Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Sulawesi Selatan II
Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Makassar
Tanggal Lahir
07/01/1956
Alamat Rumah
Jl. A.P Pettarani Blok E-28, RT.006/RW.005, Kelurahan Tidung. Rappocini. Makassar. Sulawesi Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Sulawesi Selatan II
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan

Latar Belakang

Ir. Muhammad Nasyit Umar, S.P terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Sulawesi Selatan II setelah memperoleh 36,351 suara.  Nasyit adalah insinyur sipil dan pakar irigasi.  Nasyit hampir separuh hidupnya mengabdi di Departemen Pekerjaan Umum dan terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) untuk Provinsi Sumatera Selatan (2006-2008) dan Direktur Monitoring dan Evaluasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) (2008-2011).

Di periode 2014-2019 Nasyit duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan dan pangan.

Pendidikan

SLTA, SM Pembangunan, Makassar (1975)

Diploma, Akademi Teknik Pekerjaan Umum, Bandung (1981)

S1, Teknik Sipil, Universitas Muhamaddiyah, Palu (1993)

S2, Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1997)

Perjalanan Politik

Muhammad Nasyit Umar mulai aktif berorganisasi setelah lulus dari kuliah.  Awal karir politiknya adalah dengan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI).  Nasyit dipercaya menjadi Sekretaris PSSI provinsi Sulawesi Selatan (2000-2005).

Di 2005 Nasyit kemudian aktif beorganisasi di asosiasi profesi dan menjabat sebagai Ketua dari Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) provinsi Sulawesi Selatan (2005-2009) dan juga menjadi Anggota di International Commission In Irrigation and Drainage (ICID).

Pada Pileg 2014 Nasyit bergabung menjadi kader dari Demokrat dan mencalonkan diri menjadi calon legislatif.  Nasyit terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan bertugas di Komisi IV.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

4 Juni 2015 - Menurut Nasyit selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah berhasil mengembangkan bibit tambak dan sudah dikembangkan di banyak provinsi. Namun menurut Nasyit pengembangan budidaya tambak di daerah pantai sangat berkaitan erat dengan tata air di daerah tersebut. Nasyit minta klarifikasi ke KKP strategi yang disiapkan untuk mengatur tata air di areal tambak.

Nasyit menyoroti budidaya garam. Menurut Nasyit faktanya harga garam dari India lebih murah daripada garam dari Indonesia. Nasyit dorong KKP untuk tingkatkan pembinaan supaya produksi garam Indonesia bisa lebih bersaing.

Nasyit juga menyoroti isu reklamasi pantai. Menurut Nasyit reklamasi menggangu wilayah pantai dan menimbulkan degradasi tanah. Nasyit dorong untuk ada pembahasan perlindungan bagi masyarakat di daerah pantai atau pesisir di RUU Perlindungan Nelayan.  [sumber]

Tanggapan

Pengesahan Jadwal Baleg Masa Sidang ke-2 2017/2018

15 November 2017 - memohon pada Baleg untuk memberi ruang pada pembicaraan revisi UU Ormas. [sumber]

Menyikapi Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan

15 Juni 2016 - (INILAH.COM) - Jalan pintas yang ditempuh Pemerintahan Joko Widodo dengan membuka keran impor pangan untuk stabilitas harga pangan, tidak berorientasi jangka panjang.

Anggota Komisi IV DPR, Muhammad Nasyit Umar mengatakan, era Joko Widodo harus mengakui bahwa produktivitas pangan di negeri ini, sangat memprihatinkan. Tak cukup memenuhi kebutuhan nasional sehingga musti impor."Saya yakin kalau persediaan pangan, misalnya stok sapi kita mencukupi maka tidak akan terjadi lonjakan harga, seperti sekarang," papar Umar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/06/2016).

Dalam hal ini, kata Umar, Presiden Joko lebih berpikir jangka panjang, dalam menyelesaikan sengakarut pangan di tanah air. "Pemerintah perlu meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan meningkatkan ketersediaan stok sapi dalam negeri," paparnya.

"Kita lihat sajalah daging sapi, harganya sekarang lagi naik, itu karena stoknya lagi kurang, makanya pemerintah kembali membuka keran impor daging beku, demikian pula dengan sejumlah komoditas pangan lainnya," tambahnya.

Terkait gagalnya harga daging sapi mencapai Rp 80 ribu per kilogram, sesuai arahan Presiden Joko, memiliki resiko bagi pemerintah.
Apalagi Menteri BUMN Rini Soemarno sempat sesumbar bisa menurunkan harga daging sampai ke level Rp 80 ribu per kilogram dalam minggu pertama Bulan Ramadan, perlu ditagih. "Artinya, pembantu presiden memang tak memiliki perencanaan dan tolok ukur kerja yang jelas," papar politisi Demokrat ini.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

25 Januari 2016 - Nasyit Umar meminta penjelasan Mentan mengenai siapa saja yang ikut dalam mengelolah desain sawah. Nasyit menambahkan bahwa perlu adanya desain dari lokasi perluasan sawah yang akan dicetak karena jika tidak, hasilnya nanti kurang bagus. Nasyit mengungkapkan bahwa dari evaluasi kinerja Kementan tahun 2015, ada beberapa harapan yang bisa didapatkan di tahun 2016.  [sumber]

Pada 26 Mei 2015 - Nasyit fokus kepada irigasi karena dulu lama berkarya di PU. Nasyit menilai perencanaan irigasi di lapangan tidak matang sehingga banyak terjadi inefisiensi di program-program Kementerian Pertanian (Kementan). Menurut Nasyit pelaksanaan pembangunan irigasi tersier tidak optimal karena masih menggunakan jaringan yang sudah ada. Nasyit saran ke Menteri Pertanian (Mentan) bahwa kalau inefisiensi-inefisiensi ini dihilangkan, hasil penghematan biayanya bisa digunakan untuk bangun Gedung DPR baru sehingga anggota DPR tidak perlu berdesak-desakan lagi.  [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Urusan Logistik - RAPBN 2016

19 November 2015 - Nasyit menilai semua pembahasan anggaran untuk mitra-mitra Kementerian sampai dengan bulan November ini hanya sia-sia karena rancangan anggaran yang telah ini jadi hanya dibuat berdasarkan kemauan Menteri Keuangan.  [sumber]

18 November 2015 - Nasyit menyarankan KemenKP untuk mendaftarkan pengadaan kapal ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Nasyit mempertanyakan kesiapan Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap survei investigasi dan desain (SID) perluasan cetak sawah. Nasyit juga ingin mengetahui bentuk kerjasama Kementan dengan TNI dalam perluasan cetak sawah. Nasyit menyarankan Kementan untuk membentuk cetak sawah irigasi desa yang menurutnya bisa mencapai 2x panen dibandingkan cetak sawah tadah hujan yang memakan biaya besar sehingga tidak efisien.

Dalam penembangan irigasi air pasang surut, Nasyit meminta Kementan berhati-hati dengan meneliti kualitas dan kuantitas air. Terakhir, Nasyit menyarankan embung dibangun di sungai karena jika ditampung berbentuk tadah hujan, menurutnya akan kurang efektif.  [sumber]

Evaluasi Stabilisasi Harga Pangan

Pada 6 April 2015 -  Nasyit minta klarifikasi kepada Direktur Utama Bulog mekanisme impor dan strategi yang disiapkan Bulog terkait penanganan mafia beras. Nasyit meragukan validitas data penerima raskin dan minta klarifikasi kepada Direktur Utama Bulog apakah data penerima raskin diperbaharui atau tidak. Nasyit saran untuk melibatkan juga koperasi sebagai pejuang desa.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pertanian

2 April 2015 - Nasyit meluruskan ke Menteri Pertanian bahwa pengairan adalah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenpuPera), bukan Kementerian Pertanian (Kementan).  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Makassar
Tanggal Lahir
07/01/1956
Alamat Rumah
Jl. A.P Pettarani Blok E-28, RT.006/RW.005, Kelurahan Tidung. Rappocini. Makassar. Sulawesi Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Sulawesi Selatan II
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan