Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Surakarta
Tanggal Lahir
05/01/1943
Alamat Rumah
Jl. PPA Kav. 15/16, RT.05/RW.01. Bambu Apus. Cipayung. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Komisi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Persiapan Kunjungan Kerja — Komisi 2 DPR RI Rapat Koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Ombudsman RI, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Evert mengatakan untuk Kemendagri terkait UU Teknologi, ia menanyakan implementasinya agar dievaluasi saat kunjungan kerja. Lalu untuk reformasi birokrasi, Evert menuturkan akan memeriksanya dan mencapai gambaran untuk menemukan solusinya. Selanjutnya, Evert mengatakan di daerah harus ditingkatkan mengenai arsip nasional dan KPU harus menyampaikan PKPU di daerah karena masih banyak yang belum memahaminya.


Pembahasan Program dan Rencana Kerja serta Evaluasi terhadap Pengelolaan Perbatasan, dan membahas program dan rencana kerja BPIP– Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan Kepala BPIP dan Sekretaris BNPP.

Ernest ingin mengetahui sejauh mana kendala yang berada di perbatasan dan bagaimana cara mengatasinya. Sudah banyaknya anggaran yang dikeluarkan masih banyaknya ego sektoral. Ernest mengapresiasi orientasi ke perbatasan dan lokalisasinya, kami akan memberitau ke Komisi lain.


Pembahasan Persiapan Materi Kunker – Rapat Koordinasi Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, Kemen-ATR/BPN RI, Kemendagri RI, Sekretariat Kabinet RI, KemenPAN-RB RI, Lembaga Administrasi Negara, Ombudsman RI, BNPP, BKN, dan ANRI.

Evert mengatakan bahwa tujuan dari rapat koordinasi ini dalam fungsi pengawasan. Evert menanyakan mengenai kesiapan dari kunjungan kerja.


Latar Belakang

Evert Ernest Mangindaan adalah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2014-2019. Ia terpilih pada tanggal 8 Oktober 2014. EE Mangindaan terpilih sebagai anggota DPR mewakilkan Sulawesi Utara dari Partai Demokrat pada pemilu legislatif tahun 2014. 

EE Mangindaan menikah dengan Adelina Martine Tumbuan dan memiliki tiga orang anak. 

Pendidikan

Akademi Militer, Magelang
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD), Bandung
Sekolah Staf dan Komando Gabungan, Bandung
Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Terbuka

Perjalanan Politik

Dari tahun 1995 sampai dengan 2000, EE Mangindaan menduduki posisi sebagai Gubernur Sulawesi Utara ke-11. Tahun 2004, EE Mangindaan diusung sebagai calon legislatif dari Sulawesi Utara. Ia aktif di Komisi II yang membindangi pemerintahan daerah dan dalam negeri. EE Mangindaan pun terpilih sebagai Ketua Komisi II DPR. 

Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat kedua kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia, EE Mangindaan mendapatkan jabatan sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ke-12. Pada tanggal 19 Oktober 2011, setelah kurang dari 2 tahun, ia pindah jabatan sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia. 

Pada tanggal 31 Maret 2013, EE Mangindaan ditunjuk sebagai Ketua Harian Dewan Pembina Partai Demokrat. 

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak

Pada 31 Maret - 2 April 2015 Mangindaan prihatin atas berita dimana anggaran KPU belum disetujui. Mangindaan menilai ini prioritas DPR untuk koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk memastikan KPU mendapat anggaran.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Perppu Ormas

19 Oktober 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 DPR-RI dengan Perwakilan Panglima TNI, Perwakilan Kapolri, Kejaksaan RI dan Kemendagri, Evert berharap agar negara tetap aman, tenteram dan damai sehingga tidak ada konflik. Oleh karena itu, pentingnya melakukan antisipasi agar tidak terjadi masalah yang dikhawatirkan.[sumber]

Tanggapan

Pengelolaan Kawasan GBK dan Kemayoran

23 Oktober 2018 - pada RDP Komisi 2 dengan Kemensesneg, PPK-K dan PPK-GBK, Evert menanyakan payung hukum untuk kawasan Kemayoran dan Gelora Bung Karno yang masih berada di bawah wewenangan Kementerian PUPR sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang nanti mungkin terjadi. [sumber] 

Sengketa Pertanahan

16 April 2015 - menurut Mangindaan diperlukan skala yang sama untuk penyelesaian sengketa tanah. Mangindaan saran ke Menteri Agraria dan Tata Ruang sistem pemetaan yang akurat akan mempermudah penyelesaian sengketa pertanahan ini.  [sumber]

Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

8 April 2015 - Mangindaan menilai masalah THK2 sudah terlalu lama, karena sejak Mangindaan menjabat sebagai Ketua Komisi 2 dan menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), sampai dengan sekarang belum selesai-selesai. Mangindaan saran supaya tidak ada lagi kasus yang sudah lulus seleksi tidak dilantik agar Pemerintah pastikan yang ikut seleksi adalah yang syarat administratifnya sudah lengkap. Mangindaan setuju untuk Pemerintah memberikan sanksi untuk yang menjadi penanggung jawab. Mangindaan saran ke Menpan-RB untuk berikan sanksi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang alokasi Belanja Kepegawaiannya atau Belanja Barangnya lebih dari 50% dari APBD. Mangindaan saran untuk Pemda benahi anggarannya dulu supaya pembangunan bisa jalan. Mangindaan juga saran ke Menpan-RB untuk membuat moratorium supaya THK2 bisa diprioritaskan dan diselesaikan. Mangindaan dukung penuh inisiatif DPR untuk relakan anggaran Downpayment Mobil DPR untuk kebutuhan THK2.  [sumber]

Dana Desa

Pada 6 April 2015 - menurut Mangindaan pelaksanaan anggaran harusnya sudah jalan. Mangindaan saran ke Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (MenPDT) agar membuat petunjuk sehingga rekomendasi sinkron secara jelas.  [sumber]

Pemekaran Wilayah Garut Selatan dan Papua

Pada 30 Maret 2015 - Mangindaan menilai Komisi 2 masih perlu memprioritaskan wilayah mana yang betul-betul akan dimekarkan.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Surakarta
Tanggal Lahir
05/01/1943
Alamat Rumah
Jl. PPA Kav. 15/16, RT.05/RW.01. Bambu Apus. Cipayung. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Komisi