Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Jawa Timur IV
Komisi IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jombang
Tanggal Lahir
11/11/1965
Alamat Rumah
Jl. Raden Patah No.31. RT.004/RW.026, Kel. Kepatihan. Kaliwates. Kabupaten Jember. Jawa Timur.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Timur IV
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan

Latar Belakang

Ayub Khan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Jawa Timur IV setelah memperoleh 15,975 suara.  Ayub Khan adalah saudara sepupu dari terpidana korupsi dan mantan bendahara umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin.  Ayub adalah Anggota DPRD Kabupaten Jember (2009-2014) dan Sekretaris Partai Demokrat di Jember. Pada periode 2014-2019 duduk di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kesehatan dan kependudukan.

Ayub Khan disebut-sebut terlibat dalam kasus suap yang melibatkan M. Nazaruddin, anggota DPR asal Partai Demokrat yang adalah saudara sepupunya. Ayub Khan terakhir memang tercatat sebagai Komisaris PT Anak Negeri yang sedang ditelisik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terkait suap proyek Wisma Atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan. (sumber)

Pendidikan

SDN Sumberan 1 Ambulu - Jember. Lulus tahun 1977.
SMP Islam Ambulu - Jember. Lulus tahun 1981.
SMA Negeri 1 Ambulu - Jember. Lulus tahun 1984.
IKIP Negeri Malang, tahun 1989. 

Perjalanan Politik

Ayub Khan memulai karier politiknya di Partai Demokrat sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jember dari 2007 sampai dengan 2019. Ia lalu melaju menjadi Anggota DPRD Kab. Jember periode 2009-2019. 

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Obat dan Vaksin Palsu

13 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 dengan Kepala BPOMKabareskrim, dan Kejaksaan Agung, terkait bahan kimia, menurut Ayub ini memang berbahaya sekali. Ayub berharap kinerja BPOM dapat ditingkatkan, misalnya dengan bekerja sama dengan pihak lain. Ayub juga menyarankan agar BPOM bekerja sama dengan bea cukai karena banyak obat-obatan yang berasal dari luar dan di sana nomor obat itu diganti-ganti. Ayub bercerita bahwa sekarang banyak dijual jamu yang merupakan obat tradisional, tetapi mengandung bahan kimia dan obat juga. Ayub berharap BPOM dapat meningkatkan pengawasannya, termasuk pengawasan lintas sektoral. Terkait obat antibiotik, Ayub mengatakan bahwa program tahun 2019 dari pemerintah adalah semua masyarakat Indonesia mendapatkan BPJS. Komisi 9 DPR RI juga sudah mengadakan seminar dengan Menkes di daerah pemilihan (dapil) dan membahas pemakaian antibiotik. Menurut Ayub, BPOM harus masuk ke apotek-apotek untuk memeriksa antibiotik karena banyak antibiotik yang dijual tidak dengan resep dokter, contohnya di apotek rakyat. Perlu ada juga sosialisai tentang penggunaan antibiotik yang harus menggunakan resep. Ayub berpendapat bahwa permasalahan antibiotik sudah mendunia, BPOM harus tegas dalam menangani hal ini. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

30 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 DPR-RI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), menanggapi pendistribusian kartu BPJS Kesehatan di pedesaan, Ayub mengatakan bahwa masih ditemukan kartu-kartu yang belum sampai ke tangan masyarakat. Ia juga menyayangkan pihak puskesmas yang tidak segera melakukan verifikasi data terkait masalah warga yang meminta keterangan miskin. Ayub juga berpendapat data yang ada di BPJS Kesehatan masih sama sampai sekarang sejak 2007. [sumber]

Pengawasan Tenaga Kerja Asing

22 Juni 2016 - Ayub menanyakan tentang koordinasi lintas lembaga keamanan, dasar hukumnya seperti apa.  [sumber]

Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

19 November 2015 - Ayub mempertanyakan tentang indikator kualitatif untuk pengupahan yang selama ini dirasa selalu berbicara tentang kuantitatifnya. Ayub berpendapat bahwa PP 78 harus diformulasikan kembali agar bisa diterima oleh pemerintah dan juga oleh buruh.  [sumber]

Evaluasi Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk Launching per 1 Juli 2015

2 April 2015 - Menurut Ayub banyak yang tidak tahu bahwa BPJSTK beda dengan BPJS Kesehatan. Ayub minta klarifikasi kepada Direktur Utama BPJSTK apakah data BPJSTK dapat diakses oleh tenaga kerja  di luar negeri dan apakah ada hubungan antara BPJSTK dengan Rumah Sakit di luar negeri.  [sumber]

Evaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

1 April 2015 - menurut Ayub rumah sakit akademik harus dihidupkan kembali oleh Pemerintah.  [sumber]

Opini Pribadi Mengenai Sosok Joko Widodo

Tanggapan Ayub Khan kepada Presiden RI Joko Widodo di Twitter pribadinya : Jokowi adalah presiden badut. 

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jombang
Tanggal Lahir
11/11/1965
Alamat Rumah
Jl. Raden Patah No.31. RT.004/RW.026, Kel. Kepatihan. Kaliwates. Kabupaten Jember. Jawa Timur.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Timur IV
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan