Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Pandangan dari LPP TVRI dan LPP RRI terkait Harmonisasi dan Pemantapan Konsepsi tentang RUU Penyiaran — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI RDP dengan LPP TVRI dan LPP RRI
Linda menegaskan iklan, berita politik di TV yang sudah sangat liberal, degradasi moral, perbedaan yang menjadi permusuhan. Ia menanyakan bagaimana tanggapan Kepala LPP akan hal itu. Itu semua terjadi karena konten Televisi bukan.
Tanggapan
Perkembangan Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Kepala DJSN, dan Dirut BPJS Kesehatan
Mengenai layanan promotif preventif dimana dari paparan Menkes ada kebutuhan anggaran sebesar Rp1,78T, Linda menanyakan kebutuhan anggaran ini dasar perhitungannya seperti apa. Dalam pembahasan pagu anggaran 2022 tahun lalu, konsep skrining yang disampaikan adalah berbasis populasi, dan Linda memahami jika saat ini menjadi berbasis risiko. Hanya saja yang juga perlu dihitung adalah pembiayaan yang akan timbul untuk early treatment, sehingga tidak saja early detection yang menjadi prioritas. Linda juga menanyakan apakah kebutuhan anggaran Rp1,78T sudah dihitung secara aktuaria. Khusus untuk penyakit katastropik yang ke depan trennya akan terus meningkat, dalam hal ini harus ditangani dari hulu yaitu gaya hidup masyarakat. Khusus untuk early treatment, Linda mendesak adanya perbaikan sistem secara keseluruhan.
Pembahasan Penanggulangan Bencana — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulanga Bencana (BNPB), Perum Kehutanan Negara Indonesia (Perhutani), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Linda Megawati menanyakan sejauh mana kerjasama BNPB, BASARNAS, BMKG, Polri dalam menangani darurat bencana selama ini.
Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Outlook Perekonomian Tahun 2020 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
Linda mengatakan BI masih membiarkan fintech padahal suku bunga dalam pinjaman memiliki fintech lebih besar dalam memberikan pinjaman keuangan sebagai lembaga keuangan harus menerapkan minimal 5C, tidakan BI yang dilakukan oleh fintech dalam meningkatnya peranan milenial dan digitalisasi transaksi secara online secara lansung berdampak pada pendapatan pajak.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2015, Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial RI
Linda meminta diberikan penjelasan secara rinci terkait hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap Ditjen Rehabilitasi Sosial.
Rencana Kerja dan Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Linda meminta penjelasan atas upaya BNPB mengenai kebakaran hutan dan lahan secara detail.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016 — Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina, Direktur Utama PT. Angkasa Pura I, dan Direktur Utama PT. Angkasa Pura II
Linda menanyakan perkembangan Pertamina dalam berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait penurunan harga avtur. Ia juga menanyakan jumlah permasalahan yang terjadi pada tahun 2015. Terakhir, Linda ingin mengetahui solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah koper yang hilang.
Fit and Proper Test Calon Pengarah BNPB — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Pengarah BNPB Atas Nama Lilik Yuliarso, Heddy Agus Pritasa, Singgih Seno Hardjono, Jartinus Purba, dan Ferry Widya
Linda mengatakan ia yakin carah memiliki konsep, visi, misi yang luar biasa. Ada semangat dan harapan untuk menjadi tim pengarah. Ia menanyakan solusi yang akan para carah lakukan agar terjadi program yang sinergis antara tim pengarah dengan tim pelaksana.
Evaluasi APBN 2015 dan Isu-isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Utama BNPB
Linda bertanya sejauh mana BNPB dan pemerintah mengevaluasi kebakaran hutan tahun lalu dari segi korban. Linda juga menjelaskan di daerah pemilihannya memang tidak ada BPPD, lalu bagaimana anggaran bencana yang tidak ada BPPD-nya.
Hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Evaluasi APBN 2015 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama
Linda mengatakan bahwa penurunan realisasi anggaran di 2015 dibanding 2014 (96%). Linda menanyakan alasan dari penurunan realisasi tersebut.
Penyesuaian RKA 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Linda bertanya bagaimana caranya untuk mendapatkan program MOLIN dan TROLIN, lalu mengapa program prioritas perlindungan anak malah lebih kecil dibandingkan progrm kesetaraan gender.
Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Atas Nama Marsudi Syuhud — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Marsudi Syuhud
Linda Megawati mengatakan bahwa seandainya saudara terpilih sebagai ketua BPKH apa harapan ke depannya.
Pendalaman Program dan Fungsi RKA dan RKP Tahun 2018, Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2016 (Khusus untuk Sekjen dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Dayasos, Dirjen Rehsos, Dirjen Penanganan Fakir Miskin serta Kabadiklit dan Pansos Kementerian Sosial RI
Linda M mengatakan pemaparan sudah ia cermati, namun ia mempunyai pertanyaan. Ia menanyakan mengenai pagu anggaran yang realisasinya sedikit dan alasan Jawa Barat tidak dimasukan dalam pemberdayaan KAT.
Pembahasan Sertifikasi dan Inpassing – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Dirjen Pendis)
Linda mempertanyakan dan meminta kejelasan lebih lanjut tentang manipulasi isi kitab. Linda menyatakan Juknis penting untuk menyelesaikan masalah sertifikasi dan inpassing guru. Ia meminta jangan sampai bantuan pesantren tidak tersampaikan karena Linda merasa ditagih terus.
Kinerja Keuangan dan Kinerja Operasional, serta Progres Program 35.000 MW — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) dan Direktur Utama (Dirut) PT. PLN (Persero)
Linda mengatakan dari konstruksi banyak sekali daerah yang membutuhkan pasokan listrik tapi kurang pembangunannya. Di tempat kelahirannya di Subang, sering terjadi mati listrik, ia menanyakan alasan seringnya mati listrik tersebut.
Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN dan Direktur Utama dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Iglas (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan PT Survai Udara Penas (Persero)
Linda mengatakan berapa hektar areal yang akan dialokasikan PT KKA untuk bahan baku, kapan target PT KKA akan beroperasi kembali, apakah sudah ada investor, dan apa saja fungsi dari kertas kraft.
Persiapan Menghadapi Mudik Hari Raya IdulFitri 1439 H — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN Bidang Transportasi
Linda mengatakan Pelni mengadakan kapal pengganti dan sejauh mana persiapannya, kedua untuk Jasamarga untuk tol Palimanan disana ada jalan bolong, untuk persiapan itu Jasamarga harus perhatikan bagaimana persiapannya, antisipasinya seperti apa
Restrukturisasi Perbaikan Keuangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN) dan Dirut Perusahaan Pengelola Aset (PPA)
Linda mengatakan bahwa ada perpanjangan PKPU selama 120 hari. Ia menanyakan cara PT. Merpati beroperasi kembali jika tidak bisa terrestrukturisasi.
Ketersediaan Pasokan Komoditas Pangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Industri dan Farmasi Kementerian BUMN RI, Perum BULOG, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)
Linda mengatakan harga di pasar tidak bisa terkendali saat puasa dan oleh karenanya, ia mengharapkan dapat disosialisasikan kepada pedagang untuk menjual kebutuhan sesuai harga dari Pemerintah.
Protokol Perubahan Perjanjian RI dan Pakistan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan Asosiasi Spiritus dan Etil Alkohol Indonesia (Asendo)
Linda mengatakan sudah jelas MUI keberatan adanya impor 0% untuk alkohol. Menurutnya, jika impor tersebut tidak diketahui pengawasannya akan merusak generasi bangsa.
Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
Linda mengatakan sejak PT PII didirikan pada tahun 2009, sejauh mana PT PII mampu melaksanakan tujuan didirikannya PT PII dalam menyediakan pinjaman untuk public private partnership di Indonsia. Pada Asean Risk Award tahun 2018, PT PII meraih juara 1 dalam 3 kategori yaitu public risk, public inisiative, public educator. Linda bertanya apa upaya PT PII dalam mempertahankan dan miningkatkan kinerja agar tidak kalah saing dengan perusahaan pinjaman lainnya.
Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
Linda meminta penjelasan hasil temuan riset yang telah dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
Linda menyampaikan bahwa grafik pertumbuhan Asuransi Jiwa total prime dan total pendapatan mengalami trend yang sama, pengaruh oleh premi baru dan lanjut di tahun 2018 premi baru turun. Terkait hal tersebut, Linda menanyakan apa saja tindakan yang dilakukan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia terhadap permasalahan ini agar tidak menjadi secara berkelanjutan. Pada tahun 2015 dan 2018 antara perubahan Asuransi Jiwa dan pertumbuhan ekonomi mengalami bertolak belakang, ketika total aset mengakali penurunan, maka Linda bertanya apa penyebab dari masalah ini.
Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
Linda meminta klarifikasi apakah benar dengan ekstensifikasi cukai kantong plastik, emisi dan pemanis buatan akan menutup kekurangan penerimaan pajak itu sendiri. Linda juga menanyakan apakah pemerintah sudah pernah buat sosialisasi soal penggunaan kantong plastik ini.
Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan
Linda mengatakan seperti kita ketahui APBN kita terbatas oleh investasi. Bagaimana kreatif financing, optimalisasi barang milik negara serta penguatan value utk belanja APBN. Lalu Dengan pencabutan sunbsidi listrik akan menaikan tarif listrik yang berpengaruh harga jual produk UMKM. Linda menanyakan apakah ini sudah dikaji dengan dalam.
Perkembangan dan Pelepasan Aset sejak 2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Deputi Jasa Keuangan BUMN dan PT. Telekomunikasi Indonesia
Linda meminta penjelasan mendetail mengenai aset yang sudah dilepas.
Optimalisasi Aset BUMN - RDP Komisi 6 dengan Deputi BUMN
Linda menanyakan aset apa saja yang sudah dilepaskan oleh BUMN dalam rangka melakukan optimalisasi
aset. Mengenai pembangunan kereta api cepat, Linda menanyakan kapan target penyelesaian kereta api cepat Jakarta-Bandung segera diselesaikan. Linda berpendapat bahwa pembangunan kereta cepat ini harus segera diselesaikan untuk mengurangi kemacetan.
Latar Belakang
Linda Megawati terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 setelah memperoleh suara sebanyak 36.647 mewakili Partai Demokrat untuk Dapil Jabar 9.
Linda Megawati lahir di Subang, 13 Maret 1979. Linda kembali terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat untuk Dapil Jawa Barat IX (Subang, Majalengka dan Sumedang) setelah memperoleh 26.249 suara. Pada periode 2009-2014 , Linda bertugas di 2 Komisi yaitu Komisi VI dan di Mei 2012 di Komisi XI DPR-RI yang membidangi keuangan dan perbankan. awalnya Linda masuk pada komisi VI (Perdagangan, Perindustrian). Sejak 2009 hingga saat ini, Linda berada di satu badan kelengkapan saja, yaitu di Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).
Di 2014-2019 Linda bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika.
Pendidikan
SD, SDN Otista Subang (1986-1992)
SMP, SMPN 3 Subang (1992-1995)
SMA, SMUN 2 Subang (1995-1998)
S1, STIEBI, Jakarta (2002-2006)
S2, UNAS (2012-2014)
Perjalanan Politik
Saat masih di komisi VI, Linda ikut membantu menghasilkan UU tentang Perkoperasian, yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. MK membatalkan UU tentang Perkoperasian karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Pembatalan UU menjadikan gerakan koperasi harus kembali kepada UU lama, yakni UU nomor 25 tahun 1992 sampai ditetapkannya UU yang baru. Pembatalan ini juga menjadi catatan buruk bagi komisi VI karena artinya semua anggota komisi VI tidak berhasil menyesuaikan nilai-nilai UUD 1945 dalam UU Koperasi yang dibentuk, sehingga dibatalkan oleh MK.
Linda juga menjadi pelaku voting yang setuju kenaikan harga BBM (Maret 2012). Saat Linda telah pindah ke komisi XI, Linda pernah dipanggil ke Badan Kehormatan DPR terkait klarifikasi apakah dirinya terlibat dalam kasus bangkrutnya Merpati Nusantara Airlines (dilaporkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan). Linda kembali mengikuti instruksi Fraksi Demokrat untuk setuju kenaikan harga BBM dalam voting APBNP 2013 (Juni 2013).
Linda tidak terlihat dalam rapat-rapat terkait pemilihan Dewan Gubernur Senior BI sebagai wewenang Komisi XI selaku penyelenggara Fit & Proper Test. Linda juga jarang mengikuti rapat-rapat Komisi XI membahas RAPBN/RAPBNP sebelum hasilnya dibawa ke Badan Anggaran untuk dirapatkan lagi. Hanya lebih intens hadir dalam rapat pembahasan RKAKL (Rancangan Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga) mitra Komisi XI (seperti kementerian keuangan). Dalam 5 tahun berada di DPR, Linda tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan fraksi Demokrat karena Linda selalu mematuhi instruksi fraksi/partai.
Linda yang kini bertugas di Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, serta standardisasi nasional sempat pula bertugas di Komisi VIII DPR-RI yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
belum ada
Tanggapan
Laba Bank BTN dan Program PKH
31 Januari 2018 – Pada rapat dengan Deputi Kemenbumn, Direksi BNI,BRI,BTN dan Bank Mandiri Linda memberi tanggapan mengenai bank BTN sebenarnya bisa mendapatkan laba yang lebih besar lagi. Linda menanyakan dengan pencapaian laba yang saat ini ada, apa kendalanya,lalu, untuk pembagian program Program Keluarga Harapan (PKH), Linda mau teman-teman di Komisi 6 dilibatkan dalam pembagian kartu. Linda menyampaikan bahwa tahun depan sudah tahun politik, maka kita perlu terjun juga. [sumber]
Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras
18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Linda mempertanyakan mengapa disaat petani akan panen beras justru beras diimpor. Menurutnya seharusnya Mendag berkoordinasi dahulu dengan Mentan. [sumber]
Isu Penjualan BUMN
10 Oktober 2017 - Pada Rapat Kerja Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Linda menyampaikan apakah KemenBUMN untuk lakukan IPO itu membutuhkan rekomendasi DPR atau tidak, dan apakah KemenBUMN untuk lakukan IPO sudah menyurati DPR, laluberapa persen yang akan dijual. [sumber]
Strategi Pengelolaan Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
24 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 dengan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, Rektor IAIN Ambon, dan Rektor IAIN Surakarta. Linda mendukung IAIN Ambon menjadi UIN. Semoga dapat segera direalisasikan agar tidak terjadi ketimpangan.[sumber]
RKA-K/L 2017 Kementerian Agama
27 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), Linda menjelaskan realisasi anggaran sampai Juni baru 29,69% untuk Dirjen Bimas Islam dan 28,48% untukSekjen Kemenag. Angggota fraksi Demokrat ini menanyakan mengapa usulan penambahannya besar sekali, tetapi sampai saat ini realisasinya kurang. Linda menambahkan pertanyaannya, yaitu mengapa pengajuan untuk daerah-daerah sari Aceh sampai Kalimantan Utara dipukul rata anggarannya. Dilihat dari mana pengalokasian anggaran. Jawa dengan Papua juga sama anggarannya. [sumber]
Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015 - 2016
Pada 16 April 2015 - Linda ingin Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) punya target yang jelas dan reaktif. Linda belum melihat aksi dari KemenPPPA. Menurut Linda sifatnya hanya responsif saja dan tidak ada aksi. [sumber]
Anggaran & Program Penanggulangan Bencana
8 April 2015 - Sehubungan dengan seringnya bencana kebakaran hutan di Indonesia, Linda menanyakan cara KemenLHK melakukan pencegahan terjadinya kebakaran hutan. [sumber]