Demokrat - Nusa Tenggara Barat I

Komisi VIII - Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam — Panja Pendidikan Islam Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Dirjen Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Syamsul mengatakan mengapa Madrasah mudah sekali berdiri tetapi citranya menurun, sehingga siswa merujuk
ke negeri yang diintervensi oleh negara, sehingga keadilan tidak ada. Syamsul mengatakan belum melihat sasaran pendidikan islam.

Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu — Komisi 2 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu, Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

Luthfi mengatakan perlu ada spek khusus yang bisa mengatur mesin cetak. Di dapil Luthfi, pemegang
tender cetak surat suara selalu satu. Luthfi menyampaikan modus-modus kecurangan agar bisa diantisipasi, seperti mati lampu kemudian kotak suara hilang, tinta dijari bisa hilang jika dibalur dengan sabun untuk penggunaan suara berkali-kali.

Latar Belakang

H. M. Syamsul Lutfi merupakan kader Demokrat yang memperoleh suara terbanyak di NTB sebagai Caleg DPR RI dengan perolehan 83.638 suara.  Syamsul adalah tokoh Lombok dan mantan Bupati Lombok Timur (2008-2013) dan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur (2004-2008). 

Saat menjabat sebagai Ketua Umum Pengprov PSSI Nusa Tenggara Barat, Syamsul Lutfi sempat memberikan pendapatnya mengenai netralisasi PSSI terkait kasus hilangnya berkas pencalonan Arifin Panigoro sebagai bakal calon ketua umum PSSI dari Pengurus Provinsi PSSI Jambi dan Nusa Tenggara Barat.

Pada periode 2014-2019 Syamsul duduk di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Pendidikan

1. 1984, SDN No 3 Mataram
2. 1987, SMPN 2 Mataram
3. 1991, SMAN 1 Mataram
4. 2003 Universitas Wiraswasta Indonesia, Fakultas Ekonomi, Jakarta

Perjalanan Politik

1. Ketua DPC Partai Demokrat Lotim, Selong 2013-2018 
2. Ketua PSSI Cabang Lotim, Selong 2007-2013 
3. Ketua UMU Adkasi NTB, Mataram Wakil Bupati Lombok Timur, Selong 2008-2013 
4. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Selong 2003-2004 
5. Direktur LPWN Hamzanwadi Pancor, Panor 2003-2004

Syamsul mengundurkan diri dari jabatannya untuk berpartisipasi pada Pilkada 2018 dirinya kemudian digantikan oleh Nnang Samodera.

Visi & Misi

Belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Penjaminan

14 Desember 2015 - Syamsul menyampaikan bahwa UMKMK merupakan pelaku ekonomi yang membutuhkan akses keuangan dan perbankan. Namun saat ini, pihak perbankan belum menjadikan UMKMK sebagai prioritas dalam penyaluran kredit usaha. Syamsul menegaskan UMKMK sebagai sektor produktif membutuhkan payung hukum agar dapat menjadi tumpuan penjaminan kredit bagi pelaku UMKMK. Syamsul menggaris-bawahi pentingnya lembaga penjaminan yang terbuka bagi sektor UMKMK. Menurutnya, sektor UMKMK memberi kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ekonomi kerakyatan. Syamsul mewakili Fraksi Demokrat menyetujui RUU Penjaminan dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.  [sumber]

Tanggapan

belum ada