Demokrat - Jawa Tengah III

Sikap Terhadap RUU

Pembahasan DIM RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR), dan Pembentukan Panja ─ Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkominfo, dan Kemenristekdikti

Djoko sebagai Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) berisi 9 Bab dan 49 Pasal. Upaya pengumpulan SSKCKR merupakan upaya telusur sejarah pembangunan bangsa. Mengingat begitu pentingnya sehingga DPR-RI berinisiatif membentuk undang-undang ini. Total DIM dalam RUU tentang SSKCKR berjumlah 165 DIM. Terhadap rekapitulasi DIM yang disampaikan oleh Pemerintah pada 11 Juli 2018, Komisi 10 DPR-RI telah melakukan telaahan awal. DIM yang diajukan dihapus dari Pemerintah sebanyak 47 DIM sedangkan yang dari DPR-RI terdapat 46 DIM. Total DIM tidak ada perubahan yaitu 165 DIM. Djokok mempersilahkan Pemerintah untuk menyampaikan pendapat mengenai hasil rekapitulasi yang DPR lakukan. Djoko mengusulkan metode: 1. Dibahas perbab; 2. Dibahas pasal per pasal; 3. Dibahas DIM per DIM; atau 4. Dibahas per klaster masalah. Sesuai kesepakatan, akan menggunakan metode pembahasan per klaster permasalahan. DIM tetap sejumlah 80 DIM. DIM perubahan substansi sejumlah 22 DIM. DIM penambahan substansi sejumlah 9 DIM. DIM redaksional sejumlah 8 DIM. DIM hapus sejumlah 46 DIM. Daftar anggota Panja tentang SSKCKR dari Komisi 10 DPR-RI berjumlah 32 orang dan dari Pemerintah 15 orang. Pembentukkan Panja untuk RUU tentang SSKCKR disetujui. Djoko mengharapkan tim Panja mitra berkomitmen untuk dapat menghadiri Rapat Panja yang akan dilaksanalan dalam waktu dekat.

Tanggapan

Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia

Djoko mengatakan apakah KPI sudah berfungsi melindungi publik dan apakah siaran yang ada sudah adil dan proporsional. Djoko bertanya bagaimana solusi agar integrasi KPI pusat dan daerah terjalin.

Rancangan Kerja dan Anggaran, Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Djoko mengatakan Pemerintah sebetulnya diamanatkan oleh UU kalau pendidikan itu 20% dari APBN. Namun pada kenyataannya saat ini, di era ini ada 2 Menteri yang mengurus tentang pendidikan dan ini belum tentu sinkron, jadi harus duduk bersama. Ia mengatakan penambahan anggaran ini juga belum menjawab mengenai anak orang miskin bisa menikmati perguruan tinggi atau tidak. Jika berbicara tentang pendidikan, mestinya harus menggugah, mumpung ini masih anggaran. Menteri harus berbicara dengan Presiden jika pendidikan mau berubah. Ia mengapresiasi semua program yang berjalan, tetapi ia mempertanyakan mengenai riset di perguruan tinggi karena menurutnya perguruan tinggi itu adalah gudangnya riset.

Asumsi Makro 2016 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Djoko U mengatakan realisasi Agustus 2014 dan 2015 itu hampir sama. Pada 2016 dengan kesulitan ekonomi, harus dibicarakan realisasinya, tetapi kalau target mau tetap tinggi dipersilahkan. Menurutnya, skenario penerimaan pajak tahun 2016 harus berdasarkan fakta yang ada saja. Ia mengatakan berbicara realistis, jika dengan asumsi makro seperti hanya turun penerimaan Rp12,8 Triliun saja, itu luar biasa, tetapi jangan sampai ini berarti usaha-usaha semakin diperas dengan pajak door to door dan sebagainya. Ia mengatakan Komisi-Komisi sedang membahas anggaran-anggaran K/L yang naik. Menurutnya, Menkeu sebaiknya bicara dengan Menteri-Menteri teknis. Ia meminta nanti ditunjukkan ekstra effort dari pihak pajak mengenai proyeksi pajak 2016.

Defisit, Anggaran Tahun 2016, dan Hutang Negara - RDP Badan Anggaran dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan

Djoko menanyakan bagaimana pengontrolan utang swasta. Djoko juga menanyakan bagaimana mengendalikan foreign invest yang hanya terjun ke portofolio.

RAPBN Tahun 2017 - Raker Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan

Djoko berharap bebas visa tidak menjadi masalah di kemudian hari. Djoko menanyakan terkait inflasi menurun apakah akibat daya beli yang tidak kuat. Djoko juga menanyakan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh apa.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Dewas LPP RRI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Dewas LPP RRI) atas nama Harliantara, Gun Gun Siswadi, Frederick, Dwi Hernuningsih, dan Aba Subagja

Menurut Djoko menjadi pengawas lebih mudah daripada menjadi pemain. Djoko juga bertanya bagaimana program pengembangan sumber daya manusia, dan bagaimana mengimplementasikan siaran yang berkarakter.

Transfer Daerah Tentang RAPBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Djoko menyampaikan bahwa RS TNI memprihatikan.

Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran Tahun Anggaran 2017 — Panja RKP dan Prioritas Anggaran TA 2017 Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja Lanjutan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Djoko mengatakan sejauh mana kemudahan diberikan untuk komoditi-komoditi perkebunan. Djoko berpendapat efek kebijakan bebas visa tidak memberikan dampak positif pada sektor pariwisata. Djoko mengusulkan hasil tax amnesty digunakan untuk pembangunan desa agar bermanfaat. Djoko meminta peralatan perang peninggalan orde lama yang sudah usang diperhatikan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2016-2019 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota KPI Pusat atas nama Cecep Suryadi, Dewi Setyarini, Obsatar Sinaga, Hardly Stefano Fenelon Pariela, dan Ignatius Haryanto

Djoko mengatakan belum mendapat gambaran mengenai potensi kriminal yang terjadi sebagai dampak dari penyiaran. Ia berpandangan era digital dalam konteks penyiaran memiliki potensi yang besar terhadap kepalsuan dan kebohongan. Hal tersebut membutuhkan antisipasi secepatnya. Djoko berharap agar KPI dapat diperkuat dengan segala kewenangannya.

Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) Tahun 2015 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Hasil Laporan Tim Panja Draft RUU:

• Penjelasan pasal 1-11 tetap, pasal 12 berubah, pasal 13 ayat 1 tetap ayat-ayat yang berubah.
• Penjelasan pasal 14 tetap. Semoga draft RUU dapat diterima dan disahkan.

Evaluasi Kinerja — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia

Djoko membacakan salah satu program dari KPI yaitu "Membangun keterbukaan informasi", Djoko mengatakan KPI ibarat filosofi, tetapi di dalam visi misi tidak dijelaskan maksud dari keterbukaan tersebut.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Bagian Tiga — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pamungkas, Suprawimbarti dan Yazirwan

Djoko Udjianto mengatakan bahwa kondisi keuangan dari TVRI ini disclaimer, berani tidak berikan penalti pada direksi karena salah satu tugas Dewas adalah harus aktif menjaga aset negara lantas bagaimana sikap dari Dewas agar bisa mengelola aset dengan baik.

Penerimaan Pajak Non Migas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah, Dirjen Migas, Dirjen Bea Cukai, dan Dirjen Pajak

Djoko U mengatakan bahwa Fraksi-Fraksi menginginkan APBN yang kredibel. Ia menanyakan dampak kebijakan Trump, contohnya keluar dari TPP, perubahan iklim, dan penurunan pajak terhadap dunia. Ia mengatakan pembahasan besok adalah laba BUMN dan ia meminta BUMN besar juga ikut hadir.

Evaluasi Pencapaian Program Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Djoko menyampaikan pertanyaan yaitu apakah kajian yang dilakukan benar-benar sudah dilakukan dan dilaporkan, bagaimana sikap politik Indonesia setelah Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat, bagaimana dengan isu Papua dan isu berita hoax, dan terkait pelaksanaan kajian ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka bagaimana metode tanggung jawabnya.

Lanjutan Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Pemerintah

Djoko U mengatakan ia belm melihat dampak positif dari kebijakan bebas visa terhadap pariwisata. Menurutnya, kebijakan bebas visa harus dikaji ulang. Ia meminta perhatian mengenai hilangnya pemasukan dari bandara. Ia menceritakan perjalanannya ke Serbia dan di sana ia tidak dikasih bebas visa padahal orang Serbia ke Indonesia bebas visa. Ia mengatakan masih banyak negara yang belum menerapkan bebas visa sehingga turis Indonesia mengalami kesulitan.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Berdasarkan Hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Djoko mengatakan bahwa total Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2018 Kemenpora sebesar 5.37 Triliun. Djoko juga mengatakan bahwa Komisi 10 DPR-RI mengusulkan dilakukan perubahan alokasi anggaran tanpa mengubah fungsi anggaran pada Deputi Bidang Pemuda.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Evaluasi Dikdasmen — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Djoko menjelaskan bahwa pagu definitif Kemendikbud sebesar 37 triliun. Selama 2 tahun terakhir daya serap Kemendikbud tidak maksimal. Komisi 10 DPR-RI dan Kemendikbud menyepakati pagu definitif APBN 2018 sebesar 40 triliun. Djoko menjelaskan bahwa tanggal 21 Juli 2017 Mendikbud menyatakan penyerapan APBNP 2017 sekurang-kurangnya 95%. Kemendikbud optimis penyerapannya lebih besar dari tahun 2015 dan 2016. Kemendikbud menyerahkan bahan tertulis dan belanja paling lambat 30 hari setelah APBN 2018 ditetapkan DPR-RI dan sekretariat DPR-RI belum menerimanya. Menurut Djoko, Kemendikbud perlu memperbaiki dan memvalidasi data pendidikan di daerah dan harus disampaikan ke Komisi 10 paling lama Juli 2018.

Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (SN Dikdasmen), Capaian dan Permasalahan SN Dikdasmen, Target SN Dikdasmen, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen), Dirjen Kebudayaan (Ditjenbud), serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Kebudayaan (Kemendikbud)

Djoko mengatakan bahwa rapat hari ini akan membahas target standar nasional pendidikan nasional dan menengah. Rapat ini untuk merumuskan peta masalah dan langkah-langkah strategis untuk pemenuhan standar nasional pendidikan dasar dan menengah, khususnya di daerah 3T. Rapat ini untuk mengevaluasi program-program. Ia mengatakan pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun tentunya pemerintah sudah memberikan fasilitas sampai dengan SMP dan memiliki standar pendidikan yang baik. Ia menanyakan sudahkan pemerintah betul-betul memberikan anggaran sesuai standar wajib belajar 9 tahun. Menurutnya seharusnya tidak perlu lagi membicarakan tentang fasilitas karena idealnya sudah disediakan pemerintah. Ia membahas mengenai DAK yang menurutnya jika disandera oleh mandatori, maka Dikdasme harus mengetahui realisasi dari pelaksanaan DAK itu di lapangan, ia mengatakan Bupati-Bupati juga semaunya saja membangun sekolah. Ia menanyakan langkah yang harus dilakukan. Ia juga menanyakan cara mengelola standar dan pembiayaan terhadap SD dan SMP serta cara mencapainya. Menurutnya hal tersebut seperti benang kusut. Di satu sisi pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun, di sisi lain anggarannya belum bisa terpenuhi. Rp440 Triliun merupakan 20% daripada APBN. Ia mengatakan senang dengan pemaparan Dikdasmen namun bingung. Ia menanyakan mengenai pelaksanaan DAK, pengontrolan sarana rusak, jumlah sekolah yang harus direhab apakah itu rusak berat. Menurutnya hal tersebut adalah perencanaan yang harus Dikdasmen urus dan perlu mekanisme yang jelas. Ia menanyakan kriteria capaian dan pemenuhan PTK yang selalu ada kenaikan. Ia menanyakan jumlah ideal guru dan meminta Dikdasmen memberitahu tendensi alternatifnya secara jelas. Ia mengatakan perlu pengkajian lebih dalam supaya bisa berjuang bersama-sama. Ia mengapresiasi kepada seluruh hal yang berhubungan dengan Kemenkeu walaupun nyatanya KIP banyak yang belum bisa cair. Ia mengatakan perlu mengundang bank yang terkait dengan penyaluran dana beasiswa. Ia mengajak duduk bersama dalam rangka anggaran dan berharap ada APBNP walaupun kemungkinannya kecil. Ia sedikit meragukan pelaksanaan DAK. Ia yakin dari Rp269 Triliun barangkali porsinya dari pendidikan dasar menengah lebih banyak.

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018, Evaluasi Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya dan Fesyen (K2F) Tahun 2017, Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya dan Fesyen (K2F) Tahun 2018, Grand Design dan Pelaksanaan Sistem Box Office Terintegrasi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Djoko mengatakan create value ekonomi kreatif dilakukan untuk siapa, karena Djoko tidak mendapatkan add value dari ekonomi kerakyatan bahkan belum tersentuh. Contohnya, jika ada konser, ketoprak atau pertunjukan sirkus bisa dikemas kreativitasnya baik dalam bidang budaya, ekonomi dan sosial, maka hal tersebut akan menciptakan add value di masyarakat. Djoko setuju Bekraf meminta anggaran, tetapi program perlu diperbaiki dan tidak hanya sekedar hit and run. Djoko mengatakan selaku orang kecil berharap penerus bangsa dari daerah bisa diperhatikan pemerintah. Seperti, bagaimana Wayang Mahabrata disenangi orang, Srimulat bisa hidup lagi, dan memanfaatkan makanan bernilai dan gizi tinggi. Djoko mengatakan Bekraf harus menjadi akselerator dalam rangka meningkatkan add value ekonomi kreatif bukan agitator.

Penyerahan Rekomendasi Panja Standar Nasional (SN) Dikti Komisi 10 DPR RI, Tindak Lanjut Panja Prodi Dokter Layanan Primer (DLP) Komisi 10 DPR RI, Persiapan dan Kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2018, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti)

Djoko mengatakan bahwa Panja SN Dikti telah melaksanakan tugasnya. Tujuan Panja tersebut adalah untuk menekan kekuatan dan kelemahan dasar hukum. Dalam prokernya, Panja telah melakukan RDP, RDPU, FGD, menganalisis, menyimpulkan, dan memberikan rekomendasi. Ia juga mengatakan Kemenristek perlu melakukan revisi standar dosen dan tenaga kependidikan/sarpras. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pemberian badan akreditasi (BAN PT) yang harus memperlihatkan validitas kompetensi masing-masing perguruan tinggi. Selain itu, Kemenristek harus menyusun langkah strategis dengan membuat roadmap pendidikan tinggi sebagai acuan penyelenggaraan pendikti dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dengan diterimanya rekomendasi Panja, ia menyampaikan harapan Komisi 10 tersebut dapat ditindaklanjuti. Ia mengatakan bahwa berdasarkan bahan raker yang diterima, tergambar mengenai telah terbitnya PP No. 52 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran. Terdapat juga pembahasan mengenai Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang melibatkan Menristekdikti dalam pelaksanaan DLP. Ia menyebutkan bahwa perguruan tinggi yang telah membuka prodi DLP, harus mengikuti aturan yang berlaku. Para pihak harus menyetujui keputusan MK. Mahasiswa harus diberi pemahaman yang komprehensif agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan prodi DLP. Ia juga membahas mengenai Komisi 10 dan Menristekdikti yang menetapkan APBN TA 2018 pada 19 Oktober 2017 sebesar Rp40,394 Triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan sistem informasi untuk mendukung program kegiatan, meningkatkan efektivitas barang dan jasa, peningkatan koordinasi, monitoring dan analisis capaian kinerja, serta realisasi anggaran secara berkala.

Kebijakan Kemenristekdikti terkait dengan Hak dan Kewajiban Mahasiswa — Komisi 10 DPR RI RDPU dengan Perwakilan Beberapa BEM Universitas

Djoko mengatakan kalau Mahasiswa marah terhadap sistem pendidikan. Maka, ia akan menunjukan akar masalahnya, yaitu APBN pendidikan. Dunia riset lebih celaka, dari Rp440 Triliyun, lebih mengarah pada transfer daerah, bukan kepada pendidikan. Pantas potret pendidikan di Indonesia masih minim. Kemudian, Djoko menegaskan juga kami setiap Raker dengan Pemerintah, kami pukul-pukul meja dan terus mengkritisi program-program Pemerintah yang sewenang-wenang.

aporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018, Devisa Pariwisata, Evaluasi Strategi Pemasaran Pariwisata dan Kunjungan Wisatawan, Hasil Evaluasi Kebiajakan Bebas Visa terhadap 169 Negara — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Djoko mengatakan dalam strategi promosi, roh pariwisata Indonesia pada branding Wonderful Indonesia sepertinya lepas. Perkembangan wisata tidak proporsional, Bali selalu diistimewakan meskipun benar bahwa itu adalah pintu, tapi Indonesia diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum, jadi wisata religius juga bisa jadi pilihan karena banyak negara luar yang menjual hal itu. Djoko mengatakan bangga tapi sedih ketika wisatawan bertanya Indonesia sebelah mananya Bali. Djoko mengatakan anggota Banggar akan memperjuangkan anggaran Kemenpar untuk menjual pariwisata Indonesia lebih hebat lagi. Djoko mengajak Kemenpar untuk membuat grand desain dalam meningkatkan pariwisata ke depan.

Kebijakan, Peta, Permasalahan, dan Usulan SN Dikdasmen; Kesiapan LPMP dalam upaya Pemenuhan SN Dikdasmen, Tolak Ukur Penentuan SN Dikdasmen, Capaian dan Permasalahan SN Dikdasmen — Panja Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Panja SN Dikdasmen) Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Djoko mengatakan salah satu alasan wajah pendidikan Indonesia kurang pendidikan adalah anggaran. Anggaran pendidikan 20% sudah dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi posisinya adalah bagaimana pemerintah bisa menggeser postur pendidikan agar meningkat. Salah satu program pemerintah adalah UNBK, tapi di daerah tidak ada komputer, listrik, dan internet tapi harus tetap melaksanakan UNBK.

Masukan Terhadap Permasalahan Pengalihan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Universitas

Djoko mengatakan bahwa pemerintah harus memetakan kekurangan guru. Djoko juga menanyakan bidang pendidikan apa yang kurang. Djoko mengatakan bahwa semua beranggapan yang dulunya IKIP mesin guru-guru, begitu S1 bukan lulusan IKIP tidak bisa mengajar. Djoko juga menanyakan berapa bobot LPTK dengan universitas umum.

Kebijakan, Peta, Permasalahan dan Usulan Standar Nasional Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah — Panja SN Dikdasmen Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Ikatan Guru Indonesia (IGI)

Djoko mengatakan dalam penyelesaian guru honorer ada mispersepsi data antara KemenPAN-RB dan data lapangan. Selain itu, data sekolah rusak juga berbeda, jadi perlu dicocokin dengan data yang sebenarnya. Djoko mengatakan jangan 3G (Gasak, Gesek, Gosok) tapi 3A (Asah Asih Asuh), stakeholders harus duduk bersama. Kementerian dikbud memiliki Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan yang menangani perlindungan guru. Djoko mengatakan pemerintah sudah memberikan fasilitas perpustakaan di berbagai Kabupaten tapi tidak ada guru yang datang, perpusnas juga lengkap dengan fasilitas yang tidak kalah dengan luar negeri, tapi Indonesia kalah dalam jumlah pembaca.  

Kesiapan Pemerintah dalam Menyelenggarakan Asian Games dan Asian Para Games tahun 2018 — Komisi 10 Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Djoko mengatakan anggota DPR terdiri dari 53 dapil yang memiliki keunikan industri daerah masing-masing yang bisa dipamerkan atau dipasarkan pada Asian Games 2018. Djoko mengatakan akan menarik jika para pengunjung bisa di arahkan ke Taman Mini, seluruh event di luar olahraga dilakukan disana dan setiap anjungan provinsi diisi produk kreatif lokal.

Pendidikan SMK dan Vokasi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP)

Djoko mengatakan tanpa peran pendidikan nonformal, keadaan menjadi sengsara sebab tidak adanya perhatian lebih terhadap postur APBN. Djoko mengaku tertarik dengan diadakannya hari kompetensi nasional dan akan disuarakan. Djoko menuturkan, hanya mendapatkan 4% dari APBN (20% dana pendidikan). Djoko menyampaikan, ada institusi lain yang gigih untuk memberikan kontribusi yang tidak kecil dari dunia keterampilan.

Indikator Kinerja dan Kebijakan Akreditasi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Djoko menanyakan berapa kemampuan BAN-PT untuk menyelesaikan program studi.

Panitia Kerja (Panja) Sistem Pendataan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Djoko melihat kebijakan Pemerintah selalu berjalan tidak seperti yang dipikirkan dan direncanakan, contohnya seperti UNBK yang masih perlu dievaluasi. Djoko menilai kebijakan yang dilakukan oleh Kemendikbud tidak berdasar dari BPS. Djoko meminta konfirmasi terkait permasalahan tersebut sehingga Komisi 10 DPR-RI dapat mengevaluasi langkah-langkah yang sedang Pemerintah lakukan saat ini. Djoko berpendapat banyak hal yang harus dibenahi terkait pendidikan. Djoko sebagai Pimpinan Komisi 10 DPR-RI akan memberikan pesan agar Pemerintah dapat menggunakan satu data. Terakhir, Djoko mengatakan bahwa membuat komitmen mudah, namun pelaksanannya sulit. 

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap APBN kuartal I ta. 2018, Pembentukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti), serta SNMPTN 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Djoko menuturkan, terhadap agenda laporan hasil BPK, Komisi 10 menginginkan penjelasan langsung terhadap berbagai temuan BPK, terkait pengendalian sistem intern dan kepatuhan perundangan, dan BPK RI telah menyampaikan rekomendasi atas temuan tersebut. Selanjutnya, Djoko meminta penjelasan dan penanganan mengenai pelaksanaan dan daya serap APBN pada kuartal I 2018, sebab hal ini penting untuk penyusunan pengelolaan keuangan negara, daya serap yang tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan ketertiban data supplier dan data kontrak, serta memastikan ketepatan waktu tagihan, dan perlunya menegur laporan yg terlambat. Terakhir, Djoko meminta agar pembentukan L2 Dikti dilanjutkan sesuai dengan amanah UU tersebut. Mengenai SNMPTN 2018, Djoko menuturkan, peserta SMA adalah 3.272.000 siswa, sementara kapasitas perguruan tinggi (PT) menerima 500.000 siswa dan PTS sebanyak 1.000.000 siswa dan 1.800.000 siswa SMA tidak tertampung. Djoko menuturkan, realitas pemuda secara nasional menunjukkan sebanyak 81,15% pemuda sudah tidak bersekolah kembali, 17% masih bersekolah, dan 1,3% tidak pernah sekolah. Untuk angka menganggur adalah mereka yang tamat SMA sebesar 11,44% dan tamat SMP sejumlah 6%. Djoko meminta penjelasan mengenai angka partisipasi kasar (APK) ke DIKTI Indonesia sebanyak 31,5%, Malaysia 37%, Thailand 57%, dan Korea Selatan 92,4%.

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap APBN kuartal I ta. 2018, serta Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

Djoko mengatakan, dirinya mendengar paparan bapak dan masukan Komisi 10. Djoko mengatakan, dirinya harus menyampaikan bahwa Komisi 10 belum yakin pemuda adalah tulang punggung bangsa. Djoko merasa pemerintah belum memposisikan yang strategis dan seolah-olah hanya menunggu nasib. Djoko mengatakan, dirinya belum mendengar anggaran mengenai pramuka. Atas dasar itu, Djoko mengatakan, teman-teman di banggar untuk mengkaji hal ini dan menanyakan mengenai anggaran. Djoko mengatakan, untuk tidak terlalu mudah mengambil BA-BUN dan Menpora datang ke Kemenkeu RI untuk membicarakan mengenai program-program. Djoko mengatakan, pemuda-pemuda sekarang tidak ada program seperti karang taruna yang hanya tinggal nama sebab tidak ada lagi program. Untuk kedepannya, Djoko mengatakan, untuk melibatkan Komisi 10 terkait anggaran dan pengawasannya. Djoko mengatakan, untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, silahkan laporkan pada Komisi 10 untuk ikut terlibat. Djoko yakin di proses anggaran bisa berubah dan bisa sama-sama membicarakan dengan Kemenkeu dan Bappenas. Djoko mengatakan, untuk tidak menyepelekan 120 juta pemuda. Djoko mengatakan, bila dirinya ditanya oleh wartawan mengenai penyebab radikalisme dan hanya 2 jawabannya yaitu tidak ada aktivitas dan ekonomi yang terbatas. Mengenai BPK, Djoko mengatakan diselesaikan dengan cepat sebab ini merupakan tugas DPR dalam pengawasan.

Penyesuaian Rancangan Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Djoko menanyakan alasan turunnya anggaran Kemendikbud dari Rp41 Triliun (2018) menjadi Rp35 Triliun (2019) padahal ini menyangkut mutu pendidikan. Selanjutnya ia menyampaikan bahwa guru honorer di Papua selama 8 bulan ak menerima gaji sehingga perlu ada penanganan. Lalu ia juga meminta pemerintah tidak hanya mengangkat atlet berprestasi menjadi PNS tetapi guru honorer harus mendapat perlakuan yang sama.

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN ta. 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Djoko meminta adanya perhatian soal peninggalan purbakala.

RAPBN Tahun 2019 - RDP Komisi 10 dengan Bekraf

Djoko berpendapat bahwa sebarannya tidak begitu menyebar dan tidak proporsional dari Sabang sampai Merauke, dan perlu bersama-sama untuk direvisi. Djoko juga berpendapat bahwa keberadaan Bekraf ini betul-betul menggerakkan ekonomi di tingkat bawah dalam meningkatkan adding value.

Pagu Indikatif Berdasarkan RAPBN dan Penyerahan Rekomendasi Panja kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan – Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Djoko mempwertanyakan jika alokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dialokasikan ke Kementerian PUPR maka yang akan menjaga siapa, apakah Komisi 5 DPR RI atau Komisi 10 DPR RI. Djoko sehingga meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk bertanggung jawab atas
hal tersebut. Karena jika anggaran pendidikan tidak jelas untuk pemakaiannya dan tidak bisa dikontrol
sehingga akan menjadi masalah. Djoko meyampaikan bahwa pada saat Kunker ke Lombok, Djoko melihat tidak ada satu bangunan yang bisa ditemapati. Bupati Lombok mengatakan bahwa ada 1.700 sekolah yang sudah hancur, sehingga Djoko mempertanyakan bagaimana kedepannya untuk pembangunan sekolah tersebut, yang dimana dari 1.700 sekolah bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya memiliki 20. Djoko mengatakan bahwa beberapa hari ini terjadi masalah demonstrasi K2, yang dimana K2 ini menjadi salah satu masalah dari kita semua. Yang dimana bahwa atlet pada saat ini sudah sangat diapresiasi, tetapi sedangkan untuk K2 yang sudah mengabdi lama dan dibatasi dengan umur. Djoko menyatakan setuju jika atlet diberikan apresisasi yang begitu besar, tetapi dimohon untuk bersikap adil terhadap K2. Djoko mengatakan jika dilihat dari anggaran tidak ada masalah, tetapi bagaimana kita memfokuskan perhatian terhadap masalah itulah yang dibutuhkan.

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpusnas

Djoko mengatakan bahwa perpusnas semakin sehari semakin baik tetapi perpustakaan itu mimpinya apa dan kita ingin meningkatkan literasi dari 60 menjadi berapa. Menurut Djoko jika melihat hasil RDP tanggal 17 Januari, sebetulnya kita sepakat dapat gunakan dana desa untuk perpustakaan desa. Djoko bertanya pula kepada Kepala Perpusnas terkait berapa anggaran yang dibutuhkan, dengan jumlah 260 juta penduduk tingkat literasi masih segini, buku sedikit, dan anggaran kecil. Djoko juga menceritakan bahwa saat hari Minggu, ketika dirinya sedang jalan-jalan ia menyaksikan bahwa pada hari minggu ternyata Perpusnas penuh, fasilitas sudah sangat layak dan bagaimana meningkatkan minat baca. Ia juga mengingatkan bahwa jangan sampai kita ingin berbuat banyak tetapi anggaran tidak ada.

Pagu Anggaran Tahun 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Djoko mengatakan bahwa semua harus bicara mengenai mau kemana dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi dan jangan menyalahkan orang mampu menyekolahkan anaknya ke luar negeri bukan di Indonesia.

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Djoko menanyakan mengenai pagu anggaran 2019 dan penjabaran dari Bekraf serta menanyakan alasan deputi permodalan tidak hadir. Ia mengatakan belum melihat secara proporsional terhadap sebaran program-program dan menurutnya masih kurang seimbang. Ia juga mengatakan bahwa mempromosikan ekraf bukan ke luar negeri. Tapi mencoba dengan memenuhi di kedutaan saja dan kalau dititipkan di situ lebih berguna dan jelas. Menurutnya, mengenai penambahan anggaran, boleh-boleh saja dan programnya bagus. Ia mengatakan tidak pusing dengan penambahan anggaran Rp101,5 Miliar tapi harus jelas sasaran dan mendukung bagi ekraf. Ia mengingatkan agar jangan dipaksakan Kementerian meminta tambahan anggaran. Ia menyampaikan ada juga program yang konsisten yang selalu ada di salah satu Kabupaten di Sumatera, di Jambi juga banyak sekali program-programnya tapi di Riau dan Bengkulu cuma sedikit yang berarti belum seimbang. Ia mengatakan program-program yang direncanakan bisa dibagikan kepada daerah yang membutuhkan dan banyak produk-produk ekraf yang sedikit disentuh bisa memiliki banyak manfaat seperti di Papua dan Kalimantan. Menurutnya, ekraf harus diangkat dan mendatangkan devisa selain pariwisata serta menjadi semangat untuk pelaku ekraf.

Penyesuaian Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) 2019 sesuai hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Djoko mengatakan pagu alokasi belanja Kemenristekdikti 2019 tidak mengalami perubahan dari pagu indikatif. Dalam rangkaian pembahasan RAPBN 2019, ada beberapa catatan penting diantaranya anggaran RAPBN 2019 agar difokuskan pada relevansi, akses, daya saing, tata kelola sesuai renstra 2015-2019, Kemenristekdikti agar menyelesaikan pembangunan sarpras yang masih terbengkalai, perlu ada keberpihakan pada masyarakat yang kurang beruntung, pengurangan anggaran agar tidak mengurangi kualitas dan penerima beasiswa, Kemenristekdikti perlu merumuskan program dan kegiatan revitalisasi vokasi, Kemenristekdikti perlu mengkaji sistem pengawasan internal agar pendidikan tinggi berlangsung efektif, dan Kemenristekdikti menjadikan rekomendasi Panja sebagai rujukan. Ia juga mengatakan program pengenalan kehidupan kampus tidak sesuai dengan Surat Edaran BO 413/B/SE/VII/2018 dimana hal ini menyebabkan ketidakadilan hasil skorsing mahasiswa yang timbul karena kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan dari Kemenristekdikti. Ia menyampaikan hasil audiensi dengan BEM ISTN pada tanggal 18 Agustus 2018 terkait program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB), Kemenristekdikti diminta untuk melakukan mediasi atas kejadian di ISTN.

Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Asian Para Games 2018 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sesmenpora RI, Deputi Peningkatan Prestasi Kemenpora RI, Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI, dan Ketua INAPGOC

Djoko menanyakan terkait kesiapan venues yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Asian Para Games (APG) 2018, karena Djoko mengaku sudah tidak ada waktu untuk mengontrol. Djoko memohon dipastikan juga bahwa fasilitas kesehatan, makan, transportasi dan tempat tinggal sudah layak atau tidak. Djoko merasa bangga ketika Ketua INAPGOC mengatakan bahwa APG 2018 akan menjadi penyelenggaraan yang terbaik. Djoko meminta agar Indonesia dapat menjadi contoh bagi penyelenggaraan event untuk disabilitas, dengan begitu Indonesia dapat dikenal sebagai negara yang sangat perhatian terhadap disabillitas. Djoko juga berharap seluruh Anggota Komisi 10 DPR-RI untuk serius mendukung penyelenggaraan APG 2018. Djoko juga berpesan kepada Ketua INAPGOC bahwa Anggota Komisi 10 DPR-RI dapat diberikan tugas untuk memberikan medali kepada para atlet yang juara agar mereka tahu bahwa Komisi 10 DPR-RI benar-benar memperhatikan disabilitas. Terakhir, Djoko berharap agar sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019, Penyerahan Rekomendasi Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi dan Program Didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Djoko meminta perhatian dari kementerian untuk pembangunan fisik dari Senggigi hingga Lombok. Ia juga meminta bantuan beasiswa disegerakan bagi mahasiswa pasca gempa di NTB. Selanjutnya Djoko mengapresiasi IPB yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa berprestasi di Asian Games untuk bebas biaya kuliah hingga tamat S1. Djoko mengatakan harus ada kenaikan anggaran dari 40 Triliun tersebut apalagi melihat kondisi pendidikan saat ini.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2019 dan Usulan Program yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Djoko mengatakan masing-masing anggota Komisi 10 boleh menyampaikan Dana Alokasi Khusus di dapil masing-masing. Djoko mengusulkan perlu kerja sama membuka direct flight terhadap negara-negara lain. Djoko mengatakan proporsi untuk Kemenpar sangat layak untuk mendapatkan anggaran yang lebih.

Pembahasan RKP dan RKA K/L 2019 serta Usulan Program dengan DAK — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI

Djoko menanyakan keseluruhan pagu anggaran 2019 (730 Miliar rupiah + 60 Miliar rupiah) dan meminta penyampaian peta pembangunan di kota dan provinsi terkait alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus). Djoko berharap Perpustakaan Nasional RI dapat mengirimkan buku kepada korban bencana di Lombok.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2019 Sesuai Hasil Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Djoko mengatakan bahwa pagu alokasi anggaran Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) tahun 2019 sebesar Rp657.151.214.000,- dan itu masih belum mengakomodir belanja tahun 2019 sehingga DPR-RI perlu menyesuaikan alokasi anggaran Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) tahun 2019.

Evaluasi Pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games Tahun 2018, Penjelasan Kompetisi Sepak Bola Nasional, serta Pertimbangan Kewarganegaraan Egwuatu Godstime Ouseloka — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, INASGOC (Indonesia Asian Games Organizing Committee), INAPGOC (Indonesia Asian Para Games Organizing Committee) dan Ketua Umum PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia)

Djoko bertanya apakah Egwuatu bisa berbahasa Indonesia. Djoko mengatakan karena ketua Inasgoc dan Inapgoc tidak hadir untuk melaporkan laporan keuangan dan administrasi, maka rapat akan diagendakan kembali.

Realisasi Anggaran 2018 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI

Djoko mengapresiasi penyerapan anggaran Perpusnas RI dan meminta peningkatannya serta kinerja semakin lebih baik. Djoko menanyakan sandar buku di daerah, lalu standar APBN, 63 persen itu DAK lewat transfer daerah dan Perpusnas RI dapat berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah untuk anggaran lebih dari 200 Miliar rupiah sehingga dapat turut serta. Selanjutnya, dalam pengelolaan anggaran, Perpusnas RI patut ditiru oleh mitra kerja Komisi 10 DPR RI lainnya. Djoko menyampaikan Perpusnas RI dapat bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk memberikan ruang kreatif dan menarik minat baca.

RKA dan RKP K/L Tahun 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Djoko mengatakan tanggal 27-29 Juni 2019, Komisi 10 akan mengadakan kunjungan spesifik untuk memantau PPDB yang menjadi masalah di masing-masing daerah.

Masukan Terhadap Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja Pemerintah

Djoko mengatakan bahwa dalam rapat panja RUU Ekraf, secara umum panja telah menyelesaikan cluster 1-6, namun ada pasal atau DIM yang ditunda dan beberapa DIM yang belum dibahas. Dalam pembahasan RUU Ekraf, Panja RUU Ekraf berpandangan masih memerlukan masukan dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain dalam bentuk diskusi dengan pakar, diskusi dengan mengundang Bupati/Walikota yang daerahnya memiliki potensi ekraf, rapat dengan pendapat umum. Djoko juga menyampaikan tujuan rapat kali ini adalah mencermati cluster 1 - 6 dan dibawa ke rapat kerja. Sudah ada 3 bahan rapat yaitu lapsing rapat, draft RUU dan perbandingan dan sistematika RUU. Yang akan dibahas adalah perbandingan dan sistematika RUU. Memang dalam Undang-Undang No.12 tahun 2011 diatur bahwa asas dan tujuan dipisahkan sendiri dari Bab 1. Namun, dalam beberapa Undang-Undang yang baru seperti Undang-Undang sistem perbukuan, pengaturan mengenai asas & tujuan digabungkan dalam Bab 1 yang mengatur mengenai ketentuan umum. Djoko menanyakan apakah rencana induk ini akan dijadikan bab sendiri atau digabung. Rencana induk Bab 3 dan ekosistem Bab 4. Itu salah satunya. Urutannya rencana induk terus ekosistemnya. Semuanya sudah merujuk ke Undang-Undang No. 12 tahun 2011 dan sudah ada contoh sebelumnya.

Daya Serap, Realisasi dan Capaian Anggaran 2016-2018, dan lainnya — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Djoko mengatakan ia yakin bahwa Presiden mendirikan Bekraf agar pelaku ekraf itu bisa tumbuh dan berkembang secara luar biasa. Namun, ia kecewa terhadap Pemerintah karena Bekraf anggarannya sangat minim. Menurutnya, Bekraf seharusnya bisa berkembang. Kemajuan sektor ekraf sangat diharapkan Pemerintah. Ia mengusulkan untuk mengajukan pajak 0% ke pengusaha agar meningkatkan gairahnya. Ia mengatakan ingin sekali ekraf menjadi badan yang bergengsi. Ia meminta Banggar untuk serius membahas mengenai anggaran Bekraf dan ia tidak bangga dengan anggaran Bekraf yang Rp 840 Miliar karena Bekraf tidak akan punya kekuatan untuk memperbesar Bekraf bahkan untuk memperkenalkan saja tidak akan cukup. Menurutnya, ekraf sebenarnya penggerak ekonomi Indonesia dan berbeda dengan UKM yang sudah ada. Ia meminta agar UU ekraf nantinya jangan sampai abu-abu.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Djoko mengatakan bahwa yang tercatat bukan pagu. Anggaran tersebut adalah penambahan dari PNBP yang ditambahkan oleh Kempar sendiri. Ia menyampaikan bahwa saran yang disampaikan anggota benar dan bahwa diperlukan konfirmasi ke Kemenkeu mengenai terjadinya pergeseran pagu. Ia mengatakan penyerapan anggaran berdasarkan unit kerja kemenpar sudah bagus, hanya saja kurang di deputi bidang perkembangan wisata. Disaat semuanya diatas 90%, deputi tersebut hanya 85% padahal anggarannya tidak banyak tetapi penyerapannya tidak maksimal. Ia menyampaikan Kemenpar boleh mengajukan pertambahan anggaran dan ia berharap anggota di Komisi 10 yang ada di Banggar dapat memperjuangkan. Ia menanyakan visitor growth terbesar di dunia. Ia juga menanyakan kenapa Thailand yang merupakan negara kecil dapat mendatangkan 35 juta wisatawan, sedangkan Indonesia yang negara besar tidak bisa.

Daya Serap APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun 2018, dll — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)

Djoko mengatakan bahwa 80% dari warga negara Indonesia adalah pemuda sehingga Kemenpora merupakan Kementerian yang besar karena menaungi masalah kepemudaan di Indonesia. Oleh sebab itu, penggunaan dan pengalokasian anggaran harus disusun dengan maksimal. Ia mengatakan tidak mungkin anggaran sebesar Rp 1,5 Triliun dikelola untuk pengembangan SDM. Ia berharap Kemenpora dapat menjadi Kementerian utuh serta dapat mengangkat harkat dan martabat pemuda Indonesia. Menurutnya, Kemenpora harusnya tidak segan dalam meminta usulan tambahan anggaran karena Kemenpora juga sudah menunjukan prestasinya yang luar biasa dalam penyelenggaraan Asian Games. Ia mengatakan agar Kemenpora jangan tanggung meminta usulan tambahan anggaran karena anggaran tersebut nantinya juga dibutuhkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pemuda Indonesia.

Capaian, Permasalahan, Evaluasi dan Rekomendasi Akreditasi Perguruan Tinggi dan Prodi – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Ketua BAN-PT, Rektor UNPAD, Rektor ITS, Rektor Mulawarman dan Rektor Universitas Jenderal Sudirman.

Menurut Djoko, Komisi 10 sedang mencoba mengubah postur APBN. Harusnya Pendidikan 20% tapi hanya mendapatkan 17%. Djoko ingin masukan tentang bagaimana potret di kampus dan bagaimana agar kampus mendapatkan akreditasi yang layak. Menurut Djoko, keberadaan BAN-PT seolah-olah belum memberikan kita panas. Djoko berpendapat kalau PTS akreditasi B tidak ada yang mau masuk ke Universitas tersebut. Nantinya, Djoko mau berbicara ber-3 antara Komisi 10, BAN-PT dan Kemenristekdikti. Menurut Djoko Komisi 10 Komisi Pendidikan tinggi banyak titipan anak dari kawan-kawan. Djoko mengatakan bahwa BAN-PT dimana-mana jadi bumper yang dimarah-marahi. Menurut Djoko dimejanya banyak yang minta akreditasi ditingkatkan. Djoko memperpanjang waktu rapat hingga setengah 2 siang. Djoko bertanya jikalau mendapat akreditasi C apakah harus menunggu 5 tahun atau tidak. Menurut Djoko, Komisi 10 sekarang bikin panja akreditasi perguruan tinggi. Menurut Djoko, Komisi 10 ingin rekomendasi kita ke Kemenristekdikti bisa bermanfaat bagi BAN-PT seperti jumlah asesor, kuangan.

Penyesuaian RKA K/L - Raker Komisi 10 dengan dengan Menteri Pariwisata

Djoko mengatakan sektor pajak dan bea cukai menjadi salah satu yang diuntungkan dan meminta untuk dimaksimalkan terkait hasil pariwisata. Djoko melihat nyali Kementerian Pariwisata belum maksimal sebab belum ada membuat tindakan yang mendatangkan keuntungan maksimal.

Evaluasi Kemenpora terkait Pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games Tahun 2018 serta Pertimbangan Kewarganegaraan RI Atas Nama Saudara Egwastu Godstime Ouseloka – Raker Komisi 10 dengan Menpora, Ketua INASGOC, Ketua INAPGOC, dan PSSI

Djoko menanyakan apakah Egwatu mengerti bahasa Indonesia atau tidak. Djoko mengatakan INASGOC dan INAPGOC harus serius dalam membuat laporannya, tidak seperti yang saat ini diberikan kalau laporan ke DPR. Mengingat masa sidang ini pendek, Djoko menyarankan rapat ini di hold dulu setelah laporan keuangannya selesai. Djoko juga mengatakan Ketua INAPGOC dan INASGOC ini harus hadir untuk melaporkan atas pertanggungjawabannya itu agar lebih enak karena sebenarnya AG 2018 dan APG 2018 ini sukses penyelenggaraan serta sukses prestasi. Djoko menyebutkan giliran meminta anggaran datangnya tepat waktu tapi giliran laporan pertanggung-jawaban ada saja alasannya. Djoko tidak akan mengomentari isu yang beredar di masyarakat soal isu pengaturan skors sepakbola. Djoko mengatakan akan mengagendakan kembali mengenai pelaporan pelaksanaan mulai dari laporan keuangan dan admisnistrasi sampai pertanggung-jawaban alat-alat cabang olahraga dan laporan keuangannya juga belum diaudit. Djoko berharap agar rakyat mempercayai DPR dan Kementerian yang ada. Kementerian Pemuda Olahraga (Kemenpora) sudah berjuang untuk Indonesia dan menunjukan dedikasinya dengan baik, jadi seharusnya patut diapresiasi kinerja mereka.

Pembahasan RKA K/L 2019 dan Program Didanai DAK - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Djoko memberikan apresiasi pada IPB yang memberikan beasiswa bebas pendidikan bagi atlet yang berprestasi. Djoko berharap agar rektor universitas lain mengikuti jejak IPB.

Solusi dan Penanganan Masalah Kependidikan – Rapat Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komisi 10 dengan Sekjen dan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Djoko mengatakan, masalah ini dipanjakan dengan harapan untuk memberikan rekomendasi terhadap oermasalahan guru ini dan harus berani menyelesaikan masalah ini dengan berbagai skenarionya. Djoko mengatakan untuk memetakan masalah ini dengan jelas agar Komisi 10 menjadi satu pikiran dan juga harus menerima data kekurangan guru yang sama. Djoko menuturkan harus adanya regulasi yang jelas untuk menyelesaikan masalah serta foto yang jelas dan setelahnya akan diusahakan untuk anggarannya.

Kebijakan Guru Tenaga Honorer K2 – Komisi 10 Rapat Kerja (Raker) dengan Mendikbud, KemenPAN-RB, Kemenkeu, dan Kemendagri

Djoko mengatakan jangan sampai yang tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ini harus menunggu apakah dari tes CPNS lulus atau tidak. Djoko menanyakan kapan tes P3K akan dilaksanakannya. Djoko merasa pegawai yang sudah lulus P3K tidak perlu dites lagi untuk menentukan kontraknya. Kasihan kalau setiap tahun pegawai non-PNS tersebut diuji kembali karena kemampuan orang semakin tua semakin menurun. Djoko berharap jangan sampai tenaga honorer tidak memiliki kepastian untuk melakukan tes P3K. Djoko meminta kepada Pemerintah untuk fokus. Oleh sebab itu, Komisi 10 akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi, khusus kepada para anggota Komisi 10 jika ada pertanyaan yang sudah ditanyakan, jangan ditanyakan kembali.

Latar Belakang

Djoko Udjianto lahir di Solo, 12 April 1955. Djoko terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat untuk Dapil Jawa Tengah III (Grobogan, Blora, Rembang dan Pati) setelah memperoleh 73.906 suara. Pada periode 2009-2014, Djoko bertugas di Komisi IV DPR-RI yang membidangi pertanian, perkebunan, perikanan dan pangan. Djoko juga bertugas di satu badan kelengkapan, yaitu Badan Anggaran, diawali sebagai anggota (2009-2012) dan saat terjadi perubahan internal di Badan Anggaran, Djoko disetujui sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (2012) menggantikan Mirwan Amir pasca Mirwan diperiksa oleh KPK terkait dugaan persekongkolan mata anggaran dalam APBN.

Di 2014, Djojo bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika.

Di Oktober 2017 terjadi mutasi internal di Fraksi Demokrat dimana Djoko sekarang menggantikan Teuku Riefky Harsya menjadi Ketua Komisi 10 yang membidangi pariwisata, pendidikan, kebudayaan dan olahraga.

Pendidikan

S1, Teknik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1981)

Perjalanan Politik

Djoko Udjianto ditunjuk oleh Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk menjabat sebagai ketua Departemen Penanaman Modal dan Investasi. Pada 2012, Djoko Udjianto ditugaskan oleh partainya untuk menggantikan posisi Mirwan Amir sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran. Djoko berharap dirinya mampu memperbaiki citra Banggar. Sebab selama ini badan tersebut kerap jadi sorotan banyak kalangan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran Djoko dalam rapat-rapat Banggar membahas APBN lebih intens dibanding saat posisi wakil ketua masih dipegang Mirwan. Pembahasan APBN 2013 dan 2014 (serta yang sedang berjalan, RAPBN 2015) yang dinilai lebih menghadirkan banyak perdebatan dan revisi berkali-kali, membuat Djoko didorong hadir. Secara langsung, Djoko sering mengisi kekosongan tidak datangnya Ahmadi Noor Supit (Ketua Banggar, fraksi Golkar) dalam berbagai sidang Banggar 2 tahun terakhir. Djoko juga menjadi pelaku voting yang setuju kenaikan harga BBM (Maret 2012). Djoko kembali mengikuti instruksi Fraksi Demokrat untuk setuju kenaikan harga BBM dalam voting APBNP 2013 (Juni 2013). Saat Djoko berada di komisi IV, Djoko kurang intens hadir dalam pembahasan RUU Pertanian (yang telah menjadi UU Pertanian pada 2014). Meski demikian, Djoko cukup intens hadir dalam pembahasan RKAKL (Rancangan Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga) mitra Komisi IV (seperti Kementerian Pertanian). Dalam 5 tahun berada di DPR, Djoko tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan fraksi Demokrat karena Djoko selalu mematuhi instruksi fraksi/partai.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif dengan Republik Filipina

25 April 2017 - Djoko mewakili Fraksi Demokrat memberikan pandangan fraksi terhadap RUU penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dengan Republik Filipina. Djoko sebagai perwakilan dari Fraksi Demokrat menyetujui agar RUU penetapan batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina dibahas ke tingkat selanjutnya.   [sumber]

RUU Pengesahan Perjanjian Garis Batas Laut RI-Singapura - Pembahasan Tingkat 1

30 November 2016 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 1 dengan Menteri Perhubungan, Kementerian Hukum & HAM, dan Menteri Luar Negeri, Djoko menjelaskan bahwa dari Fraksi Demokrat memandang bahwa penetapan perjanjian RI-Singapura penting. Djoko mengatakan bahwa RUU Perjanjian RI-Singapura tentang batas laut perlu dibahas dengan seksama. Djoko mengatakan bahwa ia setuju untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. [sumber]

RAPBN 2017

20 Juli 2016  - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (MenKeu) dan Kepala Bappenas, Djoko U menanyakan apa yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beliau juga meminta penjelasan terkait penyebab inflasi turun adalah daya beli tidak kuat, dan turunnya pertumbuhan ekonomi di semester 1. Djoko U menanyakan perilah pertimbangan kebijakan 169 negara bebas visa, serta keamanan kesehatannya. Terkait hal tersebut, ia berharap tidak menjadi masalah di kemudian hari.   [sumber]

RUU Kerjasama dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Jerman

10 Februari 2016 - Djoko menilai bahwa kedua RUU perlu didukung dan dibahas dengan seksama. Menurut Djoko, kerjasama di bidang pertahanan dengan China dan nota kesepakatan perjanjian kerja sama dengan Jerman perlu dilanjutkan.  [sumber]

RUU APBN-P 2015

Pada 2-3 Februari 2015 Djoko, sebagai Ketua Badan Anggaran. lebih yakin bahwa harga minyak justru akan makin turun dari saat ini. Djoko lebih prihatin dengan pengawasan perhitungan cost recovery yang sarat dengan manipulasi oleh pihak KKKS. Djoko menolak keras anggaran biaya untuk cost recovery yang mencapai USD 11 - 12 milyar karena ia anggap itu adalah bentuk pencurian.  [sumber]

Tanggapan

Penyesuaian RKA K/L 2019 sesuai Hasil Banggar

25 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 10 dengan Menpora, Sebagai pengantar rapat, Djoko menuturkan bahwa Komisi 10 telah menerima surat dari Wakil Ketua DPR-RI pada tanggal 9 Oktober 2018 tentang penugasan untuk mempertimbangkan Warga Negara Indonesia dan telah membicarakan perihal surat tersebut, lalu telah diadakan 2 kali Raker yaitu 5 juni 2018 untuk pagu indikatif, pada 6 September 2018 untuk pagu anggaran sementara Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian 26 September 2018 diadakan RDP untuk pendalaman pagu sementara dan rapat ini ialah Raker untuk penyesuaian RKA K/L. Berdasarkan surat hasil pembahasan anggaran K/L untuk tahun anggaran 2019 adalah alokasi anggaran untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesarRp1.951.091.970.000, hal ini berarti pagu indikatif dan pagu sementara tidak mengalami perubahan meskipun untuk tahun 2019 mengalami penurunan dibanding 2018 serta Komisi 10 memberikan catatan yaitu agar memperhatikan program strategis yaitu Sea Games 2019, Paralympic 2020, Olimpiade 2020. PON meminta Menteri Pemuda dan Olahraga RI untuk menyampaikan lebih rinci atas usulan pagu anggaran sesuai dengan arah kebijakan program pemuda dan keolahragaan.  Djoko mempertanyakan bagaimana mengenai bonus tambahan rumah kepada atlet. [sumber] 

Penyampaian Aspirasi terkait SMP Swasta

3 Oktober 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan MKKS Surabaya,  Djoko mengatakan sebagai ilustrasi agar kita tahu persis apa yang kita perjuangkan ini posisinya jelas. Mari kita sekarang masukan dari Bapak tadi akan jadi pemikiran kita dan mari kita perkuat lagi alasan-alasannya agar dapat kami pertahankan untuk di rapat dengan Menteri serta Pemerintah. Bagi yayasan-yayasan yang hanya mencari BOS itu ada juga, jadi kita punya lah data-datanya. [sumber] 

Rincian Kerja dan Anggaran Tahun 2019

5 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Bekraf, Djoko mengatakan bahwa dirinya kerap merenung mengapa Pemerintah membuat Bekraf karena dengan kondisi ekonomi dunia yang tidak baik harusnya ekonomi kreatif harus menjadi lokomotif, tak hanya itu Djoko pun mempikan Bekraf menjadi wah. Djoko pun berharap ekonomi kreatif dapat menjawab kondisi saat ini agar menjadi satu perjuangan bersama dan menguji komitmen komisi 10 untuk mengusahakan di Badan Anggaran. Djoko pun mengajak agar rekan di komisi 10 untuk memperjuangkannya di Badan Anggaran karena disana yang dibicarakan hanya 10 K/L yang membutuhkan anggaran yang besar serta Djoko pun memberi tugas kepada rekan-rekan yang merangkap di Badan Anggaran untuk memperjuangkannya juga. [sumber] 

Implikasi Gempa di Nusa Tenggara Barat terhadap Pendidikan Tinggi

30 Agustus 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Kemenristekdikti, Djoko berpendapat ini memang benar-benar bencana yang luar biasa, Djoko mohon bantuannya itu benar-benar dipersiapkan.Djoko meminta agar data yang disajikan adalah data dan foto yang benar.Djoko bertanya yang untuk 5000 mahasiswa itu diproyeksinya sampai kapan, sebaborang pada kesakitan, bagaimana bisa mengeluh. [sumber] 

Implikasi Gempa Lombok terhadap Pendidikan Dasar dan Menengah

29 Agustus 2018 – Pada rapat Komisi 10 dengan Kemendikbud. Djoko memberikan apresiasi kepada Kemendikbud karena telah memberikan anggaran yang besar untuk korban gempa Lombok. Djoko menyarankan agar dana on call yang jumlahnya sekarang Rp3.500.000.000.000 dapat digunakan untuk menanggulangi bencana di Lombok. Djoko juga mengharapkan agar Banggar dapat memperjuangkan anggaran untuk Kemendikbud.[sumber]

Problematika Akreditasi dan Kondisi Perguruan Tinggi Lainnya 

12 Maret 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Rektor Universitas Batanghari, Rektor Universitas Panca Sakti Tegal, Rektor Universitas Garut, Rektor STMIK AKI Pati dan Rektor Universitas Pekalongan, Djoko mengatakan penelitian dengan publikasi itu hal yang berbeda, karena ada penelitian yang sama sekali tidak dipublikasikan, itu di Jerman. Djoko tidak tahu proses rincinya, tetapi menurut penuturan Djoko jika ada masukan yang lebih rinci bisa dimasukkan dengan mudah. [sumber] 

Rencana Kerja Anggaran Be Kraf 2019

6 Juni 2018 – Pada rapat dengan Kepala Be Kraf, Djoko menyatakan bahwa Komisi 10 DPR-RI harus lebih berkoordinasi lagi dengan Bekraf. (sumber)

Capaian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar dan Menengah

13 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perimbangan Kemenkeu, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Djoko melaporkan bahwa para Anggota Dewan akan memaparkan apa yang mereka temui saat kunjungan ke lapangan, sehingga butuh memutuskan agar dapat mengubah wajah pendidikan Indonesia. Djoko juga menyatakan bahwa setelah mendapat laporan Panja, maka pembicaraan mengenai pendidikan dasar dan menengah ini perlu perhatian khusus dengan seluruh K/L yang berkaitan dengan ini, terutama karena pendidikan mandatory 20% APBN. Djoko kembali menerangkan tentang kondisi gaji honorer di daerah-daerah yaitu Rp200-300 ribu per bulan, kondisi yang sangat memiriskan dan honorer terlalu dibebani persyaratan yang menghambat. Djoko menyoroti kondisi Sarpras di Kupang untuk di sekolah negerinya bahkan tidak memiliki sekat antar kelas, dan untuk mengurus pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten membutuhkan waktu 18 untuk sampai ke provinsi. [sumber]

Permasalahan Pariwisata

5 Desember 2017 – Komisi 10 rapat dengan PP ASITA.Djoko merasa terkesan dengan hadirnya Traveloka, sebagai pengguna baru ia merasa heran karena apa yang ia butuhkan dapat terjawab dengan cepat, sehingga ia meminta agar ASITA jangan merasa lemah, berikan masukan dari internal ASITA kepada kami, agar disampaikan ke pemerintah. Djoko juga menjanjikan kepada ASITA agar diadakan rapat internal dengan kementerian terkait, tetapi sebelum itu, ia harus mengadakan rapat kerja dengan kementerian terkait. Disisi lain, Djoko merasa banyak kemudahan yang diberikan dengan hadirnya Traveloka. Kemudian, Djoko mengatakan terkait program sepuluh destinasi wisata baru di Indonesia, Ia tidak sependapat bahwa kita harus membuat sepuluh tempat wisata seperti Bali, tetapi membuat tempat wisata yang memiliki ciri khas masing-masing, contohnya ekonomi kreatif itu ada tiga, yaitu fashion, griya dan kuliner. Djoko menceritakan bahwa beberapa hari lalu ia membeli buku Jack Ma, dari situ ia terinspirasi agar ada sosok seperti Jack Ma di Indonesia untuk memudahkan regulasi yang ada saat ini. Selain itu, menurut Djoko, untuk pemasukan pajak dari sektor pariwisata belum dapat dijelaskan dengan pasti, baru Pajak Penghasilan (PPh) yang sudah jelas. [sumber]

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Djoko tegur dan desak Sekretaris Jenderal dari tiap Kementerian untuk koordinasi menentukan apa yang menjadi prioritas Pemerintah dalam alokasi anggaran agar pada saat Badan Anggaran menentukan anggaran dapat tahu kemampuan ekonomi Pemerintah seperti apa.  [sumber]

Hutang Pemerintah Indonesia

24 Juni 2015 - Djoko menanyakan cara pemerintah mengontrol Utang Luar Negeri (ULN) swasta. Sehubungan dengan jumlah investasi asing di Indonesia, Djoko menanyakan cara pemerintah mengatur investasi asing agar tidak hanya ditaruh ke portofolio, tetapi juga ke sektor riil.  [sumber]

Asumsi Penerimaan Negara - RAPBN 2016

Pada 10 Juni 2015 - Djoko kecewa dengan pemaparan asumsi penerimaan dividen dari BUMN. Djoko menilai penyajian materi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Sekjen BUMN) sembarangan dan dividen semakin hari minta maaf terus. Menurut Djoko kalau begini pembahasannya baiknya Badan Anggaran (Banggar) akhiri saja Rapatnya dan semua asumsi penerimaan diminta turunkan.  [sumber]