Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pandangan Mini Fraksi mengenai Ratifikasi Paris Agreement – Komisi 7 DPR-RI Rapat Pleno dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Nasir menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat
peduli aspirasi yang disampaikan rakyat, dan Indonesia merupakan negara yang berada dalam kawasan ring of fire. Nasir mengatakan jika perhatian yang tidak serius dalam peruabahan ikim dapat memicu kenaikan suhu bumi. Nasir menyampaikan pandangan Fraksi
Demokrat terhadap Paris Agreement, ayitu; RUU ini sebagai implementasi aktif preambule UUD, rekam jejak Indonesia mencegah perubahan iklim sejak tahun 2007, menahan laju degradasi sehingga pemerintah harus serius, mendorong pemerintah menggunakan energi, usaha mitigasi, kerangka adaptasi terhadap peta kerawanan akurat,dan aspek pendanaan dan teknologi dari luar negeri harus memiliki lembaga independen. Nasir menyatakan bahwa Fraksi Demokrat setuju untuk meratifikasi Paris Agreement menjadi UU.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Nasir mengatakan limbah B3 itu yang dimaksud berbentuk cair, padat atau seperti apa yang dimaksud pengelolaan sampah spesifik tersebut.

Berakhirnya Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Mimika, Bupati Intan Jaya, Bupati Puncak, Ketua DPRD Mimika, dan PT. Freeport Indonesia

Mat nasir kecewa dengan Menteri ESDM atas pengunduran rapat dan berhalangan tidak hadir pada hari ini. Mitra yang hadir jauh dari Papua rela untuk hadir seakan-akan mereka tidak dihargai. Padahal, masalah ini serius. Mat Nasir mengatakan bahwa di Papua sudah dibangun pabrik semen, jadi jangan dijadikan alasan.

Kasus Kebakaran Hutan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Reklamasi 17 Pulau di DKI Jakarta, dan revitalisasi Teluk Benoa — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Mat Nasir meminta daftar nama perusahaan terkait pengolahan limbah tanah. Ia mengatakan bahwa terdapat keterbatasan dalam pengelolaan limbah tanah yang hanya dilakukan oleh 3 perusahaan. Mat Nasir menanyakan kesanggupan dalam mengelola limbah rumah sakit.

Evaluasi Distribusi Listrik Hari Raya, dll — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) dan Ketua Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3KN)

Nasir mengatakan ia ingin tahu permasalahan Dirut dan MenESDM.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nasir berharap dengan anggaran yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja Kemen LHK. Nasir juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Kerawang, lingkungan hidup dan kehutanan tidak bergerak.

Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI

Mat Nasir sebelumnya ingin memastikan anggaran untuk dapil ada atau tidak, ternyata tidak ada, karena Menteri LHK sudah melakukan pemotongan anggaran. Menurut Mat Nasir, tidak ada perubahan dari bahan yang diberikan kepadanya dan ia baru menerimanya tadi. Padahal, seharusnya 2 atau 3 hari sebelum rapat terlaksana bahannya sudah diberikan kepada Sekretariat. Ia meminta agar Kementerian LHK dapat mempercepat kunjungan ke dapil. Terakhir, Mat Nasir menyampaikan untuk apa membicarakan yang tahun 2017, jika yang tahun 2016 saja masih mengambang.

Program Pembangkit Listrik 35.000 MW — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT PLN (Persero)

Mat Nasir menanyakan cara menghitung pembayaran token listrik dan ia menanyakan alasan ia membeli token di tempat yang sama dan Kwh yang sama namun selalu berbeda setiap minggunya. Ia juga menanyakan perkembangan pembangkit di Tenayan yang dikerjakan sejak 2011 tetapi sampai sekarang belum selesai dan menanyakan jumlah proyek pembangkit yang terkendala selama massa jabatan Pak Sofyan. Ia ingin penjelasan mengenai PLTU yang belum selesai beserta dengan hal-hal dan jumlah kebutuhan masing-masing daerah untuk program 35.000 MW. Ia ingin jawaban yang konkret waktu penyelesaian pembangkit Tenayan dan sanksi yang diberikan. Menurutnya, kalau ini tidak ada kepastian, lebih baik dibentuk Panja listrik dan dibawa ke ranah hukum. Ia meminta diberikan data proyek yang belum selesai di masa Dirut PLN yang lama.

Keluhan Masyarakat Terkait Dengan Pencemaran Lingkungan PT. Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) dan PT. PRIA

Mat Nasir mengatakan Komisi 7 meminta daftar perusahaan penghasil limbah, bukan pemanfaat limbah. Ia menyampaikan maksud Komisi 7 bukan berarti yang 30% dibuang sembarangan. Ia menanyakan 70% kumulatif atau bukan. Ia juga menanyakan solusi penanganan agar limbah yang sudah terjadi bisa dinetralkan kembali. Menurutnya hal tersebut sudah pelanggaran.

Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mat mengatakan kalau bisa komisi 7 mendapat laporan pertiga bulan dari Dirjen Gakkum KLHK terkait perusahaan perusak lingkungan dan proses sanksinya.

Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) – Audiensi Komisi 4 dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta

Menurut Mat, survei juga harus dilakukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta perusahaan yang memiliki perizinan agar teman-teman dapat menilai pihak yang benar dan salah. Mat mengatakan bila Komisi 4 siap mendanainya,tetapi anggarannya jangan terlalu besar.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nasir mengatakan KLHK hanya percaya kepada PPLI untuk mengelola limbah, padahal banyak perusahaan lokal yang bisa mengelola limbah seperti PPLI. Nasir berpendapat PPLI tidak akan sanggup mengolah limbah B3 seluruh Indonesia.

Perkembangan Pelaksanaan APBN 2017 terkait Kelestarian Lingkungan dan Sumber Daya Alam — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Nasir meminta kepada Dirjen yang bersangkutan untuk siapkan data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) secara detail dimana saja.

Kawasan Hutan Adat Suku Anak Dalam di Musi Rawas Utara — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Bupati Musi Rawas Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dirut PT. London Sumatera (Lonsum), dan Tokoh Masyarakat Suku Anak Dalam Musi Rawas Utara

Nasir mengatakan untuk memberikan deadline mengenai penyelesaiannya. Kalau tidak selesai, ia mengusulkan untuk membuat rapat gabungan.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT. Freeport Indonesia, Tindak Lanjut Temuan BPK 2016, dan Urgensi Penyederhanaan Tarif Listrik — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Mat meminta adanya penjelasan soal tujuan BBM 1 harga. Selain itu, ia juga meminta agar Freeport tidak diberikan kebebasan dan diperlakukan sama dengan perusahaan tambang lainnya. Ia juga meminta agar izin tidak diberikan kalau smelternya tak ada.

RKP dan RKA 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Nasir bertanya kepada Menristekdikti mengenai apa yang ingin dibeli dan apa yang akan digunakan nantinya. Menurut Nasir, menyerap program dari daerah pemilihan itu perlu dan perlu perhatikan pula. Nasir mempersilahkan kepada Dirjen untuk menyampaikan berapa anggaran dan berapa orang yang berpeluang mendapatkan beasiswa. Kalau tidak dapat diajukan (beasiswa) maka anggaran tidak perlu diberikan anggarannya.

Pembahasan dan Pengesahan Pansus IPTEK — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menristekdikti, Menkeu, Menkumham

Nasir selaku perwakilan dari partai Demokrat menyampaikan pandangannya yaitu fraksi Demokrat menekankan pembahasan RUU Sisnas harus mampu mengkolaborasi dengan politik, lingkungan, dan lain-lain. Selain itu fraksi demokrat menekankan pembahasan RUU sisnas IPTEK ini segera disahkan.

Monitoring dan Evaluasi Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Para Pakar

Mat Nasir mengharapkan perizinan di laut dipermudah. Ia juga mengatakan bahwa nelayan Sulawesi jika melewati batas akan ditangkap. Menurut Mat Nasir, masalah perizinan sebaiknya dibuat tim khusus perizinan untuk nelayan.

Latar Belakang

Mat Nasir lahir di Jakarta, 21 Desember 1979. Mat Nasir berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat setelah memperoleh suara sebanyak 109.367 suara untuk Dapil Jawa Timur XI.  Mat Nasir bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral, lingkungan hidup dan riset & teknologi.

Pada Oktober 2017 terjadi mutasi internal di Fraksi Demokrat dimana Mat Nasir sekarang bertugas di Komisi 4 yang membidangi perikanan, perkebunan, pangan dan pertanian.

Pendidikan

S1, Universitas Merdeka Malang, Malang (2003)

Perjalanan Politik

Mat Nasir aktif beorganisasi selama di bangku kuliah dan menjadi Anggota di Senat Mahasiswa bidang keagamaan dan juga di Badan Eksekutif Mahasiswa. Mat Nasir tidak memiliki rekam jejak politik sebelum bergabung ke Partai Demokrat. Posisi bisnis saat ini adalah Direktur CV Central Logistic dan Direktur di PT. Faiz Jaya, pemenang tender pembangunan pasar Inpres di Padang, Sumatera Barat.

Pada 17 Oktober 2017 Mat Nasir tidak lagi bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan riset & teknologi dan berpindah ke Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kelautan, kehutanan, perikanan, dan pangan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Konvensi Minamata mengenai Merkuri

30 Agustus 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nasir berpendapat bahwa merkuri bisa digunakan untuk mengukur suhu badan (thermostat) serta bohlam dan dalam rancangan Undang – Undang perlu adanya penegasan merkuri tidak boleh untuk pertambangan. Natsir menambahkan, tidak ada perusahaan yang mengelola limbah merkuri dan harus tahu limbah yang dipakai harus dibuang kemana. Natsir mewakili Fraksi Demokrat setuju untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai merkuri. [sumber]

RUU Perjanjian Persetujuan Paris (Paris Agreement)

12 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Mat Nasir mengatakan bahwa dari Fraksi Demokrat pada prinsipnya sudah menyetujui Persetujuan Paris untuk dibahas lebih detil. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Tanggapan

Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI)

23 Oktober 2017 - Pada Rapat Audiensi Komisi 4 DPR-RI dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta tentang perizinan, menurut Mat, survei juga harus dilakukan ke KemenLHK dan perusahaan yang memiliki perizinan agar teman-teman dapat menilai pihak yang benar dan salah. Mat mengatakan bila Komisi 4 siap mendanainya,tetapi anggarannya jangan terlalu besar.  [sumber]

Pembangunan Smelter di Gresik

7 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), PT Freeport dan PT Petrokimia, Mat meminta penjelasan Direktur Utama Petrokimia dan kejelasan selesainya pembangunan smelter. Mat Nasir menyatakan Freeport dan Petrokimia kurang serius dan seharusnya bersama-sama duduk menyelesaikan pembangunan. Setelah dua tahun, pembahasan dianggapnya masih berkutat di hal yang sama. Apabila masalah ini tidak selesai, Mat menjamin ekspor tidak bisa dilakukan lagi. Mat Nasir merasa seharusnya keuntungan pembangunan smelter sudah dipikirkan. [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

20 April 2016 - Nasir mengatakan bahwa seharusnya pelaksanaan reklamasi di pantura Jakarta didalami terlebih dahulu oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk masalah perizinan, Nasir juga membela Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) dan menghimbau untuk tidak terlalu menyalahkan KemenLHK karena reklamasi pantura Jakarta merupakan kebijakan daerah.  [sumber]

11 April 2016 - Dari media, Mat Nasir melihat Pemprov DKI Jakarta seperti ingin sekali melanjutkan proyek reklamasi, tertutama setelah mengalahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) dalam peninjauan kembali di MK.  Mat Nasir menyampaikan bahwa nilai proyek reklamasi pantura Jakarta sebesar Rp1.500 triliun. Mat Nasir merasa ada hal aneh dalam reklamasi pantura Jakarta karena amdal dan masalah lainnya terkait reklamasi belum terselesaikan, tetapi Gubernur DKI Jakarta sudah mengeluarkan izin serta memaksa reklamasi terus berjalan. Menurut Nasir, perizinan dan amdal seharusnya diperkuat terlebih dahulu.

Mat Nasir mempertanyakan keberanian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP) untuk menghentikan proyek reklamasi pantura Jakarta karena keduanya terlihat kalah dengan para pengusaha yang berkepentingan dalam proyek tersebut. Mat Nasir juga meminta KemenLHK dan KemenKP bertindak tegas terhadap proyek reklamasi pantura Jakarta dan tidak takut kepada para pengusaha itu.  [sumber]

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016

INTERUPSI - 9 Juni 2015 - Mat Nasir tanya ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) anggaran mana yang digunakan untuk men-charter pesawat pribadi dan kenapa MenESDM tidak melihat jadwal kunjungan Presiden sebelumnya. Mat Nasir dorong Komisi 7 untuk verifikasi ke BPK apakah penyewaan pesawat itu merupakan pelanggaran atau tidak.  [sumber]