Sikap Terhadap RUU

Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Jasa Konstruksi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Deputi Perundang-Undangan Setjen DPR RI

Michael W. menegaskan mari bersinergi bahwa target Komisi 5 DPR RI dalam masa sidang ke-4 ini adalah menghasilkan UU Jasa Konstruksi.

Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rancangan Undang Undang (RUU) Jasa Konstruksi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Michael Wattimena mengatakan bahwa pembacaan naskah kita sudah tidak perlu karena semua sudah mengetahuinya lalu pendalaman mini fraksi semua sudah setuju.

Klarifikasi Undang Undang (UU) Jasa Konstruksi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sekretariat Negara dan Ahli Bahasa

Michael Wattimena menjelaskan bahwa proses ini namanya penyempurnaan, kami dibuat bingung sesuatu yang sudah diputuskan di sidang paripurna tapi dibahas lagi, harusnya sudah tidak ada karena pembahasan melibatkan seluruh stakeholders. Pertimbangan soal kriminalisasi karena tidak suka dengan kontraktor A lalu dikriminalkan, kita harus mengatur di UU ini tapi diarahkan ke UU lain, apa salahnya menurutnya diatur di UU Jasa Konstruksi (Jakon) ini ada fase karena ia mempertimbangkan hal ini.

Penjelasan DPD, Pandangan Fraksi, Pandangan Pemerintah dan Pengesahan Mekanisme Rapat - Panitia Khusus Rancangan Undang Undang (RUU) Kepulauan DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan DPD, Komite 1 DPD dan Panitia Perancang UU DPD

Michael Wattimena berpendapat bahwa saat ini pembicaraan tingkat satu pengantar musyawarah RUU Daerah Kepulauan, Fraksi Demokrat mengapresiasi kepada DPD yang menginisiasi RUU yang terdiri dari 11 bab dan 45 pasal merupakan usul inisiatif DPD RI dan masuk pada Prolegnas Prioritas 2018. Data BPS dan Bappenas menunjuk sebagian provinsi kepulauan 10 ranking tertinggi kemiskinan di Indonesia lantas RUU ini memerlukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Fraksi Partai Demokrat dengan ini menyampaikan pandangan RUU Daerah Kepulauan yaitu Fraksi Demokrat arah RUU ini harus menjamin pemerintah daerah untuk menghargai karakteristik geografis. Beberapa ketentuan UU nomor 24/2014 di pasal 27 dan 30 memiliki norma daerah provinsi, kabupaten dan kota berciri kepulauan. RUU ini harus ditempatkan lebih khusus dan asas hukum yang digunakan lex spesialis dan UU pemerintah daerah menjadi lex generalis.

Tanggapan

Evaluasi Kinerja - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan

Terkait adanya maintenance dari bus-bus, Michael menanyakan apakah masalah ini menjadi tanggung jawab kementerian atau tanggung jawab siapa.

Panja Jasa Konstruksi - RDPU Komisi 5 dengan Dirjen Bina Konstruksi

Michael menyampaikan bahwa masyarakat konstruksi menginginkan sesuatu yang konstruktif dari adanya RUU Jasa Konstruksi.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT. Amarta Karya (Persero)

Michael meminta KNKT untuk mengirimkan laporan terkait kecelakaan-kecelakaan yang terjadi kepada Komisi 5 DPR-RI agar Komisi 5 DPR-RI dapat lebih memahami dan memiliki persiapan untuk klarifikasi dan talkshow terhadap suatu kecelakaan. Ia mengkritisi jika laporan selama ini bersifat raw, sehingga sulit dipahami oleh orang awam.

Pembangunan Tol Laut dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan

Michael menyampaikan bahwa kita membawa kontainer dari Tanjung Priok ke papua lebih mahal daripada ke Tiongkok. Michael berpendapat bahwa angkutan darat sebenarnya memakan dana lebih banyak daripada angkutan laut atau Tol Laut.

Penjelasan Pokok-Pokok Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Michael mengaku jarang bertemu menteri di 3 rezim yang berbeda. Ia menanyakan mengenai konsep yang diusung untuk kebutuhan atau pemerataan. Michael menilai pemerataan itu tidak ada jika hanya ada di Jawa dan Sumatera. Ia mengatakan pada periode 2009-2014, Komisi 5 DPR-RI hanya 1 kali rapat koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, ia menanyakan progres dari Kementerian PUPR dalam melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Mengingat, banyak sawah yang akan menghilang jika tidak fokus dalam pembangunan. Terakhir, Michael menanyakan yang akan menjadi prioritas di Papua itu Trans Papua atau bukan.

RKA 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan semua Kementerian & Lembaga

Michael menjelaskan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 bahwa semua RUU dapat menjadi inisiatif DPR-RI, RUU APBN bukan domain Komisi 5 DPR-RI.

Menurut info ada penundaan yang di atas yaitu Rp10 Triliun pagu anggaran 2016.

Michael mengusulkan pada saat ini ekonomi Indonesia sedang lesu, namun faktor pemberdayaan masyarakat tidak boleh ditunda.

Anggaran 14 September 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Michael mengatakan bahwa daerahnya banyak penyerapannya, tetapi tidak terealisasi padahal banyak daerah lain yang ingin dana.

RAPBNP Tahun 2016 - Raker Komisi 5 dengan Basarnas dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

Michael mengapresiasi bahwa rapat ini merupakan pula hari yang fenomenal, karena Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi berani mengembalikan dana Rp500M yang sudah diberikan, yang memang tidak pernah menjadi permintaan.

Keselamatan Nasional — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Michael menyampaikan bahwa dirinya salut kepada Kementerian Perhubungan atas delegasi IDN di IMO,dan Indonesia sudah menerima dan meratifikasi blast water.

Panja Konektivitas — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar

Michael Wattimena selaku pimpinan rapat menjelaskan tujuan panja ini yaitu untuk memberikan rekomendasi langkah strategis memperbaiki manajemen transportasi laut, meningkatkan konektivitas transportasi laut, menjadikan indonesia poros maritim dunia.

Pengambilan Keputusan Tingkat 2 RUU APBN 2017 — Paripurna 82 DPR-RI dengan Menteri Keuangan dan Badan Anggaran (Banggar)

Michael mengatakan masih bingung dengan alasan satuan 3 tidak boleh dibahas di tingkat Komisi tapi dibahas di Banggar. Ia menanyakan mengenai pengabdian menteri terhadap infrastruktur. Ia mengatakan terjadi pemotongan di Kemenpeu tahun 2016 sebesar Rp14 Triliun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)

Michael mengatakan lazimnya kalau rapat dengan bina marga terjadi penambahan kursi. Konon hari ini tidak hanya yang di depan kami tetapi juga yang di balkon atas. Mungkin ini terjadi karena anggaaran selama ini naik signifikan tetapi realitas APBNP mengalami penurunan. Ia meminta perhatian atas usulan Bupati Raja Ampat mengenai jalan lingkar Raja Ampat, usulan Bupati Teluk Wandama, usulan Bupati Tompron, dan jembatan di Fakfak. Ia mengatakan ada ruas jalan nasional di Papua Barat yang labilitasnya rapuh sekali.

Evaluasi Penanganan Sarana dan Prasarana Transportasi Natal Tahun 2015 dan Tahun Baru 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala Korps Lalu Lintas, Kepala Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan Lion Air

Michael mengatakan bahwa dalam semua evaluasi sudah cukup bagus. Michael menyinggung terkait Pramugari yang bertanya kepada penumpang terkait isi tasnya. Lalu, penumpang menjawab bahwa tasnya berisi bom. Michael berpendapat penumpang tersebut refleks menjawab pertanyaan tersebut dalam keadaan kesal atau cara bertanya dari Pramugari yang tidak baik. 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Seluruh Mitra

Michael mengatakan hari ini adalah siklus pembahasan APBN 2017 pada tahap terakhir karena besok sudah diparipurnakan dan diketuk dan sudah sah serta tidak dapat diubah dan direalokasikan lagi. Ia menyampaikan apa yang menjadi pembahasan dari anggota Komisi 5 kaitannya dengan proses pembahasan. Menurutnya, ruang itu sudah tertutup kalau mengikuti mekanisme pembahasan APBN 2017. Ia menyampaikan berdasarkan laporan keuangan dari Presiden, belanja Pemerintah bisa mencapai Rp20 Triliun. Ia mengatakan pada pembahasan di Komisi-Komisi terjadi pemotongan anggaran dan paling besar di Komisi 5. Ia ingin mengetahui alasannya. Ia membahas mengenai Pemerintah yang ingin agar pembangunan merata di Indonesia Barat dan Timur. Ia mengatakan Kemenhub tadinya Rp60 Triliun, turun menjadi Rp45 Triliun. Ia menyampaikan normalnya setiap tahun anggarannya harusnya ada peningkatan, bukannya menurun. Ia mengatakan kondisi ini memprihatinkan secara nasional, tetapi sebagai Fraksi Demokrat meminta ada wilayah-wilayah yang menjadi prioritas. Ia memohon dan meminta perhatian Presiden, salah satunya menyangkut keseimbangan wilayah. Ia mengatakan walaupun dua bulan baru bekerja, Menhub patut diberikan apresiasi karena sudah memperhatikan daerah timur. Ia berharap bahwa ini juga diikuti oleh Menteri PUPR karena menjadi program Pemerintah Pusat. Maka mau tidak mau atau suka tidak suka, Demokrat sebagai partai penyeimbang mau tidak mau menyetujui RAPBN 2017 ini. Ia meminta jika sebelum tanggal 28 ke dapil dan lembaran pengesahan pimpinan Komisi 5 sudah didapatkan. Ia membahas jangan sampai Komisi 5 dicap jelek karena tidak ada program yang dimuat.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI

Michael mengapresiasi Kemenhub RI dengan menyebutnya sebagai mitra terbaik Komisi 5 DPR-RI dan sebagai jembatan masa depan bangsa. Ia mengatakan bahwa Presiden sangat memperhatikan infrastruktur, buktinya adanya pembangunan 15 bandara, 24 pelabuhan, 500 kapal rakyat, 60 lokasi penyeberangan, dan 60 unit kapal perintis. Namun, jika dilihat dari data yang diterima, ia melihat belum adanya prioritas dan urgensi. Ia menyatakan sudah memberi tahu program-program Kemenhub RI di daerah pemilihannya, dan tidak menyetujui jika program-program untuk daerahnya dihilangkan. Michael mengusulkan agar program-program yang sudah direncanakan jangan sampai dihilangkan, namun dikurangi saja volumenya. Terakhir, Michael menanyakan perkembangan pembangunan rel kereta api.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Michael menjelaskan bahwa bulan lalu ikhtiarnya Rp290 triliun yang rencananya pemotongan oleh pemerintah kepada smua K/L karena situasi ekonomi kita lambat dan muaranya semuanya menyalahkan perlambatan ekonomi dunia, memang ekonomi sekarang susah dalam pemerintahan SBY indonesia survive, china dan india dalam turbulensi ini harus maksimal disampaikan besok ke Banggar DPR harapannya hari ini bisa kita tuntaskan.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Michael mengatakan pemerintah harus memperpanjang landasan bandara di Monokwari yang hanya 2 km.

Pembekuan Lion Air oleh Kementerian Perhubungan - Audiensi Komisi 5 dengan Manajemen Lion Air

Michael berharap hal-hal yang menghambat perkembangan Lion Air harus diperbaiki. Michael menyampaikan bahwa sekarang sedang gencar upaya-upaya untuk menarik investor.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 Semester I, Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN TA 2018, dan Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN-P TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Michael mengatakan PON 2020 cukup akbar, tetapi infrastruktur di Papua tidak sebanding dengan daerah sebelumnya yang menjadi tuan rumah PON. Michael meminta Kab Lebak mendapat jembatan gantung. NTB sexy di mata internasional karena memiliki blok marsela. Triton sedang dikembangkan seperti Raja Ampat.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Michael mengapresiasi Kepala BPIW karena mempunyai bahan materi yang sangat informatif. Ia mengatakan bahwa Maluku mempunyai 7,6% daratan dan sisanya laut. Namun, konsep pengembangan kelautannya belum terurai baik. Saat ini, lumbung ikan di Maluku juga belum tergambar. Michael menyampaikan bahwa Papua Barat akses jalannya sudah bagus. Namun, di Sorong masih banyak titik yang tanahnya masih labil.

Kebijakan Penyesuaian Pengelolaan Anggaran dan Penyesuaian Rincian Alokasi Anggaran sesuai dengan Hasil Pembahasan Belanja K/L dalam RAPBN Tahun 2017 di Banggar DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Plh. Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan RI

Michael mengatakan bahwa pertumbuhan penerbangan tidak linear dengan rekrutmen pilot yang menjadi output dari BPSDM Perhubungan. Michael menyampaikan terkait pembangunan bandara di Papua Barat bahwa di Skun mendapat anggaran untuk pembangunan Bandara, ia menyarankan lebih baik fokus ke Sorong saja.

Evaluasi Kerja Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Michael mengatakan harapan tidak ada diskriminasi antar dapil terkait bina kontruksi.

Persiapan Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi dalam rangka Penanganan Arus Mudik Lebaran Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Korps Lalu Lintas Polri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas)

Michael mengatakan sarana dan prasarana mudik sudah diperhatikan tetapi manusianya belum disentuh, seperti fisik dan mental supir yang membawa penumpang mudik, hal ini penting. Aspek kebandar-udaraan menjadi penting, apalagi jumlah penerbangan yang padat.

RAPBN 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub

Michael menyarankan jika ada penamaan terminal 3 ultimate sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia saja, bisa memakai nama pahlawan atau nama Pak Jokowi karena diresmikan zaman
Pak Jokowi. Michael meminta untuk disamaikan ke AP1, dari terminal ke pesawat jalan cukup jauh dan jika hujan akan kebasahan. Michael mengatakan bahwa kapal kecil ATR tidak mungkin memakai karbarata. Michael meminta untuk adanya taxi way paralel di bandara Sorong, karena disana belum ada taxo way sedangkan turn offer tinggi. Michael meminta untuk adanya penjelasan progres bandara Teluk Wandama, dan sedangkan untuk Torea ini opengembangannya bagaimana apakah mau ke Simboru. Pak Jokowi menjanjkan perpanjangan run way badnara Raka Ampat, bagaimana progresnya dan sampai mana. Michael juga mempertanyakan terkait dengan landing dari laut, program pengembangan bandara Raja Empat sudah sejauh mana.

Penyerahan Laporan Panja Konektivitas Transportasi Laut — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Terkait hasil laporan panja konektivitas transportasi laut, Michael mengatakan bahwa setelah melalui RDP, RDPU dengan mengundang beberapa stakeholders. Kunjungan kerja spesifik ke Sorong, Batu Licin, Makassar, Batam dan Surabaya. Rekomendasi panja terbagi atas dua, yaitu secara umum dan khusus. Michael menjelaskan bahwa rekomendasi secara umum antara lain, Komisi 5 DPR-RI meminta pemerintah untuk melakukan sinkronisasi dengan pemerintah. Rekomendasi secara umum antara lain, Komisi 5 DPR-RI meminta pemerintah untuk melakukan sinkronisasi dengan pemerintah, Komisi 5 DPR-RI mendesak pemerintah dari segi Kementerian Perhubungan untuk membuat roadmap peningkatan daya saing industri pelayaran, Komisi 5 DPR-RI mendesak untuk menerapkan secara konsekuen sistem transportasi nasional dan logistik nasional dan perlu penguatan regulasi sistranas berupa undang-undang. Untuk rekomendasi umum, Michael menjelaskan bahwa antara lain, Komisi 5 DPR-RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk menetapkan jaringan komunikasi dalam transaksi logistik, sehingga tercipta national single window.

Evaluasi Natal dan Tahun Baru, dan Kecelakaan Transportasi Serta Isu Terkini Lainnya — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Sekretariat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan SAR Nasional, Korps Lalu Lintas Polisi RI dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

Michael mengatakan bahwa menteri sudah bekerja keras, tetapi supply informasi dari bawahnya tidak mendukung.

Saran dan Masukan terkait dengan Panja Transportasi Darat, Jembatan Panjang dan Preservasi Jalan Nasional — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ir. Agus Taufik Mulyono, MT, ATU, IPU, Prof. Wimpy Santoso, Ph. D., Ir. Ellen Tangkudung, M. Sc (Pakar)

Michael W mengatakan saat ini sudah masuk pembahasan UU Jalan dan ia berharap dalam waktu dekat Ampres segera keluar.

Evaluasi Rencana Kerja dan APBN 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perhubungan RI

Michael menjelaskan bahwa pada tahun 2015, Kemenhub mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian dan murni padahal anggarannya Rp44 Triliun. Lalu di tahun 2016, anggaran dikhususkan sebesar lebih Rp48 Triliun.

Evaluasi Kinerja Tahun 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS)

Michael Wattimena selaku pimpinan rapat menjelaskan bahwa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memiliki pagu kebutuhan sebesar Rp2,2 Triliun dengan indikatif anggaran sebesar Rp1,8 Triliun, Pagu RAPBN 2016 sebesar Rp1,6 Triliun, APBN sebesar Rp1,5 Triliun, dan APBNP sebesar Rp1 Triliun.

Untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memiiki pagu indikatif sebesar Rp2,4 Triliun, Pagu APBN sebesar Rp1,9 Triliun, APBN 2016 sebesar Rp2,4 Triliun, dan APBNP sebesar Rp2,3 Triliun.

Untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) memiliki pagu indikatif sebesar Rp655 Miliar, Pagu RAPBN 2016 sebesar Rp500 Miliar, APBN 2016 sebesar Rp500 Miliar, dan APBNP 2016 sebesar Rp458,3 Miliar.

Sedangkan untuk Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS) pagu kebutuhan sebesar Rp518 Miliar, RAPBN 2016 sebesar Rp318,6 Miliar, APBN 2016 sebesar Rp318,6 Miliar, dan APBNP sebesar Rp281,5 Miliar.

Adapun Michael menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 BMKG adalah penguatan peringatan dini cuaca, iklim, dan gempa untuk upaya penanggulangan bencana. Untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) program prioritasnya ialah peningkatan pelayanan dalam hal prasarana SAR, peralatan IT dan komunikasi.

Untuk Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS) program prioritasnya ialah pembangunan jalan di kaki jembatan Suramadu, fasilitas publik di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM).

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Michael mengatakan driver online ingin revisi Permen 32/2016 dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Michael mengapresiasi revisi Permenhub 32/2016 yang akan berlaku 1 April 2017. Michael mengatakan di lapangan taksi online sulit diidentifikasi, tidak seperti roda dua yang identifikasinya dengan labeling jaket, rompi dan helm. Michael bertanya bagaimana menghadapi daerah yang menolak adanya transportasi online, sementara Permen 32/2016 akan berlaku.

Pengentasan Kemiskinan di Daerah Tertinggal — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Michael menyampaikan bahwa di tahun 2015 mungkin ada anggaran sekitar Rp20 Triliun, dan di tahun 2016 ada sebanyak Rp46 Triliun, lalu di tahun 2017 anggaran akan meningkat ke Rp60 Triliun. Masyarakat kalau mendengar anggaran yang ada beranggapan bahwa banyak sekali uang yang keluar, tetapi selama 2 periode yang berlangsung dan yang tadinya rebutan, tetapi sekarang belum melihat pemanfaatan dari anggota Komisi 5 DPR-RI untuk memediasi ke daerah-daerah atau desa-desa. Lalu Michael bertanya kira-kira adakah program terkait penyambung desa tadi atau tidak.

Rancangan Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan RI, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala BMKG, Kepala BNPP, dan Kepala Bapel BPWS

Michael mengatakan bahwa infrastruktur merupakan jantung dari sebuah pembangunan di sebuah negara. Menanggapi pemaparan dari Menteri Perhubungan, Kepala BMKG dan Kepala BNPP, ia menyatakan setuju terhadap data yang diberikan, karena berdasar kepada rupiah murni. Menanggapi pemaparan Menteri PUPR, ia bertanya uang yang diperoleh berasal dari pinjaman luar negeri atau lainnya. Ia menyampaikan, bukan bermaksud tidak menyetujui terhadap pemaparan Menteri PUPR, namun ia melihat jika pembangunan yang ada saat ini sebagian besar merupakan mega proyek, sedangkan masyarakat tidak ikut andil di dalamnya. Ia meminta agar program seperti Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) diberikan perhatian lebih karena berhubungan langsung dengan Daerah Pemilihan (Dapil). Michael menyatakan dirinya mewakili Fraksi Partai Demokrat tidak menyampaikan pendapat pada rapat terkait anggaran hasil pembahasan Banggar DPR-RI. Ia mengatakan bahwa pembangunan yang saat ini berjalan skalanya besar, sehingga masyarakat tidak bisa dilibatkan. Ia pun meminta agar program-program yang strategis mendapatkan perhatian lebih, meskipun ia mengakui tidak dapat memutuskan terkait pinjaman ini, karena menurutnya keputusan adanya di Banggar DPR-RI. Terkait masalah lumpur Lapindo, untuk urusan pembayaran ganti rugi, Michael menyarankan untuk diserahkan ke Banggar DPR-RI.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2017 dan Pembahasan Rincian Program Ditjen Cipta Karya dalam RAPBN TA 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR)

Michael ingin meminta klarifikasi dari Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) terkait Program PAMSIMAS yang dibiayai oleh Asian Development Bank (ADB). 

Kebutuhan Pangan, Pemanfaatan Air untuk Irigasi dan Kinerja Pemerintah — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, dan Badan Restorasi Gambut

Michael menanyakan realisasi pelaksanaan RPDAST.

Lanjutan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan RI

Michael mengusulkan agar Menhub dapat menyempurnakan materi paparannya kembali agar pembahasan di rapat selanjutnya dapat lebih siap, sehingga agenda rapat selanjutnya sudah bisa langsung ditentutukan.

Monitoring dan Evaluasi Alat Penangkap Ikan — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Michael mengatakan bahwa kondisi di tiap daerah itu berbeda-beda, contohnya di Raja Ampat ada lokasi tertentu yang tidak bisa dilalui kapal selama tiga bulan lamanya, sehingga menyebabkan hotel disekitarnya tidak ada yang menginap. Hal ini berbanding terbalik dengan daratan yang dapat dilewati kapan saja.

Saran dan Masukan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air (SDA) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Dr. A. Irmanputra Sidin, SH, MH, Prof. Dr. Suteli SH, M.Hum.

Michael W menanyakan mengenai 6 konsep MK, terkait penguasaan air oleh pihak swasta. Ia bukan orang hukum dan ia menilai keputusan MK ketat sekali. Ia meminta diberikan gambaran maksud konsep tersebut khususnya di poin terakhir dan syarat-syaratnya.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Michael W mengatakan ia sepakat jika Menhub mengutus untuk meninjau rapat-rapat Komisi 1-11. Atmosfer panas dan terkadang kasar, tapi tidak terjadi di Komisi 5. Komisi 5 selalu sopan dan menjaga atmosfer rapat. Ia mengatakan sebelum tanggal 28 Oktober, RAPBN harus sudah selesai. Menurutnya, rapat bisa saja sudah selesai sebelum jam 12, tetapi karena belum ada yang harus direvisi maka rapat ini terlalu lama dan sampai saat ini belum selesai. Ia meminta supaya kalau bisa hal ini menjadi bagian yang mendapat fokus serius Menhub dan jajaran. Ia membahas terkait aspirasi Anggota Dewan yang biasanya menjadi hal yang tabu, tetapi sebagai Anggota pasti menyampaikan aspirasi dari dapilnya masing-masing dan harus dicatat. Ia mengatakan tanggung jawab Anggota Dewan menyampaikan aspirasi dari dapil karena sudah disumpah. Ia menyampaikan banyak Provinsi yang kepulauan dan sangat disadari kekurangan serta keterbatasan yang dimiliki oleh Menhub. Ia membahas anggaran tahun 2015 yang dianggarkan pada 2014 yang pada waktu itu Rp44 Triliun, lalu dengan kondisi terjadi kenaikan harga BBM, Kemenhub mendapat tambahan anggaran Rp21 Triliun sehingga menjadi Rp65 Triliun. Ia mengatakan dari 2016, 2017, 2018 tidak ada perubahan anggaran yang signifikan. Komisi 5 harus mendukung Menhub. Komisi 5 akan bertemu masing-masing direktorat sebelum tanggal 28.

Membahas RKA K/L Mitra Kerja Komisi 5 DPR-RI dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Michael mengatakan untuk RKP Tahun 2018 dengan tema memacu investasi dan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi yang berkualitas, karena tidak ada tema RKP yang tidak enyertakan infrastruktur. Rata-rata anggaran Kementerian mitra Komisi 5 ditingkatkan pada tahun 2014 sampai tahun 2015, dan pada periode 2016 terjadi 2 kali pemotongan anggaran sehingga Michael mempertanyakan apakah akan terus terjadi lagi. Tiap tahunnya semestinya anggaran terjadi peningkatan minimal 5 sampai 10%, jika capaian DIPA dan Renstra berbanding terbalik maka ini akan menjadi pertanyaan kita semua. Michael mengatakan bahwa kita tidak bisa menemuka formula untuk meningkatkan range sebesar 50% terkait target pencapaian jika anggarannya selalu mengalami
pemotongan.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun Anggaran (TA) 2018 sesuai Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) — Komisi 4 DPR RI DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian (Mentan), dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)

Michael W mengatakan urusan dengan Menteri Pertanian konon relatif adem ayem saja dan urusan dapil lancar. Ia yakin hal yang menjadi harapan anggota Komisi 4 dapat terealisasi dengan jajaran di KLHK. Ia menyampaikan bahwa di Raja Ampat menjadi tempat kegiatan internasional. Oleh karena itu, harus diimbangi dengan pembangunan yang ada. Ia mengatakan program-program yang melalui hutan menurutnya harus ada kebijakan dari Menteri LHK sehingga proses pembangunan yang sudah dianggarkan tidak terbengkalai. Ia mengapresiasikan Komisi 4 karena ketika ia di Komisi 5 raker dengan mitranya tajam-tajam. Ia merasa ini menjadi hal yang baik untuk kedepannya dan ia berharap hal yang menjadi ikhtiar akan direalisasikan di 2018.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Michael mengatakan saat kunjungan ke Amerika, Komisi 4 bertemu dengan beberapa pelaku usaha. Michael ingin dunia tahu bahwa sumber ikan adalah dari Indonesia. Pada tahun 1934, Indonesia memiliki laut 3 mil dari pantai, setelah Deklarasi Juanda, semua bagian laut adalah milik Indonesia. Laut Indonesia diakui oleh PBB tahun 1982 dan tahun 1985 diratifikasi yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Michael mengatakan jangan sampai laut menjadi batasan yang sebenarnya adalah penghubung. Michael mengatakan bahwa di Indonesia, bagian pesisir adalah daerah tertinggal. Masyarakat yang menuju pusat kota susah pakai kapal, sementara KKP mengalami permasalahan dalam pengadaan kapal. Michael meminta penjelasan terkait lumbung ikan nasional di Maluku.  

Reklamasi Teluk Jakarta — Komisi 4 DPR RI Audiensi dengan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta

Michael mengatakan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta adalah jelas dan kejelasan tersebut harus dipertahankan. Michael mengatakan moratorium baru ditarik oleh pemerintah dan Komisi 4 belum tahu esensi dari pencabutan tersebut.

Evaluasi Program dan Revitalisasi Perum Bulog dalam mencapai Kedaulatan Pangan — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog

Michael mengatakan siapa pemerintah yang hadir dalam Rakornas karena Komisi 4 tidak tahu.

Tindak Lanjut Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Michael mengapreasi dan mendukung terkait pengusulan APBN 2018. Michael mengatakan bahwa Komisi 4 DPR-RI akan memperjuangkan dengan melihat kerumitan dari kementerian. Michael menegaskan bahwa ia mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Rencana Usulan APBNP Tahun 2018, Temuan Hasil Kunker Reses Masa Persidangan II dan III Tahun Sidang 2017-2018, dan Pembahasan Isu-Isu Penting — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian

Michael mengapresiasi capaian Kementerian Pertanian tahun 2017, dari 76% tahun sebelumnya menjadi 90%, berharap tahun 2018 terjadi kenaikan signifikan kembali. Michael mengatakan panen terjadi dimana-mana tetapi impor tetap dilakukan. Impor garam dipersilahkan karena menurut KKP produksi garam sebanyak 2,3 juta ton dan kebutuhan sebanyak 3,7 ton, maka sisanya ton impor. Michael mengusulkan Kementan melakukan rapat bersama dengan KemenPUPR terkait irigasi sekunder dan tersier. Ada bendungan dibangun dengan harga hampir Rp1 triliun untuk mendukung irigasi, tetapi saat kunker ke Papua, Michael melihat bahwa bendungan tersebut tidak membantu irigasi.

Tata Kelola dan Wajib Tanam 5% Bagi Importir, Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), dan Serikat Petani Indonesia (SPI) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Importir Bawang Putih, Asosiasi Pengusaha Bawang Putih, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan)

Michael mengatakan pada tahun 2018 kebutuhan Indonesia 476.000 ton tetapi produksi tidak memenuhi kebutuhan. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap bawang putih cukup besar sedangkan lahan terbatas sehingga membutuhkan impor. Ia menyarankan Kementan dan Kemendag untuk duduk bersama mencari format karena importir kesusahan dengan kewajiban tanam 5%. Ia mengatakan tidak memihak kemanapun, tetapi mencoba mencari format untuk menghasilkan win-win solution dan tidak ada ego sektoral. Menurutnya, jika ingin mengikuti emosi maka Komisi 4 akan berpihak ke Kementan, tapi Komisi 4 harus melihat dari segala sisi.

Kebijakan Tata Kelola Air Nasional — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Michael mengatakan bendungan bersifat multifungsi, salah satunya untuk irigasi. Saat Kunjungan cetak sawah, masyarakat mengeluh karena biaya bendungan mahal tapi fungsinya tidak optimal dalam mengairi sawah-sawah, ada juga cetak sawah dilakukan dilokasi yang berbeda dengan irigasinya.

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Restorasi Gambut Nasional dan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan - Komisi 4 DPR RI Rapat dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Michael Wattimena mengatakan bahwa kami melihat bahwa Papua hampir tidak tersentuh, apakah tingkat kebakaran hujan dan lahan gambut masih ada saja. Kalau terjadi kebakaran di Papua, maka ekosistem pohon di indonesia akan hancur.

Progres Pembahasan Rancangan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan HAM

Michael mendengar, akan ada terjadi pengurangan terhadap badan-badan yang jumlahnya ratusan. Lembaga ini tentu akan berat mengingat tupoksinya dan kepentingan di dalamnya.

Kebijakan Importasi Garam — Komisi 4 DPR RI Audiensi dengan Masyarakat Petani Garam Madura

Michael mengatakan Komisi 4 menolak adanya impor garam, pemerintah melalui Kemenperin menargetkan 3,7 juta ton dan MenKKP meminta kearifan agar tidak disalahkan oleh pelaku usaha. 2,1 juta ton menjadi kesepakatan garam impor untuk konsumsi industri, bukan konsumsi rumah tangga. Michael menyampaikan Komisi 4 berjuang untuk petani garam.

Kedaulatan Pangan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Tanaman Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Dirjen Hortikultura dan Dirjen PSP Kementerian Pertanian

Michael mengatakan bahwa kalau sudah begitu, yang jelek adalah kita yang di DPR ini. DPR selalu di cap pemberi harapan palsu oleh rakyat, padahal DPR sudah membela kepentingan rakyat mati-matian. Ketika terjadi impor Kementan itu gak ada suaranya, malah justru yang bersuara paling kencang itu DPR, seluruh fraksi teriak-teriak bersuara jangan impor. Komisi 4 selalu berharap soal ketahanan pangan ini khususnya beras jangan impor.

Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Nusa Tenggara Timur — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Michael mengatakan dalam waktu dekat Komisi 4 akan mengagendakan rapat dengan Menteri Kehutanan untuk mengambil keputusan terkait usulan perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah NTT.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Penggunaan Cantrang, dan Hasil Tindak Lanjut Kunjungan Kerja ke Bali, Sulawesi Tengah serta Papua — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Michael mengatakan, perlu membutuh panitia khusus pangan sebab ada perkelahian data yang diketahui 2,1 juta ton menjadi 2,3 juta ton.

Masukan atas RUU atas Perubahan UU No.1 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No.31 Tahun 2004 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian LHK dan Kementerian KKP

Michael W menyampaikan kepada anggota dan mitra bahwa hutan dalam pengelolaannya harus sejalan dengan konstitusi kita. Oleh karena itu pengelolaan hutan harus dilakukan atas asas kebersamaan, keterpaduan, kelestarian yang bertanggung jawab. Negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengelola hasil hutan lalu dalam implementasi undang-undang tersebut menyebabkan masalah seperti alih fungsi, kerusakan, konflik dengan masyarakat hukum adat, dan pembakaran hutan. Meskipun begitu pembangunan nasional bermaksud untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut, kekayaan perikanan Indonesia adalah sebagai rahmat Tuhan yang harus dilindungi, dan dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat. Terkait pengaturan penyelenggaraan perikanan undang-undang ini perlu di harmonisasi, disesuaikan dan disempurnakan guna mengakomodir dinamika legislasi peraturan Indonesia agar terukur dan terarah, untuk lebih sempurnanya undang-undang dimaksud Komisi 4 pada rapat ini meminta kepada saudara sekjend KLHK untuk menyampaikan masukan RUU perubahan kedua Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Serta kepada Sekjen KKP untuk menyampaikan masukan RUU peeubahan kedua Undang-Undang No. 45 Tahun 2004.

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan, dan Komitmen Penolakan Rencana Impor Beras Tahap 2 – Komisi 4 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum BULOG

Michael mempertanyakan Dirut Peru BULOG achieve dari BNN untuk menjadi Dirut BULOG. Michael memberikan apresiasi mengenai penolakan impor beras dan meminta masukan mengenai kebijakan penolakan beras. Michael meminta kesiapan Perum BULOG di bulan Ramadhan dan pada saat lebaran.

Lima Pokok RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2019 dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Michael mengatakan mitra kerja KLHK dan Kemen KKP pada saat raker kemarin Mentan menurun signifikan sekitar Rp2 Triliun dan ironisnya Kemen KKP terjun bebas dari Rp89 Triliun ke Rp5 Triliun karena kondisi sudah diklaim negara maritim tapi kendaraan mangkrak terjun bebas. Ia melanjutkan setelah itu 2016, 2017 dan sekarang yang dipahami dalam anggaran APBN normal dan menuju perubahan yang mestinya meningkat tendensinya menurun dan MenLHK bisa paham karena berada dalam Pemerintahan. Tapi, ia mengapresiasi dibalik kecerdasan MenLHK, ada keberanian dan ada kenaikan dari tahun ke tahun walau 2016 sedikit menurun tapi 2017 naik Rp7 Triliun dan 2018 Rp8 Triliun. Ia mengatakan hal tersebut tidak ada pada Kementerian lain. Disaat mitra Komisi 4 lainnya menurun tapi KLHK menunjukan performance yang beda. Ia mengapresiasi bukan hanya capaian tapi juga rencana kedepannya, setiap tahun terjadi peningkatan berarti ini pembangunan mengenai RAPBN yang mencapai Rp9 Triliun dan ada 13 relokasi serta ditambah 1 restorasi gambut dan terkait dengan rangrestra belum mencapai Rp40 Triliun, berarti masih banyak kekurangannya.

RKA-K/L dan RKP K/L TA 2020 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Badan Restorasi Gambut, Dirut Perum Perhutani, Dirut PT Inhutani I-V

Michael Wattimena mengatakan bahwa atas kinerja ibu menteri ia yakin kementerian LHK akan mendapatkan hatrick WTP. Ia juga ingin menyampaikan hal lain yang berkaitan dengan dapilnya bahwa saat itu ada banjir di Wasior di Prov. Papua barat dan ia bertanya sudah sampai sekarang bagaimana penanganan hal tersebut.

Penyelesaian Tata Ruang dan Pembahasan Kawasan Hutan - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK

Michael W sebagai pimpinan Komisi 4 mengatakan bahwa Komisi 4 DPR-RI meminta kementerian LHK, dapat memberikan penjelasan mengenai Perkembangan Tata Ruang dan Perambahan Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah, dan Komisi 4 DPR-RI sudah menyurati Gubernur Kalimantan Tengah sudah di kirim tapi sampai hari ini belum ada respon.

Pengambilan Keputusan RUU Pesantren dan Lain-Lain - Paripurna 170 DPR-RI

MIchael Wattimena membacakan hasil laporan Panja :;

• Sistem budidaya tanaman, berdasarkan tugas yang disampaikan tanggal 26 April 2018 hal penugasan untuk penugasan RUU tentang sistem pertanian dan berkelanjutan bersama Mendagri hingga Menkumham tanggal 6 April 2018.
• Pada Rapat Kerja bersama Pemerintah dalam akhir mini rapat Fraksi-Fraksi dan Pemerintah tentang tata tertib. Pertanian adalah sektor penting dalam sistem budidaya tanaman namun dalam invertasi UU tersebut masih banyak persoalan.
• Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang Budidaya Pertanaman telah dilakukan yudisial velue.
• Dikecualikan untuk perorangan dan petani kecil dalam negeri mengenai sistem pertanian berkelanjutan untuk memperhatikan daya dukung, mitigasi, perubahan iklim guna implikasi yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas pembahasan RUU sistem budidaya tanaman berkelanjutan maka ditetapkan ada 188 DIM.
• Pertanian merupkan sektor penting dalam pembangunan Nasional yang sesuai dengan UU No 12/1992 tentang sistem budidaya tanaman.
• Pasal 9 ayat 3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum. Pasal 21 juga brtentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum. Sistem pembangunan berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan untuk mencapai kedaulatan pangan.
• Untuk memelihara guna peningkatan dari poses pelepasan oleh Pemerintah sumber daya dimana petani kecil hanya melaporkan kepada Pemerintah.
• Pemberian insentif kepada petani pemula dan petani ulung agar sumber penghasilan di bidang pertanian semakin maju.
• Kami berharap RUU ini dapat mengambil keputusan dan diserahkan kepada presiden untuk disahkan, lalu tugas Pemerintah melalui penyuluh pertanian harus melakukan penyuluhan dan pendampingan untuk tetap berjalan sebagaimana mestinya.
• Ucapan terimakasih yang sama kami berikan kepada seluruh stakeholder yang telah membantu merampungkan RUU ini dengan cermat, tekun dan demokratis.

Pembahasan RKA K/L Tahun 2020 dan Usulan Program-Program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis dari Komisi - Raker Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Dirut Perum Bulog

Michael mengatakan Best line tidak terjadi pada penambahan di Kementerian mitra Komisi 4 (KKP, KLHK, Pertanian) yang terjadi saat ini mengalami penurunan. Tapi yang mendapat apresiasi hanya KLHK, karena mengalami peningkatan. Kami 8 tahun sebagai pimpinan di Komisi 5 DPR dan baru dua tahun di Komisi 4. Awalnya kami berpikir Best Line yang disampaikan Pak Hermanto sesuatu yang sangat luar biasa. Seingat kami di Komisi 5 anggaran 2014 masa transisi ke 2015 PUPR sekitar 80 T, sementara untuk Perhubungan sekitar 40 T pada saat kepemimpinan Jokowi adanya pencabutan subsidi mengakibatkan 2014 pada APBN yang dipercepat bulan Februari, PUPR awalnya 80 T sehingga menjadi 124 T dan untuk Perhubungan dari 40T menjadi 60 T.

Selanjutnya, Michael memberi apresiasi kepada Kementerian KP, karena pada kami kunjungan dimana Komisi 4 bersama Kementerian KP melakukan agenda yg luar biasa yaitu, pertama eksport kepiting jumbo ke Singapura. Kedua, eksport ikan tuna sirip kuning ke Thailand.

RKP dan RKA K/L 2020 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan 1 tahun 2019 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Michael menyampaikan untuk kedepannya Kementerian untuk diberikan apresiasi yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan pada sampai saat ini.

Pengesahan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) Tahun 2018 - Rapat Paripurna DPR-RI

Michael meminta Kapolri dapat mengusut siapa pelaku sebenarnya dari peristiwa penurunan bendera dan yang memasukkan bendera merah putih ke dalam selokan. Selain itu, pihak yang memviralkan juga harus diusut secara tuntas dan tegas. Kalau bisa, perilaku-perilaku seperti itu tidak boleh terjadi lagi, karena Indonesia adalah bangsa yang satu dan utuh.

Latar Belakang

Michael Wattimena, S.E berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat dari Dapil Papua Barat setelah memperoleh 83.744 suara. Michael, yang lebih dikenal dengan panggilannya BMW (Bang Michael Wattimena), adalah seorang wiraswastawan dan petinggi di organisasi sayap muda Partai Demokrat, Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI).

Pada periode 2009-2014, Michael bertugas di Komisi V DPR-RI yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pedesaan dan kawasan tertinggal. Di 2014, Michael kembali bertugas di Komisi yang sama sebagai Wakil Ketua Komisi V.

Di April 2016, Michael diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait kasus suap anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melibatkan Damayanti Wisnu Putranti sebagai tersangka.  [sumber]

Di Oktober 2017 terjadi mutasi internal di dalam Fraksi Demokrat dimana Michael sekarang bertugas di Komisi 4 yang membidangi pangan, perikanan, perkebunan dan pertanian sebagai Wakil Ketua Komisi.

Pendidikan

S1, Ekonomi, Universitas Pattimura, Ambon (1993)

S2, Magister Manajemen, STIE IPWIJA, Jakarta (2003)

Perjalanan Politik

Michael Wattimena sejak di bangku kuliah sudah aktif berorganisasi di organisasi kegerejaan. Wattimena aktif di Gereja Protestan Maluku (GPM), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GKMI) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Michael menjabat menjadi Ketua GAKMI periode 2011-2014. 

Ketika bertugas di Komisi V DPR-RI periode 2009-2014, BMW (Bang Michael Wattimena) dikenal cukup kontroversial terutama terkait berbagai pernyataan politik yang dilontarkan ke media massa. Sekitar awal September 2010 lalu, misalnya, Wattimena menuai banyak kecaman terkait lansiran tanggapannya atas rencana menyulap kantor DPR-RI menjadi gedung maha-mewah. Bagi Wattimena, anggaran Rp 1,6 T dinilai sangat wajar selain untuk meningkatkan 'spirit' kinerja anggota Dewan, juga untuk membangun kantor kerja yang bisa berfungsi sebagai objek wisata sebagaimana kebanyakan gedung DPR di luar negeri. 

Pada 2012 lalu, Wattimena kembali menuai kritik terkait pernyataan politisnya saat maju dalam Pemilihan Gubernur Maluku periode 2013 - 2018. Komentar bernada negatif sempat dilansir media ketika menanggapi bergabungnya Assagaff, kader lain dari partainya sendiri, yang disebut Wattimena sekedar mencari jalan pintas menjadi Gubernur Maluku. Tak urung, pernyataan tersebut disayangkan kader Demokrat lain, Samuel Matulessy S.H., M. Hum., yang justru menilai Wattimena kurang bijak mengingat Partai Demokrat sedang membutuhkan banyak kader untuk wilayah Maluku dan Assagaff juga  warga Maluku. 

Terlepas dari berbagai sikap atas pernyataannya sendiri, 'BMW' merasa yakin mampu mengalahkan Assagaff dalam Pilkada Maluku seraya menambahkan jika memperoleh restu Partai, dirinya telah siap dan mengukur kemampuan untuk fokus pada berbagai kantong daerah untuk mendulang suara. Wattimena juga berencana melaksanakan survei untuk mengukur tingkat elektabilitas termasuk mengukur kelemahan dan ancaman di samping hasil akan yang diperoleh

Sejumlah orang yang diwawancarai majalahselangkah.com di Papua Barat, memberikan tanggapan beragam atas Michael Wattimena. Sebagian besar menolak klaim Michael Wattimena sebagai orang Papua. Bahkan, pencalonannya di nilai merampas hak anak-anak asli Papua Barat. Direktur Eksekutif  LP3BH  Manokwari misalnya, dengan tegas menilai Michael merampas hak anak-anak asli Papua.

"Saya kira seharusnya Saudara Michael Wattimena dan saudara-saudara yang bukan orang asli Papua lainnya malu bahwa mereka sebenarnya sudah berperan dan coba melakukan upaya untuk merebut apa yang seharusnya menjadi hak kesulungan orang asli Papua sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dan juga Papua Barat," tegasnya dikutip bintangpapua.com.

Hal senada juga diungkapkan seorang tokoh intelektual di Sorong. "Dia ini bukan orang Papua, dia orang Ambon. Dia memang besar di kota Sorong tetapi bukan orang asli Papua, dia orang Ambon sana. Kekuatan politik Michael Wattimena naik setelah Sorong dipenuhi orang Ambon pasca kerusuhan di Ambon," kata tokoh intelektual itu.

Sejumlah aktivis LSM di Papua Barat mengatakan, Michael Wattimena mengklaim semua infrastruktur di Sorong adalah jasanya. "Dia sebarkan selebaran di mana-mana, klaim infrastruktur di sini dibangun oleh dia. Sebelum 6 bulan Pileg, Michael Wattimena juga penuhi media-media lokal di sini dengan iklan," katanya.

Dijelaskan sumber lain, Michael Wattimena tidak dipilih oleh orang asli Papua. "Yang pilih dia kan orang pendatang di sini," tutur salah satu mahasiswa di Sorong.

Visi & Misi

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

2 Juli 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian RI. Michael mengatakan bahwa lndonesia dikaruniai keanekaragaman nabati yang mempunyai peranan penting yang harus dilestarikan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu menurut Michael secara konkrit penyelenggaraan dengan tujuan memperluas keanekaragaman memenuhi sandang, pangan, papan dan mendorong pemerataan usaha dengan mempertimbangkan perubahan iklim maka sesuai kewenangan melibatkan masyarakat yang merupakan bagian integral. Michael mengatakan, sistem itu lebih memperhatikan 3 aspek, yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi sehingga manfaatnya dapat dinikmati jangka panjang. Michael mengatakan, tata guna lahan harus diperhatikan khususnya konservasi tanah dan air. Kemudian Ia menuturkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang dalam bentuk usulan tanggapan keberatan saran atau bantuan. [sumber]

RUU Jasa Konstruksi

24 Agustus 2016 - dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR),Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)   Michael mengusulkan perubahan untuk DIM 347-399 dengan menggunakan kata-kata yang lebih elegan dengan usul pemerintah tentang frasa “pemerintah”. Selain itu Michael juga menyarankan perbanyakandaripada mengunakan kata-kata “PP”. Kemudian Michael menanyakan pendapat dirjen dan rekan-rekan lainnya tentang adanya kebiasaan penunjukan langsung tanpa ada yang belum ter-cover di sini. Jika disetujui, menurut Michael maka pasal tersebut masuk dalam pasal E. [sumber]

19 Mei 2015 - Michael menggarisbawahi ke Direktur Jenderal Bina Konstruksi bahwa pelaku konstruksi menginginkan sesuatu yang konstruktif dari RUU Jasa Konstruksi ini.  [sumber]

Tanggapan

Pelarangan Cantrang

10 Oktober 2018 – Audiensi  Komisi 4 dengan Aliansi Nelayan Indonesia. Michael W sangat apresiasi terhadap kehadiran di rumah rakyat dengan membawa aspirasi dan berikutnya ada naskah yang jadi bukti dan fakta saat kami raker dengan mitra. Mengenai hasil dari pembicaraan di dalam istana itu yang disampaikan oleh Ibu Menteri atau memang berbeda, sebab yang keluar di media yaitu bahwa diperbolehkan tapi ada masanya terkait dengan alat tangkap, kami butuh klarifikasi kepada teman-teman ANI serta melakukan sebuah pembuktian terhadap apa yang disampaikan oleh KKP terkait video animasi. [sumber]

Evaluasi Anggaran Triwulan 1

6 Juni 2018 - pada Raker Komisi 4 dengan MenLHK dan BRG, Michael menanyakan terkait pemberian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019.Michael menanyakan bahwa KLHK punya pagu kebutuhan di tahun 2019, berapa dan apa yang akan disikapi ketika pagu indikatif tidak sesuai dengan pagu kebutuhan. Setelah Michael hitung-hitung apa yang dibawakan ke dapil yang paling minim yaitu dari KLHK,sehingga dengan membahas anggaran dengan KLHK, Ibu Menteri LHK bisa memperhatikan anggaran untuk dapil nominalnya juga kecil. [sumber] 

Kunker Komisi 4

5 Februari 2018 - Sebagai pimpinan rapat koordinasi dengan Sekjen KLHK, Sekjen KKP, dan Sekjen Pertanian Michael memberi tanggapan bahwa banyak sawah yang tidak bisa diirigasikan karena pengairannya lebih tinggi, ini kita lihat dari kunjungan. Michael menyampaikan bahwa daerah yang tidak ada Dapilnya di Komisi 4 maka tidak bisa dijadikan bahan masukan mitra. Ia kemudian mengumumkan nama-nama yang akan bersama pemerintah, Papua Barat berangkat tanggal 14 malam dan sampai di sana kira-kira tanggal 15 dan jadwalnya mulai seperti itu sampai di Manokwari. Michael menyampaikan bahwa yang kunker ke

Papua Barat: Edhy Prabowo, Rahmat Nasution Hamka, Rahmat Handoyo, Oo Sutisna, Vivi Sumantri, Umar Arsal, Mat Nasir, Jamaluddin Jaffar, Mahfud Siddiq.

Yang kunker ke Sulteng dipimpin Roem Kono, Ridwan wittiri, Darori, Budi Satrio, Nasyit Umar, Indira Chunda, Hermanto, dan Luthfi.

Yang kunker ke Bali dipimpin oleh Viva Yoga: I Made Urip, Sudin, Endro H, Felicitas, Eko Hendro, Andi Akmal, Fadholi, Fauzi Amro. Itu nama-nama yang sudah dibagikan. [sumber]

Evaluasi, Kebijakan dan Implementasi Litbang

29 Januari 2018 - Pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Michael bertanya apakah ada alat yang bisa mendeteksi jumlah ikan dari dia mulai bertelur sampai dia besar. Michael menuturkan saat ini Maluku memperjuangkan daerahnya sebagai lumbung ikan karena Maluku terdiri dari 6,7%-nya darat dan 9,4%-nya lautan menurutnya, program untuk kelautan sangat minim. [sumbur]

Swasembada Daging

29 November 2017 - Michael meminta Dirjen PKH berkunjung ke Papua Barat untuk meneliti lebih akurat kandungan dalam rumput di dapilnya, Manokwari yang ternyata mampu meningkatkan produktivitas sapi untuk berkembang biak. [sumber]

Konektivitas Laut

30 September 2016 - Dalam Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) Komisi 5 dengan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Indonesia National Shipowners' Association (INSA), Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), dan DEPALINDO, Michael dan Komisi 5 menyepakati pembuatan panja konektivitas transportasi laut untuk merespon program pemerintah terkait kualitas transportasi laut Indonesia dengan membuat langkah strategis untuk pemerintah dan pelaku kepentingan. Konektivitas laut ini dilakukan untuk meratakan kesejahteraan rakyat karena Indonesia merupakkan poros maritime dunia dan menjadi negara yang kompetitif. Konektivitas laut yang akan dipenuhi dengan keselamatan angkutan pelabuhan dan memenuhi SDM dengan pelayanan transportasi laut baik regular maupun operator. Michael meminta semua asosiasi yang hadir dalam rapat ini bukti dan data realistis dalam bentuk softcopy untuk menunjang semua aspirasi yang ada. [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

27 Juni 2016 - Atas dasar UU No. 14 Tahun 2015 terkait APBN 2016, Michael menolak penghematan atau pemotongan anggaran terhadap Mitra Kerja Komisi 5. Michael menilai jumlah penghematan yang diterima Mitra Kerja Komisi 5 terlalu besar, yaitu Rp13,5 Triliun dari total penghematan Pemerintah sebesar Rp50,6 Triliun. Michael berharap Anggota Komisi 5 di Badan Anggaran (Banggar) tidak melakukan pemotongan.

Michael menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp500 Miliar untuk KemenDes-PDTT asalkan dapat diaktualisasikan dengan baik. Merujuk pada UU MD3, Michael berpendapat bahwa penambahan anggaran untuk Basarnas dan KemenDes-PDTT harus dibahas di tingkat direktorat. Bila memang penambahan disetujui, maka menurut Michael harus ada penyesuaian untuk keduanya. Terutama untuk KemenDes-PDTT karena masih ada 74 ribu desa tertinggal di Indonesia. Selain itu, Michael juga mempertanyakan kenapa KemenPU-PR tidak mendapat tambahan anggaran, sedangkan KemenDes-PDTT dapat.

Michael menyerukan kepada Mitra Kerja dan Komisi 5 agar permasalahan anggaran ini segera diselesaikan sebelum surat Komisi 5 diteruskan ke Banggar. Permasalahan anggaran Mitra Kerja Komisi 5 ini harusMichael menyampaikan bahwa pada pada 23 Juni 2016 Banggar akan memberikan hasil asumsi rapat pusat, dan hari ini Komisi 5 harus segera menyerahkan hasil keputusan mengenai anggaran Mitra Kerja.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Perhubungan

26 Januari 2016 - Wattimena meminta penjelasan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap maintenance bus-bus yang belum lama ini diserahkan Kemenhub kepada beberapa pihak. Selain itu, Wattimena meminta lampiran diperjelas.  [sumber]

RKA K/L Mitra-Mitra Komisi 5 pada 2016

19 Oktober 2015 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)  dengan mitra-mitra Kementerian/Lembaga Komisi 5, Michael mengungkapkan bahwa menurut UU 10/2004 adalah semua RUU bisa menjadi inisiatif DPR. RUU APBN bukan dominan Komisi 5. Proses penundaan tersebut merupakan akibat dari kenaikan BBM. Beliau juga mengungkapkan bahwa menurut info yang ada penundaan di atas Rp10 Triliun pagu anggaran 2016. [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Michael kecewa beberapa Direktur Utama BUMN tidak hadir malam ini. Michael menilai untukreshuffle sebelum 6 bulan itu terlalu dini untuk bikin kesimpulan. Oleh karena itu Michael mendesak Menteri Perhubungan (Menhub) juga mempunyai pertimbangan yang sama menanggapi rotasi di jajaran Kemenhub.

Michael menyoroti bahwa baru 8 ahli waris keluarga korban Air Asia QZ-8501 yang mendapatkan yang menjadi hak mereka. Michael minta perhatian khusus Menhub untuk tindak-lanjuti situasi ini.

Michael menilai membawa kontainer dari Tanjung Priok ke Papua itu lebih mahal daripada Tanjung Priok ke Tiongkok. Menurut Michael angkutan darat itu sebenarnya makan dana lebih banyak daripada angkutan laut. Michael saran ke Menhub untuk menambah runway di bandara Soekarno-Hatta dan juga saran ke Direktur Utama PT.PELNI agar rute NTT-Maluku-Papua Barat-Papua diaktifkan kembali.  [sumber]

Penyelesaian Klaim untuk Korban Pasca Kecelakaan Pesawat Air Asia QZ-8501

6 April 2015 - Michael menggaris bawahi bahwa Komisi 5 sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) penyelesaian penanganan kasus Air Asia QZ-8501 ini. Michael mendesak agar proses klaim untuk korban dimudahkan karena menurut Michael dari 162 korban baru 8 yang sudah diselesaikan.  [sumber]

Insiden AirAsia QZ-8501

Michael Wattimena dari Komisi V berkomentar sebagai berikut tentang insiden AirAsia QZ-8501:

• 30 Desember 2014: 

  "Kita apresiasi kinerja pihak terkait yang telah berhasil menemukan pesawat Air Asia, seperti Basarnas, kementrian perhubungan, BMKG, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya. Komisi V akan terus memantau dan mengawal korban musibah tersebut," kata Michael, melalui siaran persnya, Selasa (30/12).

  Michael mengatakan, peristiwa nahas yang menimpa Air Asia harus menjadi sebagai evaluasi kinerja pihak terkait. Seperti maskapai penerbangan, kementrian perhubungan dan BMKG.  (baca disini)