Demokrat - Jawa Barat X

Sikap Terhadap RUU

Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO), Gabungan Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA), dan Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (APIDMI)

Amin menanyakan sampai saat ini sudah melakukan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol atau belum.

Rancangan Undang Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Amin menjelaskan bahwa peningkatan pajak masa kesejahteraan rakyat juga meningkat, mewujudkan tata kelola dan transparansi pajak, mengoptimalkan pajak demi kesinambungan fiskal. Fraksi Demokrat mengharapkan revisi ini menciptakan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan pajak, kami menerima berkas revisi UU KUP ini dan bersedia membahasnya.

Tanggapan

Masukan dan Pandangan terhadap Penerimaan Perpajakan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kismantoro Petrus (IKPI), Ruston Tambunan (IKPI), dan Yustinus Prastowo (Pengamat Perpajakan)

Amin mengatakan bahwa setelah RDPU pada hari ini akan ada upaya untuk meevisi isi RUU tentang KUP. Ia menanyakan terobosan baru yang dapat dilakukan agar tidak mendekati target pendapatan.

Anggaran — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Amin mengatakan bahwa tiga bulan ke depan semua mitra kerja bisa bekerja lebih keras tentang penyerapan anggaran.

Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia

Amin menanyakan mengapa di hotel sebaiknya ada kata-kata dilarang menjual.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Sutrisno

Amin mengatakan dari semua materi yang dipaparkan bawha visi misi sudah bagus. Amin mempertanyakan mengenai audit opini BPK dengan sistem e-audit sehingga bisa ada early warning system perlu dijelaskan, dan bagaimana pendapat Bapak kinerja dari BPK saat ini.

Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang (DIM RUU) Cipta Kerja (Bab III, Pasal 35, dimulai dari DIM 1930) — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR RI, Tim Pemerintah dan DPD RI

Amin mengatakan belum melihat strategi dalam mengimplementasikan terkait kedaulatan dan kemandirian pangan, padahal ini sangat dibutuhkan. Ia menyampaikan bahwa salah satu tujuan pengembangan biodiesel itu untuk menekan impor minyak. Tapi, kenyataannya sekarang bertolak belakang. Oleh karena itu, dengan RUU Cipta Kerja yang sedang disusunnya, tujuan dari biodiesel diciptakan dan diharapkan dapat terwujud.

Latar Belakang

Amin Santono lahir di Kuningan, 25 April 1949. Amin berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR 2014-2019 dari Partai Demokrat untuk Dapil Jawa Barat X setelah memperoleh 23.948 suara. Pada periode 2009-2014, Amin bertugas di Komisi XI DPR-RI yang membidangi keuangan, perbankan dan di Badan Anggaran (Banggar).

Pendidikan

S1, Administrasi Niaga, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) YAPPAN, Jakarta (1998)

Perjalanan Politik

Amin Santono pernah dinominasikan sebagai salah satu calon bupati Kuningan (2003) oleh warga setempat tapi tidak jadi diambil. Amin memulai secara aktif dalam keanggotaan di Partai Demokrat dengan menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat (2006). Pada 2013, Partai Demokrat menominasikan Amin sebagai salah satu bakal calon bupati Kuningan yang diusung Demokrat, tapi Amin menyerahkan nominasi tersebut kepada orang lain dan lebih mmilih tetap di DPR. Amin menjadi pelaku voting yang setuju kenaikan harga BBM (Maret 2012), dan kembali mengikuti instruksi Fraksi Demokrat untuk setuju kenaikan harga BBM dalam voting APBNP 2013 (Juni 2013). Amin sempat diisukan dalam dugaan skandal asmara dengan sesama anggota DPR dari Fraksi Demokrat, tapi tidak terbukti.

Amin cukup sering mengikuti rapat-rapat Komisi XI membahas RAPBN/RAPBNP sebelum hasilnya dibawa ke Badan Anggaran untuk dirapatkan lagi, tapi tidak banyak melakukan interupsi atau penyampaian pendapat. Amin intens hadir dalam rapat pembahasan RKAKL (Rancangan Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga) mitra Komisi XI (seperti kementerian keuangan). Dalam 5 tahun berada di DPR, Amin tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan fraksi Demokrat karena Amin selalu mematuhi instruksi fraksi/partai.

Publik dikejutkan dengan berita penangkapan oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan seorang anggota DPR pada Jum'at malam (04/05/2018) di area parkir Bandara Halim Perdana Kusuma. Pada Sabtu malam KPK mengumumkan identitas anggota DPR yang terlibat yakni Amin Santono. KPK mengamankan uang sebesar Rp400 juta, bukti transfer Rp100 juta dan 1,9 kg emas serta mengamankan 3 pihak swasta, 2 sopir, dan Yaya Purnomo, Kepala Seksi Pengembangan dan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. [sumber]

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) - Mendengar Masukan

19 April 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 11 DPR-RI dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan Asoisiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Amin menanyakan kira-kira setelah UU disetujui berapa lama waktu untuk sosialisasi. Ia melihat di draf belum tercantum waktu sosialisasi karena menurutnya, sebagus-bagusnya UU jika tanpa sosialisasi akan sulit dijalankan. [sumber]

Tanggapan

Perkembangan Perekonomian dan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN-P 2016

6 Juni 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Amin menanyakan sampai kapan terjadi defisit dan pemaparan waktu ke depan dan Amin meminta Bappenas direformasi. [sumber]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Amin tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, bagaimana mekanisme terbaik untuk mengendalikan moneter tetapi tidak membuat BI Rate semakin tinggi.  [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Amin minta klarifikasi kepada Direktur Utama BTN apa itu Tabungan Cermat.  [sumber]