Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh (PIHU) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Imigrasi
Asli mengatakan mengenai kepulangan haji bisa dimaksimalkan lagi pelayanannya dan mengenai tanggal lahir di KTP sudah ada kenapa harus disertakan akta kelahiran lagi.
Persiapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Corporate Social Responsibility (CSR) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR-RI
Asli berpendapat bahwa perusahaan swasta harus dispesifikasi dalam pelaksanaan CSR, karena tidak ada monitoringnya. Berbeda dengan BUMN yang lebih mudah untuk di monitor. Asli menanyakan cara yang perlu dilakukan dalam memberikan arahan agar sama-sama mendapatkan monitoring yang seimbang antara perusahaan swasta dan BUMN/BUMD.
Tanggapan
Pengantar RAPBN 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Asli Chaidir menekankan bahwa tanpa perempuan, negara ini tidak ada apa-apanya. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya khawatir dengan pencapaiannya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dirinya pun belum melihat berapa banyak jumlah orang di seluruh Indonesia yang menjadi korban kasus kekerasan terhadap perempuan, pun dirinya juga tak melihat laporan tentang kekerasan anak, sehingga dirinya tidak mengetahui berapa orang yang dapat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bantu.
Realisasi Bantuan Sosial — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kementerian Sosial
Asli Chaidir bertanya bagaimana agar proses pengucuran dana ini bisa berjalan dengan cepat. Dirinya juga berharap sangat apa yg Komisi 8 DPR-RI serahkan (laporan dapil) agar cepat terealisasi.
Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam — Panja Pendidikan Islam Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Dirjen Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Asli meminta gambaran persebaran Madrasah di Indonesia.
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Hindu, dan Kepala BaLitbang dan Diklat Kementerian Agama
Asli mengatakan efesiensi anggaran yang dilakukan oleh Ditjen Bimas Hindu seperti apa dan mengapa sebagian besar anggaran Ditjen Bimas Kristen habis untuk belanja pegawai.
Rencana Kerja dan Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Asli Chaidir mengatakan akar masalahnya belum diketahui. Perlu diberikan arahan saluran sekunder dan tersiar untuk terhindar dari keadaan sekarang. Ia mengatakan harga diri untuk bangsa dalam pemadaman api. Ia meminta agar kejadian ini tidak terulang lagi. Ia menanyakan mengenai rincian dana Rp500 Miliar yang diambil saat ini, termasuk rincian laporan dari pemakaian untuk bencana asap dari dana siap pakai. Ia menanyakan arah DSP yang baru Rp6 Triliun untuk tahun depan. Ia menanyakan usulan mengenai bencana asap ini menjadi bencana nasional. Ia berharap masyarakat Sumatera tidak menjadi korban asap ini.
Tata Kelola Bantuan Pendidikan Islam — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Chaidir berpendapat bahwa dari postur belanja Bansos dan modal terlalu kecil jika dibandingkan dengan belanja barang dan pegawai. Chaidir mempertanyakan Kemenag optimis atau tidak dengan kondisi postur anggaran yang ada seperti sekarang ini. Chaidir menegaskan bahwa asas Kemenag ini seharusnya menomorsatukan “Manfaat”.
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, dll — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam dan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Agama (Badiklat Kemenag)
Asli mengatakan tentu ada beberapa hal tentang realisasi pusat dan daerah yang jika dilihat dari daya serapnya sangat mengecewakan. Ia menanyakan kendala serapan bimas islam yang rendah. Ia juga menanyakan hubungan sertifikasi wakaf dengan BWI. Ia menyampaikan Komisi 8 takut ada tumpang tindih dengan BWI. Ia menanyakan alasan badiklat serapannya tidak mencapai 90%.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan
Asli mendukung ambulance karena memang sangat kurang cukup rasanya. Yang tidak kalah penting adalah kurangnya perawatan mobil ambulance. Asli juga mengingatkan bahwa jangan sampai sudah ada tetapi yang lama tidak digunakan. Jika ada yang perlu bantuan segera penjaga harus siap dengan mobil kesehatan yang mobile.
Panja BPIH - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Imigrasi
Chaidir mempertanyakan ada jamaah haji yang menggunakan visa wisata, bukan visa haji, maka kenapa hal ini bisa terjadi.
Hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Evaluasi APBN 2015 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama
Chaidir mengatakan bahwa ada dana anggaran yang tidak terserap Rp.236 Miliar, maka kinerja pemerintah menurut Chaidir tidak optimal. SBSN adalah utang pemerintah dan harus dibayar bunga. Dana haji untuk Sumbar 100 dan serapan 52%. Chaidir juga menjelaskan bahwa masyarakat Sumatera Barat mengharapkan pembangunan embarkasi bisa dilanjutkan kembali.
Pembahasan Rancangan dan Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama Tahun 2017 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama
Asli mengatakan Padang Panjang terkenal dengan Serambi Mekkah, jadi suatu etalase bukan kita sanjung tapi perlu sebuah prioritas. Di MTs. Negeri masih banyak kekurangan, seperti buku yang kurang, perlu pemikiran dan dapat dimasukkan pada RKA sekarang. Terakhir, Asli menanyakan apakah Komisi 8 DPR RI bisa mendapatkan data untuk setiap Provinsi tentang anggaran yang dikucurkan untuk setiap daerah.
Penyesuaian RKA 2017 Hasil Badan Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI
Asli Chaidir bertanya bagaimana cara menyesuaikan anggaran sesuai skala prioritas. Ia juga mengatakan seandainya tidak ada pengurangan anggaran, tentu sudah selesai dan tinggal menetapkan saja.
Evaluasi dan Kendala Permasalahan Haji 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama
Asli mengatakan terkait keterlambatan visa, dan mungkin itu yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu harus diadakan sosialisasi lagi.
Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
Asli berpendapat bahwa ada anggaran yang tidak terserap secara maksimal dan ada juga anggaran yang terserap melebihi maksimal. Asli menanyakan asal kelebihan penyerapan anggaran. Asli berpandangan bahwa masalah sertifikasi tidak selesai, karena tidak ada anggarannya. Padahal, sisa anggaran Dirjen Pendidikan Islam sekitar Rp2 Triliun. Terakhir, Asli menyampaikan bahwa di Sumatra Barat terdapat IAIN yang akan diubah statusnya menjadi UIN. Ia meminta kepada Menag untuk terus mendorong jajarannya agar hal itu cepat terealisasi.
Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Atas Nama Marsudi Syuhud — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Marsudi Syuhud
MHD Asli Chaidir mengatakan bahwa uang 93 triliun adalah uang jamaah yang waiting list paling lama, jika akan dilaksanakan kegiatan usaha bagian mana yang akan saudara berikan rekomendasi untuk mengembangkan suatu kelebihan pelaksanaan haji dan apa langkah saudara untuk pelaksanaannya sebagai calon BPKH ini.
Evaluasi APBN 2016 dan Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Asli menyampaikan pertanyaannya yaitu perlu dirincikan sisa anggaran, itu dari apa saja digunakan, dan apa langkah untuk berikan pencerahan pada perempuan terkait pendidikan.
Asli juga menyampaikan apresiasi terhadap penyerapan anggaran yang cukup baik.
Pendalaman Program dan Fungsi RKA dan RKP Tahun 2018, Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2016 (Khusus untuk Sekjen dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Dayasos, Dirjen Rehsos, Dirjen Penanganan Fakir Miskin serta Kabadiklit dan Pansos Kementerian Sosial RI
Asli mengatakan verifikasi dan validasi data fakir miskin sampai saat ini belum ada hasil selayaknya program Kemensos menyeluruh dan terpadu agar terasa manfaatnya di masyarakat. Ia mengajak untuk membicarakan program-program terobosan penuntasan kemiskinan agar dapat lebih baik lagi. Ia sependapat dengan Pak John dan menyampaikan setiap pertemuan dengan TKSK atau yang lainnya kemudian membicarakan mengenai KUBE yang harusnya cair namun ketika ditanya pada dinas mereka bilang ada prioritas lain. Ia mengatakan dari TKSK di tingkat kecamatan tidak ada di dapilnya di Sumbar. Ia mengatakan juga memerlukan PSM namun tidak ada di tingkat kelurahan. Menurutnya program kemensos bagus namun ia menghimbau agar tidak dipolitisasi dan perlu didalami. Ia mengatakan pendataan sangat penting sekali untuk dikaji ulang.
Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Sosial dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RUU APBN-P) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos)
Asli mengatakan ia tidak ingin Mensos mencalonkan diri menjadi Gubernur dan ingin tetap menjadi Mensos saja karena dampaknya luar biasa, yaitu rakyat tertolong. Ia mengatakan paparan Mensos lengkap dan cukup sistematis sehingga mempermudah untuk memahami. Terkait realisasi tahun 2017, ia mengira cukup bagus. Penghematan di Kemensos juga tidak cukup besar. Untuk korban napza di Indonesia, menurutnya data BNN sangat menyedihkan karena sudah sampai 5,9 juta dan 22% penggunanya adalah pelajar dan mahasiswa. Terkait program fakir miskin, awalnya Rp1,7 Triliun dan ada penghematan Rp2,6 Miliar, ia mengatakan penghematan tersebut berpengaruh pada daerah terpencil. Ia mengatakan angka pertumbuhan kemiskinan di daerah perbatasan mencapai 18% di atas angka kemiskinan nasional.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Pengawas BPKH Atas Nama Ani Setyaningrum
Asli menjelaskan bahwa Badan Pengawas BPKH sudah didirikan, tapi belum ada pegawainya. Asli menanyakan model badan pengawas yang dapat sesuai dengan tujuan BPKH. Ia juga menanyakan upaya pembentukan kerja dalam membangun integritas kelembagaan.
Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPKH an. Yuslam Fauzi
Asli menanyakan kiat yang dapat dilakukan agar uang setor haji aman.
Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama Sesuai Hasil Pembahasan Dari Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
Asli mengatakan kontribusi pondok pesantren untuk mencerdaskan umat hanya Rp800 miliar atau 1,7% dari APBN, Asli berpendapat anggaran tersebut perlu diperbesar. Anggaran Direktorat Haji Khusus dan Umroh sangat kecil, padahal hampir setiap tahun ada korban umroh dan potensi untuk jumlahnya naik.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 dan Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA)
MHD Asli mengatakan ia melihat dan berbicara dengan anggota Komisi 8 lainnya tadi sebelum pertemuan bahwa sebenarnya anggaran KemenPPPA ini harus sangat ditingkatkan. Ia juga mengatakan agar peran dan fungsi KPAI ditingkatkan kembali. Ia ingin mengetahui alokasi dari kegiatan-kegiatan dengan dana sebesar Rp276 Miliar. Ia menanyakan alokasi anggaran untuk korban bencana. Ia juga menanyakan sertifikasi dan standarisasi SDM serta bantuan sarana dan prasarana yang sudah tercapai. Ia menanyakan jumlah Kabupatennya dan bentuk serta regulasinya. Ia menanyakan alasan Pemerintah lebih memilih SDM yang sudah dilatih dibanding daerah.
Pendalaman Program Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Sosial (Kemensos)
MHD Asli mengatakan PKH memang sangat dibutuhkan tapi penerimanya dipilih oleh Kecamatan. Ia mengatakan kalau di Kecamatan sudah dapat honor dari Kemensos sebesar Rp900.000.000 maka bisa aman dialokasikan ke program. Ia menyampaikan ada salah satu kabupaten/kota yang dapat bantuan fakir miskin, itu di rumahnya dikasih keterangan. Ia mengatakan Komisi 8 ada kunjungan ke masyarakat dan banyak yang tidak sepantasnya menerima namun dia menerima. Ia mengatakan mewakili rakyat dan yang diwakili beragam. Ada yang kaya dan juga miskin tapi kebanyakan yang kaya. Ia mengusulkan jika berkenan Anggota Komisi 8 bisa ikut membantu karena rakyat mengeluhnya pada Anggota. Ia meminta bantuan diberikan ke orang miskin karena jumlah bantuannya tidak sedikit dan kalau dikasih bantuan dengan mudah ke kepala daerah maka bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik.
RKA 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Asli Chaidir mengatakan bahwa terkait penanggulangan bencana, Komisi 8 DPR-RI berterimakasih kepada BNPB atas kerjanya selama ini di lapangan, dan Asli Chaidir juga bertanya mengapa sejak tahun 2014 anggaran BNPB selalu menurun terus sampai sekarang.
Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji 2017 dan Pembicaraan Pendahuluan BPIH 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI
Chaidir mengucapkan selamat kepada Menteri Agama dan seluruh jajarannya yang mana dari tahun ke tahun tetap ada perubahan dalam hal kebaikan pada pelaksanaan ibadah haji dan dapat dilihat juga bahwa tidak banyak yang bermasalah karena para calon jemaah juga telah dibekali pelatihan manasik haji, Chaidir berharap semua itu dapat ditingkatkan lagi. Menurut Chaidir hal yang paling perlu diberikan perhatian adalah tentang bahasa untuk para pembimbing manasik haji. Chaidir melihat adanya laporan perihal realisasi anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja operasional dengan jumlah sebesar Rp12 triliun. Bagi Chaidir penyelenggaraan haji sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 yang mana terdapat surplus patut diberikan apresiasi. Chaidir melihat bahwa pengajuan biaya haji pada komponen direct cost dan indirect cost tahun 2018 keduanya naik, khususnya indirect cost yang mana mengalami kenaikan sebesar Rp404 miliar atau menjadi Rp5,89 triliun, Chaidir meminta penjelasan dari Menteri Agama perihal besaran estimasi perolehan nilai manfaat dari setoran awal pada tahun 2018, mengingat pada tahun 2017 terdapat defisit antara indirect cost dengan perolehan manfaat. Terdapat kenaikan indirect cost karena dipengaruhi pajak sebesar 5% yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, Chaidir melihat dari berbagai sumber terdapat take refund dan Chaidir menanyakan apakah ada tax refund yang berlaku pada kebijakan BPIH tahun 2018 dan Chaidir menanyakan bagaimana mekanismenya. Chaidir dari perwakilan Fraksi PAN mendesak dan meminta agar biaya haji tahun ini baik direct cost maupun indirect cost dapat turun atau minimal sama dengan tahun lalu. Chaidir meminta Menteri Agama untuk meninjau kembali usulan yang disarankan tersebut.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial
Chaidir mengatakan angka anak jalanan menembus 4 juta, bagaimana upaya Kementerian Sosial agar angka tersebut tidak naik. Chaidir bertanya kegiatan utama Pusat Kesejahteraan Sosial di kota dan di desa. Chaidir juga bertanya mengapa target program penyandang difabel hanya 38 jiwa.
Sinkronisasi Kebijakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Daerah, Provinsi serta Kota — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Asli mengatakan harus ada regulasi jelas soal P2TP2A mulai dari fasilitas hingga penguatan kelembagaan di daerah. Lalu, ia mengatakan pihak Kementerian Dalam Negeri harus membantu Kementerian PP-PA untuk menjalin sinergitas antar program.
Evaluasi APBN Tahun Anggaran 2017 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
Chaidir mengatakan terkait isu umroh, kalau tidak serius menghadapinya tentu akan menjadi suatu pertanyaan-pertanyaan terus oleh masyarakat. Ia berharap dari komisi 8, untuk DPR memberikan semacam suatu desakan pada Kemenag untuk menyelesaikan kasus yang terjadi.
Alokasi APBD dan APBN, Program Pengentasan Kemiskinan, dan Masalah Sosial Lainnya — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi
Asli menanyakan perihal ketidakhadiran Dinas Sosial Sumatra Barat dan meminta untuk dihadirkan agar Sumatra Barat menjadi lebih baik. Asli menanyakan, program untuk meningkatkan PKH dan keberadaan pengaturan bagi daerah dari kementerian yang menyelenggarakan Pilkada terkait penyerahan PKH dan paket sembako. Selanjutnya, Asli juga menanyakan daerah yang sudah memiliki e-warong. Asli mengatakan, KUBE tidak sampai ke bawah dan akan memberikan bukti
Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/2018 M dan Pembicaraan Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1440 H/2019 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Asli mengatakan bahwa sistem siskohat haji belum banyak, sehingga menjadi terlambat. Menurutnya, sistem haji Kemenag belum terkoneksi dengan sistem siskohat dan hal tersebut membuat proses pelunasan terlambat karena hal tersebut menghambat petugas untuk mendata jamaah yang memenuhi kualifikasi kesehatan. Ia mengusulkan agar pelaksanaan manasik haji bisa tingkatkan dari yang tadinya 2x menjadi 3x agar jamaah menjadi mantap dalam melaksanakan ibadah haji. Untuk Kemenhub, ia mengusulkan agar jamaah bisa diajarkan cara bersikap di dalam pesawat. Ia mengatakan perlu ada perbaikan sistem kerja dan disiplin petugas haji karena banyak petugas di Arafah tidak membantu saat di Mina.
Pengelolaan Zakat dan Wakaf - RDP Komisi 8 dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Kepada Baznas, Chaidir mengapresiasi terhadap penghargaan yang telah didapat dan dana APBN Rp8 miliar sudah bisa memberikan program harapan yang bisa menjadi kenyataan. Chaidir merasa untuk Baznas harus bekerja secara maksimal dalam segala hal, supaya anggaran Rp8 miliar itu bermanfaat. Chaidir juga menyampaikan bahwa masyarakat itu cukup enggan memberikan kepada badan pemerintah, karena dianggap kurang jelas. Untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), Chaidir berpendapat sudah maksimal. Chaidir menyampaikan pesan dari masyarakat, ada tanah wakaf di Padang yang berpotensi tetapi berperkara karena mau diambil oleh BWI, dimana BWI sudah sering survei dan tinggal finalnya saja. Tentang anggaran, Chaidir berpendapat agar disepakati untuk ditambah saja karena bekerjanya dengan lillahi ta'ala semua.
Proteksi Anak Indonesia – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Asli menanyakan peran KPAI menjangkau daerah sebab banyak kekerasan anak terjadi. Menurutnya tidak ada perpanjang tangan dari KPAI di daerah sehingga perlu meminta Kementerian Dalam Negeri membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).
Pembahasan Penanganan dan Penanggulangan Bencana dan Isu-Isu Aktual Lainnya – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Asli memberikan apresiasi kepada Mensos dan Kepala BNPB atas solid dan kerjasamanya dalam menanggulangi bencana yang terjadi pada saat ini. Ia juga menyampaikan kepada Mensos mengenai adanya permintaan dari Dinas Sumbar yang meminta pasokan logistik bencana alam untuk ditambah lagi dan untuk rumah korban kebakaran diberikan prioritas.
Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
Chaidir menyatakan mengenai skenario penyelenggaraan haji 2020 jika tetap dilaksanakan dengan kuota terbatas, yang harus diperhatikan adalah dari protokol pandemic Covid-19 pada saat keberangkatan dan sampainya di Arab Saudi. Chaidir mempertanyakan apakah menyiapkan atribut untuk Jemaah haji yang langsung masuk dari protokol covid-19 baik pada saat di Indonesia mataupun pada saat kedatangan di Arab Saudi yang akan seperti apa. Chaidir mengatakan bahwa paparan yang disampaikan oleh BPKH dalam penanggulangan wabah Covid-19, yang dimana BPKH hanya beberapa
hal yang dilakukan pada orientasi kemaslahatan untuk Covid-19 tetapi tidak disebutkan alokasi anggaran dan rianciannya, sanagat berbeda dengan mitra Komisi 8 yang diamana mereka enyebutkan inciannya. Chaidir meminta penjelasan dari realokasi perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak diprioritaskan untuk Covid-19, dan perlu adanya kritisi untuk BPKH karena kurang berkontribusi.
Kinerja Fungsi Agama dan Pendidikan Keagamaan di Wilayah Kanwil Kementerian Agama dan Isu Lainnya - RDP Komisi 8 dengan Sekjen Kementerian Agama dan Kepala Kanwil Kemenag Wilayah Barat, Tengah dan Timur
Chaidir mengatakan bahwa kepada pejabat Kemenag biarpun darimana rekomendasinya dia duduk, hendaknya memerlakukan semuanya sama yang ia wakili, itu yang kami harapkan karena banyak keluhan dan kami hanya ingin dihormati. Lalu, terkait perhitungan majelis taklim dan KUA, Chaidir menanyakan mampu tidak Kemenag di provinsi itu semua untuk mengerjakannya, sebab untuk KUA saja orang mau menikah antriannya panjang sekali. Chaidir menyarankan kalau bisa berjalan silahkan, data baik-baik.
Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Asli mempertanyakan program-program apa saja yang konkret dari Kementerian PPPA dalam hal kaitannya melindungi anak kita dari kekerasan. Terkait dengan arahan Presiden, bahwa One Stop Service lembaga apa saja yang akan dilibatkan.
Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama BNPB.
Asli meminta penjelasan mengenai untuk sistem peringatan dini yang akan dialokasikan ke daerah mana saja, dikarenakan di dapil Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang rawan bencana. Alat-alat sistem peringatan dini harus dirawat secara baik dan benar. Asli meminta penjelasan terkait dengan 13 anggaran literasi kebencanaan akan dilakukan kegiatan apa saja.
Peran UPT Asrama Haji dalam Peningkatan Jamaah Haji Tahun 2020 dan Permasalahan yang Dihadapi - RDP Komisi 8 dengan Ditjen PHU Kementerian Agama dan Para Kepala UPT Asrama Haji
Chaidir mengatakan bahwa terdapat embarkasi haji antara dan UPT yang kondisinya baik dan tidak
baik, sehingga kita perlu mensiasati agar pembangunan yang sempat mangkrak dilanjutkan dan berhati-hati dalam proses pembangunannya, karena akan ada dana yang keluar dari sana. Jangan sampai kejadian penipuan saat pembangunan di Jambi terulang kembali. Kita perlu mendorong pembangunan bagi UPT yang membutuhkan. Dalam pembangunan itu juga harus melibatkan orang yang profesional dan mengerti serta meminta laporan progresnya tiap bulan. Dengan itu bekerjasamalah dengan pengusaha yang bonafit. Komisi 8 perlu melakukan pengkajian lebih lanjut tentang permintaan bantuan Kemenag mengenai pembangunan asrama haji. Chaidir juga menyarankan agar orang-orang yang telah menyetorkan uang hajinya untuk bisa ikut manasik agar dapat memaksimalkan ibadahnya nanti dan juga pemberian buku panduan perlu dikasih sebelum sampai ke tanah suci, karena akan membutuhkan waktu untuk memberikan manasik dan pemberian buku panduan yang waktunya sesuai.
Laporan Panja BPIH, Pandangan Fraksi dan Pengesahan BPIH 2020 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia
Asli mengapresiasi atas pembahasan BPIH dengan cepat dari tahun-tahun sebelumnya, Asli mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada Jamaah Haji agar dapat menunaikan Ibadah Haji dengan aman dan nyaman.
Laporan Keuangan 2017-2019 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Asli melihat disini tentang nilai virtual account, kalau menyetor 25 juta itu dapat Rp. 117.000, bagaimana jamaah ini bisa merasakan kalau virtual account-nya menambah. Kemarin dianggarkan 7,2T tapi akhirnya terpakai 7,5T, bagaimana untuk sisanya, apakah mencukupi atau tidak. Terkait nilai manfaat, dimana masyarakat
menyetor uangnya merasa nilai manfaatnya itu kecil sekali, bagaimana nanti Pak Anggito.
Laporan Keuangan 2017-2019 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Asli melihat disini tentang nilai virtual account, kalau menyetor 25 juta itu dapat Rp. 117.000, bagaimana jamaah ini bisa merasakan kalau virtual account-nya menambah. Kemarin dianggarkan 7,2T tapi akhirnya terpakai 7,5T, bagaimana untuk sisanya, apakah mencukupi atau tidak. Terkait nilai manfaat, dimana masyarakat
menyetor uangnya merasa nilai manfaatnya itu kecil sekali, bagaimana nanti Pak Anggito.
Program dan Kegiatan Prioritas Kementerian PPPA Tahun 2019 - Raker Komisi 8 dengan Menteri PPPA
Asli menanyakan kegiatan pelatihan perlindungan anak dan pornografi apa kriterianya dan penetuan lokasi program dan mengenai sosialisasi ras di Sumatera Barat, seperti apa prosedurnya. Asli menanyakan mengapa ada gerakan masyarakat sehat disaat Kementerian Kesehatan sudah memilikinya.
Evaluasi APBN 2018 dan Isu Aktual – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan BNPB
Asli mengatakan tentang bencana alam bisa diprediksi dengan alat-alat dan juga tentu mendukung pendanaan biaya alat tersebut. Asli mengatakan, butuh perhatian khusus kepada daerah pemilihannya yang masuk dalam kategori daerah rawan bencana.
Pembelian Gedung Kantor di Jeddah – Komisi 8 RDP dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama
Asli mengatakan dalam hal ini, untuk pelaksanaan beli-membeli ataupun investasi, kalau sesuai dengan
paparan harus dikembalikan kepada sisa uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Asli memberikan apresiasi terkait dengan adanya efisiensi anggaran untuk pembangunan gedung di Jeddah yang jumlahnya hanya mencapai 14 juta. Asli mengusulkan apabila gedung tersebut sudah jadi, Komisi 8 dapat dilibatkan untuk mengunjungi gedung tersebut. Asli berharap pembangunan kantor di Jeddah ini dapat menjadi sejarah di akhir masa bakti Asli dan teman-teman Komisi 8 lainnya, hal ini harus dijadikan kenangan yang baik.
Pembicaraan Tingkat 1 Laporan BPIH 2018 – Raker komisi 8 dengan Menteria Agama RI
Chaidir
mempertanyakan bagaimana penetapan asumsi dasar dengan asumsi kurs nya.
Menurtnya usulan BPIH 2019 memerlukan pembahasan panja terlebih dahulu. Chaidir
mempertanyakan apakah besaran surplus senilai 746 miliar di alokasikan untuk
pembelian tanah-tanah.
Latar Belakang
MHD Asli Chaidir lahir di Padang pada 62 tahun yang lalu ini terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil Sumatera Barat I setelah memperoleh 33,917 suara. Asli Chaidir adalah seorang pengusaha dan tokoh masyarakat Padang. Asli Chaidir menjabat sebagai pemilik dari PT. Arpex Primadhamor (kontraktor), perusahaan rekanan dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat. (sumber)
Asli Chaidir adalah Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat periode 2009-2014.
Asli Chaidir kembali terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Fraksi PAN dapil Sumatera Barat 1 dengan perolehan suara 70.057. Asli Chaidir bertugas di Komisi 8.
Pendidikan
S1, Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Padang (2012)
Perjalanan Politik
Awal kiprah politik MHD Asli Chaidir berawal dari keikutsertaannya dengan Partai Amanat Nasional pada akhir tahun 80an dan menjabat sebagai Kadin Sumatera Barat Padang untuk masa jabatan 1990-1999, 2 tahun setelah pengangkatan beliau menjadi Kadin beliau juga menjabat menjadi anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) periode 1992-1999. Setelah ia menjalankan jabatan-jabatan yang ia selesaikan pada akhir periode ia diberi tanggung jawab untuk memegang tanggung jawab sebagai DPC PAN Lubuk Kilangan untuk periode 1999-2000 walaupun tidak lama tetapi ia diberi tanggung jawab selanjutnya yaitu sebagai MPP DPW PAN Padang periode 2000-2001, selain itu beliau juga merangkap sebagai Ketua DPD PAN Kota Padang untuk periode 2000-2005. Yang pada akhirnya ia dapat menduduki kursi anggota DPR periode 2014-2019
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
RUU Corporate Social Responsibility (RUU CSR)
26 April 2016 - Asli mengungkapkan bahwa CSR sudah lama diketahui, kebetulan Asli melihat PT Semen adalah industri cukup dan besar dan 75 persen kinerja PT Semen cukup lancar dan untuk cara tersebut perusahaan memberikan perhatiannya untuk mengembangkan masyarakat. Asli menanyakan tentang cara ketentuan dan pemberian CSR, bandingkan dengan beberapa perusahaan seperti PT Waskita Karya dan PT Hutama Karya yang tidak jelas dampaknya bagi masyarakat sekitar.Asli ingin mengetahui negara mana saja yang Pakar ketahui yang sudah melakukan UU CSR, dengan hal ini bisa belajar tentang UU CSR tersebut. [sumber]
19 April 2016 - Chaidir berterima kasih kepada mitra karena sudah hadir dalam RDP kali ini. Menurut Chaidir, Seandainya UU CSR ini lahir, usahakan UU ini tidak memberatkan perusahaan. Perusahaan-perusahaan swasta masih banyak yang belum maksimal tergali dan belum jelas. Menurut Chaidir, Komisi 8 DPR-RI perlu sosialisasi dari PT Indofood Sukses Makmur. Chaidir menanyakan tentang persentasi keuntungan perusahaan yang bisa diberikan oleh CSR. [sumber]
Tanggapan
Anggaran BNPB Tahun 2019
6 Juni 2018 –Pada rapat dengan Komisi 8 dengan BNPB Chaidir melihat pagu indikatif dan usulan tambahannya tidak selaras dengan kalau dilihat kondisi Indonesia yang masih rawan bencana. Chaidir mengatakan minimnya tenaga lapangan, bagaimana mengelola relawan tersebar di Indonesia, lalu peningkatan masyarakat dengan ada Program Desa Tangguh Bencana diusul pada 68 desa. [sumber]
Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam
17 Januari 2017 - Asli menanyakan keseriusan pemerintah yang diamanatkan untuk membuat UU yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun namun sampai saat ini baru terbentuk satu PP. Asli juga melihat pemerintah seperti mengulur pembentukan BPKH. Saat Asli berkunjung ke MTSN Padang Panjang terdapat sumbangan sebesar Rp180 juta namun sampai sekarang nihil dana yang diterima selain itu honor sertifikasi juga sudah 2 bulan belum dibayarkan. [sumber]
RKA-K/L 2017 Kementerian Agama
27 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), Asli mengatakan bahwa dokumen Sekjen Kemenag masih kurang lengkap sedangkan Dirjen Bimas Islam sudah lengkap. Asli menanyakan sejauh mana persiapan tentang BPKH? Deadline-nya adalah bulan Oktober 2016. Anggota Fraksi PAN ini menanyakan tentang prioritas urusan agama Islam diantaranya bantuan sertifikasi UKM. Apakah itu bantuan sertifikasi halal dan bagaimana mekanismenya. Asli menjelaskan bahwa untuk pembangunan asrama haji di Sumbar di 8 lokasi sebesar Rp8,2 Miliar, pembangunan balai nikah dan manasik haji yang lalu menghabiskan 50M. Asli meminta pengawasan untuk semua kegiatan itu. Asli memerintahkan untuk memerhatikan bantuan untuk Masjid Istiqlal karena itu adalah lambang umat Islam di Indonesia. [sumber]
Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
16 Juni 2016 - Tiga Program Unggulan merupakan rohnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA). Ketiga program itu dinilai sangat bagus oleh Chaidir. Chaidir berharap ketiga program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan nanti karena dalam lampiran tidak dijabarkan. Chaidir memohon kinerja program KemenPP-PA yang targetnya jelas, juga harus jelas alokasi anggarannya. Chaidir meminta penjelasan tentang program 5000 SDM yang hanya di 15 provinsi, apakah memang diprioritaskan dari Indonesia Timur. Chaidir juga meminta agar Tim Perlindungan Perempuan dan Anak KemenPP-PA mudah dihubungi bila ada kejadian atau kasus kejahatan pada anak dan perempuan. Chaidir menilai perlu ada koordinasi KemenPP-PA dengan kementerian lain yang memiliki program sama agar tidak terjadi tumpang tindih, dan harus ada data yang jelas dan akurat. [sumber]
Anggaran Kementerian Sosial
14 Juni 2016 - Asli meminta penjelasan tentang beberapa program yang menurun bahkan ditiadakan. Namun ,ia juga mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh Departemen Sosial. Ia setuju bahwa untuk dapat fokus menjalankan program prioritas yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka tidak diperlukan program yang banyak. [sumber]
Anggaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat
Pada 3 Februari 2015 - Asli Chaidir fokus kepada anggaran yang diajukan oleh Dirjen Bimas Hindu. Asli Chaidir minta klarifikasi kendala apa yang dialami Dirjen Bimas Hindu karena tidak mencapai targetnya di 2014. [sumber]