Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Jawa Tengah I
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Semarang
Tanggal Lahir
20/05/1956
Alamat Rumah
Perum Condet Baru A-9, RT.017/RW.003, Kel. Batu Ampar. Kramat Jati. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Tengah I
Komisi

Latar Belakang

Agus Hermanto lahir di Semarang, 20 Mei 1956. Agus berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI 2014-2019 dari Partai Demokrat setelah memperoleh suara sebanyak 32.047 suara untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah I.  Pada periode 2009-2014, awalnya Agus bertugas di Komisi VI (Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan BUMN). Tapi pada Mei 2012, Agus dirotasi ke Komisi X (Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga) oleh Fraksi Demokrat dan menjabat menjadi Ketua Komisi X. Di 2014-2019, Agus bertugas di Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja & transmigrasi dan kependudukan.

Agus Hermanto adalah adik dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo dan adik ipar dari Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono.

Pendidikan

S1, Elektro, Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), Jakarta (1987)
S2, Manajemen, Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia (IPWI), Jakarta (2000)

Perjalanan Politik

Agus Hermanto adalah politisi senior dan petinggi Partai Demokrat dan akan 3 periode bertugas di DPR-RI. Sebelum bergabung dengan Partai Demokrat, Agus adalah seorang PNS di Kementerian Perindustrian dan menjabat sebagai Kepala Sub-Unit Bidang Prasarana Perlindungan Konsumen pada Puslitbang PDN-BPPIP terakhir di tahun 2004.

Pada 2010 jelang rapimnas Partai Demokrat di Bandung, Agus menjabat sebagai Plt Ketua DPP Partai Demokrat hingga proses rapimnas berakhir. Pasca rapimnas, dirinya menjadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

Saat masih di komisi VI, Agus ikut membantu menghasilkan UU tentang Perkoperasian, yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. MK membatalkan UU tentang Perkoperasian karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Pembatalan UU menjadikan gerakan koperasi harus kembali kepada UU lama, yakni UU nomor 25 tahun 1992 sampai ditetapkannya UU yang baru. Pembatalan ini juga menjadi catatan buruk bagi komisi VI karena artinya semua anggota komisi VI tidak berhasil menyesuaikan nilai-nilai UUD 1945 dalam UU Koperasi yang dibentuk, sehingga dibatalkan oleh

MK. Agus juga menjadi pelaku voting yang setuju kenaikan harga BBM (Maret 2012). Agus kembali mengikuti instruksi Fraksi Demokrat untuk setuju kenaikan harga BBM dalam voting APBNP 2013 (Juni 2013). Saat Agus telah pindah ke komisi X, Agus terlihat sering menghadiri rapat Komisi X dalam pembahasan RKAKL (Rancangan Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga) mitra Komisi X (seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga). Dalam 5 tahun berada di DPR, Agus tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan fraksi Demokrat karena Agus selalu mematuhi instruksi fraksi/partai.

Terlebih karena dirinya sendiri sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

29 Februari 2016 - (JawaPos) - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan pihaknya siap melayani gugatan hukum pihak manapun sebagai konsekuensi dari pengesahan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) oleh DPR.

“Kalau ada keberatan dengan UU Tapera, silakan gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). DPR siap menghadapi gugatan tersebut,” kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/2) menyikapi rencana Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani menggugat UU Tapera ke MK.

Menurut Agus, UU Tapera sangat bagus dan menunjukkan keberpihakan DPR kepada masyarakat menengah ke bawah.

“UU Tapera ini fokus memperjuangkan masyarakat menengah ke bawah yang ingin memiliki rumah. Kepada pengusaha perumahan atau pengembang, perlu ada pembicaraan yang serius, karena hakekat UU ini memberi kemanfaatan bagi masyarakat menengah ke bawah,” tegasnya.

Demikian juga halnya dengan dunia usaha, menurut politikus Partai Demokrat ini mestinya juga mempunyai perhatian yang lebih tinggi. “Kalau dua kepentingan ini digabung, tentu menjadi lebih baik. Saya kira perlu sosialisasi dan penjelasan kepada Apindo termasuk pengusaha perumahan sehingga ada resultante yang sangat baik," ungkapnya.

Agus mengakui dalam UU Tapera ada klausul tertulis yang menegaskan bahwa perusahaan membantu perumahan bagi karyawannya.

“Ini sesuatu yang bisa kita bicarakan sehingga bisa dilaksanakan lebih fokus, membantu perumahan bagi karyawan menengah ke bawah,” katanya.  [sumber]

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

29 Februari 2016 - (Rimanews) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menunda pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebelumnya, Surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas RUU atas inisiatif pemerintah ini sudah dilayangkan ke DPR.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai RUU tax amnesty sangat sensitif sehingga pembahasannya memerlukan pendalaman yang cukup. 

"Seluruh fraksi masih ingin mendalami. RUU ini sangat penting sehingga kami hati-hati," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Politikus Partai Demokrat ini menjanjikan akan ada pembahasan secara mendetail, tidak hanya RUU tax amnesty, namun juga revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Penguatan yang penuh kepada dua UU ini, KPK dan tax amnesty. Dua-duanya, UU ini sangat esensial. Memerlukan waktu yang cukup," terangnya.

Karena itu, Agus mengatakan partai Demokrat masih membutuhkan masukan-masukan untuk RUU tax amnesty yang menjadi inisiatif pemerintah ini.

"Untuk dua UU begitu. Reses dulu untuk bertemu dengan konstituen," tandasnya.  [sumber]

UU Pilkada 2015

Pada Sidang Paripurna ke-20 tanggal 17 Februari 2015 Fraksi Demokrat menyayangkan penghapusan Uji Publik karena mereka beranggapan Uji Publik adalah suatu terobosan politik dan wacana pencerahan untuk masyarakat. (sumber)

UU MD3

Mendukung revisi UU MD3

RUU Pilkada 2014 (Pilkada Tidak Langsung)

Mendukung UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD

Ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto, dan menyetujui dirinya sebagai salah satu dari 4 Wakil Ketua DPR). 

Tanggapan

Taksi Berbasis Online

23 Maret 2016 - (MetrotvNews.com) - Menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, transportasi berbasis online harus dilegalkan karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Kehadirannya perlu diatur dalam Undang-Undang.

"Harus ada suatu kebijakan supaya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Paling tidak harus didaftar dan diberi kebijakan yang lebih besar, selain itu juga harus membayar pajak serta mengikuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan," tegas Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Sehingga, lanjut Agus, tidak merugikan transportasi konvensional yang sudah ada sebelumnya. "Atau bisa juga dengan menggunakan warna pelat nomor spesial atau kuning. Tapi juga harus diberikan aturan," ujarnya.

Usai masa reses pada 5 April 2016, DPR akan memanggil Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelesaikan polemik transportasi online. Komisi I DPR akan memanggil Kemeninfo, sedangkan Kemenhub akan dipanggil Komisi V.  [sumber]

Kenaikan TDL dan Efektivitas Reses

18 Mei 2017 - Selaku pemimpin pada Rapat Paripurna yang ke-96 untuk membuka masa persidangan ke-5 DPR RI.  Agus Hermanto menjawab pernyataan Haerul Saleh dari Sulawesi Tenggara terkait masalah reses dan masalah reses akan ditinjau oleh Pimpinan DPR, dan untuk pernyataan Khilmi dari Jawa Timur 10 akan dibahas pada komisi terkait, yaitu komisi 7. Agus mengatakan akan menindaklanjuti laporan dari Fraksi PKS dan menerangkan kembali bahwa agenda Rapat kali ini adalah pidato pembukaan masa sidang oleh Ketua DPR RISetya Novanto dari Nusa Tenggara Timur 2. [sumber]

Pemilihan Kapolri

11 Januari 2015 - menyikapi pemilihan Kapolri pengganti Jenderal Sutarman dimana Presiden Jokowi  serahkan calon tunggal yaitu Budi Gunawan yang dinyatakan tersangka oleh KPK pada tanggal 13 Januari, Agus Hermanto memberikan komentar tentang tidak kunjung dilantiknya Budi Gunawan:

  • Kami jelaskan BG jangan berlarut-larut, Pak Jokowi akan sampaikan keputusan waktu ini (3 Februari 2015, doorstop setelah kunjungan konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi di Istana).  [sumber]

Perppu Pilkada

9 Januari 2015 - menyikapi wacana Komisi II DPR RI memanggil mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan perihal pengambilan kebijakan Perppu Pilkada, Agus Hermanto menyatakan:

"Enggak boleh. Perppu dibahas di intern DPR. Intinya Perppu diterima atau nggak. Kalau diterima jadi undang-undang Pilkada, kalau tidak kembali ke awalnya. Pemanggilan Pak Susuilo Bambang Yudhoyono menyalahi prosedur pembahasan Perppu. Enggak boleh seperti itu. Memang dalam saya melihat ada wacana ingin mengundurkan pilkada, ini bertentangan dengan perppu."

(baca disini)

Masa Sidang DPR

9 Januari 2015 - menyikapi akan kembali bersidangnya DPR setelah reses selesai, Agus Hermanto paparkan apa saja agenda penting DPR:

"Perppu dibahas dalam masa sidang. Paling tidak satu bulan atau satu setengah atau dua bulan. DPR juga harus membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Perjuangan (APBNP) bersama pemerintah, khususnya menyangkut perubahan nomenklatur kementerian. Tanpa pembahasan APBNP ini pemerintah belum bisa bekerja, kita ketahui struktur nomenklatur kabinet Jokowi berubah sehingga APBN masih tergolong struktur Kabinet Indonesia Bersatu II. Hal lain adalah DPR harus segera pilih pimpinan KPK."

(baca disini)

Kebijakan Harga BBM 

30 Desember 2014 - Agus Hermanto berkomentar tidak mengharapkan harga BBM turun:

"Pencitraan saja yang dilaksanakan, sekarang memberi sinyal harga BBM akan turun, kita tunggu saja. Kemarin mewacanakan menghilangkan premium. Kita tunggu saja," kata Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/12/2014)." (baca disini)

"Kalau seandainya diturunkan memang sudah benar karena harga minyak dunia tidak ada kenaikkan," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/12/2014). (baca disini)

AirAsia QZ-8501 

  • 29 Desember, Agus Hermanto memberikan statemen bahwa anggota DPR belum bisa mengadakan rapat terkait hilangnya AirAsia karena masih dalam masa reses (baca disini)
  • 29 Desember, Agus meminta pemerintah untuk usut kejanggalan jadwal penerbangan QZ-8501 (baca disini)
  • 30 Desember, setelah ditemukannya puing-puing pesawat, Agus Hermanto berkomentar bahwa Air Traffic Control Bandara harus diupgrade (baca disini)
  • 30 Desember, Agus Hermanto menyayangkan Presiden Jokowi belum menyampaikan statemen, namun mengapresiasi kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla, Basarnas, BMKG, Kemenhub  (baca disini)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Semarang
Tanggal Lahir
20/05/1956
Alamat Rumah
Perum Condet Baru A-9, RT.017/RW.003, Kel. Batu Ampar. Kramat Jati. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Tengah I
Komisi