Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Demokrat - Papua
Komisi V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Konda
Tanggal Lahir
17/08/1975
Alamat Rumah
Jl. Kota Baru. Desa Gurika Gewak. Karubaga. Kab. Tolikara. Papua
No Telp
0813 9932 0007 atau 021 575 5231

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Papua
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

Latar Belakang

Willem Wandik terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Papua setelah memperoleh 178,682 suara.  Willem adalah Bupati Puncak Papua (2013-2014).

Pada periode 2014-2019 Willem bertugas di Komisi V yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.

Pendidikan

SLTA, SMA YPK Asisi, Sentani (1995)

S1, Universitas Teknologi Surabaya, Surabaya (2009)

Perjalanan Politik

Willem Wandik adalah putra Papua yang sejak di bangku SLTA dipilih mengikuti program Latihan Kepemimpinan Tingkat Dasar (1997) sampai dengan Latihan Kepemimpinan Tingkat Atas di Malang (2003) sebagai calon kader pembangun muda asal Papua.  Willem adalah aktivis Papua dan tokoh adat Tolikara.  

Pada Pilkada 2013 Willem mencalonkan diri menjadi Bupati Puncak Papua (diusung oleh Demokrat) dan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi pada 26 Maret 2013 Willem ditentukan sah terpilih menjadi Bupati Puncak Papua periode 2013-2018.

Namun Willem mengundurkan diri sebagai Bupati Puncak Papua di 2014 setelah terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 pada Pileg 2014 yang lalu. Sejak 16 April 2017, Willem menjadi anggota baru di Badan Legislasi setelah sebelumnya menempati kuris anggota Badan Musyawarah DPR-RI.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

PIlkada Papua dan Surat Dirjen Otda

29 Agustus 2017 - Dalam rapat paripurna, Willem Wandik dari Papua memberikan pendapatnya tentang pelanggaran HAM di seluruh dunia terutama tentang Papua. Willem mengimbau agar Negara segera menuntaskan pelanggaran HAM di Papua. Menurut Willem, surat Dirjen Otonomi Daerah (Otda) telah memicu konflik daerah terutama tentang pilkada. Ia menjelaskan bahwa kini seluruh masyarakat Tolikara sudah merajut kembali harmoni, namun surat tersebut menimbulkan konflik lagi. Willem meminta Pemerintah mencabut surat tersebut dan segera melakukan pelantikan (kepala daerah terpilih-red). [sumber]

RUU Arsitek

27 Juli 2016 - Willem khawatir apabila Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU-PR) akan diganti oleh presiden.  [sumber]

26 Agustus 2015 - Willem mengingatkan dan memberi kritik atas ketidakproduktifan DPR-RI dalam membuat UU. Willem berharap hal ini menjadi cambuk bagi Komisi 5 agar tetap produktif nantinya merancang UU Arsitek. Willem juga memberikan catatan khusus mengenai RUU Arsitek khususnya terkait karakteristik alam Indonesia yang sangat beragam. Menurut Willem, Indonesia memiliki banyak daerah dengan karekteristik alam yang berbeda. Willem saran untuk lebih teliti dan hati-hati dalam merumuskan definisi dan membahas regulasi yang dasar asumsinya semuanya sama.  [sumber]

RUU Jasa Konstruksi

16 Maret 2016 - Menurut Willem, RUU Jakon harus berdasarkan permasalahan kontekstual. Willem juga menilai bahwa pelaksanaan UU Jakon di Papua nantinya, harus melihat kondisi geografis, demografi, inflasi, dan keberpihakan pada masyarakat daerah.  [sumber]

20 April 2015 - Menurut Willem kita tidak boleh melakukan penyeragaman untuk mengatasi isu-isu jasa konstruksi di setiap provinsi karena Indonesia sangat kompleks dan memiliki perbedaan karakteristik dan biaya logistik antar daerah. Willem berharap RUU Jasa Konstruksi memuat bab yang membahas konteks lokal di setiap provinsi. Sehubungan dengan banjir di Jakarta, menurut Willem cara untuk mengatasinya adalah dengan mengambil kebijakan yang radikal. [sumber]

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - Willem tidak ingin tanah kita dikuasai oleh pihak kapitalis dan warga kita tersingkirkan.  [sumber]

UU Pilkada 2015

17 Februari 2015 - Willem menegaskan perlunya perhatian khusus atas penyelenggaraan Pilkada di Papua.  [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018 dan Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Kelembagaan 2019

10 Juli 2018 - Pada RDP KOmisi 5 dengan Kemenhub, Willem menjelaskan jika dipelajari kejadian Danau Toba, bisa dipastikan kesalahannya ada di pihak yang memiliki kapal, karena menurut Willem ini berkaitan dengan perizinan kapal yang tidak jelas. Willem juga menyampakan bahwa di sana terdapat dermaga-dermaga yang dikelola preman dan pemerintah tentu harus turun tangan agar tercipta dermaga berstandar nasional yang bisa mendukung destinasi wisata. Harapan Willem adalah mendapatkan anggaran yang benar-benar tepat sasaran. [sumber

Sarana Prasarana Kepulauan Sula

5 April 2018 - Dalam Rapat Audiensi dengan Bupati Kepulauan Suladan Bappeda Kepulauan Sula Willem merasa senang dan bangga bisa mengikuti audiensi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, ini merupakan sebuah kebanggaannya bahwa ia sebagai representasi masyarakat yang ada di pusat. Willem mengatakan bahwa ia sangat mengerti dengan apa yang terjadi di timur Indonesia, bahwasanya Kabupaten Kepulauan Sula masuk ke dalam salah satu agenda besar Presiden Joko Widodo, karena Sula masuk ke dalam daerah terluar, terisolasi dan garda terdepan Indonesia yang memiliki masalah infrastruktur yang belum tersentuh secara merata. Willem juga berpendapat bahwa Kabupaten Kepulauan Sula masih bergantung kepada kebijakan fiskal dan afirmasi pusat, berbeda dengan daerah lainnya yang memiliki dana dari corporate social responsibility (CSR), SDA dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga Sula tidak terpengaruh kebijakan pusat. Willem merasa senang dan bangga dengan kehadiran Bupati Kabupaten Kepulauan Sula untuk memaparkan kebutuhan infrastruktur di sana, mulai dari laut, darat dan udara, sehingga sangat diharapkan peran serta penyelenggara di daerah, selain silaturahmi dengan pemerintah pusat, jangan sampai lupa untuk mampir ke DPR. Willem menambahkan bahwa SKPT perlu bekerja keras untuk mendukung Kabupaten dan mewujudkan visi dan misi Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, sekaligus menerjemahkan nawacita Presiden Joko Widodo. Willem juga kembali mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan jajarannya karena dapat menekan angka kemiskinan hingga 4,25% dengan kondisi daerah yang serba kekurangan dan kreativitas yang dimiliki, sehingga ia bersama Komisi 5 ingin mendorong pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Sula. Willem kemudian menanyakan masalah pembangunan bandara yang belum ada tindak lanjut, apakah tidak ada komunikasi dengan pihak kontraktor atau Pemda setelah proses lelang, sehingga menyebabkan tidak ada aktivitas pembangunan bandara. Willem menanyakan kunjungan ke pemerintah provinsi untuk bertemu dengan siapa. [sumber]

Rincian RKA K/L TA 2018

11 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Eselon 1 Kemenhub RI, Willem mengatakan, tol laut yang dijanjikan belum direalisasikan hingga hari ini, upaya tol udara untuk menekan mahalnya biaya di sana belum mencapai target kita bersama, diharapkan Kemenhub memberikan analisis terkait kebutuhan transportasi di wilayah Papua. Willem menyampaikan bahwa transportasi di Papua darat/laut belum terkoneksi dengan baik, sungai-sungai di Papua, Kemenhub masih menaruh konsentrasi di transportasi laut. Ia juga menyampaikan masih terdapanya opsi jalur transportasi lain, yaitu sungai. Mengenai pemberdayaan masyarakat lokal, Willem meminta agar kondisi kini di mana seluruh lembaga/dinas di Papua didominasi oleh orang luar Papua memberi kesempatan pada masyarakat lokal. Mengenai penumpang Batik Air yang mengamuk akibat delay yang kemudian Wilem mengusulkan untuk diberdayakan namun belum ada respons dari mitra Litbang dan BPSDM, ujarnya.  [sumber]

Konektivitas Laut

30 September 2016 - Dalam Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) Komisi 5 dengan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Indonesia National Shipowners' Association (INSA), Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), dan DEPALINDO, menurut Willem konten lokal memiliki hambatan  yang berbeda-beda di setiap wilayah, harus ada pembaharuan data-data terkait konten lokal. [sumber]

RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR

27 Juli 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Willem menyerukan adanya pemerataan pembangunan sampai ke daerah pelosok-pelosok Papua. Willem mengatakan bahwa serapan anggaran untuk daerah Papua baru mencapai 20 persen agar dapat ditingkatkan lagi untuk memajukan pembangunan. [sumber]

Sanksi Pembekuan Ground Handling Maskapai Penerbangan Air Asia dan Lion Air

26 Mei 2016 - Willem menegaskan bahwa Menteri Perhubungan (Menhub) harus memiliki sensitivitas karena kebijakan apapun tidak boleh menghambat operasional penerbangan. Willem melihat dampak dari kurangnya sensitivitas tersebut adalah terjadinya defisit infrastruktur di Papua hingga kini karena menjangkau Papua harus menggunakan pesawat. Willem dan beberapa kerabat dan warganya sudah tidak percaya lagi pada Jakarta. Menurut Willem, saat ada masalah semua pihak harus bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, tidak hanya menteri saja.

Willem mendapatkan aspirasi dari masyarakat Dobo bahwa pesawat ATR seri 600 bila dikeluarkan dari apron Bandara Rar Gwamar, sayapnya keluar pagar dan harus menghentikan perjalanan darat untuk menerbangkannya.  [sumber]

Anggaran Kementerian Perhubungan 2016

10 Juni 2015 - Willem minta perhatian khusus Menteri Perhubungan (Menhub) mengenai masalah biaya infrastruktur di Papua yang lebih tinggi karena faktor geografis. Willem juga minta penjelasan Menhub sudah sampai mana legalitas dari Program Tol Laut yang ramai dibicarakan sebagai poros maritim dunia.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 - Willem minta perhatian khusus ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) untuk segera membangun infrastruktur di Papua karena Papua akan jadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional di 2020 dan perlu mengejar waktu.  [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

9 Juni 2015 - Willem menggaris bawahi bahwa di Papua ada 28 kabupaten tertinggal dan 6 kabupaten rawan bencana. Willem diserang habis-habisan waktu sosialisasikan 4 Pilar ke salah satu daerah di Papua karena kondisi di Papua sana amat berbeda dengan kondisi diluar Papua. Terutama perbedaan geografis, sehingga biaya tempuh dan biaya komoditas mahal. Menurut Willem resiko pendamping desa yang bertugas di Papua itu berat. Harus naik gunung, seberang sungai dalam menghadapi masyarakat disana. Menurut Willem penduduk di Papua tidak mengerti kalau uang tidak ditangan mereka bisa marah.

Willem menilai Pemerintah terlalu cepat menilai Dapilnya gagal. Menurut Willem karena kasus di satu desa pembangunannya gagal maka cepat dinyatakan bahwa Dapilnya gagal.  [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Willem minta perhatian khusus Menteri Perhubungan (Menhub) mengenai infrastruktur di Papua. Willem dorong Menhub untuk jangan ada penyamaan definisi hambatan-hambatan untuk daerah di Indonesia karena dibandingkan dengan Papua variasinya sangat tinggi. Menurut Willem 13 Kabupaten di Papua menggunakan transportasi udara. Banyak masalah terkait dengan suplai logistik disana. Willem menilai perlu dukungan dari transportasi darat untuk suksesnya Program Tol Laut dan dorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk koordinasi erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU-PERA). Willem juga usul ke Menhub untuk menambahkan Merauke sebagai salah satu Pelabuhan Strategis.  [sumber]

Persetujuan Prolegnas 2015-2019 

Saat Paripurna ke-18, 9 Februari 2015 - DPR memiliki agenda untuk persetujuan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015. Sebelum disetujui pada hari yang sama, Willem Wandik, anggota DPR dari dapil Papua, cukup keras menyatakan ketidak puasannya atas tidak masuknya RUU Papua dalam Prolegnas Prioritas 2015. Ia menyatakan bahwa Pemerintah harus memperlihatkan komitmennya dalam memajukan provinsi Papua seperti yang dinyatakan Presiden Jokowi. Demi NKRI, Willem Wandik berpendapat, RUU Papua harus jadi prioritas.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Konda
Tanggal Lahir
17/08/1975
Alamat Rumah
Jl. Kota Baru. Desa Gurika Gewak. Karubaga. Kab. Tolikara. Papua
No Telp
0813 9932 0007 atau 021 575 5231

Informasi Jabatan

Partai
Demokrat
Dapil
Papua
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika