Demokrat - Jawa Timur II

Sikap Terhadap RUU

RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum (BLU) Sawit — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Evi mengatakan bahwa penerima PKH tidak 100% tepat sasaran, ia mengatakan pula bahwa jangan sampai program PKH dan UMI tidak jadi efektif karena penerimanya kurang tepat sasaran. Evi juga menceritakan bahwa dirinya pernah mendapatkan keluhan dari pendamping PKH. Penerima PKH dapat jaminan kesehatan sedangkan pendamping PKH malah harus membayar asuransi kesehatan.

Melihat hal tersebut Evi memohon perhatian untuk pendamping PKH agar tidak ada kecemburuan. Selain itu Evi juga mengapresiasi Kemenkeu yang sudah memiliki media sosial yang bagus.

Tanggapan

Privatisasi 4 BUMN — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dengan Perwakilan Menteri Keuangan

Evi mengatakan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) ditunda, tetapi PMN akan dicairkan, lalu bagaimana
kebutuhan rakyat. Evi mengatakan jika kondisi fiskal membaik, maka pencairan PMN bisa dipertimbangkan, hal ini bukan hanya tentang kesejahteraan tetapi juga keadilan dan kemanusiaan. Evi mengatakan jika ada anggaran extra Rp9 triliun untuk PMN, mengapa dana tersebut tidak diprioritaskan untuk pembayaran DAU yang sudah disetujui. Evi berpendapat kredibilitas pemerintah ke rakyat lebih
penting daripada ke swasta.

Pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara (APBN) 2017 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Evi Zainal melihat penggunaan PMN sebesar Rp2 Triliun ini, PT SMI memberikan modal kepada PT IIF, ini kan lucu. Komisi 11 DPR RI berharap padahal anggran PMN ini untuk meningkatkan leverage antara lain peningkatan infrastruktur. Kemudian, ia menegaskan selama ia menjadi DPR RI dan mengikuti rapat di Komisi 11 DPR RI, ia tidak pernah menghambat PT SMI.

Selanjutnya, Evi Zainal menanyakan terkait penyusunan database fiskal, apakah ini hanya dilakukan kepada daerah tertentu atau seluruh daerah. Tentang FGD dengan stakeholder, tolong kalau terkait dengan proyek di dapil Anggota Komisi 11 DPR RI, tolong Komisi 11 DPR RI dilibatkan.

Pinjaman Cash Before Delivery (CBD) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri

Evi menjelaskan bahwa setelah mendengar pertanyaan dan paparan, kenapa di tiap cabang BRI ada spanduk KUR BRI dan memberikan pertanyaan lebih namun bagaimana tanggung jawab bank BUMN lainnya serta bagaimana amanah yang diberikan presiden di masing-masing bank, saat diamati dari paparan sangat tajam perbedaannya. Khusus di sini kami tidak menemukan laporan penyaluran KUR apa tidak disalurkan atau tidak diberikan di dua bulan pertama tahun 2016 menyalurkan Rp17 triliun di 770.000 nasabah layak diapresiasi bersama. Kita memiliki puluhan juta pelaku usaha kecil yang membutuhkan kredit usaha, mudah-mudahan peluncuran satelit dapat dimanfaatkan bersaha untuk menjangkau yang belum terjangkau.

Perkembangan Perekonomian dan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBNP 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Evi mengatakan bahwa karena pertimbangan tertentu bahwa kita bersepakat untuk bersama ingin memberikan sinyal yang positif kepada masyarakat pasar dan khalayak, terkait pertumbuhan ekonomi berdasarkan penjelasan saudara tadi sekotror pertanian menjadi terbesar kedua, angka pertumbuhan oleh pemerintah diangka 5,3 ini dianggap masih bisa diraih memang angka ini sangat tinggi dan ini sulit untuk dipertahankan. Memang benar inflasi kita cukup rendah dan kita masih beranggapan mengkoreksi inflasi jadi 4% sehingga kami setuju dengan itu. Mohon untuk mempertimbangkan kembali angka APBNP yang cukup besar ini.

Lanjutan dengan Menteri Keuangan Privatisasi 4 BUMN – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Evi mengatakan bahwa ditahun 2016 kita melakukan pembahasan APBNP yang terjadi pemangkasan anggaran dalam jumlah puluhan Triliun, kondisi ini menuntut memanage anggaran yang ada meskipun terjadi pemangkasan. Dengan adanya pemotongan anggaran membuat lembaga negara dituntut untuk lebih kreatif dalam menyikapi hal ini. Evi menghormati keputusan untuk persetujuan pagu PMN pada BUMN-BUMN. Evi menyampaikan aspirasi dapil bahwa ada 2 kota dan 1 kabupaten yang mengalami penundaan pencairan DAU. Evi mempertanyakan mengenai 4 BUMN saja pencairannya sebesar Rp9,25 Triliun, sedangkan untuk kebutuhan masyarakat bagaimana. Jika kondisi fiskal membaik, makan PMN akan bisa dipertimbangkan dalam pencairan PMN. Evi meminta untuk tidak hanya berbicara kesejahteraan saja, tetapi juga berbicara untuk keadilan dan kemanusiaan. Evi mempertanyakan jika ada extra Rp9 Triliun untuk PMN kenapa tidak diprioritaskan untuk pembayaran DAU yang sudah disetujui. Evi mengatakan bahwa kredibilitas pemerintah untuk rakyat lebih penting daripada ke swasta.

Keputusan PMN 2016 atau 2017 dan Perkembangan APBN 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Evi mendapatkan banyak pertanyaan dari kalangan guru khususnya direktorat madrasah. Pada PMA No 3 tahun 2017, disebutkan bahwa guru yang tersertifikasi dapat menerima tunjangan pada tahun berikutya pada bulan Januari. Hal tersebut menimbulkan kegaduhan dan pada 27 Juni terbit SK Dirjen
Pendidikan baru yang mengembalikan posisi pada SK 17,15. Evi mengatakan bahwa anggaran TPG guru sertifikasi tahun 2014 sudah masuk dalam Dipa 2016 APBN dan APBNP pda satuan kerja terkait. Dari kondisi yang sudah kami telusuri bahwa guru madrasah belum terima sertifikasi.

Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Bappenas, dan Deputi Bidang Neraca dan Statistik BPS

Evi mengatakan bahwa ia selalu yakin dengan data BI. Namun, untuk kali ini ia kurang yakin dengan data BI, karena ia melihat ada beberapa pertimbangan yang belum masuk ke dalam utama pembahasan. Evi mengatakan bahwa Menkeu RI menyampaikan harapannya agar daya beli domestik tidak tergerus. Terkait hal tersebut, Pemerintah justru mencabut subsidi listrik. Pemotongan subsidi di luar pemotongan anggaran sudah membuat posisi keyakinan pada konsumen semakin lemah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Evi kurang yakin dengan Gubernur BI dan lebih percaya pada Menkeu RI. Terakhir, Evi berpendapat bahwa yang disampaikan oleh Menkeu RI dengan angka 5,05% itu realistis, tapi terlalu berhati-hati dan harus ada upaya yang cukup luar biasa dari Pemerintah.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Abdul L

Evi meminta penjelasan mengenai pengalaman Bapak sebagai auditor di BPK. Karena beberapa waktu lalu Evi mendapatkan laporan bahwa ada pemberian gerobak seperti bakso, nasi goreng dan ratusan gerobak yang diberikan oleh pemerintah tetapi pemberiannya tidak tepat sasaran. Karena banyak penerima gerobak itu menjual kembali gerobaknya dengan harga rendah. Evi mengatakan bahwa BPK sudah sangat mengidentifikasi kondisi ini, sehingga kondisi ini bisa diminimalisir. Evi mengatakan terakit dengan tunjungan profesi guru sampai saat ini mereka tidak bisa mendapatkan haknya, yang dimana guru tersebut sudah memenuhi proses sertifikasi.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Rusli

Evi menyampaikan bahwa masih kurangnya fokus pada sasaran yang akan dicapai. Sedangkan terkait dengan keberadaan BPK, bahwa kita tahu opini-opini yang dikeluarkan BPK terkadang sudah tidak menjadi sesuatu yang terbaik lagi, karena dikuasai korupsi yang merajalela di daerah tetapi dengan hasil audit yang baik, sehingga ini dijadikan komuditas bagi petahana utuk mengklaim keberhasilannya sebagai kepala daerah. Evi mengatakan bahwa kita sering sekali menemua pasar-pasar yang dibangun oleh Pemda secara pembangunan sudah benar, tetapi disana penjualannya tidak bagus dan seperti pembangunan RS tetapi daerah pembangunannaya dibangun di tempat air yang jelek. Sehingga evi mempertanyakan jika Bapak berhasil terpilih dengan kondisi yang merugikan bangsa apa yang akan
menjadi usulan Bapak.

Evaluasi Kinerja dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Evi menyampaikan bahwa di dapilnya ada keluhan dari masyarakat yang tidak bisa mendapat KUR karena kehabisan dana dan butuh jaminan.

Pengantar Perencanaan Program Kerja — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Evi mengungkit permasalahan Dimas Kanjeng, dan memandang bahwa personil OJK sangat minim dan kurang hadir dalam masyarakat. Evi memandang rekrutmen dibutuhkan untuk mengatasi masalah cybercrime. Mengenai Kredit  Usaha Rakyat (KUR), penyalurannya selama ini didominasi refinancing (orang yang sudah punya kredit di sebuah bank) dimana ini membuat kredit menjadi terbatas. Evi menilai OJK adalah satu-satunya lembaga yang dapat membantu dalam hal tersebut. 

Kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) — Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI

Evi menanyakan tentang sistem yang dijalankan oleh Ditjen Pajak terkait upgrade sistem yang mampu mengatasi tantangan zaman, juga terkait tentang kedisiplinan pelaksanaan sistem yang membuat masyarakat bertanya atas yang terjadi sebenarnya ketika OTT dilakukan. Evi juga menanyakan posisi pajak terutang yang memungut dari wajib pajak, tapi belum disetor ke negara yang menjadi keprihatinan di tengah kuatnya disiplin pelaksanaan sistem di lingkup Ditjen Pajak. Evi mengambil contoh kasus di Tanjung Emas Pelabuhan, ada penangkapan pungutan liar bea cukai sekitar Rp2-60 juta per kontainer yang dilakukan oleh oknum, karena kalau di bea cukai ada ruang nego dokumen importasi untuk mengurusi hal tersebut dan di waktu yang bersamaan, dikagetkan pemberitaan sekian kontainer ada barang impor ilegal di Merak. Jadi, terkait sanksi petugas yang berbuat salah, masukan yang diberikan oleh Kardaya dan Hatari perlu menjadi perhatian.

Evaluasi Anggaran Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Ketua Umum Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Waketum DK OJK)

Evi Z menyampaikan keluhan dan kenyataan di masyarakat mengenai data yang telah dikucurkan yaitu Rp3.600.000. Ia mengatakan KUR ini adalah kredit dengan subsidi bunga dan Komisi 11 ingin mengetahui data terbaru sampai akhir 2016 ini. Ia berharap mendapat jawaban yang komprehensif lagi karena jawaban ini tidak menjawab pertanyaan. Ia sangat ingin OJK ini fungsi pengawasannya seperti DPR berkoordinasi dengan BPK. Ia menyampaikan Komisi 11 ingin mendapatkan update permasalahan yang ada agar Komisi 11 mengetahui permasalahan yang menjadi PR OJK. Ia mengatakan jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang ia sampaikan sangat tidak menjawab.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Ahmad Yani

Evi memgatakan bahwa tidak hanya arah model koordinasi lembaga, tetapi bagaimana Ahmad mengenali posisi lembaga tersebut karena setiap lembaga sudah diatur dalam UUD terkait. Evi mengatakan bahwa revisi UU BPK tidak bisa menjadi jawaban atas aktivitasnya BPK. Kami mengalami kesulitan menghubungi teman-teman BPK, apakah Ahmad akan menjaga silaturahmi dengan baik.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Tubagus

Evi mengatakan ada banyak sunsidi kurang bayar di negara ini, sehingga ini menjadi masalah. Kemudian muncul suatu pertanyaan karena angka-nagka, ini seolah-seolah angka-angka yang istimewa. evi ingin mengetahui pengalaman Pak Tubagus, apa yang nanti bisa diberikan kepada negara sebagai trobosan peraturan jika ditakdirkan menjadi anggota BPK.

Evaluasi Penerimaan Pajak 2016 dan Proyeksi 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan

Zainal meminta penjelasan terkait kebijakan perpajakan untuk mengurangi konsumsi barang tertentu. Zainal juga mengatakan bahwa maret akan segera berakhir tahap ke-3 tax amnesty akan segera berakhir. Zainal berharap ada reformasi perpajakan.

Pembahasan Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mengenai Permasalahan Asuransi Milik Negara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Komisaris OJK

Evi Zainal Abidin mengatakan bahwa tidak mengejutkan terkait bank BTN yang gencar tawarkan deposito dibawah merger, bagaimana hal yang tidak dipantau OJK untuk ditindaklanjuti OJK ini terjadi di semua bank bahwa terjadi masalah pada saving account uang hanya Rp100 juta dikuras habis menjadi Rp6 juta penjelasan dari BNI sangat lama perlu pembahasan apa saja yang perlu dibenahi dari OJK secara hubungan baik kami ingin OJK masih diberikan waktu yang lebih lama untuk membahas banyak hal ini mungkin perlu dibentuk panja terkait masalah yang ada.

Kinerja Keuangan dan Pembahasan Kasus-Kasus Perbankan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT BRI (Persero) Tbk

Evi berpandangan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini terkendala di lapangan karena efek positifnya kurang dirasakan oleh masyarakat. Evi mengatakan dirinya dan Komisi 11 DPR-RI berusaha menyampaikan keluhan di dapil masing-masing kepada mitra kerja Komisi 11 DPR-RI. Evi berharap agar masukan yang diberikan oleh Anggota Komisi 11 DPR-RI dapat menjadi suatu informasi yang dapat dipertimbangkan, khususnya untuk manajemen kontrol internal.

Kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Evi berpikir tidak bisa semua mengabaikan begitu saja, menurut Evi hal tersebut harus direspon secara positif. Adanya kebutuhan tentang variasi kualitas mutu yang dibutuhkan, contohnya komputer. Misalnya satu komputer di lab sekolah akan berbeda spesifikasinya untuk di kantor perpajakan. Evi juga menceritakan bahwa dahulu Pemerintah identik dengan sesuatu yang high class, daya tahan bagus. Evi dari Komisi 11 DPR-RI sangat terbuka dengan apa yang dilakukan oleh LKPP.

Fit and Proper Test (FPT) Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Tirta Segara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tirta Segara

Evi Zainal Abidin mengatakan bahwa Tirta Segara menyimpan prestasi-prestasi yang mumpuni, jika Tirta terpilih nanti saudara harus bertanggung jawab terhadap edukasi, literasi dan perlindungan konsumen yang selama ini tidak dilakukan dengan baik. Penting dalam tulisan-tulisan yang sangat kecil itu mudah dipahami oleh konsumen untuk perlindungan konsumen.

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Evi Z mengatakan rate wajib pajak terhadap tarif progresif yang tinggi membuat masyarakat kurang terbuka untuk melaporkan SPT. Menurutnya, Indonesia masih menerapkan pajak yang tinggi dan ini menjadi penghambat untuk wajib pajak tersebut. Dari kacamata awam, ini sungguh sangat membuat banyak orang tidak nyaman. Ia meminta diberikan gambaran mengenai kegawatan akan pajak saat ini.

Kondisi Perbankan Syariah — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Muamalat

Evi mengatakan pemberitaan media menyatakan Bank Muamalat tidak bermasalah dengan likuiditas tapi permodalan cekak. Bulan lalu, ada tokoh ulama nasional mengajak jamaahnya buka rekening di Bank Muamalat, diharapkan akan ada 2 juta rekening baru dengan tabungan sekitar Rp200-300 miliar. Evi mengatakan OJK harus melakukan pendampingan untuk melakukan perbaikan, masyarakat juga butuh statement tegas bahwa menabung di Bank Muamalat adalah aman.  

Fit and Proper Test (FPT) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Nama Sriyadi Elly Sugeng dkk, Husni Muharam dkk, Pieter Uways dkk — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Evi mengatakan bahwa yang diketahui auditor yang menonjol itu adalah hasil simpangnya cukup besar. Ia juga menyampaikan bahwa KAP Sriyadi nantinya akan turun ke seluruh Provinsi. Ia menanyakan kesungguhan KAP Sriyadi untuk turun ke-34 Provinsi dan ia meminta penjelasan teknisnya.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Widjanarko, S. Palambang, Adil Tobing, Syarkawi Rauf, Haryo Budi Wibowo dan Ilham

Evi mengatakan BPK belakangan ini bahkan punya konotasi yang tidak menyenangkan di mata masyarakat. Menurutnya, opini WTP saat ini hanya menjadi gurauan saja karena WTP seolah mudah didapatkan. Ia mengatakan saat ini semua sibuk dengan banyaknya anggaran di infrastruktur tetapi kualitasnya kurang dan dipertanyakan masyarakat. Ia menanyakan mengenai BPK yang menjadi alat stempel suatu kebocoran atau korupsi administrasi. Ia menanyakan strategi dari BPK baru sehingga bisa mencapai kesejahteraan rakyat. Ia ingin memperdalam yang dimaksud calon anggota atas nama Haryo mengenai rekomendasi BPK yang lemah dalam fungsi dan perannya untuk optimalisasi pengembangan keuangan negara. Ia mengatakan DPR juga tercengang karena temuan-temuan BPK yang begitu detail tetapi tidak berimplikasi atau berpengaruh tajam dari kebocoran uang negara. Ia menanyakan yang ingin diperjuangkan calon anggota atas nama Haryo jika menjadi anggota BPK dari sisi perubahan UU. Menurutnya, BPK bisa berpartner dengan Komisi 11 dan membantu audit pengawasan Komisi 11 yang memiliki kelemahan payung hukum sehingga menjadi tidak optimal. Ia mengatakan bahwa calon anggota atas nama Ilham memberikan paparan yang berbeda dengan gambaran galaxy, rangking pendidikan, dan trisula. Menurutnya, makalah tersebut sangat bagus. Ia menanyakan mengenai strategi yang harus dilakukan sebagai perbaikan tubuh BPK.

Temuan BPK Tahun 2017 pada KPR Sejahtera 2017 - RDP Komisi 11 dengan BTN

Evi menanyakan sudah berapa banyak karyawan BTN yang dipecat dan apa sanksinya hanya sekedar mutasi saja atau bagaimana. Evi juga menanyaka apa benar BTN akan ikut dalam investor Jiwasraya.

Pagu Anggaran 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Evi mengapresiasi langkah pemerintah tentang pembentukan PP Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, lanjutnya, anggaran untuk program jaminan produk halal berkurang 80 persen dari rencana awal 201 Miliar, sehingga ia mengkhawatirkan efektivitas program ini. Oleh karenanya, perlu ada pembenahan untuk anggaran program tersebut.

Makro Ekonomi - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan dan Bappenas

Evi berpendapat bahwa masih terdapat tekanan. Evi berpendapat untuk melihat real dan berada di range
5,2 dan memberikan saran untuk tidak memperlebar range karena akan menimbulkan pesimis.

Pembicaraan Tingkat 1 Laporan BPIH 2018 – Raker komisi 8 dengan Menteria Agama RI

Evi
menyoroti surplus yang senilai 746 miliar serta safeguarding sebesar 580 miliar
terserap hanya 52%. Surplus yang lebih dari 700 miliar diharapkan tidak terjadi
lagi karena akan menjadi beban jamaah yang tidak melampaui kemampuannya, Evi
pun mengatakan terkait setoran awal sebesar 25 juta yang masuk ke perbankan
tanpa pengembalian padahal sudah bertahun-tahun.

Latar Belakang

Evi Zainal Abidin terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Jawa Timur II setelah memperoleh 43,122 suara. Evi Zainal adalah salah satu anggota dari dinasti politik keluarga Zainal Abidin di Pasuruan, Jawa Timur. Keluarga Zainal Abidin adalah tokoh Pasuruan dan pengurus besar koperasi susu perah. Ada empat kakak-beradik dan seorang ipar maju sebagai calon legislatif dari partai yang berbeda-beda di Pileg 2014 dan semuanya terpilih --  Ri

as Nawang Kartika (PDIP), Rias Judika Prastika dan suaminya Udik Januantoro (Golkar), Amir Ragil (PKB) dan Evi sendiri dari Demokrat. (sumber).

Di periode 2014-2019 ini Evi bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan. Evi memiliki latar belakang sebagai profesional dan menjabat sebagai Manager dari Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur Grati di Pasuruan (2006-2011). Evi kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan (2009-2014).

Evi dan kakaknya Amir Ragil pernah dilaporkan oleh Partai Hati Nurani Rakyat kepada Badan Pengawas Pemilu atas dugaan penyebaran spesimen surat suara palsu menjelang pemilu. Kasus ini akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. (sumber2).

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 2, Surabaya (1995)

S1, Curtin University of Technology, Western Australia (2001)

Perjalanan Politik

Evi memulai perjalanan politiknya dengan menjadi kader dari Partai Demokrat di Pasuruan, Jawa Timur di tahun 2009 dan berhasil menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi Demokrat periode 2009-2014. Atas pengaruh besarnya, Evi dipilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pasuruan periode 2012-2017. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Realisasi Penerimaan Pajak

15 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pajak Evi menjelaskan bahwa anggota yang masuk ke dalam Panja tax amnesty, sangat mengetahui harapan sebagai tolak ukur keberhasilan, salah satunya setiap bertemu masyarakat ditanya mengenai tax reform. Eva menyarankan perlu diingatkan kembali mengenai publikasi kepada masyarakat secara formal dan informal. Evi mengharapkan semua berperan aktif melibatkan program tax amnesty, bahwa Indonesia akan melakukan tax reform, ini sudah 2 tahun berjalan dan belum juga dipenuhi Pemerintah. EVi sangat menunggu sebagai balas budi, di satu sisi membutuhkan tax reform. Evi mengapresiasi masyarakat yang berbondong-bondong mengikuti program tax amnesty. Evi mengatakan yang dinantikan masyarakat bukan penyampaian seperti tahun 2016, melainkan tahun ini 2017 agar tax reform efektif berjalan, tetapi ini tidak terjadi dan ini membuat kami khawatif karena banyak tangisan mereka merasa terperangkap. Evi mengkritisi pajak belum ada revisi dan membayar pajak sebesar-besarnya dan membebani perusahaan. Dalam rapat ini, Evi menginginkan data yang sebenar-benarnya. Evi masih ingat sekali Dirjen Pajak sebelumnya, pada tahun 2017 penyampaian SPT tembus sebesar 9 juta, namun kini kenyataannya 8,7 juta ini e-filing, selain itu Ia juga menginginkan komposisi non e-filing. Terakhir, Evi menginginkan ada sebuah perbaikan data yang bisa diterima, ketika berbicara dengan mitra lain bisa berbicara kondisi tenaga kerja di Indonesia ini, kita berbicara tentang daerah yang berlomba-lomba sedang meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi BI a.n. Sugeng

1 Desember 2016 - Dalam RDP Komisi 11 DPR-RI untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan Ca. Deputi BI, Evi menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga import bahan baku pembuatan paspor dari luar, untuk itu Ia menanyakan beranikah Sugeng menyandingkan dengan uang kertas yang dari Inggris, agar semua tau apakah benar kertas dari Inggris lebih baik dari kertas buatan Kudus. Evi melihat dari pemaparan Sugeng bahwa akan membuat lembaga penyediaan untuk bahan uang kertas sendiri, ia ingin melihat langkah konkret itu untuk keamanan nasabah. [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Evi mengatakan bahwa di awal sudah dijelaskan perkembangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sudah mengambil proporsi yang cukup besar terhadap Surat Berharga Negara (SBN), yakni 24 persen. Evi menanyakan, apakah Pemerintah sudah memperhatikan dasar hukum yang dipertanyakan para investor tentang UU No. 1 Tahun 2004 yang masih berkaitan karena sudah diperjelas pada UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Disamping untuk pembiayaan proyek, Evi menilai SBSN juga dapat digunakan untuk menutup APBN. Menurut Evi, karena ini terkait syariah, maka harus jelas peruntukannya untuk apa dan berapa persentase pembiayaan APBN dan proyek yang sudah dilakukan. Evi mengatakan bahwa masyarakat akan lebih bersemangat untuk berinvestasi jika project base-nya bisa diketahui. Evi menanyakan, proyek apa yang secara langsung dibiayai oleh SBSN.

Evi menuturkan bahwa sejak tahun 2008 persetujuan Barang Milik Negara (BMN) berlanjut pada tahun-tahun berikutnya,dan ada sekitar Rp.12,5 Triliun yang sudah disetujui DPR dan belum digunakan, sedangkan ada kebutuhan sekitar Rp.20 Triliun. Menyikapi hal tersebut, Evi menyarankan agar tidak ada lagi persetujuan tetang BMN yang akan di-rollover karena sudah berjalan dari 2008 dan masih kekurangan Rp.20 Triliun. Menurut Evi, harus dilakukan revisi terhadap value, kemudian masyarakat akan lebih mempunyai kenyamanan dalam menyambut surat berharga dari SBSN, bahkan menurutnya akan lebih bagus jika masyarakat bisa memilih untuk mengikuti proyek yang mana. Evi berharap hal ini menjadi alternatif untuk masyarakat umum yang berinvestasi secara syariah.  [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Evi saran ke Direktur Utama BTN untuk gencar promosikan bahwa BTN uang mukanya hanya 1%. Evi yakin nasabah tidak akan lari ke bank lain.  [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

Pada 6 April 2015 Evi mendengar bahwa ada petani yang tidak lulus SD tapi akhirnya dia membuat bank petani. (sumber) Evi tanya kepada BRI kenapa tidak ada bank petani? Padahal Bank Indonesia sudah memberikan wewenang terhadap BRI.  Evi menilai pentingnya bagi Komisi 11 untuk tahu bagaimana jelasnya grand design kredit pangan BRI.  [sumber]

Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 6 April 2015 Evi minta LPDP untuk mempertimbangkan kembali ketentuan batasan usia, terutama untuk calon perempuan.  [sumber]