Sikap Terhadap RUU

Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Jasa Konstruksi - Raker Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bahrum menjelaskan bahwa jika ada UU terkait yang berpengaruh di pasal, bisa dibahas di Panja.

Rancangan Undang Undang (RUU) Jasa Konstruksi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah

Bahrum menjelaskan bahwa kalau memang ada cela nanti ada kompensasi biaya memang lebih baik dengan menteri terkait.

Mendengarkan Hasil Kajian — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Internal dengan Tenaga Ahli Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (SDA)

Bahrum mengatakan bahwa jika DPR-RI membahas mengenai masyarakat adat dan masyarakat hukum adat, Komisi 5 DPR-RI membuat undang-undang seperti itu, sedangkan sudah ada Badan Legislasi yang tugasnya seperti itu.

Harmonisasi RUU BUMN dan Mendengar Pandangan Fraksi-Fraksi — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI

Bahrum mengatakan bahwa mengingat pentingnya RUU BUMN ini maka fraksi partai Demokrat menyetujui RUU ini untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.

RUU Perkelapasawitan dengan Apkasindo

Bahrum Daido mengatakan tujuh masalah yang dipaparkan tadi ada satu yang lupa yaitu penguasaan lahan oleh Malaysia.

Tanggapan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat), dan Dirjen Perkeretaapian (DJKA)

Bahrum mengatakan ia sangat tertarik dengan masalah BPTJ. Menurutnya lalu lintas dan angkutan sudah bagus. Ia berharap 3-4 tahun ke depan dampak analisis yang dikaji bisa terlihat. Ia mengatakan pertumbuhan kendaraan dan jalan harus berbanding lurus. Jakarta seharusnya seperti itu. Ia meminta agar image Jakarta sebagai kota termacet di dunia diperbaiki. Ia menanyakan bedanya terminal internasional dan TPA serta gradenya. Ia mengatakan zona keselamatan sekolah dari ada di 11 dari 34 Provinsi. Ia menanyakan anggaran untuk pengerukan alur pelayaran masuk ke pihak mana. Untuk DJKA, ia mengatakan ada anggaran untuk Makassar, Pare-pare, Bitung. Hal yang menjadi masalah adalah pertemuan antar mode kereta api yang tidak ada kontrolnya dengan baik.

Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR-RI dan Evaluasi Kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Bahrun mengatakan bahwa ia tidak melihat kurva essence untuk fisik di Kementerian PUPR. Ia mempertanyakan alasan hanya 93% saja target yang dapat diserap hingga akhir tahun dan alasan 7% sisanya tidak dapat diserap. Bahrun juga mengatakan bahwa Kota Palopo meminta akses untuk daerah utara, seperti halnya di selatan. Kemudian, Bahrun juga mengatakan soal pembebasan tanah di Jakarta untuk menghadapi musim hujan. Menurutnya, Jakarta sebagai etalase perlu menjadi perhatian.

Penjelasan Pokok-Pokok Rencana Kerja dan Anggaran dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Basarnas, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisiska (BMKG), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)

Bahrum mengatakan di Sulawesi Selatan ada 6 bandara perintis yang setiap tahun banjir, sementara pos
Basarnas tidak ada di Sulsel. Bahrum bertanya mengapa ada surat edaran terkait pengurangan anggaran untuk Basarnas, padahal Basarnas cukup baik dalam penanggulangan bencana. Bahrum mengatakan BPWS harusnya mengembangkan wilayah di kaki jembatan Suramadu, bukan wilayah Madura. Bahrum mengatakan penanggulangan lumpur Sidoarjo harus ada batasannya, jadi sangat dibutuhkan adanya renstra.

Peraturan DPR-RI dan BPK-RI — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Bahrum mengatakan bahwa Fraksi Demokrat setuju di bahas pada tingkat lanjut.

Pembicaraan Tingkat 2 Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat - DPR-RI Rapat Paripurna ke-56

Bahrum berharap segera dibentuk peraturan pemerintahnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)

Bahrum meminta dijelaskan mengenai masalah dana DAK terkait 3 macam dana DAK dan bedanya. Menurutnya semua program yang dibuat Bina Marga semuanya strategis. Ia menjadi kurang setuju kalau program strategis ini dilihat dari besaran anggarannya.

Evaluasi Penanganan Sarana dan Prasarana Transportasi Natal Tahun 2015 dan Tahun Baru 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala Korps Lalu Lintas, Kepala Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan Lion Air

Bahrum menanyakan dari hasil pencarian Kapal Marina Baru banyak korban ditemukan dalam manifest atau tidak.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Bahrum berpesan agar jangan sampai pemotongan anggaran mempengaruhi kinerja di lapangan, khususnya untuk BMKG dan Basarnas.

Perubahan Tata Tertib — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR-RI

Bahrum menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat setuju.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Unit Organisasi Eselon 1 Kementerian Perhubungan RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI

Bahrum mengatakan bahwa Pelabuhan Palopo sudah 3 tahun lebih selalu anjlok. Ia berharap ada jalan keluar dari Dirjen Perhubungan Laut agar permasalahan yang terjadi di Pelabuhan Palopo dapat segera diatasi.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Bahrum mengatakan apakah Menhub akan mempertahankan bandara Toraja yang akan berdampak secara hukum dan sudah menggeliat di masyarakat.

Masukan terhadap Panja Konektivitas Transportasi laut - RDPU Komisi 5 dengan Pakar dan Praktisi

Bahrum menjelaskan bahwa fluktuasi seharusnya tidak terlalu tinggi antara barat, tengah dan timur. Bahrum menyampaikan bahwa tol laut ada 3 variabel, yakni regulator, operator dan user. Apa yang harus dilakukan agar variebel sistem perputaran kapal di tol laut dapat menurunkan harga logistik dan komoditas.

Kebijakan Penyesuaian Pengelolaan Anggaran dan Penyesuaian Rincian Alokasi Anggaran sesuai dengan Hasil Pembahasan Belanja K/L dalam RAPBN Tahun 2017 di Banggar DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Plh. Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan RI

Bahrum mempertanyakan terkait studi kelayakan. Menurutnya, jika terdapat masalah di studi kelayakan, maka harus dilakukan audit investigasi. Terkait pendanaan LRT dalam Peraturan Presiden, Jabodetabek sebagai pelaksana untuk mengerjakan proyek termasuk jalur layang. Ia mempertanyakan alasan perusahaan Adhi Karya tidak ingin melanjutkan dengan argumen Pemerintah melakukan pembayarannya secara bertahap. Bahrum meilihat ini sebagai pelecehan terhadap Peraturan Presiden. Terakhir, Bahrum berpandangan jika Kemenhub RI kalah jika dibandingkan dengan Adhi Karya. 

Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi

Bahrum menyampaikan bahwa SDM pendamping desa sangat tidak memadai dan Bahrum menyarankan agar ada pelatihan khusus. Bahrum juga menginginkan agar diluruskan tentang pendamping desa yang harus masuk partai politik. Bahrum mengkritisi anggaran infrastruktur desa yang hanya Rp600-700 juta, jika hanya itu maka desa tidak dapat membangun sempurna. Bahrum berharap Komisi 5 DPR-RI dilibatkan dalam rekruitmen pendamping desa.

Evaluasi Kerja Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bahrum mengatakan penyediaan perumahan membantu kalangan bawah namun masih ada yang perlu diperbaiki, seperti pembangunan yang tidak sesuai database. Bahrum meminta rusunawa yang bersentuhan dengan agama (pesantren) tidak dilimpahkan kepada Kementerian Agama.

RAPBN 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub

Bahrum meminta untuk adanya audit rab disesuaikan dengan anggaran yang ada untuk bandara Batu Kuning, dan di dapil ada 5 bandara perintis adanya masalah frekuensi penerbangan disana yang sangat kurang. Sehingga Bahrum memberikan saran kepada Pak Dirjen untuk bandara yang perintis yang dikelola Kemenhub dilepas tetapi dikelola awasta dan BUMN.

Evaluasi Natal dan Tahun Baru, dan Kecelakaan Transportasi Serta Isu Terkini Lainnya — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Sekretariat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan SAR Nasional, Korps Lalu Lintas Polisi RI dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

Bahrum menyampaikan pertanyaan yaitu apakah ketua KNKT ini di bawah struktur Kementerian Perhubungan.

Evaluasi Rencana Kerja dan APBN 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perhubungan RI

Bahrum meminta penjelasan atas perkembangan bandara toraja dan meminta juga penjelasan perkembangan pembangunan LRT.

Pengentasan Kemiskinan di Daerah Tertinggal — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Bahrum melihat di dalam penyaluran dana desa per 15 Januari 2017 ada penyelenggaran pemerintahan desa, dan Bahrum bertanya penyelenggaraannya dibuat seperti apa.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2018 — Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI serta Panitia Perancang UU DPD RI

Bahrum juga meminta agar RUU Organisasi Masyarakat masuk dalam prolegnas 2018.

Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2017 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bahrum mengatakan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2017, terdapat 12 temuan sistem pengendalian intern dan 9 temuan kepatuhan perundang-undangan. Dalam temuan kepatuhan perundang-undangan, ada temuan mengenai belanja barang pada 5 satker sehingga terjadi kelebihan pembayaran. Bahrum berpendapat kelebihan pembayaran dalam belanja barang sudah menjadi penyakit yang berulang-ulang, sebaiknya hal tersebut tidak terjadi lagi. Selain itu, ada juga kelebihan belanja modal yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume di lapangan sehingga terjadi penambahan volume. Bahrum berpendapat perlu ada sanksi bagi satker yang bergerak dibidang belanja modal. Bahrum mengatakan Menteri PUPR tidak melaporkan hasil keuangan BP-BPWS yang berpotensi kerugian negara sebesar Rp2 M dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp29,76 juta. Bahrum meminta penjelasan Menteri PUPR mengenai temuan BPK yang tidak disampaikan dalam pemaparan.

Evaluasi dan Perubahan Prolegnas 2017 — Badan Legislatif DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Panitia Perancang RUU DPD

Bahrum mengatakan bahwa dirinya berharap agar usulan Komisi 5 terkait Sumber Daya Air (SDA) untuk disetujui, agar kekosongan undang-undang sumber daya air yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi dapat segera diisi, ia juga memohon agar RUU Jalan segera dimasukkan.

Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU SDA

Bahrum mengatakan jumlah air baru dimanfaatkan 23% dari potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Air merupakan unsur penting yang dikuasai negara dan perlu ada pembahasan yang ketat untuk menjaga kelestarian dan ketersediaan air yang berarti negara harus memperhatikan SDA. Ia menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat menyetujui RUU SDA untuk dibahas ke tingkat selanjutnya.

Pagu Indikatif Tahun 2019 – Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Bahrum mengatakan bahwa terminal untuk permintaan lumayan sulit. Untuk Mendes Bahrum mempertanyakan apa yang menjadi indikator yang untuk membedakan daerah tertinggal dan tidak
tertinggal.

Pengesahan Jadwal Rapat Badan Legislasi Masa Sidang 4 Tahun 2017-2018 — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno

Bahrum mengatakan revisi UU tentang Ormas yaitu Perppu belum ada tindaklanjut.

Pembahasan Rincian Anggaran dan Program Masing-Masing Unit Eselon I dalam RAPBN TA 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bahrum mengatakan apa yang dimaksud dengan Rusun 85. Bahrum juga mengatakan bahwa anggaran BSPS meningkat dari 15 ke 17, berharap anggota Komisi 5 diberikan minimal 4.000 unit penempatan seperti proposal yang sudah dikirimkan kepada Menteri PUPR.

Pembahasan Rincian Anggaran Untuk Fungsi dan Program Masing-Masing Unit Eselon 1 BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-BPWS dalam RAPBN Tahun 2019 – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sestama BMKG, Deputi Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan Basarnas, dan Deputi Perencanaan Bapel-BPWS

Bahrum mempertanyakan bahwa dipengawasan internal ada belanja modal sebesar Rp1,7 Miliar ini termasuk dari belanja modal apa, apakah dipengawasan juga membutuhkan belanja modal. Bahrum
meminta kedepannya untuk paparan memakai warna-warna yang berbeda, jangan sampai seperti ini karena tidak bisa membacanya mana yang target dan yang mana capaiannya. Melihat dari kesimpulan yang lalu, bahwa pengawasannya masih tidak diantisipasi, bahwa pengawasan dari BMKG hanya 30% saja. Sehingga untuk pengawasannya perlu dinaikan menjadi 100% dan juga belanja modal untuk
dikurangi. Bahrum mengatakan bahwa tidak ada istilah jika Basarnas itu kekurangan anggaran. Bahrum heran dengan kejadian di Danau Toba diberentikannya evakuasi, bahwa selama ini jelas apa yang harus ditolong itu tidak boleh berhenti karena operasi Basarnas harus 24 jam seperti di Jepang bukan 12 jam saja. Bahrum mengatakan jika Basarnas membutuhkan peralatan sebaiknya minta
kepada pemerintah dan Presiden. Karena tidak ada istilah cuaca buruk atau cuaca hujan, sehingga Basarnas dilatih untuk menjadi profesional yang dapat mengatasi dengan bagaimanapun cuacanya. Bahrum mengatakan jika belanja bulanan operasional BPWS kurang sebaiknya untuk dijelaskan.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Bahrum mengatakan jalan Bandara Buopalopo sepanjang 1600 m, berharap dari bandara ke Jakarta bisa diperpanjang jadi 2000 m.

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Rancangan Undang-Undang

Bahrum mengatakan bahwa ada beberapa pasal masyarakat adat yang bertentangan dengan aturan adat. Bahrum juga berharap semua bahan dilengkap karena Badan Legislasi DPR-RI akan melakukan rapat Panja.

Penyerahan Naskah Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Sekrtetaris Jenderal DPR-RI

Mengenai tarif, Bahrum mengatakan bahwa di taksi online tidak ada agro meter karena terdapat iklan dan iklan tersebut meringankan biaya penumpang. Bahrum juga mengatakan bahwa dari perusahaan taksi ingin menyeragamkan tarif agar tidak terjadi jarak antara taksi konvensional dan taksi online.

Musibah Jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Direktur Umum Lion Air, Kepala Basarnas, Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian RI, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Bahrum mengatakan fokus utama dari penerbangan adalah keuntungan, jadi semakin sedikit profit maka pengecekan berkurang. Oleh karenanya, ia menanyakan batas tarif pesawat sehingga tak ada lagi profit yang sedikit. Selanjutnya, menurut Bahrum perlu ada penajaman political will.

RKA K/L dan RKP t.a. 2020 — Komisi 5 Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Bahrum meminta BNPB untuk melekat pada Kementerian PUPR sehingga dapat berkoordinasi lebih kuat dalam antisipasi maupun penanganan bencana. Selanjutnya, ia meminta gambaran Dana Alokasi Khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR.

Alokasi Anggaran TA 2020 - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI

Bahrum mengatakan anggaran di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terlalu kecil padahal tingkat kecelakaan sangat tinggi seperti di tol Cipularang, sehingga tak hanya fokus pada peningkatan anggaran namun juga harus ada evaluasi dan bahkan hingga kini belum ada jawaban secara teknis. Lalu, ia meminta perhatian dari Kementerian Perhubungan RI soal layaknya kapal kayu melintasi kayu. Ia juga meminta fokus dari kementerian untuk terminal Makassar yang kumuh.

Target Prioritas Sumber Daya Alam (SDA) 2020 – Komisi 5 Raker dengan Menteri PUPR

Bahrum menyatakan adanya kejanggalan diunsur organisasi Eselon 1 Ditjen Cipta Karya, dikarenakan pagu anggaran keluar dari skema. Bahrum mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah serius untuk tindakan pindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dan yang menjadi pertanyaannya adalalah apakah
Kementerian Keuangan memakai dana pinjam dan cadangan devisi. Ini sangat ditakutkan sekali karena hutang Negara sudah mencapai 30,1%, mulai dari sekarang kita harus membantu presiden dan Kementerian Keuangan agar tidak menggunakan dana pinjaman yang sudah terlalu besar.

RKA K/L Tahun 2019 Kementerian PUPR - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR

Bahrum berpendapat bahwa KemenPUPR harus melakukan kerjasama lintas kementerian untuk menangani masalah desa tertinggal di Indonesia. Bahrum menyoroti permasalahan pembangunan bendungan di desa, ia menyatakan bahwa pembangunan bendungan harus memperhatikan keberadaan
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di desa ssekitar. Selain itu, Bahrum juga menyoroti masalah yang terjadi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPKN) saat ini, Bahrum berpendapat bahwa KemenPUPR harus turut mengambil langkah untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

Latar Belakang

Dr.Ir. Bahrum Daido, M.Si terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Sulawesi Selatan III setelah memperoleh 31,747 suara.  Bahrum adalah mantan insinyur dan konsultan dari banyak pembangunan infrastruktur di berbagai penjuru Indonesia.  Di 2004 Bahrum terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Luwu dan menjadi Bupati Luwu di 2008 (2008-2009).  

Pada masa kerja 2009-2014 Bahrum duduk di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Komisi V yang membidangi transportasi, pekerjaan umum dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. 

Di periode 2014-2019 Bahrum kembali bertugas di Komisi V.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 158, Palopo (1983)

S1, Teknik Sipiil, Universitas Hasanuddin, Makassar (1990)

S2, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Universitas Hasanuddin, Makassar (2006)

S3, Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya (2013) 

Perjalanan Politik

Sebelum terjun ke politik di 2004, Bahrum Daido adalah seorang professional dan konsultan teknik sipil.  Bahrum memiliki segudang pengalaman dalam pembangunan dan proyek-proyek infrastruktur.

Di 2004 Bahrum menjadi kader Demokrat dan pada Pilkada 2004 dan terpilih menjadi Wakil Bupati untuk Kabupaten Luwu bersama H.M Basmin Mattayang. Di 2008, Bahrum maju menggantikan menjadi Bupati Luwu (2008-2009).

Pada Pileg 2009, Bahrum mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan awalnya duduk di Komisi IV (pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan) kemudian pindah ke Komisi V (perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat) sampai dengan sekarang.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Masyarakat Adat

23 Agustus 2017 - Bahrum mengatakan keberadaan RUU Masyarakat Adat justru memperkeruh keadaan. Bahrum membagikan pengalaman ketika dirinya menjadi Bupati, ketika ingin membangun suatu infrastuktur, namun masyarakat adat marah. Bahrum mengatakan menemukan penjelasan yang tidak masuk akal pada pembahasan hak dan kewajiban di pasal 20 RUU Masyarakat Adat.

Bahrum mengusulkan agar perlu dibuat semacam diskusi seperti seminar untuk mengulas naskah akademik. Karena menurutnya, isi RUU Masyarakat Adat salah semua. [sumber]

RUU Jasa Konstruksi

16 Maret 2016 - Bahrum berpendapat bila ada UU lain yang berpengaruh terhadap pasal di RUU Jakon, sebaiknya dibahas di Panitia Kerja (Panja).  [sumber]

20 April 2015 - Bahrum mengingatkan bahwa RUU Jasa Konstruksi telah dibahas DPR pada periode sebelumnya di Badan Legislasi (Baleg) dan telah dinyatakan selesai. Hal ini dikarenakan RUU ini telah melalui proses penyusunan selama 2-3 tahun dan telah melakukan studi banding ke Amerika Serikat. Oleh karena itu, Bahrum menilai sekarang waktunya kita tancap gas menyelesaikan RUU ini agar tidak menjadi sasaran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media untuk menyerang DPR.  [sumber]

RUU Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi)

23 Juni 2015 - Bahrum setuju untuk melanjutkan rancangan tata-cara pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Program Dana Aspirasi) untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.  [sumber]

Tanggapan

Rincian Program untuk Fungsi dan Program Eselon 1 

17 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perkeretaapian, Bahrum mengatakan yang pertama adalah capaian dari Ditjen. Pencapaiannya 94% tidak sampai target, tolong jelaskan kendala untuk mencapai capaian tersebut. Bahrum menyampaikan bahwa sewaktu Pak SBY selau capai target, kenapa Pak Jokowi tidak di tahun 2019 ini.Bahrum berpendapat, sepertinya belum ada upaya dari Dirjen Perkeretaapian untuk melakukan proteksi dan mitigasi terhadap lintasan dengan jalan, sehingga kita tidak perlu menunggu KA lewat menyebrang, berikan penjelasan kepada Komisi 5 karena ini menyangkut keselamatan rakyat. Bahrum beranggapan bahwa gagal pemerintahan Pak Jokowi kalau tahun 2019 tidak tercapai. Bahrum belum melihat adanya upaya dari Ditjen untuk tertibkan lintasan. Bahrum mengatakan melihat di halaman 11 ada kegiatan-kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri, Bahrum ingin tahu pinjaman luar negeri kenapa digunakan untuk kegiatan yang menurut Bahrum tidak cost-recovery ini. Harapan Bahrum, bangunlah di bangunan post-recovery,jangan pinjam-pinjam terus, sampai kapan Indonesia mau pinjam-pinjam terus. LRT Jabodetabek menggunakan Perpres, terkait itu, Bahrum menanyakan kenapa Perpres itu memakai APBN,ini enak sekali pada akhirnya. Teknologi kereta api biayanya paling tinggi tetapi kenapa masih pakai teknologi jadul,biayanya sudah ratusan triliuntetapi kapan kita menikmati Shinkansen Pak.Bahrum meminta tolong ditanggapi mengenai KA cepat Jakarta-Bandung dan sistem pembiayaan MRT itu seperti apa, karena Bahrum dari Komisi 5 belum tahu sistem pembiayaannya. [sumber] 

Pengesahan Jadwal Baleg Masa Sidang ke-2 2017/2018

15 November 2017 - Bahrum menjelaskan draf naskah akademik revisi UU Ormas sudah siap dan nantinya pada 23 November akan Raker dengan pemerintah sehingga bisa memasukkan revisi UU Ormas dalam daftar. [sumber]

Rincian RKA K/L TA 2018

11 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Eselon 1 Kemenhub RI, Bahrum mengatakan bahwa rencana proyeksi anggaran kita kurang lebih 2,67 kemudian Ia mengimbau agar kita tidak melanggar UU karena sangat riskan dengan utang Indonesia beda dengan Jepang yang utangnya sangat luar biasa di atas 60% tapi mereka bisa mengatur. Imbauan selanjutnya adalah kepada Sekjen yakni utang dibatasi. Untuk itu Bahrum meminta agar mitra memberikan penjelasan pada kami apa yang tidak bisa ditindaklanjuti yang sekitar 21 Miliar. Bahrum memandang sulit untuk irjen karena terkait dengan masih sulitnya akses transportsi ke daerah Papua baik darat dan laut menyebabkan harga barang naik. [sumber]

Pengesahan Jadwal Rapat Baleg Masa Sidang ke-1 th 2017/2018

21 Agustus 2017 - Bahrum menanyakan kepada Firman Subagyo kapan akan dilaksanakan pengesahan rancangan undang-undang baru. Bahrum mengusulkan agar Undang-Undang tentang Jalan dimasukan prolegnas. [sumber]

RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR

27 Juli 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Bahrum menyarankan pembebasan tanah di daerah Makassar untuk keperluan pembangunan jalan. Perbaikan pembangunan infrastruktur di Makassar meliputi jembatan, flyover, dan jalan perlu dikoreksi oleh Kementerian PU-PR. [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Kementerian Pekerjaan Umum - RAPBN 2016

24 Juni 2015 - Bahrum tanya ke mitra-mitra dari Komisi 5 dimana dokumen-dokumen pelengkap terkait Pagu Kebutuhan dan Pagu Indikatifnya. Bahrum heran mengapa ia tidak mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dan jawaban-jawaban tertulis dari mitra-mitra.  [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Bahrum setuju perlunya dibentuk Panitia Kerja (Panja) untuk Program Tol Laut.  [sumber]