Demokrat - Jawa Timur VII

Komisi VI - Perdagangan, Koperasi, UMKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pengantar RAP — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Edhie memohon diperhatikan tentang hasil laporan BPK, semoga kedepannya bisa WTP.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 — Pimpinan Fraksi-Fraksi, Pimpinan Komisi 2 dan Pimpinan Komisi 3 DPR-RI Rapat Konsultasi (Rakon) dengan Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Edhie Baskoro mengatakan bahwa Pilkada ini memasuki babak awal, masih perlu kerja keras, dan semua dituntut mengawal. Ia mengatakan ingin kesiapan Pilkada berjalan baik, termasuk institusi pendukung lainnya. Menurutnya sinergi pelaksanaan pilkada harus dilakukan. Ia ingin semua menjaga kemurnian demokrasi di Indonesia. Praktik politik kotor dan uang yang ada selama ini menurutnya bisa dihindari. Ia ingin netralitas dari para pelaksana pemilu sehingga terjadi demokrasi yang efisien dan partisipatif. Ia juga ingin KPU dan Bawaslu menjadi wasit yang baik.

Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Edhie berharap agar seluruh BUMN transportasi udara, darat dan laut tidak ada masalah asalkan ada fokus untuk alternatif solusi. Sebab, lanjutnya, di masa sulit ini, perlu ada kreativitas dan pemikiran berbeda demi menciptakan peluang. Untuk PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., ia menanyakan langkah untuk menghadapi penyusutan di industri penerbangan, serta insentif agar tidak ada PHK. Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero), ia meminta agar menciptakan peluang di sektor kereta barang.

Laporan Ketersediaan Bahan Pangan Selama Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Dirut Bulog, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut PT Berdikari, Dirut PT Sang Hyang Seri dan Dirut PT Pertani

Edhie Baskoro mengatakan F-demokrat memberikan apresiasi dari rencana dan aksi-aksi dari kluster pangan dari BUMN dan Bulog. BUMN kluster pangan harus kerjasama dengan Kemensos, KKP dan Kemenko. Jika perlu memberikan data yang memperkuat agar kebutuhan bisa sesuai. Selanjutnya, Edhie Baskoro menegaskan BUMN sektor pangan harus membantu kinerja UMKM terutama pada sektor pangan atau pembuat makanan. Terakhir, Edhie Baskoro menanyakan agar proses respon kluster pangan apakah sesuai dengan cash flownya. Jangan sampai karena Covid-19 melakukan impor sebanayak-banyaknya. Jangan sampai seperti itu, karena harus serius untuk memikirkan rencana kedepannya.

Evaluasi dan Rencana Kerja – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)

Edhie menyampaikan rasa syukurnya atas harga minyak yang masih stabil hingga kini, amun, ia juga menanyakan daya beli Indonesia saat ini. Selanjutnya, Edhie menanyakan pandangan Dirut PT. Pertamina (Persero) dalam melihat pengelolaan blok dalam negeri. Edhy berharap penyaluran gas dapat sampai ke seluruh masyarakat di Pulau Jawa. Ia juga mengharapkan kajian tentang minyak dan gas meskipun keadaan Timur Tengah tidak baik.

Latar Belakang

Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang terkenal dengan nama panggilan Ibas, merupakan putra dari Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Almh. Kristiani Herrawati Yudhoyono. Ibas menikah dengan Siti Rubi Aliya Rajasa (putri dari Hatta Rajasa) pada tahun 2011. Pasangan ini telah dikaruniai 3 orang anak.

Ibas merupakan petahana dari periode 2009-2014 dan 2014-2019. Ia terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah memperoleh suara sah sebanyak 263.510 suara dari Partai Demokrat untuk Dapil Jawa Timur 7. Pada periode 2019-2024, Ibas bertugas di Komisi 6 yang membidangi perdagangan, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan standardisasi nasional.

Pendidikan

SD Merdeka Bandung (1987-1993)

SMPN 20 Jakarta (1993-1996)

SMAN 39 Jakarta (1996-1999)

S1, Bachelor of Commerce in Finance and E-Commerce, Curtin University, Perth, Australia (2002-2005)

S2, Master of Science in International Political Economic, Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura (2006-2007)

S3 Institut Pertanian Bogor (2017-2018)

Perjalanan Politik

Selepas Rapimnas Demokrat yang menjadikan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (2010, di Bandung), Anas menunjuk Ibas sebagai Sekretaris Jenderal. Ibas terpilih sebagai anggota DPR pada periode 2009-2014, ia menjadi bagian dari Komisi I DPR-RI. Pada 14 Februari 2013, Ibas mengundurkan diri sebagai anggota DPR dan memilih berfokus pada internal Partai Demokrat.

Pada pendaftaran daftar caleg (September 2013) yang secara resmi diserahkan ke KPU oleh Anas Urbaningrum, Anas kembali menyetujui nama Ibas sebagai anggota caleg Demokrat untuk pemilihan legislatif 2014. Ia terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019, dan ia menjadi anggota dari Komisi X DPR-RI. Ibas juga diangkat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI.

Ibas pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Pariwisata dan Olahraga dari tahun 2010 hingga tahun 2015.

Koordinator Wilayah (Korwil) DPP Partai Demokrat wilayah DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Ketua Steering Committee Kongres II Partai Demokrat di Bandung Jawa Barat 2010.

Sekjend Partai Demokrat periode 2010-2015.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

- Menjemput dan merespon aspirasi masyarakat di tingkat bawah melalui kantor di 5 kabupaten dapil yang diberi nama Griya Aspirasi EBY (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi)
- Mobil Aspirasi EBY, Ambulance Gratis, Majalah "Sinergis" untuk sarana komunikasi dengan konstituen
- Website www.griyaaspirasi-eby.com

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Menyikapi Aksi Demonstrasi Dugaan Penistaan Agama oleh Gubernur DKI Jakarta (4 November 2016)

9 November 2016 - (SINDO NEWS) - Fraksi Partai Demokrat di DPR meminta jangan ada pihak yang mencederai demokrasi dengan komentar-komentar membingungkan rakyat. Misalnya, seolah-olah ada yang mengatur aksi demonstrasi 4 November lalu.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan, pasca reformasi penyampaian pendapat di Indonesia lebih baik, demokratis, dan semakin dewasa.

Ibas berharap tidak ada pihak yang mencederai kebebasan berekspresi rakyat Indonesia dengan komentar-komentar membingungkan rakyat, seolah-olah ada yang mengatur demonstrasi 4 November.

"Demokrasi saat ini sudah lebih baik, seharusnya pemerintah atau pihak-pihak lain mendukung dan menyambut baik masyarakat untuk berekspresi sepanjang tidak anarkis, tidak rusuh dan tidak merusak," kata Ibas melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/11/2016).

Ibas menjelaskan selama 10 tahun kepemimpinan SBY, tidak sedikit terjadi hal-hal yang berkaitan dengan protes dan unjuk rasa.

Dia menilai hal tersebut sangat lumrah sepanjang konstruktif dan dilakukan melalui cara yang baik sesuai aturan. Putra SBY itu menilai demokrasi yang baik adalah bermartabat, beretika dan bermoral.

"Kami berpesan agar semua pihak menghormati golongan atau pihak tertentu. Dalam kasus Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seharusnya tidak perlu terjadi, sepanjang semua pihak, termasuk para pemimpinnya menghormati empat pilar kebangsaan, yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika," tuturnya. [sumber]