Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Wahidin Halim

Demokrat - Banten III

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Walikota Tangerang periode 2003-2013. Wahidin Halim diusung oleh Partai Demokrat menjadi Walikota Tangerang dengan wakil Arief Rachadiono Wismansyah. Dia mengundurkan diri dari jabatan Walikota Tangerang karena akan mencalonkan diri sebagai DPR RI 2014-2019, dan digantikan oleh wakilnya Arief Rachadiono Wismansyah.

    UU No.5 tahun 1979 mengantarnya menjadi Pegawai Negeri. Dan saat itulah ia memulai karirnya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). 

    Pada periode 2014-2019, Wahidin menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR-RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan dan reforma agraria.

    Di Maret 2016, Wahidin masuk bursa calon Gubernur Banten pada Pilkada Serentak 2017.  [sumber]

    Wahidin digantikan oleh Hartarto Edhie Wibowo yang dilantik pada 10 Januari 2017.

    Pendidikan

    SD Pinang
    SMP Ciledug
    SMA Tangerang
    S1 Universitas Indonesia

    Perjalanan Politik

    Kepala Desa Pinang (1981)
    Kasubdin Pajak Kotif Tangerang (11 April 1988)
    Sekretaris Kotif (12 November 1988)
    Pejabat Walikota Tangerang
    Kabag Pembangunan (1991)
    Camat Tigaraksa (1993)
    Camat Ciputat (1993)
    Kepala Dinas Kebersihan (1997)
    Asisten Tata Prasarana (1998)
    Sekretaris Daerah Kota Tangerang (2002)
    Walikota Tangerang (Periode 2003-2013)

    Di Maret 2016, Wahidin mencalonkan diri menjadi Gubernur Banten pada Pilkada Serentak 2017.  [sumber]

    Visi & Misi

    Belum Ada

    Program Kerja

    Belum Ada

    Sikap Politik 

    RUU Pilkada

    15 April 2016 - Wahidin mewakili Fraksi PKS dan Hanura menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Pemerintah karena perwakilan kedua Fraksi tersebut berhalangan hadir.  [sumber]

    Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak

    Pada 31 Maret - 2 April 2015 - Wahidin minta konfirmasi dari KPU apakah seorang diperbolehkan mencalonkan diri sebagai bupati apabila dia adalah seorang adik dari mantan kepala daerah yang diberhentikan.  [sumber]

    UU Pilkada 2015

    Pada Sidang Paripurna ke-20 tanggal 17 Februari 2015 - Wahidin meragukan kemampuan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memproses potensi sengketa pilkada dalam jumlah yang banyak dan pada saat bersamaan.  (sumber)

    Tanggapan

    Persengketaan Tanah

    1 Desember 2015 - Wahidin menanyakan kepada DPRD Lampung Selatan, berapa luas daerah yang sudah memiliki SK. Menurutnya, apabila 560 hektar ini diambil, maka habislah desanya. Wahidin juga meminta keterangan mengenai kegiatan dari PT PAN. Wahidin menyampaikan bahwa DPR tidak punya hak investigasi, tetapi Komisi 2 mempunyai kewenangan atas Menteri ATR/BPN. Bahkan Wahidin siap berhadapan dengan BPN pusat.

    Wahidin meminta penjelasan kepada Kepala Desa Lampung Selatan mengenai persyaratan juklak dan juknis. Wahidin menilai masalah silang sengketa telah merugikan banyak orang. Menurut Wahidin, pihak Lampung Selatan harus berani mengambil tindakan seperti Bupati Minahasa yang berani memperjuangkan tanah adatnya. Wahidin berjanji, bila perlu akan dilakukan juga pembahasan lintas komisi untuk menyelesaikan masalah ini.  [sumber]

    Status Kepegawaian Perangkat Desa

    30 November 2015 - Wahidin berpesan agar Perangkat Desa jangan pernah merasa hina dan rendah. Setelah adanya otonomi daerah, seharusnya Perangkat Desa tidak merasa rendah. Wahidin juga menyampaikan bahwa saat ini Kemendagri sedang menyelesaikan Undang-Undang Perangkat Desa agar dapat diangkat menjadi PNS, bahkan bila perlu Komisi 2 akan mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aspirasi ini akan dibahas dalam rapat kerja nanti.

    Wahidin menyarankan agar SK pengangkatan Perangkat Desa bukan dilakukan oleh kepala desa, sebaiknya pengangkatan Aparatur Desa itu dilakukan oleh Camat atau Bupati. Wahidin akan menagih janji Presiden mengenai remunerasi kenaikan gaji dan pengangkatan PNS yang disampaikan oleh Presiden.  [sumber]

    Status Tenaga Honorer Menjelang Pilkada Serentak 2015

    23 November 2015 - Wahidin meminta klarifikasi apakah kehadiran Pak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) bisa memberikan jaminan atas status para tenaga honorer atau tidak.  [sumber]

    Pemindahan Kepolisian Resor Tangerang kedalam Kepolisian Daerah Banten dan Keluhan Status CPNS 

    18 November 2015 - Wahidin berjanji keluhan-keluhan Mitra akan dibawa ke rapat kerja (Raker) bersama menteri-menteri terkait. Wahidin juga menyatakan bahwa Komisi 2 tidak setuju terhadap pemindahan tanggung jawab Polres Tangerang kepada Polda Banten dan akan membahasnya dengan Komisi 3. Selain itu, Dadang juga akan mengoordinasikan masalah sekolah TK dan nasib para CPNS dengan Komisi 10.  [sumber]

    Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet - Tahun 2014

    Pada 24 Agustus 2015 - Wahidin minta penjelasan ke Menteri Sekretariat Kabinet (Menseskab) apakah alasan munculnya jabatan Wakil Kepala Sekretariat Kabinet (Wakasetkab) merupakan hasil analisis dari kebutuhan organisasi atau bukan.  [sumber]

    Pemekaran Wilayah Papua

    20 April 2015 - Wahidin menjanjikan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Komisi 2 siap menggolkan tentang pemekaran wilayah di Papua ini.  [sumber]

    Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

    8 April 2015 - Wahidin saran ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tes seleksi THK2 hanya kelengkapan administrasi saja karena lebih manusiawi.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.