Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Jawa Timur I
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Mojokerto
Tanggal Lahir
07/01/1968
Alamat Rumah
Jl. Gayungsari Barat II No.6, RT.002/RW.004, Kelurahan Gayungan. Gayungan. Kota Surabaya. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Timur I
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Ir. Fandi Utomo terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Jawa Timur I setelah memperoleh 26,335 suara. Fandi adalah tokoh dan petinggi dari Demokrat di Jawa Timur.  Fandi adalah mantan dosen teknik elektro di ITS Surabaya (1993-2004) yang sekarang menjadi pengusaha di bidang pengelolaan hutan di Kalimantan (PT. Aquila Silva).

Fandi adalah putra dari mantan Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo (1998-2008) dan adik dari mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto (2005-2012).  Pada Pilkada Walikota Surabaya 2010, didukung oleh Demokrat, PKS, PPP dan PKNU Fandi mencalonkan diri sebagai Walikota Surabaya namun kalah.

Di periode 2014-2019 Fandi bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi dan kepemiluan.

Pendidikan

SLTA, SMA Sooko, Mojokerto (1986)

S1, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (1993)

Perjalanan Politik

Lahir di lingkungan keluarga yang aktif berpolitik, di bangku kuliah Fandi aktif beorganisasi di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).  Di 2009 Fandi bergabung menjadi kader Demokrat dan mendapat tanggung jawab sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Jawa Timur (2009-2011).

Mempunyai basis akar yang baik di Surabaya dan didukung oleh Demokrat dan 3 partai politik lainnya, pada Pilkada Walikota Surabaya di 2010 Fandi mencalonkan diri menjadi Walikota namun kalah dengan Ibu Tri Rismaharini yang didukung oleh PDI Perjuangan.

Tapi pencalonan Fandi di Pilkada 2010 ini banyak dikecam oleh kader Demokrat sendiri.  Fandi dituntut dipecat dari Demokrat karena dituduh mencalonkan diri melewati partai lain. (sumber).

Di Oktober 2014, Fandi adalah salah satu dari 8 nama Fraksi Demokrat yang dipecat oleh Mahkamah Partai Demokrat dan akan di PAW-kan.  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai pemecatan ini melanggar peraturan UU Pemilu mengenai PAW. (sumber)

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Mei 2017 - Fandi menyatakan bahwa Fraksi Demokrat mengikuti usulan Pemerintah. Terkait metode kampanye ia berpendapat bahwa yang perlu diatur adalah mengenai air time oleh KPU yang tunduk juga dengan Undang-Undang Barang dan Jasa.

Lalu perihal pendanaan saksi oleh negara Fandi menyetujuinya guna memenuhi dan menyetarakan hak-hak peserta pemilu, dan dana tersebut masuk ke Bawaslu bukan ke partai politik (parpol). Biaya pelatihan saksi dan dana bantuan pendanaan saksi dibiayai negara melalui peningkatan dana banpol (bantuan politik).   [sumber]

RUU Pilkada

15 April 2016 - Mewakili Fraksi Demokrat, Fandi merasa beberapa ketentuan dalam UU Pilkada saat ini belum memberikan kepastian hukum, dan itu perlu diperbaiki. Fandi berpendapat bahwa keseluruhan putusan MK wajib ditindaklanjuti dan memasukan ketentuan yang belum diatur.

Fandi menyampaikan bahwa revisi UU Pilkada dimaksudkan untuk memenuhi amanat Pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintah daerah. Menurut Fandi, konsep petahana perlu diperjelas,dan sanksi bagi calon yang terlibat politik uang perlu ditingkatkan. Fandi juga ingin rakyat mendapat informasi yang jelas terkait calon kepala daerah yang mantan narapidana dan yang berkonflik dengan petahana sehingga perlu dilakukan uji publik terhadap seluruh calon. Fandi menemukan masih banyak data peserta yang tidak sesuai, dan penyelenggara Pilkada tingkat kecamatan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak netral. Fandi merasa perlu penguatan terhadap Bawaslu. Selain itu, penyelesaian sengketa Pilkada juga perlu disederhanakan.

Fandi berharap agar nantinya E-KTP menjadi dasar dalam penggunaan e-voting. Selain mengakomodir penyelenggara, menurut Fandi, pemilihan juga harus memperhatikan sanksi bagi para pelaku politik uang sehingga dapat menjadi dasar penanganan sengketa pengurusan partai politik (parpol). Fandi menilai bahwa Pemerintah dan Fraksi harus memikirkan proses pencalonan untuk mencegah terjadinya calon tunggal. Revisi UU Pilkada diharapkan Fandy tidak memuat substansi yang multitafsir dan bisa memprognosis kejadian. Fandi menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat setuju RUU Pilkada dibahas ke tahap selanjutnya.  [sumber]

8 April 2016 - Fandi menilai bahwa Pilkada serentak memiliki problematika lain terkait sengketa proses. Fandi menolak usulan beberapa pihak yang disampaikan kepadanya agar pemilih yang datang diberikan uang. Sebaiknya menurut Fandi, usulan tersebut dibalik, bila tidak memberikan suara dalam pilkada maka akan diberi sanksi. Fandi menegaskan bahwa jangan sampai ada satu suara pun yang tidak terpakai.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Pemilu - Jumlah Kursi DPR dan 14 Poin Pembahasan

29 Mei 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Pemilu dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Fandi mengatakan bahwa yang diajukan pemerintah itu masuk akal, 570 atau 573 itu masuk akal. Fandi mengatakan dengan pendekatan seperti itu bias dan pemenuhan antar wilayah itu menjadi lebih baik. Fandi mengatakan bahwa pansus harus berhati-hati dengan penambahan kursi dan pengurangan kursi. Menurut Fandi, memberikan toleransi itu baik tanpa menghilangkan prinsip keadilan. [sumber]

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)-Penyerahan DIM dan Pengesahan Panja

19 Januari 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Keuangan, Fandi mengatakan bahwa Demokrat telah mengajukan 204 DIM yang sudah berusaha dikurangi namun kompleksitasnya luar biasa. Terdapat 44 isu yang disinggung dimana skema yang utuh sangat penting agar dapat merumuskan sistem Pemilu untuk memastikan pemerintah efektif. Selain itu, penting pula sistem yang menunjukkan keterwakilan yang jelas tanpa menghilangkan suara rakyat, namun ujungnya tidak mengurangi check and balances. Fandi menambahkan untuk mencapai tujuan tidak ada jalan tunggal, mau tertutup atau terbuka masing-masing ada jalannya. Jika memakai pendekatan 0 persen presidential threshold menuju 50 persen, maka skema check and balances dapat diupayakan. Perlu dipertimbangkan peraturan penyederhanaan parlemen yang tidak mengurangi akses pemilih kepada calon dan teknologi bisa membantu mengatasi kerumitan tersebut. Selain itu, banyak syarat yang harus dipenuhi jika dilakukan sistem tertutup yaitu kecenderungan hilangnya demokrasi. Terakhir, Fandi mengatakan Demokrat menyarankan bahwa terkait kodifikasi seharusnya tidak melakukan perubahan yang fundamental agar pembahasannya tidak terlalu lama atau kompleks. [sumber]

Rancangan Peraturan Pemerintah Desain Besar Penataan Daerah (RPP Penataan Daerah)

26 Februari 2016 - Fandi ingin mendapatkan penjelasan dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah terkait posisi Kepulauan Natuna yang menurutnya berdampak kepada hilangannya luas wilayah sebanyak 80.000 km persegi. Kemudian, Fandi juga meminta penjelasan terkait penerimaan minyak dan gas dengan penataan otonomi daerah.  [sumber]

Tanggapan

PKPU dan Perbawaslu

9 April 2018 [Kampanye dan Alat Peraga] – Pada rapat dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri. Fandi memberikan konfirmasi di dalam UU No.7 tentang Pemilu itu tidak ada ketentuan dalam memberikan doorprize. Fandi mempertanyakan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) apakah ketentuan tersebut dapat diterima. Fandi menanyakan hal terkait objek alat peraga yang masuk kampanye, yang mana banyak item yang sebetulnya lazim digunakan sebagai alat peraga namun tidak masuk ke dalam daftar yang ada di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), misalnya payung dan tas. Fandi menghimbau kepada hadirin yang menghadiri rapat untuk membedakan peran DPR sebagai peserta Pemilihan Umum dan peran DPR dalam menjalankan tugas. Fandi menjelaskan bahwa apabila sebagai anggota DPR memiliki fasilitas ambulance dan belum mendaftar sebagai calon legislatif akan sulit mengindikasi orang tersebut sebagai kampanye, karena masih punya wewenang ambulance tersebut untuk melaksanakan tugas DPR. Fandi menjelaskan bahwa kendaraan yang dimaksud merupakan kendaraan yang bukan merupakan fasilitas publik. Fandi menanyakan perihal pasal 35 dan 36 kepada mitra. Fandi berpendapat gerakan “ganti presiden” hanya menjawab hashtag dua periode. Mengenai pembahasan detail yang diminta Pak Sutriyono apa yang dibahas saat itu, Fandi berpendapat sudah detail karena sudah dibahas pasal dan ayatnya. walaupun tidak dibahas dari pasal awal sampai akhir, namun Fandi hanya menitikberatkan pada pasal yang memiliki isu krusial. Fandi menyampaikan bahwa kampanye serentak nantinya akan dibahas pada Surat Keputusan (SK) PKPU.[sumber]

9 Januari 2018 [Verifiksi Parpol, PKPU 7 & 11/2017] - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Fandi meminta agar PKPU ini dapat segera dilaksanakan. [sumber]

23 Agustus 2017 [Pemutakhiran Data, Disabilitas, Tahapan, Transparasi, dan Dana Kampanye, Dualisme Paslon, Penetapan Pengurus Parpol, Implementasi dan Verifikasi Faktual] - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) lanjutan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu), Dirjen Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)  Fandi menyatakan bahwa bagi pemilih yang berada di RS jiwa harus diperiksa lagi apakah dia boleh memilih atau tidak dan harus memanggil dokter. Ia menyarankan Bawaslu langsung masuk ke pasal-pasalnya saja agar bisa lebih cepat dan fokus. Ia juga meminta peserta rapat memahami situasi penanganan pilkada kaerna Bawaslu dulu adalah ad hoc namun sekarang tidak lagi. Fandi mengambil contoh kasus pada Pilkada Lampung ada yang kampanye ke Jawa Tengah karena banyak imigran. Kemudian Ia meminta tanggapan mitra jika terjadi antar provinsi maka akan diserahkan ke Bawaslu daerah. Contoh lainnya yang Ia paparkan adalah pada Pilkada Surabaya Bawaslu melarang pelaksanaan kampanye di Sidoarjo, lantas apakakah dilarang pula oleh PKPU atau tidak. Memastikan kembali, Fandi menanyakan apakah Bawaslu dapat mengakses pajak dan apakah dana sumbangan tidak boleh berasal dari suami atau istri. Ia kemudian meminta penjelasan atas Pasal 13 serta Pasal 12 apakah mengandung makna kekayaan akumulatif apakah artinya gabungan antara suami, istri, dan anak. Terakhir, Fandi menanyakan apakah akan membatasi sumbangan dari istri ataupun suami. [sumber]

Sengketa Tanah

19 Maret 2018 - Sebagai pimpinan pada rapat dengar pendapat dengan Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah Kementerian ATR/BPN RI, Fandi mengatakan terdapat 5 masalah yang sudah dipaparkan dari 18 masalah tanah yang Komisi 2 serahkan kepada KemenATR/BPN.  Fandi menjelaskan bahwa Komisi 2 akan mengirimkan perwakilan untuk menghadiri rapat penyelesaian masalah tanah di Lampung dan Ciputat. Sedangkan mengenai masalah Rawa Belong dan Kodam Jaya, Fandi menyatakan sudah dalam proses dan hampir pada ujung penyelesaian, hanya eksekusi teknis. Fandi menyampaikan bahwa masalah yang terkait instansi negara bila dianggap aset apapun posisi hukumnya merupakan suatu kesulitan, namun bisa dicarikan jalan keluarnya. Selain itu, Ia berujar bahwa Komisi 2 juga akan membentuk tim seperti KemenATR/BPN, namun terdiri dari 7 anggota karema terdiri dari 10 fraksi. Fandi menambahkan bahwa Komisi 2 akan ada rapat intern dulu untuk membahas tim ini. Sebelum menutup rapat, Fandi mengemukakan ada sebanyak 346 laporan kasus pertanahan sejak Juli 2017, dan Komisi 2 wajib meneruskan aspirasi rakyat. [sumber]

27 Agustus 2015 - Dalam rapat audiensi dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Fandi menanyakan, apakah IPPAT benar-benar membutuhkan UU, karena BPN saja masih diatur oleh Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1992, dan seandainya memang diperlukan, tentu saja membutuhkan pembahasan yang lebih intens. [sumber]

Verifikasi Partai Politik dalam Keputusan MK No 53/PUU-XV/2017

16 Januari 2018 - Pada rapat kerja dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP,  Fandi menyatakan bahwa pasca putusan MK, bunyi Pasal 173 menjadi partai politik peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi KPU. Ayat (3) dalam pasal ini hilang, sedangkan ayat (2)-nya tetap. Fandi menyatakan, berdasarkan catatan yang  dimiliki jika equality atau asas kesamaan dilakukan, maka KPU membutuhkan waktu 50 hari untuk melakukan verifikasi. Menurut Fandi, adapun terhadap hal tersebut ketentuan Pasal 178 dan Pasal 179 otomatis langsung terlanggar, tentu 12 partai minta diperlakukan sama dan hal ini berarti KPU membutuhkan waktu 72 hari terhitung dari hari ini. Putusan MK ini tidak mungkin tidak dilaksanakan, pertanyaan yang akan timbul selanjutnya adalah kapan pelaksanaan putusan ini. Mengenai mekanisme Sipol yang dilakukan KPU, Fandi beranggapan bahwa hal ini sudah melampaui ketentuan verifikasi Undang-Undang buku II Pasal 172-178. Fandi berpendapat jika hal ini dilaksanakan di tahun 2019 maka ada jalan keluarnya, hal ini juga tidak akan melanggar Undang-Undang jika dilaksanakan tahun 2020. Fandi berharap ketentuan mengenai tata cara administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan yang diambil oleh ketua Bawaslu bisa dipedomani bersama. Adapun Ketentuan yang menyebabkan tersirat adalah ketentuan yang telah ditetapkan. Fandu menambahkan bahwa tersirat di situ seolah-olah dinyatakan tidak perlu verifikasi, padahal nyatanya tidak demikian. Terakhir, Fandi juga mengusulkan agar verifikasi partai politik ini bisa menjadi aktifitas yang berkesinambungan dan berkelanjutan. [sumber]

Kesiapan Pemilu Elektronik

11 Januari 2017 - Fandi menanyakan apakah penyelenggara pemilu sanggup menghadapi kerumitan pemilu 2019. Selain itu Ia juga mohon BPPT jelaskan bagaimana audit dapat dikembangkan. [sumber]

Penetapan Alokasi Anggaran Tahun 2017 

3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, LAN, KASN, BKN, ANRI, Ombudsman, Fandi meyetujui anggaran yang ditetapkan. [sumber]

PKPU 2016 - Pencalonan

26 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Otda, Fandi mengatakan bahwa soal verifikasi seharusnya bisa dilakukan secara seketika, tetapi ia mempertanyakan apakah itu dimungkinkan oleh KPU atau tidak. Fandi meminta untuk tidak mencampuradukkan partai politik  dengan peraturan, sedangkan untuk pemahaman mengenai domisili mengikuti dari UU saja. Menurutnya, kalimat domisili kalau dihilangkan itu tidak bias. Agar orang awam paham cukup seperti itu saja. Jika mau diatur, verifikasi langsung seketika ketika pendaftaran. Menurutnya, verifikasi seketika bisa asal sosialisasi ke partai. Fandi tidak mau partai dipandang sebagai masalah. Yang aman menurutnya, yaitu memberikan kepastian hukum kepada para calon. Dari partai demokrat secara tertulis sudah siapkan oleh pimpinan. Ia melanjutkan bahwa sudah ada catatan, tetapi belum formal ditandatangani oleh ketua fraksi. Di rapat ini Fandi Utomo juga menyerahkan catatan terkait PKPU dari Fraksi Demokrat kepada KPU. [sumber]

PKPU 2016 -  PKPU No 6, Pelantikan dan Pengujian Gubernur di Daerah Istimewa Provinsi

25 Agustus 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda),   Fandi menyatakan bahwa kita harus mendukung dengan memberi ruang cukup kepada civil society terkait pemantauan.[sumber]

Anggaran Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

9 Juni 2016 - Fandi melihat bahwa prioritas anggaran terkait dengan sudut pandang. Fandi mencontohkan, Komisi 2 menganggap program e-KTP prioritas, tetapi belum tentu menjadi prioritas bagi pihak lain. Fandi berharap berapapun anggaran yang nantinya bisa dipakai dapat membantu pertumbuhan ekonomi karena jika pertumbuhan ekonomi bagus, maka anggaran parpol juga bisa ditingkatkan. Fandi mengajak Kemendagri, KPU, dan Bawaslu menjaga anggaran tersebut dan jangan dihabiskan supaya biaya demokrasi terjaga dan stabil.  [sumber]

Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

22 Februari 2016 - Fandi mengusulkan agar MenPAN-RB mengambil anggaran yang telah disediakan Kemenkeu karena itu adalah Kemenkeu kepada Banggar. Menurutnya, langkah itu merupakan komitmen untuk menyelesaikan honorer K2 di tahun 2016.  [sumber]

Status Tenaga Honorer Menjelang Pilkada Serentak 2015

23 November 2015 - Fandi menemukan bahwa masih ada yang sedang mengajukan gugatan ke KPU di Banyuwangi tentang E-KTP sehingga rakyat sulit mendapatkan hak dasar. Fandi meminta penjelasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai KTP dan E-KTP. Jika Kemendagri tidak sanggup mengurus E-KTP, maka kepengurusan E-KTP lebih baik dikembalikan ke daerah. Merujuk pada pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Fandi menyebutkan bahwa KemenpanRB tidak bisa mengangkat pegawai honorer.  [sumber]

Pembahasan Program dan Anggaran

20 Oktober 2015 - Pada Raker Komisi 2 dengan MenATR, Fandi mengatakan bahwa program prona UKM nelayan dan lain-lain justru turun, serta program lain anggarannya belum jelas. Fandi menyarankan kita harus konsen untuk mencari anggaran tambahan dan tata ruang selesai semua di seluruh Kabupaten dan Provinsi. Fandi menyampaikan bahwa masalah sengketa tanah yang paling dikeluhkan rakyat. Fandi menegaskan satuan anggaran sengketa harus disesuaikan. [sumber

Pemekaran Wilayah Papua

20 April 2015 - Fandi mendukung pemekaran wilayah Papua ini dan saran untuk segera didorong. Namun demikian, Fandi saran sebelum dibawa ke Komisi 2 baiknya di evaluasi dulu sebelum pemekaran wilayah.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Mojokerto
Tanggal Lahir
07/01/1968
Alamat Rumah
Jl. Gayungsari Barat II No.6, RT.002/RW.004, Kelurahan Gayungan. Gayungan. Kota Surabaya. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Timur I
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria