Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Jawa Timur XI
Komisi IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
21/12/1979
Alamat Rumah
Pulogadung RT 008/RW 001, Pulogadung. Pulogadung. Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Timur XI
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan

Latar Belakang

Mat Nasir lahir di Jakarta, 21 Desember 1979. Mat Nasir berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat setelah memperoleh suara sebanyak 109.367 suara untuk Dapil Jawa Timur XI.  Mat Nasir bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral, lingkungan hidup dan riset & teknologi.

Pada Oktober 2017 terjadi mutasi internal di Fraksi Demokrat dimana Mat Nasir sekarang bertugas di Komisi 4 yang membidangi perikanan, perkebunan, pangan dan pertanian.

Pendidikan

S1, Universitas Merdeka Malang, Malang (2003)

Perjalanan Politik

Mat Nasir aktif beorganisasi selama di bangku kuliah dan menjadi Anggota di Senat Mahasiswa bidang keagamaan dan juga di Badan Eksekutif Mahasiswa. Mat Nasir tidak memiliki rekam jejak politik sebelum bergabung ke Partai Demokrat. Posisi bisnis saat ini adalah Direktur CV Central Logistic dan Direktur di PT. Faiz Jaya, pemenang tender pembangunan pasar Inpres di Padang, Sumatera Barat.

Pada 17 Oktober 2017 Mat Nasir tidak lagi bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan riset & teknologi dan berpindah ke Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kelautan, kehutanan, perikanan, dan pangan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Konvensi Minamata mengenai Merkuri

30 Agustus 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nasir berpendapat bahwa merkuri bisa digunakan untuk mengukur suhu badan (thermostat) serta bohlam dan dalam rancangan Undang – Undang perlu adanya penegasan merkuri tidak boleh untuk pertambangan. Natsir menambahkan, tidak ada perusahaan yang mengelola limbah merkuri dan harus tahu limbah yang dipakai harus dibuang kemana. Natsir mewakili Fraksi Demokrat setuju untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai merkuri. [sumber]

RUU Perjanjian Persetujuan Paris (Paris Agreement)

12 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Mat Nasir mengatakan bahwa dari Fraksi Demokrat pada prinsipnya sudah menyetujui Persetujuan Paris untuk dibahas lebih detil. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Tanggapan

Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI)

23 Oktober 2017 - Pada Rapat Audiensi Komisi 4 DPR-RI dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta tentang perizinan, menurut Mat, survei juga harus dilakukan ke KemenLHK dan perusahaan yang memiliki perizinan agar teman-teman dapat menilai pihak yang benar dan salah. Mat mengatakan bila Komisi 4 siap mendanainya,tetapi anggarannya jangan terlalu besar.  [sumber]

Pembangunan Smelter di Gresik

7 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), PT Freeport dan PT Petrokimia, Mat meminta penjelasan Direktur Utama Petrokimia dan kejelasan selesainya pembangunan smelter. Mat Nasir menyatakan Freeport dan Petrokimia kurang serius dan seharusnya bersama-sama duduk menyelesaikan pembangunan. Setelah dua tahun, pembahasan dianggapnya masih berkutat di hal yang sama. Apabila masalah ini tidak selesai, Mat menjamin ekspor tidak bisa dilakukan lagi. Mat Nasir merasa seharusnya keuntungan pembangunan smelter sudah dipikirkan. [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

20 April 2016 - Nasir mengatakan bahwa seharusnya pelaksanaan reklamasi di pantura Jakarta didalami terlebih dahulu oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk masalah perizinan, Nasir juga membela Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) dan menghimbau untuk tidak terlalu menyalahkan KemenLHK karena reklamasi pantura Jakarta merupakan kebijakan daerah.  [sumber]

11 April 2016 - Dari media, Mat Nasir melihat Pemprov DKI Jakarta seperti ingin sekali melanjutkan proyek reklamasi, tertutama setelah mengalahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) dalam peninjauan kembali di MK.  Mat Nasir menyampaikan bahwa nilai proyek reklamasi pantura Jakarta sebesar Rp1.500 triliun. Mat Nasir merasa ada hal aneh dalam reklamasi pantura Jakarta karena amdal dan masalah lainnya terkait reklamasi belum terselesaikan, tetapi Gubernur DKI Jakarta sudah mengeluarkan izin serta memaksa reklamasi terus berjalan. Menurut Nasir, perizinan dan amdal seharusnya diperkuat terlebih dahulu.

Mat Nasir mempertanyakan keberanian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP) untuk menghentikan proyek reklamasi pantura Jakarta karena keduanya terlihat kalah dengan para pengusaha yang berkepentingan dalam proyek tersebut. Mat Nasir juga meminta KemenLHK dan KemenKP bertindak tegas terhadap proyek reklamasi pantura Jakarta dan tidak takut kepada para pengusaha itu.  [sumber]

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016

INTERUPSI - 9 Juni 2015 - Mat Nasir tanya ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) anggaran mana yang digunakan untuk men-charter pesawat pribadi dan kenapa MenESDM tidak melihat jadwal kunjungan Presiden sebelumnya. Mat Nasir dorong Komisi 7 untuk verifikasi ke BPK apakah penyewaan pesawat itu merupakan pelanggaran atau tidak.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
21/12/1979
Alamat Rumah
Pulogadung RT 008/RW 001, Pulogadung. Pulogadung. Kota Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Jawa Timur XI
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan