Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Jawa Timur VII
Komisi VII - Energi, Riset dan Teknologi
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pacitan
Tanggal Lahir
12/08/1963
Alamat Rumah
Jalan Cempaka Putih 84, Puri Mumbul, Lingkungan Taman Griya, Jimabaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Timur VII
Komisi
VII - Energi, Riset dan Teknologi

Latar Belakang

Sartono lahir di Pacitan, 12 Agustus 1963. Sartono berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Demokrat setelah memperoleh suara sebanyak 62,757 suara untuk Dapil Jawa Timur VII . Sartono adalah sepupu dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada masa kerja 2014-2019 Sartono bertugas di Komisi VI yang membidangi investasi, BUMN, perdagangan dan perindustrian.

Sartono diduga terlibat kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan juga kasus korupsi terkait kasus suap dalam proyek SKK Migas untuk memenangkan PT Rekayasa Industri dalam sebuah tender. (sumber).

Pendidikan

S2 Universitas Surabaya (2011)

Perjalanan Politik

Sartono mengawali kiprah di Demokrat sebagai Bendahara Umum DPD Bali (2002-2005). Pasca kasus Nazarudin dimana Nazarudin tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Umum DPP Demokrat, Sartono mengambil alih jabatan tersebut. Posisi bisnis Sartono antara lain Vice Chairman PT Sinar Gading dan Direktur Utama PT Mitra Sejati Permai, Jakarta, serta pengelola berbagai tempat fitness di berbagai kota.

Sartono diduga terlibat kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan juga kasus korupsi terkait kasus suap dalam proyek SKK Migas untuk memenangkan PT Rekayasa Industri dalam sebuah tender. (sumber).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization

31 Mei 2017 - Sartono mengatakan bahwa perjanjian sangat memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia, namun banyak hal yang perlu diperhatikan. Indonesia akan menjadi negara industri baru, ditandai dengan banyaknya pekerja di bidang industri. pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di pertanian dengan cetak 7-9 juta Hektar sawah untuk pertanian. Sartono juga mempertanyakan kesiapan Infrastruktur dalam menghadapi protokoler tersebut. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Ratifikasi Perdagangan Internasional

19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Sartono menginginkan kajian KPPU. [sumber]

Tanggapan

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga, Sartono ingin menyikapi pertanyaan mengenai data nasional dari sektor 7 juta jiwa. Sartono merasa miris jika alokasi APBN terhadap perusahaan konstruksi BUMN ini besar namun perekrutan tenaga kerja menurun. Ia berpendapat bahwa serapan-serapan tenaga kerja tidak linear dengan APBN yang terlihat begitu besar. Untuk itu Sartono berpendapat harus adanya pertambahan tenaga kerja yang luar biasa. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Sartono mengatakan awal tahun ini dikejutkan dengan adanya impor beras. Harusnya beras kita surplus, tetapi realitasnya kita memerlukan impor ada ketikdakpaduan di sini. Sartono mengungkapkan HPP Bulog yang tidak mencerminkan fakta di lapangan. Sartono berpendapat ada pengaruh Pilkada dan Pilpres nanti. Sartono mempertanyakan kepada Mendag, Bulog, dan PPI mengenai siapa yang mengimpor beras ini dan untuk kepentingan siapa impor beras ini dilakukan. Sartono berpendapat jika melihat data dan hasil dari kementan seharusnya kita surplus. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada Rapat Kerja Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Sartono menyampaikan target BUMN kita itu asumsinya sekitar Rp1,8T di dalam perhitungan sampai bulan Agustus sampai Rp600-700T. Menurut Sartono, satu-satunya jalan semua upaya bagaimana infrastruktur ini selesai di tahun 2019, ini yang menjadi bencana nasional kita harus berani memotong target infrastruktur, target APBN, dan target penerimaan pajak. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Sartono berujar bahwa dirinya mendapatkan keluhan dari masyarakat bahwa ada pengerjaan proyek infrastruktur di daerah yang sudah selesai satu tahun tetapi hingga kini belum mendapatkan pembayaran. Sartono mengusulkan agar dibuka posko pengaduan kontraktor-kontraktor di daerah. [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KPPU

21 November 2016 - Sartono mengharapkan KPPU tidak disisipi kepentingan dan tidak mematikan usaha. [sumber]

RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin

31 Agustus 2016 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin, Sartono memaparkan bahwa subsidi banyak dipotong karena untuk mengejar infrastruktur yang besar-besar. Program infrastrukstur memang penting, tetapi tidak boleh dilupakan sektor real terutama koperasi. [sumber]

Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

16 Juni 2016 - Sartono mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) bahwa jangan sampai pemotongan anggaran Kementerian BUMN dikenakan pada program kewajiban untuk masyarakat karena menurut Sartono, pembinaan lingkungan dan masyarakat dari BUMN belum dilaksanakan secara maksimal. [sumber]

Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

13 Juni 2016 - Sartono menanyakan apakah dengan target investasi akan menyerap banyak tenaga kerja. [sumber]

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Sartono kecewa karena ada ketidaksesuaian target juga terjadi pada sektor pajak, komoditi jatuh dan pada saat yang bersamaan pajak dinaikkan. Dengan melihat hal-hal tersebut, maka Sartono menyarankan agar kementerian tidak harus memiliki banyak program tapi cukup fokus saja pada program-program yang diprioritaskan. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

12 April 2016 - Sartono memulai dengan menanyakan berapa besaran realisasi minat investasi di Indonesia. Sebab, menurut Sartono, ada satu negara yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Sartono melanjutkan, apakah terdapat syarat tertentu untuk investor. Ia mencontohkan salah satu syarat tersebut seperti adanya calon investor yang ingin berinvestasi tetapi membawa Pekerja dari negaranya. [sumber]

18 Agustus 2015 - Sartono apresiasi adanya peningkatan alur masuk investasi sebesar Rp.124 triliun. Sartono kemudian menanyakan mengenai isu tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia, mengingat posisi BKPM sebagai pintu awal investasi. Selain itu, Sartono minta penjelasan ke Kepala BKPM mengenai negara mana saja yang tertarik untuk berinvestasi pada tujuh sektor di Indonesia. Menanggapi jawaban BKPM, Sartono kembali bertanya mengenai kebenaran gambar-gambar yang beredar di media sosial. [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

11 April 2016 - Sartono mengatakan, KPPU harus ngotot agar anggaran tidak dipotong, kalau bisa dinaikkan. Sartono merasa keberatan jika anggaran dipotong. [sumber]

Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Melihat kondisi keuangan PT HIN pada tahun 2002, awalnya Sartono mendukung sistem BOT. Hingga kemudian terjadilah penyimpangan yang menimbulkan permasalahan. Menurut Sartono, harus ditemukan terlebih dulu permasalahan tersebut. Bila benar ditemukan penyimpangan terkait sumber daya yang dikapitalisasikan, maka menurut Sartono hal tersebut harus diproses secara hukum.

Sartono berpendapat bahwa kerjasama operasi harus ditingkatkan, tetapi harus dilihat latar belakang kebijakannya. Bahkan bila perlu dibuat kontrak agreement untuk menyelesaikannya.

Sartono menilai rekomendasi BPK sangat baik karena mengoptimalkan kerjasama dibidang lain sehingga lebih bermanfaat dan produktif. Sartono meminta Dirut PT HIN menyampaikan permasalahan tentang BOT kepada Kementerian BUMN secara transparan agar dapat diselesaikan dengan baik. Sartono menambahkan, jika ingin melakukan kerjasama dengan mitra strategis, harus ada MoU yang benar dan jelas, serta dikonsultasikan terlebih dahulu dengan KPK. [sumber]

Status Mobil Esemka

13 November 2015 - (TeropongSenayan) - Mobil Esemka apa kabarnya? Lama tak terdengar kabarnya, mobil esemka coba diingatkan kembali oleh Anggota Komisi VI DPR Sartono.

Dia mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal janjinya mendukung pengembangan mobil Esemka saat menjadi wali kota Solo.

"Saya mengingatkan Presiden akan janjinya untuk mengembangkan mobil Esemka sebagai mobil nasional. Karena sudah satu tahun pemerintahan Jokowi, soal mobil Esemka sudah terlupakan," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (13/11/2015) seperti dilansir Antara.

Politisi Partai Demokrat itu berharap Presiden Jokowi setidaknya mendukung pengembangan mobil Esemka sebagai moda angkutan hasil pertanian.

"Kita juga enggak muluk-muluk minta Presiden untuk mengembangkan jadi mobil nasional. Paling tidak, mengembangkan mobil untuk mengangkut hasil pertanian dari desa ke kota sehingga kesejahteraan rakyat, utamanya petani meningkat," katanya.

Apalagi, anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur VII itu menambahkan, saat ini sudah ada Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pertanian.

"Jadi sangat pas kalau Presiden mengembangkan mobil Esemka sebagai mobil nasional dikaitkan dengan program dana desa. Sangat menunjang sekali," katanya.

"Kalau memang ingin dikembangkan mobil Esemka, adalah untuk kedaulatan industri, utamanya industri otomotif kita," tambah dia.

Sartono mengatakan dia akan kembali menanyakan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan mobil Esemka saat rapat kerja dengan Menteri Perindustrian.

"Kami akan tanyakan hal tersebut kepada Menteri Perindustrian. Ini adalah untuk kebaikan dan kemandirian nasional dalam bidang otomotif," demikian Sartono. (sumber)

Kinerja Pupuk Indonesia

Pada 15 April 2015 - Sartono mengatakan bahwa salah satu masalah pupuk yang terjadi di lapangan adalah penggunaan pupuk yang tidak sesuai oleh petani. Oleh karena itu, Sartono menanyakan cara mengatasi permasalahan pupuk yang terjadi di lapangan. [sumber]

Sasaran Strategis Sucofindo

Pada 15 April 2015 - Sartono menanyakan tanggapan Sucofindo dalam kesiapan persaingan global begitu MEA dibuka di 2016. [sumber]

Industri Gula Nasional dan Impor Gula

Pada Audiensi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) tanggal 26 Maret 2015 - Sartono menyatakan bahwa dirinya adalah Anggota baru di Komisi 6 dan tidak tahu betul permasalahan petani tebu saat ini. Namun demikian Sartono catat dan terima masukan-masukan dari APTRI dan janji akan bahas dengan Kementerian terkait. [sumber]

Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBN T.A. 2017

18 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 6 dengan Kepala BP Batam dan Kepala BPKS, Sartono menganjurkan agar diadakan kerja sama dengan pihak swasta, sehingga kawasan yang menjadi jangkauan atau teritorial dibawah Badan Pengusahaan (BP) batam, payung hukumnya harus dibuatkan. Sartono menegaskan bahwa secara teknis mereka yang menjalankan, tugas kita hanya menyiapkan lahannya. Sartono juga menyarankan agar kita menjalin kerja sama pertukaran secara internasional dan itu harus dimaksimalkan. Sartono mencontohkan bahwa di Jawa Tengah, tepatnya Desa Ponggok, mereka berhasil membuat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), padahal ruang lingkupnya kecil, sehingga Batam dengan sejarahnya yang panjang, dengan kekuasaan lahannya dibawah BP Batam harus dikerjasamakan. Sartono juga menambahkan bahwa pusat juga harus berperan, karena harus ada rekayasa, karena untuk pengembangan pariwisata jika tidak ada penerbangan langsung, maka agak berat juga untuk pengembangan pariwisata. [sumber]

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Mendag, Sartono menyampaikan bahwa perang dagang antara Amerika dan Cina berdampak terhadap harga-harga yang membumbung tinggi dan masyarakat hanya memperoleh sepotong-potong mengenai keputusan yang diambil oleh Pak Menteri Perdagangan, sehingga Pak Menteri harus menanggapi pengusaha dan kegaduhan yang saat ini terjadi. Sartono juga mengingatkan bahwa ini Menteri Perdagangan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena sedang berada diujung tahun politik. Sartono juga mengungkapkan bahwa pelemahan nilai tukar Rupiah juga berdampak terhadap sektor-sektor lainnya, seperti kedelai, tempe dan tahu yang merupakan komoditas utama Indonesia, dan Sartono meminta Mendag harus menyampaikan ke masyarakat bahwa saat ini sedang terjadi lompatan yang luar biasa, hal tersebut perlu disampaikan ke masyarakat agar mereka tidak terkejut. Sartono juga menjelaskan kalau Indonesia tiba-tiba import lagi, nanti ramai di masyarakat agar fluktuasi harga relatif terjaga, itu merupakan keputusan Mendag, dan Komisi 6 hanya tidak ingin terjadi kegaduhan. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pacitan
Tanggal Lahir
12/08/1963
Alamat Rumah
Jalan Cempaka Putih 84, Puri Mumbul, Lingkungan Taman Griya, Jimabaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Timur VII
Komisi
VII - Energi, Riset dan Teknologi