urea luar negeri harganya lebih rendah, jadi membuat pupuk lokal kalah bersaing di pasaran. Herman juga memaparkan di desa sudah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan hanya perlu dikembangkan saja, tetapi jika mengandalkan bank, maka akan ada bunga. Padahal, semua ingin menentramkan pangan. [sumber]

Status Kepegawaian Tenaga Harian Lepas (THL)

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Audiensi dengan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), THL Perkebunan, THL Perikanan, Inseminator Peternakan, Kepala BPPSDMP, dan KKP Herman menegaskan bahwa seharusnya 10 ribu formasi P3K itu untuk tahun lalu dan itu berarti tahun ini sudah dua kali lipat formasinya. Ada alasan kuat untuk mengakumulasikan 3000 penyuluh yang tersisa. Selain itu, Herrman menjabarkan pada Raker gabungan tahun 2013, termasuk veteriner dan peternakan sudah diakumulasi jumlahnya 23 ribu, hanya saja yang diprioritaskan sekarang adalah THL. Lalu, Herman mengatakan bahwa ia baru tahu ada THL di bidang perkebunan. Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara THL satu dengan yang lain dan Komisi 4 mendukung agar cita-cita para THL untuk mendapatkan hak yang sama, yaitu diangkat menjadi PNS tercapai. Kemudian, ia mengingatkan bahwa ada keterbatasan fiskal dan Kementan memiliki anggaran sebesar Rp33 Triliun yang terus diturunkan sehingga keterbatasan tersebut menurutnya perlu disiasati. [sumber]

Anggaran Kementerian Pertanian

22 Juni 2016 - Herman menilai perlu perbaikan pada mekanisme dan juga manajemen baru pada pembayaran subsidi pupuk. Lalu, Herman juga mengusulkan adanya sinergi dengan Perum BULOG untuk melakukan penetrasi ke pasar demi terciptanya ketentraman pasar. Sinergitas dengan Perum BULOG harus dibangun karena anggarannya hanya berupa Penyertaan Modal Negara (PMN). Kemudian, anggota Komisi 4 ini memberi usulan kepada Kementerian Pertanian agar memaksimalkan pengawasannya di irigasi rawa.  [sumber]

RKA, RKP K-L TA 2017, APBN-P TA 2016 Kemen KP

14 Juni 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, Herman berpendapat bahwa apa yang disampaikan MenKKP adalah bagus urgensinya. Namun, ia berpendapat bahwa semua ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Herman berpendapat jika alasan pemotongan dengan alasan berbagai efisiensi. Maka, kegiatan mercusuar sebaiknya ditunda dulu. Jika fiskal negara sudah membaik baru bisa berorientasi ke modernisasi. Sehingga, program dan anggaran tidak mengabaikan hak-hak rakyat. Ia berprinsip jangan sampai kita sedang melakukan penghematan karna fiskal kita tidak baik tapi di sisi lain tidak ada afirmatifnya. Ia mengatakan bahwa dulu merepresentasikan UU yang dibuat sebagai koordinator di keamanan laut yang nantinya bisa fokus terhadap pemberdayaan masyarakat. [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan

15 Juni 2016 - Herman mengapresiasi pengusulan RAPBN-P dan realokasi program karena memenuhi aspek manajerial. Ia juga dapat memahami kebijakan pengadaan helikopter yang akhirnya dihapus. Lalu, Herman juga melihat program dan kegiatan Kementerian LHK bisa lebih dioptimalkan dan diusulkan kembali di RAPBN-P tahun 2016. Herman berpendapat bahwa beberapa item yang telah dipaparkan di di pagu indikatif bisa ditunda dulu realisasinya.  [sumber]

Pada 10 Juni 2015 - Herman apresiasi atas pergeseran struktur di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK). Herman menilai pergeseran struktur di KemenLHK lebih baik dibandingkan kementerian lain. Herman saran ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) untuk prioritaskan penyelesaian isu tapal batas tanah dan hutan dan jadikan fokus utama KemenLHK. Menurut Herman alokasi anggaran sangat terkait penyelesaian tersebut dan melibatkan partisipasi masyarakat hal perlindungan dan pemberdayaan hutan. Herman minta pendapat ke MenLHK baiknya penyelesaian sengketa lahan bentuknya realokasi atau pelepasan lahan saja.  [sumber]

Pada 11 Februari 2015 - Herman Khaeron berpendapat bahwa alokasi oleh MenLHK sudah tepat sasaran. Ia berharap, ke depannya anggaran untuk KemenLHK bisa dinaikkan lagi. Penyelesaian konflik hutan menurutnya adalah hal yang harus diprioritaskan, dan harus memilih solusi yang manusiawi. (sumber)

Pada 2 Februari 2015 - Herman minta klarifikasi dari Menlinghut mengenai komitmen dan kesiapan pemerintah terhadap perubahan iklim karena ini masuk komitmen internasional. Herman menilai program rehabilitasi dan perlindungan hutan tidak optimal karena lebih banyak hutan yang dimanfaatkan daripada di rehabilitasi.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

19 April 2016 - Herman memberikan pertanyaan kepada DJPPI KemenLKH apakah tahu kendala dana desa saat ini. Menurut Herman, jika anggaran hanya disiapkan untuk pemadaman maka tidak akan selesai permasalahan kebaran.

Herman memberikan pertanyaan kepada DIRGAKUM KemenLHK tentang idealisme dalam mengawasi reklamasi. Menurut Herman, panitia kerja ini harus menghasilkan rekomendasi nasional dan dapat dijalankan dengan baik.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

12 April 2016 - Herman menilai presentasi yang dilakukan Dirjen Perikanan Tangkap KemenKP tidak nyambung dengan pertanyaan Komisi 4, terutama tentang pelanggaran reklamasi terhadap tujuh peraturan. Herman meminta Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KemenKP tidak perlu takut untuk menjawab pertanyaan Komisi 4.

Menurut Herman, amdal seharusnya dilakukan secara regional, bukan parsial. Herman yakin bahwa Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KemenKP juga berpendapat sama dengan dirinya terkait amdal. Herman menyampaikan bahwa sekitar satu tahun lalu, Komisi 4 dan KemenKP sepakat bahwa reklamasi teluk Jakarta dan Tanjung Benoa mesti ditutup.  [sumber]

Isu Tenaga Harian Lepas & Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

15 Maret 2016 - Herman berpendapat, perlu adanya BPJS dalam hal keselamatan bekerja. Herman mengatakan, tetap pada komitmen periode yang lalu, yaitu 10 ribu Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) harus menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Herman memberikan apresiasi untuk Presiden Jokowi karena konsisten ke arah ASN. Terakhir, Herman mengatakan kalau perbaikan akan dilakukan secara bertahap, perjuangannya adalah agar THL TBPP masuk ke ASN.  [sumber]

Jadwal Kunjungan Kerja

8 Maret 2016 - Herman mengira, aren juga menjadi isu penting di Jambi. Herman meminta mitra supaya segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Hal tersebut bertujuan agar kunjungan kerja menjadi bermakna. Sekadar diketahui, tujuan kunjungan kerja sebagai kerja temuan DPR yang akan dikirimkan ke Presiden adalah untuk mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti.

Herman menanyakan apakah ada yang ingin disampaikan dari masing-masing korporasi. Herman melanjutkan, sebenarnya ada 1 mitra lagi yang harus dihadirkan, yaitu Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Herman menilai, kalau pembahasannya sudah cukup, dapat dibagi kelompok. Untuk NTB di sebelah kiri, Kalimantan Tengah di tengah, dan Jambi di sebelah kanan.

Menurut Herman, laporan akan menjadi hal yang penting agar daftar absen bisa diadakan. Ia mengatakan, itu harus lebih hebat daripada blusukan sendirian.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik (BULOG)

20 Januari 2016 - Herman menyarankan Badan Pangan Nasional (BPN) agar memiliki Dewan Ketahanan Pangan. Herman menegaskan, Bulog sebagai Perusahaan Umum hanya dapat melaksanakan tugas yang diperintahkan Pemerintah. Herman berharap peran Bulog dapat dinaikkan menjadi lembaga Non-Kementerian. Herman menyampaikan fungsi Bulog sekarang sangat strategis. Dirinya berharap, Bulog harus mampu menjaga stabilisasi harga di tingkat produsen.

Herman melanjutkan, tugas Bulog lainnya adalah sebagai buffer stock nasional serta menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok di tingkat Petani. Herman menanyakan harga gabah petani yang berada di atas Harga Pokok Penjualan (HPP) yang akan dibeli oleh Bulog harus dengan persetujuan Pemerintah atau tidak. Herman menyarankan untuk mengundang seluruh pengambil kebijakan Pemerintah terkait Bulog. Herman menegaskan, baik Perum Bulog maupun Komisi 4 harus mengirim surat kepada Pemerintah terkait badan pangan yang belum terbentuk.  [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Urusan Logistik - RAPBN 2016

19 November 2015 - Herman merasa ada mekanisme yang kurang tepat di dalam diri Pemerintah. Herman berharap DAK dapat sinkron dengan kebutuhan daerah. Selain itu, Herman juga menanyakan ke Kementerian Keuangan mekanisme dan cara menyusun DAK agar sinkron dengan kebutuhan. Menurutnya, apabila terdapat masalah teknis sebaiknya diserahkan pada Kementerian teknis saja.  Selain itu, Herman juga menanyakan apakah rancangan anggaran untuk DAK dapat diubah atau tidak.  [sumber]

18 November 2015 - Herman mempertanyakan mengenai proses dan hasil budidaya ikan kepada KemenKP yang menurutnya terjadi ketidakseimbangan. Herman meminta agar anggaran yang ada di kementerian harus diseimbangkan dengan proporsi yang tepat agar tidak terjadi penumpukan di sektor tertentu. Mengenai keterlibatan TNI dalam program kerja Kementan, Herman menyarankan “pasukan loreng” ini untuk tidak tidak terjun ke dalam bidang teknis, cukup melakukan pengawasan saja karena pada dasarnya mereka ditugaskan untuk berperang bukan untuk mengikuti penyuluhan dan penanaman jagung. Herman juga mengkritisi pembangunan 1000 embung yang harusnya sudah disiapkan mulai dari saat ini agar Indonesia siap menghadapi kekeringan pada tahun depan.

Mengenai masalah DAK, Herman berkomentar seharusnya Pemerintah menjelaskan dasar penetapan anggaran melihat terjadinya kenaikan APBN yang diikuti penurunan alokasi bagi kementerian strategis. Herman meminta langkah KemenLHK dalam merehabilitasi 3,4 juta hektar lahan yang terkena dampak kebakaran hutan serta tindak lanjut atas munculnya tanah timbul di beberapa daerah. Lebih lanjut, Herman juga menyinggung hutan bakau di pantai Jawa yang nyaris rusak sehingga butuh prioritas bagi daerah yang mengalami degradasi pantai.

Herman juga mengusulkan kehadiran Dirjen Anggaran dan DJPK dalam rapat untuk memberikan penjelasan mengenai penganggaran. Menurut Herman, postur anggaran tidak bisa diubah lagi karena sudah masuk ke dalam website Kemenkeu. Kepada KemenKP, Herman mempertanyakan tidak berjalannya program kerja di dapilnya dan hadirnya 2 unit kapal angkut ikan hidup yang baru, apakah berfungsi sebagai pengganti swasta yang telah tutup. Selanjutnya, Herman menyetujui pendapat Rahmad Handoyo yang meminta ketiga kementerian memberikan perhatian lebih kepada koperasi karena koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia.  [sumber]

Kebijakan Penetapan Kuota Impor Gula era Susilo Bambang Yudhoyono

24 Agustus 2015 - (KOMPAS.com) - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron membantah pernyataan Ismed Hasan Putro yang menyebut kebijakan penetapan kuota impor gula pada era Susilo Bambang Yudhoyono merugikan negara Rp 3 triliun. Herman menilai, pernyataan mantan Dirut PT RNI itu sangat aneh dan tidak berdasar. (Baca: Pengusaha Ini Sebut Kebijakan Impor Gula di Era SBY Rugikan Negara Rp 3 Triliun)

Herman menjelaskan, impor yang dilakukan pemerintahan SBY dilatarbelakangi naiknya kebutuhan gula nasional, baik untuk konsumsi maupun industri setiap tahun.

"Karena kebutuhan industri meningkat pesat kebutuhannya pun meningkat pula sehingga kemampuan dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi permintaan, dan impor adalah jalan terakhir yang dilakukan," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2015). 

Dia menekankan, impor yang dilakukan saat itu hanya diperuntukkan bagi kebutuhan industri. Kebijakan ini diambil tanpa mengabaikan industri gula dan petani tebu dalam negeri.

"Ada maksud apa dengan pernyataan itu? Karena seingat saya kala Ismed menjabat Dirut RNI justru selalu minta kuota impor gula untuk RNI, dan menyatakan bahwa sampai kiamat pun swasembada gula tidak akan tercapai," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR ini. 

Dia menambahkan, pada era pemerintahan SBY, terdapat lima komoditas pangan pokok yang secara khusus diupayakan menuju swasembada, yakni beras, gula, daging sapi, jagung, dan kedelai. Pencapaian swasembada setiap tahunnya selalu ada kemajuan, bahkan untuk beras dan jagung sejak 2008 ditetapkan sebagai swasembada berkelanjutan karena produksi yang memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Sejak tahun 2004, Pak SBY juga sudah mencanangkan revitalisasi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai upaya menuju kemandirian pangan di Purwakarta. Dokumennya lengkap, serta arah, tujuan, dan pencapiannya jelas dan terukur," kata Herman. 

Ismed Hasan Putro sebelumnya menyebut, Kementerian Perdagangan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan kuota impor gula rafinasi hingga 6 juta ton. Dia menilai, penetapan itu diduga masuk kategori tindak pidana.

"Akibat impor dalam jumlah itu, industri gula di dalam negeri tak bisa merevitalisasi hingga enam tahun mendatang," ujar Ismed dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/8/2015). 

Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia ini mengatakan, potensi kerugian negara akibat kebijakan tersebut mencapai Rp 3 triliun. (sumber)

Skandal Bail Out Bank Century

19 Agustus 2015 - (KOMPAS.com) - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyesalkan pernyataan politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, yang menyebut Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang skandal bail out Bank Century. Menurut dia, Misbakhun menyampaikan tuduhan tak berdasar. (Baca: Misbakhun Sebut SBY sebagai Dalang Kasus "Bail Out" Century)

"Tidak boleh menuduh kemudian mengira-ngira seperti itu," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Herman mengatakan, kasus Century saat ini sudah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak untuk membiarkan KPK bekerja mengusut tuntas kasus yang diduga merugikan negara Rp 6,7 triliun ini. (Baca:Bambang Soesatyo Sebut Dana Century Digunakan Parpol untuk Menangi Pemilu)

"Biarkan dong aparat penegak hukum yang bekerja," ujarnya.

Mantan anggota Tim Pengawas Century, Mukhamad Misbakhun, menyebut Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang dalam skandal bail out Bank Century. Misbakhun mengaku memiliki cukup bukti untuk menyebut SBY terlibat dalam kasus itu. (sumber)

Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog) 2016

10 Juni 2015 - Herman mengucapkan selamat kepada Pak Djarot Kusumayakti yang baru ditunjuk mengepalai Bulog. Herman harap target 4 juta ton beras bisa tercapai. Walaupun anggarannya tidak seberapa, menurut Herman tugas Bulog lebih berat daripada tugas Pupuk Indonesia. Menurut Herman gudang Bulog tidak tersedia di Jawa Barat untuk menyimpan hasil produksi, padahal produktivitas di Jawa Barat tinggi.

Herman desak Pemerintah untuk melepas status Bulog sebagai BUMN yang tugasnya mencari keuntungan. Menurut Herman tugas Bulog adalah untuk memenuhi kebutuhan nasional dan bukan untuk mencari untung. Jangan Bulog dipaksakan untuk memenuhi kebutuhan 4 juta ton beras, namun output-nya bermasalah.  [sumber]

Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Langka yang Dilindungi

25 Mei 2015 - Herman menyarankan agar satwa langka juga disosialisasikan ke anggota DPR, karena masih banyak anggota DPR yang belum mengetahui jenis-jenis spesies yang langka.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pertanian

2 April 2015 - Herman harap ketika nanti melakukan Kunjungan Kerja pejabat eselon I Kementerian Pertanian bisa ikut hingga akhir.  [sumber]  

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

1 April 2015 - Herman menggaris bawahi bahwa sistem penganggaran kita sangat kaku. Proses pengalihan mata anggaran harus sangat hati-hati. Sehubungan dengan kebijakan menghentikan impor garam sebanyak 50%, Herman minta klarifikasi ke Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) dari mana akan diisi kekosongannya. Sehubungan dengan kebijakan penentuan Zona 0-4 mile untuk zona konservasi, Herman minta penjelasan ke MenKP dasar kebijakannya.

Herman pesan ke MenKP untuk manfaatkan amanahnya agar nanti masuk surga. Herman menilai MenKP disini mewakili Presiden jadi jangan merasa ada batasan sektoral. Herman minta penjelasan dari MenKP arahan dari Presiden tentang Peraturan Menteri (PerMen) yang dikeluarkan. Karena menurut Herman kebijakan Pemerintah (larangan trawling, kenaikan BBM, sembako, dll) punya tujuan baik, tapi dampaknya buruk. Herman minta klarifikasi kepada MenKP strategi yang disiapkan untuk meringankan beban masyarakat.

Menurut Herman keluarnya kebijakan PerMen bikin nelayan takut dan langsung ada yang investigasi. Herman tidak ingin kebijakan ini membuat nelayan takut kemudian menganggur dan nantinya menjadi begal. Herman pesan kepada MenKP untuk memberikan perhatian khusus kepada nelayan cantrang, walaupun mereka bukan kategori yang mayoritas. Jangan nelayan cantrang tidak dipedulikan karena itu berarti Pemerintah tidak hadir.

Herman pesan kepada Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk jangan ‘asal Ibu senang’ saja. Karena menurut Herman MenKP juga ada kekurangannya jadi Eselon I harus tetap objektif.  [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 Maret 2015 -  Herman ingin penyerobotan lahan oleh perusahaan jangan lagi terjadi. Herman mendorong Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lakukan penertiban perusahaan kehutanan. Herman percaya kalau perusahaan tertib, rakyat juga ikut tertib. Herman minta MenLHK konflik yang terjadi di hutan diinventarisasi.

Sehubungan dengan kesediaan data dari KemenLHK, Herman menilai tidak ada alasan jika Satuan 3 yang sudah menjadi dokumen publik tapi dianggap sebagai dokumen rahasia.  [sumber]

Persetujuan Prolegnas 2015-2019 

Saat Paripurna ke-18, 9 Februari 2015, DPR memiliki agenda untuk persetujuan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015. Sebelum disetujui pada hari yang sama, Herman Khaeron berpendapat bahwa RUU untuk mengatasi Pembakaran Hutan harus masuk di 159 longlist Prolegnas 2015-2019. (sumber)

Asumsi Makro RAPBN Tahun 2019 dan RKA dan RKP K/L 2019

5 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan MenESDM, Herman menanyakan rincian untuk menetapkan cost recovery dan meminta rincian anggaran cost recovery karena merupakan tugas dari Komisi 7. Herman memberikan saran agar SKK Migas bersurat ke Kementerian Keuangan agar anggaran cost recovery dibahas. Herman juga berpendapat untuk tidak menerima dulu namun mendapatkan penjelasan. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kuningan
Tanggal Lahir
04/05/1969
Alamat Rumah
Jl. Alamanda Blok H7 No. 4A Kemang Pratama III, RT 13/RW 13, Kelurahan Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Barat VIII
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria