Demokrat - Papua

Komisi V - Infrastruktur dan Perhubungan

Sikap Terhadap RUU

Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI

Willem menanyakan terkait angkutan online berplat hitam, apakah ada penarikan pajak dari angkutan online ini. Apa skemanya agar angkutan ini bisa ditarik pajaknya sebagai PNBP

Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN

Willem memberikan catatan terkait integrais angkutan umum, bahwa pelaksanannya baru di kota-kota besar seperti Jakarta sedangkan di kota-kota kecil masih belum terlaksana, oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk menciptakan trasportasi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Jangan sampai RUU ini menggunakan pendekatan definisi Jakarta, sementara permasalahan konteksual yang dihadapi di luar itu berbeda, oleh karena itu perlu adanya sharing informasi terkait pendampingan oleh lembaga selama ini khusunya oleh ITDP di bebebrapa kota dan apa dukungan dan kendala implementasi integrasi angkutan umum di kota-kota di seluruh wilayah. Selajutnya terkait RUU LLAJ, Willem menyampaikan baiknya dimasukan pasal secara tegas agar kementerian yang bertanggung jawab atas implementasi RUU ini dalam menyusun dokumen perencanaan terkait dengan peta jalan termasuk skema pendanaan pusat dan daerah serta juga rencana integrasi transportasi secara regional dan kota yang berkelanjutan dan berkeadilan serta tanpa mengabaikan disabilitas.

Pelantikan Antar Waktu (PAW) Anggota DPR-RI dan MPR-RI Sisa Jabatan 2019-2024, Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 2 DPR-RI, dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-37

Willem menyampaikan bahwa melihat referensi internasional hari ini, Pandemi Covid-19 sangat mempertajam kontradiksi ekonomi menyebabkan banyak aktivitas ekonomi agregat menurun drastis, sehingga masing-masing negara bekerja keras menemukan formulasi dan merumuskan langkah-langkah yang dianggap tepat untuk dapat dijadikan tanggul dalam menjaga kestabilan ekonomi dan penerimaan negara agar tidak jebol dan kolaps.  Namun, realitas yang dihadapi oleh NKRI hari ini sangat kontradiksi dimana dengan sadar para elit penyelenggara telah dan sedang mendorong penetapan kebijakan-kebijakan baru yang justru menambah beban negara. Dimanakah empati dan sensitivitas kita sebagai elit penyelenggara terhadap masalah kontekstual yang dihadapi oleh wong cilik. Kebijakan-kebijakan yang menambah negara tentunya dilakukan pengkajian ulang. Willem menegaskan bahwa yang perlu diperhatikan hari ini adalah kebijakan-kebijakan yang memperkuat kestabilan ekonomi dan penerimaan negara dalam negeri. Mengingat, agregat penggerak ekonomi di dalam negeri sebagian besar didorong oleh belanja konsumsi rumah tangga di dalam negeri kita sendiri, dimana angka konsumsi rumah tangga mencapai 56,82% bahkan jauh lebih besar jika dibandingkan kontribusi ekspor barang dan jasa yang hanya mencapai 18%. Oleh karena itu, dengan memperhatikan morfologi struktur ekonomi kita yang benar seperti ini, maka instrumen kebijakan harusnya memperkuat mitigasi untuk mendapatkan belanja konsumsi rumah tangga yang mencapai 56,82%.

Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Jasa Konstruksi - Raker Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Willem menegaskan bahwa UU harus berdasarkan permasalahan konstektual. Di Papua contohnya, hal tersebut harus melihat geografis, inflasi, dan keberpihakan-keberpihakan pada masyarakat daerah.

Masukan terhadap RUU Arsitek - RDPU Komisi 5 dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)

Willem mengungkapkan bahwa banyak orang mengecam DPR-RI ini tidak produktif dalam membuat UU, maka diharapkan RUU Arsitek ini dibahas secara jelas. Willem menjelaskan pula bahwa dalam pembahasan regulasi tidak boleh ada penyamaan definisi. Willem mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik, seperti alam pun berbeda-beda. Willem menyampaikan bahwa Indonesia ada beberapa daerah yang rawan gempa dan letusan gunung berapi, maka ini harus menjadi pengawasan khusus dalam pembahasan regulasi.

Klarifikasi Undang Undang (UU) Jasa Konstruksi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sekretariat Negara dan Ahli Bahasa

Willem Wandik mengatakan bahwa terkait pasal 6 partisipasi menyasar keterlibatan gotong royong sangat kuat, Pasal 74 dan 76 terkait partisipasi Jakon harus melibatkan masyarakat secara luas, Jakon jangan hanya untuk mereka yang mempunyai modal besar. Antara pengusaha kecil di daerah dengan pengusaha besar di nasional ada persaingan yang tidak baik, di Papua dana sebagian besar dilakukan oleh kontraktor dengan dana besar, perebutan 'kue' sekarang sudah diikuti oleh asing yang parahnya kompetisi perebutan 'kue' jasa konstruksi ikut dari sektor asing memperebutkan.

Pengaturan Tenaga Kerja Arsitek dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Arsitek — Komisi 5 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Willem sebagai Pimpinan Rapat meminta kepada Pemerintah agar Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ingin masuk atau bekerja di Indonesia harus taat pada aturan-aturan yang berlaku.

Pelantikan PAW, Hasil IHPS, RUU Pekerja Sosial, RUU Pendidikan Kedokteran, RUU BUMN sebagai RUU Usul Inisiatif DPR, dan RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Belanda dan RI-Arab Saudi — Rapat Paripurna DPR-RI

Willem menyampaikan bahwa di tengah-tengah menghadapi bencana dan tahun politik ini Willem menemui sikap-sikap yang mencederai semangat persaudaraan yang belum lama ini ada suara-surat dari Timika, Manado, dan lain-lain tentang keputusan pengadilan yang merugikan kaum minoritas, oleh karena itu kepada seluruh konstitusi negara untuk menstimulus warga negara untuk eksistensi negara kita. Di nusantara ini kita memiliki karakteristik yang berbeda, dan sudah melihat hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan. Pemerintah pusat jangan disamakan perilaku di seluruh Indonesia, terutama di Papua karena di Papua masih defisit infrastruktur sehingga banyak yang tidak bisa mengakses internet untuk CPNS 2018.

Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) - Rapat Paripurna DPR-RI

Willem mengatakan pergerakan mahasiswa adalah bagian yang dilindungi oleh UU 1945, sehingga perjuangan menuntut keadilan bukan kriminal, justru meningkatkan keadilan HAM itu sendiri. Willem mengatakan aparat menangkap mahasiswa dengan tuduhan makar, Willem meminta mahasiswa dibebaskan tanpa syarat yang ada di Kaltim dan Jakarta.

RUU Perkelapasawitan dengan Apkasindo

Willem mengatakan kami sepakat dengan harapan pembuatan UU ini berdasarkan asas utilitas dan pemanfaatan masalah-masalah di daerah-daerah yang berbeda-beda, contohnya lahan di Papua lebih komunal dan tidak ada kepemilikan individual yang mau ditanyakan di sini adalah permasalahan-permasalahan di daerah kadang beda-beda seperti masalah lahan itu beda-beda tiap pulau sudah pasti karakteristik dan latar belakang kebudayaannya juga kan beda jadi RUU Perkelapasawitan ini perlu kehati-hatian agar pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan baru. Willem menambahkan selama ini kita lihat UU sektoral tidak sesuai dengan era desentralisasi seakan-akan semua diatur pusat, dan UU sektoral kebanyakan ada di bawah kendali pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga terkait sehingga pemda tidak terlalu punya ruang untuk mengatur perkelapasawitan di masing-masing daerah.

Tanggapan

Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas

Ingin menambahkan sedikit catatan, tentunya menjadi perhatian kita bersama, pertama terkait dengan penyiapan infrastruktur dan transportasi terlihat setiap tahun menjelang masa lebaran dan tahun baru selalu mengalami peningkatan mulai dari jalan tol, non tol, pelabuhan, bandara, dan moda transportasi dan konektivitas serta sarana prasarana pendukungnya, demikian juga aplikasi terkait kondisi terkini cuaca dan iklim yang di pasang BMKG juga sudah mudah diakses oleh masyarakat secara luas, oleh karena itu kami mengharapkan di sini perlu diperhatikan bersama bahwa dalam penyiapan infrastruktur dan transportasi liburan Natal dan tahun baru ini tetap mengacu pada hasil evaluasi Nataru tahun sebelumnya, di sini menurut kami diantaranyanya harga tiket, khususnya ada harga tiket pesawat yang seringkali mengalami kenaikan yang terlihat tidak sewajarnya, dan juga yang terkait dengan optimalisasi pelaksanaan regulasi angkutan perhubungan laut khususnya moda transportasi kapal-kapal cepat yang ada di daerah-daerah agar tidak terjadi lagi kapal-kapal yang berlebihan muatan penumpang atau kapal yang tidak didukung sarpras keselamatan dan sebagainya. Terkait dengan strategi dan kebijakan dari Kementerian PUPR untuk mendukung kelancaran arus selama liburan Natal dan tahun baru ini dipastikan Jalan nasional itu fungsional dan juga dipastikan tidak ada lubang yang dapat mempengaruhi arus akses kelancaran transportasi mudik dan lebaran. Kami juga ingin memberikan catatan terkait dengan menghadapi Nataro ini juga, di mana ada jalan trans nasional yang menghubungkan empat kabupaten yaitu dari Wamena, Mambram Tengah, Lani Jaya, Tolikar, dan Puncak Jaya maupun Puncak Papua itu sampai sejauh ini belum ada peningkatan, rusaknya luar biasa parahnya, ada peningkatan tetapi itu hanya dari Wamena sampai di Puncak Mega dan selanjutnya ke sana sampai sejauh ini belum ada peningkatan, sudah banyak terjadi kerusakan jalan dan kiranya ini menjadi perhatian untuk di perhatikan, karena jalur ini memang sebenarnya aman jauh dari gangguan keamanan baik dari KKB maupun juga masyarakat ini selalu aman, namun sejauh ini hingga hari ini ini luput dari perhatian kita, Oleh karena itu kiranya bisa menjadi perhatian supaya Nataruh ke depan ini bisa mempermudah akses transportasi masyarakat di sana dan juga Menteri Perhubungan tolong perhatikan terkait dengan harga tiket pesawat yang ada di daerah-daerah terpencil di sana karena transportasi utama di sana adalah pesawat karena itu harga tiket pesawat juga kadang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat di sana, masarakat di sana memang rata-rata kerjanya hanya ASN, di sana tidak ada industri, tidak ada pekerjaan-pekerjaan lain tettapi dihadapkan dengan situasi harga tiket yang begitu tinggi, ini juga justru membebani masyarakat, karena itu di momen Nataru seperti ini tolong diperhatikan supaya tidak membebani, kasihan terutama kepada teman-teman ASN baik itu TNI, Polri, maupun guru atau tenaga kesehatan yang ada daerah-daerah terpencil mau mudik lebaran atau mau Natal itu susah, bahkan mereka harus menunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun baru sekali keluar karena dengan tingkat kemahalan harga tiket yang begitu tinggi ini juga mempengaruhi situasi mereka di sana.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)

Willem mengatakan wilayah timur memiliki cuaca yang ekstrim, curah hujan tinggi, hampir setiap hari, sehingga mempengaruhi tingginya insiden di darat, laut, dan udara. Willem mengatakan Sekolah Lapang dan upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan BMKG dan Basarnas selama ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat di daerah sehingga bisa menekan terjadinya insiden. Willem mengatakan di Papua ada wilayah-wilayah terisolasi dan wilayah kepulauan terluar yang defisit infrastruktur sehingga membutuhkan perhatian yang serius dari BMKG dan Basarnas.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Willem mengatakan realisasi anggaran harus betul-betul diperhatikan agar serapan anggaran Kementerian Perhubungan TA 2023 bisa mencapai target. Willem meminta penjelasan terkait realisasi anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) yang sudah terbebani dengan pengembalian cicilan dan bunganya. Willem mengatakan bagaimana perkembangan pelaksanaan infrastruktur di sektor perhubungan dalam penyelenggaraan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Willem mengatakan perbatasan penyebrangan Timor-Leste dan Indonesia kekurangan, kiranya bisa menjadi perhatian. Willem menyampaikan bahwa transportasi udara adalah transportasi utama di Papua karena defisit infrastruktur dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pentingnya perhatian pemerintah pusat untuk membangun Lapangan Terbang (Lapter) untuk pesawat perintis.

Penyusunan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta - RDPU Baleg dengan Pakar dan Akademisi

Terkait proteksi hak masyarakat adat dan kewenangan yang dimiliki Jakarta ada dalam UU, tetapi dalam prakteknya apakah berjalan sesuai harapan atau tidak. Willem mengusulkan dipikirkan ada Perdasus sehingga bisa memberikan penguatan dalam pelaksanaannya. Misalnya, jangan sampai pencalonan Gubernur/Walikota dari luar apabila tidak diproteksi dengan Perdasus. Kalau ini diatur dengan baik, maka Betawi tetap punya porsi untuk berkompetensi secara fair dalam pencalonan Kepala Daerah, jangan sampai tersisih dan akhirnya tidak memiliki peluang lagi.

Laporan Komisi 3 DPR-RI Atas Hasil Fit and Proper Test Terhadap Calon Anggota Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan dan Lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-7

Willem Wandik mengatakan bahwa terkait dengan pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD yang telah menyakiti hati para penyelenggara di tanah Papua dan juga masyarakat tanah Papua dengan pemilihan narasi yang begitu negatif dan diframingkan di media-media mainstream yang mempengaruhi pikiran warga dunia dan juga Indonesia yang menyebabkan orang Papua merasa dilecehkan dan juga para penyelenggara pembangunan di tanah Papua merasa harga dirinya direndahkan, di mana dalam pernyataannya bahwa kami marah karena selama 20 tahun Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp1000,7 triliun telah diluncurkan ke Tanah Papua tapi tidak memberikan dampak apa-apa dalam pembangunan di tanah Papua. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan posisi pentingnya Tanah Papua terhadap Indonesia.

Kunci dari negara itu ada pada kedaulatan mata uang di mana nilai kurs rupiah per hari ini mencapai Rp15.000 lebih terhadap dolar Amerika, itu ditentukan oleh cadangan emas, maka negara Indonesia diperbolehkan untuk mencetak mata uang rupiah atau emas menjadi unders login rupiah, sehingga arti pentingnya Tanah Papua terhadap Indonesia adalah tanah Papua menjadi jaminan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Maka, Tanah Papua menjadi jaminan bagi Bank Indonesia untuk mencetak mata uang rupiah. Pertanyaannya adalah apakah sepandang nilai otonomi khusus Papua itu dihargai dengan angka Rp138,5 triliun termasuk dana tambahan infrastruktur di 2 (dua) provinsi Papua selama 20 tahun pelaksanaan otonomi khusus jilid 1 berdasarkan data sumber dari kementerian keuangan Republik Indonesia dan kemudian Otsus jilid 2 hari ini hanya ditambahkan 2% sehingga pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD telah menyakiti hati orang Papua dan merendahkan harkat dan martabat para penyelenggara negara di tanah Papua. Oleh karena itu, kami meminta Menkopolhukam, Mahfud MD kiranya bisa dipertanggung jawabkan pernyataan itu kepada masyarakat di tanah Papua.

Pengambilan Keputusan atas Hasil Penyusunan Prolegnas Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2023 — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah dan DPD-RI

Willem membacakan Pendapat Mini Fraksi Demokrat DPR-RI tentang pengambilan keputusan atas Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023

• Fraksi Partai Demokrat kembali menegaskan agar dalam pembentukan undang-undang dimulai dari persiapan naskah akademik penyusunan draft RUU hingga pada saat proses pembahasan di tingkat komisi dan Panja serta Timus harus mengikuti tata aturan pembahasan RUU yang diatur dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan saat Demokrat juga meminta agar dalam setiap proses penyusunan RUU di DPR RI harus secara sungguh-sungguh memperhatikan asas-asas pembentukan atau penyusunan undang-undang antara lain asas keterbukaan asas partisipasi asas akuntabilitas asas kepastian hukum asas keadilan dan asas kemanfaatan. Fraksi Partai Demokrat terus mengingatkan agar segala putusan dan pembahasan RUU di DPR-RI akan dibuat dengan kehati-hatian dan pembahasan yang mendalam serta melalui proses musyawarah dan mufakat antara DPR RI dan Pemerintah agar RUU yang dihasilkan oleh DPR RI dan pemerintah jangan sampai merugikan rakyat serta dpr-ri tentunya harus mendengarkan setiap aspirasi dari seluruh fraksi-fraksi Sebagai pemegang dan penyalur aspirasi rakyat secara kolektif dari seluruh penjuru nusantara. Fraksi Partai Demokrat meminta agar penyusunan prolegnas prioritas 2023 harus dilakukan secara realistis agar efektif dan efisien dalam proses pembentukan undang-undang dapat terwujud. Selain itu prolegnas prioritas dihadapkan dapat diharapkan dapat benar-benar dijadikan arah pembangunan hukum yang menjamin ketepatan isi dan ketepatan prosedur hukum dengan naskah akademis yang memadai memadai koordinasi yang sinergis serta komitmen yang kuat dari lembaga lembaga terkait dalam menjaga konsistensi daftar prolegnas prioritas yang telah ditetapkan bersama. Fraksi Partai Demokrat meminta agar dalam menyusun RUU prioritas perlu mengedepankan RUU yang diperlukan oleh masyarakat sebagai upaya penyelesaian masalah atau mencari solusi atas problematika dan permasalahan masyarakat melalui penyusunan regulasi yang tepat dengan mempertimbangkan yang matang. Selain itu pembahasan RUU harus dilakukan secara terbuka dan transparan dengan membuka ruang bagi peran serta masyarakat secara luas karena pemberlakuan undang-undang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat luas selain dapat memberikan kepastian hukum juga dapat memiliki dampak yang besar dan strategis bagi kehidupan masyarakat luas. Terkait rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional perlu dilakukan pendalaman dan kajian secara komprehensif karena masih menimbulkan persoalan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat meminta agar RUU sisdiknas tidak dimasukkan dalam prolegnas prioritas karena masih adanya pro kontra di dalam masyarakat. Masih banyak hal lain yang perlu lebih urgent dan perlu untuk dibahas. Berdasarkan uraian dan catatan yang telah kami sampaikan sebelumnya, Fraksi Demokrat DPR RI menyatakan dapat menyetujui RUU prioritas tahun 2023 untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat selanjutnya.
  

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)

Willem mengatakan di kampung ia ada Bidan-Bidan Misionaris tapi karena orang tua saya juga terikat dengan adat, sehingga peran daripada tenaga Bidan misionaris dibatasi, jadi saya harus dilahirkan dengan proses penanganan tenaga tradisional. Saya pikir tidak ada kata tidak sepakat untuk semua orang mendapatkan pelayanan sesuai adat istiadat dan budaya masing-masing. Oleh karena itu, saya tanya apakah ada ruang untuk memberikan proteksi terhadap hak pelayanan kebidanan masyarakat tradisional karena peran tenaga kebidanan masyarakat adat juga tidak kalah pentingnya karena peran mereka sangat dibutuhkan oleh warga nusantara di setiap daerah baik di pusat-pusat kota maupun di luar daerah-daerah terpencil, terisolasi, terluar, tertinggal dan terdepan. Peran mereka juga sangat dibutuhkan karena di tengah-tengah semakin tingginya cost dan inflasi sehingga tidak begitu mudah untuk menjangkau akses pelayanan.

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023, dan Lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-13

Willem mengatakan bahwa ini merupakan tugas negara yang termaktub dalam UU NRI tahun 1945 namun dalam praktek berbangsa dan bernegara di Papua masih terjadi konflik kekerasan pelanggaran HAM saat pemerintah mencanangkan percepatan pembangunan di Papua. Justru tindakan kekerasan ini sring terjadi di Papua ini mengancam para penduduk sipil Papua oleh karena itu pd sidang paripurna ini Kapolri dan Panglima TNI bisa evaluasi kembali operasi militer di Papua yg terbukti blm efektif. Ini justru mengakibatkan kekerasan di tanah Papua, untuk mengakhiri konflik kekerasan dan kemanusiaan di Papua perlu mendorong dialog yg setara antara Papua dan Jakarta contohnya penyelesaian konfik di Nanggroe Aceh Daarussalam. Mengapa tanah papua ini sangat penting karena negara belum hadir dan memberi solusi untuk papua menjadi provinsi yg damai, sejauh itu pula nusantara ini tidak akan pernah aman selama ini. Sekian dari kami, terimakasih.

Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Semester I Tahun 2022 oleh BPK, Laporan Komisi 3 DPR-RI atas Hasil FPT Calon Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027, dan Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun 2022-2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI

Tentunya telah kita ketahui bersama bahwa ancaman resesi global tahun depan akan memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara pondasi ekonomi Indonesia masih lemah sebagai dampak dari penurunan daya beli rakyat yang dapat mengakibatkan inflasi. Hal ini harus diantisipasi tentunya, namun apa yang telah dilakukan Pemerintah saat ini telah menetapkan kebijakan-kebijakan yang justru menambah beban negara yaitu terkait dengan beban rutin yang bersumber dari APBN. Sementara kita dalam kehidupan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara masih dihadapkan pada posisi ketidakstabilan penerimaan negara di dalam negeri dari rupiah murni. Oleh karena itu, dengan semangat Garuda di Dada, kami dari Fraksi Penjaga Keseimbangan ingin menyampaikan saran dan usul. Perlu lakukan kajian dan penetapan ketika kebijakan dan juga formulasi yang tepat dan dapat dijadikan sebagai tanggul dalam menjaga keseimbangan dan penguatan bagi konsumsi rumah tangga. Perlu meninjau kembali terkait kebijakan-kebijakan yang justru menambah beban negara yang sifatnya beban rutin yang bersumber dari APBN.

Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan

Kita menyadari arti pentingnya negara itu dalam kehidupan kebangsaan, di mana setiap orang di dalamnya berhak memperoleh keadilan untuk kehidupan bersama pada nilai-nilai bersama. Kami ingin suara kami di parlemen didengar. Semua pihak baik lembaga kepresidenan maupun parlemen, untuk mendorong jaminan konstitusi pada penegakan hukum di Indonesia terhadap semua warga negara tanpa terkecuali, terhadap penanganan semua persoalan penting di nusantara ini. Yang telah menimbulkan keresahan dan traumatik yang luar biasa dengan terjadinya peristiwa tanggal 18 Juli 2022 telah terjadi penembakan terhadap anggota Brimob oleh komandannya sendiri di Kab. Jaya Wijaya. Pada tanggal 20 Agustus 2022 telah terjadi penganiayaan terhadap 2 TNI di Jaya Wijaya dilakukan oleh anggota Brimob. Telah terjadi pembunuhan terhadap 4 warga sipil di Kab. Timika pelakunya adalah 6 anggota TNI. Pada tanggal 27 Juli 2022 telah terjadi tewasnya Brigadir Yosua Hutabarat oleh komandannya sendiri. Penanganan kasus ini harus tuntas proses penyelidikan dan penyidikan secara transparan tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Kepada Presiden Joko Widodo, hari ini ada di Papua. Apa yang menjadi harapan Presiden pada Papua damai bisa terwujud pada menjelang akhir periode ini.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI

Willem mengatakan sebaiknya perlu disinkronisasi istilah ruang jalan dalam draft RUU LLAJ dikarenakan dalam revisi UU Jalan juga ada istilah ruang jalan berikut terkait dengan ketentuan sanksi pidana dalam RUU LLAJ terutama terkait operasional kendaraan. Setelah melihat paparan tadi, ia berharap itu bisa memberikan efek yang lebih sebagaimana dikeluhkan oleh warga selama ini. Terakhir, ia mengatakan berkaca dari pengalaman perkembangan taksi dan ojek online serta perkembangan teknologi yang cepat, ia menanyakan alasan tidak mengatur sekalian jika kedepannya terdapat taksi dan ojek terbang. Ia berharap perlu memasukkan juga pada pasal draft RUU LLAJ naskah akademik nantinya.

Rancangan Undang-Undang Arsitek — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Willem mengatakan kewajiban arsitek belum masuk ke DIM 148. Ia menyampaikan sering diskusi tentang arsitek nasional nusantara namun tidak muncul dalam DIM 148. Menurutnya, hal tersebut perlu dimuat. Ia mengatakan dalam kedudukan arsitek nasional nusantara, itu menyangkut jati diri bangsa daripada jati diri bangsa lain. Ia menyampaikan terkadang tenaga profesi dirugikan ketika tidak ada standar. Menurutnya hal tersebut perlu dijelaskan sejelas-jelasnya. Ia menanyakan mengenai seperti yang dipahami terkait jenjang profesi. Dari nasional langsung ke internasional. Ia menyampaikan jika memakai kata budaya bangsa, kelihatannya agak rancu. Ia meminta untuk diubah.

RAPBN 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BMKG, Basarnas, BPWS, dan BPLS

Willem meminta agar warga lumpur sidoarjo diperhatikan.

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan dalam Bidang Perhubungan serta Evaluasi terhadap Keamanan Transportasi Darat, Laut, dan Udara (Rapat Lanjutan) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan RI

Willem mengatakan bahwa capaian dapat berimplikasi dengan Nawacita terkait tol dan jalur Maritim. Ia menekankan agar pembangunan yang dilakukan tidak boleh melupakan sosial kultural.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Basarnas, BMKG, BPLS, dan BPWS

Willem merekomendasikan kepada mitra untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan keselamatan di Papua. Ia menyampaikan bahwa pelayanan transportasi dan pelatihan serta penyelamatan korban di Papua masih minim. Padahal, cuaca ekstrem terus berubah.

Penjelasan Pokok-Pokok Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Willem menanyakan alasan pagu indikatif dapat menurun. Padahal, pembangunan yang akan dilakukan termasuk nawacitanya Presiden Jokowi. Ia mengimbau kepada Kementerian PUPR untuk meminta tambahan anggaran. Willem menyampaikan jika penyamaan sebagai indikator penentuan wilayah program prioritas, maka Papua tidak akan pernah tersentuh. Papua tidak bisa diperlakukan dengan sama. Di Papua dibutuhkan kawasan yang untuk pengendalian banjir, longsor, air bersih, dan irigasi. Menurutnya, ada sesuatu yang aneh. Ia menanyakan perihal program irigasi di 12 kabupaten termasuk di Tolikara yang pada kenyataannya itu tidak bisa terlaksana.

Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR-RI dan Evaluasi Kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Willem mengapresiasi kinerja dari Kementerian PUPR. Ia menyarankan agar Kementerian PUPR dapat melakukan koordinasi dengan badan terkait untuk masalah kekeringan. Menurutnya, kebutuhan air untuk ternak sudah susah, dan ini harus menjadi perhatian bagi semuanya. Willem melanjutkan, di Tolikara pada tahun 2020 mendatang akan digelar PON. Kementerian PUPR diharapkan agar dapat mensinergikan perannya untuk pekan olahraga nasional tersebut. Namun, dari dinas terkait di Tolikara sendiri, kata Willem, belum ada pengajuan untuk perencanaan teknis, dan itu sering terjadi tidak hanya di Tolikara. Terakhir, Willem mengatakan bahwa di Papua hidup masyarakatnya masih bersifat komunal. Hal tersebut mempersulit pengurusan surat tanah. Padahal, saat Willem reses selalu diingatkan, tetapi tidak pernah ada untuk penyediaannya. Willem mengatakan bahwa pengembangan 10, 20 sampai 100 tahun dapat menjadi acuan yang jelas jika ada mapping tata kota tersebut. 

Realisasi Anggaran Tahun 2015 — Komisi5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Willem mengatakan di Papua ada sekitar 26 daerah tertinggal, bahkan ada daerah yang tidak termasuk
kategori daerah tertinggal tetapi tetap diinput dalam program. Willem berpendapat perlu ada barometer mengenai daerah tertinggal. Willem mengatakan Papua tidaklah miskin tetapi dimiskinkan. Willem berpendapat untuk membuka akses kawasan-kawasan yang masih terisolasi perlu ada pengecualian, seperti regulasi khusus.

Pandangan Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia Luar Negeri, Penetapan Pansus Pelindo 2 dan Penetapan Pansus Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol — DPR-RI Rapat Paripurna ke-44

Willem menyampaikan pandangan atas kondisi Papua.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)

Willem mengatakan selama ini kawasan-kawasan terluar, terisolasi, tertinggal dimana kawasan-kawasan ini tergantung kebijakan RAPBN. Kalau ini akan terus terjadi, akan merugikan dan menghambat sasaran dan target dari visi misi Jokowi. Ia mengusulkan untuk membuat jalan yang selama ini menghubungkan 5 Kabupaten, selama ini memang sudah bagus, tetapi karena curah hujan tinggi sering menyebabkan longsor.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI

Willem mengatakan bahwa penghematan bersumber dari rupiah murni dan berdampak pada kawasan-kawasan yang bergantung subsidi. Namun, harus terus diperbaiki dengan pinjaman luar negeri, kemudian menanyakan terkait dengan kawasan non-komersial. Willem mengatakan bahwa ada kewenangan leluasa pada otonomi khusus Papua dan Aceh. Ia menyebut Papua sudah membeli pesawat namun belum ada sinyal (respons) dan masih defisit infrastruktur. 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Willem mengatakan anggaran yang bersumber dari PHLN tidak terserap sebesar Rp899 miliar tahun 2020, Willem mengusulkan sebaiknya alokasi anggaran yang berasal dari PHLN tidak dimasukkan pada TA berjalan, apabila loan belum efektif dan loan agreement belum diterapkan. Ini ibarat burung yang masih terbang di udara, tapi burung itu sudah dianggap milik kita. Willem mengatakan air bersih harus didekatkan ke warga-warga di Papua karena pemukimannya jauh dari air.

Respon Pemerintah terhadap Fraksi atas RAPBN 2017, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pengambilan Keputusan RUU Pilkada — DPR-RI Rapat Paripurna ke-66 dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI

Willem mengatakan bahwa jaminan pemerintah dengan prasyarat yang diarahkan dana, sehingga digunakan untuk pembangunan tol Jakarta-Bandung bukan diperuntukan ke seluruh nusantara. Willem juga menanyakan mengapa PMA yang besar hanya untuk membangun kereta cepat, bukan untuk pembangunan yang lain.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017, Rincian Program Masing-Masing Unit Eselon I Kementerian Perhubungan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM-P, dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan

Willem mengatakan program prioritas nasional semoga bisa diarahkan ke kawasan tertinggal. Dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, perlu dilakukan studi kelayakan Sekolah Penerbangan di Papua pada RAPBN TA 2018. Willem berpendapat Sekolah Penerbangan tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Papua untuk mencapai satu daerah dengan daerah yang lain. Willem meminta laporan terkait proyek-proyek yang mengalami perlambatan penyerapan anggaran dan penyebabnya.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 Semester I, Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN TA 2018, dan Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN-P TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Willem mengatakan PON 2020 di Papua membutuhkan dukungan infrastruktur. Willem merekomendasikan Dirjen Bina Marga koordinasi dengan Presiden untuk penerbitan Perpres tentang percepatan infrastrukur PON 2020 di Papua. Willem menyampaikan bahwa ruas trans Papua sepanjang 366 km belum terbangun.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Willem mengatakan bahwa Kementerian PUPR lebih menitikberatkan pada infrastruktur. Papua Barat tidak mampu mengelola uang dan juga mengelola masyarakat. Pemerintah Pusat selalu mengirim uang yang besar kepada Papua Barat, namun Papua Barat tidak mampu mengelolanya. Oleh karena itu, Willem meminta agar Papua dan Papua Barat dapat diberikan perhatian yang lebih.

Kebijakan Penyesuaian Pengelolaan Anggaran dan Penyesuaian Rincian Alokasi Anggaran sesuai dengan Hasil Pembahasan Belanja K/L dalam RAPBN Tahun 2017 di Banggar DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Plh. Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan RI

Willem menyampaikan bahwa pembangunan fisik tidak berjalan, dimana hanya sebatas peletakan batu pertama saja untuk PON ke-20 tahun 2020. Begitu pun pembangunan pasar di Jayapura dan Entrop juga terhenti. Ia berharap seluruh lembaga kepresidenan dapat mengimplementasikan niat dari Presidennya.

RAPBN 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub

Willem mengatakan bahwa pesawat sering mengalami kesulitan pendaratan, contohnya seperti di Wamena. Selama ini akses masuk ke dapil hanya pada bandara Wamena, walaupun di Papua ada gunung mas tetapi kemiskinan di Papua masih absolut. Willem mengatakan untuk badara yang dulu dirintis misionaris bisa dapat perhatian kita

Evaluasi Natal dan Tahun Baru, dan Kecelakaan Transportasi Serta Isu Terkini Lainnya — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Sekretariat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan SAR Nasional, Korps Lalu Lintas Polisi RI dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

Willem mengucapkan terima kasih atas kerjasama, karena dapat menekan korban yang lebih sedikit dari sebelumnya.

Willem juga menyampaikan terkait bahwa di tahun 2016 dari kecelakaan terdapat 975 korban, namun 125 orang meninggal.

Lalu di tahun 2015 terjadi kecelakaan yang memakan korban sebanyak 1.578, dan yang meninggal sebanyak 328 orang.

Untuk itu Willem mengatakan bahwa kawasan yang jauh dari jangkauan masih membutuhkan keseriusan dalam mempersiapkan sarana sehingga dapat menekan angka kecelakaan.

Masukan tentang Revisi Undang-Undang Narkoba — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Gerakan Nasional Anti Narkoba (GRANAT)

Willem W mengatakan ia mempunyai gambaran yang sama terkait dengan maraknya kejahatan narkoba dan belum diikuti dengan keterbukaan regulasi. Ia mengatakan revisi UU No. 35 Tahun 2009 harus segera dilakukan.

Evaluasi Rencana Kerja dan APBN 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perhubungan RI

Willem mengatakan bahwa negara harus menghadirkan keadilan, rakyat di Papua hanya minta itu. Polemik di Papua hanya tentang keadilan di semua sektor, dan rakyat Papua masih jauh dari hal tersebut. Willem juga membahas mengenai total pagu anggaran sebesar Rp7,13 Triliun yang dipangkas menjadi Rp4,3 Triliun.

Anggaran APBN lebih besar untuk pembiayaan konsrosium asing dan pembiayaan hutang.

Evaluasi Kinerja Tahun 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS)

Willem menyampaikan pertanyaannya terkait pengembangan Surabaya - Madura bukankah untuk kepentingan memperluas ekonomi masyarakat lokal di sana.

Pengentasan Kemiskinan di Daerah Tertinggal — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Willem mengapresiasi atas tingginya anggaran, namun Willem mempertanyakan bagaimana dengan kualitasnya, dan bagaimana cara untuk mengisi kekosongan penyuluh desa ini khususnya di wilayah Papua ini. Willem berharap ini dapat dikhususkan untuk penanganan di wilayah Papua juga.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2017 dan Pembahasan Rincian Program Ditjen Cipta Karya dalam RAPBN TA 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR)

Willem menyarankan alangkah baiknya pelaksanaan terkait nawacita perlu ditinjau kembali. Willem menilai bahwa agenda besar dari Presiden untuk nawacita lebih banyak untuk program fisik jangka panjang. Terakhir, Willem mengusulkan terkait program air bersih di Papua dapat lebih difokuskan dan untuk jembatan gantung mohon didistribusikan kepada setiap dapil secara merata.

Laporan Angket Komisi Pemberantasan Korupsi, Hasil Fit and Proper Test Anggota Komisi Independen Pemilihan dan Hasil Fit and Proper Test Hakim Agung Mahkamah Agung — Rapat Paripurna DPR-RI ke-111

Willem menyampaikan bahwa tanah Papua meminta saham daerah dari Freeport. Willem mengaku khawatir kriminalisasi Gubernur Papua agar tidak dapat saham daerah dari Freeport.Willem berharap daerah berikan kesempatan rakyat daerah dalam pembangunan infrastruktur.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2017 dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Willem mengatakan apa kendalanya jika Pos SAR ditempatkan di seluruh kabupaten di Papua, karena jarak antar kabupaten sangat jauh jika membutuhkan bantuan. Setiap tahun ada banyak kecelakaan terjadi di Papua, tidak hanya di udara tapi juga di laut dan darat. Willem mengatakan Indonesia hanya memiliki 2 musim, jadi resiko kecelakaan lebih kecil dibanding negara Eropa. Diperlukan upaya preventif guna menekan resiko bencana kepada masyarakat, tidak hanya upaya menanggulangi tapi juga pencegahan. Willem mengatakan BPWS sudah berumur 10 tahun, jika belum memberi dampak yang berarti bagi kawasan Suarabaya dan Madura maka sebaiknya dileburkan saja ke KemenPUPR.

Evaluasi Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester 1 Tahun 2014 dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Willem mengatakan bahwa saat ini ada 39.000 tenaga pendamping dana desa di 74.000 jumlah desa. Ada gap antara jumlah tenaga dan jumlah desa. Terkait hal tersebut, Willem menanyakan tanggapan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Insiden dan Kecelakaan Kontruksi pada Proyek Strategis Nasional — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Willem mengatakan banyak persoalan terjadi yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penyelenggaraan infrastruktur memang didominasi oleh BUMN, berharap bendungan yang ada tidak menjadi monumen. Willem mengatakan sudah saatnya mengkoreksi kinerja proyek nasional, dimana sesuai nawacita Jokowi akan membangun Papua, Willem mengusulkan perlu dibentuk Panja.

Penyerahan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI Pada Masa Persidangan 1 s/d Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 dan Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Willem mengatakan jika bicara infrastruktur di Pulau Jawa, maka lebih kepada peningkatan kenyamanan supaya tidak macet dan cepat sampai tujuan. Berbeda dengan kawasan diluar Jawa yang membutuhkan peningkatan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat. Willem mengatakan setiap tahun Presiden Jokowi datang ke Papua tapi masih banyak ketimpangan pembangunan infrastruktur di Papua, dibandingkan dengan masalah Pemerintah DKI dan pusat dalam menangani banjir dan sampah setiap tahunnya dengan anggaran besar tetapi belum juga tertangani dengan baik, perlu langkah dan solusi untuk mengatasi sampah dan banjir di Jabodetabek. Willem mengatakan pemerintah dalam membuat peraturan harus sesuai keadaan yang ada, di kawasan timur ada spekulasi harga yang luar bisa, Jakarta-Papua lebih mahal daripada Jakarta-Amerika.

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Keinsinyuran dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi untuk Mencegah Insiden dan Kecelakaan Kontruksi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

Willem mengatakan insiden kecelakaan kontruksi yang lalu menjadi sorotan publik, bukan hanya pemerintah yang dikritisi rakyat tetapi juga DPR yang dianggap tidak becus melakukan fungsi pengawasan. Willem berpendapat dalam kecelakaan tersebut ada kesalahan teknis.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pengesahan Perpanjangan Pembahasan RUU dan Penutupan Masa Sidang — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-32 Masa Persidangan V Tahun 2017-2018

Willem mengapresiasi Menkeu dan seluruh jajarannya. Ia menyampaikan pandangan untuk siapapun yang telah menerima mandat kedaulatan ekonomi nasional harus senantiasa menjaga langkah-langkah tepat dan nasional dalam penerimaan negara. Ia juga mengapresiasi Kapolri dan Kapolda Papua yang sudah berhasil mengawal Pilkada serentak termasuk di Papua. Ia menyampaikan, negara sedang mengalami masalah human rights di Papua dan persoalan yang perlu diperhatikan adalah penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Anggaran Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Bdan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan

Willem mengatakan ada ketimpangan yang luar biasa antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Salah satu opsi logistik masuk ke Papua adalah melalui jalur timur. Tol laut merupakan salah satu yang dapat mempercepat pembangunan wilayah timur.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 dan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi Program — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS)

Willem mengatakan bahwa Komisi 5 DPR-RI dan mitra perlu mempertimbangkan secara baik karena tahun ini adalah tahun politik dan akan mempengaruhi konsentrasi penyelesaian program.

Pagu Indikatif Tahun 2019 – Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Willem mengatakan bahwa untuk rekrutmen tenaga pendamping harus dengan cara selektif.

Distribusi Bus di Beberapa Wilayah dan Rincian Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Willem mengatakan bahwa sampai saat ini Komisi 5 DPR-RI masih membutuhkan fasilitas terminal di setiap kabupaten dan membutuhkan sarana prasarana yang baik dalam menunjang penyelenggaraan PON.

Penyampaian Rancangan Undang Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (P2APBN) Tahun Anggaran 2019 oleh Pemerintah dan lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-16

Willem mengatakan bahwa pengajuan RUU tentang Otonomi khusus (Otsus) Papua sudah diperjuangkan oleh DPR-RI dan Pemerintah Daerah, baik Papua dan Papua Barat, tetapi hingga saat ini tidak jelas pembahasan naskah akademiknya oleh Pemerintah pusat. Usulan ini dimonopoli oleh Pemerintah tanpa melibatkan representasi dari DPR atau Pemerintah Papua. Willem usulkan dikembalikan saja Otsus ini ke Papua biar mereka yang menetukan seperti apa peraturannya.

Penjelasan Alokasi Anggaran 2019 dan Pergeseran Belanja Modal ke Belanja Barang — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS)

Willem mengatakan bahwa Basarnas hanya 44% daya serapnnya dan bisa mempengaruhi anggaran yang diturunkan tahun 2019.

Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

WIllem berharap agar Kementerian PUPR tetap bersifat terbuka dan tak terpengaruh politik. Willem meminta adanya perhatian untuk daerah Indonesia Timur.

Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Willem meminta tambahan anggaran untuk sarpras karena ini penting bagi desa tertinggal khususnya di tanah Papua.

Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar

Willem memberikan apresiasi atas berbagai upaya selama penanganan Covid-19 dan ia berharap agar bisa cepat keluar dari kondisi ini. Ia mengatakan memberikan koreksi kepada Korlantas bhawa dari data yang disampaikan, terdapat 749 travel gelap di Pulau Jawa dan tidak lolos sama sekali tapi ternyata masih ada yang keluar dari Jakarta hingga tiba di tujuannya bahkan masuk kembali. Ia meminta penjelasan terhadap hal tersebut. Ia juga menanyakan alasan ranmor yang diputar balik lebih banyak dalam arus balik bukan mudik padahal saat arus mudik sudah dicegah. Ia menyampaikan bahwa masih ada 1.980 kejadian kecelakaan dan 418 orang meninggal meskipun turun drastis saat 2019. Ia menanyakan penyebabnya karena menurutnya seharusnya tidak ada lagi kecelakaan. Untuk Kemenhub, ia menyampaikan bahwa di Papua justru setelah penetapan new normal, pasien Covid semakin meningkat. Oleh karena itu, ia mengusulkan transportasi udara diperketat. Ia mengatakan bahwa beberapa bulan lalu ia menyampaikan di Papua membutuhkan dukungan transportasi sungai untuk membantu petugas medis memberikan pelayanan pada masyarakat. Ia berharap ada 3-5 unit di Surabaya yang sebelumnya akan dipakai untuk PON XX Papua nanti bisa dikirim ke Papua.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Willem mengatakan di Papua sulit untuk mengakses soal konektivitas demi pendaftaran CPNS, begitu pula dengan jalan sehingga perlu ada perhatian khusus pada daerah pemilihannya. Akibat dari akses jalan yang sulit membuat BBM yang dikatakan 'satu harga' tidak dapat dirasakan oleh masyarakat Papua.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Willem mengatakan di tanah Papua ada 198 rute udara yang kritis penumpang, potensi jasa pelayanan sangat sarat kendala dalam jasa penerbangan di tanah Papua, walaupun upaya banyak dilakukan tetapi kecelakaan tetap terjadi. Willem mengatakan hambatan yang dialami adalah regulasi tentang aturan lapangan terbang yang tidak bisa beroperasi diatas jam 10 karena cuaca yang berubah. Willem menyampaikan balai penerbangan di Jayapura berstatus di Akademi Teknik Penerbangan, ada forum kerjasama dengan negara di pasifik. Willem mengatakan Papua butuh dukungan dalam kegiatan yang kuat untuk mendatangi acara forum negara-negara di Asia Pasifik. Willem berpendapat terkait Danau Toba tidak tergambar standar minimal bentuk kapal, karena ini bukan angkutan umum.

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Willem mengatakan bahwa tema RKP 2021 yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan sosial dimana disana ada fokus percepatan pembangunan fasilitas yang akan jadi sarana menuju tema tersebut. Ia meminta penjelasan mengenai transportasi dan proyeksi yang akan diterapkan pada 2021.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2014 dan Nomor 104 Tahun 2017, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Willem menanyakan mengenai penerjemahan seruan satu harga secara utuh oleh mitra. Ia mengatakan bahwa di Indonesia, rute-rute daerah tertentu hanya di monopoli maskapai tertentu. Ia melihat di Inaka melakukan praktek oligopoli tiket maskapai pesawat dan yang lebih parah adalah Pemerintah memberi peluang maskapai main-main ambang batas karena maskapai mengatakan Pemerintah memberi ruang. Ia mengatakan bahwa dalam catatan Pertamina, harga avtur tidaklah sama di tiap bandara. Harga avtur lebih tinggi di Bali. ia menyampaikan bahwa di Bandara Sentani harga avtur tertinggi Rp11.360/liter. Menurutnya, kebijakan BBM satu harga belum bisa diterapkan untuk avtur di Papua.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Evaluasi APBN 2018, dan Rekonstruksi Pasca Bencana — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Untuk Kemenhub, Willem mengharapkan bantuan akses bis, kapal, atau pesawat dihadirkan namun sayangnya hingga saat ini (29/01/2019) belum ada pelibatan dari Komisi 5 DPR RI. Willem juga mengapresiasi Kemendes PDTT yang telah melibatkan dirinya dalam kunjungan kerja di Merauke, tetapi ia merasa bahwa sebagian besar desa di Papua belum merasakan afirmasi. Selanjutnya ia meminta data soal capaian kinerja RPJMN 2014-2019.

Realisasi Anggaran 2019, dll — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Direktorat Jenderal Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Willem mengatakan masing-masing Kementerian atau unit kerja eselon 1 dapat menyiapkan strategi dari masing-masing unit kerja. Terkait isu yang ia dapatkan, seringkali dalam kehidupan bernegara, bingkai negara RI ini memiliki konflik sana sini dalam memperjuangkan jati diri. Ia menyampaikan bahwa di Wamena sekarang sudah lenyap dalam pembangunan rumah ciri khas Papua. Ia mengingatkan agar hal tersebut jangan sampai luput dari perhatian karena terlalu terlena dengan culture modern. Ia berharap, BPSDM dan Litbang melakukan kajian supaya masing-masing daerah bisa menjaga jati diri dan ciri khasnya. Ia sangat berharap bahwa angka-angka yang tadi muncul bukan sekedar data profil. Tapi juga keikutsertaan yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Ia mengatakan seringkali muncul pandangan dan sikap-sikap yang sedikit kontra berkaitan dengan pandangan tentang NKRI dan hal tersebut terjadi sudah sejak lama, sejak orang-orang Papua masuk ke dalam negeri ini. Ia menyampaikan bahwa dikatakan banyak anggaran yang dikirim ke Papua, tapi Papua tidak pernah maju karena yang mengelola proyek bukan orang Papua, melainkan orang-orang luar Papua yang dilibatkan dalam pengelolaan proyek. Ia berharap kedepannya orang-orang Papua asli bisa dilibatkan dalam pembangunan proyek karena hal ini juga sebagai bentuk semangat Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Ia mengatakan untuk pengembangan infrastruktur wilayah, perlu dilakukan kajian karena di Papua, tepatnya di Wamena, tanahnya masih labil meskipun jalan sudah dibangun, tetapi tanah masih saja mengalami pergeseran.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Setjen, Itjen, Balitbang, dan BPSDM-P Kementerian Perhubungan

Willem mengatakan realisasi pekerjaan fisik dari Sekjen, Itjen, Badan Litbang, dan BPSDM Kementerian Perhubungan hingga pertengahan 2019 masih rendah yaitu 21%, idealnya adalah 25%. Willem juga mengatakan Kemenhub belum menyelesaikan ribuan lelang. Balitbang seharusnya bisa membantu agar program bisa antar wilayah dan tidak hanya antar daerah, Balitbang membantu menyusun grand design Bandar Udara di Papua, termasuk kebutuhan SDMnya. Willem  kepada Sekjen, sudah sejauh mana penyusunan draft strategis tahun 2020-2024. Willem berpendapat perlu peningkatan regulasi angkutan darat yang menggunakan aplikasi online secara utuh dan tidak terpisah. Willem bertanya kepada Kepala BPSDM bagaimana memanfaatkan SDM di Papua. Willem mengatakan indikasi penyimpangan belum menunjukkan temuan yang signifikan terkait pelanggaran pidana, namun perlu diingat bahwa kinerja Kemenhub tidak selalu dipandang positif, terutama terkait harga tiket yang tinggi.  

Evaluasi Pelaksanaan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Perhubungan RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Basarnas, serta Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI

Willem menyatakan kemacetan selalu menjadi persoalan dalam transportasi, maka perlu adanya inovasi soal pembangunan transportasi massal dan terintegrasi. Terkait pembangunan jalan di Yogyakarta, perlu menjadi perhatian bersama serta harus ada evaluasi.

RKA K/L dan RKP t.a. 2020 — Komisi 5 Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Willem mengatakan RKA K/L dan RKP 2020 masih bersifat sementara sebab belum adanya dokumen RPJMN 2020-2024 yang legal hukum. Soal pembangunan di Papua, Willem mengatakan persoalannya di daerahnya berbeda dengan lainnya sehingga harus ada penanganan berbeda baik dari geografis maupun topografis. Lalu, ia juga menyampaikan di Papua perlu mendapat kesempatan memiliki rumah layak huni, sarana air bersih demi pemberdayaan masyarakat.

Pagu Indikatif RKA K/L t.a 2020 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Willem mengatakan Kemendes PDTT perlu menetapkan secara legal terkait pencapaian target prioritas yaitu 2.500.000 desa berkembang, 2000 desa mandiri yang sudah tercapai dan ada 80 daerah tertinggal. Lalu Willem juga meminta ada kejelasan terkait program yang berhubungan dengan pembangunan desa dimana Kemendes PDTT seharusnya membuat pemilahan dari dana desa agar tidak terjadi tumpang tindih. Sebab, menurut Willem, akan sia-sia menyusun rencana kerja untuk memperkuat anggaran di hulu tetapi program hilir tak berjalan.

Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan tentang Pekerja Sosial, Pendapat Fraksi-Fraksi tentang usulan Baleg DPR RI tentang Perubahan atas UU No.12 th 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR-RI — Paripurna DPR-RI ke-166

Willem mengharapkan pemerintah dapat memberi perhatian lebih terhadap beberapa warga Papua yang mengungsi akibat adanya kerusuhan.

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Willem mengatakan bahwa jangan sampai anggaran daerah dihabiskan percuma. Ia juga menyampaikan kepentingan lalu lintas udara masih sangat dibutuhkan di Papua. Ia berharap ada tarif khusus yang dilakukan penyelenggara negara yang akan menuju atau keluar dari Papua. Ia mengatakan perlu ada penjelasan lebih terkait kebijakan pembangunan program tol laut apakah akan terus dilanjutkan pada tahun 2020 atau ada kebijakan yang baru sehingga ada kepastian seperti apa pembangunan infrastruktur tersebut.

Pagu Anggaran Tahun 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)/Basarnas, dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Willem meyampaikan, berharap yang hadir hari ini bisa menyampaikan data realisasi penyerapan di tahun 2019 sebelum memasuki tahun 2020 dan perlunya dipetakan kembali agar bisa digunakan 100%. Untuk BPWS Willem menyampaikan, sosialisasi anggarannya rendah dan realisasinya pun banyak terkait kegiatan non fisik dan Willem mengusulkan mitra untuk menyampaikan strategi penyerapan anggaran tahun ini dan berharap ditetapkan apa yang kemungkinan besar tidak dapat dilaksanakan tahun ini, dan perlu dibuatkan daftar kegiatan supaya bisa dikerjakan bersama terkhusus didaerah timur. Willem berharap selalu ada pembaharuan alat untuk mendukung kegiatan BMKG khususnya daerah rawan bencana tapi sejauh ini Komisi 5 melihat bahwa negara tidak dilengkapi teknologi untuk memprediksi sedini mungkin bencana yang akan datang, padahal dengan itu bisa mengurangi dampak bencana terhadap manusia atau barang . Willem menyampaikan jika di Papua sering bencana, oleh karena itu dibutuhkan bantuan baik dari sungai, darat dan udara. Willem mengatakan jika setiap bencana yang terjadi di Papua selalu luput dari perhatian semua orang. Willem juga meminta adanya pelatihan SAR di Papua. Untuk BPWS Willem mengatakan, BPWS sudah 13 tahun dan tentunya sudah menghabiskan APBN cukup besar. Willem berharap agar dibuatkan hasil studi dampak terpadu dan peningkatan SDM serta dampak income baik di Surabaya maupun Madura. Willem menambahkan, berharap program BPWS fokus Madura saja dan menyarankan untuk meningkatkan konsolidasi dengan Pemda setempat.

Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) — Paripurna DPR-RI ke-156

Willem mengatakan bahwa satu manusia sangat berharga di Papua. Usulan untuk membawa pembahasan tentang Otonomi Khusus di Papua tidak pernah masuk Prolegnas Prioritas. Dengan mandat dari orang Papua, Willem mengimbau kepada Pimpinan untuk membahas Otonomi Khusus Papua.

Capaian Target Pelaksanaan APBN 2019 dan Persiapan RKA K/L TA 2020 — Komsi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Setjen dan Eselon 1 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Willem memberi apresiasi kepada KemDes karena sampai pertengahan tahun, realisasi dan pekerjaan fisik cukup yaitu sebesar Rp1,49 triliun, jika dibandingkan dengan mitra lain yang masih 25% biasanya. Willem meminta supaya paparan selanjutnya sesuai standarisasi.

Pengesahan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) Tahun 2018 - Rapat Paripurna DPR-RI

Willem meminta pihak-pihak yang terlibat dalam provokasi rakyat Papua bisa ditindak secara tegas dan diusut tuntas, baik yang di Surabaya maupun di Malang.

Alokasi Anggaran TA 2020 - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI

Willem menanyakan hasil kunjungan Presiden RI ke Papua. Lalu, ia juga meminta adanya perhatian khusus untuk Papua yang jauh dari sentuhan peradaban modern. Apalagi, katanya, di Papua paling banyak menggunakan transportasi udara sehingga memengaruhi tingkat kemahalan biaya tanah. Selanjutnya, ia meminta warga Papua diluluskan tanpa syarat terkait kegiatan penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Soal tanah, Willem mengaku dirinya sangat malu karena sebagian besar dikuasai oleh warga luar Papua.

Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Willem mengatakan terkadang Pemerintah membuat proyek di bahu jalan dan tanpa ada kebijakan yang bisa memberikan efek kepada pengguna jalan dimana terjadi hampir di seluruh Indonesia. Situasi yang ada di Jakarta diadopsi ke daerah dan menurutnya pemerintah tidak punya rasa sensitifitas terhadap hal tersebut. Menurutnya, seharusnya ada kebijakan yang mempermudah untuk warga. Ia menyampaikan di Papua juga selalu saja lahan dijadikan lahan pabrik dan tidak ada usaha lain. Ia menanyakan mengenai pengaturan pejalan kaki dan disabilitas dalam RUU Jalan dan pengaturan terkait pembangunan jalan yang perlu diperhatikan dalam aspek lokalisme.

Penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Willem mengatakan bahwa realisasi fisik masih mencapai 44% padahal dana yang dikelola oleh Cipta Karya mencapai 10,3 T dan bahkan realisasi keuangan masih rendah mencapai 43% saja. Willem merasa disini untuk menjawab pemenuhan masalah kebutuhan air baku, ini perlu menjadi perhatian terutama di kawasan-kawasan yang sangat dibutuhkan. Pada musim kemarau itu kurang air bersih. Seperti di Papua itu sering mengalami kekurangan air bersih. Jadi dilihat penyerapan anggaran dari Cipta Karya sangat rendah. Terkait Sungai Citarum Wilem mengharapkan ada keberpihakan untuk menyelesaikan Sungai Citarum. Bukan hanya untuk Jawa Barat tetapi untuk Jakarta juga. Terkait kepentingan kemanusiaan, tentunya sudah menjadi perhatian bersama. Willem berharap sudah melakukan penarikan pasukan, dan mari mempercayakan orang-orang di daerah.

Pencapian Prioritas Nasional - Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Willem menyampaikan realisasi keuangan Kemenhub hanya 69,30% yang seharusnya 80% dari Pagu, sisa anggaran yang belum terserap Rp13,6 triliun, Dirjen yang memiliki angka penyerapan terendah adalah Dirjen KA Rp5,7 triliun, Dirjen Laut Rp3,3 triliun, Dirjen udara Rp2,1 triliun, dan Diren Darat Rp1,1 triliun, ini harus menjadi perhatian bersama supaya dapat dijadikan target kembali.

Laporan Akhir (Final Report) KNKT terkait Investigasi Kecelakaan Lion Air JT 610 dan Masalah Penerbangan Nasional – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perhubungan, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Dirut. Maskapai Lion Air, Dirut PT. Garuda Indonesia, Dirut PT. Sriwijaya Air, dan Dirut PT. Pertamina

Willem menanyakan rekomendasi KNKT kepada FAA Amerika dan perusahaan boeing karena sudah 390 hari setelah kejadian jatuhnya JT610. Ia juga menanyakan respon dari perusahaan-perusahaan tersebut dan mengatakan perlu ada ruang terbatas atau tertutup menentukan kebijakan yang tepat soal penerbangan Indonesia.

Laporan Baleg terhadap Rancangan Peraturan DPR-RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas dan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024, Pembentukan Tim Pengawas/Pemantau DPR, Pengumuman Pewarganegaraan Fabiano Da Rosa Beltrame dan Peyton Alexis Whitted, dan Pidato Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 - Rapat Paripurna DPR-RI

Willem mengatakan seluruh rakyat Indonesia sangat Pancasilais yang mendahului prinsip-prinsip negara lain, tidak ada satupun warga negara yang menyeleweng dari asas-asas Pancasila serta tidak ada ormas yang bertindak brutal. Willem mengatakan bulan Desember yang seharusnya dengan sukacita, namun dirayakan dengan ketakutan, Papua ingin diakui secara kemprehensif oleh negara sehingga tidak boleh ada warga negara yang tidak dapat menyelenggarakan keyakinanannya. Willem mengatakan atas nama sila ke-2 Pancasila meminta untuk menghentikan operasi militer di Papua.

Kesiapan dan Dukungan Badan Keahlian Dewan dalam Penyusunan Prolegnas Komisi 5 DPR RI – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Dewan

Willem meminta dukungan dari Badan Keahlian Dewan untuk memberikan perhatian UU Otsus, karena ini menjadi perhatian bersama dalam praktek kenegaraan di daerah.

Pembahasan Peraturan KPU, Bawaslu dan Isu Aktual Lainnya - RDP Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Dukcapil, Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

Willem membahas Otonomi Khusus di Aceh berbeda dengan di Papua. Willem menjelaskan bahwa pesta demokrasi di Papua selalu bermasalah. Otonomi Khusus di Papua dijalankan dengan setengah-setengah sehingga banyak kelemahan.

Pembahasan PKPU, Perbawaslu dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Komisi 2 RDP dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipi (Dukcapil) Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri dan Dirjen Politik dan pemerintahan (Polpum) Kemendagri

Willem mengatakan Otonomi Khusus di Aceh berbeda dengan di Papua karena pesta demokrasi di Papua selalu bermasalah. Otonomi Khusus di Papua dijalankan dengan setengah-setengah sehingga banyak kelemahan.

Pengesahan RKA KL Tahun 2020- RDP Komisi 5 dengan Menhub, MenPUPR, Mendes-PDTT, BMKG, Basarnas, dan BPWS

Willem menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada mitra. Willem mengatakan pemerintah telah melakukan proses rencana pemerintah untuk tahun 2020 dengan 5 prioritas Nasional dalam rangka mewujudkan implementasi cita - cita bangsa dan tujuan negara yang menjadi harapan besar dalam masa Jokowi. Willem mengatakan harapan anggota, kemitraan yang terbangun saat ini tetap berjalan walaupun ditengah - tengah perjalanan menimbulkan sikap yang kurang mengenakkan terutama Willem dari Papua yang punya masalah yang berbeda dengan dapil lain. Willem berharap Indonesia Timur diberikan kebijakan khusus sesuai kebutuhan disana dan kebijakan afirmasi tetap dilanjutkan di tanah Papua. Willem mengharapkan dukungan pemerintah. Willem mengampaiakn terima kasih kepada Menteri PUPR, pertama kalinya PON diselenggarakan di tanah Papua dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Papua. Willem berharap aspirasi dari anggota Komisi 5 bisa dimuat di kesimpulan rapat. Willem meyampaikan Fraksi Demokrat memohon maaf dan mendukung apapun yang diusulkan.

Capaian Target Pelaksanaan APBN 2019 dan Persiapan RKA K/L TA 2020 RDP Komsi 5 dengan Setjen dan Eselon 1 KemenDes-PDTT

Willem memberi apresiasi kepada KemDes karena sampai pertengahan tahun ini, realisasi dan pekerjaan fisik cukup yaitu sebesar Rp 1,49 T. willem membandingkan dengan mitra lain yang masih 25% biasanya. Willem meminta supaya paparan selanjutnya sesuai standarisasi.

Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia - Paripurna 156

Willem Wandik mengatakan bahwa satu manusia sangat berharga di Papua. Usulan untuk membawa pembahasan tentang Otonomi Khusus di Papua tidak pernah masuk prioritas Prolegnas. Dengan mandat dari orang Papua, Willem menghimbau kepada pimpinan untuk membahas Otonomi Khusus Papua.

Target Prioritas Sumber Daya Alam (SDA) 2020 – Komisi 5 Raker dengan Menteri PUPR

Willem menyatakan terkait dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan timur belum dilaksanakannya proses penyusunan naskah akademis RUU ibu kota baru, karena ini harus segera untuk dipikirkan dan digagas sejak sekarang. Dalam pemindahan ibu kota, terkait dengan pengembangan anggaran perlu diberikan legalitas apakah akan menggunakan anggaran hanya dari APBN, KPS, PMA ini yang kita pikirkan dari sekarang. Willem mengatakan kejiadian di dapil, masih banyaknya kabupaten tertinggal di Papua dari 59 yang tertinggal. Pada tahun 2020-2024 ada 70 kabupaten yang masih berada di posisi devisit infrastruktur, untuk kedepannya ini menjadi perhatian untuk kita bersama.

Pagu Anggaran 2019 - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara, Perkeretaapian serta Kepala BPTJ

Wllem mengatakan, dirinya melihat dan mencatat adanya penurunan pagu untuk Dirjen Darat. Willem berharap anggaran tersedia ini bisa dimanfaatkan lebih mengedepankan adanya dampak penciptaan pendapatan terkait situasi pertumbuhan global. Selanjutnya untuk Papua, Willem menuturkan bisa lebih diperhatikan
kemudian sejumlah daerah di Papua, membutuhkan angkutan transportasi yang besar untuk kebutuhan PON 2019 dan oleh karena itu, Willem mengusulkan transportasi ditambahkan. Willem sangat mengharapkan dibangunnya jembatan timbang baik di Wamena, pelabuhan deket Jayapura, Sorong, Nabire, Merauke dan Timika. Kemudian, Willem mengatakan pembangunan dermaga perlu diperhatikan untuk PON 2019 dengan tujuan mengurai kemacetan nanti. Willem mengatakan pembangunan dermaga di Sentani untuk persiapan PON dan menjadi perhatian bersama. Untuk Dirjen Perhubungan Laut, Willem mengusulkan supaya ada saudara bernama Selfius yang sudah lolos assesment namun tidak mendapat penempatan di eselon 2 dan Willem
mengharapkan agar pihak tersebut dapat ditempatkan di eselon 2 sebagai representasi dari Papua. Willem memohon dukungan dana dari APBN untuk pembangunan dermaga di Jayapura. Willem mengatakan, memang sudah sering kali disuarakan mengenai kesediaan mitra dalam menghadirkan Komisi 5 terkait penyerahan perintis dan bus, namun sampai hari ini tidak ada.

RKA K/L Tahun 2019 Kementerian PUPR - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR

Willem mengharapkan agar presiden dapat melakukan pembangunan yang merata di Papua dan Papua Barat. Willem mengharapkan Jayapura dan Wamena dapat memiliki akses jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan berat. Mengenai pembangunan waduk, Willem berharap agar peenanggulangan waduk yang
jebol di daerah tertentu dapat segera di bangun kembali.

Latar Belakang

Willem Wandik terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 134.299 suara
melalui Partai Demokrat. Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Willem bertugas di Komisi 5 yang meliputi nfrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan. Willem adalah Bupati Puncak Papua (2013-2014).

Pendidikan

SLTA, SMA YPK Asisi, Sentani (1995)

S1, Universitas Teknologi Surabaya, Surabaya (2009)

Perjalanan Politik

Willem Wandik adalah putra Papua yang sejak di bangku SLTA dipilih mengikuti program Latihan Kepemimpinan Tingkat Dasar (1997) sampai dengan Latihan Kepemimpinan Tingkat Atas di Malang (2003) sebagai calon kader pembangun muda asal Papua. Willem adalah aktivis Papua dan tokoh adat Tolikara.

Pada Pilkada 2013 Willem mencalonkan diri menjadi Bupati Puncak Papua (diusung oleh Demokrat) dan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi pada 26 Maret 2013 Willem ditentukan sah terpilih menjadi Bupati Puncak Papua periode 2013-2018.

Namun Willem mengundurkan diri sebagai Bupati Puncak Papua di 2014 setelah terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 pada Pileg 2014 yang lalu. Sejak 16 April 2017, Willem menjadi anggota baru di Badan Legislasi setelah sebelumnya menempati kuris anggota Badan Musyawarah DPR-RI.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

PIlkada Papua dan Surat Dirjen Otda

29 Agustus 2017 - Dalam rapat paripurna, Willem Wandik dari Papua memberikan pendapatnya tentang pelanggaran HAM di seluruh dunia terutama tentang Papua. Willem mengimbau agar Negara segera menuntaskan pelanggaran HAM di Papua. Menurut Willem, surat Dirjen Otonomi Daerah (Otda) telah memicu konflik daerah terutama tentang pilkada. Ia menjelaskan bahwa kini seluruh masyarakat Tolikara sudah merajut kembali harmoni, namun surat tersebut menimbulkan konflik lagi. Willem meminta Pemerintah mencabut surat tersebut dan segera melakukan pelantikan (kepala daerah terpilih-red). [sumber]

RUU Arsitek

27 Juli 2016 - Willem khawatir apabila Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU-PR) akan diganti oleh presiden. [sumber]

26 Agustus 2015 - Willem mengingatkan dan memberi kritik atas ketidakproduktifan DPR-RI dalam membuat UU. Willem berharap hal ini menjadi cambuk bagi Komisi 5 agar tetap produktif nantinya merancang UU Arsitek. Willem juga memberikan catatan khusus mengenai RUU Arsitek khususnya terkait karakteristik alam Indonesia yang sangat beragam. Menurut Willem, Indonesia memiliki banyak daerah dengan karekteristik alam yang berbeda. Willem saran untuk lebih teliti dan hati-hati dalam merumuskan definisi dan membahas regulasi yang dasar asumsinya semuanya sama. [sumber]

RUU Jasa Konstruksi

16 Maret 2016 - Menurut Willem, RUU Jakon harus berdasarkan permasalahan kontekstual. Willem juga menilai bahwa pelaksanaan UU Jakon di Papua nantinya, harus melihat kondisi geografis, demografi, inflasi, dan keberpihakan pada masyarakat daerah. [sumber]

20 April 2015 - Menurut Willem kita tidak boleh melakukan penyeragaman untuk mengatasi isu-isu jasa konstruksi di setiap provinsi karena Indonesia sangat kompleks dan memiliki perbedaan karakteristik dan biaya logistik antar daerah. Willem berharap RUU Jasa Konstruksi memuat bab yang membahas konteks lokal di setiap provinsi. Sehubungan dengan banjir di Jakarta, menurut Willem cara untuk mengatasinya adalah dengan mengambil kebijakan yang radikal. [sumber]

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - Willem tidak ingin tanah kita dikuasai oleh pihak kapitalis dan warga kita tersingkirkan. [sumber]

UU Pilkada 2015

17 Februari 2015 - Willem menegaskan perlunya perhatian khusus atas penyelenggaraan Pilkada di Papua. [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018 dan Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Kelembagaan 2019

10 Juli 2018 - Pada RDP KOmisi 5 dengan Kemenhub, Willem menjelaskan jika dipelajari kejadian Danau Toba, bisa dipastikan kesalahannya ada di pihak yang memiliki kapal, karena menurut Willem ini berkaitan dengan perizinan kapal yang tidak jelas. Willem juga menyampakan bahwa di sana terdapat dermaga-dermaga yang dikelola preman dan pemerintah tentu harus turun tangan agar tercipta dermaga berstandar nasional yang bisa mendukung destinasi wisata. Harapan Willem adalah mendapatkan anggaran yang benar-benar tepat sasaran. [sumber]

Sarana Prasarana Kepulauan Sula

5 April 2018 - Dalam Rapat Audiensi dengan Bupati Kepulauan Suladan Bappeda Kepulauan Sula Willem merasa senang dan bangga bisa mengikuti audiensi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, ini merupakan sebuah kebanggaannya bahwa ia sebagai representasi masyarakat yang ada di pusat. Willem mengatakan bahwa ia sangat mengerti dengan apa yang terjadi di timur Indonesia, bahwasanya Kabupaten Kepulauan Sula masuk ke dalam salah satu agenda besar Presiden Joko Widodo, karena Sula masuk ke dalam daerah terluar, terisolasi dan garda terdepan Indonesia yang memiliki masalah infrastruktur yang belum tersentuh secara merata. Willem juga berpendapat bahwa Kabupaten Kepulauan Sula masih bergantung kepada kebijakan fiskal dan afirmasi pusat, berbeda dengan daerah lainnya yang memiliki dana dari corporate social responsibility (CSR), SDA dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga Sula tidak terpengaruh kebijakan pusat. Willem merasa senang dan bangga dengan kehadiran Bupati Kabupaten Kepulauan Sula untuk memaparkan kebutuhan infrastruktur di sana, mulai dari laut, darat dan udara, sehingga sangat diharapkan peran serta penyelenggara di daerah, selain silaturahmi dengan pemerintah pusat, jangan sampai lupa untuk mampir ke DPR. Willem menambahkan bahwa SKPT perlu bekerja keras untuk mendukung Kabupaten dan mewujudkan visi dan misi Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, sekaligus menerjemahkan nawacita Presiden Joko Widodo. Willem juga kembali mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan jajarannya karena dapat menekan angka kemiskinan hingga 4,25% dengan kondisi daerah yang serba kekurangan dan kreativitas yang dimiliki, sehingga ia bersama Komisi 5 ingin mendorong pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Sula. Willem kemudian menanyakan masalah pembangunan bandara yang belum ada tindak lanjut, apakah tidak ada komunikasi dengan pihak kontraktor atau Pemda setelah proses lelang, sehingga menyebabkan tidak ada aktivitas pembangunan bandara. Willem menanyakan kunjungan ke pemerintah provinsi untuk bertemu dengan siapa. [sumber]

Rincian RKA K/L TA 2018

11 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Eselon 1 Kemenhub RI, Willem mengatakan, tol laut yang dijanjikan belum direalisasikan hingga hari ini, upaya tol udara untuk menekan mahalnya biaya di sana belum mencapai target kita bersama, diharapkan Kemenhub memberikan analisis terkait kebutuhan transportasi di wilayah Papua. Willem menyampaikan bahwa transportasi di Papua darat/laut belum terkoneksi dengan baik, sungai-sungai di Papua, Kemenhub masih menaruh konsentrasi di transportasi laut. Ia juga menyampaikan masih terdapanya opsi jalur transportasi lain, yaitu sungai. Mengenai pemberdayaan masyarakat lokal, Willem meminta agar kondisi kini di mana seluruh lembaga/dinas di Papua didominasi oleh orang luar Papua memberi kesempatan pada masyarakat lokal. Mengenai penumpang Batik Air yang mengamuk akibat delay yang kemudian Wilem mengusulkan untuk diberdayakan namun belum ada respons dari mitra Litbang dan BPSDM, ujarnya. [sumber]

Konektivitas Laut

30 September 2016 - Dalam Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) Komisi 5 dengan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Indonesia National Shipowners' Association (INSA), Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), dan DEPALINDO, menurut Willem konten lokal memiliki hambatan yang berbeda-beda di setiap wilayah, harus ada pembaharuan data-data terkait konten lokal. [sumber]

RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR

27 Juli 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Willem menyerukan adanya pemerataan pembangunan sampai ke daerah pelosok-pelosok Papua. Willem mengatakan bahwa serapan anggaran untuk daerah Papua baru mencapai 20 persen agar dapat ditingkatkan lagi untuk memajukan pembangunan. [sumber]

Sanksi Pembekuan Ground Handling Maskapai Penerbangan Air Asia dan Lion Air

26 Mei 2016 - Willem menegaskan bahwa Menteri Perhubungan (Menhub) harus memiliki sensitivitas karena kebijakan apapun tidak boleh menghambat operasional penerbangan. Willem melihat dampak dari kurangnya sensitivitas tersebut adalah terjadinya defisit infrastruktur di Papua hingga kini karena menjangkau Papua harus menggunakan pesawat. Willem dan beberapa kerabat dan warganya sudah tidak percaya lagi pada Jakarta. Menurut Willem, saat ada masalah semua pihak harus bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, tidak hanya menteri saja.

Willem mendapatkan aspirasi dari masyarakat Dobo bahwa pesawat ATR seri 600 bila dikeluarkan dari apron Bandara Rar Gwamar, sayapnya keluar pagar dan harus menghentikan perjalanan darat untuk menerbangkannya. [sumber]

Anggaran Kementerian Perhubungan 2016

10 Juni 2015 - Willem minta perhatian khusus Menteri Perhubungan (Menhub) mengenai masalah biaya infrastruktur di Papua yang lebih tinggi karena faktor geografis. Willem juga minta penjelasan Menhub sudah sampai mana legalitas dari Program Tol Laut yang ramai dibicarakan sebagai poros maritim dunia. [sumber]

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 - Willem minta perhatian khusus ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) untuk segera membangun infrastruktur di Papua karena Papua akan jadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional di 2020 dan perlu mengejar waktu. [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

9 Juni 2015 - Willem menggaris bawahi bahwa di Papua ada 28 kabupaten tertinggal dan 6 kabupaten rawan bencana. Willem diserang habis-habisan waktu sosialisasikan 4 Pilar ke salah satu daerah di Papua karena kondisi di Papua sana amat berbeda dengan kondisi diluar Papua. Terutama perbedaan geografis, sehingga biaya tempuh dan biaya komoditas mahal. Menurut Willem resiko pendamping desa yang bertugas di Papua itu berat. Harus naik gunung, seberang sungai dalam menghadapi masyarakat disana. Menurut Willem penduduk di Papua tidak mengerti kalau uang tidak ditangan mereka bisa marah.

Willem menilai Pemerintah terlalu cepat menilai Dapilnya gagal. Menurut Willem karena kasus di satu desa pembangunannya gagal maka cepat dinyatakan bahwa Dapilnya gagal. [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Willem minta perhatian khusus Menteri Perhubungan (Menhub) mengenai infrastruktur di Papua. Willem dorong Menhub untuk jangan ada penyamaan definisi hambatan-hambatan untuk daerah di Indonesia karena dibandingkan dengan Papua variasinya sangat tinggi. Menurut Willem 13 Kabupaten di Papua menggunakan transportasi udara. Banyak masalah terkait dengan suplai logistik disana. Willem menilai perlu dukungan dari transportasi darat untuk suksesnya Program Tol Laut dan dorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk koordinasi erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU-PERA). Willem juga usul ke Menhub untuk menambahkan Merauke sebagai salah satu Pelabuhan Strategis. [sumber]

Persetujuan Prolegnas 2015-2019

Saat Paripurna ke-18, 9 Februari 2015 - DPR memiliki agenda untuk persetujuan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015. Sebelum disetujui pada hari yang sama, Willem Wandik, anggota DPR dari dapil Papua, cukup keras menyatakan ketidak puasannya atas tidak masuknya RUU Papua dalam Prolegnas Prioritas 2015. Ia menyatakan bahwa Pemerintah harus memperlihatkan komitmennya dalam memajukan provinsi Papua seperti yang dinyatakan Presiden Jokowi. Demi NKRI, Willem Wandik berpendapat, RUU Papua harus jadi prioritas. [sumber]