Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Jawa Tengah IV
Komisi X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
12/10/1977
Alamat Rumah
Desa Karangsari, RT.01/RW.07, Kelurahan Tawangmangu. Kabupaten Karanganyar. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Tengah IV
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan

Latar Belakang

Rinto Subekti terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Jawa Tengah IV setelah memperoleh 58,155 suara.  Pada periode 2009-2014 Rinto bertugas di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga.  Di 2014-2019 Rinto kembali bertugas di Komisi X.

Rinto adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pada Januari 2013, Rinto pernah diminta keterangan sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. KPK memeriksa Rinto karena dianggap dapat memberikan informasi terkait kasus Anas.  Diduga ada pembagian uang untuk ketua DPC agar memilih Anas sebagai Ketum Partai Demokrat (sumber)

Pendidikan

S1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN), Yogyakarta
S2, Magister Manajernen, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  

Perjalanan Politik

Rinto memulai karir politiknya di 2002 dengan aktif berorganisasi di asosiasi pengusaha Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) dan menjabat sebagai Wakil Ketua. Juga di 2002, Rinto menjabat sebagai Bendahara dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Karanganyar (2002-2007). Rinto adalah anggota Dewan Penasihat Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI).

Rinto mendapat kepercayaan menjadi Manager Tiim PSSI U-14 dari 2012 hingga sekarang. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

24 Agustus 2017 - Dalam rapat Paripurna, Rinto mengawali dengan mengingatkan agar tiap paket ekonomi harus pro rakyat dan tepat sasaran, juga mengapresiasi kinerja pemerintah. Adapun poin-poin penting yang disampaikan Fraksi Demokrat adalah Fraksi Demokrat berpandangan bahwa indikator RAPBN 2018 masih terlalu optimis. Masih ada jurang kesenjangan yang lebar dalam hal ekonomi. Terutama kesenjangan antar wilayah. Meminta RAPBN 2018 cenderung konservatif, jauh lebih rendah dari RAPBN 2017. Melihat bahwa rancangan APBN masih jauh lebih rendah dari outlook kemarin.

Pemerintah lebih teliti dan cermat dalam menghitung utang, karena utang yang tidak terukur, akan memengaruhi jumlah defisit anggaran. Pemerintah harus terus melakukan efektivitas belanja negara yang memerhatikan ketahanan pangan. Pemerintah melakukan efisiensi belanja anggaran. Pemerintah harus berhati-hati dan bijaksana dalam penetapan anggaran. Pemerintah memperhatikan optimalisasi dana desa sesuai amanat UU. Pemerintah transparan dalam distribusi aset. Pemerintah melakukan harmonisasi kebijakan agar subsidi bisa tepat sasaran. Memerhatikan pengentasan kemiskinan.

Fraksi Demokrat meminta kepada pemerintah terkait langkah-langkah dan saran-saran yang akan digunakan pemerintah untuk mencapai target tax ratio. Pemerintah harus memperbaiki tingkat investasi dengan harapan dapat meningkatkan laju ekonomi. Pemerintah agar lebih bijak dalam pengelolaan anggaran infrastruktur, meskipun infrastruktur penting, tapi kebijakan itu lebih penting. Memastikan sepenuhnya pemerataan ekonomi Indonesia, karena Ia berpandangan biar bagaimanapun ekonomi Indonesia harus memperhatikan peningkatan pembangunan pemerataan di masyarakat. [sumber]

RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014

19 Agustus 2015 - Rinto menilai bahwa realisasi anggaran di tahun 2014 dapat menjadi acuan realisasi anggaran di tahun 2015. Untuk mencegah defisit yang semakin menambah, Rinto desak Pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan baru.  [sumber]

Tanggapan

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

24 Juni 2016 - Rinto menyampaikan bahwa saat ini kebijakan pusat untuk anggaran tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditarik ke provinsi, tetapi tidak diambil dari pos kabupaten sehingga provinsi harus menanggung biaya gaji guru honorer disetiap kabupaten kota. Rinto melanjutkan, hal itu mengakibatkan semua guru honorer SMP dan SMA dievaluasi di tingkat provinsi. Dalam hal ini, Rinto tidak menyalahkan gubernur, tetapi hanya meminta Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rinto juga berharap Dana Alokasi Umum (DAU) di provinsi bisa ditingkatkan.  [sumber]

16 Juni 2016 - Rinto menyayangkan adanya penurunan dana di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebab APBN yang meningkat harusnya dana juga meningkat.  [sumber]

Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas)

7 Juni 2016 - Rinto mengatakan bahwa ia merasa sangat bingung atas semua pemaparan yang telah dipaparkan oleh Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). Rinto meminta penjelasan dengan mempertanyakan kepuasan dari pemotongan anggaran tersebut. Pihak Rinto sendiri mengaku tidak puas dengan hal tersebut sehingga mereka justru ingin meminta penambahan anggaran. Rinto menyarangkan agar Perpusnas mengajukan penambahan dalam pemotongan anggaran APBNP kepada Komisi 10. Rinto merasa bahwa sebenarnya pemerintah kurang fokus terhadap minat baca masyarakat Indonesia, seharusnya bukan hanya fokus terhadap infrastrukturnya saja melainkan terhadap SDM yang dibutuhkan.  [sumber]

Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional tingkat SMP

2 Juni 2016 - Rinto menilai bahwa program Dana Alokasi Khusus (DAK) harus menjadi perhatian khusus bagi Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) karena dalam pelaksanaannya sering ditemukan berbagai macam hambatan. Rinto menyampaikan keluhan para guru TK tentang tunjangan guru yang belum cair selama 6 bulan.  [sumber]

Anggaran dan Rencana Kerja Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK)

20 April 2016 - Menurut Rinto, PTN baru tidak mendapatkan bantuan sarana setelah merelakan lahan yayasan ke negara, seharusnya pemerintah menyediakan anggaran untuk PTN baru. Rinto menyatakan bahwa terjadinya kemerosotan perkembangan PTN dan PTS Indonesia setelah Kemenristekdikti dan Kemendikbud dipisah. Rinto memberitahukan bahwa pada periode sebelumnya Dikti memberikan stimulan anggaran PTN baru sehingga PTS tertarik merubah statusnya menjadi PTN.

Muslim menanggapi tentang 243 perguruan tinggi non aktif bagaimana tindak lanjut untuik perguruan tinggi tersebut aktif kembali. Muslim meminta agar Menristekdikti memberikan solusi terhadap nasib mahasiswa yang sudah masuk dalam perguruan tinggi yang bermasalah tersebut. Menurut Muslim,akademisi komunitas harus ada kejelasan yang konkret karena daerah sudah banyak siapkan lahan.  [sumber]

DOT, BAS, dan POS dalam Evaluasi Kinerja

13 April 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Rinto menanyakan bagaimana dengan efek domnio yang diberikan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengingat anggaran yang sudah diberikan yang harus dicermati adalah efek domino dengan pengamanan pariwisata. Rinto berharap Menpar mengkaji ulang proyeksi promosi pemasaran, bagaiaman strategi pemasaran Destination Origin Time (DOT) untuk Batam dan Kepulauan Riau yang tidak hanya wilayah perbatasan. Mengenai desa wisata dengan cost yang kecil, menurut Rinto tetap akan meningkatkan daerah setempat. [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (RAPBN 2016)

29 September 2015 - Rinto minta tolong kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) untuk memaparkan program-program prioritas yang berdampak positif untuk mahasiswa.  [sumber]

15 September 2015 - Rinto tidak setuju dengan pagu anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) secara satuan direktorat. Rinto berharap pemerintah bersikap tegas agar anggaran tepat sasaran. Rinto menghimbau Kemenristekdikti untuk memberitahu DPR jika anggaran pendidikan kurang. Beberapa anggaran yang bersifat tetap diusulkan Kemenristekdikti dengan angka yang lebih kecil dari tahun sebelumnya, seperti Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan pengadaan sarana dan prasarana. Jika anggarannya kecil, Rinto khawatir pendidikan tinggi tidak akan mengalami kemajuan.  [sumber]

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Rinto desak Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Sekjen KemristekDikti) untuk mempercepat realisasi PNBP, terutama penghasilan dari perguruan-perguruan tinggi (PT).  [sumber]

Penetapan Asumsi Dasar Makro Ekonomi APBN 2016

23 Juni 2015 - Rinto menilai Pemerintah harus meningkatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.  [sumber]

Pembekuan PSSI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga

26 Mei 2015 - Rinto mengatakan jika tanggal 29 Mei 2015 Kemenpora tidak mencabut Surat Keputusan, maka akan mendapat sanksi dari FIFA. Agar komisi 10 bisa bertemu Presiden, Rinto khawatir Presiden salah mendengar masukan. Bila tanggal 29 tidak ada solusi, kita akan di banned.  [sumber]

25 Mei 2015 - Terkait masalah seputar PSSI, Rinto minta kebesaran jiwa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan ini semua demi sepak bola Indonesia.  (sumber)

20 April 2015 - Rinto menyatakan bahwa marwah Komisi 10 sudah dicoreng oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).  [sumber]

Persiapan SEA GAMES ke-28 di Singapura

25 Mei 2015 - Rinto menilai tidak ada sinkronisasi antara Satlak PRIMAKONI dan KOI. Menurut Rinto cara untuk bisa berprestasi adalah kebersamaan dalam tim (teamwork). Namun Rinto menyayangkan Satlak PRIMA, KONI dan KOI bicara perumusan prestasi atlet tapi tidak ada sinkronisasi data jelas atlet-atlet SEA GAMES ke-28. Rinto minta keKONI dan KOI agar efisiensi anggaran untuk Official atlet harus jelas.  (sumber)

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019

Pada 16 April 2015 - Jangan sampai mahasiswa yang dulunya pernah menerima beasiswa PPA dan memang layak menerima tidak bisa menerima lagi karena anggaran kurang.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

7 April 2015 - Rinto berharap anak-anak Indonesia maju dalam bidang IT. Rinto saran ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menambah jumlah sekolah dengan sistem informasi berbasis web, setidaknya 10-20 sekolah per distrik.

Sehubungan dengan Dana BOS, Rinto berharap ada pengurangan kriteria untuk BOS tersebut. Rinto minta perhatian khusus ke Mendikbud untuk Dapilnya karena setiap minggu terjadi tanah longsor.  [sumber]

Evaluasi BUMN Pariwisata

Pada 30 Maret 2015 - Rinto setuju jika ITDC diberi dana Rp.2.1 triliun di APBN berikutnya. Namun demikian, Rinto harap saat ini optimalisasi promosi wisatanya. Sehubungan dengan sumber daya manusia, Rinto minta klarifikasi bagaimana hasil dari optimalisasi lulusan berbagai Sekolah Tinggi Pariwisata. Menurut Rinto Inna Group yang juga BUMN lebih atraktif promosinya dan gencar menggaet kontrak agar tingkat keterisian kamarnya mendekati 100%. Rinto tanya kepada TWC apakah area purbakala Sangiran bisa dikembangkan juga oleh TWC. Jadi bukan hanya candi-candi saja.  [sumber]

Indonesian Super League 2015

Pada 26 Maret 2015 - Rinto berharap ada kesepakatan antara BOPI, PSSI dan LI agar bisa kick-off tanggal 4 April 2015. Rinto sudah rindu dengan sepak bola. Menurut Rinto jika ada klub tidak bisa bayar pemain sebaiknya digugurkan saja.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pada 5 Februari 2015 - Rinto saran agar usulan penambahan anggaran Kemenpora nanti diselesaikan bersama dengan Badan Anggaran (Banggar).  [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

27 Januari 2015 - Dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Kementerian Pendidikan, Rinto mempertanyakan parameter kelulusan anak yang terstandar jika UN ditiadakan.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
12/10/1977
Alamat Rumah
Desa Karangsari, RT.01/RW.07, Kelurahan Tawangmangu. Kabupaten Karanganyar. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Tengah IV
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan