Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Nanggroe Aceh Darussalam I
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Mandala
Tanggal Lahir
04/06/1967
Alamat Rumah
Dusun Delima, Desa Gampang Baro, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Nanggroe Aceh Darussalam I
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

H.Muslim Ayub, S.H. M.M lahir di Mandala 47 tahun yang lalu ini terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil Nanggroe Aceh Darussalam 1 setelah 47,035 suara. Muslim adalah Wakil Ketua DPRD Aceh. 

Pada masa kerja 2014-2019 Muslim duduk di Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.

Pendidikan

S1, Universitas Samudera Langsa, Kota Langsa (1998) 
S2, Ganesha, Jakarta (2001) 
Lembaga Pertahanan Nasional RI (LEMHANAS) Angkatan XXIX, Jakarta (2012)

Perjalanan Politik

Muslim Ayub adalah seorang pengacara spesialisasi advokasi. Muslim memulai karir politiknya di 1999 dengan aktif berpanggung di DPRD Kabupaten Aceh Tanggerang. Muslim merangkap juga dengan duduk di DPRD di Banda Aceh mulai tahun 2004 sampai 2009 dan lagi di periode 2009-2014.  Pada periode 2009-2014 ini Muslim ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD Banda Aceh.

Muslim juga pernah terlibat dalam tim pembentukan qanun No 7 Tahun 2012 Tentang Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan tim advokasi dan narasumber RUU Pemerintahan Aceh tahun 2006.

Muslim Ayub juga menjabat sebagai Ketua di Garda Muda Nasional (GMN) dari periode 2012 sampai 2017, beliau memang orang yang memiliki dedikasi tinggi yang menghantarkan beliau untuk menjabat sebagai ketua di PRSI Aceh di Banda Aceh dari tahun 2012 hingga 2017.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Calon Hakim Agung Kamar Perdata dan Kamar Agama

11 Juli 2018 - Dalam Rapat Pleno Komisi 3 DPR-RI, Muslim Ayub mewakili Fraksi PAN menyatakan bahwa berdasarkan Fit and Proper Test, Fraksi PAN yang diwakili Muslim menyatakan setuju Abdul Manaf dan Pri Pambudi diangkat menjadi hakim agung. [sumber]

RUU Anti Terorisme - Laporan Ketua Panja dan Pembahasan Tingkat 1

24 Mei 2018 - Dalam rapat kerja Pansus RUU Terorisme  dengan Menkumham, Muslim mengatakan bahwa semua komponen bangsa harus berkomitmen bahwa terorisme tidak boleh terjadi lagi. Definisi terorisme harus berupa rumusan yang jelas, dengan kejelasan definisi menurut Muslim langkah pemberantasan akan berjalan baik. Fraksi PAN mendorong agar pencegahan bisa melibatkan ormas dan lapisan masyarakat. PAN meminta semua pihak untuk memisahkan Islam radikal yang dikaitkan dengan terorisme, juga kasus salah tangkap tidak boleh terjadi lagi, harus berdasarkan dengan bukti. RUU tersebut diatur agar ada perlindungan bagi korban terorisme, ujar Muslim. Mewakili pandangan Fraksi PAN, Muslim menyatakan mendukung pelibatan TNI, karena hal tersebut diatur Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Selain itu PAN memandang pemerintah dapat memberikan peraturan presiden.PAN memandang dalam evaluasi dan pengawasan perlu tim pengawas terorisme agar penanganan dapat dikontrol, PAN sepakat tim tersebut dibentuk DPR. Fraksi PAN menyetujui RUU Terorisme untuk ditetapkan menjadi Udang-undang dalam pembahasan tingkat II di Paripurna. Terkait definisi PAN memilih alternatif kedua. [sumber]

RUU Anti Terorisme - Definisi Terorisme

23 Mei 2018 - Dalam rapat Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah; Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Muladi, Anita Dewayani (JPU), Muslim menanyakan motif apa yang menjadi keberatan pemerintah untuk memuaskan frasa 'ideologi politik', karena menurutnya semua sudah jelas. Frasa tersebut dianggap Muslim sebagai kekhususan dari Undang-undang terorisme. Fraksi PAN merasa frasa tersebut wajib, artinya jika ditinggalkan maka berdosa. Muslim juga menyinggung definisi dari pimpinan lembaga sehingga terkait ideologi itu sudah jelas harus. Muslim megulang pertanyaan dan meminta dijawab oleh pemerintah terkait apa keberatan pemerintah memasukkan frasa tersebut. Menurutnya Fraksi PAN tidak akan mengubah pandangan mereka, Fraksi PAN memandang frasa motif politik dan ideologi harus masuk. Terkait masukan definisi yang disampaikan oleh berbagai lembaga ke DPR, Muslim menilai itu tidak ada masalah disampaikan langsung ke DPR (tidak satu pintu). Terkait definisi, menurut Muslim, kata 'gangguan keamanan' itu harus diikuti 'negara', kalau tidak ada negara’, bisa kemana-mana itu, karena jika keamanan saja itu berarti umum. Jadi Fraksi PAN setuju dengan alternatif 2, dengan catatan adanya tambahan 'negara' di akhir frasa 'keamanan'. Muslim berpendapat agar diputuskan saja pada rapat ini, kalau dibawa ke Raker, perkembangan baru akan muncul lagi. Jadi sebaiknya ditetapkan alternatif kedua dengan motif keamanan nasional atau negara. [sumber]

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

31 Agustus 2016 - Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung,  terkait Kapolri mengatakan tidak perlu adanya pengawasan, Ayub butuh penjelasan. Menurut Ayub perlu lembaga lain yang mengontrol, Ayub juga menanyakan solusi untuk menjawab permasalahan ini. Bentuk keadilan HAM dari pandangan Kapolri, juga menjadi hal yang ditanyakan oleh Ayub. Banyak masukan dari pasal-pasal dalam hal untuk memgakomodir perumusan RUU ini, tutupnya. [sumber]

RUU Anti Terorisme

27 April 2016Berdasarkan informasi yang diterimanya, Muslim mengungkapkan bahwa para teroris kini semakin menyerang ruang publik. Menurut Muslim, terorisme merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir. Terkait kasus kematian Siyono, Muslim menganggapnya sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan hal itu memberi pelajaran bahwa seorang yang statusnya masih terduga, harus dilindungi haknya, begitu pun dengan korbannya. Muslim menegaskan agar RUU Anti Terorisme harus didasari pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis karena pasal-pasal sanksi pidana terorisme pun masih rancu. Lamanya masa tahanan yang bisa sampai 11 bulan dinilai Muslim akan berpotensi melanggar HAM.

Muslim mengimbau agar perlindungan korban dapat dimasukkan dalam draf RUU ini. Muslim menambahkan bahwa pencegahan terorisme memang penting, tetapi perlindungan terhadap korban juga harus dilakukan secara cermat. Fraksi PAN menyetujui agar RUU ini dibahas lebih lanjut.  [sumber]

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

12 April 2016 - Menurut Muslim, RUU Pengampunan Pajak harus memberikan efek jerah bagi pihak yang tidak patuh pajak, dan juga harus memberikan penghargaan kepada yang patuh. Muslim berharap pengampunan pajak dapat mendorong untuk membuka lapangan pekerjaan baru agar dapat membawa satu titik cerah bagi penerimaan negara. Fraksi PAN setuju jika RUU Pengampunan Pajak dapat ditindaklanjuti.  [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol)

22 Juni 2015 - Fraksi PAN menyetujui draft RUU Larangan Minuman Beralkohol karena amanat konstitusi harus terjaga untuk menjaga masyarakat hidup sehat dan baik. Fraksi PAN menerima harmonisasi RUU Larangan Minuman Beralkohol untuk dibahas sesuai ketentuan.  [sumber]

Tanggapan

Penyesuaian Anggaran Tahun 2019 Hasil Pembahasan Anggaran

24 Oktober 2018 – Komisi 3 rapat dengan Kemenkumham, KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung. Muslim menyetujui usulan penambahan anggaran yang diminta oleh Kejaksaan Agung. Muslim berpendapat bahwa kenaikan anggaran untuk Kejaksaan Agung sangatlah penting, karena ini menyangkut pada penanganan tindak pidana khusus dan juga tindak pidana korupsi, penambahan anggaran ini juga dapat digunakan untuk membangun kembali kantor Kejaksaan yang hancur akibat gempa di Lombok dan Sulawesi Tengah. Mengenai anggaran KPK, Muslim berpendapat bahwa usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh KPK sangatlah wajar karena hal ini terkait dengan target penindakan KPK. [sumber]

Evaluasi Pengamanan Bulan Ramadan, Persiapan Asian Games 2018, Kebijakan Polri atas Aksi Teror dan Anggota Polri yang Menjadi Korban

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 3 dengan Kapolri, Muslim berharap agar kepolisian semakin profesional dan terpercaya, tetapi dalam sepekan ada empat orang AKBP yang telah dicopot. Muslim menanyakan terkait dugaan Bambang Wijanarko yang telah kawin siri, Muslim juga meminta agar beberapa kabupaten di Aceh harus diamankan dengan penjagaan yang super ketat agar tidak terjadi masalah, karena dikhawatirkan Pilkada yang berlangsung tidak jujur dan adil, seperti yang terjadi di empat kabupaten. [sumber

Fit and Proper Test - Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung MA Kamar Agama atas nama Abdul Manaf

10 Juli 2018 - Dalam RDPU agenda Uji Kelayakanan dan Kepatutan Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung Kamar Agama atas nama Abdul Manaf, Muslim mengatakan bahwa Abdul Manaf pernah mengikuti seleksi calon hakim tapi gagal di tahap 2. Email Abdul Manaf terulis “bang manaf, tapi dari biodata daerah asal menurut Muslim seharusnya Kang Manaf, muslim menanyakan hal tersebut. Muslim juga menanyakan hal apa saja yang telah dilakukan oleh Abdul Manaf ketika menjadi Dirjen PeradilanAgama, dan rencana apa yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan peradilan agama dan peradilan lain jika disetujui menjadi hakim agung. Terkait masalah profesionalisme dan mentalitas kucinya adalah pembinaan dan komunikasi, Muslim menanyakan langkah konkretnya seperti apa. Hal yang juga ditanyakan Muslim adalah bagaimana meneruskan birokrasi yang telah dilakukan di Dirjen Peradilan Agama. [sumber]

Hakim ad hoc MA Hubungan Industrial

21 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Yudisial Muslim merasa sedih atas kejadian yang disampaikan Arteria, Komisi Yudisial seolah hidup segan mati tak mau. Muslim mempertanyakan bagaimana DPR memperkuat Komisi Yudisal, jika masih ada anggota Komisi Yudisal yang mangkir rapat. Muslim menjelaskan bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sejajar, tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah. Muslim mempertanyakan apa formulasi agar kekuatan Komisi Yudisial sama dengan Mahkamah Agung. Muslim mengajak untuk tegar bahwa berdasarkan undang-undang kekuatan Komisi Yudisial ldan Mahkamah Agung sama. Terkait pola tingkah hakim, Muslim menjelaskan kasus pidana narkoba adalah lahan mendapatkan uang, semua pakai uang, pada proses penangkapan, pemindahan, itu semua bermain maka perlu pengawasan. Muslim memohon bagaimana metode agar kekuatan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang betul-betul ditakuti dan dihargai oleh Mahkamah Agung. Muslim meminta agar Komisi Yudisial nanti jujur dalam merespons, kalau memang kurang dana akan disiapkan, karena Muslim juga berada di Banggar. [sumber]

Evaluasi KPK

13 Februari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ayub ingin meluruskan bahwa DPR-RI tidak melemahkan KPK dan berharap agar hal ini tidak menjadi perseteruan. Ayub meminta agar tidak semakin memperkeruh suasana mengenai UU MD3 tentang hak imunitas karena ada pimpinan KPK mengatakan menyalahi hak konstitusional. Muslim menjelaskan pada Pasal 20A UUD 1945 DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, selain hak yang diatur, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Mulsim juga menambahkan bahwa di ayat 4 dipertegas ada ketentuan tentang hak DPR diatur dalam UU, sedangkan UU DPR sudah disahkan di UU MD3 termasuk hak imunitas dijelaskan lebih lanjut sehingga tidak perlu dipertentangkan bahwa ini melanggar. [sumber]

Evaluasi Kinerja BNN tahun 2017

6 Februari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Muslim menungkapkan bahwa sejak tahun 2017 terdapat 46.530 kasus narkoba dan 27 tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari kejahatan narkoba yang diungkap oleh BNN. Kemudian, ada 58.350 orang tersangka, 34 TPPU dan 79 orang tewas. Musim berpendapat, ini merupakan pencapaian luar biasa yang perlu diapresiasi. Muslim dari Fraksi PAN mendukung Budi Waseso untuk melanjutkan jabatannya sebagai ketua BNN dan akan kami sampaikan ke Presiden, karena Muslim menganggap bahwa tidak ada sosok yang dapat menggantikannya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) memang diperlukan, tetapi perlu kesepahaman antar fraksi agar dapat mewujudkan itu. Muslim berharap BNN lebih berperan pro aktif dalam hal pencegahan narkoba. Muslim membeberkan bahwa LP dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba dan 50% transaksi narkoba terjadi disana dengan melibatkan petugas Lapas. Selain itu, berdasarkan hasil penyidakannya ke LP di Aceh pada tanggal 5, Muslim menemukan ganja dan narkoba. Muslim mengatakan bahwa apa yang telah disampaikan ketua BNN memang betul adanya dan tidak mengada-ada. Muslim juga mengungkapkan fakta bahwa di Aceh banyak lahan-lahan yang ditanami ganja dan berdasarkan hasil penelitian masyarakat Aceh tidak bisa dipisahkan dari ganja. Lalu pada Oktober 2017, BNN melakukan alternative development yang menyebabkan warga disana menanam tanaman produktif dan legal, untuk itu, Muslim mempertanyakan bagaimana perkembangannya hingga saat ini, dan apakah BNN melakukan penelusuran siapa yang memberi modal penanam di Aceh. [sumber]

Tes CPNS Lembaga Pemasyarakatan dalam Evaluasi Kemenkumham

25 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Muslim mengatakan bahwa dengan luasnya jaringan lapas di Indonesia, membuat para oknum dengan leluasa dapat mengatur segala sesuatu yang ada di lapas. Contohnya seperti penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Aceh, ada permainan dalam penilaian tes jasmani, ini sudah sering kali terjadi. Muslim sependapat dengan Muhammad Nasir Djamil yang mengatakan bahwa tidak mudah untuk mengerjakan soal-soal CPNS tahap pertama, maka ada permainan dalam penilaian hasil tes. Muslim juga mencurigai adanya permainan di lingkungan Kemenkumham, sehingga kedepan perlu diselidiki lebih dalam dan jika ada perekrutan di tahun yang akan datang dan meminta jangan sampai kejadian tersebut terulang kembali. Muslim mengatakan bahwa setiap tahunnya DPR berusaha untuk menambah sipir. [sumber]

LGBT Dalam RKUHP dan Usul Pembentukan Pansus Penyelenggara Umroh Bermasalah

3 April 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ikatan Cendekiwan Muslim Indonesia (ICMI) dan Kuasa Hukum Korban First Travel Muslim mengaku baru dapat SMS isinya siap berangkat haji dengan biaya $4.000 atau Rp50 juta, pemberangkatan tahun 2018. Muslim memaparkan bahwa kalau menengah ke bawah harus tunggu lama. Muslim juga berpendapat bahwa Menag perlu dievaluasi dan dicopot, penggantinya agar dari PPP juga. Muslim menegaskan bahwa jika ada yang membela LGBT berarti dia LGBT. Terkait Pansus, Muslim berpendapat itu wajib dilakukan, kalau bisa Arteria jadi ketua Pansus. Muslim mengatakan Aceh itu syariat Islam, dan Muslim tersinggung jika itu dipermainkan (menanggapi kasus puisi Sukmawati yg berjudul "Ibu Indonesia"). [sumber]

Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung RI

5 Juni 2017 - Muslim Ayub merasa tuntutan jaksa kepada Ahok tidak mewakili umat Islam, karena menurutnya tingkatan percobaan itu ada kriterianya. Oleh karena itu, Muslim Ayub heran apakah pidana Ahok yang sudah terbukti dengan ancaman 5 tahun penjara itu pantas jadi pidana percobaan. Muslim Ayub juga mempertanyakan apakah ada eksekusi mati jilid 4 terkait napi narkoba.   [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

18 April 2017 - Muslim berpendapat bahwa sekiranya putusan MK harus jadi perhatian, bahwa kasus dalam penyelidikan tidak boleh dalam pencekalan. Seharusnya sebelum pencekalan minimal seminggu sudah diberi SK pencekalan. Menurutnya ada beberapa orang yang tidak tahu bahwa dirinya dicekal. Muslim Ayub menyatkaan bahwa hingga saat ini dirinya belum dapat berkomunikasi dengan ketua Fraksi PAN, dan berharap keesokan harinya sudah ada keputusan. [sumber]

Kasus Penegakan Hukum PT Maybank Indonesia

8 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 dengan Direktur Utama dan Kuasa Hukum PT Maybank Indonesia, Ayub menyatakan dirinya mengikuti kasus ini dan perjalanan dari PT Bank Internasional Indonesia ( PT BII) menjadi PT Maybank Indonesia. Saat Komisi 3 RDPU dengan debitur, Maybank menunjuk pengurus yang menjadikannya tidak independen. Ayub merasa Maybank semena – mena terhadap pengusaha nasional. [sumber]

Evaluasi Proker Kejagung

6 Desember 2016 - Dalam Rapat Kerja (raker) Komisi 3 dengan M. Prasetyo, Kejaksaan Agung RI, Muslim menanyakan keindependenan aparat, terutama keterlibatan jaksa-jaksa dalam kasus penyuapan. Muslim mengatakan bahwa kasus yang dilakukan Ahok merupakan kasus yang sensitif dan ditunggu-tunggu rakyat Indonesia dan aparat penegak hukum harus bekerja profesional. [sumber]

Menyikapi Penugasan 13 Jaksa untuk Menangani Perkara Dugaan Penistaan Agama oleh Gubernur DKI Jakarta

6 Desember 2016 - (SUARA.com) - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PAN Muslim Ayub menyindir Jaksa Agung M. Prasetyo terkait penugasan 13 jaksa penuntut umum untuk menangani perkara dugaan penistaan agama yang menjerat calon gubernur Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, Prasetyo merupakan kader Partai Nasional Demokrat yang merupakan partai pendukung Ahok di pilkada periode 2017-2022.

"Apalagi saya sama-sama sebagai petugas partai. Kalau pimpinan sudah tugaskan partai, kita tidak berdaya apa-apa," kata Muslim dalam rapat Komisi III dengan Jaksa Agung, Selasa (6/12/2016).‎

Muslim menekankan bahwa saat ini mata masyarakat tertuju pada Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus Ahok.

Itu sebabnya, Muslim meminta Prasetyo memberikan jaminan bahwa para jaksa penuntut umum akan bekerja sesuai koridor hukum dan tidak akan dipengaruhi kepentingan politik.

"Karena itu apakah ada jaminan saudara (Jaksa Agung) bahwa kejaksaan akan bekerja secara independen tanpa dipengaruhi kepentingan politik dari parpol tertentu ?" kata Muslim.‎

"Ini penting agar umat bisa tenang karena mendapat kepastian dari kepala Kejaksaan Agung sendiri bahwa para jaksa yang bertugas bebas melaksanakan tugas tanpa ditakuti, diintervensi atau diiming-imingi oleh atasan dengan kekuatan politik tertentu," Muslim menambahkan.

‎Usai rapat, Prasetyo menegaskan 13 jaksa penuntut umum akan bekerja profesional dan independen. Prasetyo mengatakan mereka adalah jaksa-jaksa senior.

Ketika dia tanya kemungkinan muncul conflict of interest ‎partai politik dalam perkara ini, Prasetyo mengajak publik untuk mengikuti persidangan yang akan dimulai Selasa (13/12/2016).

"Ya lihat di persidangan nanti ya," ujarnya.‎

"Kita nggak cukup hanya ngomong. Kita nanti buktiin seperti apa," Prasetyo menambahkan.‎  [sumber]

Harapan untuk Pemilihan Kepala Daerah Aceh 2017

31 Oktober 2016 - (MetroTV News) - Pilkada serentak pada tahun 2017 diharapkan berjalan damai tanpa intimidasi di Banda Aceh. Pasalnya, pada pilkada sebelumnya banyak ditemukan intimidasi yang dilakukan oleh salah satu kandidat.

"Saya menemukan intimidasi dari salah satu pasangan calon (paslon) yang memaksakan untuk memilih salah satu kandidat. Untuk itu, kami meminta Kapolda Aceh agar mengantisipasi hal itu," kata Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub saat pertemuan dengan Kapolda Aceh dan BNNP di Banda Aceh, Senin (31/10/2016).

Politisi F-PAN ini, mengapresiasi kesiapan Kapolda dengan menambah 1.900 personel Brimob. Dengan begitu, aparat bisa menjangkau wilayah-wilayah terpencil.

"Saat bertemu dengan Kapolri, saya memang meminta untuk menambah pasukan, alhamdulillah sudah terealisasi. Kapolda juga sudah melakukan kombinasi pengamanan dengan melibatkan elemen masyarakat," ujar politisi Dapil Aceh ini.

 Selain itu, lanjut Muslim, ia juga meminta agar partisipasi masyarakat dalam pengamanan Pilkada juga dibutuhkan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy menganalisa data yang menunjukkan ada sekitar delapan wilayah yang masih rawan konflik pada Pilkada 2017 nanti.

"Saya telah mengingatkan Kapolda Aceh untuk mengamankan daerah-daerah tersebut. Dan perlu juga kerja sama dengan para tokoh masyarakat, tentara, KPU dan elemen terkait lainnya," kata politisi F-PKS itu.

Sementara itu, Kapolda Aceh, Rio Septianda Djambak menyatakan, memang kami akui pada pilkada sebelumnya ada intimidasi serta teror yang sifatnya mengancam.  [sumber]

Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)

11 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 dengan Kapolda Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Papua, Ayub memaparkan bahwa menurut UU, setiap pembukaan lahan dengan pembakaran perlu izin pejabat dan dilakukan pembatasan. Jika membuka lahan diperbolehkan melalui Pergub yang mengakomodir dari UU, maka dampaknya akan semakin luas lahan yang dibakar tiap tahunnya. Ayyub mempertanyakan adanya pertentangan yang terjadi terkait UU yang dimaksud dengan fakta dilapangan, Ayub juga mempertanyakan adanya kendala karena UU dan Pergub yang memperbolehkan pembakaran. Ayyub meminta penjelasan kelanjutan kasus ini , dan ia berharap pengadilan mampu memberi sanksi yang sepadan. [sumber]

Anggaran dan Rencana Kerja Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi - RAPBN 2017

21 Juli 2016 - Muslim mengatakan bahwa yang disampaikan Dedi Wahidi dapat menjadi catatan di forum tersebut, sebab dana untuk swasta sangat minim perhatiannya apalagi kalau dilihat di anggaran. Meskipun sejatinya ia melihat ada kemajuan. Muslim melihat ada perkembangan PTN baru & pengembangan komunitas. Ia juga melihat PTS yang sudah dinegerikan justru mereka malah jalan di tempat. Muslim berpikir yang menjadi prioritas, misalnya saja di Aceh ada 2 PTN baru di Teuku Umar dan Pantai Timur Samudra. Muslim juga mengatakan bahwa akademi komunitas yang ada itu akan dilikuidasi. Oleh sebab itu, terang mereka dengan susah payah sudah disiapkan segala sesuatunya. Muslim menghimbau jangan sampai setelah mereka berjuang, posisi akademi komunitas mereka belum diakui padahal dengan hibah PTS dan posisi akademi komunitas akan dibicarakan lebih lanjut.  [sumber]

Pemilihan Kapolri

23 Juni 2016 - Muslim menanyakan apakah kelebihan dan kekurangan Cakapolri. Muslim meminta penjelasan rencana jangka pendek dan jangka panjang terkait Bareskrim yang mempunyai banyak kasus yang harus diselesaikan, tetapi dengan angggaran yang minim dan pemberantasan korupsi oleh Polri. Kemudian, Muslim meminta Cakapolri agar nantinya Polri bersikap tegas terhadap kegiatan masyarakat di perbatasan. Mewakili Fraksi PKS, Muslim Ayub menilai Komjen Tito Karnavian sangat pantas menjadi Kapolri dan berharap reformasi kultural di Polri bisa dijalankan.  [sumber]

14 Januari 2015, saat fit & proper test untuk Budi Gunawan (BG) diadakan di DPR Komisi III - Muslim Ayub menyatakan bahwa ia lebih percaya dengan surat Bareskrim bahwa BG tidak bermasalah dibandingkan status BG sebagai TSK yang diberikan oleh KPK. 

Anggaran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

21 Juni 2016 - Menurutnya, dalam hal anggaran ini harus keras untuk penanganan perkara di Aceh karena tanpa ada penanganan yang ekstra menurutnya TPS di Aceh itu banyak yang terintimidasi, pemberontakan, dan lain sebagainya. Menurutnya, untuk Pilkada di Aceh hanya 5 kabupaten dari 21 kabupaten yang diamankan. Muslim sependapat dengan Polri atas penambahan anggaran 2017.  [sumber]

Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

21 Juni 2016 - Muslim mengatakan bahwa Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia (Menkumham) meminta anggaran sebesar Rp.1,3 Triliun untuk mengatasi over capasity lapas dan sebaiknya Menkumkan berkoordinasi dengan kepolisian dan jaksa agar lapas tidak over kapasitas.  [sumber]

Evaluasi KPK - Kasus RS Sumber Waras, Reklamasi Jakarta, dan isu lainnya

15 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  menurut Muslim persoalan di Aceh lebih dahsyat daripada Sumatera Utara tentang bansos. Menurut Muslim masyarakat Aceh rindu dengan KPK, masyarakat Aceh merasa kecewa karena KPK tidak memproses kasus kasus di aceh. Menurut Muslim, dana bansos dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) banyak yang diselewengkan. Muslima berterima kasih jika KPK benar ingin berkantor di Aceh. [sumber]

Pengamanan Komplek Parlemen

27 Januari 2016 – Rapat  Baleg dengan Paspampres. Muslim mengatakan, dirinya kaget tiba-tiba ada komandan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) datang pada dirinya dan meminta uang untuk pulang dan Muslim merasa heran lolosnya komandan ini untuk masuk ke kompleks DPR RI. Menurut Muslim, anggota DPR RI tidak perlu diperiksa karena sudah memiliki kartu identitas. Muslim juga meminta dengan tegas kepada sekjen DPR RI mengenai pin DPR RI yang dapat dibeli bebas oleh masyarakat. [sumber]

Evaluasi Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme

8 April 2015 - Muslim dorong BNPT untuk menindak KasKus yang sering jual pernak-pernik radikal hingga pro-komunis.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

6 April 2015 - Muslim apresiasi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) karena SK Kemenkumham mengenai PPP dan Golkar cepat sekali turun. Muslim saran partai lain untuk mencontoh PAN yang tidak ada kubu-kubuan. Mulsim minta klarifikasi ke Menkumham kenapa pihak imigirasi bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bepergian ke Timur Tengah dan bagaimana koordinasinya dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

INTERUPSI RAPAT: Menimbang ada 2 partai yang melawan Menteri Hukum dan HAM (Menhumkam), PPP dan Golkar, menurut Ayub artinya pandangan Menkumham yang salah.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Mandala
Tanggal Lahir
04/06/1967
Alamat Rumah
Dusun Delima, Desa Gampang Baro, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Nanggroe Aceh Darussalam I
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan