Demokrat - Sulawesi Tengah

Sikap Terhadap RUU

Laporan Komisi 1 DPR RI terkait hasil Uji Kepatuhan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2015 — Rapat Paripurna DPR RI

Verna menyampaikan pandangan F-Demokrat atas RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2015. Pemerintah harus lebih serius menanggapi hambatan-hambatan agar lebih baik dalam
penanggulangan keuangan. Penerimaan pajak belum maksimal sehingga renovasi pajak harus terus dilakukan. Daya beli masyarakat masih lesu sehingga perkembangan ekonomi masih lambat. Pemerintah perlu memberikan perlindungan sehingga daya beli masyarakat meningkat. Perekonomian global menghambat realisasi pemasukan anggaran negara sehingga defisit meningkat, F-Demokrat meminta pemerintah mengendalikan defisit dengan baik. F-Demokrat meminta pemerintah untuk melakukan pendampingan yang baik untuk dana desa. F-Demokrat meminta pemerintah untuk menindaklanjuti temuan dari BPK dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan. F-Demokrat menyetujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2015 dijadikan UU.

Tanggapan

Pengangkatan Bidan PTT menjadi CPNS Sebelum Pengesahan APBN TA 2016 — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

Verna mengatakan kita usahakan adakan rapat gabungan.

Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Penduduk, Program BKKBN dalam Melindungi Penduduk Rentan pada Situasi Bencana, Penyerapan Anggaran pada Semester I Tahun 2015, dan Laporan Perkembangan Penyusunan Roadmap Kebutuhan Petugas Lapangan Keluarga Berencana — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Verna mempertanyakan penyerapan anggaran semester pertama tahun 2015 ada kendala teknis atau tidak. Ia menambahkan bahwa daerah-daerah di Indonesia mengeluhkan ketersediaan alat kontrasepsi, maka dari itu Verna meminta penjelasan kepada BKKBN untuk persebaran distribusinya.

Laporan dan Pengesahan Hasil Kerja Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi sebagai Sikap Akhir Fraksi, Pendapat Pemerintah, dan Pengambilan Keputusan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 untuk Dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Verna mengatakan Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi positif kinerja tahun 2014 dan mengapresiasi dalam penerimaan pajak serta tax ratio. Fraksi Partai Demokrat menyetujui RUU ini untuk dibawa ke tingkatan yang lebih lanjut untuk dapat disahkan menjadi undang-undang.

Permasalahan BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Koordinator BPJS Watch, Tim Jaminan Kesehatan (Jamkes) Watch, dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

Verna mengungkapkan bahwa ia mengalami kesulitan yang sama saat ingin membantu. Padahal, ada beberapa pasien dalam keadaan emergency. Ia mengharapkan agar BPJS memiliki sistem yang baik terhadap pelayanan rakyat. Verna menanyakan terkait perhitungan aktuaria yang tepat agar BPJS tidak defisit. Ia juga menanyakan terkait kemungkinan denda yang sebesar 2% dilakukan secara syariah bisa atau tidak. Verna akan terus menekankan dan follow up masalah ini saat RDP dengan dengan BPJS, sehingga dapat menghasilkan sistem yang baik untuk rakyat.

Pembahasan Penerima Bantuan Iuran (PBI) — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Kesehatan, Pusat Data Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (Pusdatin Kemensos), Dirut BPJS, Dewas BPJS, Ketua DJSN, Dewan Anggaran Jamsostek

Verna menanyakan soal defisit tahun 2015, bagaimana menutupnya. Kemudian, ia menanyakan berapa peningkatan iuran peserta mandiri bila iuran PBI ditingkatkan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan atas nama Inda Deryanne Hasman

Verna bertanya kepada Inda terkait upaya yang akan dilakukan untuk optimalisasi fungsi BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja lebih sejahtera. Ia juga menanyakan regulasi yang harus diperjelas dan yang harus diperkuat untuk memperkuat jaminan sosial tenaga kerja.

Penyesuaian RKA Kementerian Pariwisata sesuai Hasil Pembahasan di Banggar — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Verna mengatakan tertarik mendalami poin homestay sebagai 10 prioritas Kemenpar. Terkait inisiatif Menpar ini, ia menanyakan Pemerintah ikut mengatur regulasi homestay atau tidak. Ia mengatakan di Bali sudah sangat siap dengan homestay dan ia menanyakan dengan daerah yang minor. Ia menyampaikan kalau bicara mengenai konsep go digital, ia menanyakan pengelola siap mengikuti perkembangan atau tidak. Ia menanyakan yang lebih dulu go digital atau kesiapan infrastruktur atau akses ke destinasi. Ia juga menanyakan kerjasama Kemenpar dengan perfilman Indonesia mengenai destinasi dokumenter. Ia membahas mengenai Malaysia dan Thailand yang sudah siap dengan SDM pariwisatanya. Ia menanyakan cara merealisasikan kualitas SDM dengan target 3.000 orang yang tersertifikasi. Ia juga menanyakan yang diprioritaskan Kemenpar adalah SDM yang bersertifikasi atau yang terdidik. Ia menyampaikan Indonesia tidak akan kekurangan destinasi wisata dan yang harus ditingkatkan adalah SDMnya. Ia menanyakan kesiapan SDM tersebut menghadapi era digital.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Ribawati

Verna menanyakan apa pendapat Ribawati terhadap dana yang dihimpun. Virna juga menanyakan terkait roadmap dari Ribawati.

Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Komnas HAM Atas Nama Sandrayati Moniaga

Verna mengatakan dia menyetujui pembentukan dewan etik di Komnas HAM dan anggotanya dari luar. Ia membahas soal inkuiri nasional Komnas HAM yang banyak diajukan komplain adalah bahwa calon menggunakan dana asing untuk melakukan kegiatan. Ia meminta penjelasan mengenai yang terjadi dan kebenaran dari tuduhan tersebut. Ia menanyakan alasan terjadinya laporan keuangan kepada BPK atas makan dan minum dalam perjalanan dinas.

Masukan terhadap Indonesia Case Based Groups (INA CBG’s) Pengawasan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PERSI, ARSADA, ARSSI, IPMG, GP Farmasi

Verna mengatakan perbedaan tarif menyebabkan 1 sindrom lebih baik merujuk. Dari puskesmas jika ada dokter yang lebih baik merujuk, dll. Ia menanyakan masukan terhadap tipe tersebut. Ia menyampaikan kalau turun ke lapangan memang benar bahwa obat-obat dari e-katalog selalu kosong.

Kejadian Luar Biasa Difteri — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Verna G menanyakan kemungkinan terjadi kasus namun tidak dilaporkan ke Kemenkes. Ia juga menanyakan berapa banyak kasus KLB dan fenomena gunung es di kasus difteri ini. Ia menanyakan cara Kemenkes menghitung kebutuhan anti difteri serum (ADS) di masyarakat. Ia membahas tentang banyaknya isu yang simpang siur mengenai vaksin difteri sehingga masyarakat tidak gampang percaya dengan vaksin difteri. Ia juga mengatakan banyak anak-anak sekolah yang diberikan ORI tetapi tidak mau karena tidak efektif lagi. Ia menanyakan cara Kemenkes meyakinkan masyarakat dari intern lalu ke dinas-dinas bahwa imunisasi masih efektif. Sementara itu banyak yang menyimpan vaksin di kulkas dicampur dengan makanan sehingga penyimpanannya tidak baik dan vaksin menjadi tidak efektif. Ia juga menyampaikan banyak yang mengunderestimate karena Indonesia tidak efektif menangani difteri.

Defisit, Peraturan Direktur, Fraud dan Lain Sebagainya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional

Verna mengatakan bahwa masalah BPJS Kesehatan sudah seperti benang kusut, seolah-olah rapat seperti tidak ada jalan keluar. Menurut Verna, hal tersebut harus dievaluasi oleh pemerintah.

Katarak, Bayi Baru Lahir, dan Rehabilitasi Medik — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami)

Verna mengatakan secara garis besar keluhan masyarakat sangat banyak dan BPJS tidak fleksibel. Ia menyampaikan masyarakat merasa BPJS tidak memihak kepada rakyat dan seolah-olah negara tidak hadir. Menurutnya, banyak sekali kebocoran-kebocoran di BPJS. ia mengatakan bahwa BPJS harus mendengar keluhan masyarakat dengan menegakkan administrasi tapi tidak melupakan kemanusiaan. Ia menanyakan tanggung jawab sosialisasi ke bawah dan meminta untuk mengevaluasi alasan penyebab defisit.

Latar Belakang

dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Sulawesi Tengah setelah memperoleh 74,983 suara.  Verna adalah seorang dokter medis yang sempat praktek di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malalayang Manado.  Verna adalah putri dari Bupati Poso, Drs. Piet Inkiriwang (2005-2015).

Verna lebih dikenal sebagai mantan Noni Manado dan Runner-up dari Miss Indonesia di 2007.  Sejak terpilih di 2009 sampai dengan sekarang, Verna duduk di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan kesehatan.

Pada Januari 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa ayahanda dari Verna terkait dugaan korupsi tukar guling aset Pemerintah Kabupatan Poso. (sumber)

Pendidikan

SLTA, SMU Negeri 1, Manado

S1, Kedokteran, Universitas Sam Ratulangi, Manado

Perjalanan Politik

dr.Verna adalah siswi teladan ketika di bangku sekolah.  Verna sempat menjabat sebagai Sekretaris dari OSIS dan terpilih sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) mewakili Sulawesi Utara.

Mengikuti jejak bapaknya, di 2009 Verna ikut terjun ke politik dan mencalonkan diri menjadi calon legislatif dari Partai Demokrat pada PIleg 2009.  Verna terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 mewakili Dapil Sulawesi Tengah dan bertugas di Komisi IX.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

1 Juni 2016 - Verna mempertanyakan implementasi penyediaan tenaga kerja di daerah terpencil karena menurutnya, program tersebut perlu dijalankan agar dirasakan manfaatnya dan tidak hanya dibicarakan. Verna menyampaikan bahwa di dapilnya, distribusi tenaga kesehatan distribusinya belum merata. Selain itu, Verna menuturkan banyak keberatan dari tenaga kesehatan mengenai penempatan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan (Menkes). Masalah ketersediaan obat juga menurut Verna perlu menjadi perhatian Menkes, terutama di daerah Indonesia Timur. Verna menemukan faktanya bahwa stok vaksin hanya bertahan setengah tahun sehingga Pemerintah perlu menganggarkan dengan baik untuk ketersediaan obat. Di sisi lain, Verna mengapresiasi karena di daerah konflik Poso telah ada dokter magang yang banyak membantu dan di tiga kecamatan telah ada dokter umum yang bagus.

Mengenai Perppu Kebiri, menurut Verna, perlu ada informasi yang lengkap terkait alasan pemilihan kebiri kimia, pihak yang melakukannya, efektivitas, serta pembiayaannya. Verna berharap Perppu Kebiri bukan hanya bentuk pencitraan Pemerintah.  [sumber]

Tanggapan

Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2018

30 Mei 2017 - Dalam rapat paripurna, Verna mengungkapkan jika Optimisme pemerintah menghadapi 2018, tentu saja ada tantangan untuk memenuhi Nawacita, indikator asumsi makro merupakan asumsi yang terlalu optimis mengingat kondisi ekonomi global belum pulih. Verna mengaku mencermati angka realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2014-2015 cenderung stagnan dengan keadaan yg ada dan target 2018 terlalu optimis. Terlebih target inflasi tahun 2018 merupakan asumsi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. kami meminta pemrintah agar dalam menjalankan program pro rakyat utk pendataan, pendistribusian dan pengawasan dapat dilakukan dengan baik agar program pro rakyat dapat dijalankan dengan adil. [sumber]

Penerimaan Negara Bukan Pajak - APBN 2015

17 Juni 2015 - Verna menilai Kepolisian (Polri) harus lebih realistis dalam target pencapaian PNBP. Menurut Verna kinerja BLU Rumah Sakit Polri belum optimal. Verna minta penjelasan ke Polri strategi apa yang disiapkan untuk optimalisasi target PNBP untuk rumah sakit ini.  [sumber]

Asumsi Penerimaan Negara - RAPBN 2016

16 Jui 2015 - Verna fokus pada target pencapaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB). Verna menilai banyak Badan Layanan Umum (BLU) rumah-sakit milik POLRI tidak optimal kinerjanya. Sehingga menurut Verna asumsi Pemerintah untuk penerimaan PNPB dari BLU milik POLRI tidak realistis.  [sumber]

Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci dan Obat Buvanest (Panja Anestesi)

6 April 2015 - Menurut Verna kesalahan bisa terjadi karena bentuk ampul soalnya warna obatnya sama.  [sumber]

Evaluasi Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci

31 Maret 2015 -  Sehubungan dengan Kasus RS Siloam dan penarikan obat bius Buvanest Spinal oleh Kalbe Farma, menurut Verna dari penarikan obat yang dilakukan hanya ada sanksi administratif terhadap pihak Kalbe Farma tanpa ada sanksi hukum. Verna menilai ini tidak efektif untuk mencegah terjadinya lagi Kasus RS Siloam. Verna menilai terlihat ada yang ditutup-tutup dalam Kasus RS Siloam ini sehingga prosesnya lamban untuk ditangani. Verna saran harus ada introspeksi dalampackaging obat sehingga mengurangi kemungkinan human error dalam penggunaan obat.  [sumber]