Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Jawa Tengah III
Komisi X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Solo
Tanggal Lahir
12/04/1955
Alamat Rumah
Jl. Waru No.31, RT.001/RW.008. Rawamangun. Pulo Gadung. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Tengah III
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan

Latar Belakang

Djoko Udjianto lahir di Solo, 12 April 1955. Djoko terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat untuk Dapil Jawa Tengah III (Grobogan, Blora, Rembang dan Pati) setelah memperoleh 73.906 suara. Pada periode 2009-2014, Djoko bertugas di Komisi IV DPR-RI yang membidangi pertanian, perkebunan, perikanan dan pangan. Djoko juga bertugas di satu badan kelengkapan, yaitu Badan Anggaran, diawali sebagai anggota (2009-2012) dan saat terjadi perubahan internal di Badan Anggaran, Djoko disetujui sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (2012) menggantikan Mirwan Amir pasca Mirwan diperiksa oleh KPK terkait dugaan persekongkolan mata anggaran dalam APBN.

Di 2014, Djojo bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika.

Di Oktober 2017 terjadi mutasi internal di Fraksi Demokrat dimana Djoko sekarang menggantikan Teuku Riefky Harsya menjadi Ketua Komisi 10 yang membidangi pariwisata, pendidikan, kebudayaan dan olahraga.

Pendidikan

S1, Teknik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1981)

Perjalanan Politik

Djoko Udjianto ditunjuk oleh Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk menjabat sebagai ketua Departemen Penanaman Modal dan Investasi. Pada 2012, Djoko Udjianto ditugaskan oleh partainya untuk menggantikan posisi Mirwan Amir sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran. Djoko berharap dirinya mampu memperbaiki citra Banggar. Sebab selama ini badan tersebut kerap jadi sorotan banyak kalangan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran Djoko dalam rapat-rapat Banggar membahas APBN lebih intens dibanding saat posisi wakil ketua masih dipegang Mirwan. Pembahasan APBN 2013 dan 2014 (serta yang sedang berjalan, RAPBN 2015) yang dinilai lebih menghadirkan banyak perdebatan dan revisi berkali-kali, membuat Djoko didorong hadir. Secara langsung, Djoko sering mengisi kekosongan tidak datangnya Ahmadi Noor Supit (Ketua Banggar, fraksi Golkar) dalam berbagai sidang Banggar 2 tahun terakhir. Djoko juga menjadi pelaku voting yang setuju kenaikan harga BBM (Maret 2012). Djoko kembali mengikuti instruksi Fraksi Demokrat untuk setuju kenaikan harga BBM dalam voting APBNP 2013 (Juni 2013). Saat Djoko berada di komisi IV, Djoko kurang intens hadir dalam pembahasan RUU Pertanian (yang telah menjadi UU Pertanian pada 2014). Meski demikian, Djoko cukup intens hadir dalam pembahasan RKAKL (Rancangan Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga) mitra Komisi IV (seperti Kementerian Pertanian). Dalam 5 tahun berada di DPR, Djoko tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan fraksi Demokrat karena Djoko selalu mematuhi instruksi fraksi/partai.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif dengan Republik Filipina

25 April 2017 - Djoko mewakili Fraksi Demokrat memberikan pandangan fraksi terhadap RUU penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dengan Republik Filipina. Djoko sebagai perwakilan dari Fraksi Demokrat menyetujui agar RUU penetapan batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina dibahas ke tingkat selanjutnya.   [sumber]

RUU Pengesahan Perjanjian Garis Batas Laut RI-Singapura - Pembahasan Tingkat 1

30 November 2016 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 1 dengan Menteri Perhubungan, Kementerian Hukum & HAM, dan Menteri Luar Negeri, Djoko menjelaskan bahwa dari Fraksi Demokrat memandang bahwa penetapan perjanjian RI-Singapura penting. Djoko mengatakan bahwa RUU Perjanjian RI-Singapura tentang batas laut perlu dibahas dengan seksama. Djoko mengatakan bahwa ia setuju untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. [sumber]

RAPBN 2017

20 Juli 2016  - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (MenKeu) dan Kepala Bappenas, Djoko U menanyakan apa yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beliau juga meminta penjelasan terkait penyebab inflasi turun adalah daya beli tidak kuat, dan turunnya pertumbuhan ekonomi di semester 1. Djoko U menanyakan perilah pertimbangan kebijakan 169 negara bebas visa, serta keamanan kesehatannya. Terkait hal tersebut, ia berharap tidak menjadi masalah di kemudian hari.   [sumber]

RUU Kerjasama dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Jerman

10 Februari 2016 - Djoko menilai bahwa kedua RUU perlu didukung dan dibahas dengan seksama. Menurut Djoko, kerjasama di bidang pertahanan dengan China dan nota kesepakatan perjanjian kerja sama dengan Jerman perlu dilanjutkan.  [sumber]

RUU APBN-P 2015

Pada 2-3 Februari 2015 Djoko, sebagai Ketua Badan Anggaran. lebih yakin bahwa harga minyak justru akan makin turun dari saat ini. Djoko lebih prihatin dengan pengawasan perhitungan cost recovery yang sarat dengan manipulasi oleh pihak KKKS. Djoko menolak keras anggaran biaya untuk cost recovery yang mencapai USD 11 - 12 milyar karena ia anggap itu adalah bentuk pencurian.  [sumber]

Tanggapan

Penyesuaian RKA K/L 2019 sesuai Hasil Banggar

25 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 10 dengan Menpora, Sebagai pengantar rapat, Djoko menuturkan bahwa Komisi 10 telah menerima surat dari Wakil Ketua DPR-RI pada tanggal 9 Oktober 2018 tentang penugasan untuk mempertimbangkan Warga Negara Indonesia dan telah membicarakan perihal surat tersebut, lalu telah diadakan 2 kali Raker yaitu 5 juni 2018 untuk pagu indikatif, pada 6 September 2018 untuk pagu anggaran sementara Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian 26 September 2018 diadakan RDP untuk pendalaman pagu sementara dan rapat ini ialah Raker untuk penyesuaian RKA K/L. Berdasarkan surat hasil pembahasan anggaran K/L untuk tahun anggaran 2019 adalah alokasi anggaran untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesarRp1.951.091.970.000, hal ini berarti pagu indikatif dan pagu sementara tidak mengalami perubahan meskipun untuk tahun 2019 mengalami penurunan dibanding 2018 serta Komisi 10 memberikan catatan yaitu agar memperhatikan program strategis yaitu Sea Games 2019, Paralympic 2020, Olimpiade 2020. PON meminta Menteri Pemuda dan Olahraga RI untuk menyampaikan lebih rinci atas usulan pagu anggaran sesuai dengan arah kebijakan program pemuda dan keolahragaan.  Djoko mempertanyakan bagaimana mengenai bonus tambahan rumah kepada atlet. [sumber

Penyampaian Aspirasi terkait SMP Swasta

3 Oktober 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan MKKS Surabaya,  Djoko mengatakan sebagai ilustrasi agar kita tahu persis apa yang kita perjuangkan ini posisinya jelas. Mari kita sekarang masukan dari Bapak tadi akan jadi pemikiran kita dan mari kita perkuat lagi alasan-alasannya agar dapat kami pertahankan untuk di rapat dengan Menteri serta Pemerintah. Bagi yayasan-yayasan yang hanya mencari BOS itu ada juga, jadi kita punya lah data-datanya. [sumber

Rincian Kerja dan Anggaran Tahun 2019

5 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Bekraf, Djoko mengatakan bahwa dirinya kerap merenung mengapa Pemerintah membuat Bekraf karena dengan kondisi ekonomi dunia yang tidak baik harusnya ekonomi kreatif harus menjadi lokomotif, tak hanya itu Djoko pun mempikan Bekraf menjadi wah. Djoko pun berharap ekonomi kreatif dapat menjawab kondisi saat ini agar menjadi satu perjuangan bersama dan menguji komitmen komisi 10 untuk mengusahakan di Badan Anggaran. Djoko pun mengajak agar rekan di komisi 10 untuk memperjuangkannya di Badan Anggaran karena disana yang dibicarakan hanya 10 K/L yang membutuhkan anggaran yang besar serta Djoko pun memberi tugas kepada rekan-rekan yang merangkap di Badan Anggaran untuk memperjuangkannya juga. [sumber

Implikasi Gempa di Nusa Tenggara Barat terhadap Pendidikan Tinggi

30 Agustus 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Kemenristekdikti, Djoko berpendapat ini memang benar-benar bencana yang luar biasa, Djoko mohon bantuannya itu benar-benar dipersiapkan.Djoko meminta agar data yang disajikan adalah data dan foto yang benar.Djoko bertanya yang untuk 5000 mahasiswa itu diproyeksinya sampai kapan, sebaborang pada kesakitan, bagaimana bisa mengeluh. [sumber

Implikasi Gempa Lombok terhadap Pendidikan Dasar dan Menengah

29 Agustus 2018 – Pada rapat Komisi 10 dengan Kemendikbud. Djoko memberikan apresiasi kepada Kemendikbud karena telah memberikan anggaran yang besar untuk korban gempa Lombok. Djoko menyarankan agar dana on call yang jumlahnya sekarang Rp3.500.000.000.000 dapat digunakan untuk menanggulangi bencana di Lombok. Djoko juga mengharapkan agar Banggar dapat memperjuangkan anggaran untuk Kemendikbud.[sumber]

Problematika Akreditasi dan Kondisi Perguruan Tinggi Lainnya 

12 Maret 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Rektor Universitas Batanghari, Rektor Universitas Panca Sakti Tegal, Rektor Universitas Garut, Rektor STMIK AKI Pati dan Rektor Universitas Pekalongan, Djoko mengatakan penelitian dengan publikasi itu hal yang berbeda, karena ada penelitian yang sama sekali tidak dipublikasikan, itu di Jerman. Djoko tidak tahu proses rincinya, tetapi menurut penuturan Djoko jika ada masukan yang lebih rinci bisa dimasukkan dengan mudah. [sumber

Rencana Kerja Anggaran Be Kraf 2019

6 Juni 2018 – Pada rapat dengan Kepala Be Kraf, Djoko menyatakan bahwa Komisi 10 DPR-RI harus lebih berkoordinasi lagi dengan Bekraf. (sumber)

Capaian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar dan Menengah

13 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perimbangan Kemenkeu, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Djoko melaporkan bahwa para Anggota Dewan akan memaparkan apa yang mereka temui saat kunjungan ke lapangan, sehingga butuh memutuskan agar dapat mengubah wajah pendidikan Indonesia. Djoko juga menyatakan bahwa setelah mendapat laporan Panja, maka pembicaraan mengenai pendidikan dasar dan menengah ini perlu perhatian khusus dengan seluruh K/L yang berkaitan dengan ini, terutama karena pendidikan mandatory 20% APBN. Djoko kembali menerangkan tentang kondisi gaji honorer di daerah-daerah yaitu Rp200-300 ribu per bulan, kondisi yang sangat memiriskan dan honorer terlalu dibebani persyaratan yang menghambat. Djoko menyoroti kondisi Sarpras di Kupang untuk di sekolah negerinya bahkan tidak memiliki sekat antar kelas, dan untuk mengurus pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten membutuhkan waktu 18 untuk sampai ke provinsi. [sumber]

Permasalahan Pariwisata

5 Desember 2017Komisi 10 rapat dengan PP ASITA.Djoko merasa terkesan dengan hadirnya Traveloka, sebagai pengguna baru ia merasa heran karena apa yang ia butuhkan dapat terjawab dengan cepat, sehingga ia meminta agar ASITA jangan merasa lemah, berikan masukan dari internal ASITA kepada kami, agar disampaikan ke pemerintah. Djoko juga menjanjikan kepada ASITA agar diadakan rapat internal dengan kementerian terkait, tetapi sebelum itu, ia harus mengadakan rapat kerja dengan kementerian terkait. Disisi lain, Djoko merasa banyak kemudahan yang diberikan dengan hadirnya Traveloka. Kemudian, Djoko mengatakan terkait program sepuluh destinasi wisata baru di Indonesia, Ia tidak sependapat bahwa kita harus membuat sepuluh tempat wisata seperti Bali, tetapi membuat tempat wisata yang memiliki ciri khas masing-masing, contohnya ekonomi kreatif itu ada tiga, yaitu fashion, griya dan kuliner. Djoko menceritakan bahwa beberapa hari lalu ia membeli buku Jack Ma, dari situ ia terinspirasi agar ada sosok seperti Jack Ma di Indonesia untuk memudahkan regulasi yang ada saat ini. Selain itu, menurut Djoko, untuk pemasukan pajak dari sektor pariwisata belum dapat dijelaskan dengan pasti, baru Pajak Penghasilan (PPh) yang sudah jelas. [sumber]

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Djoko tegur dan desak Sekretaris Jenderal dari tiap Kementerian untuk koordinasi menentukan apa yang menjadi prioritas Pemerintah dalam alokasi anggaran agar pada saat Badan Anggaran menentukan anggaran dapat tahu kemampuan ekonomi Pemerintah seperti apa.  [sumber]

Hutang Pemerintah Indonesia

24 Juni 2015 - Djoko menanyakan cara pemerintah mengontrol Utang Luar Negeri (ULN) swasta. Sehubungan dengan jumlah investasi asing di Indonesia, Djoko menanyakan cara pemerintah mengatur investasi asing agar tidak hanya ditaruh ke portofolio, tetapi juga ke sektor riil.  [sumber]

Asumsi Penerimaan Negara - RAPBN 2016

Pada 10 Juni 2015 - Djoko kecewa dengan pemaparan asumsi penerimaan dividen dari BUMN. Djoko menilai penyajian materi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Sekjen BUMN) sembarangan dan dividen semakin hari minta maaf terus. Menurut Djoko kalau begini pembahasannya baiknya Badan Anggaran (Banggar) akhiri saja Rapatnya dan semua asumsi penerimaan diminta turunkan.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Solo
Tanggal Lahir
12/04/1955
Alamat Rumah
Jl. Waru No.31, RT.001/RW.008. Rawamangun. Pulo Gadung. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Tengah III
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan