Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Jawa Timur VII
Komisi VII - Energi, Riset dan Teknologi
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pacitan
Tanggal Lahir
12/08/1963
Alamat Rumah
Jalan Cempaka Putih 84, Puri Mumbul, Lingkungan Taman Griya, Jimabaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Timur VII
Komisi
VII - Energi, Riset dan Teknologi

Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang Undang (RUU) Penanggulangan Bencana, Pengesahan RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), Laporan Hasil Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) - Rapat Paripurna DPR RI

Sartono Hutomo mengatakan bahwa BAKN DPR RI telah melakukan penelahaan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) th anggaran 2018. BAKN DPR RI telah membuat telaahan terkait laporan hasil pemeriksaan atas kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa TA 2015 sampai dengan Semester I tahun 2018. Telahaan BAKN DPR RI terhadap hasil pemeriksaan BPK atas kegiataan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa TA 2016 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 80 kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia menemukan adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan dana desa, baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan. Adapun permasalahan pada pengelolaan dana desa antara lain adalah sebagai berikut; Belum adanya regulasi penerapan standar akutansi pemerintahan desa, belum adanya regulasi penyelenggaraan pembinaan aparatur desa yang lengkap, belum adanya perencanaan yang dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa, belum ada keselarasan kegiatan dengan skala prioritas penggunaan dana desa.

Sedangkan permasalahan pada aspek pengelolaan Dana Desa adalah perencanaan pengawasan oleh pemerintah daerah belum mempertimbangkan risiko, pengawasan belum sepenuhnya mencakup evaluasi atas kesesuaian APB Desa dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa dan belum termuatnya tindak lanjut perbaikan dalam laporan hasil pengawasan atas berbagai permasalahan tersebut, BAKN mendorong agar dilakukan optimalisasi peran pemerintah melalui Kementerian terkait dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan keuangan desa, melakukan penguatan sinergisitas dan sinkronisasi aturan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), serta mengembangkan aplikasi sistem keuangan desa yang terintegrasi dengan aplikasi desa lainnya. BAKN mendorong agar pengelolaan dana desa dapat menjadi perhatian dan bahan pembahasan Komisi II, Komisi V, dan Komisi XI dalam rangka pengawasan terhadap Kemendagri, Kementerian Desa PDTT, Kemenkeu, dan Bappenas sebagai mitra kerja komisi. BAKN telah melakukan penelahaan atas LKPP tahun 2018. BAKN menemukan permasalahan PNBP terkait dengan belum adanya regulasi aturan pelaksanaan mengenai jenis tarif, ketidakpatuhan, atas ketepatan waktu penyetoran PNBP ke kas negara serta penatausahaan PNBP beserta piutangnya yang belum sesuai ketentuan yang berlaku.

BAKN mendorong Kementerian atau Lembaga untuk proaktif dan menguatkan sinergitas dalam memonitor dan menggali potensi-potensi penerimaan PNBP yang baru serta mengusulkan dan mengawasi pengelolaan PNBP tersebut. BAKN menyoroti permasalahan piutang pajak yang juga merupakan temuan berulang sejak tahun anggaran 2015-2018. BAKN menemukan dua permasalahan utama piutang pajak, yaitu permasalahan optimalisasi penagihan piutang pajak yang berdampak pada hilangnya hak tagih negara dan belum adanya sistem serta mekanisme pengendalian dalam mematikan perhitungan dan penyisihan piutang perpajakan yang valid terhadap permasalahan piutang pajak, BAKN DPR RI mendorong perbaikan administrasi perpajakan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan koordinasi untuk merealisasikan piutang pajak menjadi penerimaan perpajakan. BAKN mendorong agar mempercepat pengimplementasian sistem informasi yang baru sehingga dapat mendukung proses bisnis secara keseluruhan. Sistem informasi tersebut harus dapat memastikan data piutang pajak yang valid, mendukung penerbitan surat teguran, serta mendukung notifikasi dan peringatan terkait dengan jangka waktu penerbitan kegiatan penagihan dan kadaluarsa penagihan.

Selain masalah PNBP dan piutang pajak, terhadap hasil pemeriksaan atas LKPP 2018, BAKN DPR RI juga menyoroti permasalahan alokasi afirmasi Dana Desa. Berdasarkan hasil penelaahan, BAKN menyimpulkan bahwa terkait alokasi afirmasi Dana Desa terdapat dua permasalahan utama yaitu permasalahan dualisme indeks pembangunan desa, yaitu Indeks Desa Membangun dan Indeks Pembangunan Desa serta permasalahan ketidaksinkronan data dari Kemendes PDTT, Kemensos, Kementerian PPN/Bappenas, BPS dan Kemendagri. Untuk itu, BAKN DPR RI mendorong Pemerintah untuk memperbaiki koordinasi antar Kementerian/Lembaga agar program pembangunan desa yang dijalankan oleh masing-masing kementerian terkait dapat berjalan baik. Validitas dan akurasi serta integrasi data perdesaan yang menjadi alat ukur perkembangan pembangunan desa tidak lagi menjadi permasalahan dalam penentuan penyaluran alokasi afirmasi Dana Desa. Dengan data yang baik, diharapkan Dana Desa, khususnya Dana Desa Afirmasi disalurkan sesuai dengan kondisi desa yang sebenarnya sehingga pembangunan desa akan lebih optimal. Demikian laporan pelaksanaan tugas BAKN DPR RI terhadap penelaahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2018 dan LKPP TA 2018. Kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI serta kepada Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, para Analis APBN di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Tenaga Ahli dan Sekretariat BAKN dalam mendukung pelaksanaan tugas BAKN DPR RI.


Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) - Rapat Paripurna DPR-RI

Sartono meminta penjelasan perihal surat terkait Pansus Hak Angket Jiwasraya yang ditanda tangani 104 anggota, masyarakat hanya ingin mendengarkan penjelasan tahapan proses yang telah ditindak lanjuti oleh Pimpinan DPR. Sartono berpendapat bahwa mega skandal Jiwasraya perlu dituntaskan secara gamblang, terang benderang dan menyeluruh. Sartono mengatakan pemerintah wajib memastikan dan menjaga daya saing produk Indonesia sehingga dapat menaikkan nilai ekspor Indonesia ke Australia dalam berbagai bidang, kerjasama ini harus berlandaskan kepentingan rakyat Indonesia.


RUU Paten - RDP Pansus dengan Pakar

Sartono mengatakan bahwa inventor itu tidak mau ribet.


Tanggapan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Pensiunan Pegawai Perhutani (4P)

Sartono mengatakan Komisi 6 setuju bahwa harus ada raker dengan Kementerian untuk membahasa PermenLHK 39/2017. Sartono bertanya apakah dengan berlakunya PermenLHK 39/2017, kolaborasi masyarakat untuk mengelola hutan menjadi hilang.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Sesuai Hasil Badan Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Sartono mengatakan bahwa aturan-aturan investasi sangat kompleks, tiap daerah berbeda aturan dan sangat menghambat. Sartono ingin agar BKPM mempunyai wewenang langsung, bukan hanya koordinasi.


Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perindustrian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2018 dan Pembahasan Usulan Program-Program yang Akan Didanai Oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Berdasarkan Kriteria Teknik dan Komisi — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Sartono mengatakan Komisi 6 harus tahu Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan ke mana.


Pembahasan dan Penetapan Asumsi Dasar Makro sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RAPBN ta. 2021 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Sartono mengatakan Covid-19 meningkatkan kemiskinan, pengangguran dan turunnya daya beli. Salah satu solusinya adalah subsidi yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar ditingkatkan.


Progres Pelaksanaan Kegiatan Hasil Realokasi Anggaran Tahun 2020 dan Pembahasan RKA K/L TA 2021 - RDP Komisi 7 dengan Sekjen, Irjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Migas, Dirjen Minerba dan Kepala BPMA Kementerian ESDM

Melihat kurva serapan anggaran per Agustus yang masih 37%, Sartono berharap dengan waktu yang ada bisa menyelesaikan program-program yang ada. Sartono berpendapat bahwa perlu ada perbaikan di tahun 2021, dan Komisi 7 DPR-RI pun harus mendukung bagaimana serapan anggaran untuk masyarakat bisa dipercepat kemudian.


Proyeksi Realisasi Pembangunan Listrik Program 35.000 MW dan Program 7.000 MW - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT PLN (Persero)

Sartono menanyakan apakah pemerintah sudah membayar hutang PLN, karena kami sudah memberikan rekomendasi ke Menteri Keuangan untuk hal tersebut. Sartono juga menanyakan bagaimana perkembangan tagihan listrik yang sepertinya belum tuntas kepada masyarakat.


Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT. Bukit Asam Tbk., PT. Timah Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Sartono mengatakan bila menginginkan solusi apapun keputusannya untuk menghindari ketidakjelasan dari pihak mitra.


Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Perhutani dan Perum BULOG

Sartono mengatakan terkait BULOG, keputusan PP NO 13/2016 dapat menjaga ketahanan pangan pokok. Menurut Sartono, BULOG adalah perpanjangan tangan pemerintah sebagai penyangga hasil pertanian sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan Wahyu menanyakan mengenai HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Mengenai penugasan ini, Sartono mengatakan payung hukumnya dapat menghambat dan berisiko serta gaduh. Oleh karena itu, Sartono mengusulkan harus adanya revisi kuat untuk membendung permainan-permainan di lapangan. Menurut Sartono, hal ini harus disampaikan kepada presiden agar masalahnya terurai, jadi apabila ingin melawan penjahat, maka kita memiliki ilmu. Sartono mengatakan, BULOG adalah perpanjangan tangan negara dan akan kalah bila hanya diberi senjata biasa dan tak ada pengaruh dan menurutnya BULOG harus diperluas kewenangannya. Menurut Sartono, BULOG ini memerlukan payung hukum yang bisa digunakan untuk penetapan harga ini sebab setiap tahun, hal ini tidak akan berganti karena sudah 3 kementerian kasusnya selalu sama.


Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2019 dan Progres Vaksin Covid-19 - Raker Komisi 7 dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN

Sartono menanyakan progres program teknologi dari Kemenristek yang melibatkan UMKM itu seperti apa.


Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ta. 2019 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Sartono meminta adanya lompatan besar untuk sektor ESDM.


Fit and Proper Test Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Sesi 2 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua KPPU Atas Nama Rima Agristina, Ukay Karyadi, dan Yohanes Berchman

Sartono mengatakan paparan konsep terkadang gamang menghadapi alam nyata. Maka yang diperlukan tidak hanya kapasitas, tapi juga integrasi, keberanian, dan energi. Ia juga mengatakan bahwa suara-suara tersebut betul adanya tapi menurutnya KPPU yang lama juga pasti mengalami namun integritas yang dipegang para calon ketua KPPU harus tinggi.


Persiapan Menghadapi Mudik Hari Raya IdulFitri 1439 H — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN Bidang Transportasi

Sartono menegaskan ini anggaplah bisa gagal kalau jangan sampai pemudik memberikan kaos untuk politik, baliho pun harus sewajarnya, ini kami ingatkan supaya aman nyaman selamat untuk para pemudik. Jangan sampai saat mudik nanti, ada bagi-bagi kaus entah Presiden 2 Periode atau 2019 Ganti Presiden. Walaupun ini sekedar guyonan, tapi perlu diperhatikan. Kami mengingatkan agar aman dan selamat ada untuk pemudik. Terakhir, Sartono mengatakan perlu mekanisme yang diterapkan untuk mengatasi kegaduhan-kegaduhan ini. Kedua, BUMN tidak ada gaduh sektoral. Semoga tidak ada satu permasalahan yang berarti saat mudik nanti.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) Atas Nama Arnold Sihombing, Binsar Jon Vic, dan Chandra Setiawandengan

Sartono bertanya kepada para kandidat terkait bagaimana cara para kandidat agar terus konsisten sesuai dengan niat sampai akhir masa tugas nanti.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) Atas Nama Dinni Melanie, Eugenia Mardanugraha, dan Guntur Syahputra Saragih

Sartono mengingatkan kalau para kandidat ini lolos bahwa selain kapasitas, selain energi luar biasa, ialah integritas. Lalu masuk dalam KPPU konsisten selama 5 tahun dengan khusnul khotimah.


Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner KPPU an. Harry Agustanto, Kodrat Wibowo, Kurnia Toha, Mohammad Reza, Ningrum Natasya Sirait, dan Muhammad Handry Irmansyah

Sartono menanyakan upaya calon untuk menelusuri dan menangani masalah kartel. Sebab, kata Sartono, kartel merupakan keluh kesah permasalahan UMKM. Terakhir, ia berharap agar KPPU menciptakan terobosan untuk pertumbuhan ekonomi.


Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM RI serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Sartono mengatakan agar anggaran dapat berdampak pada sektor riil di lapangan.


Progres Kilang Minyak – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Pertamina

Sartono menyampaikan bahwa pada tahun lalu, Menteri ESDM dengan pemberitaan yang luar biasa mengenai perubahan ISC dengan anggaran Rp80 triliun, sehingga bisa dibangun dengan penghematan Pertamina dari sektor pertambangan.


Dividen BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Keuangan Kementerian BUMN

Sartono mengatakan penugasan BUMN besar yaitu memperkuat jalannya negara, butuh perhitungan dividen yang pas karena akan mempengaruhi hasil keuntungan BUMN, berharap BUMN tumbuh dengan baik dan tidak tersesat oleh kekuasaan politik. Sartono mengatakan dari dividen Rp44 T, negara memberikan PMN dan mungkin PMN lebih tinggi dari dividen.


Evaluasi Anggaran Tahun 2020 dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2021 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

Terkait adanya pemotongan anggaran, Sartono mengatakan bahwa Kemenristek membuat semuanya tidak bisa bicara apa-apa. Sartono mengajak bahwa semua harus bersepakat bagaimana Ristek harus menjadi garda terdepan jika Indonesia ingin maju.


Kinerja BUMN Tambang di Masa Pandemi Covid-19 – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Inalum (Persero), Dirut PT Antam Tbk, Dirut PT Bukit Asam Tbk, Dirut PT Timah Tbk, dan Presdir PT Freeport Indonesia

Sartono mengatakan dengan saham 51% di PT Freeport Indonesia berharap untuk bisa untung, karena ingin sekali untuk merasakan keuntungan tersebut. Tetapi jika kondisinya seperti ini, dengan ganti Presiden 4 kali kedepan kita tidak akan mengalami keuntungan.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) K/L Tahun 2021 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

Sartono berharap semoga anggaran dan kebijakan yang telah disetujui dapat direalisasikan pada 2021.


Evaluasi Kinerja Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 dan Perkembangan Vaksin di Indonesia - RDP Komisi 7 dengan Kepala Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19, Kepala BPPT, Kepala LIPI dan Direktur LBM Eijkman

Sartono menanyakan bagaimana kita bisa mencintai produk dalam negeri, sebab ada juga memang yang mencari jalan pintas agar untung, memutus proses rangkaian impor adalah proses panjang. Sartono menanyakan bagaimana jika Lembaga Ristek ini masuk Prolegnas, butuh ikatan hukum agar politik anggaran berpihak dan berkelanjutan. Sartono berpendapat bahwa kita harus merekomendasikan Lembaga Ristek dan turunannya agar masuk proyek jangka menengah dan panjang. Sartono berpendapat bahwa tidak aware, ketika suatu saat berganti pemerintahan maka isu yang diangkat akan berbeda, ini harus ada payung hukum yang jelas dan dipasarkan dengan pasar market yang luar biasa dan ini dilakukan dengan berkelanjutan.


Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Menurut Sartono, volume LPG 3 Kg mungkin bisa dinaikkan untuk membantu masyarakat dan mungkin bisa 7,0-8,0. Selebihnya, Sartono mengatakan bahwa Fraksi Demokrat setuju dengan pemerintah.


Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam RAPBN 2021 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Soal dihapuskannya Pertalite dan Premium, menurut Sartono apabila ada pengganti dengan harga sama, maka perlu disampaikan pada masyarakat.


Pembayaran Deviden - Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata

Sartono mengatakan dalam situasi terjadi penguatan dollar dan asumsi makro meleset semua yang mana menjadi agak panik disatu sisi ada perang penugasan seperti PLN Pertamina, pupuk hampir Rp17 Miliar belum terbayar oleh Pemerintah dan ini sangat mempengaruhi kinerja, sangat selayaknya dan Pemerintah harus mengembalikan lagi itu kepada negara.


Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Sartono mengatakan Pemerintah Indonesia perlu menyikapi soal bebas visa karena beberapa warga asing seperti di Bali, membuka restoran untuk pencucian uang. Tak hanya itu, jumlah warga negara China semakin banyak yang masuk ke Indonesia.


Kondisi Global Hulu Migas Dunia (Proyeksi ICP/Indonesian Crude Price), Capaian dan Outlook 2020, serta Target 2021 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK (Satuan Kerja Khusus) Migas dan 10 KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) Terbesar

Sartono mengatakan harapan bahwa target SKK Migas bisa dikomunikasikan kepada Pertamina dengan baik.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner LPSK an. Susilaningtyas

Sartono menanyakan fokus dari calon untuk meningkatkan kinerja dan sosialisasi dari LPSK.


Impor Garam dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Dosen Universitas Muhammadiyah Malang

Sartono mengatakan bahwa kita harus meningkatkan kompetensi kita di bidang penguasaan teknologi dan bahasa, dan ia merasa Pemerintah Daerah ini juga harus terlibat di dalam mengawal penguasaan kemajuan teknologi, selain itu real time kita bicara detik per detik, kuncinya kita terus update diri, optimis, dan digital era terjadi, Sartono juga menyampaikan pesan bahwa semuanya harus update diri, dan industri sektor sudah berjalan, dan sudah di siapkan regulasi atas input masyarakat, dan mengawasinya ada KPPU. Sartono juga mengatakan bahwa tugas sebagai anggota DPR adalah mengawal aspirasi masyarakat dan merangkumnya dalam bentuk undang-undang.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Sartono mengatakan bahwa yang terpenting apa yang sudah disampaikan Menteri Perindustrian, pelatihan-pelatihan untuk rakyat diperbanyak untuk kedepan.


Kinerja Keuangan dan Harga Tiket Pesawat — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Sartono menyatakan bahwa lebih baik kondisi keuangan dan harga tiket diselesaikan secara internal tanpa intervensi dari pihak luar karena untuk subsidi harga tiket bagi PNS dan Veteran juga sudah dianggarkan. Adanya intervensi dari luar akan menyebabkan hilangnya fokus BUMN dalam peningkatan efisiensi.


Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Saat Pandemi Covid-19 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker Virtual) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM)

Sartono meminta pemerintah menyampaikan kepada masyarkat alasan harga BBM di Indonesia belum turun padahal harga minyak dunia sudah turun. Sartono mengatakan memberi respon positif terhadap Permen ESDM No.8/2020. sartono mengusulkan agar pelanggan 900VA non subsidi dan 1300VA mendapat keringanan karena rakyat menengah sudah terdampak akibat pandemi Covid-19.


Penyesuaian RKA K/L 2020 Sesuai Hasil Banggar - RDP Komsi 6 Dengan Kepala BKPM

Sartono mengatakan kita harus komit untuk mendukung investasi kita ini, lupakan maslh politik, karena di kita ini masih sedikit-sedikit disangkut pautkan dengan politik.


Indutri Hulu Migas ditengah Pandemi Covid-19 dan Turunnya Harga Crude, Penjelasan Mundurnya Pan Orient Inc di Blok East Jabung, Provinsi Jambi, dan Penjelasan Terbakarnya Platform di Lapangan Camar, Blok Bawean, Provinsi Jawa Timur – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala SKK Migas

Sartono mengatakan bahwa pada sektor migas sudah memberikan bantuan yang luar biasa kepada pendapatan, sehingga Sartono meminta kepada Anggota untuk memberikan dukungan politik terhadap SKK Migas.


Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja PT. PLN (Persero) di Sektor Kelistrikan, Kontribusi PT. PLN (Persero) terhadap Penanganan Covid-19, dan Dampak Kebijakan Keringanan Biaya Listrik - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Direktur Utama PT. PLN (Persero)

Sartono mengingatkan agar pelanggan yang mendapatkan insentif pemerintah untuk program keringanan biaya listrik rumah tangga 450 VA dan 900 VA adalah pelanggan yang tepat. Sartono bertanya bagaimana cash flow PLN, apakah hutang yang membengkak sudah dilobi untuk pembayarannya, karena posisi hutang PLN sebesar Rp400 triliun dan dengan fluktuasi dollar mungkin hutang sudah meningkat menjadi Rp600 triliun, Sartono mengingatkan agar talangan segera ke ditagih, jangan sampai pembayaran hutang yang dijadwalkan menjadi tidak mampu membayar. Sartono juga bertanya bagaimana rencana dan strategi PLN kedepan untuk mengatasi kelebihan pasokan. Sartono meminta PLN menyampaikan support regulasi dan aturan yang dibutuhkan dari Komisi 7. sartono mengingatkan bahwa CSR harus ada payung hukumnya, pertanggung jawaban harus dari masing-masing perusahaan, jika Kementerian BUMN melakukan CSR perusahaan berarti ada yang salah.


Progres Pelaksanaan Program Hingga Triwulan ke-3 Tahun 2019 dan Rencana Proker 2020 - Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kepala Badan Tenaga Nuklir (BATAN), Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)

Sartono menyatakan bahwa kebutuhan riset Indonesia itu bisa tercermin dari anggarannya, kalau LPNK itu ingin maju dan merespon kebutuhan pasar itu tanggung jawab kita dalam support politik anggaran agar mencukupi.Isu penelitian pangan dalam global warming saat ini terus menurun, riset riset pangan harus menjadi concern kita. Walaupun kita menguasai teknologi, kan kita tetap perlu makan. Perlu menjadi prioritas kita dalam riset pangan.


Dampak Pandemi Covid-19 dan Kontribusi terhadap Penanganan Covid-19 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT. PGN Tbk.

Sartono berpendapat Pertamina harus mengadakan konferensi pers untuk disampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait tidak turunnya harga BBM sementara harga minyak dunia turun, masalahnya apa sehingga masyarakat bisa menerima. Terkait cashback 50% untuk OJOL, Sartono bertanya mengapa hanya Ojol yang mendapat cashback, hal ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat seperti ojek komvensional dan supir angkot. Sartono mengatakan Pertamina dan PGN sudah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada negara, negara juga harus memberikan regulasi agar perusahaan bisa bernapas bukan aturan yang membatasi gerak langkah.


Kesiapsiagaan dan Langkah Strategis dalam Menghadapi Covid-19 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker Virtual) dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala LPNK (BPPT, LIPI, dan LAPAN) serta Direktur LBM Eijkman

Sartono bertanya apakah Menristek mendapat alokasi dana untuk percepatan penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat.


Penetapan Pimpinan dan Wakil Pimpinan Komisi 7 DPR RI - Komisi 7 DPR RI Rapat Internal

Sartono Hutomo berpendapat bawa ia setuju dengan apa yang dikirim oleh para anggota di komisi 7 DPR RI untuk memberikan dukungan penuh agar KLHK tetap menjadi bagian dari mitra Komisi 7 DPR RI.


Pasokan Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi (Migas) – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia.

Sartono mengatakan sisi ekspor perlu diperhatikan untuk cadangan devisa meskipun kebutuhan nasional tercukupi. Sartono menanyakan alasan investasi di sektor migas kurang menarik sehingga perlu dikaji. Tak lupa, ia juga menanyakan inovasi baru untuk menghasilkan pupuk sehingga tidak hanya pupuk tunggal.


Laporan Kegiatan Penugasan Pemerintah Hingga Triwulan Ke-3 Tahun 2019, Rencana Program Kerja Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)

Sartono menanyakan berapa banyak kuota BBM untuk per wilayah dan berapa hutang negara kepada Pertamina. Sartono juga menanyakan apakah hutang tersebut memperngaruhi kinerja Pertamina atau tidak.


Kinerja dan Anggaran - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP-IPTEK) dan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBME)

Sartono mengatakan kemajuan suatu negara terlihat dari keberpihakan kepada lembaga riset dan anggaran yang diberikan. Sartono mengusulkan hasil lembaga riset harus disampaikan kepada anak bangsa, peneliti bekerja dalam senyap harus menjadi motivasi anak bangsa agar bangga bahwa peneliti Indonesia juga hebat.


Status Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), Kendala & Hambatan Pengembangan EBT dan Isu Aktual Lainnya - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM

Sartono berpendapat perlu adanya keputusan politik bersama soal Energi Baru Terbarukan (EBT), sudah lama EBT ini tetapi apakah akan dilanjutkan atau tidak. Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS) memang mahal tetapi harus dihubungkan dengan Ristek ini soal baterainya.


Rencana Strategis 5 Tahun ke Depan, Perkembangan Implementasi Program Diseminasi di Daerah Aplikasi Teknologi Modifikasi Cuaca dan Sektor Pertanian, Perkembangan Kebijakan Suatu Peta Nasional, Implementasi Teknologi Penginderaan Jarak Jauh Sebagai Early Warning System Bencana - RDP Komisi 7dengan Kepala LPNK

Sartono mengatakan dahulu kalau panen di bidang pertanian bisa 3X dalam setahun, tapi sekarang karena global warming dan climate change, panennya hanya 2X, mungkin riset teknologi untuk rekayasa hal ini perlu.


Kinerja Produk Blok Migas, Proses Eksplorasi Blok Migas Baru, dan Pengembangan Blok Migas Existing — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Presiden Direktur PT Pertamina EP dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi

Sartono mengingatkan kepada Pertamina EP dan Pertamina Hulu untuk bisa leluasa berbicara kepada Komisi 7 tentang hambatan yang dialami agar Komisi 7 bisa mencarikan solusinya. Jika Bapak/Ibu tidak menyampaikannya, Komisi 7 tidak akan tahu apa saja hambatannya.


Evaluasi Kinerja PT. PLN Tahun 2019, Proses Pemanfaatan Crued Palm Oil Untuk Bahan Bakar Pembangkit, dan Kesiapan PT. PLN dalam Mendukung Pengembangan Kendaraan Listrik – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN

Sartono mengatakan terkait dengan subsidi listrik di tahun 2020 terjadinya lebih rendah dari pada tahun 2019 sebesar 54,79 Triliun, sedangkan hutang pada kuartal 1 tahun 2019 sebesar 39,424 Triliun bagaimana langkah korporasi dalam rangka untuk menjaga BUMN agar tetap sehat, sedangkan dari suara rakyat bahwa tidak mau adanya kenaikan dasar tariff harga listrik. Terkait dengan mobil listrik yang dimana sudah diwacanakan dari tahun 2012, tetapi karena adanya intrik dalam sehingga pada akhirnya tidak terwujud juga untuk mobil listrik ini.


Evaluasi Kerja Tahun 2019 dan Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 7 RDP dengan Kepala SKK Migas

Sartono mempertanyakan adakah keberpihakan APBN untuk meningkatkan investasi di sektor migas. Kemudian, Sartono mengatakan keberhasilan target 1 juta per barel per hari di tahun 2030 tidak terlepas dari political will dan political action dari Pemerintah pucuk kita, ini terkait anggaran yang harus fokus mengerjakan proyek, jika swasta tidak tertarik maka negara harus memikirkan bagaimana swasta masuk. Satu sisi kebutuhan kita banyak tapi produksi kita masih kurang. Terakhir, Sartono menegaskan ada tidak fokus keberpihakan APBN untuk investasi migas kita


Capaian Program Kerja Tahun 2019 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), RDP dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)

Sartono telah melakukan kunjungan kerja ke China dan melihat di China energi dari fosil sudah tidak digunakan dan beralih ke energi baru terbarukan yang meningkat pemakaiannya. Maka dari itu, hasil riset perlu dikomunikasikan dengan kabupaten-kabupaten, lalu dibuat percontohan, sehingga produk risetnya nanti dapat dilihat oleh negara lain.


Identifikasi dan Antisipasi Penanganan Epidemi Virus Corona - RDP Komisi 7 dengan Direktur Lembaga Biologi Molekuler

Sartono menanyakan bagaimana sinergitas dan komunikasi antara Eijkman dengan Kementerian Kesehatan. Ia menghimbau agar koodinasi antara keduanya harus berjalan dengan intens karena Eijkman merupakan salah satu mitra Kementerian Kesehatan.


Kesiapan Mudik Lebaran – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN; Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Sruvei, dan Konsultasi Kementerian BUMN

Sartono menekankan kepada aspek keselamatan para penumpang. Sartono meminta tolong terkait keselamatan dan keamanan ini menjadi hal yang diutamakan oleh para perusahaan transportasi. Sartono berharap standar keselamatan untuk bisa konsisten semuanya. Sartono mengingatkan standar angkutan darat dan laut. Menurut Sartono, salah satu prestasi dari Mudik Lebaran 2019 yaitu berkurangnya jumlah korban jiwa dalam pelaksanaan mudik. Sartono juga menekankan kepada aspek keselamatan para penumpang. Sartono meminta tolong keselamatan dan keamanan ini menjadi hal yang diutamakan oleh para perusahaan transportasi. Sartono berharap standar keselamatan untuk bisa konsisten semuanya. Sartono mengatakan Garuda Indonesia seperti buah simalakama.


Perkembangan dan Pelepasan Aset sejak 2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Deputi Jasa Keuangan BUMN dan PT. Telekomunikasi Indonesia

Sartono mengatakan dirinya hanya berharap bahwa semuanya akan berjalan dengan bak dan lancar.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Edwin Partogi

Sartono mempertanyakan apakah selama ini saksi dan korban telah merasa aman dan apakah akan mendapatkan kompensasi. Serta, ia mempertanyakan bagaimana mengatasi anggaran LPSK yang kian menurun hingga 65 miliar.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Agustinus Purnomo Hadi

Sartono mengharapkan Bapak Agustinus dapat terpilih. Lalu, jika Bapak sudah dilantik, Sartono menanyakan kapan Bapak akan mengajukan Judisial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) - RDPU Komisi 3 dengan Elfina Lebrine

Sartono mengharapkan agar Elfina dapat terpilih menjadi anggota komisioner LPSK. Sebab, ia menilai
bahwa Elfina memiliki kapabilitas yang memadai untuk menjadi seorang anggota komisioner LPSK.


Latar Belakang

Sartono lahir di Pacitan, 12 Agustus 1963. Sartono berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Demokrat setelah memperoleh suara sebanyak 62,757 suara untuk Dapil Jawa Timur VII . Sartono adalah sepupu dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada masa kerja 2014-2019 Sartono bertugas di Komisi VI yang membidangi investasi, BUMN, perdagangan dan perindustrian.

Sartono diduga terlibat kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan juga kasus korupsi terkait kasus suap dalam proyek SKK Migas untuk memenangkan PT Rekayasa Industri dalam sebuah tender. (sumber).

Pendidikan

S2 Universitas Surabaya (2011)

Perjalanan Politik

Sartono mengawali kiprah di Demokrat sebagai Bendahara Umum DPD Bali (2002-2005). Pasca kasus Nazarudin dimana Nazarudin tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Umum DPP Demokrat, Sartono mengambil alih jabatan tersebut. Posisi bisnis Sartono antara lain Vice Chairman PT Sinar Gading dan Direktur Utama PT Mitra Sejati Permai, Jakarta, serta pengelola berbagai tempat fitness di berbagai kota.

Sartono diduga terlibat kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan juga kasus korupsi terkait kasus suap dalam proyek SKK Migas untuk memenangkan PT Rekayasa Industri dalam sebuah tender. (sumber).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization

31 Mei 2017 - Sartono mengatakan bahwa perjanjian sangat memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia, namun banyak hal yang perlu diperhatikan. Indonesia akan menjadi negara industri baru, ditandai dengan banyaknya pekerja di bidang industri. pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di pertanian dengan cetak 7-9 juta Hektar sawah untuk pertanian. Sartono juga mempertanyakan kesiapan Infrastruktur dalam menghadapi protokoler tersebut. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Ratifikasi Perdagangan Internasional

19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Sartono menginginkan kajian KPPU. [sumber]

Tanggapan

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga, Sartono ingin menyikapi pertanyaan mengenai data nasional dari sektor 7 juta jiwa. Sartono merasa miris jika alokasi APBN terhadap perusahaan konstruksi BUMN ini besar namun perekrutan tenaga kerja menurun. Ia berpendapat bahwa serapan-serapan tenaga kerja tidak linear dengan APBN yang terlihat begitu besar. Untuk itu Sartono berpendapat harus adanya pertambahan tenaga kerja yang luar biasa. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Sartono mengatakan awal tahun ini dikejutkan dengan adanya impor beras. Harusnya beras kita surplus, tetapi realitasnya kita memerlukan impor ada ketikdakpaduan di sini. Sartono mengungkapkan HPP Bulog yang tidak mencerminkan fakta di lapangan. Sartono berpendapat ada pengaruh Pilkada dan Pilpres nanti. Sartono mempertanyakan kepada Mendag, Bulog, dan PPI mengenai siapa yang mengimpor beras ini dan untuk kepentingan siapa impor beras ini dilakukan. Sartono berpendapat jika melihat data dan hasil dari kementan seharusnya kita surplus. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada Rapat Kerja Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Sartono menyampaikan target BUMN kita itu asumsinya sekitar Rp1,8T di dalam perhitungan sampai bulan Agustus sampai Rp600-700T. Menurut Sartono, satu-satunya jalan semua upaya bagaimana infrastruktur ini selesai di tahun 2019, ini yang menjadi bencana nasional kita harus berani memotong target infrastruktur, target APBN, dan target penerimaan pajak. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Sartono berujar bahwa dirinya mendapatkan keluhan dari masyarakat bahwa ada pengerjaan proyek infrastruktur di daerah yang sudah selesai satu tahun tetapi hingga kini belum mendapatkan pembayaran. Sartono mengusulkan agar dibuka posko pengaduan kontraktor-kontraktor di daerah. [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KPPU

21 November 2016 - Sartono mengharapkan KPPU tidak disisipi kepentingan dan tidak mematikan usaha. [sumber]

RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin

31 Agustus 2016 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin, Sartono memaparkan bahwa subsidi banyak dipotong karena untuk mengejar infrastruktur yang besar-besar. Program infrastrukstur memang penting, tetapi tidak boleh dilupakan sektor real terutama koperasi. [sumber]

Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

16 Juni 2016 - Sartono mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) bahwa jangan sampai pemotongan anggaran Kementerian BUMN dikenakan pada program kewajiban untuk masyarakat karena menurut Sartono, pembinaan lingkungan dan masyarakat dari BUMN belum dilaksanakan secara maksimal. [sumber]

Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

13 Juni 2016 - Sartono menanyakan apakah dengan target investasi akan menyerap banyak tenaga kerja. [sumber]

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Sartono kecewa karena ada ketidaksesuaian target juga terjadi pada sektor pajak, komoditi jatuh dan pada saat yang bersamaan pajak dinaikkan. Dengan melihat hal-hal tersebut, maka Sartono menyarankan agar kementerian tidak harus memiliki banyak program tapi cukup fokus saja pada program-program yang diprioritaskan. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

12 April 2016 - Sartono memulai dengan menanyakan berapa besaran realisasi minat investasi di Indonesia. Sebab, menurut Sartono, ada satu negara yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Sartono melanjutkan, apakah terdapat syarat tertentu untuk investor. Ia mencontohkan salah satu syarat tersebut seperti adanya calon investor yang ingin berinvestasi tetapi membawa Pekerja dari negaranya. [sumber]

18 Agustus 2015 - Sartono apresiasi adanya peningkatan alur masuk investasi sebesar Rp.124 triliun. Sartono kemudian menanyakan mengenai isu tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia, mengingat posisi BKPM sebagai pintu awal investasi. Selain itu, Sartono minta penjelasan ke Kepala BKPM mengenai negara mana saja yang tertarik untuk berinvestasi pada tujuh sektor di Indonesia. Menanggapi jawaban BKPM, Sartono kembali bertanya mengenai kebenaran gambar-gambar yang beredar di media sosial. [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

11 April 2016 - Sartono mengatakan, KPPU harus ngotot agar anggaran tidak dipotong, kalau bisa dinaikkan. Sartono merasa keberatan jika anggaran dipotong. [sumber]

Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Melihat kondisi keuangan PT HIN pada tahun 2002, awalnya Sartono mendukung sistem BOT. Hingga kemudian terjadilah penyimpangan yang menimbulkan permasalahan. Menurut Sartono, harus ditemukan terlebih dulu permasalahan tersebut. Bila benar ditemukan penyimpangan terkait sumber daya yang dikapitalisasikan, maka menurut Sartono hal tersebut harus diproses secara hukum.

Sartono berpendapat bahwa kerjasama operasi harus ditingkatkan, tetapi harus dilihat latar belakang kebijakannya. Bahkan bila perlu dibuat kontrak agreement untuk menyelesaikannya.

Sartono menilai rekomendasi BPK sangat baik karena mengoptimalkan kerjasama dibidang lain sehingga lebih bermanfaat dan produktif. Sartono meminta Dirut PT HIN menyampaikan permasalahan tentang BOT kepada Kementerian BUMN secara transparan agar dapat diselesaikan dengan baik. Sartono menambahkan, jika ingin melakukan kerjasama dengan mitra strategis, harus ada MoU yang benar dan jelas, serta dikonsultasikan terlebih dahulu dengan KPK. [sumber]

Status Mobil Esemka

13 November 2015 - (TeropongSenayan) - Mobil Esemka apa kabarnya? Lama tak terdengar kabarnya, mobil esemka coba diingatkan kembali oleh Anggota Komisi VI DPR Sartono.

Dia mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal janjinya mendukung pengembangan mobil Esemka saat menjadi wali kota Solo.

"Saya mengingatkan Presiden akan janjinya untuk mengembangkan mobil Esemka sebagai mobil nasional. Karena sudah satu tahun pemerintahan Jokowi, soal mobil Esemka sudah terlupakan," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (13/11/2015) seperti dilansir Antara.

Politisi Partai Demokrat itu berharap Presiden Jokowi setidaknya mendukung pengembangan mobil Esemka sebagai moda angkutan hasil pertanian.

"Kita juga enggak muluk-muluk minta Presiden untuk mengembangkan jadi mobil nasional. Paling tidak, mengembangkan mobil untuk mengangkut hasil pertanian dari desa ke kota sehingga kesejahteraan rakyat, utamanya petani meningkat," katanya.

Apalagi, anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur VII itu menambahkan, saat ini sudah ada Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pertanian.

"Jadi sangat pas kalau Presiden mengembangkan mobil Esemka sebagai mobil nasional dikaitkan dengan program dana desa. Sangat menunjang sekali," katanya.

"Kalau memang ingin dikembangkan mobil Esemka, adalah untuk kedaulatan industri, utamanya industri otomotif kita," tambah dia.

Sartono mengatakan dia akan kembali menanyakan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan mobil Esemka saat rapat kerja dengan Menteri Perindustrian.

"Kami akan tanyakan hal tersebut kepada Menteri Perindustrian. Ini adalah untuk kebaikan dan kemandirian nasional dalam bidang otomotif," demikian Sartono. (sumber)

Kinerja Pupuk Indonesia

Pada 15 April 2015 - Sartono mengatakan bahwa salah satu masalah pupuk yang terjadi di lapangan adalah penggunaan pupuk yang tidak sesuai oleh petani. Oleh karena itu, Sartono menanyakan cara mengatasi permasalahan pupuk yang terjadi di lapangan. [sumber]

Sasaran Strategis Sucofindo

Pada 15 April 2015 - Sartono menanyakan tanggapan Sucofindo dalam kesiapan persaingan global begitu MEA dibuka di 2016. [sumber]

Industri Gula Nasional dan Impor Gula

Pada Audiensi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) tanggal 26 Maret 2015 - Sartono menyatakan bahwa dirinya adalah Anggota baru di Komisi 6 dan tidak tahu betul permasalahan petani tebu saat ini. Namun demikian Sartono catat dan terima masukan-masukan dari APTRI dan janji akan bahas dengan Kementerian terkait. [sumber]

Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBN T.A. 2017

18 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 6 dengan Kepala BP Batam dan Kepala BPKS, Sartono menganjurkan agar diadakan kerja sama dengan pihak swasta, sehingga kawasan yang menjadi jangkauan atau teritorial dibawah Badan Pengusahaan (BP) batam, payung hukumnya harus dibuatkan. Sartono menegaskan bahwa secara teknis mereka yang menjalankan, tugas kita hanya menyiapkan lahannya. Sartono juga menyarankan agar kita menjalin kerja sama pertukaran secara internasional dan itu harus dimaksimalkan. Sartono mencontohkan bahwa di Jawa Tengah, tepatnya Desa Ponggok, mereka berhasil membuat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), padahal ruang lingkupnya kecil, sehingga Batam dengan sejarahnya yang panjang, dengan kekuasaan lahannya dibawah BP Batam harus dikerjasamakan. Sartono juga menambahkan bahwa pusat juga harus berperan, karena harus ada rekayasa, karena untuk pengembangan pariwisata jika tidak ada penerbangan langsung, maka agak berat juga untuk pengembangan pariwisata. [sumber]

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Mendag, Sartono menyampaikan bahwa perang dagang antara Amerika dan Cina berdampak terhadap harga-harga yang membumbung tinggi dan masyarakat hanya memperoleh sepotong-potong mengenai keputusan yang diambil oleh Pak Menteri Perdagangan, sehingga Pak Menteri harus menanggapi pengusaha dan kegaduhan yang saat ini terjadi. Sartono juga mengingatkan bahwa ini Menteri Perdagangan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena sedang berada diujung tahun politik. Sartono juga mengungkapkan bahwa pelemahan nilai tukar Rupiah juga berdampak terhadap sektor-sektor lainnya, seperti kedelai, tempe dan tahu yang merupakan komoditas utama Indonesia, dan Sartono meminta Mendag harus menyampaikan ke masyarakat bahwa saat ini sedang terjadi lompatan yang luar biasa, hal tersebut perlu disampaikan ke masyarakat agar mereka tidak terkejut. Sartono juga menjelaskan kalau Indonesia tiba-tiba import lagi, nanti ramai di masyarakat agar fluktuasi harga relatif terjaga, itu merupakan keputusan Mendag, dan Komisi 6 hanya tidak ingin terjadi kegaduhan. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pacitan
Tanggal Lahir
12/08/1963
Alamat Rumah
Jalan Cempaka Putih 84, Puri Mumbul, Lingkungan Taman Griya, Jimabaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Timur VII
Komisi
VII - Energi, Riset dan Teknologi