Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Kalimantan Barat
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Ketapang
Tanggal Lahir
14/05/1976
Alamat Rumah
Jl. Sei Landak Timur No.70, RT.003/RW.005, Kelurahan Saigon. Pontianak Timur. Kota Pontianak. Kalimantan Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Kalimantan Barat
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Erma Suryani Ranik terpilih menjadi Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat mewakili Dapil Kalimantan Barat setelah memperoleh 34,420 suara. Erma dikenal sebagai aktivis lembaga swadaya masyarakat dan pada periode 2009-2014 Erma bertugas menjadi Anggota DPD MPR-RI (Dewan Perwakilan Daerah) mewakili propinsi Kalimantan Barat

Erma Suryani Ranik, anak perempuan dari seorang bintara Polisi dan ibu rumah tangga biasa. Anak ke-2 dari 3 bersaudara ini menjalankan aktifitas semasa remaja dengan sederhana. Wanita berketurunan suku dayak ini diajarkan untuk hidup bertoleransi sejak kecil oleh ayahnya, dari itu Erma di sekolahkan yang berbasis agama, meskipun Erma berlatar belakang Kristen. Ayahnya ingin Erma bergaul dengan sekitarnya dengan latar belakang yang berbeda. 

Pada masa kerja 2014-2019 Erma duduk di Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.

Pendidikan

Memulai pendidikan dasar di SDN 33 Sukabangun Ketapang dan dikenal sebagai murid yang gemar membaca. Tamat dari SDN 33 Ketapang meraih NEM tertinggi kedua sehingga Erna dapat melanjutkan sekolahnya ke SMPN 3 Ketapang. Di tahun 1991 Erna menyelesaikan pendidikan SMP kemudian dilanjut ke SMAN 3 Ketapang. Di masa sekolah, Erma mulai menunjukkan bakat dan kemampuannya sebagai pemimpin, seperti mengikuti Gerakan Pramuka dan mewakili sekolahnya saat berlangsung Gladian Satuan Pramuka Kab. Ketapang. Sebenarnya Erma tidak memiliki cita-cita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi pasca lulus SMA. Sampai akhirnya Erma mencoba mengikuti program PMDK (Penelusuran, Minat, Bakat dan Kemampuan) Universitas Tanjungpura Pontianak. Kemudian Erna lolos sebagai mahasiswa jalur PMDK di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Perjalanan Politik

Tahun 2000, Erma bekerja sebagai wartawan di media LSM dan dari situ juga Erma mendapatkan kesempatan kerja di Philippina. Di Philipina, Erma mendapatkan training mengenai Standart HAM bagi masyarakat adat yang diselenggarakan oleh Uni Eropa di Indonesia. Pelatihan pertama ini memberinya pelajaran berharga. Ia ditunjuk menjadi Kordinator Nasional untuk Indonesia. Dari situ Erma tersadar bahwa bahasa Inggris adalah bahasa penting yang harus dipelajari. Sejak itu ia sering ke luar negeri. Philippina dan Thailand adalah negara yang paling sering di kunjungi. Tulisan dan liputannya soal konflik juga ternyata menimbulkan kesan mendalam bagi akademisi luar. Pada Juni 2002, Erma diundang sebagai pembicara konflik konflik dalam sebuah seminar di Universitas SOPHIA di Tokyo Jepang.

Maret 2003, Erma memutuskan untuk berhenti sebagai wartawan di Kalimantan Review. Erma ingin mencoba bidang baru dan sistem managemen baru. Kemudian Erma membuka lembaga perkumpulan PENA. Di tahun yang sama di bulan Mei, Erma mendapatkan kesempatan mengikuti Program Study Banding yang diadakan oleh Departemen Pembangunan Internasional Inggris (DFID). Masih di tahun yang sama di bulan Juni, Pusat Study HAM Oslo University Norwegia juga mengundangnya sebagai pembicra di salah satu Training di Oslo.

Oktober 2006, Erma bergabung sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat pada EC-Indonesia FLEGT Support Project. Erma kembali berkeliling kampong untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Perjalanan sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat ini yang kemudian memicunya ingin terjun di politik. Waktu itu Erma ke daerah perbatasan, disana Erma mendapatkan keluhan dari masyarakat. Saat itu Erma tidak mempunyai pengetahuan mengenai politik, namun Erma tertarik akan terobosan baru kemudian memutuskan untuk mencalonkan dirinya menjadi anggota DPD RI. Memilih DPD RI adalah pilihan sadar karena tidak mau repot dengan urusan partai.

Pada 14 July 2008, dengan dukungan KTP 3333 buah, Erma resmi mendaftar sebagai salah satu Calon Anggota DPD RI. Ia bertekad untuk berfokus pada pencalonan sebagai anggota DPD RI. Erma memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerjanya yang semestinya baru berakhir pada tahun 2010.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Laporan Akhir Pansus Angket KPK

14 Februari 2018. Erma, atas nama Partai Demokrat menyimak laporan panitia angket, walaupun Partai Demokrat bukan bagian dari Panitia Khusus, Erma yakin KPK sudah memahami rekomendasi dan ada komitmen melaksanakan rekomendasi. Erma berpendapat bahwa tujuan ini untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi, bahwa putusan MK  juga mesti dihargai. Melalui Erma, Partai Demokrat akan mencermati hasil-hasil Pansus.[sumber]

RUU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

30 Mei 2017 - Erma mewakili suara fraksi Partai Demokrat yang sepakat bahwa persoalan ini seharusnya diselesaikan oleh Pemerintah. Erma juga dapat memahami keberatan yang disampaikan oleh KPK dan BNN terkait masuknya UU Tipikor dalam KUHP. Erma mengusulkan agar Pemerintah duduk bersama dengan KPK dan BNN untuk mengambil keputusan. Erma juga setuju bahwa menggunakan UU kolonial membuat kita malu.   [sumber]

Perppu KPK

Pada 23 April 2015 Erma memberikan beberapa catatan atas Perppu KPK yaitu:

  1. Batas usia pimpinan KPK mohon dikaji
  2. Prasyarat ijazah pimpinan KPK mohon dikaji
  3. Dalam rapat dengan Komisi 3, pimpinan KPK mengatakan kinerja tidak terganggu walau tak lengkap dan ada pertentangan antar Perppu KPK dan UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Ini bisa melemahkan KPK.
  4. Mohon MenkumHAM berikan draft revisi segera.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU KUHP

15 Januari 2018 - Erma meninggung perihal bunyi pasal yang menyatakan bahwa orang yang mendirikan organisasi Komunisme itu dibuktikan dari AD/ART. Menurutnya jika dirinya ingin mendirikan organisasi Komunisme tidak mungkin akan Ia sebutkan. Erma berpendapat bahwa hal tersebut adalah tugas penegak hukum untuk memastikan apakah benar organisasinya berasaskan Pancasila atau jangan-jangn hanya bungkus saja namun isinya Komunisme. [sumber]

Tanggapan

RKA K/L Tahun 2019 

6 September 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan PPATK dan BNN, Erma menyatakan bahwa daftar sosialisasi BNN ini kebanyakan masih diperuntukan untuk wilayah Jakarta, seharusnya data ini sudah bisa disosialisasikan untuk daerah lainnya. Erma menyatakan bahwa pembelian barang baru dengan mata uang asing akan memberatkan APBN. Erma menanyakan apakah ada simulasi untuk fintech, dan apakah PPATK sudah menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan. Erma juga menyatakan bahwa dua bulan lagi Komisi 3 akan mengadakan forum nasional, oleh karena itu Komisi 3 akan mengundang BNN untuk menjadi narasumber. [sumber

Rencana Anggaran Tahun 2019 - KPK, BNPT, BNN, LPSK

7 Juni 2018 – Rapat Komisi 3 dengan KPK, BNPT, BNN, LPSK. Erma mengatakan bahwa gaji pegawai KPK kira-kira sepuluh kali dari pegawai lain, maka penambahan pegawai sangat berpengaruh.Kepada BNPT, Erma mengatakan terkait UU Terorisme, ada beberapa peraturan pemerintah yang harus diselesaikan, lalu jika angggaran BNPT ditambah, Erma meminta agar terkait infrastruktur diselesaikan juga.Untuk LPSK, Erma meminta agar melakukan koordinasi dengan BNPT soal keharusan pembayaran ganti rugi untuk korban terorismeyang termuat dalam Undang-undangyang baru, sehingga dapat dilakukan secara tepat sasaran. Erma juga meminta agar mitra melibatkan penuh anggota Komisi 3 dalam kegiatan di daerah, seperti sosialisasi, jangan sampai tidak dilibatkan.(sumber)

Rencana Anggaran Tahun 2019

6 Juni 2018 – Rapat Komisi 3 dengan Sekjen MPR,DPD,MK, MA,KY. Erma meminta agar anggota Komisi 3 sebagai anggota MPR agar melakukan sosialisasi, sehingga kewajibannya semakin maksimal. Erma juga berharap dalam waktu dekat agar DPD segera memiliki Sekjen definitif, karena saat ini Sekjen MPR merangkap jabatan sebagai plt. Sekjen DPD. Kemudian Erma memberikan catatan kepada Mahkamah Agung karena saat reses pada Mei yang lalu Erma mendapatkan banyak keluhan dari para hakim terkait kondisi rumah dinas, jadi Erma meminta agar hal tersebut dijadikan catatan penting, jika Mahkamah Agung tidak bisa menyediakan, mohon dicarikan solusi lain, jangan sampai hal tersebut tidak diperhatikan, karena bagaimana pun tidak hanya soal gaji yang harus mendapatkan perhatian, tetapi rumah dinas juga harus diperhatikan. [sumber]

RKA-K/L dan RKP-K/L T.A 2019 - Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan PPATK

6 Juni 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan Komnas HAMKomnas Perempuan, dan PPATKErma enggan untuk memperdalam PPATK karena menurutnya baru tahap awal. Kepada Komnas Perempuan, Erma menyampaikan bahwa ada banyak mengalami pengaduan, dari korban apapun, meski bukan semacam lembaga bantuan hukum (LBH) tapi banyak yang datang, terkait hal itu disampaikan Erma bahwa meski mandat undang-undang tidak demikiannamun hal itu tidak bisa ditolak. Erma juga menyarankan Komnas HAM agar meniru PPATK dalam membuat dokumen sehingga bisa diketahui tujuan strategisnya. Kepada Komnas Perempuan, Erma meminta agar exercise budget ditambahkan, karena kalau membiarkan korban tidak didampingi itu salah, tapi kalau tidak ada budget juga akan dapat dari mana. Menurut Erma Komnas HAM terkesan tidak memmercayai Bawaslu karena ada pemantauan Pemilu, terkesan tidak percaya pada sistem yandibangun DPR-RI. [sumber]

Penyempurnaan Anggaran TA 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar - BNN, Sekjen MPR, dan Sekjen DPD

4 Juli 2018 - Dalam RDP Komisi 3 dengan BNN, Sekjen MPR-RI, dan Sekjen DPD-RI, terkait usulan tambahan dari BNNErma mengatakan bahwa usul tambahan anggaran MPR-RI sebesar Rp350 Miliar adalah untuk mengakomodir 3 pimpinan baru dan kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR-RI. Sementara terkait BNN, menurut Erma soal penambahan pegawai di BNN perlu menjadi perhatian Komisi 3Mewakili Komisi 3 Erma mengucapkan terima kasih atas dokumen lengkap tentang laporan penggunaan APBN 2017 dari BNN, hal tersebut sesuai Undang-undang bahwa setelah tahun berjalanlaporannya disampaikan ke Komisi 3. Erma menegaskan bahwa kementerian/lembaga wajib menyerahkan bahan tertulis jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 hari setelah Undang-undang APBN ditetapkan di paripurna DPR-RI. Menyinggung soal satuan 3, Erma mengatakan bahwa KPK menyayangkan anggota DPR-RI tidak bisa melihat sampai sana, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak memadai. Erma meminta kepada Plt. Sekjen DPD dan Sekjen MPR agar segera menyerahkan laporannya. Menurut Erma semua kegiatan BNN di daerah semestinya didampingi oleh anggota kom3 sesuai Dapilnya, Erma meminta agar BNN menyampaikan program yang dilakukan di daerah ke Sekretariat Komisi 3. Erma juga meminta konfirmasi bahwa gedung BNN di Ibu kota provinsi dan daerah ituadalah usulan baru, yang kemudian direspon bahwa itu benar oleh BNN. [sumber]

Hakim ad hoc MA Hubungan Industrial

21 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Yudisial Erma menanyakan tentang anggota yang tidak hadir, apakah benar melaksanakan tugas atau sengaja tidak hadir. Erma meminta agar ditunjukkan surat tugas, karena menurutnya yang bersangkutan hampir jarang hadir.Erma merasa hal tersebut sudah berlebihan.Erma juga menjelaskan bahwa anggota Komisi Yudisial dipilih dalam 2 paket, paket pertama DPR memilih 5 orang, lalu pada paket kedua lengkap 7 orang, dan Erma meminta Komisi Yudisial menghargai proses tersebut. Erma menegaskan bahwa salah satu anggota Komisi Yudisial yang paling sering tidak hadir tersebut, padahal rapat DPR dengan Komisi Yudisial diadakan 3 bulan sekali, tetapi Ia menanyakan sebab tidak bisa mengutamakan Komisi 3. Terkait adanya upaya mengubah Undang-undang Komisi Yudisial perihal ketua dan wakil ketua, Erma mengkritisi harusnya dipilih oleh anggota KY, kemudian diusahakan agar pegawai punya hak pilih. Erma meminta klarifikasi karena menurutnya sudah melebar kemana-mana. Erma juga meminta penjelasan tentang adanya oknum KY yang memaksa menurunkan Sekjen, hanya karena tidak memenuhi keinginan oknum tersebut. Terkait keterlibatan perempuan di KY, menurut Erma kurang berimbang, hanya satu yang menjadi Wakil Ketua KY. Erma berharap kedepan agar lebih banyak perempuan di KY. Terkait kesulitan syarat linier hakim pajak, Erma meminta penjelasan tindakan nyata yang akan dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut, jangan sampai KY beranggapan Komisi 3 tidak mengetahui dinamika di KY. [sumber]

Evaluasi KPK

13 Februari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erma menyatakan sependapat dengan pertanyaan Arteria Dahlan, walaupun Arteria tidak hadir hari karena Kunker ke Surabaya Erma meminta KPK menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Arteria. Erma mengapresiasi langkah-langkah riset tentang tata kelola obat yang dilakukan oleh KPK namun berjalan sunyi dan tidak banyak diliput oleh media. Erma heran media di Indonesia tidak tertarik mendalami riset yang bagus tersebut. Erma berpendapat obat di Indonesia bisa 100-400% lebih mahal dari harga produksi dari hilir berdampak pada akses orang miskin jadi terhambat. Menurut Erma, media tidak terlalu suka dengan hal seperti itu karena dianggap tidak sexy, berbeda bila mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT), media akan meliput 3 hari 3 malam. Erma meminta KPK juga memperhatikan dan menyarankan anggaran yang sudah disetujui digunakan untuk menyampaikan pada media tentang hasil riset-riset KPK yang bagus tersebut. Erma juga meminta kepada media agar membantu KPK meliput soal riset-riset yang dilakukan oleh KPK. Bagian dari Deputi Pencegahan mengenai kasus e-korup, Erma menanyakan progres dan evaluasi efektifitasnya. Erma mencatat ada sisa dana PNPM sebesar Rp10T, Erma menanyakan ke mana sisa dana tersebut. Erma konsen pada bagian ini karena ia mengetahui betul PNPM ini bekerja di daerah, karena jika diberikan ke dana desa maka dana ini bisa digunakan untuk membangun jalan berkilo-kilo meter. Erma ingin mendengarkan dari Pak Laode tentang peresmian UU MD3. Erma menduga Pak Laode belum membaca pasal 245 dengan jelas. Erma mengatakan tidak ada memperlakukan berbeda, yang membuat seolah sesuatu yang dianjurkan DPR itu salah. Setiap pembahasan RKUHP dengan Tim Pemerintah, Komisi 3 mengundang KPK dan semua stakeholder terkait sehingga Erma menyayangkan KPK yang berbicara pada publik dan menyatakan bahwa KPK seolah tidak diundang. [sumber]

Evaluasi Kinerja BNN tahun 2017

6 Februari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Erma mengkritisi perjalanan BNN selama dua setengah tahun yang telah beberapa kali melakukan Rapat kerja (Raker), ada beberapa capaian yang diakui dan terobosan-terobosan yang dibuat di luar penjara, tetapi Erma memberikan catatan terhadap kegagalan BNN dalam rangka memberantas narkoba yang beredar di ruang lingkup penjara, sehingga Erma menginginkan pengganti Budi Waseso dapat menyelesaikan masalah tersebut dan kedepannya BNN lebih banyak berfokus di sektor penjara, karena percuma saja menjebloskan orang-orang ke dalam penjara jika pelakunya masih tetap meneruskan bisnisnya. Erma mengungkapkan jika antara BNN dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memiliki ego sektoral, ketika BNN ingin masuk ke dalam Rutan atau Lapas. Erma sebagai perwakilan dari Fraksi Demokrat menginginkan masalah ini segera diselesaikan. Erma tidak menginginkan bandar kelas teri ketika masuk rutan atau lapas naik kelas karena begitu nyaman melakukan transaksi di dalam sana. Erma kemudian meminta road map terkait pemberantasan narkoba di dalam Lembaga Permasyarakatan (LP), Ia menceritakan bahwa lelah melihat warga binaan menjadi operator peredaran narkotika diluar, sehingga diperlukan kerja sama yang jelas dan keterbukaan untuk melihat kelemahan masing-masing lembaga. Erma juga menginginkan agar kerja sama antara Komisi 3 dengan BNN dapat lebih ditingkatkan kembali, khususnya untuk penyuluhan anak muda, sekolah, dan tokoh masyarakat. Erma dari Fraksi Demokrat tidak ingin mencampuri masalah apakah Budi Waseso ingin tetap dilanjutkan kepemimpinannya atau tidak, yang terpenting baginya adalah penggantinya di masa yang akan datang lebih baik. Sebagai penutup, Ia mengungkapkan jika ia memiliki indikator keberhasilan, jangan sampai grade yang telah dicapai oleh BNN menurun. [sumber]

Hak Angket KPK

28 April 2017 pada Rapat Paripurna ke-95 - Erma menjelaskan bahwa KPK adalah institusi Negara yang berisi manusia biasa, menurut Erma pengajuan Hak Angket bisa mengarah pada pelemahan KPK. Erma menghormati proses dinamika penyusunan hingga Hak Angket KPK ini diusulkan di forum Paripurna namun begitu sebagai perwakilan dari Fraksi Demokrat menolak adanya Hak Angket KPK karena menurutnya, pengajuan Hak Angket tidak tepat waktu. Erma menjelaskan bahwa ia dan Fraksi Demokrat menolak Hak Angket dan cenderung membela KPK sebagai garda terepan pemberantasan korupsi di Indonesia, Erma juga mengajak rakyat Indonesia untuk mengawasi KPK untuk melakukan kinerja dengan baik dan sesuai peraturannya bersama-sama.   [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

18 April 2017 - Erma meminta S.O.P yang baru segera disahkan agar ada kepastian dan patokan yang jelas. Ia juga ingin KPK dapat melaksanakan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Erma mengungkapkan bahwa ia tidak ingin persoalan ini melebar ke mana-mana karena kepentingan Fraksi Demokrat dengan Komisi 3 adalah menjaga KPK untuk bisa melakukan tugasnya sesuai dengan UU. Untuk itu Ia menyatakan Fraksi Partai Demokrat akan berkonsultasi pada fraksi untuk menentukan sikap yang akan diambil karena poinnya adalah agar Fraksi Partai Demokrat dapat melaksanakan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. [sumber]

Perkara Hukum

 6 September 2016 - Pada Rapat Audiensi Komisi 3 dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Erma meminta kalau bisa buku materi tersebut dikirimkan ke semua anggota Komisi 3 DPR. [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Agung a.n. Setyawan

25 Agustus 2016 - Pada Fit and Proper Test Calon Hakim Agung yang digelar Komisi 3 a.n. Setyawan, Erma bertanya, bentuknya mau dibawa kemana hakim yang pro lingkungan hidup ini,  tidak bisa pilih-pilih perkara,  mau dibawa kemana konsepnya.  [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Ad Hoc Tipikor a.n. Dermawan

25 Agustus 2016 - Dalam Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Tipikor a.n. Dermawan yang digelar Komisi 3 DPR-RI,  Erma menyoroti RUU yang saat ini dibahas di DPR, yaitu RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Erma meminta pedapat calon hakim terkait RUU tersebut kelebihan dan kekurangannya. Erma melihat bahwa calon belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat proses wawancara dan meminta klarifikasi. [sumber]

Pemilihan Kapolri

23 Juni 2016 - Erma menanyakan langkah konkrit apa yang akan dilakukan dan penguatan personil dalam penyelidikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Erma juga menanyakan langkah apa yang akan diambil terkait maraknya kasus pelecehan seksual.  [sumber]

13 Januari 2015 - Budi Gunawan disebutkan sebagai TSK oleh KPK. Demokrat menolak untuk ikut serta dalam proses fit & proper test untuk calon Kapolri yang diadakan tanggal 14 Januari 2015.  [sumber]

RAPBN 2017 - BNPT, PPATK, BNN, dan LPSK

16 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Erma memberikan dukungan penuh kepada LPSK dan meminta PPATK mengakaji kembali pengurangan anggaran yang mencapai 38.3 persen. Menurutnya PPATK juga perlu meng-exercise anggarannya berdasarkan proritas. [sumber]

Evaluasi KPK - Kasus RS Sumber Waras, Reklamasi Jakarta, dan isu lainnya

15 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  Erma melihat ada rasa keraguan yang besar dari KPK perihal hasil audit oleh BPK. Erma melihat bahwa ada kompetisi terselubung antara KPK dan BPK. [sumber]

Anggaran Kejaksaan Agung

13 Juni 2016 - Erma menanyakan program atau agenda apa yang akan dipotong bila anggaran yang diajukan sebesar Rp.4,6 Triliun dipotong di tahun 2017. Lalu, Erma mengapresiasi dan menanyakan tujuan dari program berbasis IT dengan 5 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan 5 Kejaksaan Tinggi (Kejati) sebagai Pilot Project.  Kemudian, Ia juga menanyakan urgensi dari pelaksanaan eksekusi para terpidana mati; mengingat biaya pelaksanaannya sangat besar. Selanjutnya, Erma bercerita bahwa Kajati Singkawang mengeluhkan tentang transparansi seperti dalam hal penempatan tugas dan kurangnya anggaran untuk pelaksanaan tugas.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

18 April 2016 - Terkait paparan dari Komnas Ham, Erma menuturkan ingin tahu mengenai masalah hukum kebiri dan pilkada, karena sepengetahuan Erma itu baik-baik saja. Kemudian,  Erma menyimpulkan bahwa Komnas HAM ingin menjadi “KPK” nya HAM.  [sumber]

Imbauan agar Pemerintah Daerah Pantau Gafatar

19 Januari 2016 - (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat Erma Suryani Ranik mengimbau para bupati dan walikota untuk memantau keberadaan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di daerah masing-masing di Kalbar.

"Pemantauan ini penting karena saya secara pribadi mencurigai Gafatar memiliki niat tersembunyi untuk membuat bibit melawan NKRI. Saya mendapatkan info yang cukup valid tentang tahapan mereka dalam rangkaian mewujudkan visi misi mendirikan negara baru selain NKRI," kata Erma S Ranik saat dihubungi di Pontianak, Selasa. 

Ia mengatakan Kalimantan adalah lokasi tujuan utama Gafatar. Karena itu ia mengimbau para kepala daerah sebagai pimpinan wilayah mengambil langkah-langkah pengawasan. 

"Gafatar selalu membangun komunitas tertutup dan biasanya membeli lahan dalam jumlah besar untuk lokasi permukiman anggotanya. Karena itu diperlukan pengawasan yang kuat," kata anggota Fraksi Demokrat itu.

Erma S Ranik menyatakan sudah menghubungi langsung para bupati di Kalbar agar mewaspadai keberadaan organisasi sempalan tersebut.

Sementara untuk pihak penegak hukum baik polisi maupun jaksa, anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum, keamanan dan HAM ini mengimbau agar sungguh-sungguh memantau dinamika di Kalbar saat ini, karena jangan sampai terjadi tindakan main hakim sendiri dari warga masyarakat.

"Untuk masyarakat saya imbau tetap menahan diri, jangan mudah masuk organisasi yang tidak jelas. Hendaknya masyarakat jangan lupa berkonsultasi dengan aparat pemerintahan dan aparatur keamanan apabila melihat organisasi baru yang tidak dikenal di masyarakat," kata dia.

Gafatar yang dipimpin Ahmad Mushadeq diketahui sebelumnya bernama Al-Qiyadah al-Islamiyah, kemudian menjadi Millah Abraham dan baru pada 2011 berganti menjadi Gafatar dan telah menyebar di 34 provinsi, sebelum kemudian dibubarkan. 

Sementara pada Senin (18/1) malam sejumlah orang menolak keberadaan para mantan anggota Gafatar yang mendiami salah satu kawasan di Kabupaten Mempawah. Aksi tersebut berujung dengan pembakaran mobil milik salah satu anggota Gafatar yang sedang menghadiri pertemuan dengan anggota Muspida di halaman Kantor Bupati Mempawah. (sumber)

Revisi KUHP dan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

19 November 2015 - Erma menjelaskan perdebatan dan penggalian informasi Komisi 3 dengan Panitia Seleksi (Pansel) juga tentang kompetensi calon pimpinan yang diserahkan ke Komisi 3. Erma mempertanyakan pandangan Ketua KPK, bila ada calon-calon yang tidak memiliki pengetahuan dasar hukum.  [sumber]

Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK

17 November 2015 - Erma menilai bahwa proses penyeleksian Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terdapat kekurangan. Erma minta ke Panitia Seleksi (Pansel) penjelasan lebih mendalam mengenai parameter dan indikator yang digunakan Pansel sehingga mendapatkan 8 Capim KPK saat ini. Menurutnya, Pansel melanggar UU KPK tentang nama-nama rekomendasi terkait pembidangan.  [sumber]

Hutang Pemerintah Indonesia

24 Juni 2015 - Erma menanyakan jumlah kenaikan utang dalam APBN 2016. Kemudian, Erma menanyakan batas aman pembiayaan utang dalam suatu Negara.  [sumber]

Target Lifting Minyak Mentah

22 Juni 2015 -  Erma menilai dari materi yang dipaparkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) ia tidak melihat adanya sasaran yang tepat di 2016 nanti. Erma minta klarifikasi ke Dirjen Migas apa betul peningkatan lifting minyak di tahun 2016 adalah sebesar 6,6%. Erma menilai target Dirjen Migas untuk meningkatkan gas kota tidak jelas. Erma saran ke Dirjen Migas agar target peningkatan penggunaan gas kota lebih diperinci. Erma juga minta klarifikasi ke Dirjen Migas yang dimaksud dengan penggunaan data dan teknologi.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2016

27 Mei 2015 - Erma mengapresiasi program workshop yang dilaksanakan BNPT, ia mengusulkan agar pemerintah memberikan fasilitas pelatihan alokasi dana desa kepada seluruh perangkat desa supaya kedepan mampu bekerjasama dengan BNPT dalam upaya pemberantasan terorisme.  [sumber]

Evaluasi Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme

8 April 2015 - Erma minta klarifikasi ke Kepala BNPT definisi dari deradikalisme dan tolak ukur yang digunakan BNPT. Erma menilai tolak ukur deradikalisme harus lebih tinggi agar tak ada lagi anggota ISIS. Menurut pemahaman Erma ada 2 rombongan WNI di Turki yang diduga bagian dari ISIS dan masing-masing jumlahnya 16 orang.  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pada 29 Januari 2015 - Erma tanya sejauh mana dukungan pemerintah asing dalam membantu penangkapan warganya yang terlibat terorisme. Erma menilai anak-anak remaja sangat rentan dipengaruhi dan terlibat terorisme dan oleh karena itu minta rincian dari BNPT rencananya untuk tindakan sosialisasi yang menargetkan mereka.  [sumber]

Naturalisasi Atlet

Pada 29 Januari 2015 - Erma setuju untuk naturalisasi Bio Paulin dan Jamarr Johnson asalkan ini adalah permintaan terakhir. Erma menilai pembinaan pemain usia muda jauh lebih penting. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Ketapang
Tanggal Lahir
14/05/1976
Alamat Rumah
Jl. Sei Landak Timur No.70, RT.003/RW.005, Kelurahan Saigon. Pontianak Timur. Kota Pontianak. Kalimantan Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Kalimantan Barat
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan