Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Sumatera Utara II
Komisi IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sibuhuan
Tanggal Lahir
04/05/1974
Alamat Rumah
Kompleks Bangun Lestari Jl. Purnawarman No. 69, RT.004/RW.002, Pisangan. Ciputat Timur. Tangerang Selatan. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Sumatera Utara II
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan

Latar Belakang

Saleh Partaonan Daulay lahir di Sibuhuan, 4 Mei 1974. Saleh berhasil menjadi anggota DPR RI 2014-2019 setelah memperoleh suara sebanyak 64.689 suara untuk daerah pemilihan Sumatera Utara II.

Pada periode 2014-2019, Saleh Daulay ditugaskan menjadi Ketua Komisi VIII DPR-RI. Namun pada Mei 2016, ia dipindahkan menjadi anggota Komisi IX. Posisi Saleh Daulay sebagai Ketua Komisi VIII digantikan oleh Ali Taher.

Pendidikan

S1, Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara (USU), Medan (1997)

S2, Ilmu Filsafat,, Universitas Indonesia, Depok (2002)

S2, Philosophy, Colorado State University, Amerika Serikat (2007)

S3, Politik Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2007)

Perjalanan Politik

Saleh Daulay terpilih sebagai ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2010-2015. Jabatan organisasional lainnya adalah Ketua Komisi LN MUI Pusat, dan Ketua Asosiasi Dosen Indonesia. Sebelum akhirnya mengikuti pemilu legislatif 2014, dirinya aktif menjadi pengamat politik yang menjadi rujukan berbagai media.  

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

UU Perlindungan Anak

1 Juni 2016 - Saleh mempertanyakan apakah revitalisasi 6.000 Puskesmas sudah ideal. Jika Puskesmas dengan jumlah 6.000 belum mencukupi kebutuhan masyarakat, Saleh menyarankan agar angkanya dinaikkan menjadi 10.000 Puskesmas. Jika implementasinya juga tidak ada, khususnyadi Sumut, Saleh akan meminta pertanggungjawaban program tersebut. Menurut Saleh, jangan sampai di tahun 2019 Puskesmas tidak dapat melayani kebutuhan rakyat Indonesia. Saleh juga melaporkan bahwa di daerah Padang Rawas rumah sakit sangat dibawah standar yang menyebabkan pasien pindah ke rumah sakit di Bukit Tinggi. Terkait rehabilitasi, menurut Saleh perlu adanya penjelasan daerah mana saja yang ada.

Saleh juga menanggapi beberapa masalah yang terjadi terkait kesehatan para jamaah haji. Menurutnya, penyediaan obat dan vaksin untuk jamaah haji dan umroh belum memuaskan. Rumah sakit di Saudi juga dinilai Saleh jauh dari standar. Hal itu ditinjau Saleh dari banyaknya kasus obat-obatan yang tercecer dan distribusi obat yang kurang sehingga dokter kesulitan mendapatkan obat. Menurut Saleh, masalah anggaran kesehatan jamaah haji juga harus jelas, apakah dana yang digunakan berasal dari jamaah atau APBN. Anggaran itu harus difokuskan ke Kemenkes, bukan Kemenag. Di tahun 2016, Saleh mengharapkan Pemerintah dapat memberikan pelayanan kesehatan yang prima karena jamaah haji melalui suhu panas, yakni 50 derajat celcius. Kemudian, Saleh juga menilai Pemerintah harus memberikan jaminan keamanan jamaah di Saudi, terutama bagi jamaah lansia.

Dalam pembahasan agenda Perppu Kebiri, Saleh menilai Pemerintah tidak sungguh-sungguh ingin menjalankannya. Hal ini sudah terlihat dari judulnya Perppu Kebiri yang menurut Saleh itu sudah salah. Saleh menuturkan bahwa di masyarakat sendiri telah muncul banyak kontroversi. Di satu sisi, masyarakat justru ingin hukuman mati. Namun di sisi lain, Perppu Kebiri ditolak oleh IDI karena kode etik dokter adalah mengobati, bukan mengeksekusi. Ketika dokter menolak, hal ini menjadi dilema tersendiri karena belum diketahui siapa yang akan melakukan dan Saleh mempertanyakan sikap Pemerintah jika hal tersebut terjadi. Menurut Saleh, pihak yang melakukan eksekusi kebiri harus jelas agar menjadi pertimbangan bagi DPR dalam menentukan sikap. Saleh juga mengkritik keterlibatan Menkes terlibat dalam Perppu Kebiri karena selama ini yang menjadi jubir Perppu Kebiri adalah Mensos. Saleh mencurigai bahwa Perppu Kebiri hanya sebagai pencitraan. Saleh mengkritik juga tentang denda pengganti kebiri sebesar Rp5 miliar, menurutnya hal tersebut tidak berdasarkan survei yang jelas.Saleh Daulay menambahkan bahwa kasus pemerkosaan bisa saja dilakukan oleh perempuan, maka dari itu perlu penjelasan lebih lengkap mengenai kebiri perempuan.  [sumber]

12 Mei 2016 - (Jawa Pos) - Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, tidak efektifnya pelaksanaan UU Nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, bukan salah DPR. Sebab dalam UU itu diamanatkan setidaknya harus ada enam peraturan presiden dan dua peraturan pemerintah.

"Masalahnya, belum satu pun di antara amanat UU tersebut yang dilaksanakan pemerintah," kata Saleh, dalam diskusi 'Yuyun, Kebiri dan Hukuman Mati' di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (12/5).

Bahkan lanjutnya, saat ini muncul lagi desakan publik agar Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), tentang Kebiri sebagai respon terhadap kasus pemerkosaan di Bengkulu.

"Saya perlu luruskan wacana ini. Kalau konteksnya Perppu Kebiri bagi pelaku pemerkosaan tidak ada dasar hukumnya, sebab sebuah Perppu terbit harus ada UU yang digantikan. Sementara UU tentang Kebiri belum ada di Indonesia. Mungkin yang dimaksud Perppu tentang Perlindungan Anak," ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Terkait dengan Perppu itu kata Saleh, jangan ditanyakan kepada DPR, sebab Perppu itu adalah domainnya pemerintah.

"Jika Presiden menilai sudah ada ihwal yang genting dan mendesak, silakan saja terbitkan Perppu, tapi harus dipastikan ada UU yang digantikan oleh sebuah Perppu," pungkasnya.  [sumber]

RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU)

13 Januari 2016 - Saleh menanyakan kepada Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), kenapa bimbingan manasik yang tadinya 8 kali menjadi 6 kali,apa terkait dengan dana? Saleh meminta KPHI memberikan masukan mengenai Rancangan Undang-Undang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh (RUU PIHU), serta meminta ada diskusi yang nanti hasilnya diberikan ke Komisi 8. Pada rapat sebelumnya dengan Kementerian Agama (Kemenag), Saleh ingin Kemenag menyiapkan penjamin bus yang berstandar, tetapi Kemenag tidak bisa menjaminnya sehingga Komisi 8 tidak menambahkan anggaran untuk bus.

Catatan dari Komisi 8 untuk penyelenggaran ibadah haji salah satunya tentang sulitnya jamaah haji mencari makanan. Terkait hal itu, Saleh meminta KPHI merinci hal yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam penyelenggaran ibadah haji. Saleh juga meminta KPHI menjelaskan mengenai asuransi untuk jamaah haji karena sejauh ini Komisi 8 mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa belum terpenuhinya mengenai asuransi.

Menurut Saleh, dalam revisi RUU PIHU dapat dimasukan juga tentang daging dam. Selain itu, Saleh menilai bahwa pembuatan regulasi haji badal akan menimbulkan kontroversi. Saleh berpendapat bahwa sebaiknya Mina dibuat bertingkat seperti tempat tawaf dan sa’i karena Saleh memperkirakan kuota haji Indonesia akan meningkat bila tempat mabit mina dilakukan inovasi.  [sumber]

UU APBN-P 2015

Pada 13 Februari 2015, atas nama Komisi VIII, Saleh menyampai Nota Protes resmi terhadap alokasi untuk Kementerian Sosial (Kemensos).  Menurut Saleh, anggaran untuk Kemensos ada pengurangan (menjadi Rp.22.4 triliun) yang tidak diketahui oleh Komisi VIII.  Saleh menilai pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).  Menurut Saleh, KKS adalah program unggulan Presiden Joko Widodo dan sudah dianggarkan Rp.20 triliun oleh Komisi 9. Namun di APBN-P 2015 anggaran KKS hanya Rp.9.3 triliun.  Saleh menilai ada permainan antara Menkeu dan Mensos untuk merubah angka anggaran tanpa sepengetahuan Komisi VIII.  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis dan tidak disebutkan pemilihan secara langsung. Oleh karena itu, pilkada yang dilakukan anggota legislatif tetap sah jika dilaksanakan secara demokratis. Sementara pilkada langsung membutuhkan biaya tidak sedikit. Biaya demokrasi yang besar seperti itu lebih baik dimanfaatkan untuk pembangunan bagi kepentingan masyarakat. Pilkada langsung banyak menghabiskan perhatian dan energi masyarakat. (Harian Sinar Harapan, 9 September 2014).  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Masukan terhadap RUU WASPOM

27 September 2018 - Pada RDPU Komisi 9 dengan IDI, IAI, Perkosmi dan APSKI, Saleh menanyakan cara untuk menyelesaikan tumpang tindih. Saleh mengatakan agar pemenang tender jangan hanya 1 pihak saja sebab akan menyulitkan untuk distribusi ke daerah. Saleh menanyakan kejelasan status suplemen sebagai obat atau tidak. Mengenai kosmetik, Saleh menuturkan harus diawasi juga pengawasannya sebab banyak barang-barang yang masuk tanpa batas apalagi dengan adanya online market dan mungkin kosmetik seperti itu dan pengusaha Indonesia menjadi tertekan. [sumber

RUU Kemaritiman

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar kemaritiman, Saleh menganggap  secara umum konvensi ini merupakan hal sangat baik, tetapi terlambat dan dibilang membebankan karena baru sekarang dijalankan terlebih lagi mengenai Ratifikasi Maritime Labour Convention (MLC) tersebut. [sumber]

Tanggapan

Evaluasi dan Strategi Perlindungan Pekerja Imigran 

23 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 9 dengan BNP2TKI, Saleh menanyakan Soal penyusunan peraturan turunan, Saleh kira ini nanti tidak bisa hanya dengan BNP2TKI,jadi yang memegang kendali Kementerian Tenaga Kerja,lebih bagus mengecek kembali dengan melihat Undang-Undang, juga dengan tenaga ahli. [sumber

Dana Alokasi Khusus Kesehatan

29 Mei 2017 - Saleh menanyakan perihal termin 4 yang disebut APKASI seringkali tidak dibayar, apakah alasannya karena proyek belum selesai atau ada kendala lain. Saleh juga mengatakan bahwa apa yang disampaikan mitra sangat membantu Komisi 9 dalam pelaksanaan kunjungan kerja. Saleh mempertanyakan mengapa juklak dan juknis berbeda setiap tahun. Saleh menyatakan bahwa DPR dan mitra yang hadir dalam rapat sudah sama pemikirannya, sehingga nanti akan diajukan dan ditindaklanjuti kembali.

Saleh bertanya apakah juklak dan juknis itu penting,  bukankah tinggal copy-paste, jangan sampai proses pembangunan terkendala juknis dan juklak. Saleh menanggapi aduan soal remaja yang menghisap lem di Padang, Saleh mengatakan bahwa peredaran lem tersebut diberhentikan saja karena tanpa lem, bangsa pun akan tetap berjalan.   [sumber]

Implementasi BKKBD, Program KB dalam Pasal 283 UU KUHP

18 Januari 2018 - Menurut Saleh, Kementerian Pemberdayaan meningkat 500 M dan programnya banyak tetapi tidak menyentuh masyarakat. Saleh menjelaskan bahwa draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan inisiatif dari pemerintah dan belum terkoordinasi. Ia menyarankan pasal terkait dalam RUU KUHP harus dikaji ulang atau dilepas jika perlu. [sumber]

Perluasan Kepersertaan Sektor Informal

25 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat-Repulik Indonesia (DPR-RI) dengan Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Saleh menanyakan apa saja aset yang dikelola oleh BPJS ketenagakerjaan dan berapa penghasilan dari hasil aset tersebut. Saleh menanyakan apa saja agenda proker dari IT untuk mengikuti BPJS TK. Saleh menyampaikan bahwa program TJSL yang ada di web BPJS TK merupakan hal yang bagus. Saleh mengatakan bahwa BPJS TK harus mempunyai inovasi baru, jangan mencontoh dari Jepang yang berbeda dengan Indonesia.[sumber]

Tenaga Kerja Asing yang Ilegal

16 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 DPR-RI dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Saleh menanyakan mengenai mengapa perusahaan mau membayar tenaga asing yang lebih mahal. Saleh juga menjelaskan bahwa Amerika sulit menciptakan lapangan kerja, karena di Amerika serba mahal. Saleh menuturkan argumen pemerintah yang datang 21 ribu TKA, itu sedikit dibanding TKI kita diluar negeri. [sumber]

Vaksin dan Obat Palsu

26 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 dengan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Saleh menyampaikan bahwa tadi belum membahas masalah kesehatan. Komisi 9 akan meningkatkan pelayanan kesehatan jamaah. [sumber]

Obat dan Vaksin Palsu

13 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 dengan Kepala BPOMKabareskrim, dan Kejaksaan Agung,  Saleh mengatakan bahwa yang hadir dalam rapat ini adalah anggota dari panja obat palsu juga. Anggota panja ingin mendalami terkait kinerja BPOM.  Saleh menanyakan mengenai tindak lanjut kasus di Balaraja. Saleh mempertanyakan siapa yang memberikan kewenangan bagi BPOM, mengingat belum ada regulasi hukumnya. Terkait kasus obat palsu, Saleh menanyakan solusi dan regulasinya. Saleh juga meminta penjelasan tentang standar awalnya, apakah memang untuk member peringatan pada masyarakat. Selain itu, Saleh juga menanyakan soal peningkatan sumber daya manusia dan kerja sama antar lembaga yang mengawasi peredaran obat palsu. Saleh berpendapat bahwa BPOM ini lemah dan sumber daya manusianya sedikit sekali sehingga ada kekhawatiran ketika melakukan penyelidikan di lapangan. Saleh berharap koordinasi antarlembaga bisa ditingkatkan. Kepada Bareskrim, Saleh menanyakan solusi untuk teknologi grafis dari Bareskrim sebagai cara pengawasan. Selain itu, Saleh juga menanyakan perihal sanksi pada pelaku yang cukup kecil. [sumber]

RAPBN 2017– Menakertrans

1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Saleh mempertanyakan strategi Menteri Hanif dalam meningkatkan penyerapan anggaran. Ia juga menanyakan kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran. Saleh mempertanyakan langkah dan strategi Menakertrans perihal pengawasan TKI dimana jumlah TKI sebanyak 200 ribu, tetapi jumlah pengawas hanya 3000. Saleh menambahkan bahwa program yang dipaparkan dari Menakertrans setiap tahunnya sama dan tidak ada perubahan yang berarti.Saleh bertanya tentang mekanisme penyusunan dan perencanaan program di dalam Menakertrans. Saleh memberikan saran untuk adanya kerjasama antara Kemenakertrans dengan Kemendikbud perihal peningkatan kapabilitas dan kredibilitas tenaga kerja Indonesia.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

30 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 DPR-RI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Saleh kecewa dengan ketidakhadiran pihak mitra secara lengkap. Ia juga menuntut pihak mitra terkait permintaanya atas data yang belum diberikan. Terkait isu beredarnya kartu palsu, Saleh menanyakan adakah langkah hukum dalam pemalsuan kartu BPJS. Menurut pantauan Saleh, banyak ditemui pasien yang dialihkan ke salah satu Fasilitas Layanan Kesehatan Swasta yang seharusnya ke Puskesmas. Ia juga kurang setuju dengan usulan BPJS Kesehatan terkait sosialisasi di media massa seperti TV. Ia berpendapat yang ada malah menghabiskan anggaran nantinya. [sumber]

Kasus Tenaga Kerja Indonesia Rita Krisdianti yang Divonis Mati

3 Juni 2016 - (Liputan6.com) - Wakil Ketua MPR E E Mangindaan mengatakan, pemerintah RI terus berkoordinasi dengan Malaysia, menyelesaikan kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI)Rita Krisdianti, yang divonis mati Mahkamah Tinggi Penang.  

"Pemerintah sedang ada pembicaraan tertentu. Saya kira masih dibicarakan," kata Mangindaan di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Sementara, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, pemerintah perlu menelusuri kronologi keberangkatan sampai Rita ditangkap di Penang. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memiliki tanggung jawab soal kasus ini.

"Komisi IX DPR tentu bisa memanggil BPNP2TKI. Yang mengurus Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) itu pemerintah. Karena itu, yang perlu diundang dan ditanya di DPR adalah pemerintah," tegas dia.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, setidaknya ada dua hal yang perlu ditelusuri tentang kronologi, mulai dari pemberangkatan sampai penangkapan Rita.

"Pertama, untuk mengetahui siapa sesungguhnya yang mempekerjakan dan memperalat Rita dalam kasus narkoba ini. Kedua, fakta-fakta yang ditemukan bisa dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dalam rangka upaya membebaskan atau paling tidak meringankan hukuman Rita," papar Saleh.

Menurut Saleh, jika ditelusuri lebih dalam pasti dapat diketahui PJTKI yang memberangkatkan Rita. Juga perusahaan yang menjadi mitra di luar negeri dan menjanjikan pekerjaan kepada Rita, serta alasan Rita tak langsung mendapatkan pekerjaan setelah tiba di luar negeri.

"Harapannya, di antara rentetan kronologi itu, ditemukan sesuatu yang menjadi alat bukti baru, yang menguatkan bahwa Rita adalah korban, bukan tersangka," kata dia.

"Kita yakin bahwa Rita tidak bersalah. Tetapi, kita pasti membutuhkan bukti, siapa dalang di belakangnya. Siapa pemilik barang yang dititipkan ke Rita," sambung Saleh.

Karena kasus Rita melibatkan orang lain, dia menambahkan, pemerintah harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan institusi-institusi lain. "BNP2TKI tentu membutuhkan Kementerian Luar Negeri, untuk memfasilitasi penelusuran itu di luar negeri, serta melakukan upaya diplomatik yang diperlukan."

"Keseriusan pemerintah sedang ditunggu, sehingga kasus ini dapat diungkap secara benar, dan kejadian serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang," pungkas Saleh.

Rita Krisdianti, WNI asal Ponorogo, Jawa Timur yang pernah bekerja sebagai TKI di Hong Kong pada Januari-April 2013. Ia ditangkap otoritas Malaysia di Bandara Bayan Lepas pada 10 Juli 2013, karena diduga membawa lebih dari empat kilogram narkotika jenis methamphetamine atau sabu di dalam tasnya.

Dalam pengakuannya, Rita menyatakan tidak mengetahui isi tas berisi sabu. Menurut dia, tas itu milik WNI lain yang mengatur perjalanannya dari Hong Kong ke Penang, Malaysia melalui Bangkok, Thailand dan New Delhi, India.  [sumber]

Ledakan di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo

30 Mei 2016 - Saleh mengatakan tidak adanya komunikasi yang menyambung antara RSAL dan keluarga korban. Menurutnya, sangat tidak etis bila prosedur yang dilakukan RSAL tidak beraturan. Saleh menginginkan solusi tentang SOP, dll. Jangan sampai dibawa ke DPR, tetapi tidak mnghasilkan solusi.  [sumber]

Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Atas Pelaporan Kunjungan Kerja Anggota DPR

12 Mei 2016 - (SUARA.com) - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengaku belum mengetahui kepastian tentang adanya kunjungan kerja fiktif anggota dewan yang disinyalir merugikan keuangan negara sebesar Rp945 miliar. Saleh mengatakan baru mendengar informasi dari tenaga ahli anggota dewan.

"Bukan anggota dewan kali, yang saya dengar itu TA-nya, karena biasanya TA itu ada yang stay di dapil," kata Saleh usai diskusi bertema Yuyun, Kebiri, dan Hukuman Mati, di ruang media center, DPR, Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Saleh mencontohkan ketika dirinya menjalani masa reses, biasanya ada tenaga ahli yang menginap di daerah pemilihan untuk mempersiapkan agenda pertemuan dengan konstituen.

"Misalnya saya, mungkin besok atau lusa saya berangkat lagi, tapi TA saya ada disana, dia yang nyiapin disana, kalau saya mau bertemu dengan masyarakat. Jadi saya datang tidak nyari-nyari orang lagi, disana sudah ada. Jadi selama mereka ada disana itu melaksanakan tugas-tugas," tutur Saleh.

Saleh juga mengakui ada sebagian tenaga ahli yang seringkali berbuat nakal, seperti tidak sampai turun ke daerah pemilihan.

"Nah, sebagian memang yang saya dengar ada TA yang tidak pergi, terbukti dengan, mereka kan bukan lansem, tapi add cost kalau TA itu. Maksudnya tiket dia harus lampirkan, penginapan dia harus lampirkan, dan lain-lain yang harus dilampirkan," kata Saleh.

"Itu yang saya dengar, yang sudah ditegur sama BPK, ada yang mengembalikan duit juga anggota DPR, karena TA nya melakukan seperti itu, kan sudah dipanggil ke Setjen DPR juga, Konsekuensinya kan gitu, Alhamdulillah saya belum pernah dipanggil nih," Saleh menambahkan.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan dugaan kunjungan kerja fiktif anggota DPR. Hal ini terungkap dari inisiatif yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan meminta anggotanya membuat laporan hasil kunker dan kunjungan di masa reses.  [sumber]

Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (KTT-LB OKI)

7 Maret 2016 - (ANTARA News) - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (KTT LB - OKI) yang diadakan di Indonesia jangan hanya menjadi acara seremonial belaka.

"Banyak permasalahan yang dihadapi dunia Islam. Bila tidak diperhatikan dan dicarikan solusinya, dunia Islam akan semakin tertinggal," kata Saleh melalui pesan tertulis di Jakarta, Senin.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan kemerdekaan Palestina merupakan salah satu permasalahan besar dunia Islam yang perlu menjadi perhatian OKI. 

Keterlibatan OKI dalam upaya pembebasan Palestina adalah suatu keharusan. Sudah terlalu lama bangsa Palestina dirundung nestapa akibat konflik.

"Harus ada kebijakan strategis, holistik dan komprehensif yang dimotori negara-negara OKI," ujarnya.

Selain itu, Saleh juga menyoroti persatuan negara-negara Islam, terutama di kawasan Timur Tengah. Menurut dia, arus dan gelombang demokratisasi yang terjadi di kawasan tersebut harus berjalan damai.

"Konflik-konflik kepentingan yang terjadi pada tingkat internal dan eksternal negara-negara tersebut tidak semestinya mengorbankan rakyat tidak berdosa," tuturnya.

Saleh mengatakan selagi pelaksanaan KTT OKI di Jakarta, Indonesia harus melakukan upaya-upaya diplomatik sehingga persoalan-persoalan dunia Islam bisa diatasi.

"Kita tidak boleh kehilangan momentum. Kalau semuanya bersatu, tentu ada jalan keluar dan solusi," katanya.  [sumber]

Sumber Daya Perguruan Tinggi di Indonesia

21 Januari 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 DPR-RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Saleh menyatakan bahwa mestinya kesempatan ini memang harus terjalin dengan sinergi yang sangat bagus sehingga tidak ada kesenjangan. Selain itu Ia berpendapat Dirjen Pendis dan Dikti sudah seharusnya bekerja sama efektif untuk meratakan pedidikan tinggi. [sumber]

Peran Strategis Kementerian Agama Cegah Radikalisme

19 Januari 2016 - (ANTARA News) - Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan Kementerian Agama merupakan lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam mencegah tumbuhnya radikalisme di tengah masyarakat.

"Kemenag memiliki jaringan yang cukup luas di seluruh Tanah Air dan bisa menjalin kerja sama dengan ormas-ormas dan tokoh-tokoh masyarakat," kata Saleh di Jakarta, Selasa.

Kementerian Agama, kata dia, memiliki jaringan pada seluruh madrasah dan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Begitu juga perguruan tinggi keagamaan dengan dosen-dosen yang tingkat pemahaman keagamaannya dinilai sangat baik.

Para tenaga pendidik di lembaga-lembaga pendidikan tersebut, lanjut dia, tentu bisa diajak untuk bersama-sama mengajarkan praktik pelaksanaan agama yang damai dan toleran.

"Kementerian Agama juga bisa mendesain kurikulum terkait isu ini. Yang jelas, kami melihat potensi besar dimiliki Kemenag. Tinggal bagaimana memanfaatkannya saja," kata politisi Partai Amanat Nasional ini.

Selain itu, kata dia, Kementerian Agama cenderung mampu menampilkan pandangan keagamaan yang lebih mudah dipahami masyarakat. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga dipandang mampu menjadi sektor pemimpin dalam program-program deradikalisasi.

Atas dasar itu, Saleh mengatakan Komisi VIII mendesak Kementerian Agama untuk melakukan langkah-langkah koordinatif dengan kementerian dan lembaga lain dalam upaya mengantisilasi penyebaran paham radikalisme di tengah masyarakat.

"Sayang sekali kalau potensi itu tidak dimanfaatkan. Kalau ada koordinasi dengan BNPT dan Kepolisian, program yang ada sangat bisa bersinergi dan saling melengkapi," kata dia. (sumber)

Pengelolaan Haji dan Panja Haji

26 Agustus 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 DPR-RI dengan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis), Saleh mengatakan untuk pembentukan dua organisasi baru agar dibuatkan permohonan resminya agar dapat melihat titik temunya, bisa dibentuk daftar inventaris masalah (DIM). Saleh berharap agar RUU ini bisa disahkan pada Desember nanti, jika tidak menemui hambatan dari pemerintah, sehingga Saleh meminta kerja samanya kepada Ormas yang hadir pada rapat untuk berjuang bersama-sama dengan Komisi 8. [sumber]

Keterlambatan Visa bagi Calon Jamaah Haji

24 Agustus 2015 - (ANTARA News) - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay berpendapat permasalahan keterlambatan visa bagi jamaah calon haji tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"Perlu disampaikan bahwa penetapan BPIH tahun ini lebih cepat daripada tahun sebelumnya. Komisi VIII juga berusaha menetapkan BPIH sesuai dengan jadwal yang ada," kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Saleh mengatakan pelunasan BPIH oleh jamaah calon haji juga lebih cepat daripada tahun sebelumnya. Apalagi, tahapan pelunasan BPIH hanya berlangsung dua tahap, sedangkan tahun sebelumnya lima tahap.

Menurut Saleh, justru Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2015 tentang BPIH 2015 terlambat disahkan. Persoalan penandatanganan Perpres itu menjadi tanggung jawab Kementerian Agama untuk mendesak Presiden secepatnya menandatangani.

"Saya ingat, beberapa kali anggota-anggota Komisi VIII mengingatkan agar Perpres BPIH segera ditetapkan. Bisa dilacak di pemberitaan di internet tentang desakan Komisi VIII itu," tuturnya.

Saleh mengatakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dan DPR, dalam hal ini Komisi VIII, mencapai kesepakatan penetapan BPIH 2015 pada 22 April 2015. Sedangkan Perpres BPIH baru ditandatangani Presiden pada 21 Mei 2015.

"Berarti ada rentang waktu satu bulan antara kesepakatan Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR dengan penerbitan Perpres BPIH," ujarnya.

Setelah Perpres BPIH diterbitkan, jamaah calon haji memiliki waktu pelunasan biaya haji selama satu bulan, yaitu sejak 1 Juni 2015 hingga 30 Juni 2015.

Karena itu, Saleh menilai tidak tepat bila ada yang menganggap pembahasan dan penetapan BPIH terlambat, sehingga menyebabkan keterlambatan kepengurusan visa haji. Menurut dia, sebaiknya, persoalan keterlambatan visa segera dicarikan solusinya. (sumber

Organisasi Gereja Injil Di Indonesia - Peristiwa Tolikara

17 Juli 2015 - (JawaPos) - Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah belum perlu menuruti permintaan banyak pihak supaya membubarkan organisasi Gereja Injili di Di Indonesia (GIDI), pasca-insiden pembakaran dan pelarangan umat Islam menjalankan salat Idul Fitri di Tolikara, Papua, Jumat (17/7).

"Selama seluruh pelaku pembakaran diproses dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada, GIDI tidak perlu dibubarkan. Karena membubarkan ormas bisa saja bertentangan dengan konstitusi khususnya pasal 28," kata Saleh saat dikonfirmasi, Senin (20/7).

Namun demikian, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) asal Sumatera Utara ini meminta pemerintah memastikan bahwa organisasi tersebut tidak menjadi wadah menebar kebencian dan pertikaian.

"Kalau programnya terbukti menebar kebencian dan pertikaian, ya kembalikan ke pemerintah. Tentu pemerintah sudah memahami langkah apa yang diperlukan. Mulai dari pembinaan sampai mungkin pembubaran bila langkah pembinaan tidak berhasil," jelasnya.

Saat ini, lanjut Saleh, yang perlu dilalukan pemerintah, terutama Kementerian Agama adalah segera mengambil langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi sosial pasca kerusuhan di Tolikara. Selain memberikan pernyataan mengecam, menteri agama juga harus mengerahkan seluruh aparaturnya untuk memulihkan kerukunan antar umat beragama di sana.

Begitu juga, menteri agama harus memastikan FKUB bisa dimaksimalkan untuk merajut kebersamaan dan persatuan yang sempat terkoyak akibat tragedi tersebut. Salah satu hal penting yang perlu dikerjakan oleh kementerian agama adalah mengembalikan kebebasan setiap warga negara di sana untuk melaksanakaan dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing.

Saleh menegaskan, kebebasan beragama itu tidak hanya dijamin di dalam konstitusi, tetapi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan HAM yang diakui oleh dunia internasional.

"Di Indonesia, kebebasan umat beragama melaksanakan agamanya dijamin. Meskipun Islam sebagai agama mayoritas, namun umatnya tidak diperkenankan mengganggu dan menghalangi umat beragama lain untuk beribadah. Jika itu ada, semuanya tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," tandasnya. (sumber)

Pengawasan Dana Bantuan Sosial

3 Juni 2015 - Saleh membacakan surat dari Persatuan Guru-Guru Pendidikan Islam di Sibolga. Guru-guru tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibawah Kementerian Agama (Kemenag) Kota Sibolga yang sejak Januari 2014 hingga April 2015 belum menerima tunjangan sertifikasi. Guru-guru tersebut berharap Komisi 8 DPR-RI dapat memperjuangkan hak mereka kepada Kemenag pusat karena mereka menganggap Kemenag Sibolga tidak menindaklanjuti keinginan mereka.  [sumber]

Pengangkatan Tenaga Honorer di Kementerian Agama

26 Mei 2015 - Saleh menyampaikan ke Kementerian Agama (Kemenag) bahwa ada Kanwil Depag yang diambil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Saleh mengingatkan bahwa Komisi 8 melakukan tiga kali kunjungan ke Kanwil Depag tersebut tapi tidak berhasil. Saleh juga menyarankan ke Kemenag untuk akademisi yang tidak mau jadi dosen diminta jadi politisi saja.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2016

23 April 2015 - Saleh minta klarifikasi ke Menteri Sosial (Mensos) apa korelasi dari semua kartu-kartu yang dikeluarkan Kemensos dengan kementerian lainnya.

Menurut Saleh Nawa Cita harus dikritisi. Saleh menilai Nawa Cita ini kayak kitab suci yang tidak boleh diubah-ubah. Saleh prihatin mengikuti Nawa Cita malah akan memberatkan Ibu Mensos. Saleh menilai mengikuti Nawa Cita, kementerian menjadi kaku. Saleh khawatir tidak akan ada peningkatan signifikan jika Kemensos mengikuti Nawa Cita.  [sumber]

Program Keluarga Harapan

21 April 2015 - Saleh minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) apa perbedaan dari PKHKIP dan KIS karena dananya luar biasa banyaknya. Saleh ingin bertemu juga dengan pendamping-pendamping PKH agar bisa jelaskan praktek di lapangan seperti apa. Saleh minta penjelasan dari Dirjen Linjamsos apa saja success story dari PKH.

Saleh mengeluh ke Dirjen Linjamsos karena Dapilnya dan juga banyak Dapil dari anggota-anggota Komisi 8 yang tidak ada dalam daftar peserta PKH. Saleh tidak terima Dapilnya tidak tersentuh dan saran untuk dibubarkan saja PKH ini.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015 - 2016

Pada 16 April 2015 - Saleh ingin mengerti apa yang dimaksud Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) belum setara sehingga menjadi alasan dibutuhkannya UU Kesetaraan Gender. Saleh juga ragu efektivitas dari usulan kajian dari KemenPPPA. Saleh prihatin anggaran negara habis untuk kajian-kajian dan kunjungan kerja saja. Saleh mengingatkan bahwa MenPPPA belum menyampaikan proyeksi anggaran ke depannya dan tidak jelas program kerjanya seperti apa. Saleh minta klarifikasi ke MenPPPA apa yang menjadi indikator KemenPPPA sudah melakukan sesuatu untuk Indonesia.

Saleh menilai pemaparan dari MenPPPA adalah wacana saja karena kemarin waktu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di eksekusi, KemenPPPA tidak bicara. Menurut Saleh aneh Ibu MenPPPA tidak tahu ada warga negara perempuan Indonesia yang dieksekusi mati. Saleh tanya ke MenPPPA dengan nada keras dimana peran KemenPPPA dalam melindungi WNI wanita. Menurut Saleh untuk sebuah lembaga besar yang sudah didirikan lebih dari 40 tahun dan punya tugas sepenting KemenPPPA, Saleh kecewa MenPPPA tidak tahu jumlah eksak TKI yang Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan tidak punya data berapa jumlah tahanan perempuan di Indonesia.

Saleh tidak ikhlas membantu KemenPPPA bila tidak ada proteksi terhadap warga negara. Saleh kecewa negara absen. Saleh kembali tanya ke Ibu MenPPPA tahu nama TKI yang akan dieksekusi selanjutnya. Saleh titip salam ke Pemerintah bahwa DPR kecewa karena Pemerintah tidak bisa melindungi warga negaranya.

Saleh menilai MenPPPA juga tidak tahu politik anggaran. Kalau MenPPPA tiba-tiba minta anggaran, Komisi 8 tidak punya. Anggarannya ada di Bappenas. Saleh saran MenPPPA berjuang di Bappenas. Komisi 8 bantu untuk pertahankan di Badan Anggaran (Banggar).

Saleh menegaskan bahwa Komisi 8 menghormati Ibu MenPPPA. Komisi 8 keras mengkritik MenPPPA untuk membantu. Saleh memberikan info bahwa Raja Arab Saudi yang sekarang akan perhatian terhadap eksekusi mati. Saleh tahu Ibu MenPPPA seorang akademisi, namun Saleh mengingatkan bernegara tidak seperti di kampus. Menurut Saleh kita perlu aksi bukan hanya kampanye-kampanye dan penelitian-penelitian. Apalagi data saja KemenPPPA tidak punya. Kedepannya Saleh dorong MenPPPA siapkan hal-hal yang teknis dan operasional.  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada 10 Februari 2015 - Saleh menilai anggaran BNPB terlalu kecil dan menanyakan mengapa BNPB tidak meminta tambahan anggaran yang signifikan.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada 29 Januari 2015 - Saleh tidak setuju apabila anggaran naik tanpa ada bukti program-program yang disiapkan Kementerian PPPA akan berhasil atau efektif.  [sumber]

Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

27 Januari 2015 - Saleh Daulay menanyakan mengenai korelasi turunnya harga minyak dunia dengan biaya haji terutama untuk komponen bahan bakar pesawat. Ia berasumsi turunnya harga minyak juga mengurangi biaya haji.  [sumber

Penyerbuan Kantor Majalah Charlie Hebdo

8 Januari 2015 - Saleh Daulay ikut belasungkawa atas tewasnya 12 orang akibat penyerangan ke kantor media Charlie Hebdo di Paris. Saleh menyampaikan:

“Tindakan tersebut menyimpang jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Karena itu, tindakan tersebut patut dikutuk. Kepada umat beragama di Indonesia agar tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Para pemeluk agama diharapkan dapat meningkatkan prinsip  saling menghargai dan menghormati keyakinan dan kepercayaan masing-masing."

(baca disini)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sibuhuan
Tanggal Lahir
04/05/1974
Alamat Rumah
Kompleks Bangun Lestari Jl. Purnawarman No. 69, RT.004/RW.002, Pisangan. Ciputat Timur. Tangerang Selatan. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Sumatera Utara II
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan