Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Jawa Timur III
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Banyuwangi
Tanggal Lahir
21/04/1948
Alamat Rumah
Jalan Sidosermo Indah Ii/40, RT 006/RW 02, Sidosermo, Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Timur III
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

Latar Belakang

Azam Asman Natawijana lahir di Banyuwangi, 21 April 1948. Azam berhasil menjadi anggota DPR-RI 2009-2014 setelah memperoleh suara sebanyak 48,493 suara untuk Dapil Jawa Timur III . Azam kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari Dapil yang sama dengan perolehan 21,060 suara. Saat menjadi anggota DPR 2009-2014, Azam terus-menerus berada di komisi VI (Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan BUMN).

Azam adalah mantan PNS dan mengabdikan dirinya di salah satu BUMN, Semen Baturaja (1979-2003).

Pada masa kerja 2014-2019 Azam bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi VI.

Pendidikan

S1 Fakultas Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (1976)

Perjalanan Politik

Azam menjadi anggota Pelajar Islam Indonesia di Banyuwangi pada 1963-1967. Sebelum Partai Demokrat didirikan, Azam adalah kader Partai Golkar, dan telah bergabung dengan Golkar sejak 1979-1999. Sempat vakum beberapa tahun, kemudian saat Demokrat mulai hadir, dirinya menjadi anggota Partai Demokrat sejak 2003 dan termasuk sebagai kader senior yang ikut merintis lahirnya Demokrat.

Saat Azam berada di komisi VI, Azam cukup intens mengawal berbagai RUU dan bisa dikatakan sebagai anggota fraksi Demokrat paling aktif di Komisi VI. Azam hampir saja dipilih sebagai wakil ketua komisi VI sebagai perwakilan Demokrat, tapi karena perombakan besar-besaran di internal fraksi Demokrat, akhirnya ditunjuk Benny Kabur Harman untuk dipindah dari Ketua Komisi III menjadi wakil ketua Komisi VI. Secara spesifik saat perdebatan IPO (Initial Public Offering) saham Semen Baturaja yang diusulkan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Azam menjadi penggerak rekan-rekannya di komisi VI untuk mendukung proses IPO (2012). Bisa jadi karena Azam mengetahui seluk-beluk Semen Baturaja, dimana Azam pernah menjadi staf Semen Baturaja dari 1979-2003. Hingga kemudian polemik Semen Baturaja harus dipindah pembahasannya dari Komisi VI ke Komisi XI sejak 2013, Azam aktif menggerakkan rekan-rekannya sesama fraksi Demokrat di Komisi XI untuk menyetujui IPO tersebut.

Azam menjadi pelaku voting yang setuju kenaikan harga BBM (Maret 2012). Azam kembali mengikuti instruksi Fraksi Demokrat untuk setuju kenaikan harga BBM dalam voting APBNP 2013 (Juni 2013). Azam cukup intens hadir dalam pembahasan RKAKL (Rancangan Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga) dan berbagai rapat bersama mitra Komisi VI (Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN). Dalam 5 tahun berada di DPR, Azam tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan fraksi Demokrat karena Azam selalu mematuhi instruksi fraksi/partai.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU BUMN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Profesor Zainal A. Mochtar tanggal 30 Maret 2015 - Menurut Azam Asman, UU No.13 Tahun 2003 tentang BUMN belum selesai. Azam menanyakan apakah dewan direksi BUMN bisa bebas dari kepentingan politik?  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Perkoperasian - Pendahuluan

19 Oktober 2016  - Pada Raker Komisi 6 dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM). . Azam mengatakan bahwa RUU Perkoperasian sangat penting karena merupakan salah satu pilar dari komisi 6. Azam berharap agar RUU Perkoperasian dapat meningkatkan kepercayaan pemerintah agar anggarannya meningkat karena koperasi diperlukan di daerah. Azam menginginkan agar RUU Perkoperasian ini dapat menjadi pegangan bagi masyarakat dan pemerintah. [sumber]

Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional

6 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  Komisi 6 DPR-RI dengan Pakar Ratifikasi UI, Prof. Hikmahanto Juwana, Azam mengatakan terkait syarat-syarat perjanjian perdagangan internasional yang diperlukan atau tidak, sudah disampaikan. Beliau meminta penjelasan terkait dengan tindakan apa yang akan dilakukan dalam mengatasi perjanjian-perjanjian yang ada. [sumber]

Azam mengatakan bahwa Komisi 6 sudah melakukan rapat dengan MenKeu yang diwakili BUMN dan sudah membahas terkait pemotongan anggaran. Menurut Azam, ada beberapa pertimbangan yang sudah Komisi 6 bahas di Konsinyering dan sudah disampaikan ke MenKeu. Azam kembali berpendapat, terkait untuk keputusan dari MenKeu, maka aka nada pendalaman dari anggota dewan dan akan dijelaskan perkembangannya. [sumber]

Ratifikasi Perdagangan Internasional 

19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Azam menginginkan gambaran yang jelas dari lembaga serta stakeholder terkait. [sumber]

Tanggapan

Laporan Pertanggungjawaban APBN 2017 KemenBUMN

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan MenBUMN yang diwakili oleh Menperin, Azam menjelaskan bahwa rapat ini membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), ada hal yang sangat penting untuk dibahas. Azam menyampaikan jika surat ini seandainya keluar di hari sebelum rapat ini berlangsung dan belum Komisi 6 terima, tentu tidak akan dipermasalahkan, jadi Pak Menperin yang hari ini mewakili MenBUMN tidak memiliki salah dan Komisi 6 akan bahas masalah ini dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) karena surat ini dianggap penting oleh rekan-rekan mengenai masalah LKPP harus segera mendapatkan klarifikasi, karena orang yang bersangkutan harus menjelaskan masalah korporasinya. Azam juga meminta jajaran BUMN yang hadir untuk sedikit menjelaskan, sebab ini berkaitan dengan Undang-Undang. Azam menjelaskan, bahwa berdasarkan kesepakatan dari rekan-rekan Komisi 6 mengenai masalah surat ini, akan ditunda pembahasannya, dan diagendakan pada Senin, 23 Juli 2018 serta turut mengudang Pertamina, karena isi suratnya kepada Menteri yang disampaikan oleh Pertamina pada 28 Mei 2018 dan 6 Juni 2018,jadi jelas bahwa rekan-rekan Komisi 6 menolak substansi PP 72/2016, danoleh karena itu,  akan dicari kesepakatannya bersama. [sumber]

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Mendag, Azam menyampaikan bahwa kenaikan harga cabai, gula, beras, telur dan daging terus berulang, dan itu semua tugas leading sector-nya berada di Kemendag agar kejadian ini tidak kembali terulang. Azam menegaskan bahwa Indonesia memiliki perangkat UU Perdagangan dan itu tidak digunakan, kalau ini terus berulang sama saja kita terus-menerus mengerjakan hal yang sama bertahun-tahun. Azam juga menjelaskan, meskipun kesempatan rapat kali ini membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017, tetapi Komisi 6 ingin membahas isu yang lain di kesempatan yang singkat ini, diharapkan Mendag bisa sedikit menjelaskan agar kejadian ini tidak terulang, karena korbannya lagi-lagi rakyat dan sepertinya eksekutif dan legislatif dinila tidak bekerja dengan baik. Azam juga meminta agar Kemendag memberikan salinan surat ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait tidak diberikannya izin untuk mengimport bringket dan nanti akan menjadi bagian Komisi 6 untuk membicarakannya dengan industri. [sumber

Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBN T.A. 2017

18 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 6 dengan Kepala BP Batam dan Kepala BPKS, Azam mengatakan bahwa banyak program yang tidak terealisasi, dan Azam meminta dijelaskan mengenai hal tersebut. Azam juga memberikan catatan bahwa di seluruh deputi programnya banyak yang tidak tercapai, sehingga ini menjadi catatan kedepannya, karena kepengurusan lama yang sudah mau habis, sehingga kinerjanya akan tidak maksimal. [sumber]

RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019 Kemendag dan KPPU

6 Juni 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  Azam meminta kepada Mendag terkait masalah sengketa data kebutuhan barang pokok dapat diselesaikan sebelum pelantikan anggota baru tahun 2019, kalau bisa disajikan secara online. Azam berpendapat jika masalah ini tidak segera diselesaikan akan menimbulkan masalah yang luar biasa di kemudian hari sesuai dengan amanat UU Perindustrian. Azam juga meminta agar pembahasan lebih detailnya dapat dilakukan setelah lebaran, saat melakukan konsinyering. [sumber]

Kerjasama Perdagangan RI-Chile

6 Juni 2018 – Pada Raker dengan Menteri Perdagangan. Azam bertanya kepada Mendag, apakah pernah berbicara dengan asosiasi terkait, seperti agreement yang lalu, jadi ketika diprognosa masuk barang-barang, tidak mengganggu stabilitas produk dan industri dalam negeri. Azam juga menanyakan jika telah melakukan pembicaraan sebelumnya, apakah pembicaraan tersebut tertuang di dalam dokumen. Azam menanyakan hal tersebut agar kejadian seperti China Free Trade Agreement tidak kembali terulang, karena bisa menyebabkan tsunami bagi industri dalam negeri. [sumber].

Evaluasi Restrukturasi BUMN

30 Mei 2018– Rapat Komisi 6 dengan KemenBUMN. Azam menanyakan pihak mana saja yang diuntungkan dan dirugikan. Ia mendapat laporan bahwa ada dirut yang dijadikan tim khusus untuk menjual aset. Menurutnya, pihak BUMN dan anak perusahaannya belum paham betul mengenai PP No 7 Tahun 2014 sehingga pihak BUMN pun tidak mempunyai legal standing untuk mengklarifikasi. Azam juga meminta kepada Deputi agar BUMN tidak menikmati duit haram. [sumber]

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Azam mengatakan bahwa dari tahun 2016 ke 2017 pasarnya belum begitu kompetitif untuk PT Semen Baturaja, karena kenaikannya hanya 300 ribu ton. Azam kemudian mengatakan bahwa dalam setahun hanya membahas masalah pabrik semen milik Cina. Azam menegaskan bahwa PT Semen Indonesia tidak bisa hidup sendiri dan Ia juga menegaskan bahwa tidak akan mungkin target sebanyak satu juta ton dapat tercapai, karena banyaknya perusahaan semen yang masuk ke Indonesia. Azam menanyakan Jika terjadi over head cost,siapa yang akan membayar,karena semua uang habis keluar. Azam berpendapat tidak ada teori yang mengatakan bahwa PT Semen Indonesia bisa mengeluarkan teori akan memproduksi sampai satu juta ton, karena mereka hanya mampu menjual sampai 700 ribu ton. Selanjutnya Ia menanyakan data-data mengenai target produksi sebanyak satu juta ton yang ingin dicapai pada 2018, menurutnya hal tersebut harus hati-hati terkait pembayaran utang perusahaan. Azam kemudian meminta agar masalah PT Semen Padang dapat segera diselesaikan. Terkait rencana pemindahan PT Semen Indonesia dari Gresik ke Jakarta dengan nilai gedung baru sebesar setengah triliun rupiah, Azam tidak setuju dan ia meminta agar tidak membuat kegaduhan baru, jika ada masalah harap segera diselesaikan. Terkait masalah pemindahan kantor holding, Azam juga menanyakan, apakah yang akan dipindahkan kantor pusat atau perwakilan. Azam berpikiran kenapa PT Semen Indonesia tidak membesarkan nama Gresik, jika semuanya benar-benar dipindahkan ke Jakarta apakah nanti tidak produktif, karena pegawai PT Semen Indonesia kebanyakan orang asli dari Gresik. Selain itu, Azam juga mendengar bahwa PT Semen Indonesia akan menjual anak perusahaan. Azam juga mengatakan bahwa seluruh industri mengalami permasalahan terkait tidak bertumbuhnya perekonomian. Selain itu, Azam meminta beberapa data pendukung dari PT Semen Baturaja dan PT Semen Indonesia. Terakhir Azam merasa tidak setuju kalau manajemen PT Semen Indonesia mencampuri manajemen PT Semen Tonasa dan menarik semuanya ke Jakarta, padahal Dirut PT Semen Indonesia belum melihat secara langsung keadaan di sana. [sumber]

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga, sebagai pemimpin rapat pengganti, Azam berpendapat bahwa statement dalam surat sesat. Ia meminta Deputi surat itu ditarik dan tidak diberlakukan karena bertentangan dengan UU dan sesat, Ia tahu betul isinya dan tahu siapa penulisnya sejak tahun 2004. Azam meminta surat itu ditarik resmi dari Jasamarga sebab kalau tidak, itu bisa menjadi rujukan dan berbahaya dan berikut dengan perhitungan, termasuk perhitungan secara rinci sekuritisasi bukan hanya mendengar dari media saja karena kita tidak pernah tahu jadi dalam rapat ini Azam meminta penjelasan secara resmi. Azam mengatakan memang ada peraturan pemerintah yang mengatakan BUMN yang mendapat penugasan bisa menunjuk langsung baik BUMN lain atau anak perusahaan. Azam berpikir, pertimbangan kelayakannya seperti apa sehingga bisa menunjuk langsung sehingga Ia tidak tahu polanya seperti apa sebab setiap pelaksanaan harus ada fairness-nya (kesetaraan dan kewajaran-red) seperti apa, kemudian Ia meminta Deputi menjelaskan sebab pp menyatakan jangan membabi buta karena ditunjuk semaunya karena menjadi tidak jelas angka-angkanya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Daniel Tobing, Azam menuturkan sudah disampaikan bahwa kalau dokumen ini sudah diberikan beberapa hari sebelumnya, maka bisa dipelajari oleh anggota dewan. Azam meminta jawaban diserahkan tertulis. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Azam menanyakan apa yang dimaksud dengan beras khusus dan menanyakan kembali kepada Menteri Perdagangan dari mana dasar impor 500.000 ton. Azam mengatakan ini asalnya dari beras khusus sementara masyarakat membutuhkan beras umum. Azam menanyakan terkait alasan Mendag tidak impor beras umum saja info ini diberikan kepada PPI. Azam mengatakan jika tidak punya data mengambil keputusan, data seluruh gudang di Indonesia kecuali gudang di pelabuhan yang masih impor harus buka time sekarang lihat data gudang di Indonesia. Azam kemudian mempertanyakan jika Bulog hanya 800 stok yang lainnya berada dimana. Azam mencurigai penyeludupan ke Kalimantan dan gudang Dolokanati Demak sebelum dibawa ke Kalimantan dan pengawasan perdagangannya. Azam kembali mencurigai di Jawa mengalami kekurangan karena diselundupkan ke Kalimantan sehingga terlihat tidak ada data. Azam menuturkan bahwa Kemendag tidak memiliki data dan sama dengan data gula. Selain itu, Azam mempertanyakan jika Mendag tidak memiliki sama sekali data keputusan impor. Azam berpendapat, jika ada datanya 100% saja, maka Komisi 6 akan dukung. Azam menanyakan harga eceran tertinggi yang mau dibawa ke Kalimantan, padahal ini yang masih ketahuan, kemudian bagaimana untuk yang tidak ketahuan. Azam berharap masalah ini dapat dituntaskan dalam waktu 1 hari bersama Menteri Perdagangan. Azam kembali menuturkan serapan ini seperti serapan pagi, dan berharap untuk tidak ditunda. Azam memutuskan menunda rapat ini hingga ada keputusan bulat soal ini. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada  Rapat Kerja  Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Azam menyampaikan, banyak BUMN yang dikanibalisasi oleh kerakusan perusahaan negara. Jika benar BUMN yang anak atau cucu melebar jauh orientasi bisnisnya bisa dipastikan jumlahnya sangat kecil. Amanat UU sisihkan laba bersih & bayar utang dulu baru deviden bukan deviden dulu. Jadi bukan deviden dulu, tapi disisihkan dulu minimal sebesar 20% untuk pertumbuhan. Menurut Azam, pada waktu itu Semen Gresik dijual 1/3 dari harga normal. Azam menyatakan Komisi 6 peduli dengan BUMN sebagai penyeimbang ekonomis swasta. [sumber]

PermenLHK No. 39/2017

26 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan BUMN dan Perum Perhutani, Azam menanyakan mengenai status desa yang dipetakan sesuai dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Azam juga menanyakan perihal siapa saja yang memasuki kawasan hutan kalau bukan warga setempat. [sumber]

PMN PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada RUU APBN TA 2018

13 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN RI dan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), menurut Azam, perubahan usulan hari ini dengan yang kemarin sangat berbeda. [sumber]

Deviden dan PMN APBN TA 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi KemenBUMN  dan Pegadaian, Azam mengatakan dalam nota keuangan anggaran pembelajaran biaya negara 2018 ditargetkan laba pemerintah dalam bentuk deviden Rp43 Triliun naik 6,6 persen deviden dari BUMN perbankan Rp10-an Triliiun dan bukan perbankan Rp30-an Triliun penentuan deviden diharapkan tidak menurunkan nilai pasar BUMN tersebut. Azam meminta agar laporan keuangan yang akan diperdalam pada 8 September untuk diperiksa kembali. Jika ada yang memiliki catatan nanti akan dilakukan pendalaman pada 8 September dan akan diperdalam oleh Azam karena dokumen sudah ada di Azam. Selanjutnya Ia menyatakan jika para direksi tidak  perduli apa isi kontak (telepon), Azam mau perduli dengan mereka. Azam setuju, nanti akan diperdalam pada Panja. Sebagai penutup, Azam menyatakan tidak akan mau menutup rapat sebelum semuanya mengisi kontak telepon. [sumber]

RKA K/L 2018 BKPM, BPKS Sabang dan BP Batam

4 September 2017 - Dalam RDP Komisi 6 dengan BKPM, BPKS Sabang dan BP Batam, Azam ingin tahu apakah setiap anggaran yang diberikan pemerintah apa ada hasilnya. Azam berharap jangan sampai Komisi 6 menyetujui namun parameternya tidak diketahui. Azam menanyakan jika ternyata tidak sukses, maka apa yang akan terjadi terkait masalah MRT. Azam menanyakan apa yang diinginkan BPKS Sabang apakah pariwisata atau apa yang menjadi utama. Selain itu Azam menanyakan mau dibawa kemana BPKS Sabang agar lebih jelas karena menurutnya Jangan sampai kita jalan terus tetapi tiba-tiba defisit. [sumber]

Holding Gula

28 Agustus 2017Sebagai pemimpin rapat pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN  Azzam meminta agar dalam rapat kali ini Komisi 6 fokus kepada harga gula, kondisi pabrik gula, dan pengawasan tentang gula. Ia kemudian mengatakan bahwa DPR ini posisinya ditengah-tengah jika memang benar ya harus dibenarkan, kalau salah ya memang salah. Azam sepakat kalau memang salah harus diperbaiki. [sumber]

Akses Listrik Provinsi Jambi

24 November 2016 - Pada Rapat audiensi Komisi 6 dengan DPRD Jambi, Azam mengatakan, laporan PLN untuk atasi pemadaman sekarang menurut PLN sudah tidak ada wilayah yang mengalami pemadaman bergilir, ada peta dari PLN bahwa menjamin tahun 2010 indonesia bebas dari pemadaman. Azam juga menambahkan bahwa struktur PLN manajemennya terdapat di Jakarta. Azam mengatakan bahwa masalah PLN Bapak hanya bisa berdoa, ini masalah PLN sampai kiamat kurang 2 jam tidak selesai. Azam menambahkan, sertifikasi kompetensi dan operasi bagus, tetapi infrastruktur belum mendukung.[sumber]

Evaluasi APBN 2016 dan Pemeriksaan BPK RI Sem 1 2016 dan 2015

23 November 2016 - Dalam Raker Menkopukm dan Dekopin, Azam mengatakan bahwa tahun ke tahun anggaran koperasi semakin menurun, artinya perhatian pemerintah kurang kepada koperasi. Koperasi itu bagian dari pilar negara, lanjut Azam, maka harus tunjukan bahwa pilar benar-benar pilar. Pemerintah memerlukan terobosan, bukan business as usual. Koperasi sebagai pilar yang harus ditunjukan. Pemerintah harus punya terobosan. Ia berpendapat kalau Menteri tidak kontroversial, maka tidak akan diperhatikan.

Selanjutnya, kunker ke Palangkaraya dengan pihak Badan Urusan Logistik (Bulog), Pemerintah ingin membuat rumah pangan di seluruh Indonesia. Lalu, Bulog akan membuat Program Rumah Pangan Kita (RPK) yang ada di seluruh Indonesia. Azam berpendapat bahwa RPK merupakan program baru. Program tersebut baru dan dapat diakses masyarakat terkait dengan yang akan dibeli. Ia mengatakan bahwa yang dibeli masyarakat ada beberapa komoditi seperti beras, gula, dan terigu. Ternyata ada masalah di RPK, pemerintah harus mendorong agar masyarakat mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Azam bertanya bahwa perlu dibahas sampai pada level kabinet permasalahan tersebut. Ia menanyakan bagaimana menyikapinya. Azam berpendapat bahwa perlu dibicarakan lagi dalam rapat kabinet bagaimana cara menangani KUR tersebut.

Berkaitan dengan itu, untuk program KemenKop-UKM tahun 2017 dapat dijalankan bersama-sama dengan DPR. Azam mengatakan bahwa Program 2017 KemenKop-UKM harus mulai dijalankan dgn bantuan DPR RI, maka selanjutnya Ia menanyakan bagaimana koordinasi yang mungkin bisa dijelaskan pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Ia menanyakan pula berapa dana yang tersedia di LPDB dari tahun ke tahun. Lalu ia mengatakan bahwa beberapa hari lagi ada kiriman laporan khusus LPDB. Selanjutnya, Azam mengatakan bahwa anggaran kemitraaan Komisi 6 hanya Rp12 Triliun dan DPR-RI tidak iri dengan anggaran mitra komisi lain. Ia mengatakan bahwa komisi lain dapat membagi-bagi traktor, sedangkan Komisi 6 hanya sekrup atau gambarnya saja senang untuk dibagikan. [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KPPU

21 November 2016 - Azam meminta KPPU untuk memberikan laporan beserta kasus-kasus kepada Komisi 6 walau Undang-Undang KPPU belum selesai. Selanjutnya, Azam meminta dibuatkan jadwal laporan KPPU ke Komisi 6 karena tidak ada badan pengawas KPPU. Fungsi laporan tersebut untuk melaporkan detail kerja KPPU. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 - KPPU, BSN, BP Batam, dan BPKS Sabang

21 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 DPR-RI dengan KPPU, BSN, BP Batam, dan BPKS, Azam mengatakan bahwa Komisi 6 sudah melakukan rapat dengan MenKeu yang diwakili BUMN dan sudah membahas terkait pemotongan anggaran. Menurut Azam, ada beberapa pertimbangan yang sudah Komisi 6 bahas di Konsinyering dan sudah disampaikan ke MenKeu. Azam kembali berpendapat, terkait untuk keputusan dari MenKeu, maka aka nada pendalaman dari anggota dewan dan akan dijelaskan perkembangannya. [sumber]

Permasalahan Kepegawaian PTPN 2 

21 Juli 2016 - Pada Audiensi Komisi 6 dengan Komisi E DPRD Sumut, karyawan, dan pensiunan PTPN 2, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Menurut Azam DPR memang melihat penampilan dari Dirut PTPN menjadi arogan. Azam ingin membicarakan hal ini dengan BUMN namun pihak BUMN belum hadir. Permasalahan PTPN 2 ini baginya harus diselesaikan. Ia mengemukakan bahwa semua hal yang berurusan dengan BUMN harus melalui Menkeu terlebih dahulu dan meminta jangan diperlambat penyelesaiannya karena sudah berlarut dan lama. Azam menyatakan menerima aspirasi dari audience dan menerangkan jika Kementerian BUMN tidak dapat ke DPR makan Menkeu yang mewakili. Azam mengingatkan bahwa pada pembahasan APBN 2015 dan APBN 2016 yang lalu Jokowi mengamanatkan kepada Menkeu. Selanjutnya Azam menerangkan bahwa segala bentuk pengambilan keputusan terkait BUMN harus di bahas di DPR dan tidak bisa di luar itu. Ia menyatakan harapannya bahwa industri PTPN 2 ke depannya akan lebih baik lagi setelah masalah ini terselesaikan.[sumber]

Usulan PMN dalam RAPBN-P 2016 

22 Juni 2016  -  Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Deputi BUMN dan PTT Krakatau Steel Azam mengatakan bahwa Krakatau Steel dapat non tunai sebesar 956 Miliar. Ia mau klarifikasi bahwa Direksi BUMN yang baru dilantik tidak boleh dari eselon 2. Catatan dari rapat PMN 2015 bahwa PMN yang dilakukan non tunai harus dicek BPK terlebih dahulu. Azam menanyakan perihal berapa kapasitas Pembangkit yang dimiliki oleh Krakatau Steel. Ia merasa bahwa Krakatau Steel tidak percaya dengan PLN sehingga menggunakan power plant sendiri. Azam menjelaskan bahwa Krakatau Steel ini lebih hemat daripada PLN yang suka korupsi. Kemudian lokasinya dekat sehingga losesnya kecil. Kalau yang premium langganan biasa 940 rupiah per kw. Azam menyampaikan secara lugas kepada Pak Nasril mengenai ketidakpercayaannya pada PLN. Azam bertanya kembali kalau buat IPP itu berapa dan Ia setuju kalau ada masalah dengan PLN. Azam mengetahui masalahnya dengan PLN, dan perlu pertemuan dengan menteri sebagai pegangan bagi kita untuk melakukan pengawasan uang negara ini, Ia juga menyetujui uang Negara, tapi cuma gelembung-gelembung saja tidak berhasil. Azam juga akan berbicara dengan Menteri untuk membuat perjanjian direksi BUMN mencapai target PMN. Azam juga menjelaskan kalau tidak berhasil, tidak usah dipilih lagi untuk periode berikutnya. Dukungan roadmap Kementerian BUMN dan dukungan punismentnya. Jangan hanya mau uang Negara, tapi harus kerja keras. [sumber]

Penyertaan Modal Negara di Perusahaan Perdagangan Indonesia

22 Juni 2016 - Azam tidak mengambil sikap apakah Penyertaan Modal Negara (PMN) apakah sebaiknya diberikan atau tidak kepada PPI.  [sumber]

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7 Juni 2016 - Azam mengatakan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa di Batam punya PNPB tidak disetor ke negara dan mohon untuk dipelajari.  [sumber]

Aset BUMN - Pelepasan Aset PT Hotel Indonesia Natour

21 April 2016 - Azam memberitahukan  bahwa Komisi 6 DPR-RI sudah mengentaskan Panitia Kerja (Panja) Aset BUMN dan sudah diserahkan ke BPK & BUMN untuk ditindaklanjuti. Lalu, hasil rekomendasi Panja Aset BUMN yaitu untuk menghentikan penghentian penjualan BUMN. Azam menambahkan pernyataan kalau Komisi 6 DPR-RI meminta BUMN untuk tidak membuat anak perusahaan yang tidak sesuai.

Menurut Azam, terdapat tujuh rekomendasi untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN)  karena Aset BUMN ini menjadi modus operasi untuk menjual aset yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Azam menegur Perwakilan Deputi KemenBUMN agar memberikan informasi yang tepat, harus dilandasi oleh fakta. Tidak boleh hanya dari sepengetahuan pribadi.

Azam meminta Deputi KemenBUMN untk mengirimkan dokumen pendukung terkait, SK Menteri dan laporan keuangan hotel ke Komisi 6 DPR-RI. Azam menyatakan bahwa terjadinya perjanjian BUMN dengan pihak lain mengakibatkan pelemahan pada BUMN, seperti yang terjadi PT Hotel indonesia Natour (HIN). Azam berpesan kepada Menteri agar mengirimkan orang yang paham terhadap permasalahan ini. Azam merasa bahwa perjanjian dengan investor menguntungkan investor dan adanya ketidakmampuan manajemen untuk mengelola dirinya dengan menjual beberapa aset unggulan BUMN.

Azam menuturkan bahwa belum ada peraturan mengenai Build Operate and Transfer (BOT) yang bukan berarti BOT dapat dilakukan.  [sumber]

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Azam ingin mendapat penjelasan Pak Menteri terkait hak-hak gula apa saja dan bagaimana kontrolnya. Pemerintah dulu saat harga BBM mahal mendorong hilirisasi gula, setelah jadi, harga BBM turun. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

18 April 2016 - Azam mengatakan Komisi 6 meminta data Menkop terkait matriks tahun 2015 agar Komisi 6 dapat melaksanakan tugas pengawasan. Oleh karena itu, perlu dijelaskan apa saja yang sudah dilakukan Kemenkop dan realisasinya. Terkait program Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Azam menanyakan realisasinya dengan APBN karena itu merupakan tanggung jawab dari Komisi 6. Ia menyampaikan di Jawa Tengah pada tahun 2014-2015 pencairan dana sebesar Rp1,235 Triliun. Untuk LPDB, Azam ingin mendapatkan penjelasan dan meminta hal itu disampaikan kepada Dirut LPDB.  [sumber]

Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Azam menanyakan apakah yang diagunkan PT HIN dalam kerjasama BOT. Azam menilai laporan keuangan PT HIN berbahaya karena tidak neracanya tidak diketahui. Selain itu, Azam meminta dokumen perpanjangan tertanggal 22 September 2010 dan 10 Maret 2010. Azam juga meminta dokumen terkait hal tersebut dalam bentuk tertulis karena berdasarkan kitab UU Perdata, Azam melihat ada ketidak-imbangan notaris dalam kontrak kerjasama.  [sumber]

Pinjaman dari China Development Bank

22 Februari 2016 - Azam menuturkan bahwa banyak pertanyaan di publik terkait pinjaman CDB dan Komisi 6 belum mendapatkan informasi yang konkret dan lengkap karena Menteri BUMN belum hadir. Menurut Azam, bila rapat tertutup, maka perlu waktu untuk mempelajarinya karena dalam dokumen perjanjian pinjaman CDB banyak penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rapat Komisi 6 sebelumnya. Oleh karena itu, perjanjian pinjaman CDB perlu dijelaskan agar Komisi 6 tidak dikatakan menutupi permasalahan ini.  [sumber]

Perpanjangan Konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT)

2 September 2015 - (Liputan6.com) - Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana menyatakan perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) oleh Dirut Pelindo II RJ Lino kepada Hutchison melanggar Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008.

Hal ini disampaikan Azzam saat Komisi VI DPR melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja (SP) JICT terkait masalah perpanjangan konsesi JICT oleh Pelindo II kepada pihak asing di ruang rapat Komisi VI.

"Apa yang dilakukan oleh Pelindo II merupakan upaya penyelundupan pembenaran terhadap undang-undang dan ini jelas usaha-usaha yang didasarkan kepada itikad tidak baik oleh Lino (Dirut Pelindo II)," kata Azzam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 1 September 2015.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VI Hafisz Tohir menegaskan akan menelusuri dugaan pelanggaran konsesi JICT. Salah satunya, DPR akan segera membuat panitia kerja (Panja‎).

"Selain itu DPR juga akan memanggil Menteri BUMN bersama Lino. Evaluasi atas perpanjangan konsesi JICT harus dilakukan secara komperehensif. Jangan sampai Lino main di grey area hukum sehingga perpanjangan ini terkesan seperti cara kerja mafia," tegas Tohir.

Tidak Ada Urgensi

Sementara itu, SP JICT menyampaikan bahwa konsesi asing di JICT saat ini tidak ada urgensinya. Ketua SP JICT Nova Sofyan Hakim mengatakan, Tahun 1999 JICT diprivatisasi karena negara butuh dana saat itu. Saat ini, lanjut dia, sudah tidak ada hal yang mendesak kerja sama asing di JICT.

"Hutchison hanya bayar USD 215 juta untuk 20 tahun perpanjangan lebih murah dari tahun 1999 sebesar USD 243 juta. Selanjutnya uang sewa selama 20 tahun sebesar USD 85 juta dibayar JICT bukan Hutchison. Jadi secara teknis perusahaan ini dijual sangat murah," kata Nova yang dalam RDPU itu didampingi sekitar 50 pekerja JICT.

Selain itu, potensi pasar atau volume tidak ditentukan oleh Hutchison melainkan faktor makro dan pola perdagangan global. Jadi menurutnya, Hutchison hengkang pun pasar tidak akan berpengaruh karena kapal-kapal yang sandar di JICT relatif sama sejak sebelum 1999.

"Jadi SP ingin agar JICT dapat dikelola mandiri dan perpanjangan dengan asing tidak diperlukan. Hal ini mengingat SDM dan peralatan sudah sangat memadai. Jangan sampai perpanjangan ini hanya menjadi motif berbagi keuntungan dengan Hutchison," tandas Nova. (sumber)

Usulan Penyertaan Modal Negara untuk PT.Barata Indonesia (Persero) dan PT.Industri Kereta Api (Persero)

26 Agustus 2015 - Dengan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN), Azam minta klarifikasi dari PT. Barata Indonesia (Persero) (Barata) dan PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) apa yang akan dicapai. Azam minta agar jawaban nantinya diserahkan secara tertulis dan dijelaskan secara detil apabila meminta perubahan regulasi dan dengan siapa atau apa saja bila berencana untuk bersinergi.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik

24 Agustus 2015 - Azam minta klarifikasi ke Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) harga daging sapi yang dijual Perum Bulog ke rumah potong hewan (RPH).  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

19 Agustus 2015 - Azam fokus kepada masalah dwelling time. Menurut Azam dwelling time disebabkan oleh dokumen. Kalau dokumen tidak beres, barang tidak akan keluar. Paling tidak ada 8 kementerian dan lembaga yang terkait isu dwelling time dan mengeluarkan paling tidak 20 izin-izin yang diperlukan.

Azam menyayangkan atas ditangkapnya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Partogi Pangaribuan terkait isu dwelling time. Menurut Azam banyak badan dan lembaga yang punya kontribusi atas dwelling time. Walaupun Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan 74% izin di 2013 untuk dwelling time, Azam menilai perlu dikaji ulang karena belum tentu Kemendag yang memperlambat dwelling time. Menurut Azam kontribusi terbesar adalah pre-clearance sekitar 50%-60%.

Azam minta perhatian khusus Menteri Perdagangan (Mendag) mengenai persoalan dwelling time ini. Azam minta Mendag objektif dan bicara dengan kementerian lain mengenai dwelling time. Kalau memang ada yang kesalahan sampaikan dan kalaupun bukan sampaikan yang bukan kesalahannya.

Azam menegaskan ke Mendag bahwa UU Perdagangan sudah dibuat bersama, namun PP-nya baru satu yang keluar. Azam minta klarifikasi ke Mendag apakah sudah ada aturan atau belum yang mengikat importir menguasai barang impor. Apabila Mendag menilai UU Perdagangan sudah cukup jelas, Azam saran tidak perlu lagi menunggu dikeluarkannya PP karena khawatir nanti malam UU Perdagangannya tidak bermanfaat.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengusahaan Batam

19 Agustus 2015 - Azam menemukan adanya kejanggalan dan perbedaan terkait laporan dari materi yang dipaparkan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Menurut Azam realisasi Rp.1.059 triliun vs. Rp.906 triliun dan ada ketidak-sinambungan antara belanja barang dan modal; serta tidak munculnya saldo dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

18 Agustus 2015 - Azam minta klarifikasi ke Kepala BKPM mengenai persyaratan terhadap masuknya investasi asing ke Indonesia dan isu Tulang Bawang. Selanjutnya mengenai dokumen yang dibawa BKPM, Azam menghimbau bahwa seharusnya di dalamnya dimasukkan mengenai spesifikasi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing dan pribumi. Sehubungan dengan pertanggung-jawaban BKPM mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) pada saat pembahasan RABPN, Azam juga minta klarifikasi ke Kepala BKPM apakah PT Newmont pernah mengajukan izin smelter.  [sumber]

Penyebab Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok

29-30 Juni 2015 - Azam mengaku heran atas perpanjangan kontrak Hutchison hingga 25 tahun, padahal dahulu hanya 15 tahun.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019

23 April 2015 - Menurut Azam di Kementerian BUMN (KemenBUMN) tidak ada yang mengawasi anak perusahaan BUMN, padahal menurut Azam modal pendirian anak perusahaan berasal dari uang BUMN yang juga uang negara. Azam menilai pola karir di BUMN tidak sehat dan tidak terdukung karena masuknya orang-orang dari ‘luar’ dengan kompetensi berbeda. Azam menyoroti di PT.Merpati, pilot yang jadi komisaris mendapatkan gaji yang tidak wajar padahal kinerja keuangan perusahaan sudah payah.

Azam minta perhatian khusus Menteri BUMN (MenBUMN) terkait BUMN di perkebunan. Menurut Azam banyak perusahaan yang masuk ke perkebunan untuk ambil minyak, namun PTPN tidak mendapat manfaatnya. Azam pesan ke MenBUMN ia tidak ingin BUMN Gula yang baru diberikan PMN tidak menghasilkan karena kurangnya koordinasi dengan KemenBUMN.

Azam menyoroti kinerja PLN. Menurut Azam PLN hanya berhasil realisasi 35% dari target program 10.000 Megawatt yang dicanangkan sebelumnya. Azam desak MenBUMN untuk memberikan punishment ke PLN karena pihak swasta saja bisa. Azam saran ke MenBUMN harus ada reformasi total dalam BUMN ini karena kalau tidak sampai kiamat pun problem-problem tidak akan selesai.  [sumber]

Kinerja Pupuk Indonesia

Pada 15 April 2015 - Azam mengatakan bahwa data yang disampaikan oleh PIHC masih belum benar, karena bila data telah benar maka permasalahan yang dialami akan selesai. Azam mengatakan bahwa harus ada terobosan dalam pengambilan keputusan, yaitu desain yang bagus dari RDKK di kabupaten. Azam mengatakan untuk memenuhi kebutuhan pupuk lakukanlah impor saja.  [sumber]

Sasaran Strategis Sucofindo

Pada 15 April 2015 - Azam menyampaikan agar Sucofindo mendatangi PT. Freeport untuk melakukan analisis dan apa hasil yang didapatkan di sana serta apa hasil analisa untuk gula rafinasi. Kemudian mempertanyakan surveyor di Indonesia sebelum 1998.  [sumber]

Penguatan Industri Gula

6 April 2015 - Azam fokus kepada rencana penguatan industri gula. Menurut Azam di 2004 BKPM tidak peduli dengan surat dari Menteri BUMN. Bahwa masalah dari industri gula sudah 11 tahun adalah isu rafinasi gula terus. Menurut Azam kunci masalah gula adalah di Menteri Perindustrian bukan di Menteri Perdagangan (Mendag). Azam menilai kalau Mendag mau impor 3 juta ton gula rafinasi di 2015 akan menimbulkan masalah. Azam mendorong Pemerintah untuk lebih memikirkan dan berpihak kepada petani.  [sumber]

Kinerja Perum Perhutani

1 April 2015 - Azam mengusulkan untuk melakukan audit investigasi mengusut kenapa Perhutani paksakan dakwaan ke Nenek Asyani di dekat Dapilnya.  [sumber]

Kinerja PT. Adhi Karya Tbk

Interupsi Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Adhi Karya pada tanggal 1 April 2015 - Azam mohon maaf kepada Adhi Karya karena meminta Adhi Karya untuk meninggalkan ruang rapat. Azam akan mengundang Adhi Karya kembali di kesempatan selanjutnya.  [sumber]

Industri Gula Nasional dan Impor Gula

Pada Audiensi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) tanggal 26 Maret 2015 - Azam menilai impor gula bisa dihitung dan sudah melampaui total kebutuhan. Menurut Azam masalahnya memang ter-distorsinya kontribusi gula tebu dari petani sedangkan gula rafinasi terus melambung.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Banyuwangi
Tanggal Lahir
21/04/1948
Alamat Rumah
Jalan Sidosermo Indah Ii/40, RT 006/RW 02, Sidosermo, Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Timur III
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional