Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Jawa Timur II
Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pasuruan
Tanggal Lahir
11/11/1976
Alamat Rumah
Jl. Raya Sumurwaru, RT.011/RW.005, Desa Sumberanyar. Nguling. Pasuruan. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Timur II
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan

Latar Belakang

Evi Zainal Abidin terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Jawa Timur II setelah memperoleh 43,122 suara. Evi Zainal adalah salah satu anggota dari dinasti politik keluarga Zainal Abidin di Pasuruan, Jawa Timur. Keluarga Zainal Abidin adalah tokoh Pasuruan dan pengurus besar koperasi susu perah. Ada empat kakak-beradik dan seorang ipar maju sebagai calon legislatif dari partai yang berbeda-beda di Pileg 2014 dan semuanya terpilih --  Ri

as Nawang Kartika (PDIP), Rias Judika Prastika dan suaminya Udik Januantoro (Golkar), Amir Ragil (PKB) dan Evi sendiri dari Demokrat. (sumber).

Di periode 2014-2019 ini Evi bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan. Evi memiliki latar belakang sebagai profesional dan menjabat sebagai Manager dari Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur Grati di Pasuruan (2006-2011). Evi kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan (2009-2014).

Evi dan kakaknya Amir Ragil pernah dilaporkan oleh Partai Hati Nurani Rakyat kepada Badan Pengawas Pemilu atas dugaan penyebaran spesimen surat suara palsu menjelang pemilu. Kasus ini akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. (sumber2).

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 2, Surabaya (1995)

S1, Curtin University of Technology, Western Australia (2001)

Perjalanan Politik

Evi memulai perjalanan politiknya dengan menjadi kader dari Partai Demokrat di Pasuruan, Jawa Timur di tahun 2009 dan berhasil menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi Demokrat periode 2009-2014. Atas pengaruh besarnya, Evi dipilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pasuruan periode 2012-2017. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Realisasi Penerimaan Pajak

15 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pajak Evi menjelaskan bahwa anggota yang masuk ke dalam Panja tax amnesty, sangat mengetahui harapan sebagai tolak ukur keberhasilan, salah satunya setiap bertemu masyarakat ditanya mengenai tax reform. Eva menyarankan perlu diingatkan kembali mengenai publikasi kepada masyarakat secara formal dan informal. Evi mengharapkan semua berperan aktif melibatkan program tax amnesty, bahwa Indonesia akan melakukan tax reform, ini sudah 2 tahun berjalan dan belum juga dipenuhi Pemerintah. EVi sangat menunggu sebagai balas budi, di satu sisi membutuhkan tax reform. Evi mengapresiasi masyarakat yang berbondong-bondong mengikuti program tax amnesty. Evi mengatakan yang dinantikan masyarakat bukan penyampaian seperti tahun 2016, melainkan tahun ini 2017 agar tax reform efektif berjalan, tetapi ini tidak terjadi dan ini membuat kami khawatif karena banyak tangisan mereka merasa terperangkap. Evi mengkritisi pajak belum ada revisi dan membayar pajak sebesar-besarnya dan membebani perusahaan. Dalam rapat ini, Evi menginginkan data yang sebenar-benarnya. Evi masih ingat sekali Dirjen Pajak sebelumnya, pada tahun 2017 penyampaian SPT tembus sebesar 9 juta, namun kini kenyataannya 8,7 juta ini e-filing, selain itu Ia juga menginginkan komposisi non e-filing. Terakhir, Evi menginginkan ada sebuah perbaikan data yang bisa diterima, ketika berbicara dengan mitra lain bisa berbicara kondisi tenaga kerja di Indonesia ini, kita berbicara tentang daerah yang berlomba-lomba sedang meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi BI a.n. Sugeng

1 Desember 2016 - Dalam RDP Komisi 11 DPR-RI untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan Ca. Deputi BI, Evi menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga import bahan baku pembuatan paspor dari luar, untuk itu Ia menanyakan beranikah Sugeng menyandingkan dengan uang kertas yang dari Inggris, agar semua tau apakah benar kertas dari Inggris lebih baik dari kertas buatan Kudus. Evi melihat dari pemaparan Sugeng bahwa akan membuat lembaga penyediaan untuk bahan uang kertas sendiri, ia ingin melihat langkah konkret itu untuk keamanan nasabah. [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Evi mengatakan bahwa di awal sudah dijelaskan perkembangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sudah mengambil proporsi yang cukup besar terhadap Surat Berharga Negara (SBN), yakni 24 persen. Evi menanyakan, apakah Pemerintah sudah memperhatikan dasar hukum yang dipertanyakan para investor tentang UU No. 1 Tahun 2004 yang masih berkaitan karena sudah diperjelas pada UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Disamping untuk pembiayaan proyek, Evi menilai SBSN juga dapat digunakan untuk menutup APBN. Menurut Evi, karena ini terkait syariah, maka harus jelas peruntukannya untuk apa dan berapa persentase pembiayaan APBN dan proyek yang sudah dilakukan. Evi mengatakan bahwa masyarakat akan lebih bersemangat untuk berinvestasi jika project base-nya bisa diketahui. Evi menanyakan, proyek apa yang secara langsung dibiayai oleh SBSN.

Evi menuturkan bahwa sejak tahun 2008 persetujuan Barang Milik Negara (BMN) berlanjut pada tahun-tahun berikutnya,dan ada sekitar Rp.12,5 Triliun yang sudah disetujui DPR dan belum digunakan, sedangkan ada kebutuhan sekitar Rp.20 Triliun. Menyikapi hal tersebut, Evi menyarankan agar tidak ada lagi persetujuan tetang BMN yang akan di-rollover karena sudah berjalan dari 2008 dan masih kekurangan Rp.20 Triliun. Menurut Evi, harus dilakukan revisi terhadap value, kemudian masyarakat akan lebih mempunyai kenyamanan dalam menyambut surat berharga dari SBSN, bahkan menurutnya akan lebih bagus jika masyarakat bisa memilih untuk mengikuti proyek yang mana. Evi berharap hal ini menjadi alternatif untuk masyarakat umum yang berinvestasi secara syariah.  [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Evi saran ke Direktur Utama BTN untuk gencar promosikan bahwa BTN uang mukanya hanya 1%. Evi yakin nasabah tidak akan lari ke bank lain.  [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

Pada 6 April 2015 Evi mendengar bahwa ada petani yang tidak lulus SD tapi akhirnya dia membuat bank petani. (sumber) Evi tanya kepada BRI kenapa tidak ada bank petani? Padahal Bank Indonesia sudah memberikan wewenang terhadap BRI.  Evi menilai pentingnya bagi Komisi 11 untuk tahu bagaimana jelasnya grand design kredit pangan BRI.  [sumber]

Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 6 April 2015 Evi minta LPDP untuk mempertimbangkan kembali ketentuan batasan usia, terutama untuk calon perempuan.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pasuruan
Tanggal Lahir
11/11/1976
Alamat Rumah
Jl. Raya Sumurwaru, RT.011/RW.005, Desa Sumberanyar. Nguling. Pasuruan. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Timur II
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan