Demokrat - Jawa Tengah IV

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Realisasi Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI

Rinto mengapresiasi Perpustakaan Nasional karena dapat mencapai realisasi 89%, Rinto juga berharap agar anggaran Perpustakaan Nasional dapat ditingkatkan guna meningkatkan daya baca anak didik di Indonesia.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas APBN Tahun 2014, Evaluasi Kurikulum 2013, dll — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Subekti mengatakan berdasarkan data tahun 2013, 30% daerah belum memiliki PAUD. Subekti meminta hal ini diprioritaskan Kemendikbud. Subekti mengatakan banyak keluhan dari Kepala Desa terkait pemberian KIP yang tidak merata.

Pembahasan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Rinto mengatakan khawatiir realisasi anggaran tahun 2015 tidak tercapai karena masalah waktu yang minim. Rinto bertanya terkait realisasi anggaran kopertis.

Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Rinto berharap target utama wisatawan mancanegara ke Indonesia dapat tercapai.

LPTK dan Program Beasiswa Perguruan Tinggi - Raker Komisi 10 dengan Menristekdikti

Rinto menyampaikan bahwa di periode sebelumnya, Dikti memberikan stimulan anggaran PTN baru, sehingga PTS tertarik menjadi negeri. Rinto berharap jika Menristekdikti membuat program baru, harus dipikirkan juga dampak panjangnya. Rinto melihat mahasiswa yang mendapat Beasiswa PPA mengalami penurunan prestasi setelah Beasiswa PPA dihentikan. Rinto memberi usul agar LPDP dimasukkan ke Ristekdikti saja karena kemudahan persyaratan beasiswa. Rinto melihat tidak ada anggaran SM3T di Dikti, padahal mereka untuk mengajar di perbatasan. Rinto juga menilai bahwa terjadi kemerosotan perkembangan PTN dan PTS Indonesia setelah Dikti dipisah dengan Dikbud. Rinto menyampaikan bahwa PTN baru tidak mendapatkan bantuan sarana setelah merelakan lahan yayasan ke negara.

Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perpustakaan Nasional

Rinto berharap Perpusnas memberikan paparan agar dapat dipahami pentingnya Perpusnas.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Rinto mengatakan SMK Pariwisata harus ditambah, tidak hanya SMK Kemaritiman dan Pertanian. Rinto meminta Kartu Indonesia Pintar diberikan sebelum bulan November, jika tidak maka Anggota Komisi 10 akan dianggap berbohong di dapil masing-masing.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pariwisata Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Rinto mengatakan dengan struktur baru sebesar Rp500 Miliar ini untuk pendidikan olahraga, biar jelas.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Rinto menjelaskan ia berharap Kartu Indonesia Pintar bisa menjadi penggerak ekonomi agar Desember nanti bisa menjadi motor penggerak penyerapan anggaran di Kemdikbud RI.

Guru Honorer — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Rinto mengatakan ia menyoroti SM3T. Ini bagian yang tidak terlupakan oleh Kemenristekdikti. Ia menyampaikan sudah ada komitmen dalam anggaran, tetapi ia takut dengan ristekdiktinya. Ia berharap ada MoU antara Kemendikbus dengan Kemenristekdikti. Ia menanyakan mengenai validitas data 3.000 ini. Ia ingin data yang paling autentik dan akan mensupport dengan jasa-jasa yang luar biasa mengajar di wilayah perbatasan. Ia berharap diberikan data dapodik per Kabupaten. Ia turut prihatin kepada guru-guru yang dijadikan politik di daerah. Ia mengatakan sekarang pun guru SMA dan SMK di daerah tidak memberikan insentif untuk mereka. Mereka lebih senang ditarik Kabupaten dan Kota bukan di Provinsi atau di pusat sekalian.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perpusnas — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas)

Rinto mengatakan belum tau penggunaan dana Menkeu dari pos mana. Ia menanyakan fungsi pendidikan umum atau bukan. Ia melihat dari draftnya banyak sekali fungsi. Kalau bisa ia meminta penambahan dulu mengenai dana. Ia support usulan tambahan anggaran dan sebaiknya tidak usah menyembunyikan angkanya.

Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (RKA Kemendikbud) dalam RUU Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Rinto menegaskan Komisi 10 DPR RI butuh data di setiap Kabupaten/Kota terkait DAK yang belum jalan. Karena itu merupakan anggaran negara juga kalau mengendap ini akan menjadi masalah. Kalau ada datanya ia meminta datanya.

Pandangan Mini Fraksi-Fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Rinto menyampaikan pandangan mini F-Demokrat atas RUU RAPBN-P TA 2016. Paparan pemerintah terhadap RAPBN-P tahun 2016 merupakan potret bagi kerja pemerintah dalam mewujudkan nawacita dan revolusi mental. F-Demokrat meminta pemerintah untuk menetapkan arah kebijakan fiskal dengan mengoptimalkan pendapatan negara dan melanjutkan program prioritas tahun 2016 dengan perencanaan yang matang. F-Demokrat tidak ingin pemerintah mengalami gagal fiskal. Pemerintah perlu tepat sasaran untuk anggaran infrastruktur dan bantuan kemiskinan. F-Demokrat melihat pemotongan anggaran baik asalkan jumlah dan letaknya tepat. F-Demokrat meminta pemerintah untuk menjaga dan mewaspadai
tantangan internal dan eksternal. F-Demokrat berharapa ekonomi tahun 2016 lebih baik dari tahun 2015. F-Demokrat memandang bahwa target penerimaan negara terlalu optimis dan ambisius. F-Demokrat meminta pemerintah bekerja keras dan mendukung reformasi perpajakan. F-Demokrat meminta pemerintah untuk menstimulasi perekonomian. Penerimaan tax amnesty harus dilihat sebagai bonus dan harus dilanjutkan dengan tata kelola pajak. F-Demokrat meminta pemerintah menjaga defisit dalam batasnya, meskipun rasio utang terhadap PDB dalam beberapa tahun terakhir meningkat tajam. Kebijakan pemotongan anggaran diharapkan dapat meningkatkan efesiensi. F-Demokrat meminta penjelasan mengapa pemotongan anggaran dilakukan secara merata. F-Demokrat meminta pemerintah melakukan pendampingan dana desa dan menjadikan pendidikan sebagai program prioritas. F-Demokrat meminta
pemerintah untuk memperketat sistem reward dan punishment bagi daerah. F-Demokrat meminta pemerintah meningkatkan belanja modal pada ketahanan pangan. F-Demokrat menyoroti kondisi geopolitik, penyanderaan, dan terorisme bisa menjadi prioritas. Penyerapan anggaran harus didukung dengan perencanaan yang baik dan semangat transparansi agar tidak muncul audit kurang bayar. F-Demokrat meminta laporan pertanggungjawaban keuangan secara komprehensif dan berkala dan diberikan kepada Komisi terkait. Infrastruktur memang penting, tetapi pemerintah harus bijak dalam mengalokasikan anggarannya. F-Demokrat menyetujui RUU RAPBN-P TA 2016 dibahas di tingkat selanjutnya.

Isu Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Rektor Indonesia (FRI)

Rinto mengatakan dengan dipisahkannya dikti dengan dikbud, berharap anggaran dapat bertambah, tetapi malah dipotong. Rinto mengatakan perhitungan Bidik Misi menggunakan cluster demograsi penduduk, Rinto meminta perhitungan FRI mengenai dana untuk masing-masing cluster.

Rencana Kerja dan Anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Rinto mengatakan ekonomi kreatif harus benar-benar kreatif, karena ekonomi kreatif adalah tulang punggung, jadi harus jelas dan tepat. Rinto bertanya seperti apa kerjasama Bekraf dengan kota dan kabupaten.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Rinto tidak menyetujui adanya pemotongan anggaran dan berharap agar Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dapat ditingkatkan dan diperbanyak untuk mengurangi Uang Kuliah Tunggal (UKT). Ia berharap upaya yang akan dilakukan oleh Menristekdikti RI dapat menghasilkan mahasiswa yang lebih baik. Rinto menyampaikan agar Bidikmisi harus dihitung secara rasionalisasi terkait adanya PTN baru dan segera diserahkan rinciannya kepada Komisi 10 DPR-RI.

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Beasiswa, Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Isu Pendidikan Tinggi Lainnya — Komisi 10 DPR-RI Audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia dan BEM Nusantara

Rinto menyampaikan bahwa Menristek Dikti akan menurunkan anggaran sebesar Rp1,8 triliun karena kami sudah mendapatkan bocoran semua kementerian akan mengalami penurunan anggaran. Kita mengkaji tahun 2015 Kemenristek Dikti masih bergabung dengan Kemendikbud sehingga mereka mendapatkan Rp44 triliun, apa yang menjadi domain pemerintah dalam pembangunan tidak ada fokus di pendidikan. PKM anda turun 50% dari 15 ke Rp7,5 juta akibatnya tidak banyak yang disetujui dari wakil rektor bidang kemahasiswaan. Kami berharap dukungan moril dari semua elemen mahasiswa untuk pembahasan anggaran jangan selalu menyalahkan yang memotong anggaran itu DPR padahal kenyataanya kita menambah dari anggaran komisi lain.

Potensi Penerimaan Pajak — Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Rinto mengatakan selama ini penerimaan negara terpaku di perpajakan dan migas padahal potensi pariwisata juga ada.

Pendahuluan RAPBNP 2016 dan RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Rinto mengatakan bahwa dirinya membutuhkan perhitungan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Rinto Subekti menjelaskan bahwa lebih baik kita fokus saja pada penambahan anggaran jadi kita tidak perlu buang-buang waktu dan harus kejar waktu sehingga kita fokus saja. Kita sepakat saja anggaran Rp200.000.000.000,- itu kita setuju terkait program itu mereka bukan kita.

Kendala dan Permasalahan Beasiswa Pendidikan Tinggi, serta Usulan Perbaikan Pelaksanaan Program Beasiswa — Panja Beasiswa Pendidikan Tinggi Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Sunaryo Kartadinata (Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia), Rico Novianto (BEM Universitas Indonesia), Khairunnas (BEM Universitas Sriwijaya), Jejen Zaenal (BEM Universitas Siliwangi), Ariyanto (BEM Universitas Lambung Mangkurat), dan Tata Rizki Wandi (BEM Politeknik Negeri Lampung)

Rinto mengatakan bahwa kuota bidikmisi sebesar 10% dari total mahasiswa yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Menurutnya, uang Rp600.000 di Kalimantan itu sudah cukup menghidupi kebutuhan selama 1 (satu) bulan, berbeda dengan di Jawa. Ia meminta masukan mengenai biaya hidup perlu disamaratakan atau disesuaikan dengan kebutuhan. Rinto mengatakan bahwa Indeks Prestasi (IP) untuk persyaratan beasiswa bidikmisi minimal 2,5. Terkait beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), belum ada persentase yang pasti seperti halnya bidikmisi. Oleh karena itu, Rinto menawarkan pembuatan rumusan untuk beasiswa PPA.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti dan Dirjen Belmawa Kemenristekdikti

Rinto mengatakan reformasi harus dipercepat. Tidak perlu menunggu anggaran kosong. Rinto mengatakan untuk Bidikmisi Rp600.000 per mahasiswa tadi Pak Koster meminta untuk ditambahkan, tapi menurut ia harus dilakukan penyesuaian dengan biaya setiap Provinsi.

Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2017 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI

Rinto secara pribadi belum setuju dengan anggaran yang sudah dibahas, khususnya terkait angka 17 juta penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Lalu, koordinasi dengan pihak lain terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP) di luar sekolah menurut Rinto sudah tidak perlu dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI.

RKA K/L 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Rinto bertanya dana Kemenpora ingin ditambah atau tidak.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Rinto mengatakan bahwa ada penghargaan konfrensi untuk Menristekdikti sebesar 81,6 Miliar. Saat ini anggaran cadangan pendidikan 3,2 Triliun. Rinto berharap semoga Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi bisa berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Rinto juga menanyakan anggaran 1,8 Triliun akan dimanfaatkan untuk apa.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam RAPBN Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Rinto mengatakan fungsi pendidikan memiliki post yang banyak, butuh penghematan lebih supaya defisit
tidak terlalu banyak.

Pengambilan Keputusan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Perbukuan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB)

Rinto S mengatakan bahwa sudah sepakat dalam internal namun diberikan kesempatan Kementerian lain untuk lobbying. Ia menyampaikan untuk tidak tergesa-gesa dan memending raker ini hingga malam karena diantara Pemerintah belum sepakat.

Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Negeri dan Penambahan Perguruan Tinggi Swasta — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Rinto menanyakan apakah anggaran PPA mendapat kendala di PTN atau PTS dan menapa 25-26℅ tidak terserap anggarannya.

Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun 2017 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Gubernur Bank Indonesia

Rinto mengatakan bahwa Fraksi Demokrat meminta pemerintah mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan anggaran, meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Fraksi Demokrat juga memandang perlu langkah strategis untuk mengendalikan defisit negara dan mencermati terus menurunnya harga komoditas sumber daya alam. Fraksi Demokrat menilai daya beli masyarakat masih lesu.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) RI

Rinto menanyakan tentang penguatan sarana atau prasarana yang hanya 12 politeknik dan 72 Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Rinto juga berpesan jangan sampai ada pengurangan beasiswa, khususnya beasiswa bidikmisi dan beasiswa Peningkatan Potensi Akademik (PPA). 

Penyesuaian Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2018 Berdasarkan Hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Terkait RKA-K/L, Rinto mengatakan bahwa semua sudah sepakat, akan tetapi Rinto juga meminta untuk diadakan rapat lagi dengan Eselon I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rinto mengatakan bahwa program dan anggaran Ditjen Kebudayaan dan ia tertarik terhadap komunitas budaya.

Latar Belakang

Rinto Subekti terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Jawa Tengah IV setelah memperoleh 58,155 suara.  Pada periode 2009-2014 Rinto bertugas di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga.  Di 2014-2019 Rinto kembali bertugas di Komisi X.

Rinto adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pada Januari 2013, Rinto pernah diminta keterangan sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. KPK memeriksa Rinto karena dianggap dapat memberikan informasi terkait kasus Anas.  Diduga ada pembagian uang untuk ketua DPC agar memilih Anas sebagai Ketum Partai Demokrat (sumber)

Pendidikan

S1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN), Yogyakarta
S2, Magister Manajernen, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  

Perjalanan Politik

Rinto memulai karir politiknya di 2002 dengan aktif berorganisasi di asosiasi pengusaha Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) dan menjabat sebagai Wakil Ketua. Juga di 2002, Rinto menjabat sebagai Bendahara dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Karanganyar (2002-2007). Rinto adalah anggota Dewan Penasihat Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI).

Rinto mendapat kepercayaan menjadi Manager Tiim PSSI U-14 dari 2012 hingga sekarang. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

24 Agustus 2017 - Dalam rapat Paripurna, Rinto mengawali dengan mengingatkan agar tiap paket ekonomi harus pro rakyat dan tepat sasaran, juga mengapresiasi kinerja pemerintah. Adapun poin-poin penting yang disampaikan Fraksi Demokrat adalah Fraksi Demokrat berpandangan bahwa indikator RAPBN 2018 masih terlalu optimis. Masih ada jurang kesenjangan yang lebar dalam hal ekonomi. Terutama kesenjangan antar wilayah. Meminta RAPBN 2018 cenderung konservatif, jauh lebih rendah dari RAPBN 2017. Melihat bahwa rancangan APBN masih jauh lebih rendah dari outlook kemarin.

Pemerintah lebih teliti dan cermat dalam menghitung utang, karena utang yang tidak terukur, akan memengaruhi jumlah defisit anggaran. Pemerintah harus terus melakukan efektivitas belanja negara yang memerhatikan ketahanan pangan. Pemerintah melakukan efisiensi belanja anggaran. Pemerintah harus berhati-hati dan bijaksana dalam penetapan anggaran. Pemerintah memperhatikan optimalisasi dana desa sesuai amanat UU. Pemerintah transparan dalam distribusi aset. Pemerintah melakukan harmonisasi kebijakan agar subsidi bisa tepat sasaran. Memerhatikan pengentasan kemiskinan.

Fraksi Demokrat meminta kepada pemerintah terkait langkah-langkah dan saran-saran yang akan digunakan pemerintah untuk mencapai target tax ratio. Pemerintah harus memperbaiki tingkat investasi dengan harapan dapat meningkatkan laju ekonomi. Pemerintah agar lebih bijak dalam pengelolaan anggaran infrastruktur, meskipun infrastruktur penting, tapi kebijakan itu lebih penting. Memastikan sepenuhnya pemerataan ekonomi Indonesia, karena Ia berpandangan biar bagaimanapun ekonomi Indonesia harus memperhatikan peningkatan pembangunan pemerataan di masyarakat. [sumber]

RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014

19 Agustus 2015 - Rinto menilai bahwa realisasi anggaran di tahun 2014 dapat menjadi acuan realisasi anggaran di tahun 2015. Untuk mencegah defisit yang semakin menambah, Rinto desak Pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan baru.  [sumber]

Tanggapan

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

24 Juni 2016 - Rinto menyampaikan bahwa saat ini kebijakan pusat untuk anggaran tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditarik ke provinsi, tetapi tidak diambil dari pos kabupaten sehingga provinsi harus menanggung biaya gaji guru honorer disetiap kabupaten kota. Rinto melanjutkan, hal itu mengakibatkan semua guru honorer SMP dan SMA dievaluasi di tingkat provinsi. Dalam hal ini, Rinto tidak menyalahkan gubernur, tetapi hanya meminta Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rinto juga berharap Dana Alokasi Umum (DAU) di provinsi bisa ditingkatkan.  [sumber]

16 Juni 2016 - Rinto menyayangkan adanya penurunan dana di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebab APBN yang meningkat harusnya dana juga meningkat.  [sumber]

Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas)

7 Juni 2016 - Rinto mengatakan bahwa ia merasa sangat bingung atas semua pemaparan yang telah dipaparkan oleh Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). Rinto meminta penjelasan dengan mempertanyakan kepuasan dari pemotongan anggaran tersebut. Pihak Rinto sendiri mengaku tidak puas dengan hal tersebut sehingga mereka justru ingin meminta penambahan anggaran. Rinto menyarangkan agar Perpusnas mengajukan penambahan dalam pemotongan anggaran APBNP kepada Komisi 10. Rinto merasa bahwa sebenarnya pemerintah kurang fokus terhadap minat baca masyarakat Indonesia, seharusnya bukan hanya fokus terhadap infrastrukturnya saja melainkan terhadap SDM yang dibutuhkan.  [sumber]

Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional tingkat SMP

2 Juni 2016 - Rinto menilai bahwa program Dana Alokasi Khusus (DAK) harus menjadi perhatian khusus bagi Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) karena dalam pelaksanaannya sering ditemukan berbagai macam hambatan. Rinto menyampaikan keluhan para guru TK tentang tunjangan guru yang belum cair selama 6 bulan.  [sumber]

Anggaran dan Rencana Kerja Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK)

20 April 2016 - Menurut Rinto, PTN baru tidak mendapatkan bantuan sarana setelah merelakan lahan yayasan ke negara, seharusnya pemerintah menyediakan anggaran untuk PTN baru. Rinto menyatakan bahwa terjadinya kemerosotan perkembangan PTN dan PTS Indonesia setelah Kemenristekdikti dan Kemendikbud dipisah. Rinto memberitahukan bahwa pada periode sebelumnya Dikti memberikan stimulan anggaran PTN baru sehingga PTS tertarik merubah statusnya menjadi PTN.

Muslim menanggapi tentang 243 perguruan tinggi non aktif bagaimana tindak lanjut untuik perguruan tinggi tersebut aktif kembali. Muslim meminta agar Menristekdikti memberikan solusi terhadap nasib mahasiswa yang sudah masuk dalam perguruan tinggi yang bermasalah tersebut. Menurut Muslim,akademisi komunitas harus ada kejelasan yang konkret karena daerah sudah banyak siapkan lahan.  [sumber]

DOT, BAS, dan POS dalam Evaluasi Kinerja

13 April 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Rinto menanyakan bagaimana dengan efek domnio yang diberikan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengingat anggaran yang sudah diberikan yang harus dicermati adalah efek domino dengan pengamanan pariwisata. Rinto berharap Menpar mengkaji ulang proyeksi promosi pemasaran, bagaiaman strategi pemasaran Destination Origin Time (DOT) untuk Batam dan Kepulauan Riau yang tidak hanya wilayah perbatasan. Mengenai desa wisata dengan cost yang kecil, menurut Rinto tetap akan meningkatkan daerah setempat. [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (RAPBN 2016)

29 September 2015 - Rinto minta tolong kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) untuk memaparkan program-program prioritas yang berdampak positif untuk mahasiswa.  [sumber]

15 September 2015 - Rinto tidak setuju dengan pagu anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) secara satuan direktorat. Rinto berharap pemerintah bersikap tegas agar anggaran tepat sasaran. Rinto menghimbau Kemenristekdikti untuk memberitahu DPR jika anggaran pendidikan kurang. Beberapa anggaran yang bersifat tetap diusulkan Kemenristekdikti dengan angka yang lebih kecil dari tahun sebelumnya, seperti Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan pengadaan sarana dan prasarana. Jika anggarannya kecil, Rinto khawatir pendidikan tinggi tidak akan mengalami kemajuan.  [sumber]

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Rinto desak Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Sekjen KemristekDikti) untuk mempercepat realisasi PNBP, terutama penghasilan dari perguruan-perguruan tinggi (PT).  [sumber]

Penetapan Asumsi Dasar Makro Ekonomi APBN 2016

23 Juni 2015 - Rinto menilai Pemerintah harus meningkatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.  [sumber]

Pembekuan PSSI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga

26 Mei 2015 - Rinto mengatakan jika tanggal 29 Mei 2015 Kemenpora tidak mencabut Surat Keputusan, maka akan mendapat sanksi dari FIFA. Agar komisi 10 bisa bertemu Presiden, Rinto khawatir Presiden salah mendengar masukan. Bila tanggal 29 tidak ada solusi, kita akan di banned.  [sumber]

25 Mei 2015 - Terkait masalah seputar PSSI, Rinto minta kebesaran jiwa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan ini semua demi sepak bola Indonesia.  (sumber)

20 April 2015 - Rinto menyatakan bahwa marwah Komisi 10 sudah dicoreng oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).  [sumber]

Persiapan SEA GAMES ke-28 di Singapura

25 Mei 2015 - Rinto menilai tidak ada sinkronisasi antara Satlak PRIMA, KONI dan KOI. Menurut Rinto cara untuk bisa berprestasi adalah kebersamaan dalam tim (teamwork). Namun Rinto menyayangkan Satlak PRIMA, KONI dan KOI bicara perumusan prestasi atlet tapi tidak ada sinkronisasi data jelas atlet-atlet SEA GAMES ke-28. Rinto minta keKONI dan KOI agar efisiensi anggaran untuk Official atlet harus jelas.  (sumber)

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019

Pada 16 April 2015 - Jangan sampai mahasiswa yang dulunya pernah menerima beasiswa PPA dan memang layak menerima tidak bisa menerima lagi karena anggaran kurang.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

7 April 2015 - Rinto berharap anak-anak Indonesia maju dalam bidang IT. Rinto saran ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menambah jumlah sekolah dengan sistem informasi berbasis web, setidaknya 10-20 sekolah per distrik.

Sehubungan dengan Dana BOS, Rinto berharap ada pengurangan kriteria untuk BOS tersebut. Rinto minta perhatian khusus ke Mendikbud untuk Dapilnya karena setiap minggu terjadi tanah longsor.  [sumber]

Evaluasi BUMN Pariwisata

Pada 30 Maret 2015 - Rinto setuju jika ITDC diberi dana Rp.2.1 triliun di APBN berikutnya. Namun demikian, Rinto harap saat ini optimalisasi promosi wisatanya. Sehubungan dengan sumber daya manusia, Rinto minta klarifikasi bagaimana hasil dari optimalisasi lulusan berbagai Sekolah Tinggi Pariwisata. Menurut Rinto Inna Group yang juga BUMN lebih atraktif promosinya dan gencar menggaet kontrak agar tingkat keterisian kamarnya mendekati 100%. Rinto tanya kepada TWC apakah area purbakala Sangiran bisa dikembangkan juga oleh TWC. Jadi bukan hanya candi-candi saja.  [sumber]

Indonesian Super League 2015

Pada 26 Maret 2015 - Rinto berharap ada kesepakatan antara BOPI, PSSI dan LI agar bisa kick-off tanggal 4 April 2015. Rinto sudah rindu dengan sepak bola. Menurut Rinto jika ada klub tidak bisa bayar pemain sebaiknya digugurkan saja.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pada 5 Februari 2015 - Rinto saran agar usulan penambahan anggaran Kemenpora nanti diselesaikan bersama dengan Badan Anggaran (Banggar).  [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

27 Januari 2015 - Dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Kementerian Pendidikan, Rinto mempertanyakan parameter kelulusan anak yang terstandar jika UN ditiadakan.  [sumber]