Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian RI di Tahun 2015 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI, Dirut Bulog dan Kepala Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC)

Nasyit menyampaikan bahwa dirinya hanya concern pada irigasi, karena sebelumnya pernah di PU. Nasyit mengatakan bahwa ada
inefisiensi dari program Kementan untuk irigasi di lapngan, karena perencanaannya tidak matang karena menggunakan jaringan yang sudah ada. Jika inedisiensi dihilangkan, maka kita bisa membangun gedung DPR-RI ini dan kita tidak akan desak-desakan lagi. Nasyit mengatakan bahwa pengaruh tersier tidak akan ada jika pelaksanaan tidak sesuai perencanaan, karena air yang keluar akan itu-itu saja.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasyit mengatakan dalam pengadaan kapal bisa menggunakan e-katalog agar lebih transparan, pembuatan kapal harus sesuai daerahnya, strategi nasional perlu ada pengawasan dari KKP, seperti reklamasi pantai. Nasyit bertanya apakah reklamasi mendapatkan izin resmi dari KKP, seperti Teluk Jakarta yang direklamasi seluas 5000 ha.

Dampak Kekeringan dan Kelangkaan serta Mahalnya Daging Sapi dan Ayam — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Dirut Perum Bulog

Terkait pembangunan long storage di sungai untuk irigasi, Nasyit menyatakan sikap tidak ketidaksetujuannya. Menurutnya pembangunan sumur dalam dapat dibangun pada daerah tertentu saja agar efektif seperti pembangunan irigasi desa yang tidak menghabiskan banyak anggaran. Nasyit menyarankan keterlibatan konsultan dalam pembangunan jaringan tersier. 

Evaluasi Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasyit mengatakan Komisi 4 perlu diundang pada saat KKP membagi bantuan kapal kepada nelayan agar masyarakat melihat hasil dari perjuangan anggota DPR. Nasyit menyampaikan bahwa pendidikan nelayan paling tinggi SMP, bagaimana bisa perizinan harus diurus secara online. Ada 600 nelayan yang tidak bisa melaut karena perizinan, Nasyit bertanya apakah KKP dan Kemenhub bisa duduk bersama untuk membahas perizinan nelayan. Nelayan lebih timpang hidupnya dibandingkan petani.

Cetak Sawah dan Perluasan Lahan Pertanian — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian

Nasyit meminta tolong kepada Dirjen PSP Kementan untuk menggambarkan Survei Investigasi Desain (SID) dan lokasi-lokasi yang ada dan tidak ada. Ia juga bertanya apakah anggaran di semua daerah sama, padahal masing-masing vegetasi berbeda-beda, dan bagaimana pelaksanaan evaluasi kepada daerah-daerah yang melaksanakan percetakan sawah.

Kebutuhan Pangan, Pemanfaatan Air untuk Irigasi dan Kinerja Pemerintah — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, dan Badan Restorasi Gambut

Nasyit mengatakan perlu ada sinkronisasi antar kementerian soal program sehingga permasalahan bisa diselesaikan. Ia berharap komunikasi yang baik terus dibangun sehingga tidak ada tumpang tindih.

Hasil Riset — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian (Kabalitbang Pertanian Kementan), Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kalitbang dan Inovasi KLHK), serta Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kalitbang KKP)

Nasyit menjelaskan nelayan kini mengurusi surat izin ada harus di dua kementerian yaitu Kementerian perhubungan dan KemenKKP, Nasyit menyarankan kalau bisa urus perizinan jangan di dua Kementerian, lebih baik satu atap saja. Dalam survei budidaya di Maros terjadi kegagalan karena pengelolaan sistem pengairan yang tidak sesuai Amdal, lalu terkait perizinan, mengapa harus secara online karena mana bisa nelayan yang terbiasa pegang jala ini mengoperasikan komputer.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Umar mengharapkan ada bantuan pemerintah untuk nelayan di Sulawesi Utara.  

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani — Komisi 4 DPR RI Audiensi dengan Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH), Forum Penyelamat Hutan (FPH), dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Nasyit mengatakan Komisi 4 perlu data-data terkait PermenLHK 39/2017 dan pemetaan lokasi LMDH sehingga tidak ada konflik antara LMDH dengan pihak yang mendapatkan ijin.

Tindak Lanjut Rencana Perubahan Peruntukan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Provinsi (RTRWP) — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, serta Tim Terpadu

Umar mengatakan setiap kunjungan ke Sulawesi Tenggara selalu mendapat aduan, Umar meminta Tim Terpadu melakukan sinergi maksimal dengan DPR dan juga meminta Sulawesi Tenggara dikunjungi sebelum disahkan.   

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Rencana Usulan APBNP Tahun 2018, Temuan Hasil Kunker Reses Masa Persidangan II dan III Tahun Sidang 2017-2018, dan Pembahasan Isu-Isu Penting — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian

Umar mengatakan di dapil Sulawesi Utara petani sawit mengeluh karena ad a hasil yang tidak diterima, bahkan ada yang dibayar 3-5 bulan kemudian. Selain itu, ada juga keluhan bahwa pabrik penggiling padi belum maksimal, Umar berpendapat hal ini bisa bekerja sama dengan Bulog.

Kebijakan Tata Kelola Air Nasional — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nasyit mengatakan di seluruh provinsi sudah ada neraca air sehingga bisa diketahui ketersediaan dan kebutuhan air. Nasyit mengatakan Komisi 4 tidak ingin masalah kelola air sama dengan masalah beras yang terus impor.

Progres Pembahasan Rancangan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan HAM

Nasyit setuju untuk dilanjutkan Rancangan Undang-Undang mengenai Lembaga Karantina untuk menjadi lembaga terbuka komunikasinya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Penggunaan Cantrang, dan Hasil Tindak Lanjut Kunjungan Kerja ke Bali, Sulawesi Tengah serta Papua — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Nasyit mengatakan telah dibuka gerai di Gorontalo atas persetujuan Dirjen Tangkap namun mengurus suratnya di Makassar. Nasyit menanyakan perihal perizinan untuk nelayan di kabupaten agar nelayan tidak mengalami kesulitan saat melaut dan dana. Nasyit mengatakan perlu menetapkan perizinan secara nasional agar ketika nelayan dari kota lain melewati batas, tidak ditangkap.

Lima Pokok RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2019 dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Nasyit membahas mengenai hutan Pinus yang rusak parah. Ia meminta penjelasan mengenai kewenangan dinas provinsi dalam hal ini dirjen kehutanan sosial karena ia mendengar banyak hutan pinus rusak parah dan ditinggalkan perusahaan yang mendapat izin dan di Provinsi ada orang tertentu yang mengizinkan lokasi.

Penyesuaian RKA K/L Tahun 2020- Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Menteri LHK

Nasyit mengatakan pembangunan irigasi dan bendungan merupakan tanggung jawab KemenPUPR, sedangkan Kementan bertanggung jawab memperbaiki jaringan irigasi dan bendungan. Nasyit mengatakan jangan selalu mengalahkan Kementan ketika musim kemarau sedang melanda. Nasyit mengatakan alat pengering UV yang diberikan Kementan sangat membantu petani dalam melakukan panen beras. Nasyit mengatakan saat menarik beras oleh Bulog harus melalui birokrasi yang bertele - tele, jadi penangkapannya tidak optimal.

Latar Belakang

Ir. Muhammad Nasyit Umar, S.P terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Sulawesi Selatan II setelah memperoleh 36,351 suara.  Nasyit adalah insinyur sipil dan pakar irigasi.  Nasyit hampir separuh hidupnya mengabdi di Departemen Pekerjaan Umum dan terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) untuk Provinsi Sumatera Selatan (2006-2008) dan Direktur Monitoring dan Evaluasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) (2008-2011).

Di periode 2014-2019 Nasyit duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan dan pangan.

Pendidikan

SLTA, SM Pembangunan, Makassar (1975)

Diploma, Akademi Teknik Pekerjaan Umum, Bandung (1981)

S1, Teknik Sipil, Universitas Muhamaddiyah, Palu (1993)

S2, Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1997)

Perjalanan Politik

Muhammad Nasyit Umar mulai aktif berorganisasi setelah lulus dari kuliah.  Awal karir politiknya adalah dengan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI).  Nasyit dipercaya menjadi Sekretaris PSSI provinsi Sulawesi Selatan (2000-2005).

Di 2005 Nasyit kemudian aktif beorganisasi di asosiasi profesi dan menjabat sebagai Ketua dari Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) provinsi Sulawesi Selatan (2005-2009) dan juga menjadi Anggota di International Commission In Irrigation and Drainage (ICID).

Pada Pileg 2014 Nasyit bergabung menjadi kader dari Demokrat dan mencalonkan diri menjadi calon legislatif.  Nasyit terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan bertugas di Komisi IV.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

4 Juni 2015 - Menurut Nasyit selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah berhasil mengembangkan bibit tambak dan sudah dikembangkan di banyak provinsi. Namun menurut Nasyit pengembangan budidaya tambak di daerah pantai sangat berkaitan erat dengan tata air di daerah tersebut. Nasyit minta klarifikasi ke KKP strategi yang disiapkan untuk mengatur tata air di areal tambak.

Nasyit menyoroti budidaya garam. Menurut Nasyit faktanya harga garam dari India lebih murah daripada garam dari Indonesia. Nasyit dorong KKP untuk tingkatkan pembinaan supaya produksi garam Indonesia bisa lebih bersaing.

Nasyit juga menyoroti isu reklamasi pantai. Menurut Nasyit reklamasi menggangu wilayah pantai dan menimbulkan degradasi tanah. Nasyit dorong untuk ada pembahasan perlindungan bagi masyarakat di daerah pantai atau pesisir di RUU Perlindungan Nelayan.  [sumber]

Tanggapan

Pengesahan Jadwal Baleg Masa Sidang ke-2 2017/2018

15 November 2017 - memohon pada Baleg untuk memberi ruang pada pembicaraan revisi UU Ormas. [sumber]

Menyikapi Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan

15 Juni 2016 - (INILAH.COM) - Jalan pintas yang ditempuh Pemerintahan Joko Widodo dengan membuka keran impor pangan untuk stabilitas harga pangan, tidak berorientasi jangka panjang.

Anggota Komisi IV DPR, Muhammad Nasyit Umar mengatakan, era Joko Widodo harus mengakui bahwa produktivitas pangan di negeri ini, sangat memprihatinkan. Tak cukup memenuhi kebutuhan nasional sehingga musti impor."Saya yakin kalau persediaan pangan, misalnya stok sapi kita mencukupi maka tidak akan terjadi lonjakan harga, seperti sekarang," papar Umar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/06/2016).

Dalam hal ini, kata Umar, Presiden Joko lebih berpikir jangka panjang, dalam menyelesaikan sengakarut pangan di tanah air. "Pemerintah perlu meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan meningkatkan ketersediaan stok sapi dalam negeri," paparnya.

"Kita lihat sajalah daging sapi, harganya sekarang lagi naik, itu karena stoknya lagi kurang, makanya pemerintah kembali membuka keran impor daging beku, demikian pula dengan sejumlah komoditas pangan lainnya," tambahnya.

Terkait gagalnya harga daging sapi mencapai Rp 80 ribu per kilogram, sesuai arahan Presiden Joko, memiliki resiko bagi pemerintah.
Apalagi Menteri BUMN Rini Soemarno sempat sesumbar bisa menurunkan harga daging sampai ke level Rp 80 ribu per kilogram dalam minggu pertama Bulan Ramadan, perlu ditagih. "Artinya, pembantu presiden memang tak memiliki perencanaan dan tolok ukur kerja yang jelas," papar politisi Demokrat ini.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

25 Januari 2016 - Nasyit Umar meminta penjelasan Mentan mengenai siapa saja yang ikut dalam mengelolah desain sawah. Nasyit menambahkan bahwa perlu adanya desain dari lokasi perluasan sawah yang akan dicetak karena jika tidak, hasilnya nanti kurang bagus. Nasyit mengungkapkan bahwa dari evaluasi kinerja Kementan tahun 2015, ada beberapa harapan yang bisa didapatkan di tahun 2016.  [sumber]

Pada 26 Mei 2015 - Nasyit fokus kepada irigasi karena dulu lama berkarya di PU. Nasyit menilai perencanaan irigasi di lapangan tidak matang sehingga banyak terjadi inefisiensi di program-program Kementerian Pertanian (Kementan). Menurut Nasyit pelaksanaan pembangunan irigasi tersier tidak optimal karena masih menggunakan jaringan yang sudah ada. Nasyit saran ke Menteri Pertanian (Mentan) bahwa kalau inefisiensi-inefisiensi ini dihilangkan, hasil penghematan biayanya bisa digunakan untuk bangun Gedung DPR baru sehingga anggota DPR tidak perlu berdesak-desakan lagi.  [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Urusan Logistik - RAPBN 2016

19 November 2015 - Nasyit menilai semua pembahasan anggaran untuk mitra-mitra Kementerian sampai dengan bulan November ini hanya sia-sia karena rancangan anggaran yang telah ini jadi hanya dibuat berdasarkan kemauan Menteri Keuangan.  [sumber]

18 November 2015 - Nasyit menyarankan KemenKP untuk mendaftarkan pengadaan kapal ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Nasyit mempertanyakan kesiapan Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap survei investigasi dan desain (SID) perluasan cetak sawah. Nasyit juga ingin mengetahui bentuk kerjasama Kementan dengan TNI dalam perluasan cetak sawah. Nasyit menyarankan Kementan untuk membentuk cetak sawah irigasi desa yang menurutnya bisa mencapai 2x panen dibandingkan cetak sawah tadah hujan yang memakan biaya besar sehingga tidak efisien.

Dalam penembangan irigasi air pasang surut, Nasyit meminta Kementan berhati-hati dengan meneliti kualitas dan kuantitas air. Terakhir, Nasyit menyarankan embung dibangun di sungai karena jika ditampung berbentuk tadah hujan, menurutnya akan kurang efektif.  [sumber]

Evaluasi Stabilisasi Harga Pangan

Pada 6 April 2015 -  Nasyit minta klarifikasi kepada Direktur Utama Bulog mekanisme impor dan strategi yang disiapkan Bulog terkait penanganan mafia beras. Nasyit meragukan validitas data penerima raskin dan minta klarifikasi kepada Direktur Utama Bulog apakah data penerima raskin diperbaharui atau tidak. Nasyit saran untuk melibatkan juga koperasi sebagai pejuang desa.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pertanian

2 April 2015 - Nasyit meluruskan ke Menteri Pertanian bahwa pengairan adalah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenpuPera), bukan Kementerian Pertanian (Kementan).  [sumber]