Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Nusa Tenggara Timur I
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Denge, Kecamatan Satarmese, Manggarai
Tanggal Lahir
19/09/1962
Alamat Rumah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Nusa Tenggara Timur I
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Benny Kabur Harman adalah seorang politikus asal Flores, Nusa Tenggara Timur yang saat ini menduduki posisi sebagai anggota Komisi II DPR RI.  Benny tercatat sebagai pendiri sekaligus Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mulai tahun 1995 hingga 1998.

Benny juga mendirikan Center for Information and Economic-Law Studies (CINLES) dan juga berposisi sebagai Direktur Eksekutif.  

Benny K. Harman pun  pernah  terpilih menjadi salah satu anggota Komisi II DPR-RI mewakili Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada Pemilihan Umum 2004.

Benny menikah dengan Drg. Maria Goreti Ernawati Harman dan memiliki seorang anak bernama Maria Cacelia Stevi Harman.

Pada masa kerja 2014-2019 Benny bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.

(sumber)

Di Januari 2018, Benny maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Pilkada Serentak 2018.   [sumber]

Pendidikan

SD Katolik Denge Flores, NTT (1977)
SMP Tubi Ruteng Flores, NTT (1977)
SMA Seminar ST. Pius XII Kisol Flores (1982)
Sarjana Hukum di Fakults Hukum Universitas Brawijaya Malang (1987)
Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (1997)
Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (2006)

Perjalanan Politik

Anggota DPR RI FPKPI (Partai Keadilan dan Persatuan) tahun 2004-2009 (satu-satunya caleg terpilih dari PKPI saat itu dan caleg terakhir PKPI di DPR RI)
Berpasangan dengan Alfred M Kase untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2008
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Ma­lang (1986-1987)
2004 – 2009: Ketua Bidang Pengembangan Legislator Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Indonesia.
(sumber)

Ketua Komisi III Bidang Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi, dan Hak Asasi Manusia DPR RI (2009-2012)
Wakil Ketua Komisi VI bidang BUMN, Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan DPR RI serta Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI (2012-2014)
Ketua Departemen Penegakan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat
(sumber)

Wakil Presiden South-East Asian Parliamentarian Forum Against Corruption (2005-2010)—bagian dari organisasi parlemen dunia untuk antikorupsi.
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) (1989)
Anggota Badan Pe­kerja Lembaga Studi dan Advokasi Independen Peradilan (LeIP) (1999)
SETARA Institute for Democracy (2006, bersama dengan Gus Dur)
Bersama sejumlah tokoh hukum seperti Jaksa Agung RI, Basrif Arief, SH, mendirikan National Institute for Legal-Constitutional Government (2008)
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) (1996)
Direktur Pengkajian Strategis PBHI hingga 1998.
Direktur Center for Information and Economic-Law Studies (CINCLES) (1999)
(sumber)

Visi & Misi

Belum Ada

Sikap Politik

 

Perppu KPK

20 April 2015 - Benny menanyakan mengapa pasal mengenai usia komisioner KPK diubah dalam Perppu KPK, apa dasarnya. Benny juga menyatakan masih banyak yang harus diperdalam mengenai Perppu KPK di Panja besok.  [sumber]

1 April 2015 - Menurut Benny secara teori Perppu diterbitkan apabila ada situasi genting dan memaksa. Benny menilai Perppu KPK ini seperti penyelundupan hukum dan melanggar teori karena Perppu KPK ini dibuat untuk menghapus Undang-Undang atau norma. Benny menegaskan bahwa target dari Hak Angket itu sebetulnya bukan menteri tapi Presiden. Menteri itu hanya jalan masuknya.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU KUHP - Lanjutan Pembahasan Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

17 Januari 2018 - Sebagai pemimpin rapat, Benny meminta TIm Pemerintah menjelaskan apa yang dimaksud dengan berlaku 2 tahun sejak diundangkan pada rapat sebelumnya. Menurut Benny, 5 tahun terlalu lama untuk RUU diberlakukan dan lebih menyetujui jika 3 tahun sejak diundangkan. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana harus disesuaikan dan rumusan pasal saat diundangkan sudah mulai berlaku. Ia menanyakan apakah yang dimaksud dengan disesuaikan karena Benny merasa keberatan jika berarti pembentuk undang-undang harus mengubah, membuat, menggantikan, atau menyesuaikan undang-undang lain agar disesuaikan dengan KUHP sehingga menurutnya akan lebih baik jika semua yang bertentangan dengan undang-undang ini harus dinyatakan tidak berlaku setelah undang-undang diundangkan selama 2 tahun. Benny memperjelas dengan memberi contoh agar tidak terjadi undang-undang yang sudah diubah atau diganti namun peraturan pelaksananya belum sehingga bertentangan dengan undang-undang yang baru karena pelaksana aturan mengatakan peraturan lama masih berlaku selama peraturan pelaksananya belum diganti atau disesuaikan. Dua hal yang Ia soroti yaitu perihal waktu selama 3 tahun dan mengenai penyesuaian. Benny menerangkan bahwa penyesuaian polanya otomatis bisa pasif atau aktif. Jika pasif maka tidak memerlukan pembentuk atau pembuat peraturan melakukan perubahan sedangkan yang aktif memerlukan tindakan lagi yakni pembuat peraturan harus membuat peraturan untuk disesuaikan dengan undang-undang yang baru. Ia menawarkan agar tidak apa jika waktu penyesuaiannya adalah 3 tahun namun jangan mengharuskan pembentuk undang-undang membuat peraturan lagi. Seperti UU Kewarganegaraan dahulu di mana terdapat Pasal Peralihan yang mencantumkan dalam kurun waktu sekian Pemerintah harus membuat peraturan-peraturan dan kalau setelah 3 tahun juga, tidak dilakukan penyesuaian maka berlakulah Buku I sebagai bagi ketentuan pidana yang ada di luar undang-undang ini. Benny mengungkapkan hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada beban bagi teman-teman yang masih mau jadi anggota dewan atau masuk pemerintah. Mengenai jangka waktu 3 tahun, Benny memperjelas bahwa hal tersebut didapat setelah 2 tahun diundangkan, kecuali ada pertimbangan lain dari Pemerintah namun Ia menyatakan keberatannya jika harus memakan jangka waktu selama 5 tahun karena menurutnya terlalu lama belum lagi harus mengantre di prolegnas lagi nantinya sehingga beresiko tidak akan jadi-jadi. Benny menjelaskan bahwa berdasarkan konsep lama, ada undang-undang pemberlakuan yang sama dengan mematikan Buku. Ia menerangkan bahwa maksud dari memberkan tenggang waktu 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan adalah agar dapat melakukan penyesuaian. Ia kemudian menawarkan untuk melakukan pendundaan (pending) atau melakukan voting sehingga Benny menanyakan suara PPP hendak kepada jangka waktu 3 tahun atau 5 tahun. Benny memandang perlunya melakukan penyusunan undang-undang untuk pemberlakuan KUHP yang harus diselesaikan satu tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.
Mengenai sulitnya proses penyusunan undang-undang, Benny menyarankan tidak akan ada lagi dibuka ruang pembahasan sehingga Ia menekankan bahwa pada prinsipnya KUHP adalah konstitusinya sehingga tidak usah menunggu pernyataan pemerintah untuk mengumumkan bahwa beberapa peraturan menjadi tidak belaku. Mengenai penawaran 2 tahun darinya, Benny menjelaskan bahwa alasannya adalah agar Pemerintah dapat melakukan penyesuaian, sosialisasi, dlsb sehingga yang dibutuhkan waktunya bukanlah 5 tahun melainkan 3 tahun agar bila nantinya ada yang terplih menjadi anggota dewan lagi yang bertugas adalah periode setelahnya.
Benny menolak usulan Tim Pemerintah untuk menyisipkan kata "di luar" pada "di luar undang-undang" karena maksudnya sudah umum dan buku ke satu menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana manapun. Menyetujui keterangan Tim Pemerintah yang diwakili Prof Enny Nurbaningsih bahwa adanya pengecualian karena kita punya Pasal 218 yang sudah disetujui. Di buku I itu, ketentuan dalam Bab I sampai Bab V, Buku I berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang karena menurutnya hal tersebut berarti tindak pidana khusus tetap, atau tidak menghapuskan kekhususan karena sudah kita kunci di depannya.
Benny memutuskan untuk menyetujui (mengetuk palu):
Pasal 776, (pada saat undang-undang ini mulai berlaku) poin a. Kualifikasi kejahatan dan pelanggaran yang disebut dalam Undang-undang di luar undang-undang ini atau peraturan daerah harus dimaknai dan tidak ada peraturan lain.
Ia meminta kualifikasi kejahatan dan pelanggaran yang disebut dalam undang-undang di luar undang-undang ini atau peraturan daerah harus dimaknai sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Benny meminta istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara, daerah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau badan usaha yang berbentuk privat, persekutuan komanditer atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam undang-undang ini harus dimaknai sebagai korporasi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang ini. Kemudian Ia mengingatkan agar tidak melupakan BUMDes.
sanksi pidana kurungan
2. Sanksi pidana kurungan 6 bulan atau lebih diganti dengan sanksi pidana denda kategori II,
menanggapi catatan Prof. Harkristuti tentang UU yang memberikan sanksi pidana kurungan atau penjara yang ringan namun sanksi dendanya tinggi sekali Benny menjawab bahwa hal tersebut mungkin agar pada prinsipnya daripada perusahaan ini masuk bui maka lebih baik ia (perusahaan tersebut-red) membayar.
Selanjutnya Benny membacakan Perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, korporasi, badan hukum atau apa saja yang sama dengannya ya.
c. Istilah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data, dan program komputer, jasa, termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer yang diatur dalam undang-undang di luar undang-undang ini harus dimaknai sebagai barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini. Benny menambahkan bahwa semua itu tidak termasuk putusannya Hakim Bismar zaman dahulu.
Ia menanyakan apakah istilah pegawai negeri, penyelenggara negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan, yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, pejabat publik asing, atau yang disamakan dengan pejabat yang diatur dalam undang-undang di luar undang-undang ini sudah betul atau belum. Benny menanyakan apakah tidak apa bila menggunakan Pasal 777, ayat (1) pada saat ayat tersebut mulai berlaku, semua sanksi pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di luar uu ini diganti sanksi pidana denda sebagai berikut. Kemudian Ia juga menanyakan istilahnya apakah perundang-udangan atau langsung UU dan Peraturan Daerah. Benny mengesahkan poin tersebut.
a. Sanksi pidana kurungan kurang dari 6 bulan diganti sanksi pidana denda Kategori I.
Benny menekankan intinya adalah sanksi pidana kurungan kemudian mengesahkannya.
2. Sanksi pidana kurungan 6 bulan atau lebih diganti dengan sanksi pidana denda kategori II. Benny mengesahkannya.

b. Peraturan perundangan-undangan yang menetapkan sanksi pidana denda sebagai alternatif pidana denda melebihi kategori II diberlakukan kategori sanksi pidana denda yang sesuai dengan UU atau peraturan daerah. Atas hal tersebut Benny mempertanyakan sebab peraturan perundang-undangan yang menetapkan sanksi pidana dan apakah memang ada peraturan perundang-undangan. Benny meminta untuk mencatat dan mendalami lagi karena UU Monopoli adalah perizinan untuk pengusaha, sanksi, serta kompensasi upaya ganti rugi yang lebih besar karena menurutnya hal tersebut kan bukan pikiran pidana. Benny mengesahkan poin tersebut.
Benny meminta Ahli Bahasa untuk melakukan pengecekan ulang. Selanjutnya Benny membacakan
c. Undang-undang yang menetapkan sanksi denda yang melibihi jumlah kategori VI pada kualifikasi tindak pidana yang sama diganti dengan pidana denda Kategori I.
Menanggapi pertanyaan Prof. Harkristuti bahwa Tim Pemerintah menetapkah denda paling tinggi Rp15 MIliar yang sebelumnya Rp100Miliar, Benny mengusulkan untuk menyesuaikan saja nantinya. Benny meminta agar menambah kategori di atas Rp15 MIliar namun nantinya muncul masalah untuk menyisir kembali. Ia kemudian membacakan
b. Semua ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan di luar Undang-undang ini diganti dengan sanksi pidana denda, Benny meminta poin ini disesuaikan kembali.
2. Dalam hal sanksi pidana yang diancamkan secara alternatif, dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebih kelipatan 2 dari denda maksimum kategori II tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Benny meminta poin ini dihapus karena dikhawatirkan menimbulkan ketidakkonsistenan.
Menurut Benny, kategori I jangan limitatif dan baiknya diberi range. Ia kemudian memberi contoh Rp1 juta sampai dengan Rp10 juta. Benny menerangkan bahwa mereka tidak pernah diskusi tentang kategori-kategori ini karena boleh dibilang ini semua given. Namun jika ada, silakan saja bisa diskusikan yang penting konsisten sesuai situasi dan kondisi lapangan. Ia menambahkan jika memang Rp10 juta itu terlalu berat maka turunkan saja. Benny menyatakan persetujuannya terhadap usulan Arsul Sani mengenai range denda pada perda seraya mengusulkan jika bisa Kategori I Rp1 juta sampai Rp10 Juta, Kategori II Rp10 juta sampai Rp50 juta atau bahkan membuat angka di luar kategori-kategori tersebut. Selanjutnya Benny menanyakan mengapa pidana denda paling banyak ditetapkan dan apakah yang dimaksud adalah maksimal sejumlah Rp10 juta. Ia kemudian mengusulkan agar Kategori VII adalah Rp15 Miliar ke atas dan melakukan penyesuaian. Benny kemudian menyetujui agar Kategori 1 sejumlah Rp1 juta.
Pasal 779, 778. Pada saat UU ini mulai berlaku,
a. Semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku, Benny mengingatkan bahwa pada poin ini sudah sapu jagat di atas sebelumnya. Menurutnya jika yang dimaksudkan adalah tindak pidana khusus, seharusnya tidak seperti ini. Selain itu, Ia juga berpendapat bahwa kita membuka ruang munculnya ketentuan pidana, kecuali mungkin terkait sanksinya. Benny menambahkan jika terdapat ketentuan dalam undang-undang dan sudah berlaku asas maka tidak usah berbentuk pasal seperti ini. Namun karena asas pidana sudah di KUHP Buku I maka Benny menyarankan untuk menghapus Pasal 778. Ia memutuskan untuk menghapus Pasal 778.
Pasal 779. Pada saat UU ini mulai berlaku, jika ketentuan pidana dalam UU di luar UU ini merujuk pada pasal-pasal tertentu yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, maka penerapan ketentuan pidana tersebut disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam pasal. Menurut Benny pasal tersebut adalah yang didiskusikan pada Pasal 775 sehingga Ia menanyakan atau ada maksud lain dari TIm Pemerintah. Benny menyetujui hal tersebut dan menjelaskan bahwa sudah dijawab dengan ketentuan Pasal 775 sebagai pengganti. Selain itu Ia menjelaskan dalam jangka 1 tahun sejak UU ini ditetapkan berlaku, Buku ke- 1 UU ini menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana di luar UU ini. Menunjuk pada pasal-pasal yang dimaksud, penerapan pidana yang dimaksud disesuaikan. Benny menanyakan pada Mitra mengenai struktur bahasa dalam penerapan ketentuan pidana tersebut disesuaikan dengan perubahan yang ada apakah penerapannya bersifat wajib atau tidak.

Terkait Pasal 775 yang berkaitna dengan rumusan, Benny mempertanyakan jika KUHP lama sudah secara otomatis berubah maka untuk apa masih menyebutkan "penerapannya disesuaikan" sehingga aparat penegak hukum (APH) tidak akan mengatakan pertaurannya belum diubah. Kemudian Ia menyatakan bahwa yang dipermasalahkan adalah penerapan ketentuan pidana tersebut disesuaikan dengan yang ada.

Mengenai Pasal 780 Ia menanyakan mengapa ada 2. Pada saat UU ini mulai berlaku, perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penuntutan di sidang pengadilan tetap dilakukan berdasarkan KUHP berdasarkan UU No 1 tahun 1946.

Mengulang pembahasan sebelumnya yang telah dihapus, Benny menerangkan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, perkara tindak pidana yang sedang dalam proses, penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan sedang dilaksanakan berdasarkan KUHP mana yang menguntungkan bagi tersangka ataupun pemohon dan jika telah selesai diputus tidak usah ditawarkan lagi karena hanya menjadi ilmu pengetahuan. Selanjutnya Ia memperjelas dengan menyatakan jika ayat (1) berlaku maka tetap dilaksanakan berdasar pada KUHP lama jika menguntungkan. Jika tidak menguntungkan maka tidak berlaku sehingga kondisional kan karena pelaksanaan pasal secara bersyarat. Kalau menguntungkan, dilaksanakan. Kalau tidak menguntungkan ya tidak dilaksanakan. Mempertegas maskudnya, Benny menjelaskan bahwa artinya KUHP yang baru ini bisa kita kesampingkan dengan menyesuaikan KUHP lama jika KUHP lama itu menguntungkan. Untuk itu menurut Benny kalimatnya harus dilengkapi terutama pada kata kuncinya yang sangat penting yaitu proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan berdasarkan KUHP lama.

Memberikan contoh kasus yaitu ketika kasus pidana dilakukan oleh si A dengan merujuk kasusnya itu pada KUHP yang lama, kemudian dalam proses pengadilan maka berubahlah KUHP yang lama tadi dengan KUHP yang baru. Pertanyaannya, hakim, jaksa pakai KUHP yang lama, lalu kau pakai KUHP lama atau yang baru dan tidak usah pakai laternatif. Pakai KUHP yang baru, tapi bukan itu yang menjadi masalah. Penegasan bahwa proses hukum terhadap si A tadi dengan menggunakan KUHP yang lama, proses penyidikan, penuntutatn dan pemeriksaan dengan menggunakan KUHP yang lama, maka yang dilaksanakan adalah KUHP baru kecuali kalau ada yang lama. Benny mengesahkan poin tersebut.

Mengenai Pasal 782, Benny menjelaskan bahwa KUHP tetap membuka dan menjamin adanya undang-undang tindak pidana dan sampai sekarang tidak disinggung. Ia menegaskan bahwa UU tindak pidana yang selama ini ditegaskan oleh UU Tindak pidana Korupsi atau UU ini juga melengkapi. Dengan adanya undang-undang dan pasal-pasal UU tindak pidana korupsi yang diadopsi dimaksudkan untuk melengkapi UU Tipikor yang digunakan KPK. Dalam pandangan Benny, KUHP ini mengandung tentang tindak pidana korupsi jauh lebih lengkap baru UU tipikor untuk melengkapi ketentuan yang tidak lengkap dalam UU Tipikor. Yang kedua, KUHP ini menjadi semacam UU payung bagi yang lain-lain. Ia menyimpulkan jika ada yang merasa takut kehadiran KUHP akan membredeli kebenaran KPK maka pihak tersebut pasti takut dengan KPK. Benny memutuskan untuk menghapusnya.

Masuk pembahasan Bab 39 yaitu Ketentuan Penutup. Peraturan pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan. Menurut Benny peraturan ini masuk akal dan kemudian Ia menjelaskan maksud dari dua tahun adalh memberi kesempaan untuk pemerintah agar membuat peraturan pelaksanaan.
Pasal 784 ayat (1). UU ini mulai berlaku 2 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Dan kalau kita menetapkan tanggal 1 bulan 2 2018, maka berlaku sampai tanggal 1 bulan 2 (Februari-red) 2020. Benny meminta kesepakatan dari forum mengenai jangka waktu 2 tahun untuk menyiapkan SDM untuk membantu persiapan program. Sehingga "dalam waktu paling lama 3 tahun," dihapus. Ia kemudian menambahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan pada syarat pidana pengawasan pengambilan kerja sosial yang harus dilaksanakan paling lama 3 tahun setelah UU ini berlaku.

Pasal 785, pada saat UU ini mulai berlaku, UU No. 1 Tahun 46, UU pengaduan hukum, UU No. 20 Tahun 46. Benny mengesahkan bahwa ketika UU ini berlaku pada 1 Februari 2020 maka UU No 1 tahun 1946, UU No 20 tahun 1946 dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 786, UU ini dapat juga disebut dengan KUHP, dapat disebut KUHP. Benny menyetujui usul perubahan nama undang-undang oleh Fraksi PKS yang diwakili oleh TB Soenmandjaja mengenai penghilangan sebutan "kitab" pada KUHP sehingga mengadopsi KUHAP sebagaimana diusulkan oleh Arsul Sani sehingga judulnya adalah Kitab Undang-undang Nomor sekian tahun 2000 sekian tentang hukum pidana. Benny mengumumkan pembahasan telah usai dan yang akan datang adalah membahas tentang melaksanakan pola pemidanaan, menyusun pola pemidanaan dengan menggunakan delphi system sampai Jum'at 19 Januari 2018. Benny meminta beberapa opsi dibawa ke rapat panja dan meminta Tim Pemerintah menyelesaikan tugas khusus pola pemidanaan dalam 2 hari 2 malam sehingga akan dibawa ke rapat panja dan rapat kerja pada 29 Januari 2018 seraya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala upanya.

Mengenai istilah dan definisi, Benny menanyakan pada forum apakah sebaiknya dibahas dalam rapat dan menjelaskan sebab pembahasan definis dilakukan pada akhir karena jika dimulai dengan definisi maka pembahasannya akan memakan waktu lama . Dengan metode ini menurut Benny definisi kemudian tinggal menyesuaikan dengan apa yang tertulis dalam pasal-pasal. Jumlah definisi sebanyak 53 dan dalam pandangannya definisi tersebut dapat mengutip dari undang-undang yang sudah ada dengan menggunakan pengertian baku. Permainan judi ada juga definisinya. Pemufakatan jahat ada juga. Hal-hal yang selama ini kita bahas secara tidak langsung pada saat kita membahas bab-bab dan pasal-pasal buku I dan buku II. Jadi tinggal kita angkat saja. Yang kedua mengenai penjelasan. Benny memohon persetujuan forum bagaimana dengan pengertian istilah apakah akan dibahas saat ini atau bagaimana. Ia mengungkapkan forum rapat tidak mampu membahas pengertian dalam hukum pidana karena sangat teknis hukum sehingga Benny menyarankan untuk menyerahkannya kepada ahli.

Benny memutuskan untuk menerima istilah-istilah dan menerima semua rumusannya kecuali perihal teknis di kemudian hari misalnya mengenai aturan penutup.
Ketentuan dalam buku I berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain. Benny menyatakan dirinya menerima istilah-istilah yang ada karena merupakan istilah-istilah baku dalam hukum pidana sehingga tidak bisa didiskusikan. Bila nanti didiskusikan hanya agar dipahami oleh semua. Ia juga mempersilakan Tim Pemerintah yang ingin Pasal 218 ditampilkan karena sudah ada perubahan rumusan. Ia menambahkan bahwa yang dimaksudkan adalah tidak diperbolehkan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan asas-asas hukum umum universal yang diakui masyarakat beradab.  Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Benny menambahkan untuk tidak perlu menyisipkan kata "universal" sehingga menggunakan kata "umum" saja.
Benny memutuskan mempertahankan Pasal 2 Ayat (2) atas permintaan Tim Pemerintah sebagai bentuk penegasan.
Benny meminta forum kelak membaca bagian penjelasan dan kemudian menanyakan apakah pada tanggal 29 Januari 2018 Panja dapat melangsungkan raker bersama dengan pemerintah. Setelah itu Ia meminta Tenaga Ahli Komisi bersiap mengikuti pembahasan bersama Tim Pemerintah. Kemudian Benny juga meminta anggota Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus membaca draf dan memberi tahu dengan cepat bila ada hal yang perlu dikoreksi. Selanjutnya Ia mengumumkan bahwa hasil selanjutnya tergantung hasil raker dan bahan akan dibagikan.
Sebagai pemimpin rapat, Benny menutup forum dan menyatakan pembahasan tim perumus dan tim sinkronisasi telah selasai seraya mengumumkan langkah selanjutnya adalah membawa RUU ke panja lalu kemudian raker pada tanggal 29 Januari 2018. [sumber]

RUU KUHP - Pola Ancaman Pidana, Pending Issue, Tindak Pidana Khusus, dan Ketentuan Peralihan

15 Januari 2018 - Pada rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU KUHP dengan Tim Pemerintah, Benny sebagai Ketua Panja RUU KUHP menyarankan agar tidak ada subjektivitas dalam melakukan kategri pidana, sebaiknya diserahkan kepada Pemerintah, yang penting menurutnya ada pemahaman terhadap metode yang digunakan, yaitu delphi system. Benny menambahkan bahwa konsistensi juga penting. Benny memutuskan untuk menyerahkan ke pemerintah dalam menentukan besaran pidana dengan metode delphi dengan batas waktu yang diberikan yaitu seminggu. Sehingga DPR-RI menerima metode dalam menentukan besaran dan sanksi pidana. Benny menanyakan yang digunakan dalam KUHP London. Umumnya Bab Peralihan mengandung tentang kapan UU mulai diberlakukan. Benny meminta agar hal tersebut dinyatakan secara tegas. Selanjutnya, dalam menentukan hal yang harus dipersiapkan pada masa peralihan, menurut Benny ada peraturan yang harus disiapkan terkait SDM, infrastruktur, dan hal lainnya.Sebagai pimpinan rapat, Benny menanyakan pada hadirin peraturan tersebut apakah baiknya dihapus atau disesuaikan saja. Ia menanyakan maksud di luar KUHP apakah ketentuan pidana yang diatur berserakan di UU atau tindak pidana administratif karena menurutnya harus disesuaikan dan Ia mewanti-wanti jangan sampai ketentuan pidana administratif sebagai ketentuan khusus karena dalam hukum Indonesi banyak UU yang mengandung tindak pidana administratif tapi diberlakukan khusus juga, tambahnya. Benny mengaku berharap adanya pernyataan dalam peralihan agar semuanya menjadi jelas.

Ketua Panja RUU KUHP yang mencalonkan diri sebagai Gubernur NTB tersebut juga menanyakan apakah cukup waktu selama 2 (dua) tahun dan Ia mengusulkan agar didefinitifkan saja ketentuan UU tersebut berlaku 2 tahun sejak diundangkan. Beliau menjelaskan bahwa dalam KUHP terdapat pasal yang diserahkan kepada Pemerintah, untuk itu Benny menekankan peraturan pelaksanaan harus selesai dibuat dalam 2 (dua) tahun ini. Kemudian Ia menanyakan apakah tindak pidana adat dan status ketentuan pidana administratif masih diperlukan atau tidak.

Benny menanyakan kepada hadirin untuk memberikan pendapat model pidana seperti apa yang akan diberlakukan mengenai status ketenagakerjaan. Ia mengaku sempat terpikir dalam ketentuan peralihan juga mengatur status ketentuan tindak pidana khusus, tindak pidana administratif, dan tindak pidana hukum adat. Benny mengusulkan administratif wajib disesuaikan dengan KUHP terkait jenis dan sanksinya. Mengenai tindak pidana khusus, Benny mengusulkan agar normatif saja dengan membiarkan yang sebelumnya tetap berlaku. Usul lainnya adalah untuk membuat Bab Khusus core crimes sehingga bab tentang tindak pidana khusus memasukkan tindak pidana tertentu yang selama ini belum masuk tindak pidana khusus. Ketentuan tersebut menurut Benny berlaku untuk hakim di pengadlan, bukan untuk penegak hukum. Hakim di pengadilan tidak terikat dengan hukum tertulis. Hukum tidak tertulis itu bisa hukum adat atau juga agama yang tidak ada dalam KUHP, tegas Benny. Benny menanyakan perihal pemeriksaan cepatitu seperti apa. Mengenai grasi, Benny meminta pendapat apakah baiknya satu kali atau dua kali grasi karena menurut Beny paling banyak tiga kali grasi. Mengenai terorisme, Benny menyatakan persetujuannya agar tidak dimasukkan dalam KUHP karena pasal tersebut ada kaitannya dengan ideologi negara, Kemudian Benny menyarankan agar pasal tentang organisasi Komunisme kalimatnya berbunyi "mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga mengajarkan Komunisme," haruslah eksplisit. Perihal penegak hukum yang harus memastikan organisasi Komunisme atau bukan, Benny menganalogikan polisi yang setiap Sabtu berdiri di tepi jalan menahan semua yang lewat, menghentikan mobil dengan dalih patut diduga. [sumber]

RUU KUHP - Narkotika dan Korupsi dalam Bab Tindak Pidana Khusus

30 Mei 2017 - Dalam Raker dengan KPK, BNN, Menkumham, dan Tim Pemerintah, Benny berpendapat sehubungan dengan RUU ini, Benny mempertanyakan apa maunya Pemerintah. Benny menyebut bahwa DPR akan membahas kembali apabila Pemerintah sudah memiliki pandangan yang bulat.   [sumber]

RUU KUHP - Hukuman Mati

5 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU KUHP dengan para pakar hukum; Romo Magnis Susesno, Todung Mulya Lubis, dan Letjend (Purn) Kiki Syahnarki Benny mempertanyakan larangan atas Komunisme, Marxisme, Leninisme, dan bentuk ajarannya. Benny membutuhkan satu pemahaman yang lebih detil karena ia mengkhawatirkan penafsiran penegak hukum yang seenaknya. Menurut Benny, ideologi yang disampaikan berbeda dengan praktik di lapangan. Menurutnya ada yang lebih berbahaya dibanding Marxisme yaitu Kapitalisme yang luar biasa. [sumber]

RUU KUHP - Kejahatan Perang dan hukum humaniter

4 Oktober 2016-  Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan International Committee Of Red Cross (ICRC) Benny berpendapat bahwa definisi perang yang disampaikan Mitra tidak sejalan dengan konstitusi. Di dalam pembahasan KUHP Benny menyebutkan bahwa kelompok yang disebutkan oleh Mitra maka sebutannya adalah makar jika dirumuskan seperti yang tadi disampaikan, bisa-bisa negara kita hanya berumur satu tahun. Benny beranggapan bahwa tidak boleh membuka ruang untuk tindakan tersebut menjadi legal. Ia menambahkan bahwa nantinya hal tersebut bisa dipertimbangkan dengan pihak pemerintah. Ratifikasi tidak bisa secara absolut ditelan karena kepentingan nasional jauh lebih penting. [sumber]

RUU Pemilu - Jumlah Kursi DPR dan 14 Poin Pembahasan

29 Mei 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Pemilu dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Benny mengatakan bahwa yang belum disepakati adalah soal penambahan anggota, Benny menanyakan berapa penambahannya. Benny juga mengusulkan Grand Distribusi yaitu daerah-daerah yang pada Pemilu tahun lalu haknya diambil dikembalikan. Benny mengatakan bahwa soal menganggu stabilitas itu ada metodenya agar tetap stabil, tapi waktu itu kita putuskan untuk membuat opsi-opsi tambahan. Benny mengatakan bahwa waktu itu disepakati untuk menjaga stabilitas yang existing itu dibiarkan, maka munculah angka 19 tadi. Selanjutnya Benny menyatakan forum tinggal menyepakati saja dan membebaskan Pemerintah memilih yang mana. [sumber]

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Mei 2017 - Benny berpendapat mengenai saksi partai politik (parpol) di TPS harus dijaga independensinya untuk mencegah adanya money politics. Menurutnya lebih baik pendanaan pengadaan saksi di TPS dibiayai oleh negara, karena tidak semua parpol dapat membiayai saksi karena tidak semua parpol memiliki kemampuan finansial yang sama.   [sumber]

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)-Penyerahan DIM dan Pengesahan Panja

19 Januari 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Keuangan, Benny menambahkan bahwa terdapat 8 panduan dalam 204 DIM. Pertama, Demokrat ingin UU ini menjamin kualitas pemilu. Kedua, panduan untuk memastikan jujur, akuntabel dan produktif. Ketiga, memperbaiki dan mengoreksi kelemahan UU Pemilu sebelumnya. Keempat, UU ini mampu menjamin penguatan sistem presidential yg demokratis dan dinamis. Kelima, UU ini menjamin kinerja parlemen yg efektif, produktif dan konstruktif dlm kewenangannya. Keenam, UU menjamin persaingan sehat dalam Pemilu dan kualitas demokrasi. Ketujuh, harapannya juga UU ini menjadi jembatan emas penguatan dan konsolidasi partai politik. Terakhir, mampu menjamin sistem keterwakilan sebagai ciri khas Indonesia yang ber-bhinneka.

Ia menerangkan bahwa poin dari Demokrat adalah open to be discussed dan tidak ada kemutlakan. DIM Demokrat dibagi menjadi 4 persoalan; teknis, konsistensi pasal, sinkronisasi pasal, dan substansi. Terakhir, Benny mengingatkan bahwa konsolidasi bukan pekerjaan sebulan bahkan never ending selama Republik Indonesia masih ada. Prioritasnya adalah  untuk menyelesaikan masalah jangka pendek sementara jangka panjangnya adalah menunda pembahasan. Untuk itu, Benny mengajak untuk sama-sama berdoa agar sesuai dengan kalender politik konstitusi. [sumber]

RUU Anti Terorisme

27 April 2016 - Menuru Benny, RUU Anti Terorisme merupakan solusi dari kekosongan hukum. Untuk itu, Fraksi Demokrat mendukung sepenuhnya untuk dibahas demi memerangi teroris.  [sumber]

Tanggapan

Evaluasi KPK - Barang Sitaan, Perlindungan Korban

12 September 2017 - Sebagai pemimpin dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 3 dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Benny mengatakan bahwa kita tidak membahas kasus per kasus, kasus boleh diangkat tetapi bukan objek bahasan. Ia mengharapkan rapat ini kalau bisa selesai pukul 17:00 WIB. Ia meminta tolong agar jangan lama-lama untuk memaparkan penjelasannya. Ia juga mengingat kesimpulan rapat 17 April 2017 saat komisi 3 mendesak KPK untuk segera menyelesaikan konflik internal KPK.

Terkait tempat penyimpanan barang sitaan, Benny berpendapat apabila tempat tidak cukup untuk menyimpan, maka tempat untuk sitaan ditentukan oleh Kepala Rupbasan. Keputusan ini tidak bisa atas kepentingan yang lain, kita tidak bisa kesampingkan UU tentang ini. Menurut Benny berdasarkan UU Pasal 26-34 mengenai benda sitaan, ia meminta agar KPK melaksanakan UU ini. Ia memohon supaya soal Rupbasan ini kita tutup. Karena menurutnya Komisi 3 bisa dimaki-maki oleh publik, dianggap bertanya tidak jelas dan mendalam. Selain itu kalau tidak ada lagi pertanyaan Benny meminta anggota dewan jangan memaksa juga.

Ia menanyakan apa mekanisme yang dipakai oleh Pimpinan KPK untuk menentukan sebuah kasus laporan masyarakat sampai tahap penyelidikan. Ada tuduhan KPK sengaja obok-obok Pimpinan dewan, Ia meminta penjelasan supaya tidak ada prasangka. Benny merasa khawatir nanti asas kemanusiaan membuat KPK tidak punya keberanian. Pasal 5 UU KPK maknanya adalah tahapan pola penanganan kasus di KPK. Soal penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah pilihan, ini adalah national choice. Benny menyampaikan bahwa sudah pukul 22:30 WIB, ia meminta untuk mengendap dulu hasil pembahasan dan akan kembali dilanjutkan besok. Rapat Ia skors pukul 22:36 WIB untuk dilanjutkan besok pagi pukul 10:00 WIB sampai pukul 13:00 WIB. [sumber]

Evaluasi BIdang Tipikor Kejaksaan Agung

11 September 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 3 dengan Jaksa Agung, Benny menanyakan bagaimana kita mempersoalkan KPK kalau Kejaksaan masih banyak permasalahan. Menurut Benny, Pelaksana keputusan adalah Jaksa penuntut umum untuk kasus yang bersangkutan. Menurut Benny mengapa masalah di dalam tubuh kejaksaan tidak selesai-selesai. Tadi dikutip Pasal 270 KUHP tapi, jangan lupa Pasal 31 UU KPK segala kewenangan yang berkaitan degan penyidikan, dan penuntutan. Benny mengatakan bahwa Pasal 270 itu tadi berkaitan degan eksekusi dan siapa yang dimaksud degan Jaksa, yang dimaksud adalah jaksa penuntut umum dari kasus yang bersangkutan. Jadi, tidak mungkin Jaksa dari tempat lain. Benny minta tolong Bapak Jaksa Agung klarifikasi apakah benar kasus Novel Baswedan dibuka lagi. Kalau mau ditegakan hukum, tegakan hukum itu. Ia meminta Kejaksaan melaksanakan hukum itu dan jangan laksanakan apa kata dewan. Jangan melaksanakan apa kata dewan kalau memang pendapat dewan tidak sejalan dengan hukum itu. Waktu Benny pimpin Kunker ke Bengkulu, Benny yang tanya kepada Kajati bagaimana kasus Novel ini. Dan dari pihak Kajati kemudian menyatakan agar ya sudahlah kasus Novel jangan diobok-obok lagi. Benny menegaskan bahwa posisi DPR jelas, tutup kasus itu. Benny mengatakan tadi bukan membela seseorang tetapi tegakkan hukumnya. [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

17 April 2017 - Benny mempertanyakan terkait dengan Kasus Novel Baswedan apa saja langkah yang telah dilakukan, menurut Benny hal ini seharusnya dijawab walaupun tidak ditanyakan juga, supaya tidak ada spekulasi agar ini dijelaskan secara terbuka. Benny menambahkan bahwa KPK menyebut ada anggota Komisi 3 yang menekan, supaya tidak ada fitnah maka lebih baik dibuka.   [sumber]0

Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

18 April 2017 - Benny meminta KPK membuka rekaman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Miryam serta nama-nama yang disebutkan dalam rekaman tersebut atas dasar asas transparansi. Jika rekaman tersebut hilang maka KPK harus bertanggung jawab. Anggota meletakan kasus ini dalam konteks KPK sebagai lembaga yang akuntabel. Bagi Benny, begitu nama anggota DPR-RI disebut KPK,  rusaklah sudah. Menurutnya tidak perlu memperpanjang kasus ini untuk itu jika sempat, ditetapkan saja waktu untuk dibuka rekamannya. Ia berharap KPK dapat memperbaiki serta memastikan nama-nama tersebut. Benny memberi masukan agar teliti dalam menyusun kalimat BAP dan dakwaan, jangan sampai ada nama yang salah. Benny pernah mendengar ada orang KPK yang menyatakan bahwa KPK tidak tunduk pada putusan MK karena kabarnya itu adalah kebijakan KPK untuk itu perlu KPK cek kembali. Benny menceritakan bahwa saat pernyataan itu keluar, ia langsung menghentikan rapat karena terkejut bagaimana bisa ada lembaga yang tidak taat pada konstitusi, jika memang demikian untuk apa undang-undang dirancang. Benny menambahkan bahwa orang yang menyatakan hal tersebut sudah lama bekerja di KPK dan itulah yang membuat Komisi 3 paham mengapa KPK kekeuh dengan pandangan-pandangannya. Sebagai pemimpin rapat, Benny mengumumkan bahwa KPK menolak usulan Komisi 3 (untuk membuka rekaman membuka BAP) padahal Komis 3 sudah menjelaskan kenapa kekeuh dengan usulan tersebut yaitu untuk membantu KPK agar kredibel. Benny menjelaskan bahwa hak angket ini lebih tinggi daripada hak tanya, jadi ada kuasa paksa sehingga jika tadi menolah untuk dibuka rekamannya, maka dengan hak angket dapat dipaksa untuk dibuka. Benny menyimpulkan bawa Fraksi Hanura, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN juga mendukung hak angket namun akan konsultasi terlebih dahulu sementara fraksi lainnya telah menyatakan setuju untuk menggunakan hak angket sedangkan Fraksi PKB tidak hadir. Selanjutnya, Benny kembali menjelaskan bahwa hak angket adalah hak tertinggi yang dimiliki oleh dewan, sesungguhnya Komisi 3 tidak ingin hak ini digunakan selain untuk hal yang penting namun karena KPK menolak (membuka rekaman BAP Miryam) maka terpaksa. Sebagai pemimpin rapat Benny mengumumkan bahwa poin 3 kesimpulan sudah dapat disetujui. [sumber]

Pembahasan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Agung

12 April 2017 - Benny mempertanyakan apakah sudah ada Wakil Jaksa Agung, di dalam UUD-nya bahwa Jaksa Agung dibantu oleh wakil Jaksa Agung. Benny juga mempertanyakan mengapa Wakil Jaksa Agung belum juga mengusulkan Wakil Jaksa Agung Definitif kepada Presiden, apakah sudah mengusulkan tetapi ditolak atau adakah penjelasan lainya. Terkait nota kesepahaman, Menurut Benny ada kesan nota ini dibuat untuk saling melindungi, tetapi ketika dibaca secara teliti, Komisi 3 tidak menemukan hal-hal yang lebih subtansif sifatnya. intinya ada redistribusi tugas yang jelas, agar tidak ada saling sikut tugas. Benny mempertanyakan bagaimana kalau salah satu pihak melakukan tangkap tangan terhadap personil salah satu pihak lainnya. Benny mempertanyakan tujuan yang ingin dicapai dengan nota kesepakatan ini selain sinergitas, karena Benny tidak melihat point ini diatur. Benny meminta penjelasan kenapa nota kesepahaman ini tidak meaningful, 3 lembaga ini tidak equal, karena seharusnya dalam kasus korupsi ini KPK sebagai supervisor penegakan hukum bagi Kejaksaan dan Polri, karena ada banyak kasus penegakan hukum korupsi tidak pantas untuk dicontoh. Menurut Benny jaksa-jaksa yang melakukan malpraktek dihukum dan dibuang di NTT, karena seharusnya mereka dibina.   [sumber]

Perlindungan Anak dalam Buku II RUU KUHP

16 Januari 2017 - Benny mengusulkan keputusan Pasal 505 menunggu keputusan pasal-pasal lain. Benny meminta jika tidak ada hal-hal yang fundamental pada bab 17, lebih baik lanjut pada bab selanjutnya. Benny menyetujui Bab 17 akan dibahas bersama delik lainnya, dan memohon kepada pemerintah untuk menyusun kembali deliknya. Benny menyerahkan Pasal 535 ayat (1). (2), (3), dan (4) dan DIM 1632 – 1643 kepada Timus dan Timsin. Kemudian Benny mempertanyakan Pasal 536 ayat (1), mengapa hanya di bawah 7 tahun. Selanjutnya ia juga berpendapat siapapun yang melepaskan seorang anak, melepaskan tanggung jawab anak tersebut maka bisa dijatuhi sanksi pidana. Benny juga meminta pemerintah untuk membuat penjelasan apakah 7 atau 12 tahun ancaman pidananya. Berkaitan dengan hal tersebut Benny mempertanyakan bagaimana jika misalnya tindakan yang sama dilakukan kepada anak yang lebih dari 7 tahun. Pasal 537 disetujui untuk masuk Timus Timsin. Benny meminta Pasal 538 untuk dicek kembali pengacuan pasalnya. Benny meminta pemerintah membuat penjelasan pada Pasal 539. Benny mempertanyakan penjelasan Pasal 540 ayat (1). Menurut Benny yang membuat dan yang menyebarluaskan konten imajinatif harus ada pemberatan hukuman karena akan merusak demokrasi. Menurut Benny, definisi penghinaan adalah jika seseorang mempermalukan orang lain. Pasal 540 ayat (3) jika tidak jelas, bisa dihapus. Benny meminta pemerintah untuk tidak meng-copy paste begitu saja dari KUHP lama. Benny menyarankan agar pasal 541 ayat (1) menjadi pasal yang otonom dan tidak dikaitkan dengan Pasal 540. Benny mempertanyakan pencemaran adalah delik aduan atau bukan. Menurut Benny, kasus tanah di DKI beranak cucu dan tidak akan ada gubernur yang bisa menyelesaikan kecuali ke mafia.  Benny menyarankan kepada Pemerintah untuk menjelaskan penuntutan yang terdapat Pasal 542 ayat (3). Benny menganggap yang terpenting adalah pembeda norma yang mana yang termasuk penghinaan dan yang mana yang termasuk penistaan. Selain itu Benny juga meminta Pemerintah untuk merumuskan kembali yang dimaksud dengan penghinaan ringan karena diketahui ada penghinan yang berifat penistaan ada penghinaan yang tidak bersifat penistaan. Pada Pasal 544, Benny menyampaikan bahwa istilah pegawai negeri disesuaikan dengan Pasal 541 ayat (2). Pada pembahasan Pasal 545 ayat (1) karena sama dengan KUHP lama, masuk timus timsin. Benny mempertanyakan jika pegawai negeri saja masuk kategori maka pejabat negara juga tidak boleh dihina. Benny memutuskan Pasal 547 langsung pidana kategori 4. Selain itu Ia juga memutuskan Pasal 547 tidak ada pidana denda Pasal 548 ayat (1) dan (2) disetujui. Kemudian Pasal 548 ayat (3) masuk norma dan disetujui masuk timus timsin. Pada pembahasan Pasal 549 ayat (1) juga dsetujui masuk timus dan timsin, rumusan disesuaikan dengan Pasal 541 ayat (2) tentang penyebaran di media sosial. Selanjutnya Pasal 549 ayat (2) dan (3) masuk timus dan timsin. Benny memutuskan Pasal 550 disetujui masuk timus dan timsin dengan catatan dicek kembali rujukan pasal. [sumber]

Evaluasi Proker Kejagung

6 Desember 2016 - Dalam Rapat Kerja (raker) Komisi 3 dengan M. Prasetyo, Kejaksaan Agung RI,  Benny mengatakan untuk fokus pada permintaan kejelasan institusi penegak hukum. Benny menginginkan posisi kejaksaan agung benar-benar menjadi pilar utama dalam penegakan hukum serta mempermasalahkan penanganan kasus Ahok yang sangat cepat yang menimbulkan kesan penanganan dibawah tekanan serta rasa takut yang tidak jelas ditunjukkan kepada siapa. Benny mengatakan, munculah analisis bahwa Jaksa Agung takut terhadap tekanan massa dan takut kepada yang punya kekuasaan, yaitu presiden.  Benny menyarankan agar penegakan keadilan dan hukum harus tetap berjalan apapun itu situasinya. Benny menyerukan untuk menuntut penegakan hukum Ahok anti keberagamaan. Menurutnya, penegakan hukum seharusnya tanpa pilih kasih dan tanpa pandang bulu. [sumber]

Menyikapi Gelar Perkara Kasus Dugaan Penistaan Agama Secara Terbuka oleh Gubernur DKI 

7 November 2016 - (TRIBUN NEWS) - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harmanmengingatkan proses hukum di kepolisian tidak pernah dibuka.

Hal itu menanggapi pernyataan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian terkait penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri akan melakukan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Ahoksecara terbuka.

"Itu melanggar azas due process of law. Yang terbuka untuk umum itu hanya sidang di pengadilan," kata Benny ketika dikonfirmasi, Senin (7/11/2016).

Benny mengatakan penyidikan yang terbuka tidak menghargai prinsip due process of law, artinya polisi telah mengambil alih kewenangan hakim di pengadilan.

"Sama dengan rakyat yang mengadili Ahok dan kalau ini yang terjadi potensi disintegrasi bangsa akan terjadi. Jadi jangan pernah dilakukan terbuka," kata Politikus Demokrat itu.

Benny mengingatkan proses hukum terbuka untuk umum itu hanya sidang di pengadilan. Bila tetap dilakukan, kata Benny, polisi melakukan pelanggaran prinsip hukum.

"Harus tertutup, tidak boleh terbuka untuk umum. Presiden jangan mengintervensi kepolisian. publik juga harus tahan diri. jangan pengadilan rakyat. kasihan Ahok nanti," kata Benny.

Sebelumnya Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri akan melakukan gelar perkara kasus dugaan penistaan Alquran oleh Ahok secara terbuka dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Hasil temuan penyidik akan menentukan, kasus tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan penetapan Ahoksebagai tersangka atau tidak.  [sumber]

Menyikapi Hilangnya Dokumen Asli Hasil Investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) terkait Kasus Kematian Aktivis Hak Asasi Manusia, Munir Said Thalib yang Diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

13 Oktober 2016 - (JITUNEWS.com) - Dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) terkait kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib yang diserahkan kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 24 Juni 2005 yang silam, hilang.

Politisi Demokrat, Benny K Harman, menduga dokumen TPF Munir masih tersimpan file aslinya, sehingga hilangnya dokumen asli itu jangan dilebarkan sampai ke masalah teknis.

"Minta lagi aja ke TPF, kan pasti punya filenya. Saya yakin punya. Itu soal simple. Jangan masalah substansi dilebarkan ke soal teknis," ujar Benny saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (13/10).

Lebih jauh Benny menyarankan, persoalan ini harus diselesaikan, jangan malah saling menyalahkan antar pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan mantan Presiden SBY.

"Tidak elok menyalahkan pemerintahan periode lalu. Selesaikan yang ada di depan mata ini. Itu hakikat pemerintah untuk jaga kesinambungan. Masa lampau yang baik harus dilanjutkan yang kurang baik perbaiki," tutup Benny.  [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Agung a.n. Dr. Ibrahim

29 Agustus 2016 -  Dalam Fit and Proper Test/uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Agung (CHA) a.n. Dr. Ibrahim yang diselenggarakan Komisi 3, Benny menyatakan bahwa ada indikasi uang jika ada Hakim Agung yang pertimbangan dan putusannya berbeda, kewenangan untuk menanyakan keanehan tersebut bukanlah sebuah independensi, pada kenyataannya KY lah yang membuat lumpuh dirinya sendiri. [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Agung a.n. Setyawan

25 Agustus 2016 - Pada Fit and Proper Test Calon Hakim Agung yang digelar Komisi 3 a.n. Setyawan, Benny mengatakan bahwa ia mencium adanya mafia dalam kasus Nurhadi. Ia mengatakan bahwa Kupang NTT adalah tempat para hakim yang dibuang. Menurutnya, ada mafia sebagai realitas, pernah diperiksa oleh yudisial,  pernah diberi hadiah terkait jabatan ini. Benny mengatakan dalam rezim hukum perdata bisa diterapkan ultrapetita, sedangkan kamar perdata tadi memegang teori keadilan. Mengenai kasus-kasus  gugatan perusahaan terkait kebakaran hutan, Benny menanyakan rasa keadilannya seperti apa, jelas hutan yang dibakar oleh perusahaan-perusahaan. Ia bertanya dimana keadilannya.  [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Ad Hoc Tipikor a.n. Dermawan

25 Agustus 2016 - Dalam Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Tipikor a.n. Dermawan yang digelar Komisi 3 DPR-RI,  Benny mengingatkan mitra terkait sumpah hakim dan yang paling disoroti adalah terkait setia pada Undang-Undang (UU).Benny menanyakan apakah hakim boleh mengesampingkan UU. Benny melihat hakim boleh mengesampingkan UU padahal sumpah setia pada UU sehingga beliau mengungkapkan untuk apa membuat UU kalau hakim mengesampingkan. [sumber]

Isu Kepolisian, RUU KUHP, RUU Terorisme, dan UU Militer

27 Juli 2016 - Pada 27 Juli 2016 Komisi 3 menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Pusat Keluarga Besar Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri), Benny mengatakan bahwa sepertinya UU sudah dalam keadaan kondusif. Benny belum tahu apakah UU ASN akan diberlakukan juga untuk instansi TNI. Benny memaparkan bahwa usia pensiun untuk eselon 1 sampai 2, yaitu 60 tahun. Ada teman-teman yang sudah pensiun masuk ke politisi. Permasalahan pada UU No. 15 Tahun 2003 terjadi karena adanya klaim seolah institusi Polri belum mampu. Menurut Benny, jika konsisten menempatkan terorisme dalam tindak pidana, maka tidak ada alasan lagi. Aspirasi yang disampaikan PP Polri diapresiasi oleh Komisi 3. [sumber]

RAPBN 2017 - MPR, DPD, dan MA

16 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan MPRDPD, dan MA, Benny mengatakan bahwa Sekjen DPD-RI tidak hadir, ada surat pelimpahan tugas kepada wakil sekjen DPD RI, dan ini hanya pelimpahan tugas umum, tidak ada surat tugas khusus untuk hadir rapat sekarang. Ia juga menyampaikan bahwa untuk tahun ini MA lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, dikarenakan jam 1 ada rapat paripurna maka Benny menyatakan bahwa usulan akan ditampung terlebih dahulu, mengingat ini juga masih pagu indikatif dan apabila memang tidak ada hal urgent yg harus ditanyakan maka rapat akanmemasuki pembahasan kesimpulan. [sumber]

Evaluasi KPK - Kasus RS Sumber Waras, Reklamasi Jakarta, dan isu lainnya

15 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Benny menanyakan mengenai 57 kasus praperadilan yang tadi disampaikan ada 4 yang menang, apakah kesalahan KPK atau tidak, karena menurut Benny yang menang saja sudah bermasalah. Benny menginginkan KPK tetap tegak dan tidak dipengaruhi apapun. Benny menyatakan jika di dalam kasus suap menyuap sudah pasti ada 2 orang yang harus ditindak. Benny menyatakan apapun temuan dari BPK harus ditindak lanjuti dan temuan BPK ini akan diapakan oleh KPK, selain itu BPK juga harus bertanggung jawab jika perlu KPK memeriksa pimpinan BPK. Benny menyatakan bahwa tidak ada maksud mencari-cari kesalahan karena ada anggapan bahwa dirinya anti Ahok tetapi Benny menyatakan bahwa dirinya bukan anti Ahok tapi dirinya cinta KPK. [sumber]

Pemilihan Kapolri

23 Juni 2016 - Benny meminta penjelasan Calon Kepala Polisi (Cakapolri) tentang langkah-langkah nyata dalam menjalankan komitmen reformasi internal Polri. Benny menyampaikan bahwa Dapilnya mendukung pencalonan Tito Karnavian sebagai Cakapolri dan meminta untuk menyelesaikan kasus human trafficking di dapilnya tersebut.  [sumber]

15 Juni 2016 - (Aktual.com)Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman mengatakan Komjen Pol Tito termasuk perwira tinggi Polri yang tergolong muda di lingkungan Mabes Polri meskipun memiliki pengalaman yang luas di tingkat nasional maupun internasional.

Menurut dia, perlu dipikirkan bagaimana caranya agar pengangkatan Tito itu tidak menimbulkan gesekan di internal Polri karena banyak yang lebih senior dibandingkan Tito.

“Karena banyak yang lebih senior di Polri yang merasa lebih berpengalaman, lebih senior dan memiliki jaringan politik yang lebih luas juga,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (15/6).

Benny tidak bisa menjamin proses di DPR berjalan mulus karena masing-masing anggota Komisi III memiliki partai politik dan pasti hal itu akan didiskusikan di internal.

Ditambahkan, masing-masing anggota Komisi III akan melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pimpinan parpolnya.  [sumber]

13 Januari 2015 - Budi Gunawan disebutkan sebagai TSK oleh KPK. Demokrat menolak untuk ikut serta dalam proses fit & proper test untuk calon Kapolri yang diadakan tanggal 14 Januari 2015.

Beberapa pernyataan Benny Harman mengenai Budi Gunawan:

  • Saya tidak bisa kasih komentar legal tidaknya penetapan BG sebgai tersangka. Ini hanya bisa dilakukan oleh 4 pimpinan KPK RI. Tapi jika Jokowi nekad melantik BG sebagai Kapolri, ini terancam melanggar konstitusi. (15 Jan)
  • Media harus adil dalam melihat kasus BG dan KPK. Jangan juga terlalu membela KPK. Melantik atau tidak itu hanya administratif. BG de facto sudah jadi Kapolri. Jokowi perlu jelaskna kepada publik tentang Kapolri definitif. (11 Feb doorstop)
  • Saya pribadi berharap lebih cepat lebih baik untuk pelantikan BG, apalagi jika sebelum reses. (13 Feb doorstop)

Anggaran Kejaksaan Agung

13 Juni 2016 - Benny menambahkan keterangan yang dipaparan Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut bahwa rujukannya adalah Gerakan Revolusi Mental pemerintah dan penegakan hukum. Benny berkata bahwa Kejagung harus mempunyai program prioritas. Selanjutnya, ia menghimbau agar ada kompetisi sehat antara Kejagung dan KPK dalam pemberantasan korupsi. Kemudian, Benny mengusulkan anggaran sebesar Rp.1 Miliar untuk tiap kabupaten atau kota untuk pendidikan dan pelatihan SDM Kejaksaan dan pemberantasan korupsi demi menyejahterakan para jaksa dan mencegah terjadinya permainan proyek. Anggota Komisi 3 ini menanyakan apakah rencana Kejagung seandainya ada pemotongan di APBN tahun 2017. Selain itu, Benny juga menanyakan berapa standar biaya dan sumber anggaran terkait pelaksanaan eksekusi mati. Ia juga menambahkan dimana kehadiran kejaksaan disaat Pemda memanggil BPK, BPKD, atau Politeknik terkait untuk perhitungan kerugian negara.  [sumber]

6 Juni 2016 - (TigapilarNews.com) - Komisi III DPR mengaku masih pikir-pikir dengan adanya permintaan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memint penambahan anggaran dalam APBNP 2016 sebesar Rp 310 miliar.

“Sebenarnya kita tidak perlu dengan angka-angka ini. Namun, belakangan kita harus tahu angka-angka yang diajukan ini. Kita harus buat jelas hal-hal yang tidak jelas,” kata Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman disela-sela rapat dengan Kejagung di Gedung DPR, Senin (6/6/2016).

Politikus Demokrat, meminta supaya anggota Komisi III untuk mengkritisi terlebih dulu anggaran yang‎ diajukan Prasetyo. Supaya, tambah dia, tidak menjadikan masalah di kemudian hari.

“Kalau kita setuju (anggaran ini), kita harus tahu angka-angka pengajuannya. Agar tidak ada masalah di kemudian hari, dipanggil KPK. Makannya ini kita perlu melakukan penggiliran (pendalaman materi) berdasarkan fraksi-fraksi saja,” tutur Benny.

Lebih jauh, Benny pun berharap agar Kejagung dapat bersikap terbuka serta transparan anggaran seperti apa yang akan diperlukan olehnya.

“Jangan sampai nanti, pimpinan justru dipanggil penegak hukum soal persetujuan angka yang diajukan tanpa diketahui apa saja peruntukannya,” tandas dia.

Sebelumnya, Jaksa Agung Prasetyo memaparkan bahwa anggaran lembaganya sangat kurang. Selain soal penanganan perkara, dia juga mengeluhkan minimnya anggaran operasional.

“Anggaran kejaksaan khususnya di biaya penanganan perkara sangat jauh dari mencukupi. Juga untuk pemeliharaan, biaya mutasi pegawai, biaya pemelihaaan kendaaan tahanan,” papar Prasetyo di Gedung DPR.

Dia menyebutkan anggaran lebih dari Rp 4 triliun yang didapat Kejagung saat ini juga masih dipotong untuk penghematan. Akibatnya, ada program yang terhambat salah satunya adalah pembentukan Satgas Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK).

“Anggaran yang terbatas dan kurang harus disiasati pimpinan kejaksaan pusat dan daerah. Yang mencolok adalah keterbatasan, bahkan ketiadaan anggaran mengenai biaya pembentukan Satgas P3TPK terkait penyelesaian tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Kurangnya anggaran itu juga berpengaruh pada eksekusi putusan. Contoh yang diambil Prasetyo adalah soal eksekusi putusan Yayasan Supersemar yang biayanya membengkak hingga Rp 5 miliar.

“Eksekusi putusan Yayasan Supersemar terkendala karena tidak ada biaya,” ujar Prasetyo.  [sumber]

Heran Jaksa Agung Ngotot Panggil Setya Novanto

19 Januari 2016 - (Rimanews) - Jaksa Agung HM Prasetyo dicecar sejumlah anggota Komisi III DPR saat rapat dengar pendapat antara Kejaksaan Agung dengan Komisi III DPR.

Wakil Ketua Komisi III DPR-RI Benny K Harman mencecar soal keseriusan Prasetyo dalam mengusut kasus "Papa Minta Saham". 

Politikus Partai Demokrat itu heran dengan sikap Prasetyo yang ngotot ingin memanggil Setya Novanto, tapi takut memanggil pengusaha Minyak Riza Chalid yang ikut terlibat percakapan dalam rekaman.

"Kenapa Jaksa Agung seperti lumpuh di hadapan Riza Chalid ini?
Setya Novanto kok diobok-obok. Riza dibiarkan begitu saja," kata Benny saat rapat kerja dengan Jaksa Agung di Ruang Rapat Komisi III Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/01/2016).

Benny menduga Jaksa Agung seakan takut untuk memanggil Riza Chalid. "Kenapa begitu ngotot memanggil SN. Padahal semua tahu kasus ini tidak hanya melibatkan SN tetapi ada tokoh lain yang juga sangat kuat yaitu Riza Chalid. Riza ditengarai orang yang paling kuat di republik ini. Lebih kuat dan hebat dari Setya Novanto," katanya. 

Sebab itu, Benny menilai wajar jika banyak yang menduga kasus 'Papa Minta Saham' sarat muatan politis.

"Mohon maaf Jaksa Agung, Anda adalah seorang politisi dari partai tertentu. Sehingga ada kesan Kejagung merupakan alat politiik untuk Partai itu ataupun alat politik dari Koalisi partai anda berasal," tandasnya. (sumber)

Kualifikasi Calon Pimpinan KPK

19 November 2015 - (OkeZone.com) - Komisi III DPR mempersoalkan tidak adanya unsur Kejaksaan pada delapan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat lanjutan bersama Panitia Seleksi (Pansel) KPK tadi malam.

Perbedaan pendapat soal tidak adanya unsur jaksa pada capim KPK kali ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny Kabur Harman.

Pandangan Pansel KPK yang menilai sepanjang tidak memenuhi kualifikasi maka unsur jaksa akan didiskualifikasi menjadi pimpinan menjadi poin keberatan dari Benny.

"Komisi III umumnya meminta harus ada unsur jaksa pada capim KPK tetapi pansel menilainya tidak," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11/2015) malam.

Oleh karenanya, lanjut dia, Komisi III DPR akan mengundang Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham untuk mengatasi silang pendapat antara pihaknya bersama Pansel KPK pada rapat berikutnya.

Sebab, hal ini untuk memastikan apakah pimpinan lembaga antirasuah harus diisi oleh unsur Kejaksaan atau pada level pimpinannya.

"Kemudian Komisi III akan mempersoalkan kenapa Pansel KPK membuat pembidangan (di level pimpinan). Karena pembidangan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan ini membuat anggota Komisi III terpaku," pungkasnya. (sumber)

Proses Penjadwalan Fit & Proper Test Delapan Calon Pimpinan KPK

18 November 2015 - (REPUBLIKA.CO.ID) - Wakil Ketua Komisi III DPR-RI Benny K Harman mengaku heran dengan Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK. Ia mengungkapkan, dokumen-dokumen hasil proses seleksi capim KPK belum seutuhnya diterima DPR RI.

Padahal, lanjut dia, selama ini berbagai Pansel calon pimpinan lembaga negara lainnya dan juga capim KPK sebelumnya selalu menyerahkan dokumen utuh, atau tak berangsur-angsur ke DPR RI.

Ada dugaan, itulah sebabnya sejak kemarin (18/11) hingga hari ini Pansel capim KPK terus dipanggil DPR RI. Pertemuan umumnya berlangsung pada malam hari.

"Lazimnya itu, Pansel itu, pansel apa pun ya, Pansel itu menyerahkan dokumen yang seutuhnya kepada DPR. Ada personal assessment-nya, ada penilaian, ada hasil wawancaranya seperti apa. Nah ini enggakada," ujarnya di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11).

Dalam rapat dengan DPR RI sejak kemarin itu, kata Benny, pihak Pansel capim KPK hanya menjelaskan secara lisan proses seleksi serta nama-nama yang lolos.

Itu pun masih diwarnai protes sejumlah anggota dewan. Bahkan, disebutkannya Pansel justru ingin agar rapat itu berlangsung tertutup dari awak media.

"Aneh memang menurut saya. Makanya kita minta, tolong diserahkan itu (seluruh dokumen seleksi capim KPK) . Maunya (rapat) tertutup, tapi kita enggak mau. Nanti kita lagi dituduh ada apa-apa," jelasnya.

Padahal, pertengahan Desember nanti sudah mesti ada pimpinan KPK definitif. Benny menyebutkan, pihaknya berusaha agar fit and proper test capim KPK dapat segera dilaksanakan sebelum tenggat waktu. (sumber)

Panitia Khusus Kasus Pelindo II & RJ Lino

31 Oktober 2015 - (DetikNews) - Rapat paripurna DPR malam ini selain memperdebatkan soal RAPBN 2016, juga soal usulan pembentukan Pansus hak interpelasi kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Di tengah interupsi, anggota DPR menyinggung soal Pansus Pelindo II.

"Pelindo itu tidak ada apa-apanya kok itu bisa dijadikan hak angket dengan membentuk pansus. Itu kasus kecil, tidak usah diselesaikan melalui mekanisme Pansus," kata anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman saat interupsi di ruang sidang paripurna, Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10) malam.

Benny membandingkan dengan usulan Pansus hak interpelasi kebakaran hutan dan lahan yang diusulkan sekitar 200 anggota DPR dalam paripurna malam ini. Kasus itu menjadi peristiwa yang luar biasa, karena terjadi di banyak provinsi dan berlangsung lama.

"Kalau melihat latar belakang, maksud dan tujuan (Pansus Karhutla), maka luar biasa pengusul ini. Saya bangga dengan teman-teman yang mengusulkan, dan sungguh membanggakan jika dibandingkan dengan Pansus Pelindo II," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Tak hanya Benny, masah Pansus hak angket Pelindo II juga disinggung anggota Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin. Menurutnya, Pansus hak interpelasi kebakaran hutan dan lahan jauh lebih nyata dampaknya dibandingkan Pansus Pelindo II.

"Dari sisi manfaat dan kegentingan, jelas pansus asap lebih penting daripada Pansus Pelindo yang tidak luas cakupannya, karena masalah asap yang terdampak hampir 40 juta jiwa," ucap Andi yang juga anggota komisi IV DPR itu.

Namun meski mendapat dukungan untuk segera disahkan, usulan Pansus Hak Interpelasi Karhutla diputuskan ditunda pada masa sidang berikutnya, karena ada penolakan dan sejumlah persyaratan belum lengkap.

Sebagaimana diketahui, hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kasus Karhutla diusulkan sifatnya interpelasi.

Sementara pada kasus Pelindo II, DPR menggulirkan hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Pansus hak angket Pelindo II resmi dibentuk pada Senin (5/10) lalu diusulkan oleh beberapa anggota DPR lintas fraksi dimotori Fraksi PDIP. Meski disebut-sebut ada motif politik, namun Pansus bergulir dengan memanggil sejumlah pihak mulai dari Eks Kabareskrim Komjen Budi Waseso, BPK, Kejagung dan terakhir Menko Kemaritiman Rizal Ramli. (baca di sini)

Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung

30 Juni 2015 - Benny minta penjelasan ke Jaksa Agung soal kasus yang lebih tinggi karena menurutnya kasus bantuan sosial (bansos) di banyak tempat semua sama. Benny juga menanyakan tentang semangat Jaksa yang telah bekerja berbulan-bulan menangani sekitar 100 juta kasus. Benny menegaskan ke Jaksa Agung bahwa sekarang tidak ada lagi tempat untuk main-main dan penanganan kasus harus dilakukan murni untuk penegakan hukum, jangan motif lain.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

Pada 6 April 2015 - Benny harap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) akan sekaligus bahas semua hal pada rapat ini dan kalau perlu sampai malam karena Benny tidak ingin ada Hak Angket terhadap Menhumkam besok pada Paripurna. Menurut Benny jalan politik dan jalan hukum harus ditempuh untuk menyelesaikan SK Menteri Hukum dan HAM terkait perselisihan partai politik (PPP dan Golkar). Benny minta penjelasan ke Menkumham kaitan masalah korupsi dengan proyek payment gateway.

Sehubungan dengan masalah narkoba, Benny mendengar akan melibatkan bantuan TNI. Benny pesan ke Menkumham agar TNI ditugaskan sesuai porsinya saja. Sehubungan dengan KUHP, menurut Benny KUHP tidak bisa selesai dalam 1-2 tahun dan minta ke Menkumham untuk bicarakan ke Presiden untuk dipercepat, paling tidak tahun 2018 sudah harus selesai. Terkait dengan proses remisi, Benny dorong Menkumham untuk melakukan audit semua napi agar jelas siapa yang berhak mendapatkan remisi.

INTERUPSI RAPAT: Benny setuju malam ini total bahas dualisme PPP dan Golkar. Jawaban untuk masalah napi dan lain-lain dijawab di rapat besok siang. Benny menangkapnya Menkumham sudah jelas paparkan bahwa Pemerintah amat hati-hati putuskan mengenai perselisihan PPP dan Golkar. Bahwa Menkumham sudah konsultasi dengan berbagai pihak, Benny menilai itu perlu dihargai. Hanya saja sayangnya ada keraguan dari teman-teman Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie (Munas Bali).  [sumber]

Pada Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 7 April 2015 - Sehubungan dengan rencana memberdayakan TNI untuk membantu penjagaan Lembaga Pemasyarakatan, Benny menyarankan agar tidak melulu TNI karena teman-teman Komisi 3 sensitif dengan TNI, karena dua bulan lalu KPK-RI meminta TNI amankan gedung DPR-RI. Sehubungan dengan remisi, menurut Benny kalau sistemnya sudah online berarti tidak lagi memerlukan persetujuan KPK dan Polri.  Benny mengapresiasi Menkumham karena selalu menekankan niatnya untuk tidak melanggar UU.  [sumber]

Rencana Strategis Polri

2 April 2015 - Benny minta klarifikasi kepada Plt.Kapolri tentang penangkapan Bambang Widjojanto serta status tersangka Abraham Samad dan Denny Indrayana. Sehubungan dengan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Polri, Benny minta daftar inventarisasi seluruh aset Polri yang terakhir karena Laporan BPK tahun 2013 ada catatannya. core crimes Jadi bab tentang tindak pidana khusus, memasukkan tindak pidana tertentu yang selama ini belum masuk tindak pidana khusus. Ketentuan tersebut menurut Benny berlaku untuk hakim di pengadilan, bukan untuk penegak hukum. Hakim di pengadilan tidak terikat dengan hukum tertulis. Hukum tidak tertulis itu bisa hukum adat atau jug agama, yang tidak ada dalam KUHP, tegas Benny. Benny menanyakan soal pemeriksaan cepat itu seperti apa. Soal grasi, Benny meminta pendapat apakah mau sekali atau dua kali grasi, menurut Benny paling banyak 3 kali grasi. Untuk terorisme, Benny sependapat agar jangan dimasukkan dalam KUHP karena pasal tersebut tentang ideologi negara. Benny menyarankan pasal tentang organisasi komunisme kalimatnya berbunyi mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga mengajarkan komunisme harus eksplisit, tambahnya. Soal penegak hukum yang harus memastikan organisasi komunisme atau bukan, Benny mennganalogikan polisi tiap sabtu berdiri di tepi jalan menahan semua yang lewat menghentikan mobil dengan dalih patut diduga.


17 Januari 2018 [Lanjutan Pembahasan Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup] - Sebagai pemimpin rapat, Benny meminta TIm Pemerintah menjelaskan apa yang dimaksud dengan berlaku 2 tahun sejak diundangkan pada rapat sebelumnya. Menurut Benny, 5 tahun terlalu lama untuk RUU diberlakukan dan lebih menyetujui jika 3 tahun sejak diundangkan. Ia menegaskan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana harus disesuaikan dan rumusan pasal saat diundangkan sudah mulai berlaku. Ia menanyakan apakah yang dimaksud dengan disesuaikan karena Benny merasa keberatan jika berarti pembentuk undang-undang harus mengubah, membuat, menggantikan, atau menyesuaikan undang-undang lain agar disesuaikan dengan KUHP sehingga menurutnya akan lebih baik jika semua yang bertentangan dengan undang-undang ini harus dinyatakan tidak berlaku setelah undang-undang diundangkan selama 2 tahun. Benny memperjelas dengan memberi contoh agar tidak terjadi undang-undang yang sudah diubah atau diganti namun peraturan pelaksananya belum sehingga bertentangan dengan undang-undang yang baru karena pelaksana aturan mengatakan peraturan lama masih berlaku selama peraturan pelaksananya belum diganti atau disesuaikan. Dua hal yang Ia soroti yaitu perihal waktu selama 3 tahun dan mengenai penyesuaian. Benny menerangkan bahwa penyesuaian polanya otomatis bisa pasif atau aktif. Jika pasif maka tidak memerlukan pembentuk atau pembuat peraturan melakukan perubahan sedangkan yang aktif memerlukan tindakan lagi yakni pembuat peraturan harus membuat peraturan untuk disesuaikan dengan undang-undang yang baru. Ia menawarkan agar tidak apa jika waktu penyesuaiannya adalah 3 tahun namun jangan mengharuskan pembentuk undang-undang membuat peraturan lagi. Seperti UU Kewarganegaraan dahulu di mana terdapat Pasal Peralihan yang mencantumkan dalam kurun waktu sekian Pemerintah harus membuat peraturan-peraturan dan kalau setelah 3 tahun juga, tidak dilakukan penyesuaian maka berlakulah Buku I sebagai bagi ketentuan pidana yang ada di luar undang-undang ini. Benny mengungkapkan hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada beban bagi teman-teman yang masih mau jadi anggota dewan atau masuk pemerintah. Mengenai jangka waktu 3 tahun, Benny memperjelas bahwa hal tersebut didapat setelah 2 tahun diundangkan, kecuali ada pertimbangan lain dari Pemerintah namun Ia menyatakan keberatannya jika harus memakan jangka waktu selama 5 tahun karena menurutnya terlalu lama belum lagi harus mengantre di prolegnas lagi nantinya sehingga beresiko tidak akan jadi-jadi. Benny menjelaskan bahwa berdasarkan konsep lama, ada undang-undang pemberlakuan yang sama dengan mematikan Buku. Ia menerangkan bahwa maksud dari memberkan tenggang waktu 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan adalah agar dapat melakukan penyesuaian. Ia kemudian menawarkan untuk melakukan pendundaan (pending) atau melakukan voting sehingga Benny menanyakan suara PPP hendak kepada jangka waktu 3 tahun atau 5 tahun. Benny memandang perlunya melakukan penyusunan undang-undang untuk pemberlakuan KUHP yang harus diselesaikan satu tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.
Mengenai sulitnya proses penyusunan undang-undang, Benny menyarankan tidak akan ada lagi dibuka ruang pembahasan sehingga Ia menekankan bahwa pada prinsipnya KUHP adalah konstitusinya sehingga tidak usah menunggu pernyataan pemerintah untuk mengumumkan bahwa beberapa peraturan menjadi tidak belaku. Mengenai penawaran 2 tahun darinya, Benny menjelaskan bahwa alasannya adalah agar Pemerintah dapat melakukan penyesuaian, sosialisasi, dlsb sehingga yang dibutuhkan waktunya bukanlah 5 tahun melainkan 3 tahun agar bila nantinya ada yang terplih menjadi anggota dewan lagi yang bertugas adalah periode setelahnya.

Benny menolak usulan Tim Pemerintah untuk menyisipkan kata "di luar" pada "di luar undang-undang" karena maksudnya sudah umum dan buku ke satu menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana manapun. Menyetujui keterangan Tim Pemerintah yang diwakili Prof Enny Nurbaningsih bahwa adanya pengecualian karena kita punya Pasal 218 yang sudah disetujui. Di buku I itu, ketentuan dalam Bab I sampai Bab V, Buku I berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang karena menurutnya hal tersebut berarti tindak pidana khusus tetap, atau tidak menghapuskan kekhususan karena sudah kita kunci di depannya.

Benny memutuskan untuk menyetujui (mengetuk palu):

Pasal 776, (pada saat undang-undang ini mulai berlaku) poin

a. Kualifikasi kejahatan dan pelanggaran yang disebut dalam Undang-undang di luar undang-undang ini atau peraturan daerah harus dimaknai dan tidak ada peraturan lain.

Kualifikasi kejahatan dan pelanggaran yang disebut dalam undang-undang di luar undang-undang ini atau peraturan daerah harus dimaknai sebagai tindak pidana. Ia meminta harus dimaknai sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara, daerah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau badan usaha yang berbentuk privat, persekutuan komanditer atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam undang-undang ini. Harus dimaknai sebagai korporasi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang ini. Benny mengingatkan agar tidak melupakan perihal BUMDes.

sanksi pidana kurungan

2. Sanksi pidana kurungan 6 bulan atau lebih diganti dengan sanksi pidana denda kategori II,

menanggapi catatan Prof. Harkristuti tentang UU yang memberikan sanksi pidana kurungan atau penjara yang ringan tapi sanksi dendanya tinggi sekali Benny menjawab bahwa hal tersebut mungkin agar pada prinsipnya daripada perusahaan ini masuk bui maka lebih baik ia (perusahaan tersebut-red) membayar.

Perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, korporasi, badan hukum atau apa saja yang sama dengannya ya. Huruf

c. Istilah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data, dan program komputer, jasa, termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer yang diatur dalam undang-undang di luar undang-undang ini harus dimaknai sebagai barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini. Benny menambahkan bahwa semua itu tidak termasuk putusannya Hakim Bismar zaman dahulu.
Ia menanyakan apakah istilah pegawai negeri, penyelenggara negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan, yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, pejabat publik asing, atau yang disamakan dengan pejabat yang diatur dalam undang-undang di luar undang-undang ini sudah betul atau belum. Benny menanyakan apakah tidak apa bila menggunakan Pasal 777, ayat (1) pada saat ayat tersebut mulai berlaku, semua sanksi pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di luar uu ini diganti sanksi pidana denda sebagai berikut.Kemudian Ia juga menanyakan istilahnya apakah perundang-udangan atau langsung UU dan Peraturan Daerah.

(ketuk palu)

a. Sanksi pidana kurungan kurang dari 6 bulan diganti sanksi pidana denda Kategori I.

Ya intinya sanksi pidana kurungan oke.

(ketuk palu)

2. Sanksi pidana kurungan 6 bulan atau lebih diganti dengan sanksi pidana denda kategori II

(ketuk palu)
b. Peraturan perundangan-undangan yang menetapkan sanksi pidana denda sebagai alternatif pidana denda melebihi kategori II diberlakukan kategori sanksi pidana denda yang sesuai dengan UU atau peraturan daerah. Nah ini kenapa peraturan perundang-undangan yang menetapkan sanksi pidana, memang ada peraturan perundang-undangan?

Ya, mungkin maksudnya supaya, kan prinsipnya kan daripada perusahaan ini masuk bui ya kan, mendingan kan dia bayar, ya kan gitu.

Jadi kita catat dulu ini, dlalami lagi, setahu saya ini UU Monopoli ini perizinan untuk pengusaha, sanksi, kompensasi upaya ganti rugi lah yang lebih besar, ini kan bukan pikiran pidana. Sanksi apalah kita. Oke untuk sementara kita terima dulu aja ya.

(ketuk palu)

Benny meminta Ahli Bahasa untuk melakukan pengecekan ulang. Selanjutnya Benny membacakan
c. Undang-undang yang menetapkan sanksi denda yang melibihi jumlah kategori VI pada kualifikasi tindak pidana yang sama diganti dengan pidana denda Kategori I.

Menanggapi pertanyaan Prof. Harkristuti bahwa Tim Pemerintah menetapkah denda paling tinggi Rp15 MIliar yang sebelumnya Rp100Miliar, Benny mengusulkan untuk menyesuaikan saja nantinya. Benny meminta agar menambah kategori di atas Rp15 MIliar namun nantinya muncul masalah untuk menyisir kembali. Ia kemudian membacakan

b. Semua ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan di luar Undang-undang ini diganti dengan sanksi pidana denda, Benny meminta poin ini disesuaikan kembali.

2. Dalam hal sanksi pidana yang diancamkan secara alternatif, dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebih kelipatan 2 dari denda maksimum kategori II tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Benny meminta poin ini dihapus karena dikhawatirkan menimbulkan ketidakkonsistenan.

Menurut Benny, kategori I jangan limitatif dan baiknya diberi range. Ia kemudian memberi contoh Rp1 juta sampai dengan Rp10 juta. Benny menerangkan bahwa mereka tidak pernah diskusi tentang kategori-kategori ini karena boleh dibilang ini semua given. Namun jika ada, silakan saja bisa diskusikan yang penting konsisten sesuai situasi dan kondisi lapangan. Ia menambahkan jika memang Rp10 juta itu terlalu berat maka turunkan saja. Benny menyatakan persetujuannya terhadap usulan Arsul Sani mengenai range denda pada perda seraya mengusulkan jika bisa Kategori I Rp1 juta sampai Rp10 Juta, Kategori II Rp10 juta sampai Rp50 juta atau bahkan membuat angka di luar kategori-kategori tersebut. Selanjutnya Benny menanyakan mengapa pidana denda paling banyak ditetapkan dan apakah yang dimaksud adalah maksimal sejumlah Rp10 juta. Ia kemudian mengusulkan agar Kategori VII adalah Rp15 Miliar ke atas dan melakukan penyesuaian. Benny kemudian menyetujui agar Kategori 1 sejumlah Rp1 juta.

Pasal 779, 778. Pada saat UU ini mulai berlaku,
a. Semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku, Benny mengingatkan bahwa pada poin ini sudah sapu jagat di atas sebelumnya. Menurutnya jika yang dimaksudkan adalah tindak pidana khusus, seharusnya tidak seperti ini. Selain itu, Ia juga berpendapat bahwa kita membuka ruang munculnya ketentuan pidana, kecuali mungkin terkait sanksinya. Benny menambahkan jika terdapat ketentuan dalam undang-undang dan sudah berlaku asas maka tidak usah berbentuk pasal seperti ini. Namun karena asas pidana sudah di KUHP Buku I maka Benny menyarankan untuk menghapus Pasal 778. Ia memutuskan untuk menghapus Pasal 778.

Pasal 779. Pada saat UU ini mulai berlaku, jika ketentuan pidana dalam UU di luar UU ini merujuk pada pasal-pasal tertentu yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, maka penerapan ketentuan pidana tersebut disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam pasal. Menurut Benny pasal tersebut adalah yang didiskusikan pada Pasal 775 sehingga Ia menanyakan atau ada maksud lain dari TIm Pemerintah. Benny menjelaskan

Ya setuju, tapi itu sudah dijawab dengan ketentuan Pasal 775, ya kan yang 775 pengganti itu. Dalam jangka 1 tahun sejak UU ini ditetapkan berlaku, Buku ke- 1 UU ini menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana di luar UU ini. Menunjuk pada pasal-pasal yang dimaksud, penerapan pidana yang dimaksud disesuaikan.

Coba bahasanya, penerapan ketentuan pidana tersebut disesuaikan dengan perubahan yang ada, itu wajib penerapan gak?

Di luar UU ini kan?

Iya mengerti saya, saya tadi tunjukan Pasal 775 karena berkaitan dengan rumusan, sebetulnya kalau ada UU yang selama ini merujuk pada KUHP lama, maka dengan dengan diundangkannya UU ini, maka UU yang berlaku dengan merujuk kepada UU yang lama ini itu otomatis berubah, kalau memang ketentuan dalam KUHP berubah. Kenapa kita bilang lagi penerapannya disesuaikan. Yang tadi saya kasih contoh, ada UU lama, peraturan pelaksanaannya dibuat peraturan pemerintah atau daerah atau apa, kemudian UU lama yang dirujuk, diubah atau diganti, mestinya peraturan pelaksanaan UU lama otomatis dong tidak berlaku kalau bertentangan dengan UU yang baru dibikin. Nah tapi kan APH akan bilang aturannya belum diubah, jadi ini menurut saya, dengan adanya KUHP ini maka langsung merujuk.

Ya Iya dong, dengan adanya KUHP baru, maka tidak perlu merujuk ke KUHP lama.

Yang dimasalahkan, penerapan ketentuan pidana tersebut disesuaikan dengan yang ada.

Pasal 780 kenapa 2? Pada saat UU ini mulai berlaku, perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penuntutan di sidang pengadilan tetap dilakukan berdasarkan KUHP berdasarkan UU No 1 tahun 1946. Ini tadi kan mengulang tadi yang kita bahas, yang tadi kita hapus tadi. Pada saat UU ini mulai berlaku, perkara tindak pidana yang sedang dalam proses, penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan sedang dilaksanakan berdasarkan. Jadi diinput aja ilmu pengetahuannya, tidak usah diinputkan. Jadi seseorang dalam penyidikan, penuntutan, yang mana kah UU yang berlaku, maka yang menguntungkan kan, nah bagaimana jika kalau sudah selesai dia putus, kan ilmu pengetahuan aja itu, tidak usah ditawarkan lagi, kecuali kalau ilmu pengetahuannya banyak.

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan tetap dilaksanakan berdasarkan KUHP. Jika menguntungkan bagi tersangka atau pemohon.

Benny Kabur Harman dari Nusa Tenggara Timur 1 Fraksi Demokrat:

Kalau yang ayat (1) ini berlaku, tetap dilaksanakan KUHP lama jika menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan ya tidak berlaku, kan begitu dia. Maksudnya begini, kalau ayat (1) itu artinya memberlakukan yang lama terlebih dulu. Kondisional. Sekarang berlaku yang baru.

Benny Kabur Harman dari Nusa Tenggara Timur 1 Fraksi Demokrat:

Coba pada saat undang-undang ini mulai membantu, perkara tindak pidana yang sekarang dalam proses dan pemeriksaan sidang di pengadilan, proses dilaksanakan berdasarkan undang-undang, kecuali ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana, berdasarkan undang-undang yang lama bagi tersangka, sama juga akhirnya.

ini kan kondisional Pak. Tidak berarti dipakai dulu. Ini kan karena pelaksanaan pasal secara bersyarat, kan begitu. Ya kalau menguntungkan ya dilaksanakan, kalau tidak menguntungkan ya tidak dilaksanakan.

Ada kasus dalam hal begini mislanya tiba-tiba Undang-undang berubah, maka pertanyaannya undnag-undang mana yang dipakai? Mestiya yang dipakai itu adalah undang-undang yang baru itu, kecuali kalau yang lama menguntungkan. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan, mestinya jangan lupa kalau proses penuntutan dan pemeriksaan di sini di pengadilan berdasarkan KUHP yang lama. Dan tetap dilaksanakan berdasarkan undang-undang ini, kecuali ketentuan dalam KUHP lama menguntungkan, artinya KUHP yang baru ini bisa kita kesampingkan dengan menyesuaikan KUHP lama jika KUHP lama itu menguntungkan, seperti itu, begitu pengertiannya kan? Oke, yang kedua ya tapi kalimatnya dilengkapi. Tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan itu masih berdasarkan undang-undang yang lama. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan, proses peradilan pidana berdasarkan KUHP yang lama, yang berlaku adalah undang-undang yang baru ini. kecuali kalau KUHP yang lama itu menguntungkan. Sebab kta kuncinya penting tadi. jadi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan berdasarkan KUHP lama. Saya kasih contoh kasus. Kasus pidana dilakukan boleh si A dengan merujuk kasusnya itu pada KUHP yang lama, kemudian dalam proses pengadilan maka berubahlah KUHP yang lama tadi dengan KUHP yang baru. Pertanyaannya, hakim, jaksa pakai KUHP yang lama, lalu kau pakai KUHP yang mana? Lamakah atau yang baru? Gak usah pakai laternatif. Pakai KUHP yang baru, tapi bukan itu yang menjadi masalah. Penegasan bahwa proses hukum terhadap si A tadi dengan menggunakan KUHP yang lama, proses penyidikan, peuntutatn dan pemeriksaan dengan menggunakan KUHP yang lama, maka yang dilaksanakan adalah KUHP baru kecuali kalau ada yang lama. Jadi saya ulangi lagi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang diproses setelah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan KUHP yang lama. Kalau berdasarkan KUHP yang lama, yang sudah dicabut, yang sudah dipakai namun bapak sudah mencabutnya. Kemudian dalam proses terjadi perubahan undang-undang yang sudah dicabut namun kasusnya sedang diproses di pengadilan. Maka orang yang tadi diproses menggunakan KUHP yang lama, yang sudah dicabut itu tetap dilaksanakan dengan menggunakan undang-undang baru ini kecuali kalau KUHP yang lama yang Bapak bilang tadi sudah dicabut, seperti itu yang tertulis. Waktu dia diproses itu masih pakai KUHP yang lama. Oke setuju ya. Setuju.. 81.

Yang kita maksudkan, KUHP ini tetap membuka dan menjamin adanya undang-undang tindak pidana dan sampai sekarang kita tidak singgung. Ini 782 saya usulkan ya,

Pertama, KUHP ini mengandung tentang tindak pidana korupsi jauh lebih lengkap baru UU tipikor untuk melengkapi ketentuan yang tidak lengkap dalam UU Tipikor. Yang kedua, KUHP ini menjadi semacam UU payung bagi yang lain-lain. Jadi kalau ada yang merasa takut kehadiran KUHP ini membredeli kebenaran KPK, pasti yang membuat ini takut dia dengan KPK, sehingga dia merasa ini perlu mencantumkan ini. Jadi itu hapus.

(ketuk palu)

Pasal 784 ayat (1). UU ini mulai berlaku 2 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Dan kalau kita menetapkan tanggal 1 bulan 2 2018, maka berlaku sampai tanggal 1 bulan 2 2020. Dua tahun kita semua sepakat ya? ya. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan pada syarat pidana pengawasan pengambilan kerja sosial yang harus dilaksanakan paling lama 3 tahun setelah UU ini berlaku.

Penjelasan dalam ketentuan ini, pemerintah diberikan waktu dua tahun untuk menyiapkan SDM untuk membantu persiapan program. Setuju. Dalam waktu paling lama 3 tahun, dihapus. Pasal 785, pada saat UU ini mulai berlaku, UU No. 1 Tahun 46, UU pengaduan hukum, UU No. 20 Tahun 46.



Oke, pas UU ini mulai berlaku yaitu tanggal 1 bulan 2 tahun 2020, UU No. 1 tahun 1946, UU No. 20 1946 ini dicabut dan tidak berlaku. Gitu ya.

(ketuk palu)

Pasal 786, UU ini dapat juga disebut dengan KUHP, dapat disebut KUHP, setuju ya.

(ketuk palu)

Tidak setuju, lalu mau apa namanya UU ini? UU ini dinamakan?

Iya, ini kan soal singkatan.

Ini KUHP kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kalau penjelasan Undang-undang atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. UU ini disebutnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tidak usah pakai dapat, langsung saja.

Oke, dengan demikian ini selesai. Selanjutnya adalah melaksanakan pola pemidanaan, menyusun pola pemidanaan dengan menggunakan delphi system sampai Jum’at.

Ada kemarin beberapa opsi kita bawa ke rapat panja. Jadi ini kita sudah selesai. Terimakasih atas segala upayanya. Lalau pemerintah mohon sekali kalau bisa 2 hari 2 malam ini selesaikan tugas khusus pola pemidanaan, ya kan, sebisanya. Manakala ada kesulitan nah kasih tau. Kemudian kita di tempat ini sampai jumat ya. Jadi bisa dipakai, sampai sabtu ya. Lalu kita bawa ke rapat Panja dan rapat kerja pada tanggal 29.

Nanti tenaga ahli Komisi sama Pemerintah bisa siapkan ya.

Bukan alternatif, diganti itu. Ada yang lain lagi?

Itu soal mekanisme. Cuma saya berharap itu mengenai istilah itu bagaimana.

Tapi itu kan baku juga. Bagian depan itu kan tentang istilah. Apa kita mau bahas?

Jadi kita kemarin itu juga sekaligus tim sinkronisasi semua. Jadi timus timsin ya kan. Sebetulnya soal definisi kita, kenapa terakhir? Coba itu definisi supaya tinggal apa yang sudah kita tentukan di dalam pasal-pasal itu tinggal diangkat ke definisi. Itu sebetulnya kenapa waktu itu kita sepakat definisi kita belakangan pembahasannya. Sebab kalau mulai dengan definisi, kita lama. Dengan metode ini maka sebetulnya apa yang sudah ditulis dalam ketentuan definisi tinggal diliat aja pasal-pasalnya. Ada berapa definisi? Ada 53 definisi. Sebetulnya pengertian istilah ini lebih banyak mengutip dari Undang-undang yang ada. Misalnya anak, dari UU Anak. Jadi menurut saya ini pengertian baku. Apa yang dimaksud sudah jelas. Permainan judi ada juga definisinya. Pemufakatan jahat ada juga. Hal-hal yang selama ini kita bahas secara tidak langsung pada saat kita membahas bab-bab dan pasal-pasal buku I dan buku II. Jadi tinggal kita angkat saja. Yang kedua mengenai penjelasan. Saya mohon persetujuan bagaimana dengan pengertian istilah. Ini penting juga, sebetulnya di dalam pembahasan kita istilah itu sudah kita lakukan. Bagaimana? Atau kita lanjutkan? Istilah? Mau kita bahas istilah?

kita mau bahas atau apa ini? Ini kan sangat teknis hukum, pengertian dalam hukum pidana ini. Tidak ada ini, tidak bisa kita. bagaimana kalau kita serahkan ke ahlinya istilah-istilah ini. Kita bahas juga kan gak ngerti.

Dan demikian kalau begitu, istilah-istilah kita terima juga ya. Kita menerima semua rumusannya. Kecuali nanti soal teknis misalnya aturan penutup.

Benny Kabur Harman dari Nusa Tenggara Timur 1 Fraksi Demokrat:

Ketentuan dalam buku I berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain. Benny menyatakan dirinya menerima istilah-istilah yang ada karena merupakan istilah-istilah baku dalam hukum pidana sehingga tidak bisa didiskusikan. Bila nanti didiskusikan hanya agar dipahami oleh semua. Ia juga mempersilakan Tim Pemerintah yang ingin Pasal 218 ditampilkan karena sudah ada perubahan rumusan. Ia menambahkan bahwa yang dimaksudkan adalah tidak diperbolehkan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan asas-asas hukum umum universal yang diakui masyarakat beradab.  Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Benny menambahkan untuk tidak perlu menyisipkan kata "universal" sehingga menggunakan kata "umum" saja.
Apakah ini berarti kita menghilangkan juga Pasal 2 Ayat (2)? Gitu lho? Setuju ga? Gimana?

Untuk penegasan, ya?

Ini kan soal teknis aja. Karena kita sudah sepakat soal itu, kalau mau dicabut ya cabut. Yang kedua, kalau dimasukkan juga tidak mempunya implikasi apa-apa kecuali hanya penegasan. Gitu aja, sebagai penegasan. Penegasan dalam bahasa indonesia kan biasa. Jadi kita gak usah terlalu pusing. Kalau pemerintah menganggap penegasan penting ya bisa. Begitu, ya. Oke.

(ketuk palu)

Benny meminta forum kelak membaca bagian penjelasan dan kemudian menanyakan apakah pada tanggal 29 Januari 2018 Panja dapat melangsungkan raker bersama dengan pemerintah. Setelah itu Ia meminta Tenaga Ahli Komisi bersiap mengikuti pembahasan bersama Tim Pemerintah. Kemudian Benny juga meminta anggota Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus membaca draf dan memberi tahu dengan cepat bila ada hal yang perlu dikoreksi. Selanjutnya Ia mengumumkan bahwa hasil selanjutnya tergantung hasil raker dan bahan akan dibagikan.

Sebagai pemimpin rapat, Benny menutup forum dan menyatakan pembahasan tim perumus dan tim sinkronisasi telah selasai seraya mengumumkan langkah selanjutnya adalah membawa RUU ke panja lalu kemudian raker pada tanggal 29 Januari 2018. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Denge, Kecamatan Satarmese, Manggarai
Tanggal Lahir
19/09/1962
Alamat Rumah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Nusa Tenggara Timur I
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan