Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Solo
Tanggal Lahir
17/07/1963
Alamat Rumah
Jl. Batu Sari No. 80, RT.011/RW.002, Batu Ampar. Kramat Jati. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Komisi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU ASN dan RUU MD3 menjadi RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI, Penetapan Kembali Tim-Tim Kerja DPR RI, dan Pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan — Rapat Paripurna DPR RI

Nurhayati mengatakan pasukan perdamaian Indonesia tertangkap karena membawa senjata api di Sudan, penyeludupan senjata api mencoreng nama Indonesia yang dikenal sebagai negara yang banyak
mengirimkan pesan perdamaian ke dunia. Nurhayati meminta Pimpinan DPR RI meminta pemerintah untuk menjelaskan kejadian yang sedang terjadi dan diproses secara terbuka di pengadilan.


Evaluasi Kinerja — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia

Nurhayati sepakat bahwa harus ada prioritas, terkait data memang masalahnya tidak ada data. Nurhayati ingin KPI mempunyai konsistensi.

Adapun menurut Nurhayati program tidak sesuai dengan budaya indonesia, seperti acara “Take Me Out Indonesia”, menurutnya acara tersebut tidak pantas.


Anggaran Sarana Pendukung Monitoring Isi Siaran dalam Anggaran KPI Tahun 2017 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

Nurhayati mengatakan bahwa harus ada efek jera bagi lembaga penyiaran yang sudah pernah mendapatkan sanksi. Ia juga mengatakan mengenai pelayanan publik KPI harus tegas. Nurhayati berharap agar KPI mempunyai kemampuan law enforcement terhadap pengaduan-pengaduan.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Isma Yatun

Nurhayati menanyakan alasan calon mendaftar sebagai anggota BPK.


Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Konvensi Minamata mengenai Merkuri, Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019, dan Penetapan BPKH menjadi Mitra Komisi 8 DPR-RI — Rapat Paripurna DPR-RI ke-110

Nurhayati mengatakan bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Kehutanan Sosial sangat mengusik keadilan dan ketimpangan karena luas hutan di Jawa dan luar Jawa sangat berbeda. Terkait dengan hal itu, ia mempertanyakan dasar pembagian 2 hektar per keluarga dan cara penyeleksiannya. Padahal, menurut data, 1 hektar hutan sosial dapat dimanfaatkan 300 keluarga. Oleh karena itu, Nurhayati meminta Menteri LHK untuk merevisi beleid tersebut. Nurhayati juga memaparkan mengenai World Parliamentary Forum (WPF) yang diselenggarakan di Bali pada 6-7 September 2017. Ia menyampaikan bahwa forum tersebut berhasil menaikkan isu Rohingya dalam kesepakatan perdamaian. Anggota Dewan di seluruh negara telah menciptakan moment of silent untuk Rohingya. Forum itu juga disetujui menjadi forum lanjutan yang disepakati lebih dari 50 negara dan dihadiri perwakilan UN Women, UNDP, Geneva Council, dan sebagainya. Oleh karena itu, Nurhayati berharap WPF dapat menjadi trigger bagi kesuksesan diplomasi parlemen Indonesia.


Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Nurhayati menginginkan program prioritas pemerintah yang diaplikasikan oleh Kementerian merupakan program yang berkesinambungan dari tahun sebelumnya. Ia juga menanyakan mengenai persentase program yang bukan lanjutan dari tahun sebelumnya. Ia ingin Pemerintah selain menganalisis kebijakan tapi juga menganalisis risikonya. Ia ingin Pemerintah menyusun indikator kinerja dan proyek yang mengalami keterlambatan. Ia juga ingin mengetahui proyek KPBU yang sudah siap ditawarkan ke investor dan hambatannya. Ia menanyakan mengenai subsidi umum karena di berbagai daerah, transportasi menjadi kendala.


Stabilitas Nilai Tukar Rupiah — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia

Nurhayati mengatakan Indonesia dari dulu berencana redeminasi tetapi tidak pernah berhasil, sementara Turki berhasil dengan redeminasi. Nurhayati bertanya swap-swap bisa berapa lama.


Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015-2019 dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Keuangan

Nurhayati mengatakan bahwa pertanian masih mengalami subsidi, pangan stabilitas Indonesia masih berbasis politik. Nurhayati mencoba mencari di BPK disana kinerja di hubungkan dengan tujuan pembangunan berharap di Kemenkeu untuk menyampaikan RKP.


Fit and Propert Test Calon Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia - FPT Komisi 11 dengan Destry Damayanti

Nurhayati menanyakan bagaimana kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam hal regulasi uang non tunai dan bagaimana kebijakan BI dalam menghadapi perizinan pembayaran non tunai (ovo), karena Nurhayati mengkhawatirkan ini akan jadi monopoli nantinya.


Latar Belakang

Nurhayati Ali Assegaf lahir di Solo 17 Juli 1963. Nurhayati berhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh suara sebanyak 52.112 suara untuk daerah pemilihan Jawa Timur V. Nurhayati kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan 18.162 suara. Saat menjadi anggota DPR 2009- 2014, Nurhayati berada di komisi I (Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Komunikasi), tapi sejak akhir 2013 seiring posisinya sebagai Ketua Fraksi, dirinya dipindah ke Komisi VIII (kesejahteraan sosial) utamanya untuk mengawal kebijakan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Nurhayati tidak pernah dipindah dalam hal jabatan badan kelengkapan, dimana Nurhayati selalu berada di Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) dan menjabat wakil ketua BKSAP sejak 2009-2012. Setelah terpilih menjadi Ketua Fraksi Demokrat menggantikan Jafar Hafsah, dirinya menyerahkan jabatan wakil ketua BKSAP dan memilih duduk sebagai anggota BKSAP, untuk lebih berkonsentrasi pada internal fraksi Demokrat.

Di 2014-2019, Nurhayati kembali bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika.

Pendidikan

  1. Doktor dalam bidang Ilmu Sosial dan ilmu Politik, FISIPOL Universitas Gadjah Mada
  2. Master dalam bidang Kajian Amerika, Universitas Indonesia (2010)
  3. Diploma Public Relation, Los Angeles City College
  4. Harvard Kennedy School Executive Education, Leaders in Development: Managing Change in a Dynamic World, USA, June 2010

Perjalanan Politik

Nurhayati sempat menjadi Associate di Winarto Soemarto & Associates tahun 1993-1998, dilanjutkan menjabat sebagai Managing Director di Assegaf & Partners, Ltd. Saat Demokrat didirikan, Nurhayati termasuk sebagai salah satu tokoh pendiri. Sehingga bisa dikatakan Nurhayati adalah senior yang ikut merintis lahirnya Demokrat. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden masa jabatan 2004-2009, Ani Yudhoyono memilih Nurhayati sebagai staf pribadi. Meski demikian, Nurhayati tetap menjalankan jabatan sebagai anggota DPR terpilih 2004-2009, dimana saat itu dirinya berada di Komisi VI. Selepas menjadi staf pribadi Ani Yudhoyono dan anggota Komisi VI, karena terpilih lagi sebagai anggota DPR 2009-2014, karena memiliki kemampuan 4 bahasa asing (Inggris, Jepang, Arab, Perancis) Nurhayati diposisikan di Komisi I oleh Fraksi Demokrat. Saat terjadi perombakan internal, maka pada pertengahan 2012 Nurhayati mengambil alih tugas sebagai Ketua Fraksi Demokrat. Saat Nurhayati berada di Komisi I, Nurhayat lebih terlihat intens dalam pembahasan RUU Komponen Cadangan dibanding RUU lain yang juga dibahas di Komisi I. Nurhayati setuju bahwa RUU Komponen Cadangan harus segea disahkan. Kesibukannya di internal fraksi Demokrat dan di Inter-Parliamentary Union/IPU, membuat dirinya cukup sering absen dalam berbagi rapat di Komisi I. Nurhayati sendiri menjabat Ketua Komisi Perempuan dalam IPU.

Nurhayati menjadi pelaku voting yang setuju kenaikan harga BBM (Maret 2012). Nurhayati kembali mengikuti instruksi Fraksi Demokrat untuk setuju kenaikan harga BBM dalam voting APBNP 2013 (Juni 2013). Nurhayati tidak banyak hadir dalam pembahasan RKAKL (Rancangan Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga) dan berbagai rapat bersama mitra Komisi I (Menteri Luar Negeri, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Pertahanan, Menkopolhukam), maupun saat dirinya sudah dipindah ke komisi VIII. Meski demikian, khusus saat dirinya telah berada di Komisi VIII, dirinya hadir inten dalam berbagai rapat yang mengenai BLSM.

Dalam 5 tahun berada di DPR, Nurhayati tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan fraksi Demokrat karena Nurhayati selalu mematuhi instruksi fraksi/partai. Terbukti dimana dirinya malah dipercaya sebagai ketua fraksi Demokrat ditengah perseteruan antarkader Demokrat.

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

 Konflik pada Pilkades

5 Maret 2018 - Dalam rapat paripurna DPR, Nurhayati merasa sangat prihatin karena semua tahu bahwa tahun ini tahun politik, tetapi ternyata kelurahan dan desa terjadi hal yang sama. Banyak terjadi konflik di daerah hanya karena menang dan kalah dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) membuat masyarakat pecah. Menurut Nurhayati hal tersebut harus menjadi perhatian bersama, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi harus turun untuk menyatukan mereka.[sumber]

Kebijakan Impor

5 Maret 2018 -  Dalam rapat paripurna DPR, Nurhayati menyatakan impor bukan penunjang pertumbuhan ekonomi, justru mematikan para petani. Nurhayati berharap kepada pada pimpinan untuk memperhatikan kebijakan impor yang mematikan para petani dan nelayan .[sumber]

Realisasi Penerimaan Pajak

15 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pajak Nurhayati melihat peningkatkan wajib pajak, belum ada 6 ribu Triliun sebagai target tax amnesty, sehingga Ia menanyakan kenapa tidak diefisienkan bukan berarti untuk menaikkan pajak. Ia kemudian menceritakan bahwa dirinya berkesempatan berbicara di Vietnam dan mereka bilang pajak Indonesia terlalu rendah, menurutnya karena Indonesia dengan Vietnam terdapat perbedaan yakni Indonesia dengan desentralisasinya. Nurhayati meminta supaya kita memang mewujudkan desentralisasi terutama di daerah masyarakat yang tidak mampu setengah mati, Ia mengumpamakan seperti dalam ajaran Islam jika tidak mampu maka tidak membayar zakat. Nurhayati mengatakan kalau ada zakat untuk PNS akan menunjukkan sebuah kepanikan, lantas Ia menanyakan bagaimana rupiah ingin menguat.

Nurhayati mengingatkan untuk meningkatkan pajak, tapi kejar orang-orang yang tidak bayar pajak, bukan rakyat yang di bawah yang dikejar-kejar. Nurhayati melaporkan bahwa ada rakyat yang punya harta karena warisan, bayar PBB tidak punya uang, lalu dipaksa dan diancam untuk bayar tax amnesty. Nurhayati mengingatkan kembali untuk mengambil uang rakyat dengan sangat ramah, bukan dengan diancam-ancam dan ini benar-benar terjadi untuk itu Ia meminta agar meningkatkan pelayanannya. Nurhayati menginginkan adanya peningkatan mutu pelayanan pajak, seharusnya di depan kantor pajak ada penerima tamu yang ramah dan lain-lain. Nurhayati menceritakan ada masyarakat yang melapor kepadanya, katanya kalau  tidak bayar pajak akan dihukum, kemudian mengatakan kalau tidak ada uang tidak usah membayar pajak. Nurhayati menegaskan bahwa rakyat itu bos kita, bukan sebaliknya. Nurhayati menginginkan mendapat laporannya mengenai double tax savings. Terakhir, Nurhayati ingin kita harus tahu siapa yang menjadi target pajak yang paling besar, bukan UKM dan semua itu berapa jumlahnya. [sumber]

Penanganan Kejahatan Siber, Ransomware dan Hoax

31 Mei 2017 - Nurhayati menanyakan ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) masalah Habib Rizieq itu kan tentang pornografi. Nurhayati mempertanyakan bagaimana wewenang Kementerian Kominfo,   [sumber]

Kasus Dugaan Penyelundupan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian di Sudan

24 Januari 2017 - (JAWA POS) - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendesak pemerintah melakukan penyelidikan sendiri terhadap kasus penyelundupan senjata yang diduga dilakukan anggota Polri di Sudan.

Pasalnya, dia menduga kasus ini bakal dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra Indonesia di mata dunia.

”Pemerintah harus lakukan investigasi secara menyeluruh. Jangan pasrah menunggu hasil investigasi dari kepolisian Sudan dan PBB. Karena hal itu bisa menjadi upaya pembelaan dari pihak-pihak yang memang ingin menjatuhkan citra negeri ini,” ujarnya kepada INDOPOS di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/1).

Meski begitu, selaku pimpinan komisi yang membidangi hubungan luar negeri dan pertahanan, Abdul Kharis mengaku prihatin jika tuduhan ternyata benar adanya.

Ia pun menekankan, hikmah yang dapat diambi dari kasus ini adalah perlu ada perbaikan dalam hal perekrutan.

”Perekrutan harus lebih ketat dan perlu jenjang yang panjang. Termasuk dalam perekrutan pasukan yang akan dikirim ke luar negeri. Selain itu juga perlu ada pembekalan, terutama kesiapan mental dan sanksi tegas agar kejadian serupa tak terulang lagi,” tegasnya.

Pandangan senada juga disampaikan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf yang melakukan interupsi saat rapat Paripurna DPR RI kemarin.

Ia menilai peristiwa tersebut mencoreng nama Bangsa Indonesia. ”Indonesia terkenal paling banyak mengirim pasukan perdamaian. Bahkan kita punya tempat latihan di Sentul yang sangat bergengsi,” kata Nurhayati.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat ini merasa dengan peristiwa itu bisa merusak diplomasi Indonesia. Karenanya, DPR harus meminta pemerintah untuk menjelaskan kejadian tersebut.

Politikus Demokrat ini berharap oknum yang melakukan penyelundupan itu diungkap secara tuntas.

”Secara transparan dilakukan pengadilan hukumnya terbuka sebagaimana kejadian di Indonesia,” tegas Nurhayati.

Peristiwa ini, kata Nurhayati, juga membuat saling tuduh di antara instutisi negara. Apalagi, TNI sudah membantah terkait hal ini dan kepolisian belum bisa memberikan kepastian.

”Karenanya, bagaimana ini terjadi, saya minta pimpinan DPR meminta pemerintah tanggung jawab?,” tandas Nurhayati.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan bahwa peristiwa ini seharusnya pihak terkait segera melakukan klarifikasi benar tidaknya pasukan perdamaian tersebut berupaya menyelundupkan senjata.

”Info ini cukup mengagetkan ada berita dugaan penyelundupan yang melibatkan pasukan perdamaian kita di Darfur dan ini saya kira harus segera diklarifikasi karena berita sudah menjadi konsumsi publik apakah benar adanya, apakah benar tindakan penyelundupan senjata,” kata Fadli.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menambahkan, bila benar adanya upaya penyelundupan senjata itu harus segera dilakukan pengusutan.

”Kalau tidak benar maka ada klarifikasi yang solid bukan sekadar menangkis karena biasanya tidak ada asap kalau tidak ada api,” ketus Fadli.

Lebih lanjut kata Fadli, DPR akan menanyakan ke pemerintah dan pihak terkait soal masalah ini. Menurutnya, peristiwa tersebut sangat memalukan dan mengganggu kredibilitas Indonesia yang sering mengirimkan pasukan perdamaian.

”Kalau benar, ini memalukan mengganggu kredibilitas. Kita selalu mengirimkan pasukan perdamaian dengan kontingen terbanyak dan baru sekali ini terjadi kalau ini memang benar ada,” tandas Fadli.  [sumber]

Isu Internasional - MEA, Hukuman Mati, dan Climate Change

20 Juni 2016 - Pada Raker Komisi 1 dengan Menlu,  Nurhayati mengucapkan terima kasih kepada Menlu yang telah memberikan paparan yang luar biasa, dalam artian pertanyaan dari Nurhayati sudah terjawab. Nurhayanti menyarankan agar Kemenlu tidak menggunakan istilah asing, 17 goal-nya juga harus dirumuskan dalam bahasa Indonesia menurut Nurhayati. Menurut Nurhayati, DPR sebagai Inisiator world parlementarian forum yang akan di lakukan di Bali. Perda harus dilakukan untuk proteksi membludaknya pekerja asing, dan Nurhayati berharap DPRD dapat mengadvokasi daerah agar bisa juga memproteksi lokal. Nurhayati berpendapat bahwa pengusaha Indonesia biasanya dimanjakan oleh bank, dan sekarang mereka harus bersaing. Nurhayati berharap Menlu menajdi ujung tombak mengenai MEA. Indonesia sendiri berada diperingkat paling bawah terkait Human Development Indeks. Menurut Nurhayati, Indonesia belum meratifikasi TFE, dari G21, hanya Indonesia dan satu negara yang belum ratifikasi. Nurhayati juga menyarankan agar hukuman mati tidak perlu disebarluaskan di media, karena duta besar Indonesia sudah mengirim surat ke Kemenlu, jika hukuman mati tidak perlu disebarkan di media, karena hal itu menjadi Indonesia tidak terhormat dan dipandang negara sadis. Nurhayati mengatakan lebih bahaya climate change dari pada terorisme, dan Nurhayati mempertanyakan mengapa Indonesia tidak menjadi front row dalam climate change, ini bisa dijadikan diplomasi menurut Nurhayati. [sumber]

Persiapan Menjadi Tuan Rumah Asia-Pacific Broadcasting Union

26 April 2016 - Nurhayati merasa kalau Green Radio patut ditindak-lanjuti tidak hanya sebagai kepentingan barat melainkan juga Indonesia seperti adanya kebakaran hutan dan tidak komitmennya negara barat dalam mereduksi ozon yang seharusnya mereka membayar tetapi tidak membayarnya. Menurut Nurhayati, Indonesia terkenal dermawan, dengan Rp.16 Miliar pelayanan akan sangat luar biasa.  [sumber]

Situasi Pengungsi Rohingya di Aceh

Pada 24 Agustus 2015 - Sebagai wanita yang pernah membantu UNHCR ber-over stay, Nurhayati mengaku bangga kepada generasi muda yang peduli dengan pengungsi dan turut mengapresiasi kaum minoritas yang bisa hidup damai. Disisi lain Nurhayati memberi ketegasan bahwa sudah saatnya isu yang diangkat dalam masalah ini adalah isu perempuan dan anak, yang mana isu tersebut sudah seharusnya diangkat ke tingkat internasional di United Nation (UN). Nurhayati menawarkan jika terjadi kesulitan agar memberitahu Turki yang telah bersedia untuk mengirim kapal bantuan dan dibawa ke Turki.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Solo
Tanggal Lahir
17/07/1963
Alamat Rumah
Jl. Batu Sari No. 80, RT.011/RW.002, Batu Ampar. Kramat Jati. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Komisi