Demokrat - Jawa Timur VII

Komisi VII - Energi, Riset dan Teknologi

Sikap Terhadap RUU

Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) Virtual dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Sartono mengatakan sektor minerba merupakan salah satu penyumbang PNBP bagi APBN terbesar setiap tahunnya. Oleh karena itu, pengaturan dan pengelolaannya harus disusun secara transparan dan akuntabel. Kondisi saat ini, disaat negara dalam keadaan genting, masyarakat juga sedang menderita
akibat adanya pandemi Covid-19, rasanya kurang tepat apabila DPR-RI membahas hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan penanganan dan pengendalian Covid-19. Oleh karena itu, F-demokrat menolak pembahasan RUU Minerba untuk diteruskan dan menunda hingga masa tanggap darurat Covid-19 berakhir. Mari selamatkan rakyat dari pandemi Covid-19.

Rancangan Undang Undang (RUU) Penanggulangan Bencana, Pengesahan RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), Laporan Hasil Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) - Rapat Paripurna DPR RI

Sartono Hutomo mengatakan bahwa BAKN DPR RI telah melakukan penelahaan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) th anggaran 2018. BAKN DPR RI telah membuat telaahan terkait laporan hasil pemeriksaan atas kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa TA 2015 sampai dengan Semester I tahun 2018. Telahaan BAKN DPR RI terhadap hasil pemeriksaan BPK atas kegiataan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa TA 2016 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 80 kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia menemukan adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan dana desa, baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan. Adapun permasalahan pada pengelolaan dana desa antara lain adalah sebagai berikut; Belum adanya regulasi penerapan standar akutansi pemerintahan desa, belum adanya regulasi penyelenggaraan pembinaan aparatur desa yang lengkap, belum adanya perencanaan yang dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa, belum ada keselarasan kegiatan dengan skala prioritas penggunaan dana desa.

Sedangkan permasalahan pada aspek pengelolaan Dana Desa adalah perencanaan pengawasan oleh pemerintah daerah belum mempertimbangkan risiko, pengawasan belum sepenuhnya mencakup evaluasi atas kesesuaian APB Desa dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa dan belum termuatnya tindak lanjut perbaikan dalam laporan hasil pengawasan atas berbagai permasalahan tersebut, BAKN mendorong agar dilakukan optimalisasi peran pemerintah melalui Kementerian terkait dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan keuangan desa, melakukan penguatan sinergisitas dan sinkronisasi aturan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), serta mengembangkan aplikasi sistem keuangan desa yang terintegrasi dengan aplikasi desa lainnya. BAKN mendorong agar pengelolaan dana desa dapat menjadi perhatian dan bahan pembahasan Komisi II, Komisi V, dan Komisi XI dalam rangka pengawasan terhadap Kemendagri, Kementerian Desa PDTT, Kemenkeu, dan Bappenas sebagai mitra kerja komisi. BAKN telah melakukan penelahaan atas LKPP tahun 2018. BAKN menemukan permasalahan PNBP terkait dengan belum adanya regulasi aturan pelaksanaan mengenai jenis tarif, ketidakpatuhan, atas ketepatan waktu penyetoran PNBP ke kas negara serta penatausahaan PNBP beserta piutangnya yang belum sesuai ketentuan yang berlaku.

BAKN mendorong Kementerian atau Lembaga untuk proaktif dan menguatkan sinergitas dalam memonitor dan menggali potensi-potensi penerimaan PNBP yang baru serta mengusulkan dan mengawasi pengelolaan PNBP tersebut. BAKN menyoroti permasalahan piutang pajak yang juga merupakan temuan berulang sejak tahun anggaran 2015-2018. BAKN menemukan dua permasalahan utama piutang pajak, yaitu permasalahan optimalisasi penagihan piutang pajak yang berdampak pada hilangnya hak tagih negara dan belum adanya sistem serta mekanisme pengendalian dalam mematikan perhitungan dan penyisihan piutang perpajakan yang valid terhadap permasalahan piutang pajak, BAKN DPR RI mendorong perbaikan administrasi perpajakan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan koordinasi untuk merealisasikan piutang pajak menjadi penerimaan perpajakan. BAKN mendorong agar mempercepat pengimplementasian sistem informasi yang baru sehingga dapat mendukung proses bisnis secara keseluruhan. Sistem informasi tersebut harus dapat memastikan data piutang pajak yang valid, mendukung penerbitan surat teguran, serta mendukung notifikasi dan peringatan terkait dengan jangka waktu penerbitan kegiatan penagihan dan kadaluarsa penagihan.

Selain masalah PNBP dan piutang pajak, terhadap hasil pemeriksaan atas LKPP 2018, BAKN DPR RI juga menyoroti permasalahan alokasi afirmasi Dana Desa. Berdasarkan hasil penelaahan, BAKN menyimpulkan bahwa terkait alokasi afirmasi Dana Desa terdapat dua permasalahan utama yaitu permasalahan dualisme indeks pembangunan desa, yaitu Indeks Desa Membangun dan Indeks Pembangunan Desa serta permasalahan ketidaksinkronan data dari Kemendes PDTT, Kemensos, Kementerian PPN/Bappenas, BPS dan Kemendagri. Untuk itu, BAKN DPR RI mendorong Pemerintah untuk memperbaiki koordinasi antar Kementerian/Lembaga agar program pembangunan desa yang dijalankan oleh masing-masing kementerian terkait dapat berjalan baik. Validitas dan akurasi serta integrasi data perdesaan yang menjadi alat ukur perkembangan pembangunan desa tidak lagi menjadi permasalahan dalam penentuan penyaluran alokasi afirmasi Dana Desa. Dengan data yang baik, diharapkan Dana Desa, khususnya Dana Desa Afirmasi disalurkan sesuai dengan kondisi desa yang sebenarnya sehingga pembangunan desa akan lebih optimal. Demikian laporan pelaksanaan tugas BAKN DPR RI terhadap penelaahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2018 dan LKPP TA 2018. Kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI serta kepada Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, para Analis APBN di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Tenaga Ahli dan Sekretariat BAKN dalam mendukung pelaksanaan tugas BAKN DPR RI.

Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) - Rapat Paripurna DPR-RI

Sartono meminta penjelasan perihal surat terkait Pansus Hak Angket Jiwasraya yang ditanda tangani 104 anggota, masyarakat hanya ingin mendengarkan penjelasan tahapan proses yang telah ditindak lanjuti oleh Pimpinan DPR. Sartono berpendapat bahwa mega skandal Jiwasraya perlu dituntaskan secara gamblang, terang benderang dan menyeluruh. Sartono mengatakan pemerintah wajib memastikan dan menjaga daya saing produk Indonesia sehingga dapat menaikkan nilai ekspor Indonesia ke Australia dalam berbagai bidang, kerjasama ini harus berlandaskan kepentingan rakyat Indonesia.

RUU Paten - RDP Pansus dengan Pakar

Sartono mengatakan bahwa inventor itu tidak mau ribet.

Tanggapan

Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Terkait PJUTS, Sartono memberi usulan bisa atau tidaknya anggaran program di tahun 2024 ini di switch ke BPBL, sebab ini lebih maksimal dibanding PJUTS, respons masyarakat juga luar biasa terhadap BPBL ini, artinya tidak ada permasalahan-permasalahan yang begitu mendalam di lapangan. Sartono juga memberikan apresiasi terhadap capaian PNBP Kementerian ESDM, tetapi menjadi catatan juga terkait potensi dari kerugian ilegal.

Penetapan Asumsi Dasar Sektor ESDM dalam RAPBN TA 2025 dan Penetapan RKA serta RKP tahun 2025 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Berkaitan dengan IPC, kami bersepakat 80-85 US Dollar. Ini suatu hal yang realistis berdasarkan dinamika perekonomian dunia yang terjadi suatu fluktuasi dan ini juga akan bisa ada perubahan setiap saat. Perihal lifting migas, 5 tahun yang lalu kami mengharapkan dari sektor migas bisa memberikan lompatan di dalam eksplorasi maupun eksploitasi daripada migas yang nantinya akan bisa memberikan subsidi APBN dari sektor migas. Kami bersepakat usulan di angka 1.603 dan 1.652. Terkait lifting minyak bumi, awal-awal rapat kita memberikan dorongan penguatan agar sektor lifting minyak bisa dimaksimalkan dengan dinamika permasalahan yang ada waktu itu. Kami bersepakat untuk yang sekarang ini range-nya 600-605. Harapannya ada suatu hal yang mengejutkan atau ada temuan sumur-sumur baru. Terkait cost recovery, kalau lifting kita tinggi sepertinya tidak begitu bermasalah, tetapi permasalahan kita berada di lifting. Kami bersepakat range nya 82,5-85.
Perihal volume BBM bersubsidi, rangke kita 1.905-1.958. Terkait minyak tanah, range nya 0,55-0,58. Ini bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat karena sektor ini masih banyak digunakan oleh masyarakat. Menyangkut solar range-nya 18,5-19. Terkait LPG 3 Kg ini masih menunjukkan kalau negara hadir untuk memberikan subsidi kepada masyarakat, UMKM, atau masyarakat yang memerlukan. Ke depan harus ditingkatkan agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang luar ,biasa. Bahkan, yang berhak menerima sama yang bocor mungkin bisa lebih banyak yang bocor. Terkait subsidi listrik range 84-88,36. Betul bahwa kebutuhan dasar masyarakat kita adalah listrik. Setiap ada kenaikan-kenaikan, listrik akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Hal ini dilihat dari keputusan atau usulan asumsi dari Pemerintah yang menunjukkan masih adanya kepedulian terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Strategi Percepatan Transisi Energi di Sektor Pertambangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam Tbk, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT IBC, dan Direktur Utama PLN Nusantara Power

Sartono mengatakan program-program yang disampaikan sudah ideal dan kita memang cerdas dalam menyusun strategi, program, dan target. Ia menanyakan masalahnya, bagaimana implementasinya. Karena tidak berdiri sendiri, bisa jadi ada intervensi dari yang berkuasa sehingga tidak sampai, apalagi ada pergantian posisi. Perlu ada kesepakatan konkrit dari pemangku kepentingan dan dipatuhi karena kelemahan kita dalam menjalankan tugas-tugas konstitusi adalah kepatuhan menjalankan suatu konsensus, suka diotak-atik tergantung kepentingan jangka pendek, padahal ini program jangka panjang. Kerja besar ini bisa tercapai kalau kita fokus dan ada direction leader yang jelas dan berkelanjutan. Kemudian, F-Demokrat berharap ada akselerasi energi primer pada pusat Pembangkit Listrik Termal yang harus sesuai SOP meliputi pengadaan, transportasi, penyimpanan dan lain-lain. F-Demokrat berharap akselerasi transisi ini juga dibarengi mitigasi risiko bagi masyarakat.

Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas

Sartono berharap, revisi UU Migas betul-betul memberikan payung hukum dalam rangka mencapai target-target lifting migas, juga menambah pendapatan negara. Soal kepastian hukum adalah tugas negara dan proses yang panjang.

Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina

Sartono mengatakan bahwa kita berikan apresiasi atas ide dan gagasan yang luar biasa maka perlu ada dorongan dan support untuk solusi tentang EBT untuk penggunaan yang rendah polusi, terkait temuan di lapangan ini hal yang serius maka perlu temuan ini disampaikan dengan menteri dan presiden yang temuan ini berpraktek bertahun-tahun padahal ini bisa untuk mengurai beban masyarakat tetapi praktek di lapangan sehingga aparat terlibat. Kalau kita hitung perhari sudah miliaran rupiah yang mendapat keuntungan oleh para oknum. Pemerintah memberikan tugas kepada Pertamina, bahwa selama 9 tahun atau tahun-tahun sebelumnya ada ratusan triliun hasil dari negara yang seharusnya sampai masyarakat tapi kandas di lapangan jadi tidak heran kalau kebijakan apa saja di lapangan bisa berubah. Ini temuan luar biasa yang perlu ditindaklanjuti. Terkait Blok Masela ini progresnya sudah sampai mana karena ini proyek yang sudah puluhan tahun akhirnya tertunda akibat pergantian pemerintahan hingga sekarang. Kita harus kuat dalam negeri sebelum ke luar negeri.

Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia

Sartono menyampaikan bahwa kita kembalikan kepada rohnya daripada mengapa Pertashop ini dibentuk. Ini bicara tentang pemerataan dan keadilan, dan kebijakan itu tentunya harusnya mudah murah dan terjangkau. Setelah diimplementasikan di lapangan terjadi dinamika suatu permasalahan. Kami Komisi 7 DPR-RI bersepakat untuk memberikan support dorongan penuh untuk bagian daripada solusi daripada permasalahan-permasalahan Pertashop ini untuk bisa menjadi bagian mensejahterakan rakyatnya. Kami akan memberikan support dukungan agar permasalahan-permasalahan ini bisa diselesaikan untuk saudara-saudara kita semuanya.

Perpanjangan Izin Ekspor Tembaga, Timah, Bauksit, dan Mineral lainnya serta Rencana Mitigasi Dampak Pelarangan Ekspor Mineral - Rapat Kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Menteri ESDM RI

Sartono menyampaikan bahwa muaranya sebetulnya dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini belum siap infrastruktur dan instrumen dalam negeri. Kalau ini tidak bisa dijalankan berarti kemungkinan harus ada Perpres. Sartono mengatakan kita harus melihat secara utuh karena pijakan kita pasti undang-undang. Tetapi satu sisi kalau memangnya belum siap Bagaimana ini. Harus ada solusi tentang hal tersebut.

Hasil Investigasi Sementara Insiden Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Pertamina

Sartono mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada korban, baik yang meninggal, luka-luka maupun yang terdampak pada kejadian kebakaran di Depo Plumpang ini. Kejadian kebakaran pada kilang maupun Depo Pertamina ini berulang, kalau saya catat, dalam 1 tahun ini mungkin sudah 5 atau 6 kali. Kalau yang di Plumpang ini berdekatan dengan penduduk dan memberikan dampak korban jiwa yang yang luar biasa, hampir 23 orang dan korban luka-luka juga terjadi. Kenapa ini sering terjadi? terulang kembali seolah-olah menjadi lumrah, hal biasa, padahal ini kan objek strategis, objek vital, dampaknya kalau sampai terjadi suatu ledakan terbakar mungkin akan blackout, terbakar semuanya, padahal tadi disampaikan bahwa kebutuhan cover mencapai 15% kebutuhan nasional. Sartono mengatakan bahwa yakin mungkin SOP daripada pengamanan sudah disampaikan kepada petugas-petugas lapangan, tapi mengapa itu sering terjadi lagi, apakah abai di dalam menjalankan SOP di lapangan?. Selain membentuk tim investigasi, hasil investigasi juga disampaikan kepada publik dan ditindaklanjuti, bagaimana mengimplementasikan dan menjalankan SOP ini, zero accident istilahnya. Pertamina mulai digulirkan berapa tahun yang lalu sebagai perusahaan kelas dunia. Dengan terjadinya kebakaran ini, tentu trust dunia terhadap perusahaan ini juga berdampak, mungkin kinerja lain bagus tapi dirinya memberikan apresiasi terhadap penanganan korban yang sudah dilakukan Pertamina. Sartono mengatakan jajaran level atas disibukan dengan pengembangan daripada project-project, padahal lini-lini terdepan yang vital ini kadang-kadang bukan terabaikan tapi apakah menjalankan SOP dengan betul, harus ada juga sistem sentral keamanan dari Direktur Utama. Misalnya, depo-depo yang strategis ada sentra langsung kepada Dirut untuk mencek langsung, jadi mereka merasa terus diawasi.

Sartono juga mengatakan tidak menyalahkan SDM nya saja tapi lebih baik kita mengantisipasi, kadang-kadang kita itu cepat lupa, waktu ada kejadian maka semua terjun, Presiden terjun, Menteri terjun, apalagi dekat-dekat Pemilu sering-sering hadir di di lokasi untuk seolah-olah menjadi pahlawan, tapi yang mendasar tidak dijalankan. Di lapangan, banyak Pertashop yang berhenti beroperasi dengan berbagai alasan, yang salah satunya adalah demand konsumen rendah katanya. Salah satu tujuan awal daripada Pertashop ini untuk memudahkan masyarakat semakin dekat dengan kebutuhan mendapatkan BBM, dengan kondisi ini berarti sasarannya tidak tercapai. Sartono mengatakan, apakah sudah ada rencana konkret untuk mengatasi hal ini supaya jangan-jangan investasi ada tapi masyarakat tidak tertarik.

Penjelasan terkait Industri Kompor Induksi Dalam Negeri - RDP Komisi 7 dengan Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI dan PT. Adyawinsa

Sartono mengatakan bahwa tugas kita bagaimana harga ini bisa dimaksimalkan secara lebih, tugas kita bersama bagaimana meminimalisir mungkin ini kita bisa ambil dan bagaimana memanfaatkan penggunaan listrik selama ini sejak covid-19 namun permasalahannya permasalahan ini terkait ekonomi tumbuh untuk bisa tersedot oleh energi. Urusan Dirjen ini bagaimana teknologi bisa diterima oleh masyarakat secara mudah dan murah. Ini perlu dibuat terkait LPG 3 KG perlu dibuat program yang baik, masyarakat nanti bisa memilih ketika mendapatkan subsidi tanpa harus menghilangkan subsidi LPG, ketika ini dihilangkan dan diganti menjadi kompor industri maka kami menolak. Tugas kita bersama yaitu selama 5 menit sudah panas dan efisiensi teknologi ini perlu kita pikirkan bersama. Kalau LPG 3 KG dihilangkan maka akan membingungkan para pelaku UMKM jadi tidak harus ada dikotomi serta teknologi bisa berjalan dan subsidi LPG 3 KG pun bisa berjalan.

Progress Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Sartono mengatakan bahwa di tahun 2021 anggaran BRIN itu sekitar Rp1,23 Triliun. Di tahun 2022, anggarannya meningkat menjadi Rp5,8 Triliun. Menurutnya, loncatannya ini sangat jauh, tapi program-program unggulan yang diberikan dan diimplementasikan berkurang. Sartono meminta untuk diberikan penjelasan sebelum Komisi 7 memberikan suatu keputusan. Ia juga menanyakan cara mengimplementasinya di dalam waktu yang tersisa hanya 4 bulan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Sartono mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini kami menolak, kita apresiasi ketika Kementerian ESDM meraih WTP selama 6 tahun berturut-turut. Kami melihat selama ini minyak kita selalu menurun. Kalau Rp 500 triliun ini kita investasikan pada ladang-ladang baru ini luar biasa itu kita bisa mengcover semuanya. Kita mulai berpikir bahwa untuk meningkatkan daripada investasi di sektor ini, kalau terjadi pada sektor minyak dan gas ini tapi kenyataannya jika ada gejolak ini kita ikut mendapatkan imbas yang luar biasa. Dalam keputusan subsidi BBM ini ada di Komisi 7 DPR RI maka perlu ada penjelasan yang rinci terkait hal ini.

Progress Penanganan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power

Sartono melihat apa yang telah dicek oleh Anggota Komisi 7 DPR-RI ini luar biasa dan apa ia juga sebagai sepakat juga apa yang ia sampaikan oleh Pimpinan tadi perlu adanya taubat nasuha kejadian selama ini karena tidak apa yang disampaikan dari Dirjen setelah mengadakan suatu investigasi perencanaan kegiatan yang tidak matang, pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan peralatan, dan instalasi penunjang yang belum siap atau lengkap, lemahnya koordinasi antar tim pelaksana kegiatan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak memadai serta kompetensi personil kegiatan yang tidak memadai. Ia menegaskan ini sudah terang benderang begitu harusnya kalau itu dijalankan dengan kedisiplinan yang tinggi dengan niat yang baik dan setelah direkomendasikan dari Kementerian ESDM itu dijalankan itu kalau tidak ini mitra pulang dari rapat ini bisa kejadian lagi. Ia melanjutkan nanti justru masyarakat menanyakan bagaimana itu DPR-RI pasti bertanya ke DPR-RI masyarakat yang ada di wilayah timur barat dan sebagainya sehingga Komisi 7 DPR-RI tidak mengingatkan dan mengawasi hal tersebut.

Pencapaian dan Kinerja Industri Hulu Migas 2021, Investasi Bidang Eksplorasi 2021 dan Prognosa 2022, Upaya untuk Mengendalikan Capital Outflow Chevron, Conoco Phillips dan Shell, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Sartono ingin menanyakan terkait ramainya berita China protes ekspolitasii di Laut Natuna, ia ingin melihat bagaimana perkembangannya dan sikap dari pemerintah yang resmi, dan juga perkembangan daripada proyek esploitasi itu, karena Indonesia harus maju terus di dalam ekonomi kita yang sedang berat, Indonesia harus ada lompatan untuk menambah pendapatan negara dari sektor migas, maka jika ada yang menganggu ini, perjalanan kitanya juga akan terganggu. Ia melihat terkait Indonesia Deepwater ini penting sebagai pintu gerbang dalam peningkatan lifting migas dalam negeri.

Progres Realisasi Entitas Khusus Batubara dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Sartono telah mendengar dan menyimak terhadap hal-hal yang sudah disampaikan oleh rekan Komisi 7 yang lain tentang permasalahan kebutuhan daripada batubara untuk PLN. Menurutnya, masukkan-masukan yang diberikan sangat substansi dan mendasar. Sartono menyampaikan bahwa di awal tahun 2022, Komisi 7 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM yang telah bersepakat untuk dibentuknya entitas khusus batubara. Hal tersebut disepakati sebagai suatu solusi jangka panjang dalam penerapan DMO dan memaksimalkan pengelolaan industri batubara dalam negeri. Sartono pada saat itu merasa lega dengan adanya kesepakatan itu. Jika tadi terjadi pergulatan dan juga dinamika mengenai Perpres atau PP dan sebagainya. Sartono menyampaikan dalam forum yang terhormat ini bahwa ia merekomendasikan agar Pemerintah yang dalam hal ini Menteri ESDM melalui Presiden meminta untuk dikeluarkan Perpres dalam rangka mengatasi kelangkaan pasokan energi kedepannya. Sekaligus juga mengkonfirmasi bahwa kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Pemerintah diberikan mandat yang luar biasa pada saat Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan baik dan tidak boleh ada keraguan lagi. Sartono bertanya-tanya alasan adanya tarik-ulur kebijakan. Menurutnya, permasalahan ini perlu disampaikan kepada Pimpinan DPR bahwa ini menjadi suatu tanggung jawab kita bersama untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan. Permasalahan ini harus secepatnya ditangani, karena jika tidak, dampaknya akan melebar.

Potensi dan Sebaran Logam Tanah Jarang dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Dirjen ILMATE, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan Dirut Timah

Sartono menyampaikan permasalahan kita ini dari dari tahun ketahun itu ialah fokus terhadap apa yang sudah diputuskan. Selanjutnya, Sartono mengatakan pemerintah sudah sering mengungkapkan Indonesia ingin menjadi pusat industri baterai dunia. Kadang-kadang ini tidak terjadi dan hanya retorika. Di rekomendadi hasil rapat kerja kita sebelumnya itu sampai dimana. Apakah sudah ditindaklanjuti, apakah ada kendala di lapangan. Hal ini perlu kita review.

Progres Pelaksanaan Kegiatan TA 2022 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba, Kepala Badan Geologi, Kepala Balitbang ESDM, dan Sekjen DEN Kementerian ESDM

Untuk Sekjen DEN, terkait isu mendatang yaitu mekanisme pembelian bahan bakar pertalite untuk masyarakat dengan aturan digitalisasi, saya pikir ini bisa menyulitkan masyarakat kalau tidak disosialisasikan secara masif. Satu sisi, hal ini baik karena akan memberikan data-data yang akurat terkait mana yang berhak untuk mendapatkan subsidi dan mana yang tidak, tetapi perlu juga melengkapi instrumen atau infrastruktur. Untuk wilayah perkotaan mungkin oke, tetapi untuk daerah-daerah 3T perlu sosialisasi yang lebih masif, waktu dan pendampingan. Saya mengharapkan ada langkah-langkah dari DEN, misalnya ini jadi digulirkan.Untuk Badan Geologi, dengan anggaran yang telah disediakan, apa kira-kira inovasi yang telah dikembangkan oleh Badan Geologi ESDM, mengingat beberapa masalah krusial saat ini sedang terjadi, seperti kekhawatiran akan menurunnya kualitas air tanah untuk masyarakat karena tingginya eksploitasi serta sektor pertanian lainnya. Untuk Balitbang ESDM, apakah telah ada mitigasi bencana yang dilakukan di wilayah pesisir misalnya, longsor di pegunungan, serta titik bencana yang memang berpotensi besar. Kalau di periode yang lalu, ESDM aktif di media memberikan penerangan dan pencerahan setiap ada bencana banjir atau gunung meletus, menurut saya ini perlu juga karena sangat membantu meningkatkan awareness kepada masyarakat dan mengingatkan. Jadi, ini perlu didesain sedemikian rupa secara berkala dan kerjasama dengan media untuk menyampaikan bahwa bencana bisa dadakan terjadi, seperti longsor, erupsi gunung, banjir dan sebagainya. Di Jawa Timur, berdasarkan data yang saya dapatkan, pada tahun 2001 telah terjadi: 166 banjir, 61 angin kencang, 12 banjir bandang, 30 tanah longsor, 19 angin puting beliung, 6 kali gempa bumi, dan 14 bencana lainnya seperti abrasi banjir dan lain-lain. Hal ini didominasi oleh bencana hidrometeorologi, jadi mitigasi harus serius dilakukan secara berkala dan berkelanjutan karena Indonesia akan terus menghadapi hal-hal ini cuman kita suka lupa, jadi itulah peran Pemerintah dan negara untuk mengingatkan bahwa bencana-bencana ini akan setiap saat menimpa kita.

Penjelasan Proses Integrasi LBM Eijkman dan PP IPTEK, Perkembangan Vaksin Merah Putih, dan Penjelasan atas Rencana Produksi Vaksin BUMN - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN dan Dirut PT Bio Farma

Awalnya Sartono ingin menyampaikan cukup keras, tetapi tadi sudah mendengarkan jawaban dan BRIN mengurai masukan dari masyarakat dan kita semua serta dikategorikan untuk PNS, periset honorer, asisten periset honorer memberikan kepastian hukum. Sebelumnya masalah sosialisasi yang dadakan sehingga ada culture shock. Jika waktu itu BRIN menyampaikan seperti ini, tidak mungkin ada suatu gejolak. Yang penting BRIN dapat melaksanakan peintegrasian tanpa gejolak dan smooth. Kami di Komisi 7 DPR-RI akan mendukung. Harapan Sartono agar dijalankan betul apa yang disampaikan. Sartono menanyakan bagaimana riset-riset kementerian teknis progresnya, apakah mereka satu gedung dengan BRIN atau tetap di kementerian teknis masing-masing. Untuk Bio Farma, Sartono pikir Dyah Roro dari Fraksi Golkar menyampaikan begitu cepatnya masalah virus dengan varian baru. Yang jelas harus maju terus, tidak boleh berhenti, dan harus paripurna masalah produksi vaksin ini. Sartono juga menanyakan nanti itu pasarnya bagaimana, apakah pasar-pasarnya sudah ditentukan dan apakah rakyat Indonesia mau divaksin dengan vaksin tersebut, itu harus kita adakan penelitian dan kita akan membantu. Sartono juga menanyakan apa upaya yang dilakukan BRIN untuk memperkuat Bio Farma dan bagaimana Bio Farma fasilitasnya untuk BRIN ini.

Produksi Vaksin BUMN/Vaksin Merah Putih - RDPU Komisi 7 dengan Prof. Amin Soebandrio dan Prof. Herawati Sudoyo

Sartono menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh mitra dalam rapat ini, kita berkuasa sebentar-sebentar, terkadang ada yang sudah 1 tahun, bahkan hanya beberapa bulan sudah ada yang diganti, jadi ketika berkuasa memang janganlah kita semaunya, tetapi harus menjaga keseimbangan.

Program Prioritas Tahun 2022, Penjelasan Pasokan Energi Primer untuk Pembangkit Listrik, dan Peta Jalan Netral Carbon Tahun 2060 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN (Persero)

Sartono mengatakan ketahanan cadangan dan stabilitas harga perlu dijadikan concern. Menurutnya teori-teori yang sudah disampaikan baik, tapi dalam implementasinya akan ada intervensi dari segala arah sehingga Dirut PLN perlu semangat dalam bekerja dan parlemen akan mendukung.

Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 Atas Nama Erika Retnowati

Sartono mengatakan visi, misi, dan proker calon sangat komprehensif dan Komisi 7 berharap calon bisa terpilih menjadi anggota BPH Migas sehingga dapat mengeksekusi proker ini. Komisi 7 akan memberikan dorongan dan memperkuat dalam menjalankan proker. Ia menanyakan motivasi calon mengikuti FPT BPH migas. Ia juga menanyakan potensi gas Indonesia dan masalahnya serta langkah yang akan dilakukan jika calon terpilih.

RKA K/L TA 2015 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan

Sartono ingin diikutsertakan dalam promosi program agar rakyat mengetahui bahwa Komisi 6 DPR-RI mendukung UKM.

Penanaman Modal Asing — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT Perikanan Nusantara, PT RNI, dan Deputi BUMN

Sartono meminta progress report PNM sebelumnya, dan ia bertanya bagaimana perkembangan dan realisasi PNM sebelum ini.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)

Sartono mengingatkan memang harus ada satuan khusus untuk merealisasi program yang ada tersebut. Koordinasi dengan Pemda itu dimaksimalkan. Karena esemsi paket-paket tadi mensejahterakan.

Pengantar RAPBN Tahun 2016 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sartono meminta list daftar investasi negatif yang tidak diizinkan oleh BKPM.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Hutama Karya (Persero), Dirut PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Sartono meminta agar BUMN konstruksi dapat mempercepat pembangunan di NKRI. Ia memberikan dukungan PMN kepada BUMN konstruksi. Sartono berpesan agar BUMN tidak saling berebutan proyek, melainkan harus bersinergi bersama. 

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Angkasa Pura II (Persero), dan Dirut PT Jasa Marga

Sartono mengatakan bahwa Komisi 6 DPR-RI tidak pernah diundang untuk ikut meresmikan proyek secara langsung. Hal tersebut menjadi konsentrasi Sartono, karena peran Komisi 6 DPR-RI sudah seharusnya mencakup peresmian proyek-proyek yang direncanakan dan karenanya ia meminta agar dilibatkan dalam peresmian proyek-proyek strategis. Sartono juga mengimbau bagi para pemangku kekuasaan di BUMN untuk hati-hati agar nantinya tidak ada penemuan-penemuan yang melanggar hukum.

Pengantar RAPBN 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM

Sartono menanyakan bagaimana Kementerian Koperasi dan UKM dapat membumikan koperasi di Indonesia.

Perubahan Atas Peraturan Menteri No 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Gas Bumi Pada Kegaiatan Usaha Hilir Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM RI dan Direktorat Jenderal Kementerian ESDM RI

Sartono mengatakan yang menjadi isu panas terbitnya PerMen ESDM No. 19 Tahun 2021, ada kaitannya tetapi jika kami berfikir semoga ada titik temu yang positif untuk bangsa ini. Sartono mempertanyakan apakah proyek sistem ini dilanjutkan dengan lelang atau bagaimana. Sartono mengatakan Roadmap ini harus jangka panjang dan roadmap harus terkoneksi dengan Kementerian atau Lembaga yang terkait.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian RI Tahun Anggaran 2016 dan Sandingan DIPA Tahun 2015 dengan RKA Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Sartono menyampaikan bahwa syarat untuk dapat ikut serta menjadi penerima Industri Kecil dan Menengah (IKM), yaitu salah satunya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang harus sudah berdiri kurang lebih selama 2 tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Sartono meminta penjelasan terkait distribusi pasar rakyat secara detail.

Hutang 42 Triliun ke 3 Bank BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BUMN, dan Direksi Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Sartono bertanya dalam rencana 30% utang pakai yuan, apakah untuk membiayai proyek China seperti kereta cepat, apa ada LOI yang pinjaman itu ada CDB yang menanggung proyek-proyek Cina di Indonesia, dan apakah sengaja Cina memberikan pinjaman agar nanti proyek dikerjakan para pekerja Cina.

Pembahasan Keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sartono menegaskan Fraksi Demokrat akan memberikan dukungan penuh atas deviden.

Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

sartono menjelaskan sejumlah Rp320 miliar anggaran yang direalokasikan daripada untuk tanah, lebih baik untuk penguatan UMKM. Kalau batik diperkuat oleh Kemenperin dalam situasi saat ini diperlukan juga.

Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Dirut PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Dirut Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

Sartono meminta untuk akses mendapatkan KUR ini dipermudah. Ia menanyakan pembagian binaan antara Askrindo dan Jamkrindo terdapat tubrukan atau tidak. Lalu, ada pendampingan atau tidak. Sartono juga menanyakan cara pembagian binaan-binaan tersebut.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sartono meminta agar keputusan PKBL di lapangan tidak dipersulit dan mengatakan bahwa apa yang sudah dijadikn kebijakan tidak dipersulit di lapangan. Jika ada tim survey mudah untuk merealisasikannya.

Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Token — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Dirut PLN

Sartono mengatakan ia memberi support. Prinsip demokrat adalah memberi dukungan.

Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Yapit Sapta Putra

Sartono melihat dari materi yang disampaikan sangat jelas, hanya saja pada saat implementasi tidak semulus yang kita programkan. Sartono mendoakan Bapak agar bisa terpilih dan dapat merealisasikan visi misi kedepannya. Latar belakang Bapak adalah SKK Migas sektor hulu, sedangkan BPH Migas sektor hilir. Supaya meyakinkan, Sartono meminta untuk dijelaskan kembali mengenai masalah-masalah yang ada di sektor hilir.

Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Wahyudi Anas

Sartono mengatakan bahwa yang menjadi berat di pihak kita pada saat implementasi dan harus dipahami betul. Sartono mempertanyakan mengenai Perpres No. 43 Tahun 2018 yang mengatur konsumen, namun pemerintah berencanaan akan menghapus premium, sehingga bagaimana pandangan Bapak terkait hal tersebut. karena fungsi BPH Migas adalah pengawasan menjadi pasti akan mengetahui keadaan di lapangan itu akan seperti apa.

Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Saleh Abdurahman

Sartono mendoakan Saleh agar terpilih menjadi Komite BPH Migas. Dari yang sudah diketahui bersama bahwa tupoksi BPH Migas tumpang tindih dengan Kementerian ESDM sehingga dalam proses revisi UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas terdapat wacana agar BPH Migas untuk dibubarkan dan tupoksinya dikembalikan kepada Pemerintah, sehingga Sartono meminta penjelasan Saleh terkait dengan hal tersebut, dan jika nanti terpilih kalau tiba-tiba BPH Migas dibubarkan bagaimana sikap atau tanggapan
Saleh terhadap hal tersebut.

Pinjaman CDB — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi BUMN, Direktur Utama BNI, Direktur Utama Bank Mandiri, dan Direktur Utama BRI

Sartono menjelaskan sebetulnya awalnya pertemuan ini dari pimpinan RI dan pimpinan China atau yang disebut dengan pertemuan kenegaraan, lalu yang akhirnya diperkuat pertemuan para menteri dan mengerucut kepada proyek-proyek ini.

Status Kerja TNI yang Dikaryakan KAI — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. KAI dan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Usaha, Sarana, dan Prasarana

Sartono mengapresiasi dari tahun ke tahun kereta menjadi pilihan utama bagi rakyat. Kalau stabilitas baik, dampak kepada masyarakat akan lebih baik. Harus ada payung hukum sebagai landasan. Nanti dana akan diatur. Untuk program yang baik juga memerlukan kesadaran dari Pemda setempat. Payung hukum harus dibuat agar memperkuat dan berkelanjutan serta yang terakhir adalah kepuasan dari customer. Mengenai keamanan, ia mengatakan di dalam lokomotif bisa diberikan jaring pengaman agar tidak terjadi korban.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Sartono mengatakan dalam Komisi 6 DPR RI harus do something untuk mengubah ini. Komisi 6 DPR RI ingin radikal dalam mengubah ini.

Evaluasi Kinerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Energi dan Dirut PT. Pertamina (Persero)

Wahyu menanyakan tingkat keseriusan Pertamina dalam membentuk program dalam pembangunan energi baru terbarukan. Menurutnya, di tahun 2025 harus mencapai 23%. Wahyu berharap tidak ada permasalahan agar hal-hal yang ditakutkan tidak terjadi.

Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 - RDPU Komisi 7 dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Eman Salman Arief

Dalam UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, saat ini Eman Salman menjabat sebagi Komisaris Jasa Marga, maka Sartono menanyakan bagaimana komitmen Eman Salman ketika terpilih menjadi Komite BPH Migas, lalu kompetensi apa yang Eman Salman miliki yang berbeda dengan calon yang lain.

Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 - RDPU Komisi 7 dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Basuki Trikora

Sartono menyampaikan bahwa proyek pembangunan pipa di Semarang sudah berhenti selama 15 tahun dan PT Rekin menyatakan mundur, maka Sartono menanyakan bagaimana pendapat Basuki terkait hal ini dan bagaimana solusinya.

FPT Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 Atas Nama Robert Heri

Sartono membahas mengenai masalah pembangunan jargas Cirebon-Semarang (Cisem) yang belum terealisasi dimana seharusnya PT. Rekin membangun ini, namun PT. Rekin mengundurkan diri dari pembangunan. Ia juga membahas Pemerintah yang masih menjadikan ini sebagai proyek prioritas nasional. Ia menanyakan pendapat calon mengenai masalah tersebut.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas atas nama Harya Adityawarman

Sartono sudah membaca secara utuh makalah Bapak. Ia hanya berharap jika Bapak terpilih nanti akan menjalan hal-hal tersebut dengan sebetul-betulnya dan seikhlas-ikhlasnya. Diharapkan juga visi, misi, dan proker Bapak dapat diimplementasikan di lapangan. Sartono hanya memberikan advice bahwa kedepan tugas dari BPH Migas akan sangat berat.

Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 Atas Nama Didik Sasongko Widi

Sartono berharap jika Didik terpilih erealisasikan program-program yang ia pikir sangat bagus. Sartono tidak memberikan pertanyaan melainkan memberikan penguatan. Yang jelas di dalam dukungan yang diperlukan, ia sepakat terkait hal-hal tersebut. Adapun salah satu dukungan yg diperlukan di poin nomor 6 yang itu koordinasi dan komunikasi Dirjen Migas, Kementerian ESDM, dan Kemenperin. Menurut Sartono, Didik sudah paham arah yang akan dibawa mengingat Kemenperin baru saja menjadi mitra Komisi 7 DPR-RI.

Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 Atas Nama Danu Prijambodo

Selama ini ada tuntutan yang luar biasa dalam performance BPH Migas. Menurut Danu kira-kira melihat peran dan tugas BPH Migas selama ini dan kontribusi apa yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan peran BPH Migas. Cadangan BPH Migas kita terus menurun. Kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan oleh sektor hilir agar pemanfaatan gas bisa berjalan dengan masif dan bagaimana pandangan bapak terhadap Perpres No. 22/2001.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas atas nama Kusnendar

Sartono mengatakan mendengarkan paparan, yang Komisi 7 DPR RI permasalahkan kadang paparan dan kesimpulan rapat itu implementasinya yang susah. Ia berharap agar Kusnendar lolos dan bisa menjadi Komite BPH Migas dan bisa merealisasikan visi misi kerjanya. Cadangan migas yang ada saat ini terus menurun. Kondisi cadangan gas yang lebih berpotensi ini harus dimaksimalkan. Ia menanyakan strategi apa yang kira-kira dilakukan jika terpilih agar cadangan gas bisa termanfaatkan dengan baik. Terakhir, ia kembali menanyakan tanggapan soal penetapan harga migas.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas atas nama Adi Purwanto

Sartono mengatakan bahwa cadangan Migas kita terus menurun. Ia menanyakan strategi yang akan Adi Purwanto lakukan untuk sektor hilir agar pemanfaatan gas dapat berjalan masif. Lalu, ia juga menanyakan pandangan Adi Purwanto terkait Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Fit and Proper Tes Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 - RDPU Komisi 7 dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Agus Maulana

Sartono ingin mengajukan satu pertanyaan yaitu bagaimana pandangan Agus Maulana mengenai revisi UU Migas No. 22 Tahun 2021. Saat ini dunia bertranformasi ke energi ramah lingkungan, maka Sartono menanyakan poin apa saja yang bisa dikuatkan dalam revisi UU tersebut.

Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 - RDPU Komisi 7 dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Abdul Halim

Terkait keberlanjutan pipa yang merupakan proyek strategis nasional, Sartono menanyakan bagaimana pendapat Abdul Halim mengenai hal ini apabila ditinjau dari fungsi BPH Migas.

Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 Atas Nama Budi Santoso Syarif

Sartono ingin menanyakan tentang perihal Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 menjelaskan tentang penyediaan pendistribusian BBM dan di sisi lain Pemerintah berencana menghapus premium secara bertahap di area Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Sartono menanyakan langkah seperti apa yang seharusnya yang dilakukan oleh Pemerintah terkait pengelolaan penggunaan jenis BBM khususnya di Jamali.

Penjelasan Perkembangan Pembangunan RUPTL 2021, Perkembangan Program Indonesia Terang dan Penjelasan Terkait Pembangkit Tenaga Listrik Yang Belum Selesai – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI dan Direktur Utama PT PLN (Persero)

Sartono menyampaikan bahwa di Pacitan ada PLTU yang kapasitasnya 450 MW tapi ada desa yang dekat dengan PLTU tersebut belum tercover listrik. Sehingga Sartono mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam menjalankan target 23% EBT. Karena yang kita ketahui terkait dengan isu negara lain terhadap EBT menjadi concern banyak negara, dan yang menjadi kelemahan kita ini tidak konsisten dan tidak disiplin.

Penyertaan Modal Negara dalam RAPBN-P 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. Jasa Marga

Sartono mengatakan pemotongan anggaran di K/L bahkan ada yang sampai 50%. Ia menyampaikan rakyat untuk makan susah, tetapi anggaran tersedot pada infrastruktur. Ia mengatakan ekonomi bisa gagal fiskal. Ia meminta BUMN mengerti agar PMN dikoreksi.

Evaluasi Kinerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Pertamina

Sartono menanyakan bahwa kapan instruksi presiden untuk memborong BBM ini.

Isu Dwelling Time (Part 1) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Pelindo dan Deputi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sartono menyatakan sepakat permasalahan 90% ada di dokumen. Ia menyampaikan kontainer bisa memiliki puluhan dokumen dan lintas instansi. Ia menanyakan sutradara dari sandiwara tersebut. Ia juga menanyakan yang bertanggung jawab atas satu atap yang disampaikan Dirut tadi.

Proses Seleksi Calon Anggota Komite BPH Migas - RDP Komisi 7 dengan Sekjen Kementerian ESDM

Sartono berpesan agar mekanisme penyeleksian ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak sesuai dengan mekanismenya, maka perlu dievaluasi secara mendalam. Sartono menjelaskan pengalaman sebelumnya di Komisi 6 DPR-RI biasanya Pansel langsung dari Mensetneg (kalau tidak salah) dan dibentuk secara independen bahkan ada psikolog juga yang bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Kinerja BUMN Tambang di Masa Pandemi Covid-19, Kontribusi BUMN Tambang di Masa Pandemi Covid-19, Proyeksi Pendapatan Pemerintah Sebelum dan Sesudah Akuisisi 51% Sahat PT Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum (Persero), PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah TBK, dan Presdir PT Freeport Indonesia

Sartono mengatakan dengan saham 51% di PT FI berharap negara akan untung, tapi melihat kondisi sekarang, sampai ganti Presiden 4X kedepan pun negara tidak akan untung sepertinya.

Pasokan Gas dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Dirut PT PGN, Dirut PT Krakatau Steel dan Dirut PT Krakatau Daya Listrik

Sartono menyampaikan bahwa Keputusan Perpres itu di bulan April karena dengan penurunan gas dalam situasi pandemi mulai mempunyai daya saing agar bisa menyerap investasi dan tenaga kerja. Dalam jangka pendek memang pendapatan mengurang, namun dalam jangka panjang pasti bergerak. Mengenai program 6 dollar, Sartono menanyakan apakah Krakatau Steel belum mendapatkan program dari 6 dollar. Sartono menyampaikan dengan kebijakan ini dirinya berharap Krakatau Steel menjadi tumbuh dan sehat. Sartono juga menanyakan kendala di lapangan itu seperti apa, sebab pada akhirnya semua harus bisa survey agar pendapatan harus meningkat dan APBN kita lebih sehat lagi.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Semen Indonesia dan Deputi Pertambangan

Sartono menanyakan langkah PT. Semen Indonesia dalam meningkatkan ekspor semen. Ia mengatakan harus membantu mensejahterakan masyarakat yang juga membeli semen.

Harga dan Ketersediaan Sembako dan Daging di Bulan Ramadhan — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan, Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indoneisa (Persero), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Sartono mengatakan Bulog bisa menggunakan teknologi dalam menjaga stabilitas harga dan gejolak-gejolak yang ada, seperti menyimpan daging dalam 2 tahun dalam kondisi yang sama.

Permasalahan Pembayaran Gaji dan Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan — Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Karyawan PT. Kertas Leces

Dalam Komisi 6 DPR-RRI, Sartono menegaskan bahwa semua harus berbuat sesuatu untuk mengubah permasalahan ini.

Pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Masing-Masing Kementerian/Lembaga Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Mewakili Menteri BUMN), Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Sartono menegaskan ia juga mewakili dapil, kalau memang anggaran Kementerian ini diptong silahkan saja tapi tolong program masyarakat kecil itu jangan dipotong. Terakhir, ia mengharapkan berhasilnya tax amnesty agar tidak ada pemotongan-pemotongan anggaran bagi industri kecil.

Penyertaan Modal Negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. Angkasa Pura 2

Menurut Sartono, PMN sebenarnya sudah diputuskan, tetapi pencairan ditunda pada RAPBNP 2016. Asumsi makro ekonomi mengalami kegagalan pencapaian target sehingga K/L diptong anggarannya. Sartono juga mengapresiasi sekarang Bandara Soekarno Hatta sudah manusiawi.

Kebocoran Gas H2S PT SMGP di Mandailing Natal Sumatera Utara - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power

Sartono menyampaikan perlunya evaluasi mendasar dan SOP dijalankan sedisiplin mungkin. Infrastruktur dan dampaknya harus dipikirkan secara mendalam karena ini termasuk jangka panjang.

Strategi SKK Migas dalam Menahan Penurunan Alamiah Produksi Migas di Blok Cepu, Mahakam dan Blok lainnya - RDP Komisi 7 dengan SKK Migas

Sartono berpendapat bahwa terkadang mesti memiliki sifat optimis dan juga realistis. Sartono melihat apa yang dipaparkan oleh SKK Migas untuk meningkatkan investasi sudah banyak diupayakan. Sartono juga melihat uangnya berputar di saham tetapi tidak bergerak di sektor riil. Sartono melihat banyak permasalahan di lapangan yang perlu dikaji secara mendalam. Sartono berpendapat bahwa mempertimbangkan sektor minyak 20 tahun lagi juga harus menjadi pemikiran goal 1 juta barel/hari, kendala juga harus dipikirkan mengapa para investor dunia tidak tertarik.

Roadmap Pengembangan Industri Electric Vehicle (EV) Baterai di Indonesia dan lain-lain - RDP Panja Minerba Komisi 7 dengan Tim Percepatan Proyek Electric Vehicle, Dirut PT PLN, Kepala BPPT, Kepala LIPI dan MIND-ID

Sartono pada prinsipnya memberikan support agar program bisa berjalan dengan baik dan akan memberikan dorongan atau penguatan baik berupa UU atau anggaran agar proyek berjalan dengan baik. Sartono berpendapat bahwa infrastruktur dan instrumen peralihan bahan bakar minyak ke listrik harus dipikirkan secara menyeluruh, jangan sampai orang-orang tidak mau beralih nanti karena menambah biaya, dan sosialisme Home Charging juga harus mendalam kepada masyarakat. Sartono melihat PLN juga bagus dimana pertumbuhan ekonomi sekarang yang terpenting bisa survive.

Program Kerja Tahun 2021 PT PGN dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT PGN

Jika melihat program PGN, Sartono dapat meringankan beban kehidupan. Jargas rumah tangga ini Sartono merasa menjadi program prioritas utama di tahun-tahun yang akan datang. Sartono menanyakan terkait sengketa pajak dengan Dirjen Pajak, transaksi pajak tahun 2012-2013 berpotensi membayar sebesar Rp3T, sudah sampai mana upaya hukumnya dan bagaimana mitigasi putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana evaluasi PGN supaya ke depan lebih hati-hati.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Sartono menanyakan bahwa sebenarnya di Batam yang cocok Free Trade Zone atau KEK dan bagaimana Batam bisa menjadi destinasi investasi/tourism.

Progres dan Kendala Program Digitalisasi SPBU dll - RDP Komisi 7 dengan Kepala BPH Migas

Sartono berpendapat program dan realisasi satu harga harusnya bisa menggerakkan UMKM, bisa mengambil bagian dari penyalur di daerah, ini harapan dalam situasi ekonomi berat, bisa menggerakkan sektor riil dan sektor bawah.

Evaluasi Kinerja Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Sartono mengatakan mengapa Garuda Indonesia tidak menggunakan menu Indonesia dengan penyesuaian Internasional taste, padahal seharusnya Garuda menjadi garda public relation terdepan untuk promosi makanan Indonesia di Airline. Sartono menyampaikan bandara Indonesia memeriksa KTP sampai 4X, Sartono mempertanyakan bukti dari keramahan Indonesia.

Realisasi Anggaran 2016 dan Rencana Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Sartono mengatakan bahwa negara yang berpeluang berinvestasi adalah China dan ini ada plus minusnya, jangan sampai Indonesia di-drive oleh China.

Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)

Sartono mengharapkan para deputi mensinergikan program-programnya atau mengajak mensosialisasikan. Ia mengatakan anggota kan harus ke dapil kalau ada program Kemenkop agar bisa diumumkan. Ia mengharapkan komitmen deputi untuk menjalankan perintah Menteri.

Kerjasama Luar Negeri dan Perdagangan Bebas – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Perdagangan

Sartono mengatakan bahwa dibelakang layar sudah ada kesepakatan untuk melegalkan. Mau tidak mau, kita harus ada aturan dan harus siap di era digital ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Anggota Komisi 6 DPR-RI, bahw kita perlu para pakar untuk lebih terus terang dan paham mengenai hal ini.

Evaluasi Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Sartono mengusulkan untuk diperiksa lagi rute runway Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan Isu-Isu Aktual Lainnya — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Sartono menanyakan apakah kontainer ada potensi yang luar biasa. Sartono juga mengatakan bahwa BPKS harus putuskan arahnya seperti bagaimana.

Masukan RUU EBT dari Sudut Pandang Organisasi dan Lembaga - RDP Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT PLN, Dirut PGE, Dirut PT LEN, Ketua MII dan Ketua Apronuki

Sartono menjelaskan bahwa nuklir sudah didengar sejak anak-anak, kasus Hiroshima dan Nagasaki sudha terekam di memory. Sartono berpikir insan-insan yang bergerak di sektor nuklir bisa mensosialisasikan dampak-dampak positif nuklir, agar masyarakat tidak menolak dan hanya melihat satu aspek terkait nuklir.

Evaluasi APBN 2016, Rencana Program 2017, Pengendalian Harga dan Perkembangan Pasar Tradisional — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Sartono mengatakan bahwa belum terdapat program di daerah pemilihan untuk penguatan indutri kecil sebagai pilar utama.

Sartono juga bertanya bagaimana menurut Menteri Perdagangan atas hal sandang, pangan, dan papan murah tersebut.

Cadangan Migas Nasional - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Migas dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM

Sartono menyampaikan bahwa migas sebagai sumber pendapatan negara non pajak, tetapi pendapat itu justru menurun dalam situasi sekarang. Menteri ESDM selalu menyampaikan tidak akan segan mencontoh Mesir dalam eksplorasi gas, maka Sartono menanyakan langkah apa yang sudah dipersiapkan pemerintah untuk hal tersebut. Sartono meminta penjelasan terkait teknologi Enchanced Oil Recovery (EOR) yang belum ada hasil nyatanya hingga saat ini.

Realisasi Anggaran Tahun 2016— Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang

Sartono mengatakan BPKS Sabang harus fokus agar tidak tersandera dalam BUMN. Sartono mengusulkan BPKS Sabang aktif berkunjung dengan tujuan memajukan Sabang karena transfer knowledge perlu. Sartono meminta BPKS Sabang berkoordinasi dengan Pemda untuk memajukan Aceh dan Sabang.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) - RDPU Komisi 7 dengan Herman Darnel Ibrahim (Unsur Kalangan Industri)

Sartono menanyakan bagaimana ide-ide atau pemikiran yang besar itu bisa mengikat kita semua, karena kita semua menginginkan adanya peran DEN dalam menghadapi kelangkaan Migas ke depannya.

Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Pagu Anggaran Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Sartono mengatakan pola kurikulum sekolah sektor industri harus melibatkan private institution. Dalam memajukan program vokasi/kejuruan, perlu ada kerja sama dengan perusahaan-perusahaan industri. Sartono mengatakan gagasan yang bagus pada periode sebelumnya harus berlanjut meskipun sudah ganti Menteri.

Rencana Tindak Lanjut UU Cipta Kerja Sektor ESDM, Kebijakan Pemanfaatan Batubara, dan Progres dan Proyeksi Pembangunan Smelter di Indonesia untuk Realisasi Hilirisasi Mineral – Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Sartono mengatakan bahwa Smelter dibangun agar Indonesia tidak menjual produk mentah. Pada UU Cipta Kerja royalti pada negara dihapuskan, sehingga pembangunan smelter tidak sesuai dengan fungsinya. Sartono meminta diberikan pencerahan terhadap hal ini untuk Anggota Komisi 7 DPR-RI. Terkait dengan pertanyaan Direktur PT Freeport adalah tidak akan membangun smelter baru, hanya
mengembangkan smelter yang ada. Sehingga Sartono meminta untuk diberi penjelasan, karena pemerintah harus komitmen.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN atas nama Yusra Khan (Unsur Kepentingan Lingkungan Hidup)

Sartono menanyakan terkait konsep Yusra tentang ketahanan dan kemandirian energi. Lalu, ia juga ingin tahu pandangan dari Yusra jika terjadi kelebihan supply energi.

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara — Komisi 6 DPR RI Audiensi dengan Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara

Sartono mengatakan program internal BUMN seharusnya ada transfer ilmu agar SDM tidak tertinggal jauh. TKA harus dipakai seperlunya saja dan jika bisa digunakan sebagai alat promosi negara. Sartono mengatakan permasalahan selama ini adalah visa kunjungan dipakai untuk bekerja.

Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN Atas Dina Nurul Fitria (Unsur Kalangan Kosumen)

Sartono mengatakan bahwa Kebutuhan energi kita terus meningkat namun pencapaian lifting Migas kita masih dalam kondisi yang belum baik, tentu bauran energi menjadi hal yang mutlak agar
kebutuhan energi kita terpenuhi, Sartono ingin tahu pandangan Dina terkait energi yang bersumber dari Nuklir.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN atas nama As Natio Lasman (Unsur Kepentingan Teknologi)

Sartono mengatakan permasalahan yang dihadapi saat ini adalah bauran EBT baru mencapai 14,2%, sedangkan DEN sudah mengeluarkan KEN-RUEN yang menargetkan bauran EBT sebesar 23%. Sartono menanyakan pendapat dari As Natio terkait permasalahan yang menghambat di dalam progress pencapaian target yang sudah ditetapkan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN atas nama Eri Purnomohadi (Unsur Kepentingan Konsumen)

Sartono mengatakan bahwa dirinya tidak akan memperdalam yang sudah disampaikan oleh rekan Komisi 7 lainnya, karena paparan dari Eri sudah luar biasa. Ia hanya mendoakan agar Eri dapat terpilih dan hal-hal khususnya terkait thorium dapat diimplementasikan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN atas nama Daryatmo Mardiyanto (Unsur Kepentingan Konsumen)

Sartono menanyakan alasan DEN tidak dapat ‘membumi’. Ia juga ingin tahu masukan dari Daryatmo untuk memberikan penguatan dan peran dari DEN agar DEN benar-benar memberikan pemikiran yang besar yang dapat diimplementasikan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN Atas Nama Agus Pramono (Unsur Kalangan Industri)

Sartono mempertanyakan apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat di dalam pencapaian EBT di luar dari permasalahan regulasi atau dana, karena DEN sudah mengeluarkan KEN dan RUEN. Mengapa lambat sekali dalam merealisasi EBTKE, sehingga apa saja yang bisa dilakukan untuk mempercepat
realisasi.

Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN Atas Nama Ibrahim Hasyim

Sartono mempertanyakan permasalahan apa yang sudah terjadi, sehingga mengakibatkan progres EBT ini menjadi lambat. Selain dari UU EBT yang kami bahas di Komisi 7 DPR-RI, hal apa lagi yang bisa dilakukan agar EBT dapat berjalan dengan baik.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sartono mengatakan bahwa Menteri Koperasi dan UKM dapat menyampaikan ke Presiden mengenai dana 1 Triliun. Dengan kompeksitas masalah, Sartono menekankan bahwa harus bersinergi dengan berbagai instansi untuk penguatan UKM.

Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Para Direktur Utama BUMN Transportasi

Sartono melihat paparan dari semua Direksi seperti Parpol karena sangat kreatif. Kemudian, ia menegaskan masalah keselamatan adalah hal yang sangat serius. Karena kita harapkn pada lebaran ini adalah selain masalah transportasi tapi keselamatan masyarakat harus tercover dengan baik. Terakhir, Sartono menanyakan apakah benar jalur Tol Solo-Ngawi akan segera dioperasikan.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Sartono mengingatkan bahwa DPR-RI kedatangan Asosiasi Aneka Keramik Indonesia dan dikeluhkan karena kebutuhan keramik DLN berkurang, tetapi impor naik. Sartono menanyakan mengapa bisa terjadi hal seperti itu karena pasti banyak varian masalah pada saat di lapangan. Sartono mengatakan bahwa mugkin izin dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian terlalu longgar atau berlebih.

Capaian dan Outlook 2020, Target dan Strategi Perkembangan Investasi Hulu Migas Tahun 2020-2022, serta Target dan Strategi Lifting/Produksi Pasca Alih Kelola Wilayah Kerja (WK) Migas Tahun 2020-2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas

Sartono berharap agar SKK Migas dan K3S harus mewaspadai akan ancaman second wave Covid-19 karena data-data menunjukkan bahwa kita belum pada posisi yang landai, menurutnya ini harus diwaspadai untuk sektor hulu migas.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dividen Tahun Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian

Sartono mengatakan masalah dividen adalah mimpi yang terlalu tinggi, asumsi diletakkan pada pajak yang tinggi padahal situasi ekonomi tidak memungkinkan. Sartono mengatakan F-Demokrat setuju penambahan dividen dan tidak setuju terkait usulan PMN bagi PT KAI (Persero).

Implementasi Peraturan Menteri ESDM No. 4 Tahun 2018 dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Migas, Kepala BPH Migas, Dirut Pupuk Indonesia dan Petrokimia Gresik

Sartono menyampaikan kesimpulan RDP pada 15 September 2020 bahwa Komisi 7 DPR-RI meminta Kepala BPH Migas mendukung Menteri ESDM dalam menyusun RIJTDGBN 2020-2025, maka Sartono menanyakan bagaimana progres keputusan ini. Terkait perkembangan implementasi Peraturan Menteri No.8 Tahun 2020, Sartono menyampaikan bagaimana kinerja perusahaan/industri yang sudah mendapatkan stimulus untuk meningkatkan produktivitasnya, apa ada kendala, bisa diterima atau supplynya belum mencukupi, sebab ini perlu dijelaskan secara gamblang agar bisa meningkatkan produktivitas dalam negeri.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Pensiunan Pegawai Perhutani (4P)

Sartono mengatakan Komisi 6 setuju bahwa harus ada raker dengan Kementerian untuk membahasa PermenLHK 39/2017. Sartono bertanya apakah dengan berlakunya PermenLHK 39/2017, kolaborasi masyarakat untuk mengelola hutan menjadi hilang.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Sesuai Hasil Badan Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Sartono mengatakan bahwa aturan-aturan investasi sangat kompleks, tiap daerah berbeda aturan dan sangat menghambat. Sartono ingin agar BKPM mempunyai wewenang langsung, bukan hanya koordinasi.

Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perindustrian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2018 dan Pembahasan Usulan Program-Program yang Akan Didanai Oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Berdasarkan Kriteria Teknik dan Komisi — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Sartono mengatakan Komisi 6 harus tahu Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan ke mana.

Pembahasan dan Penetapan Asumsi Dasar Makro sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RAPBN ta. 2021 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Sartono mengatakan Covid-19 meningkatkan kemiskinan, pengangguran dan turunnya daya beli. Salah satu solusinya adalah subsidi yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar ditingkatkan.

Progres Pelaksanaan Kegiatan Hasil Realokasi Anggaran Tahun 2020 dan Pembahasan RKA K/L TA 2021 - RDP Komisi 7 dengan Sekjen, Irjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Migas, Dirjen Minerba dan Kepala BPMA Kementerian ESDM

Melihat kurva serapan anggaran per Agustus yang masih 37%, Sartono berharap dengan waktu yang ada bisa menyelesaikan program-program yang ada. Sartono berpendapat bahwa perlu ada perbaikan di tahun 2021, dan Komisi 7 DPR-RI pun harus mendukung bagaimana serapan anggaran untuk masyarakat bisa dipercepat kemudian.

Proyeksi Realisasi Pembangunan Listrik Program 35.000 MW dan Program 7.000 MW - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT PLN (Persero)

Sartono menanyakan apakah pemerintah sudah membayar hutang PLN, karena kami sudah memberikan rekomendasi ke Menteri Keuangan untuk hal tersebut. Sartono juga menanyakan bagaimana perkembangan tagihan listrik yang sepertinya belum tuntas kepada masyarakat.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT. Bukit Asam Tbk., PT. Timah Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Sartono mengatakan bila menginginkan solusi apapun keputusannya untuk menghindari ketidakjelasan dari pihak mitra.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Perhutani dan Perum BULOG

Sartono mengatakan terkait BULOG, keputusan PP NO 13/2016 dapat menjaga ketahanan pangan pokok. Menurut Sartono, BULOG adalah perpanjangan tangan pemerintah sebagai penyangga hasil pertanian sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan Wahyu menanyakan mengenai HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Mengenai penugasan ini, Sartono mengatakan payung hukumnya dapat menghambat dan berisiko serta gaduh. Oleh karena itu, Sartono mengusulkan harus adanya revisi kuat untuk membendung permainan-permainan di lapangan. Menurut Sartono, hal ini harus disampaikan kepada presiden agar masalahnya terurai, jadi apabila ingin melawan penjahat, maka kita memiliki ilmu. Sartono mengatakan, BULOG adalah perpanjangan tangan negara dan akan kalah bila hanya diberi senjata biasa dan tak ada pengaruh dan menurutnya BULOG harus diperluas kewenangannya. Menurut Sartono, BULOG ini memerlukan payung hukum yang bisa digunakan untuk penetapan harga ini sebab setiap tahun, hal ini tidak akan berganti karena sudah 3 kementerian kasusnya selalu sama.

Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2019 dan Progres Vaksin Covid-19 - Raker Komisi 7 dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN

Sartono menanyakan progres program teknologi dari Kemenristek yang melibatkan UMKM itu seperti apa.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ta. 2019 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Sartono meminta adanya lompatan besar untuk sektor ESDM.

Fit and Proper Test Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Sesi 2 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua KPPU Atas Nama Rima Agristina, Ukay Karyadi, dan Yohanes Berchman

Sartono mengatakan paparan konsep terkadang gamang menghadapi alam nyata. Maka yang diperlukan tidak hanya kapasitas, tapi juga integrasi, keberanian, dan energi. Ia juga mengatakan bahwa suara-suara tersebut betul adanya tapi menurutnya KPPU yang lama juga pasti mengalami namun integritas yang dipegang para calon ketua KPPU harus tinggi.

Persiapan Menghadapi Mudik Hari Raya IdulFitri 1439 H — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN Bidang Transportasi

Sartono menegaskan ini anggaplah bisa gagal kalau jangan sampai pemudik memberikan kaos untuk politik, baliho pun harus sewajarnya, ini kami ingatkan supaya aman nyaman selamat untuk para pemudik. Jangan sampai saat mudik nanti, ada bagi-bagi kaus entah Presiden 2 Periode atau 2019 Ganti Presiden. Walaupun ini sekedar guyonan, tapi perlu diperhatikan. Kami mengingatkan agar aman dan selamat ada untuk pemudik. Terakhir, Sartono mengatakan perlu mekanisme yang diterapkan untuk mengatasi kegaduhan-kegaduhan ini. Kedua, BUMN tidak ada gaduh sektoral. Semoga tidak ada satu permasalahan yang berarti saat mudik nanti.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) Atas Nama Arnold Sihombing, Binsar Jon Vic, dan Chandra Setiawandengan

Sartono bertanya kepada para kandidat terkait bagaimana cara para kandidat agar terus konsisten sesuai dengan niat sampai akhir masa tugas nanti.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) Atas Nama Dinni Melanie, Eugenia Mardanugraha, dan Guntur Syahputra Saragih

Sartono mengingatkan kalau para kandidat ini lolos bahwa selain kapasitas, selain energi luar biasa, ialah integritas. Lalu masuk dalam KPPU konsisten selama 5 tahun dengan khusnul khotimah.

Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner KPPU an. Harry Agustanto, Kodrat Wibowo, Kurnia Toha, Mohammad Reza, Ningrum Natasya Sirait, dan Muhammad Handry Irmansyah

Sartono menanyakan upaya calon untuk menelusuri dan menangani masalah kartel. Sebab, kata Sartono, kartel merupakan keluh kesah permasalahan UMKM. Terakhir, ia berharap agar KPPU menciptakan terobosan untuk pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM RI serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Sartono mengatakan agar anggaran dapat berdampak pada sektor riil di lapangan.

Progres Kilang Minyak – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Pertamina

Sartono menyampaikan bahwa pada tahun lalu, Menteri ESDM dengan pemberitaan yang luar biasa mengenai perubahan ISC dengan anggaran Rp80 triliun, sehingga bisa dibangun dengan penghematan Pertamina dari sektor pertambangan.

Dividen BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Keuangan Kementerian BUMN

Sartono mengatakan penugasan BUMN besar yaitu memperkuat jalannya negara, butuh perhitungan dividen yang pas karena akan mempengaruhi hasil keuntungan BUMN, berharap BUMN tumbuh dengan baik dan tidak tersesat oleh kekuasaan politik. Sartono mengatakan dari dividen Rp44 T, negara memberikan PMN dan mungkin PMN lebih tinggi dari dividen.

Evaluasi Anggaran Tahun 2020 dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2021 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

Terkait adanya pemotongan anggaran, Sartono mengatakan bahwa Kemenristek membuat semuanya tidak bisa bicara apa-apa. Sartono mengajak bahwa semua harus bersepakat bagaimana Ristek harus menjadi garda terdepan jika Indonesia ingin maju.

Kinerja BUMN Tambang di Masa Pandemi Covid-19 – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Inalum (Persero), Dirut PT Antam Tbk, Dirut PT Bukit Asam Tbk, Dirut PT Timah Tbk, dan Presdir PT Freeport Indonesia

Sartono mengatakan dengan saham 51% di PT Freeport Indonesia berharap untuk bisa untung, karena ingin sekali untuk merasakan keuntungan tersebut. Tetapi jika kondisinya seperti ini, dengan ganti Presiden 4 kali kedepan kita tidak akan mengalami keuntungan.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) K/L Tahun 2021 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

Sartono berharap semoga anggaran dan kebijakan yang telah disetujui dapat direalisasikan pada 2021.

Evaluasi Kinerja Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 dan Perkembangan Vaksin di Indonesia - RDP Komisi 7 dengan Kepala Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19, Kepala BPPT, Kepala LIPI dan Direktur LBM Eijkman

Sartono menanyakan bagaimana kita bisa mencintai produk dalam negeri, sebab ada juga memang yang mencari jalan pintas agar untung, memutus proses rangkaian impor adalah proses panjang. Sartono menanyakan bagaimana jika Lembaga Ristek ini masuk Prolegnas, butuh ikatan hukum agar politik anggaran berpihak dan berkelanjutan. Sartono berpendapat bahwa kita harus merekomendasikan Lembaga Ristek dan turunannya agar masuk proyek jangka menengah dan panjang. Sartono berpendapat bahwa tidak aware, ketika suatu saat berganti pemerintahan maka isu yang diangkat akan berbeda, ini harus ada payung hukum yang jelas dan dipasarkan dengan pasar market yang luar biasa dan ini dilakukan dengan berkelanjutan.

Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Menurut Sartono, volume LPG 3 Kg mungkin bisa dinaikkan untuk membantu masyarakat dan mungkin bisa 7,0-8,0. Selebihnya, Sartono mengatakan bahwa Fraksi Demokrat setuju dengan pemerintah.

Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam RAPBN 2021 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Soal dihapuskannya Pertalite dan Premium, menurut Sartono apabila ada pengganti dengan harga sama, maka perlu disampaikan pada masyarakat.

Pembayaran Deviden - Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata

Sartono mengatakan dalam situasi terjadi penguatan dollar dan asumsi makro meleset semua yang mana menjadi agak panik disatu sisi ada perang penugasan seperti PLN Pertamina, pupuk hampir Rp17 Miliar belum terbayar oleh Pemerintah dan ini sangat mempengaruhi kinerja, sangat selayaknya dan Pemerintah harus mengembalikan lagi itu kepada negara.

Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Sartono mengatakan Pemerintah Indonesia perlu menyikapi soal bebas visa karena beberapa warga asing seperti di Bali, membuka restoran untuk pencucian uang. Tak hanya itu, jumlah warga negara China semakin banyak yang masuk ke Indonesia.

Kondisi Global Hulu Migas Dunia (Proyeksi ICP/Indonesian Crude Price), Capaian dan Outlook 2020, serta Target 2021 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK (Satuan Kerja Khusus) Migas dan 10 KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) Terbesar

Sartono mengatakan harapan bahwa target SKK Migas bisa dikomunikasikan kepada Pertamina dengan baik.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner LPSK an. Susilaningtyas

Sartono menanyakan fokus dari calon untuk meningkatkan kinerja dan sosialisasi dari LPSK.

Impor Garam dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Dosen Universitas Muhammadiyah Malang

Sartono mengatakan bahwa kita harus meningkatkan kompetensi kita di bidang penguasaan teknologi dan bahasa, dan ia merasa Pemerintah Daerah ini juga harus terlibat di dalam mengawal penguasaan kemajuan teknologi, selain itu real time kita bicara detik per detik, kuncinya kita terus update diri, optimis, dan digital era terjadi, Sartono juga menyampaikan pesan bahwa semuanya harus update diri, dan industri sektor sudah berjalan, dan sudah di siapkan regulasi atas input masyarakat, dan mengawasinya ada KPPU. Sartono juga mengatakan bahwa tugas sebagai anggota DPR adalah mengawal aspirasi masyarakat dan merangkumnya dalam bentuk undang-undang.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Sartono mengatakan bahwa yang terpenting apa yang sudah disampaikan Menteri Perindustrian, pelatihan-pelatihan untuk rakyat diperbanyak untuk kedepan.

Kinerja Keuangan dan Harga Tiket Pesawat — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Sartono menyatakan bahwa lebih baik kondisi keuangan dan harga tiket diselesaikan secara internal tanpa intervensi dari pihak luar karena untuk subsidi harga tiket bagi PNS dan Veteran juga sudah dianggarkan. Adanya intervensi dari luar akan menyebabkan hilangnya fokus BUMN dalam peningkatan efisiensi.

Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Saat Pandemi Covid-19 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker Virtual) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM)

Sartono meminta pemerintah menyampaikan kepada masyarkat alasan harga BBM di Indonesia belum turun padahal harga minyak dunia sudah turun. Sartono mengatakan memberi respon positif terhadap Permen ESDM No.8/2020. sartono mengusulkan agar pelanggan 900VA non subsidi dan 1300VA mendapat keringanan karena rakyat menengah sudah terdampak akibat pandemi Covid-19.

Penyesuaian RKA K/L 2020 Sesuai Hasil Banggar - RDP Komsi 6 Dengan Kepala BKPM

Sartono mengatakan kita harus komit untuk mendukung investasi kita ini, lupakan maslh politik, karena di kita ini masih sedikit-sedikit disangkut pautkan dengan politik.

Indutri Hulu Migas ditengah Pandemi Covid-19 dan Turunnya Harga Crude, Penjelasan Mundurnya Pan Orient Inc di Blok East Jabung, Provinsi Jambi, dan Penjelasan Terbakarnya Platform di Lapangan Camar, Blok Bawean, Provinsi Jawa Timur – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala SKK Migas

Sartono mengatakan bahwa pada sektor migas sudah memberikan bantuan yang luar biasa kepada pendapatan, sehingga Sartono meminta kepada Anggota untuk memberikan dukungan politik terhadap SKK Migas.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja PT. PLN (Persero) di Sektor Kelistrikan, Kontribusi PT. PLN (Persero) terhadap Penanganan Covid-19, dan Dampak Kebijakan Keringanan Biaya Listrik - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Direktur Utama PT. PLN (Persero)

Sartono mengingatkan agar pelanggan yang mendapatkan insentif pemerintah untuk program keringanan biaya listrik rumah tangga 450 VA dan 900 VA adalah pelanggan yang tepat. Sartono bertanya bagaimana cash flow PLN, apakah hutang yang membengkak sudah dilobi untuk pembayarannya, karena posisi hutang PLN sebesar Rp400 triliun dan dengan fluktuasi dollar mungkin hutang sudah meningkat menjadi Rp600 triliun, Sartono mengingatkan agar talangan segera ke ditagih, jangan sampai pembayaran hutang yang dijadwalkan menjadi tidak mampu membayar. Sartono juga bertanya bagaimana rencana dan strategi PLN kedepan untuk mengatasi kelebihan pasokan. Sartono meminta PLN menyampaikan support regulasi dan aturan yang dibutuhkan dari Komisi 7. sartono mengingatkan bahwa CSR harus ada payung hukumnya, pertanggung jawaban harus dari masing-masing perusahaan, jika Kementerian BUMN melakukan CSR perusahaan berarti ada yang salah.

Progres Pelaksanaan Program Hingga Triwulan ke-3 Tahun 2019 dan Rencana Proker 2020 - Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kepala Badan Tenaga Nuklir (BATAN), Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)

Sartono menyatakan bahwa kebutuhan riset Indonesia itu bisa tercermin dari anggarannya, kalau LPNK itu ingin maju dan merespon kebutuhan pasar itu tanggung jawab kita dalam support politik anggaran agar mencukupi.Isu penelitian pangan dalam global warming saat ini terus menurun, riset riset pangan harus menjadi concern kita. Walaupun kita menguasai teknologi, kan kita tetap perlu makan. Perlu menjadi prioritas kita dalam riset pangan.

Dampak Pandemi Covid-19 dan Kontribusi terhadap Penanganan Covid-19 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT. PGN Tbk.

Sartono berpendapat Pertamina harus mengadakan konferensi pers untuk disampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait tidak turunnya harga BBM sementara harga minyak dunia turun, masalahnya apa sehingga masyarakat bisa menerima. Terkait cashback 50% untuk OJOL, Sartono bertanya mengapa hanya Ojol yang mendapat cashback, hal ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat seperti ojek komvensional dan supir angkot. Sartono mengatakan Pertamina dan PGN sudah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada negara, negara juga harus memberikan regulasi agar perusahaan bisa bernapas bukan aturan yang membatasi gerak langkah.

Kesiapsiagaan dan Langkah Strategis dalam Menghadapi Covid-19 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker Virtual) dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala LPNK (BPPT, LIPI, dan LAPAN) serta Direktur LBM Eijkman

Sartono bertanya apakah Menristek mendapat alokasi dana untuk percepatan penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat.

Penetapan Pimpinan dan Wakil Pimpinan Komisi 7 DPR RI - Komisi 7 DPR RI Rapat Internal

Sartono Hutomo berpendapat bawa ia setuju dengan apa yang dikirim oleh para anggota di komisi 7 DPR RI untuk memberikan dukungan penuh agar KLHK tetap menjadi bagian dari mitra Komisi 7 DPR RI.

Pasokan Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi (Migas) – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia.

Sartono mengatakan sisi ekspor perlu diperhatikan untuk cadangan devisa meskipun kebutuhan nasional tercukupi. Sartono menanyakan alasan investasi di sektor migas kurang menarik sehingga perlu dikaji. Tak lupa, ia juga menanyakan inovasi baru untuk menghasilkan pupuk sehingga tidak hanya pupuk tunggal.

Laporan Kegiatan Penugasan Pemerintah Hingga Triwulan Ke-3 Tahun 2019, Rencana Program Kerja Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)

Sartono menanyakan berapa banyak kuota BBM untuk per wilayah dan berapa hutang negara kepada Pertamina. Sartono juga menanyakan apakah hutang tersebut memperngaruhi kinerja Pertamina atau tidak.

Kinerja dan Anggaran - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP-IPTEK) dan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBME)

Sartono mengatakan kemajuan suatu negara terlihat dari keberpihakan kepada lembaga riset dan anggaran yang diberikan. Sartono mengusulkan hasil lembaga riset harus disampaikan kepada anak bangsa, peneliti bekerja dalam senyap harus menjadi motivasi anak bangsa agar bangga bahwa peneliti Indonesia juga hebat.

Status Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), Kendala & Hambatan Pengembangan EBT dan Isu Aktual Lainnya - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM

Sartono berpendapat perlu adanya keputusan politik bersama soal Energi Baru Terbarukan (EBT), sudah lama EBT ini tetapi apakah akan dilanjutkan atau tidak. Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS) memang mahal tetapi harus dihubungkan dengan Ristek ini soal baterainya.

Rencana Strategis 5 Tahun ke Depan, Perkembangan Implementasi Program Diseminasi di Daerah Aplikasi Teknologi Modifikasi Cuaca dan Sektor Pertanian, Perkembangan Kebijakan Suatu Peta Nasional, Implementasi Teknologi Penginderaan Jarak Jauh Sebagai Early Warning System Bencana - RDP Komisi 7dengan Kepala LPNK

Sartono mengatakan dahulu kalau panen di bidang pertanian bisa 3X dalam setahun, tapi sekarang karena global warming dan climate change, panennya hanya 2X, mungkin riset teknologi untuk rekayasa hal ini perlu.

Kinerja Produk Blok Migas, Proses Eksplorasi Blok Migas Baru, dan Pengembangan Blok Migas Existing — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Presiden Direktur PT Pertamina EP dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi

Sartono mengingatkan kepada Pertamina EP dan Pertamina Hulu untuk bisa leluasa berbicara kepada Komisi 7 tentang hambatan yang dialami agar Komisi 7 bisa mencarikan solusinya. Jika Bapak/Ibu tidak menyampaikannya, Komisi 7 tidak akan tahu apa saja hambatannya.

Evaluasi Kinerja PT. PLN Tahun 2019, Proses Pemanfaatan Crued Palm Oil Untuk Bahan Bakar Pembangkit, dan Kesiapan PT. PLN dalam Mendukung Pengembangan Kendaraan Listrik – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN

Sartono mengatakan terkait dengan subsidi listrik di tahun 2020 terjadinya lebih rendah dari pada tahun 2019 sebesar 54,79 Triliun, sedangkan hutang pada kuartal 1 tahun 2019 sebesar 39,424 Triliun bagaimana langkah korporasi dalam rangka untuk menjaga BUMN agar tetap sehat, sedangkan dari suara rakyat bahwa tidak mau adanya kenaikan dasar tariff harga listrik. Terkait dengan mobil listrik yang dimana sudah diwacanakan dari tahun 2012, tetapi karena adanya intrik dalam sehingga pada akhirnya tidak terwujud juga untuk mobil listrik ini.

Evaluasi Kerja Tahun 2019 dan Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 7 RDP dengan Kepala SKK Migas

Sartono mempertanyakan adakah keberpihakan APBN untuk meningkatkan investasi di sektor migas. Kemudian, Sartono mengatakan keberhasilan target 1 juta per barel per hari di tahun 2030 tidak terlepas dari political will dan political action dari Pemerintah pucuk kita, ini terkait anggaran yang harus fokus mengerjakan proyek, jika swasta tidak tertarik maka negara harus memikirkan bagaimana swasta masuk. Satu sisi kebutuhan kita banyak tapi produksi kita masih kurang. Terakhir, Sartono menegaskan ada tidak fokus keberpihakan APBN untuk investasi migas kita

Capaian Program Kerja Tahun 2019 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), RDP dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)

Sartono telah melakukan kunjungan kerja ke China dan melihat di China energi dari fosil sudah tidak digunakan dan beralih ke energi baru terbarukan yang meningkat pemakaiannya. Maka dari itu, hasil riset perlu dikomunikasikan dengan kabupaten-kabupaten, lalu dibuat percontohan, sehingga produk risetnya nanti dapat dilihat oleh negara lain.

Identifikasi dan Antisipasi Penanganan Epidemi Virus Corona - RDP Komisi 7 dengan Direktur Lembaga Biologi Molekuler

Sartono menanyakan bagaimana sinergitas dan komunikasi antara Eijkman dengan Kementerian Kesehatan. Ia menghimbau agar koodinasi antara keduanya harus berjalan dengan intens karena Eijkman merupakan salah satu mitra Kementerian Kesehatan.

Kesiapan Mudik Lebaran – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN; Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Sruvei, dan Konsultasi Kementerian BUMN

Sartono menekankan kepada aspek keselamatan para penumpang. Sartono meminta tolong terkait keselamatan dan keamanan ini menjadi hal yang diutamakan oleh para perusahaan transportasi. Sartono berharap standar keselamatan untuk bisa konsisten semuanya. Sartono mengingatkan standar angkutan darat dan laut. Menurut Sartono, salah satu prestasi dari Mudik Lebaran 2019 yaitu berkurangnya jumlah korban jiwa dalam pelaksanaan mudik. Sartono juga menekankan kepada aspek keselamatan para penumpang. Sartono meminta tolong keselamatan dan keamanan ini menjadi hal yang diutamakan oleh para perusahaan transportasi. Sartono berharap standar keselamatan untuk bisa konsisten semuanya. Sartono mengatakan Garuda Indonesia seperti buah simalakama.

Perkembangan dan Pelepasan Aset sejak 2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Deputi Jasa Keuangan BUMN dan PT. Telekomunikasi Indonesia

Sartono mengatakan dirinya hanya berharap bahwa semuanya akan berjalan dengan bak dan lancar.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Edwin Partogi

Sartono mempertanyakan apakah selama ini saksi dan korban telah merasa aman dan apakah akan mendapatkan kompensasi. Serta, ia mempertanyakan bagaimana mengatasi anggaran LPSK yang kian menurun hingga 65 miliar.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Agustinus Purnomo Hadi

Sartono mengharapkan Bapak Agustinus dapat terpilih. Lalu, jika Bapak sudah dilantik, Sartono menanyakan kapan Bapak akan mengajukan Judisial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) - RDPU Komisi 3 dengan Elfina Lebrine

Sartono mengharapkan agar Elfina dapat terpilih menjadi anggota komisioner LPSK. Sebab, ia menilai
bahwa Elfina memiliki kapabilitas yang memadai untuk menjadi seorang anggota komisioner LPSK.

Latar Belakang

Sartono lahir di Pacitan, 12 Agustus 1963. Sartono berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Demokrat setelah memperoleh suara sebanyak 62,757 suara untuk Dapil Jawa Timur VII . Sartono adalah sepupu dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada masa kerja 2014-2019 Sartono bertugas di Komisi VI yang membidangi investasi, BUMN, perdagangan dan perindustrian.

Sartono diduga terlibat kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan juga kasus korupsi terkait kasus suap dalam proyek SKK Migas untuk memenangkan PT Rekayasa Industri dalam sebuah tender. (sumber).

Pendidikan

S2 Universitas Surabaya (2011)

Perjalanan Politik

Sartono mengawali kiprah di Demokrat sebagai Bendahara Umum DPD Bali (2002-2005). Pasca kasus Nazarudin dimana Nazarudin tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Umum DPP Demokrat, Sartono mengambil alih jabatan tersebut. Posisi bisnis Sartono antara lain Vice Chairman PT Sinar Gading dan Direktur Utama PT Mitra Sejati Permai, Jakarta, serta pengelola berbagai tempat fitness di berbagai kota.

Sartono diduga terlibat kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan juga kasus korupsi terkait kasus suap dalam proyek SKK Migas untuk memenangkan PT Rekayasa Industri dalam sebuah tender. (sumber).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization

31 Mei 2017 - Sartono mengatakan bahwa perjanjian sangat memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia, namun banyak hal yang perlu diperhatikan. Indonesia akan menjadi negara industri baru, ditandai dengan banyaknya pekerja di bidang industri. pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di pertanian dengan cetak 7-9 juta Hektar sawah untuk pertanian. Sartono juga mempertanyakan kesiapan Infrastruktur dalam menghadapi protokoler tersebut. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Ratifikasi Perdagangan Internasional

19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Sartono menginginkan kajian KPPU. [sumber]

Tanggapan

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga, Sartono ingin menyikapi pertanyaan mengenai data nasional dari sektor 7 juta jiwa. Sartono merasa miris jika alokasi APBN terhadap perusahaan konstruksi BUMN ini besar namun perekrutan tenaga kerja menurun. Ia berpendapat bahwa serapan-serapan tenaga kerja tidak linear dengan APBN yang terlihat begitu besar. Untuk itu Sartono berpendapat harus adanya pertambahan tenaga kerja yang luar biasa. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Sartono mengatakan awal tahun ini dikejutkan dengan adanya impor beras. Harusnya beras kita surplus, tetapi realitasnya kita memerlukan impor ada ketikdakpaduan di sini. Sartono mengungkapkan HPP Bulog yang tidak mencerminkan fakta di lapangan. Sartono berpendapat ada pengaruh Pilkada dan Pilpres nanti. Sartono mempertanyakan kepada Mendag, Bulog, dan PPI mengenai siapa yang mengimpor beras ini dan untuk kepentingan siapa impor beras ini dilakukan. Sartono berpendapat jika melihat data dan hasil dari kementan seharusnya kita surplus. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada Rapat Kerja Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Sartono menyampaikan target BUMN kita itu asumsinya sekitar Rp1,8T di dalam perhitungan sampai bulan Agustus sampai Rp600-700T. Menurut Sartono, satu-satunya jalan semua upaya bagaimana infrastruktur ini selesai di tahun 2019, ini yang menjadi bencana nasional kita harus berani memotong target infrastruktur, target APBN, dan target penerimaan pajak. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Sartono berujar bahwa dirinya mendapatkan keluhan dari masyarakat bahwa ada pengerjaan proyek infrastruktur di daerah yang sudah selesai satu tahun tetapi hingga kini belum mendapatkan pembayaran. Sartono mengusulkan agar dibuka posko pengaduan kontraktor-kontraktor di daerah. [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KPPU

21 November 2016 - Sartono mengharapkan KPPU tidak disisipi kepentingan dan tidak mematikan usaha. [sumber]

RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin

31 Agustus 2016 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin, Sartono memaparkan bahwa subsidi banyak dipotong karena untuk mengejar infrastruktur yang besar-besar. Program infrastrukstur memang penting, tetapi tidak boleh dilupakan sektor real terutama koperasi. [sumber]

Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

16 Juni 2016 - Sartono mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) bahwa jangan sampai pemotongan anggaran Kementerian BUMN dikenakan pada program kewajiban untuk masyarakat karena menurut Sartono, pembinaan lingkungan dan masyarakat dari BUMN belum dilaksanakan secara maksimal. [sumber]

Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

13 Juni 2016 - Sartono menanyakan apakah dengan target investasi akan menyerap banyak tenaga kerja. [sumber]

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Sartono kecewa karena ada ketidaksesuaian target juga terjadi pada sektor pajak, komoditi jatuh dan pada saat yang bersamaan pajak dinaikkan. Dengan melihat hal-hal tersebut, maka Sartono menyarankan agar kementerian tidak harus memiliki banyak program tapi cukup fokus saja pada program-program yang diprioritaskan. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

12 April 2016 - Sartono memulai dengan menanyakan berapa besaran realisasi minat investasi di Indonesia. Sebab, menurut Sartono, ada satu negara yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Sartono melanjutkan, apakah terdapat syarat tertentu untuk investor. Ia mencontohkan salah satu syarat tersebut seperti adanya calon investor yang ingin berinvestasi tetapi membawa Pekerja dari negaranya. [sumber]

18 Agustus 2015 - Sartono apresiasi adanya peningkatan alur masuk investasi sebesar Rp.124 triliun. Sartono kemudian menanyakan mengenai isu tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia, mengingat posisi BKPM sebagai pintu awal investasi. Selain itu, Sartono minta penjelasan ke Kepala BKPM mengenai negara mana saja yang tertarik untuk berinvestasi pada tujuh sektor di Indonesia. Menanggapi jawaban BKPM, Sartono kembali bertanya mengenai kebenaran gambar-gambar yang beredar di media sosial. [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

11 April 2016 - Sartono mengatakan, KPPU harus ngotot agar anggaran tidak dipotong, kalau bisa dinaikkan. Sartono merasa keberatan jika anggaran dipotong. [sumber]

Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Melihat kondisi keuangan PT HIN pada tahun 2002, awalnya Sartono mendukung sistem BOT. Hingga kemudian terjadilah penyimpangan yang menimbulkan permasalahan. Menurut Sartono, harus ditemukan terlebih dulu permasalahan tersebut. Bila benar ditemukan penyimpangan terkait sumber daya yang dikapitalisasikan, maka menurut Sartono hal tersebut harus diproses secara hukum.

Sartono berpendapat bahwa kerjasama operasi harus ditingkatkan, tetapi harus dilihat latar belakang kebijakannya. Bahkan bila perlu dibuat kontrak agreement untuk menyelesaikannya.

Sartono menilai rekomendasi BPK sangat baik karena mengoptimalkan kerjasama dibidang lain sehingga lebih bermanfaat dan produktif. Sartono meminta Dirut PT HIN menyampaikan permasalahan tentang BOT kepada Kementerian BUMN secara transparan agar dapat diselesaikan dengan baik. Sartono menambahkan, jika ingin melakukan kerjasama dengan mitra strategis, harus ada MoU yang benar dan jelas, serta dikonsultasikan terlebih dahulu dengan KPK. [sumber]

Status Mobil Esemka

13 November 2015 - (TeropongSenayan) - Mobil Esemka apa kabarnya? Lama tak terdengar kabarnya, mobil esemka coba diingatkan kembali oleh Anggota Komisi VI DPR Sartono.

Dia mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal janjinya mendukung pengembangan mobil Esemka saat menjadi wali kota Solo.

"Saya mengingatkan Presiden akan janjinya untuk mengembangkan mobil Esemka sebagai mobil nasional. Karena sudah satu tahun pemerintahan Jokowi, soal mobil Esemka sudah terlupakan," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (13/11/2015) seperti dilansir Antara.

Politisi Partai Demokrat itu berharap Presiden Jokowi setidaknya mendukung pengembangan mobil Esemka sebagai moda angkutan hasil pertanian.

"Kita juga enggak muluk-muluk minta Presiden untuk mengembangkan jadi mobil nasional. Paling tidak, mengembangkan mobil untuk mengangkut hasil pertanian dari desa ke kota sehingga kesejahteraan rakyat, utamanya petani meningkat," katanya.

Apalagi, anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur VII itu menambahkan, saat ini sudah ada Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pertanian.

"Jadi sangat pas kalau Presiden mengembangkan mobil Esemka sebagai mobil nasional dikaitkan dengan program dana desa. Sangat menunjang sekali," katanya.

"Kalau memang ingin dikembangkan mobil Esemka, adalah untuk kedaulatan industri, utamanya industri otomotif kita," tambah dia.

Sartono mengatakan dia akan kembali menanyakan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan mobil Esemka saat rapat kerja dengan Menteri Perindustrian.

"Kami akan tanyakan hal tersebut kepada Menteri Perindustrian. Ini adalah untuk kebaikan dan kemandirian nasional dalam bidang otomotif," demikian Sartono. (sumber)

Kinerja Pupuk Indonesia

Pada 15 April 2015 - Sartono mengatakan bahwa salah satu masalah pupuk yang terjadi di lapangan adalah penggunaan pupuk yang tidak sesuai oleh petani. Oleh karena itu, Sartono menanyakan cara mengatasi permasalahan pupuk yang terjadi di lapangan. [sumber]

Sasaran Strategis Sucofindo

Pada 15 April 2015 - Sartono menanyakan tanggapan Sucofindo dalam kesiapan persaingan global begitu MEA dibuka di 2016. [sumber]

Industri Gula Nasional dan Impor Gula

Pada Audiensi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) tanggal 26 Maret 2015 - Sartono menyatakan bahwa dirinya adalah Anggota baru di Komisi 6 dan tidak tahu betul permasalahan petani tebu saat ini. Namun demikian Sartono catat dan terima masukan-masukan dari APTRI dan janji akan bahas dengan Kementerian terkait. [sumber]

Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBN T.A. 2017

18 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 6 dengan Kepala BP Batam dan Kepala BPKS, Sartono menganjurkan agar diadakan kerja sama dengan pihak swasta, sehingga kawasan yang menjadi jangkauan atau teritorial dibawah Badan Pengusahaan (BP) batam, payung hukumnya harus dibuatkan. Sartono menegaskan bahwa secara teknis mereka yang menjalankan, tugas kita hanya menyiapkan lahannya. Sartono juga menyarankan agar kita menjalin kerja sama pertukaran secara internasional dan itu harus dimaksimalkan. Sartono mencontohkan bahwa di Jawa Tengah, tepatnya Desa Ponggok, mereka berhasil membuat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), padahal ruang lingkupnya kecil, sehingga Batam dengan sejarahnya yang panjang, dengan kekuasaan lahannya dibawah BP Batam harus dikerjasamakan. Sartono juga menambahkan bahwa pusat juga harus berperan, karena harus ada rekayasa, karena untuk pengembangan pariwisata jika tidak ada penerbangan langsung, maka agak berat juga untuk pengembangan pariwisata. [sumber]

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Mendag, Sartono menyampaikan bahwa perang dagang antara Amerika dan Cina berdampak terhadap harga-harga yang membumbung tinggi dan masyarakat hanya memperoleh sepotong-potong mengenai keputusan yang diambil oleh Pak Menteri Perdagangan, sehingga Pak Menteri harus menanggapi pengusaha dan kegaduhan yang saat ini terjadi. Sartono juga mengingatkan bahwa ini Menteri Perdagangan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena sedang berada diujung tahun politik. Sartono juga mengungkapkan bahwa pelemahan nilai tukar Rupiah juga berdampak terhadap sektor-sektor lainnya, seperti kedelai, tempe dan tahu yang merupakan komoditas utama Indonesia, dan Sartono meminta Mendag harus menyampaikan ke masyarakat bahwa saat ini sedang terjadi lompatan yang luar biasa, hal tersebut perlu disampaikan ke masyarakat agar mereka tidak terkejut. Sartono juga menjelaskan kalau Indonesia tiba-tiba import lagi, nanti ramai di masyarakat agar fluktuasi harga relatif terjaga, itu merupakan keputusan Mendag, dan Komisi 6 hanya tidak ingin terjadi kegaduhan. [sumber]