Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Jawa Tengah VIII
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Purwokerto
Tanggal Lahir
10/02/1966
Alamat Rumah
RT.10/RW.04, Kelurahan Beji. Beji. Kota Depok. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Tengah VIII
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Khatibul Umam Wiranu lahir di Purwokerto, 10 Februari 1966. Khatibul terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat setelah memperoleh 28.778 suara untuk Dapil Jawa Tengah VIII.  Pada periode 2009-2014, Khatibul bertugas di Badan Legislatif DPR-RI dan menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR-RI (Dalam Negeri, Pemerintahan, Pertanahan). Di 2014-2019, Khatibul bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Pendidikan

S1, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) YAPPANN, Jakarta (2003)
S2, Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, Depok (2007)

Perjalanan Politik

Khatibul Umam Wiranu mengawali karir politiknya sejak muda dan aktif berorganisasi.  Khatibul adalah Ketua Umum Himpunan Santri Banyumas (HISBAN) Pesantren Al-Hikmah periode 1983-1984. Dan di 1998, Khatibul mendirikan Komite Untuk Orang Hilang dan Tindak Korban Kekerasan (KONTRAS).

Khatibul Umam Wiranu kemudian bergabung di organisasi sayap muda Nahdatul Ulama, GP Ansor dan menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor periode 2005-2010.  Khatibul memulai karir politiknya dengan menjadi kader dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Khatibul menjadi Anggota DPR-RI dari Fraksi PKB pada masa bakti 2000-2004 sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Alwi Shihab yang terpilih menjadi Menteri Luar Negeri di era Presiden KH Abdurrahman Wahid.

Namun di periode 2009-2014, Khatibul Umam Wiranu bergabung ke Partai Demokrat. Khatibul juga menjadi pelaku voting yang setuju kenaikan harga BBM (Maret 2012). Khatibul kembali mengikuti instruksi Fraksi Demokrat untuk setuju kenaikan harga BBM dalam voting APBNP 2013 (Juni 2013).

Saat Khatibul bertugas di Komisi II, Khatibul cukup intens mengawal berbagai RUU. Utamanya Khatibul aktif dalam rapat-rapat RUU Pemilu (sudah menjadi UU Pemilu), RUU Pemerintahan Daerah, RUU Pemilukada, dan RUU Keistimewaan DIY (sudah menjadi UU). Khatibul cukup intens hadir dalam pembahasan RKAKL (Rancangan Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga) dan berbagai rapat pembahasan proses pemilu legislatif dan pemilu presiden bersama mitra Komisi II (Mendagri, KPU, Bawaslu).

Dalam 5 tahun berada di DPR, Khatibul tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan fraksi Demokrat karena Khatibul selalu mematuhi instruksi fraksi/partai. Keaktifan Khatibul dalam pembahasan RUU Tembakau di Badan Legislatif membuatnya masuk dalam daftar hitam caleg yang direkomendasikan tidak dipilih menurut versi Komnas Pengendalian Tembakau dan aktivis kesehatan lainnya.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Perppu No.1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri)

26 Juli 2016 - Khatibul menyatakan belum bisa memberikan pendapat atas Perppu karena beberapa hal menyangkut subtansi. Oleh sebab itu, belum bisa menyampaikan lebih panjang dan memohon waktu.  [sumber]

RUU Corporate Social Responsibility (RUU CSR)

19 April 2016 - Khatibul menyatakan sebenarnya ada beberapa regulasi yang menjadi payung hukum, Penanaman modal juga diatur pada peraturan Menteri BUMN No. 5 dan UU 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Menurut Khatibul, banyak sekali yang tidak setuju karena sepenuhnya belum memahami soal hal ini. Idealnya, Sejak Indonesia merdeka memiliki 1500 UU. Tujuan agar tidak tumpang tindih. Karena, idealnya UU ini cakupan akan sampai mana serta bagian yang harus ditolong.

Khatibul menanyakan tentang batasan omset dan berapa persentase yang sesuai. Selain itu bagaimana Komisi 8 DPR-RI meyakini bahwa perusahaan CSR diberikan murni pada masyarakat. Khatibul juga mempertanyakan tentang keuntungan yang dihitung dan dipublikasikan dan cara mengaudit CSR nya itu seperti apa.  [sumber]

RUU Penyandang Disabilitas

16 Maret 2016 - Merujuk pada pandangan Fraksi Demokrat, Khatibul menyampaikan bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi dan memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas. Atas nama Fraksi Demokrat, Khatibul menyetujui RUU Disabilitas dilanjutkan menjadi Undang-Undang.  [sumber]

RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU)

26 Januari 2016 - Khatibul memberi masukan kepada Pengusul agar RUU Tabungan Haji juga dimasukan ke RUU PIHU dan sebaiknya RUU PIHU dikembalikan ke Komisi 8 untuk disempurnakan dan diberikan waktu tertentu.  [sumber]

13 Januari 2016 - Khatibul menilai pelanan publik Kementerian Agama (Kemenag) terburuk dibanding kementerian lainnya. Khatibul dan Komisi 8 sudah berkali kali-mengingatkan kewajiban Kemenag untuk membayarkan hak Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Menurut Khatibul, Kemenag tidak mampu mengimplementasikan evaluasi dan rekomendasi pengawasan haji.

Khatibul menuturkan bahwa Indonesia tidak punya sepeda motor bila terjadi kondisi darurat saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, sedangkan negara lain sudah punya. Khatibul meminta KPHI merekomendasikan sepeda motor tersebut karena pada saat tertentu mobil tidak boleh masuk.  [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol

22 Juni 2015 - Mewakili Fraksi Demokrat, Khatibul setuju RUU Larangan Minuman Beralkohol ini dibahas di tingkat selanjutnya.  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

1. Pemilihan langsung kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota lebih banyak mendatangkan mudarat ketimbang manfaat.

2. Berdasarkan hasil penelitian Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, pemilukada langsung justru merusak bangunan sosial dan moralitas masyarakat. Rakyat memilih siapa yang memberi uang.

3. Partai Demokrat kukuh mengusung pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang menganggap baik itu hanya dibuat kaum menengah intelektual kota.

4. Tak hanya soal struktur sosial yang rusak, masyarakat jenuh dengan pemilihan. Secara kalkulasi, masyarakat di tiap daerah bisa mencoblos di enam kali pemilihan umum. Padahal, output yang dihasilkan dalam pemilihan tersebut tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.  [sumber]

Tanggapan

Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

17 Januari 2017 - Menurut Khatibul perlu diperhatikan mengenai perdebatan tentang UU haji dalam hal keuangan. Pembentukan BPKH pasti Pemerintah bisa lakukan hal-hal di luar aturan supaya dipercepat. Menurutnya, uang haji harus dioperasikan secara syariah dan tidak perlu menggandeng Bappenas dalam pembahasan keuangan karena hanya badan. Uang haji yang dianggap "uang nganggur" dapat dikelola jika ada BPKH, tambahnya. Selain itu Khatibul berpendapat bahwa persoalan Inpassing bisa dibahas secara tripartit oleh negara dan uang haji tersebut bisa diinvestasikan dengan membangun pemondokan ditambah hubungan Indonesia dengan Arab Saudi sedang baik-baiknya. Khatibul menyarankan Menteri Agama bisa persiapkan kedatangan Kementerian Negara-Negara Timur Tengah. [sumber]

Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah

12 Januari 2017 - Menimbang jumlah jamaah umrah yang 5 kali lipat dari jamaah haji, Khatibul menilai memang perlu pembenahan struktur dari Kementerian Agama (Kemenag) yang menangani umrah. Namun untuk pembenahan struktur tersebut perlu diperbaiki dulu Direktorat Penyelenggara Haji dan Umrah-nya (Dir PHU). Khatibul memberi analogi PAUD yang baru dibenahi tahun 2011 sudah ada Direktur Jenderal PAUD-nya. Khatibul juga memberi analogi Madrasah Diniyah yang sudah lahir sejak Indonesia belum merdeka belum ada yang urus di Kemenag. Menurut Khatibul menangani jumlah jamaah umrah yang banyak hanya ditangani level Kepala Sub-Direktorat (Kasubdit) akan sangat bermasalah. Yang terpenting, menurut Khatibul adalah money-follows-function bukan memaksakan kinerja yang rangkap. Khatibul menilai umrah harusnya ada Direktur Jenderal khusus karena memang dampaknya besar.

Dari segi regulasi, Khatibul menilai Kemenag masih longgar sehingga pihak travel juga seenaknya. Tidak ada sanksi pidana yang pernah kita dengar dalam penindakan pada travel-travel yang nakal. Hampir setiap tahun kita bahas masalah ini kalau bisa ini segera diselesaikan. Khatibul dorong Dirjen PHU panggil ahli hukum pidana untuk perbarui peraturan-peraturan di Kemenag yang sekarang dimanipulasi para travel-travel.   [sumber]

Anggaran Kementerian Agama

24 Juni 2016 - Khatibul menuturkan bahwa rapat ini hanya menjelaskan diterima atau tidaknya anggaran Mitra Kerja, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag). Khatibul mendukung anggaran Mitra Kerja selama Inpres dilaksanakan dengan baik. Untuk seluruh Mitra Kerja, Khatibul menyarankan pembangunan gedung yang bersifat infrastruktur dan pengadaan kendaraan dikurangi. Atas nama Fraksi Demokrat, Khatibul menyetujui APBN-P 2016 untuk Kemenag.  [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

24 Juni 2016 - Khatibul menuturkan bahwa rapat ini hanya menjelaskan diterima atau tidaknya anggaran Mitra Kerja, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos). Khatibul mendukung anggaran Mitra Kerja selama Inpres dilaksanakan dengan baik. Untuk seluruh Mitra Kerja, Khatibul menyarankan pembangunan gedung yang bersifat infrastruktur dan pengadaan kendaraan dikurangi. Atas nama Fraksi Demokrat, Khatibul menyetujui APBN-P 2016 Kemensos.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

24 Juni 2016 - Khatibul menuturkan bahwa rapat ini hanya menjelaskan diterima atau tidaknya anggaran Mitra Kerja, dalam hal ini KemenPP-PA. Khatibul mendukung anggaran Mitra Kerja selama Inpres dilaksanakan dengan baik. Untuk seluruh Mitra Kerja, Khatibul menyarankan pembangunan gedung yang bersifat infrastruktur dan pengadaan kendaraan dikurangi. Atas nama Fraksi Demokrat, Khatibul menyetujui APBN-P 2016 untuk KemenPP-PA.  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

24 Juni 2016 - Khatibul menuturkan bahwa rapat ini hanya menjelaskan diterima atau tidaknya anggaran Mitra Kerja, dalam hal ini BNPB. Khatibul mendukung anggaran Mitra Kerja selama Inpres dilaksanakan dengan baik. Untuk seluruh Mitra Kerja, Khatibul menyarankan pembangunan gedung yang bersifat infrastruktur dan pengadaan kendaraan dikurangi. Atas nama Fraksi Demokrat, Khatibul menyetujui APBN-P 2016 untuk BNPB.  [sumber

8 April 2015 - Khatibul Umam mempertanyakan kenapa hingga saat ini stakeholder belum mampu merelokasi masyarakat dalam radius bahaya.  Khatibul Umam menyarankan agar penanggulangan bencana juga dilakukan dengan cara memperbanyak pelatihan untuk para relawan bencana.  [sumber]

Evaluasi Tata Kelola Anggaran Pendidikan Islam

25 November 2015 - Umam berharap program Pendidikan Islam (Pendis) empat tahun ke depan lebih terarah. Menurut Umam berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag), hanya 6%-7% yang mampu difasilitasi dari seluruh sarana dan prasarana (sarpras) Pendis di seluruh Indonesia. Namun ketidak-adilan porsi anggaran sedang diperjuangkan.

Umam menilai bahwa 20% anggaran APBN itu untuk pendidikan seluruhnya, bukan hanya yang umum saja dan bisa juga untuk agama. Umam bersama Komisi 8 berupaya agar Pemerintah dan DPR memperhatikan Pendis secara khusus ke depannya.  [sumber]

Harapan untuk Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI Mengusut Aktor Intelektual di belakang Kebakaran Hutan di Sumatera

Pada 7 September 2015 - (ANTARA News) - Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu berharap Kabareskrim baru Komjen (Pol) Anang Iskandar mengusut tuntas aktor lapangan dan intelektual di balik kebakaran lahan dan hutan di Sumatera yang disebutnya harus menjadi perhatian serius pemimpin nasional karena berulang kali terjadi.

"Presiden Jokowi harus memberi perhatian yang lebih atas situasi yang terjadi di Sumatera. Momentum Kabareskrim baru Komjen (Pol) Anang Iskandar diharapkan mampu mengusut tuntas aktor lapangan dan intelektual atas kebakaran hutan di Sumatera,” kata Umam dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Politisi Partai Demokrat itu meminta pemerintah dan BNPB mengambil langkah nyata.

“Meminta jajaran penegak hukum untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat pembakaran hutan dan semak belukar, baik sebagai aktor intelektual maupun pelaku lapangan,” sebut Umam.

Dia mengusulkan pembentukan Panitia Khusus kebakaran hutan.

“Saya mendorong di parlemen untuk membentuk Pansus untuk merespons dan melakukan penelusuran lebih lanjut atas kebakaran Sumatera yang kerap terjadi. Pansus gabungan antara Komisi III, Komisi IV dan Komisi VIII diharapkan dapat mengakhiri kebakaran hutan yang selalu terjadi hampir tiap tahun,” demikian Umam. (sumber)

Pengangkatan Tenaga Honorer di Kementerian Agama

Pada 26 Mei 2015 - Umam menginfokan bahwa banyak karyawan K1 & K2 yang sudah lulus pun belum menerima SK-nya. Khatibul Umam minta penjelasan ke Kementerian Agama (Kemenag) kenapa ada perlakuan yg berbeda antara BOS yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan yang dari Kemenag. Umam juga minta klarifikasi kenapa Kemenag membiarkan para profesor yang mendapat tunjangan tapi tidak mengajar. Kemudian Umam juga mempertanyakan, bagaimana perbaikan administrasi di Kemenag? Terakhir, Umam bertanya kenapa tidak ada posisi Dirjen Madrasah Diniyah?  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Purwokerto
Tanggal Lahir
10/02/1966
Alamat Rumah
RT.10/RW.04, Kelurahan Beji. Beji. Kota Depok. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Tengah VIII
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan