Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Masukan dan Pandangan terhadap Perbaikan Penerbangan Nasional — Panja Penerbangan Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Maskapai Penerbangan Nasional

Umar mengatakan bahwa standar pagar bandara-bandara di Indonesia Timur belum sesuai. Pagar di atasnya seharusnya bercabang agar tidak dapat dipanjat orang dan juga hewan. Umar mengingatkan bahwa anggaran dapat dialokasikan untuk pengadaan pagar di bandara-bandara. Ia menilai masih banyak bandara yang belum melakukan simulasi jika ada insiden terjadi.

Penjelasan Pokok-Pokok Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Umar menekankan tidak pada jalan tol. Melainkan, sumber daya air dan pengamanan pantai yang perlu menjadi prioritas juga dari Kementerian PUPR.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Umar berpendapat untuk saat ini kerera cepat ini belum tepat. Untuk Bandung-Jakarta sudah banyak alternatif mode transportasi. Umar dari Fraksi Demokrat mengaku belum semua setuju dengan kereta api cepat.

Transfer Daerah Tentang RAPBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Umar meminta anggaran untuk Basarnas, BNPN, dan BMKG jangan dipotong karena bertujuan untuk antisipasi bencana.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI

Umar hanya memperingatkan jangan sampai pemotongan anggaran yang terjadi di Kemenhub RI berdampak pada keefektifan arus mudik lebaran.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Koordinator dalam Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

Umar A. menanyakan bagaimana peran Menkopolhukam sehingga TKA ilegal bisa masuk.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Unit Organisasi Eselon 1 Kementerian Perhubungan RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI

Umar mengatakan bahwa ketika peresmian Pelabuhan Sulawesi di Kendari, Menteri Perhubungan RI pernah menjanjikan akan melakukan pengerukan teluk kendari. Ia berharap agar pengerukan tersebut dapat segera diselesaikan. Perlu dipikirkan juga secara jangka panjang mengenai pendangkalan akibat dampak dari pengerukan. Umar menyampaikan bahwa terdapat 32 lokasi yang akan dilakukan pengerukan. Namun, tidak ada satu lokasi yang berada di dapilnya. Umar menanyakan jumlah pelabuhan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Ia juga menyampaikan bahwa Pelabuhan Waode Buri membutuhkan perhatian dari Pemerintah Pusat untuk dilakukan pengembangan. 

Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi

Umar setuju agar anggaran dana desa langsung diberikan ke desanya, tetapi secara bertahap agar dapat dievaluasi.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 — Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Umar mengatakan 80% penghasilan devisa dari wisata gunung dan hal ini sering luput dari pengembangannya. Umar meminta Bappenas untuk mengembangkan wisata gunung atau petualangan.

Evaluasi Kerja Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Umar mengatakan banyak perumahan nelayan dan buruh yang perlu diprioritaskan.

Persiapan Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi dalam rangka Penanganan Arus Mudik Lebaran Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Korps Lalu Lintas Polri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas)

Umar mengatakan Menhub harus melibatkan swasta dalam pelaksanaan mudik.

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Umar mengatakan kebijakan taksi online harus dikembalikan ke kebijakan lokal, jadi otoritas daerah yang mengatur.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Umar Arsal berterima kasih kepada Menhub. Ia mengatakan Wakatobi, Sulteng dipromosikan menjadi destinasi wisata dan ia meminta Menhub terus meningkatkan pembangunan di Sulteng.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Temuan Hasil Kunker Reses, dan Isu-isu Penting — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama dari Perum Perikanan Nusantara, PT Perikanan Indonesia dan PT Garam

Umar mengatakan Menteri KP harus fokus kepada penataan rumah nelayan yang tidak layak dan ke kempung nelayan yang dekat dengan tempat wisata. Umar meminta penggunaan kartu nelayan dipermudah. Umar mengsulkan fungsi pengawasan dikembalikan ke Kabupaten kota karena sudah banyak laporan tidak efektif.

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan, dan Komitmen Penolakan Rencana Impor Beras Tahap 2 – Komisi 4 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum BULOG

Umar meminta kepada Perum BULOG untuk memperbaiki gudah BULOG di seluruh Indonesia yang bocor.

Lima Pokok RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2019 dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Umar mengatakan bahwa ia ingin semua serius menulis tentang Taman Nasional yang dapat menarik turis-turis untuk datang dan tidak bersumber dari penulis luar. Ia juga menyampaikan mengenai ekspor kawasan-kawasan destinasi yang menarik, misalkan Wakatobi dan Taman Nasional Indonesia.

Kunjungan Kerja Komisi 4 DPR-RI pada Reses Masa Sidang 1 Tahun 2018/2019 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Koordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Umar mengatakan bahwa dinas kadangkala sudah ditunjuk 1 kelompok, setelah ditelusuri yang menerima kelompok tani justru bukan petani. Oleh sebab itu, Umar memberikan masukan untuk mengevaluasi diri agar hal tersebut tidak terjadi lagi.

Pembahasan RKA K/L Tahun 2020 dan Usulan Program-Program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis dari Komisi - Raker Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Dirut Perum Bulog

Umar mengatakan soal janji-janji kami yang terpilih akan terus dituntut oleh rakyat. Mohon untuk Menteri-Menteri ini dapat bekerja sama dalam merealisasikannya. Petani atau nelayan justru lebih pintar dibanding penyuluh, mohon diperhatikan dana dan kualitas pelatihan. Selanjutnya, untuk sektor pertanian jangan sampai pemasukan kita besar tapi yang merasakan hanya Pemerintah saja. Tapi juga harus bisa dirasakan oleh rakyat.

Kemudian, Umar mengatakan KKP, mohon dipantau bantuan-bantuan alat angkat kapal. Dan juga agar mengundang kami saat pemberian bantuan kepada wilayah-wilayah, agar transparansi Komisi 4 dapat terlihat oleh rakyat. Umar mengharapak dimohon untuk ke-3 Kementerian ini untuk terus diperhatikan dan direalisasikan janji kita kepada masyatakat. Terkait dengan tim penyuluh ia melihat di tenaga penyuluh ini, terkadang petaninya yang lebih pintar dari pada tenaga penyuluh. Selanjutnya, Umar mohon untuk diperhatikan untuk kedepan. Ia bangga dengan adanya peningkatan ekspor disektor pertanian. Untuk Menteri LHK anggaran untuk Kehutanan hanya 9 Triliun ini tidak memadai, berkaitan dengan program DAS hutan lindung, dan taman nasional kita terbesar di dunia. Dan dimohon teman Banggar untuk diperhatikan.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Temuan Hasil Kunjungan Reses, dan lain-lain – Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Umar berharap ada semacam pelatihan yang dilaksanakan misalnya pemukiman yang di sungai dalam rangka sosialisasi, jadi mohon diprogramkan untuk daerahnya karena di daerah Umar ini kan rawan bencana semuanyaterutama untuk yang bermukim di daerah kehutanan.

Latar Belakang

Umar Arsal adalah caleg terpilih dari Fraksi Demokrat mewakili Dapil Sulawesi Tenggara. Ia sudah menjabat sebagai caleg dari dapil tersebut selama 2 periode. Umar Arsal memiliki latar belakang pengusaha. Umar pernah menjadi Direktur Utama PT. Gapura Duta Persada (perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia, 2001-2009) dan Direktur Utama PT. Escala Tehnik Cahaya Abadi (perusahaan jasa perawatan lift, 1996-2009). Ia menikah dengan Lisa, dan memiliki 4 orang anak.

Pada Juni 2013 Umar diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek Hambalang. (sumber). 

Di Oktober 2017 terjadi mutasi internal di Fraksi Demokrat dimana sekarang Umar bertugas di Komisi 4 yang membidangi pangan, perikanan dan pertanian.

Pendidikan