Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Riau I
Komisi XI - Keuangan dan Perbankan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bengkalis
Tanggal Lahir
30/12/1961
Alamat Rumah
Jl. Cisanggiri III No.14, RT.09/RW.04, Kelurahan Petogogan. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Riau I
Komisi
XI - Keuangan dan Perbankan

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Askrindo, PT. Jamkrindo, dan Jasindo

Jon memberikan komentar mengenai peran perusahaan asuransi yang pada kenyataannya tidak terlalu menyerap banyak tenaga kerja karena pengangguran di Indonesia masih banyak. Jon menanyakan investasi diarahkan kemana saja. Jon meminta agar Komisi 11 DPR-RI diberikan data selengkap-lengkapnya dan mengusulkan agar para mitra juga memberikan data terbuka ke masyarakat.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK an. Franky Ariyadi, Bambang Joko Pratondo, Sardin Lingga, Deddy Supriady Bratakusumah, Soermadjijo, dan Pangulu Oloan Simorangkir

Jon menyampaikan bahwa dirinya merasakan, Badan Pengawas Keuangan (BPK) perlu didorong dan didukung agar audit kinerja komprehensif dan banyak hal yang hasil pemeriksaannya dapat diterima masyarakat. Jon menyampaikan, semua opini masyarakat bersih, padahal berbeda sekali, tolong dijelaskan mengenai hal-hal tersebut. Jon menanyakan kepemilikan Ir. Deddy Supriady Bratakusumah terhadap benchmark. Jon menyampaikan bahwa calon sebelumnya di Bappenas dan seharusnya kinerja fokus kepada target pembangunan. Jon menanyakan sistem perbaikan yang akan dilakukan.


Kondisi Perbankan Syariah — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Muamalat

Jon berasumsi bahwa Indonesia jadi motor aktivitas syariah di dunia karena memiliki rakyat muslim terbesar, tapi faktanya Indonesia tertinggal dibandingkan Inggris. Kondisi perbankan sulit karena kondisi ekonomi turun, OJK harus berperan maksimal dan mengakar ke bumi. Jon mengusulkan regulasi fintech segera diatur. Jon bertanya kepada Bank Muamalat, apakah kewenangan penuh ada ditangan manajemen. Jon merasa aneh karena halal food tidak disentuh oleh bank syariah. Jon bertanya angka total aset pinjaman yang diberikan dengan cadangan apakah terpenuhi.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Nama Wewe Aggraeningsih, Agus Joko Pramono, Sutrisno, Marwata, Endang Sekendar, dan Rachmat Manggala Purba

Jon mengatakan mengapresiasi Wewe Aggraeningsih (Calon Anggota BPK) terkait pendekatan seorang calon BPK dalam mengendalikan dan memonitor penerimaan negara. Pendekatan dalam penerimaan negara termasuk pajak selama ini dengan historical base, sedangkan potential base jarang digunakan. Jon meminta Wewe jangan apriori, mekanisme yang ada sekarang adalah secara demokrasi. Jon menyampaikan judul paparan Agus Joko (Calon Anggota BPK) menarik, BPK sebagai pendorong pencapaian tujuan negara. Target pembangunan terdiri dari unsur pengawasan belanja dan pengawasan penerimaan. Terkait RUU tentang PNBP, dengan akses big data yang digunakan BPK, algoritma apa yang Agus akan gunakan dan bagaimana capture PPN dengan aplikasi. Jon mengatakan judul pemaparan Sutrisno (Calon Anggota BPK) adalah audit BPK untuk kebangkitan, apakah selama 72 tahun ini belum bangkit. Jon mengatakan apa rencana utama yang akan Sutrisno lakukan, mengingat anggota BPK yang akan diganti hanya 1 orang tetapi ada 8 yang eksisting, bagaimana Sutrisno menyakinkan ide kepada 8 orang lainnya. Jon mengatakan sosialisasi BPK tentang hasil opini belum dimengerti oleh masyarakat, masyarakat menganggap WTP sudah bersih dan suci, padahal WTP sesuai kaidah akuntansi. Jon mengatakan Sutrisno tidak menyinggung audit kinerja, padahal Indonesia bisa bangkit jika yang diaudit kinerja.


Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik)

Jon mengatakan ada kesalahpahaman menangkap maksud fraksi PAN. PAN menanyakan mengenai kebijakan keputusan Menteri dan perlunya kebijakan yang konsisten. Ia menyampaikan bahwa begitu dana desa berjalan, setelah tahun ketiga baru sadar bahwa hal tersebut tidak mendorong daya beli masyarakat. Ia mengapresiasi asumsi-asumsi yang disampaikan tapi menurutnya harus ada pendalaman. Ia menanyakan mengenai insentif untuk wajib pajak yang taat. Ia juga membahas mengenai konsentrasi penerimaan berkaitan cukai karena menurutnya bea cukai rokok jika dikelola dengan baik bisa maksimal.


Pembahasan RKA-K/L Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Jon mengatakan apa dampak pertemuan IMF dengan World Bank. Jon berpendapat bahwa kebutuhan data sangat penting, tapi kebutuhan pengawasan lebih penting. Jon meminta BPKP turun langsung untuk mereview dana desa. Jon berpendapat harus ada dana 30% yang dialokasikan untuk program padat karya. Jon mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan masih rutin, tidak ada yang berbeda dari sebelumnya. Pengawasan proyek yang begitu besar tidak akan bisa dengan sumber anggaran dan sistem yang terbatas. Jon mengatakan LKPP adalah ujung tombak sehingga harus bersifat transparan dan fair. Jon menyampaikan bahwa banyak program strategis BPS yang langsung menukik ke masyarakat yaitu dana desa. Hasil survei BPS terhadap kartu pintar seperti apa, banyak masyarakat yang mengeluh, seharusnya BPS bisa menyampaikan data dari hasil kartu pintar tersebut.


Kinerja BPDP Kelapa Sawit dan Pembahasan Ekonomi Makro Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPDP Kelapa Sawit

Erizal menanyakan terkait penggunaan ini kemana aja dan dari aktivitas yang sudah kita lakukan yang kembali ke negara ini apa, apakah mekanisme ada dukungan perbankan juga karena seingatnya replanting itu kan subsidi bunga. Kemudian biodiesel itu apakah ke korporasi, mekanismenya itu apa dan apakah bentuknya hibah atau b2b approach.


Pengambilan Keputusan Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pusat Statistik (BPS)

Jon mengatakan salah satu kebijakan padat karya dana desa berupa 34% upah dan bidang perumahan yang dituangkan di buku petunjuk teknis maupun FAQ untuk desa yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut desa itu dapat melampirkan berita acara. Ia berharap pemerintah cepat membuatkan buku petunjuk teknisnya. Ia mengatakan kepada BPS bahwa ia melihat jawabannya adalah jawaban menghindar padahal Komisi 11 memberikan masukan untuk BPS yang lebih baik. Ia berharap BPS betul-betul bisa menyesuaikan dengan hasil riset-riset yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat.


Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Jon mengatakan latar belakang BPKP diundang oleh Komisi 11 untuk memberikan masukan tehadap revisi UU PNBP yang sedang dibahas pemerintah adalah agar PNBP bisa maksimal dalam menanggulangi defisit. Jon menyampaikan bahwa Komisi 11 sudah mengadakan kunjungan ke Rusia untuk studi banding. Masukan yang didapatkan sekitar 15-16 Pasal yang disepakati dengan pemerintah. Dari kunjungan ke Rusia ada hal yang menarik, dimana proses penerimaan disana perlakuannya sama dengan proses pengeluaran. Di Indonesia, spending side detail, pengawasan mulai dari Musrimbang, Kecamatan, Kabupaten, dst. Untuk revenue side, pengawasannya berdasarkan UU No.20/1997, hal ini sudah berlangsung selama 21 tahun dan yang mengawasi hanya BPKP. Jon mengatakan spending bisa dilakukan jika penerimaannya bisa ditargetkan sesuai harapan, bukan dari potensi. Jon berpendapat perlu ada lembaga khusus yang bertugas memverifikasi dan mendalami rencana-rencana revenue side. Jon mengatakan dari 100% spending side, misalnya dikorupsi 30%, maka masih terdeliver 70%, tetapi jika revenue tidak disentuh 100%, maka hilang semua.


Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (PPN/Bappenas), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Jon mengatakan, bahwa dana desa ini sangat mulia sekali namun banyak kepala desa yang mengeluh bahwa dirinya terjebak dengan aturan alokasi dana desa sebab desa yang seharusnya mendapatkan dana desa, tidak mendapatkannya. Jon menuturkan, terkait kurs, kebijakan yang diambil pemerintah sangat penting sebab banyak kebijakan yang diambil masih dalam "akan" sementara yang sudah berjalan kurang diperhatikan yang nantinya dapat menimbulkan pengangguran. Jon mengatakan, dirinya sepakat dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar walaupun BI harus bekerja lebih keras. Mengenai suku bunga, Jon mengusulkan 5% namun ada beberapa catatan yaitu dirinya menanyakan langkah yang diambil bila tidak mencapai target sebab menurut Jon kita harus lihat asumsi pemerintah korelasi dengan target pembangunan sebab bila gagal maka pemerintah bisa dikatakan gagal. Terkait suku bunga, Jon meminta penjelasan mengenai kondisi dimana pemerintah berpihak pada masyarakat dan alasan ketika menaikkan ratenya sebab fraksi PAN bertahan di angka 5% dan Menteri Keuangan RI dapat menjelaskan dampak dari suku bunga 5,3%.


Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020 dan Pandangan Fraksi-Fraksi atas Keterangan Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2021 - Rapat Paripurna DPR-RI

Jon Erizal menyampaikan pandangan dari Fraksi PAN. Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) di stimulus untuk peningkatan ekonomi dan mendorong investasi di tengah Covid-19 ini. Berbekal semangat dan optimisme Fraksi PAN mendukung untuk menguatkan UMKM untuk mengurangi pengangguran dan juga mendorong produktivitas. Dalam merespons pandangan pemerintah, Fraksi PAN berpandangan hal tersebut cenderung tidak realistis, pertumbuhan yang realistis di tahun 2021 berkisaran 2%-4%, tetapi jika menjalankan apa yang disampaikan Pemerintah tahun 2021 peningkatan ekonomi akan berkisar 1%-1,5% apalagi negara lain pasti akan meningkatkan produksinya diri sendiri juga. Terkait nilai tukar rupiah pada tahun 2021, Fraksi PAN menaruh kepercayaan kepada peran Bank Indonesia. Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk meningkatkan cadangan gas dengan cara mendukung industri baik di hulu maupun di hilir. Terkait rasio utang, Fraksi PAN menanggapi secara kritis karena sudah sangat mengkhawatirkan, untuk itu seluruh utang harus bisa digunakan secara efisien dan sebaik-baiknya. KEM-PKF 2021 mengambil tema penguatan reformasi dan percepatan pemulihan ekonomi disusun utk stimulasi ekonomi, ekspor dan penguatan SDM. Semua hal di atas dapat dicapai melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan optimalisasi pendapatan negara, belanja berkualitas dan transparan. Fraksi PAN mendukung pemerintah dalam menciptakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kuat dan berdaya saing tinggi melalui penguatan sektor riil. Hal ini penting untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang terjadi saat covid-19. Fraksi PAN berpandangan bahwa APBN sebagai kebijakan ekonomi diarahkan untuk membangun hal tersebut. APBN harus kredibel, dan tepat sasaran agar efektif menjaga perekonomian nasional. Fraksi PAN beranggapan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan apalagi dipertentangkan. Keduanya harus disinergikan karena keberhasilan dalam menangani Covid-19 diyakini dalam memulihkan keadaan ekonomi. Sebaliknya jika penambahan kasus baru tetap tinggi dan meningkat, keadaan ekonomi akan lambat untuk dipulihkan, kepercayaan investor akan terpukul. Fraksi PAN mempelajari keberhasilan Selandia Baru dan Taiwan dalam menolkan kasus Covid-19 di waktu yang relatif cepat dan memungkinkan aktivitas ekonomi normal. Ini bisa jadi pelajaran positif. Fraksi PAN akan mengawal APBN dari penyakit inefisiensi dan korupsi berdsrkan prinsip good governance. Pandangan Fraksi PAN disusun berdasarkan pondasi pertimbangan sinergitas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Dalam merespons KEM-PKF, Fraksi PAN menyampaikan pertumbuhan ekonomi (4,5-5%), Fraksi PAN menilai bahwa ini terlalu optimis dan tidak realitis mengingat pertumbuhan ekonomi pd Q1 2020 hanya 2,97%, sementara diperkirakan dampak penuh dari Covid-19 baru dirasakan Q2 tahun ini. Berdasarkan hal tersebut, Fraksi PAN berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang realistis berkisar 2-3%, namun jika merujuk pada skenario berat, maka hanya 1-1,5%. Pandangan Fraksi PAN ini berdasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi 2021 sangat erat kaitannya dengan upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi masyarakat dan tantangan lainnya yang dapat menghambat peningkatan pertumbuhan ekonomi. Fraksi PAN mengusulkan belanja pemerintah disegerakan sehingga konsumsi masyarakat meningkat lebih cepat. Fraksi PAN juga mengusulkan agar bantuan sembako diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga masyarakat memiliki daya beli untuk menggerakkan ekonomi. Inflasi (2-4%), cukup realistis mengingat adanya tekanan konsumsi masyarakat dewasa, namun Fraksi PAN meminta pemerintah agar inflasi rendah ini terjaga dengan memastikan pasokan pangan untuk masyarakat. Kedaulatan pangan tidak dapat ditawar-tawar terutama di waktu saat ini. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun (6,67-9,56%), hal ini mencerminkan pasar obligasi secara umum, namun Fraksi PAN memberikan catatan bahwa pemulihan ekonomi harus didasarkan pada suku bunga yang rendah sehingga konsumsi masyarakat bergairah di samping suku bunga pemerintah ringan. Oleh karenanya, Fraksi PAN mendorong agar upaya penurunan SBN di masa mendatang. Nilai tukar rupiah terhadap dollar, tahun 2021, pemerintah memperkirakan 14.900-15.300 per USD, pemerintah memilih outlook rupiah akan melemah, Fraksi PAN memahami hal tersebut mengingat investasi dan pariwisata mengalami pelemahan, namun Fraksi PAN menaruh kepercayaan pada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk menjg keseimbangan nilai tukar rupiah terhadap USD. Fraksi PAN meminta anggaran memadai untuk memperbaiki layanan kesehatan dan sudah saatnya pemerintah melakukan reformasi penyediaan fasilitas kesehatan, baik dari tempat kesehatan Puskemas dan Posyandu serta tenaga medis kesehatan. Fraksi PAN mendesak pemerintah agar maksimal dalam kinerjanya.


Pertumbuhan Jumlah Investor, dll – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bursa Efek Indonesia dan Asosiasi Analis Efek Indonesia, dll

Jon Erizal mengatakan ia melihat mitra-mitra berjalan sendiri-sendiri padahal seharusnya bisa bersinergi dengan Komisi 11. Ia menanyakan lembaga-lembaga yang melakukan pendekatan dengan dana masyarakat karena UU belum melindunginya. Ia menanyakan keefektifan asosiasi yang diatur oleh OJK.


Program Prioritas Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PPN/Bappenas

Jon mempertanyakan bagaimana cara mensinergikan keberadaan kami dengan pembangunan Nsional, sehingga Jon menyarakan untuk melibatkan Anggota DPR-RI karena banyak progra pusat ke daerah yang tidak efektif. Lebih baik buka akses Anggota untuk memberikan strategi, jangan hanya memberikan undangan 2 jam saja. Jika berbicara tol laut, maka untuk daerah-daerah wisatanya juga untuk disentuh jangan hanya aksesnya saja.


Fit and Propert Test Calon Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia - FPT Komisi 11 dengan Destry Damayanti

Jon menanyakan bagaimana terkait produk banking itu tidak menjadi satu hal yang nanti merugikan masyarakat di masa depan, karena Jon melihat beberapa travel merugikan msyarakat. Untuk pendalaman pasar, Jon melihat yang dipaparkan Destry Damayanti masih umum sekali, maka Jon meminta agar diberikan contoh yang konkret nanti. Jon melihat Bill in sepertinya tidak mudah dilakukan, maka Jon menyarankan perlu ada sinkronisasi terus menerus, karena Jon belum melihat ada sinkronisasinya.


Aktivitas Kilang Minyak - RDP Komisi 11 DPR RI dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Jon mengatakan ada yang menarik adalah soal devisiasi 700 Miliar. Kami meminta datanya dan kami meminta kunjungan spesifik karena deviasinya luar biasa. Pola pikir ia adalah approach yang dilakukan Pemerintah yang bagus sekali. Proses transparansi ini adalah yang dilaporkan oleh LMAN. Data ini yang saya harapkan muncul sehingga saya berpikir kalau LMAN bermanfaat. Kemudian, Jon menanyakan dengan covering yang seperti ini, bagaimana bisa 81 orang. Ini hard to say. Terkait jasa konsultasi, ini tidak perlu. Pikirkan yang lebih besar. LMAN betul-betul kaitannya dengan aset strategis.

Kemudian, Jon mengatakan ada beberapa ruko atau apartment tidak perlu berbicara tentang itu. Kalau soal Arun, kami semangat. Kami berpikir LMAN harus lebih besar dan lebih efektif. Lembaga ini adalah harapan kita terkait permasalahan aset negara. Terakhir, karena tidak ada balance sheet, kami susah untuk mengerti. Nantinya saya butuh balance sheet apalagi Bapak Johnny Plate yang lebih tajam terkait balance sheet. Ia meminta LMAN ditata kembali grand design nya.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Shohibul Imam

Erizal mempertanyakan apa yang menjadi alasan Shohibul Imam untuk lebih membahas mengenai Visi. Karena sepengetahuan dari Erizal bahwa Shohibul Imam adalah calon pengganti dari 5 orang. Sehingga sejauh mana Shohibul Imam bisa mempengaruhi anggota BPK yang lain dan apa yang sebenarnya yang dinilai oleh BPK.


Pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Jon berpendapat bahwa BPJS harusnya memiliki outline, supaya data-data yang disampaikan akan fair. Jon menyampaikan bahwa data yang dari pemerintah beda sekali dengan data yang ada di lapangan, dan ini pengaruhnya sangat serius, yaitu pengaruhnya terhadap NKRI. Jon merasa lingkup BPJS ini terlalu luas, seakan akan setiap masalah ini dapat diatasi oleh BPJS, padahal BPJS dalam hal ini juga “kerepotan”


Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank BRI

Jon menanyakan jumlah alokasi perbankan ke surat utang negara dan meminta datanya ditampilkan oleh BRI. menurutnya, kegiatan industri dan Pemerintahan harus diawasi sehingga ada titik temunya. Mengenai likuiditas, ia melihat ada hal yang penting untuk dilakukan BI kepada BUMN, yaitu terkait penggelontoran uang untuk likuiditas. Ia ingin mengetahui tentang penugasan terhadap project-project keuangan Pemerintah dan sudah sejauh mana BRI dalam mendukung efektivitas perbankan.


Tugas, Fungsi, dan Program Kerja – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR), dan Dirjen Perbendaharaan

Jon mengatakan harus fokus pada penerimaan negara dulu dibanding pengeluaran dan jangan terus membicarakan soal pengeluaran. Ia juga mengusulkan terkait draf UU kedepan harus ada Peraturan Pemerintahnya agar ketika UU disahkan langsung ada PP. Ia juga mengatakan jika mengejar pembangunan tol, ia merasa sudah tidak ada yang berminat dari pihak swasta.


Kondisi Industri Jasa Keuangan saat Wabah Covid-19 – Komisi 11 DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jon menyampaikan banyak UU yang diubah mendadak padahal seharusnya memerhatikan segala sudut. Kemudian ia belum melihat dampak relaksasi bagi industri perbankan serta menanyakan mitigasi apabila relaksasi kredit dijalankan.


Evaluasi Situasi Ekonomi 2019 dan Outlook 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Emiten dan Asuransi Efek Indonesia

Jon Erizal mengungkapkan bahwa respon kepada saudara semua ini penting untuk jawaban kita saat rapat dengan pihak Jiwasraya, lantas apakah salah Jiwasraya membeli ikan busuk itu.


Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Jon menanyakan terkait digitalisasi, sejauh mana dapat mengcover e-money. Uang disimpan di bank buku 4. Sebenarnya, bukan itu yang dinantikan masyarakat melainkan jaminan keamanan uang. Jika perlu regulasi terkait hali ini, dapat dilakukan bersama lagi.


Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Jon mengatakan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur masih tanda tanya besar dan membutuhkan waktu.


Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Badan Pusat Statistik

Jon menyampaikan mengenai banyak keraguan dari lembaga dunia tentang hasil data kita pada saat world bank IMF menyampaikan bahwa pertumbuhan kita akan naik dan semua merespon. Tapi saat datanya disampaikan tidak sesuai dengan yang mereka pikirkan, kita langsung kebakaran jenggot. Hal
ini lucu karena harusnya kita membuktikan bahwa data ini benar. Ia juga mengatakan bahwa lebih baik menyampaikan data apa adanya dan jika mau ditutupi harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan.


Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan

Jon mengatakan bahwa ia concern soal PNBP karena perolehan pendapatan kita dari pajak semakin tidak tercapai. Ia ingin bertanya kembali. Sejauhmana control dari Menkeu terhadap anggaran yang sudah kita setujui.


Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Program Kerja Tahun 2020 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 DPR RI dengan Citibank, Rabobank, Standard Chartered Bank dan ANZ Bank

perlu adanya kajian – kajian yang dalam terkait hal ini. Jon Erizal juga meminta kejelasan terkait sejauhmana aturan – aturan yang dilakukan oleh regulator terhadap bank - bank internasional dan apakah manfaatnya lebih besar. Jon Erizal juga bertanya seberapa persen peran-peran bank internasional ini sudah menunjang perekonomian Indonesia. Jon Erizal juga bertanya terkait seperti apa kondisi likuiditas sekarang, Karena ia dengar sekarang sedikit ketat. Jon Erizal juga memberikan saran agar pertemuan anggota Komisi XI DPR RI dengan para Direktur Utama dari Bank – Bank lebih diperbanyak lagi.


Pembahasan RKA KL Tahun 2020 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Bappenas, BPKP, BPK, LKPP, dan BPS

Erizal mengatakan masalah dana desa yang dimaksud adalah distribusi anggaran ke desa yang di dalamnya ada aturan - aturan yang tumpang tindih. Erizal membahas tentang kinerja implementasi sisbumdes yang didalamnya ada banyak aturan pemerintah, aturan daerah, polisi, dan LSM. Erizal mengatakan tidak semua Kepala desa sama karena ada yang tidak sama. Erizal mengatakan terkait temuan BPK, sudah 3 hari berjalan Komisi 11 melakukan FPT dan didapatkan adanya rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Erizal mengatakan pernah berbicara dengan Bambang untuk meminta draft rencana pemindahan ibukota dan mengusulkan untuk mengadakan FGD agar Bappenas dan komsi 11 bisa satu pemikiran.


Fit and Proper Test Calon Anggota BPK-RI – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Willgo Zainar

Jon hanya ingin mengatakan bahwa ketika BAKN DPR-RI melakukan kunjungan, memang ada permasalahan yang ditemukan terkait dengan SDM desa.


Latar Belakang

Jon Erizal terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 78.848 suara. Sebelumnya Jon juga terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2014-2019 dan bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.

Jon Erizal yang lahir di Kampung Parit Bangkung Bengkalis ini dikenal sebagai politisi dan pengusaha yang cukup terkenal. Jon adalah politisi dan petinggi dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Amanat Nasional.

Jon menjabat sebagai Direktur Utama dari PT.Arthindo Utama, perusahaan pengeboran minyak yang beroperasi di Prabumulih, Sumatera Selatan dan dimiliki oleh Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa.

Pada masa kerja 2014-2019 Jon bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.

Pendidikan

S1, Ekonomi, Universitas Jayabaya, Jakarta (1987)
S2, Magister Manajemen, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2012)

Perjalanan Politik

Jon Erizal adalah sosok yang dikenal sebagai pengusaha ini mengawali karir politiknya dengan aktif berorganisasi di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat. Jon menjabat sebagai Bendahara (2005-2010) dan Anggota Dewan Pakar (2010-2015). Jon dipercaya menjadi Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN di 2010 menggantikan Achmad Hafisz Thohir, adik kandung dari Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa.

Di Pilkada Gubernur Riau 2013, Jon Erizal maju sebagai Calon Gubernur berpasangan dengan Mambang Mit.

Di 2011, Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut keterlibatan Bendahara Umum PAN, Jon Erizal, dan juga Achmad Hafisz Thohir, Ketua Komisi VI periode 2014-2019 dari PAN terkait kasus korupsi hibah Kereta Rel Listrik dari Jepang. (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/218423-kpk-usut-keterlibatan-bendahara-pan)

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU AFAS

11 April 2018 – Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1, Jon mewakili Fraksi PAN menyetujui RUU AFAS ini dan pendekatan yang harus dilakukan pemerintah untuk UU ini dan setiap bekerja sama dengan negara lain, mohon untuk tetap berkomunikasi. Jon menuturkan, pemerintah harus memastikan manfaat untuk bangsa dan industri serta seluruh perjanjian dapat diterapkan di negara tersebut. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU PNBP dalam Prolegnas 2017

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jon menjelaskan bahwa panitia kerja (Panja) akan banyak menggali kepentingan bangsa ini. Ia melihat besarnya potensi kelautan. Saat ia berkunjung ke Batam kecil sekali potensi kelautan di sana. Meski kita selalu menganggap investor itu sebagai raja, namun kontribusi untuk negara juga harus besar. DPR mendukung pemerintah agar daya dalam pembangunan lebih baik. [sumber]

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

27 April 2016 - Jon mengatakan bahwa Komisi 11 pernah membahas RUU yang lebih panjang dari pengampunan pajak, tetapi RUU ini dirasa sangat melelahkan. Jon dan Komisi 11 berterima kasih kepada berbagai pihak atas masukannya karena telah membantu kinerja Komisi 11 selama proses pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Menurut Jon, DPR pasti akan serba salah jika terlalu cepat memutuskan atau terlalu lama membahas RUU ini. Jon menyampaikan bahwa sampai saat ini Komisi 11 masih jernih dalam melihat masalah dan dalam waktu dekat setiap Fraksi akan mengajukan DIM. Setelah disahkan, justru tahap selanjutnya dinilai akan lebih sulit karena bila uang cair dan tidak bisa ditahan begitu saja, maka harus sangat diperhatikan pengelolaannya. Terkait hal itu, Jon menegaskan bahwa jangan sampai DPR dan Pemerintah sibuk membahas di awal, tetapi tahap kedua malah tidak tercapai.

Jon menilai bahwa wajar bila banyak pro-kontra terhadap RUU Pengampunan Pajak karena RUU ini adalah kebijakan yang strategis. Menurut Jon, UU ini memiliki peluang, hanya perlu dikawal dengan baik. Jon menganggap semua masukan sangat penting dan luar biasa. Jon menerima informasi dari luar bahwa pembahasan RUU ini disebabkan karena DPR menerima uang sekian triliun, tetapi itu semua tidak benar, KPK juga sudah mengatakan demikian. Jon menekankan bahwa jangan sampai uang hanya menumpuk di perbankan, tetapi tidak bisa dialokasikan dengan baik. Jon meminta dukungan dan doa agar Komisi 11 diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah demi kepentingan bangsa. [sumber]

RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) - Mendengar Masukan

19 April 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 11 DPR-RI dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan Asoisiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), on mengatakan bahwa jangan hanya berkutat dengan hal yang tidak substansial terus karena nanti tidak akan berjalan sedangkan negara yang lain sudah berjalan. Ia berpendapat harus melihat celah bangsa yang merugikan harus diminimalisir, yang menguntungkan baru didorong. [sumber]

RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP)

29 Oktober 2015 - Jon menyoroti kecilnya kontribusi korporasi minyak dan gas bumi (migas) untuk daerah tempat mereka beroperasi. Jon menilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor migas tersebut harusnya menjadi target bersama kenaikan dari PNBP. Jon mempertanyakan peran korporasi-korporasi yang mendapat hak pengelolaan di suatu wilayah dalam memberikan kesempatan kesempatan pada pengusaha-pengusaha lokal untuk bisa tumbuh dan berkembang di daerahnya ataupun kontribusi melalui perguruan tinggi di daerahnya. [sumber]

29 Oktober 2015 - Sehubungan dengan penerimaan negara, selama ini Jon berharap ada kontrak bagi hasil dan royalti antara pengusaha dan Pemerintah terkait Sumber Daya Alam (SDA). Jon menyimpulkan selama ini investor yang digadang-gadang kontribusinya ke penerimaan negara itu lemah. Jon saran agar yang berkaitan dengan SDA dan pelayanan publik, otoritasnya diserahkan juga ke daerah setempat.

Jon menilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih belum maksimal dan jauh dari harapan. Jon menggaris-bawahi bahwa posisi sampai dengan 26 Oktober 2015 untuk penerimaan pajak belum mencapai 60% dari target. Menurut Jon penerimaan pajak masih sulit dicapai kecuali ada perubahan rezim dalam koleksi pajak. Pencapaian belanja negara tidak pernah mencapai tingkat 80%-90%. [sumber]

RUU Bank Indonesia

29 Juni 2015 - Terkait Laporan Harian Bank Umum (LHBU) yang sampai sekarang masih dilaporkan ke Bank Indonesia (BI), menurut Jon BI mutlak untuk selalu dapat akses ke data-data tersebut karena menurut Jon BI adalah lender of last resort. Jon juga minta pendapat dari ke empat mantan Gubernur BI tentang penamaan yang lebih sesuai, apakah ‘Bank Indonesia’ atau ‘Bank Sentral’. [sumber]

RUU Perbankan

13 April 2015 - Jon menanyakan tiga hal. Pertama, kekhususan apa yang dimiliki BPD sehingga bisa masuk kategori khusus di RUU Perbankan dan perbedaan yang dimiliki BPD dengan Bank Umum serta BPR. Kedua, kenapa Pemerintah tidak memberikan dana ke Daerah tetapi hanya berupa infrastruktur. Ketiga, definisi khusus BPD agar tidak hanya menambah poin di RUU. Jon mengatakan bahwa Bank Syariah di Indonesia belum menggunakan prinsip syariah secara penuh. Jon mengatakan bahwa Bank Syariah tidak boleh setengah hati menerapkan prinsip syariah karena akan menyulitkan untuk masuk ke pasar. [sumber]

Tanggapan

Persiapan Libur Lebaran

5 Juni 2018 - Pada RDP Komisi 11 dengan BRI, BCA dan Pegadaian, Jon Erizal mengatakan bahwa undangan rapat ini dalam rangka mempersiapkan hari raya, BRI sudah tepat dengan materi undangan, persiapan cash, antisipasi terhadap kejahatan juga luar biasa,juga untuk Pegadaian,Jon melihat ada 6 dewan direksi, kemudian ada 6 komisaris, apakah 1 direksi dikawal 1 komisaris lalu Jon Erizal berpendapat bahwa komisioner semua sibuk bagaimana dapat duduk bersama dengan management lainnya. Jon Erizal menanyakan terkait pengambilan kredit mikro di Pegadaian, Jon Erizal merasa bingung dengan mekanismenya dan lembaga yang digunakan ventura. Jon Erizal berpendapat bahwa Pegadaian sektor diminati masyarakat. Untuk BCA, Jon Erizal berharap agar peran BCA terhadap lingkungan sekitar atau Corporate Social Responsibility (CSR) dan keberhasilan BCA menjadi bank papan atas tidak lepas dari peran masyarakat. Jon Erizal menyampaikan karena BCA sudah menjadi bank papan atas, tentu mempunyai kekuatan untuk mendorong ke arah upaya-upaya untuk kepentingan nasional. Jon Erizal menambahkan persyaratan pada offering ke mereka pengusaha harus terlihat bahwa bank ini memiliki keberpihakan pada masyarakat, jaminan sangat bergantung kepada cadangan yang dibuat di suatu perbankan lalu harus ada evaluasi ke arah masyarakat. Jon Erizal menyarankan kalau bisa bank-bank papan atas dapat mendorong upaya-upaya ke arah sana dan aktivitas di dalam negeri. Jon Erizal mengatakan bahwa dirinya ditemui oleh satu kelompok dan mendekati DPR agar lahan gambutnya yang hanya 1 siklus menanam menjadi 2 atau 3 siklus karena banyak sekali tenaga kerja di tempatnya. Jon Erizal mengatakan bahwa mengatasi penggadaian swasta ada 2 hal, ada 24 Pegadaian swasta yang mendaftar dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lalu dibuatnya asosiasi dan membuat standardisasi agar penggadaian swasta tidak liar dan kemudian di luar 24 itu masih banyak. [sumber]

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo. Jon mengatakan, di last day semangat Pak Agus belum turun, jarang yang seperti ini. Jon berkata, tadi disinggung soal BUMN tapi ada hal yang jadi perhatian bahwa konsentrasi lebih pada invention begitu Likuidutas longgar ditarik. Jon mengucakan Alhamdulillah inflasi yang BI maintain berhasil, tapi satu sisi sektor riil terganggu. Jon berkata, agak konsen soal fintech, banyak fintech sedot dana masyarakat, ini mohon dijaga betul agar tidak muncul seperti first travel. Jon mengatakan, UU sekarang yang membolehkan untuk ambil dana masyarakat hanya bank, karena bank punya requirements tinggi. Jon mengatakan, pengaturan payment gateway sudah bagus, tapi aturan mereka ambil dana masyarakat tidak boleh. Jon mengatakan mohon ini jadi prioritas kalau tidak nanti jebol, kalau mereka mau kelola e-money mereka requirements harus sama kayak bank baik modal, SDM, dan lain-lain. [sumber]

Pembobolan Data dan Data Nasabah

19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Jon mengungkapkan bila dirinya cukup bangga sebab total aset sudah lebih dari Rp1,100 triliun lebih dan semoga dapat ditingkatkan.Jon mengatakan, ketika ditanya oleh media soal data nasabah yang dijual, syukur nama BRI tidak/belum tercantum, namun sudah lama dirinya khawatir mengenai ini, sebab dengan IT ini sitting up diluar dan kemungkinan dapat bobol sewaktu-waktu. Jon mengapresiasi BRI yang sudah menggunakan satelit untuk percepatan layanan namun mengenai Information and Technology (IT), itu bukan hal yang mudah. Jon mengatakan, sebab apapun IT dapat dibobol sama seperti yang dialami oleh Facebook. Jon menyatakan bahwa dirinya mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menilai tidak berdasarkan jaminan yang dijaminkan. Jon mengusulkan semua korporasi yang menjadi nasabah utama dipersyaratkan. Jon mengatakan, pemerintah tidak ambigu dalam memilih satu hal dimana ingin memperoleh deviden besar dan menjadi agent of development. Jon menyarankan pemerintah ada kerja sama dengan pihak luar dan undang industri terkait mengenai strategi BRI terhadap RUU Asean Framework Agrement on Services (AFAS) agar pertahanan tidak mudah dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jon menanyakan bentuk pinjaman China Development Bank (CDB). Jon mengatakan, karena kejadian pembobolan ini luar biasa, ada insurance Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan bagaimana bila tidak ada dana di pihak ketiga. [sumber]

Pengoperasian Qualified ASEAN Bank (QAB)

6 Februari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jon menanyakan bagaimana caranya OJK membatasi regulasi mengingat UU kita hanya mengenal dua jenis bank. Jon menjelaskan juga bahwa meskipun Indonesia diberi kesempatan luas untuk mendirikan bank di luar tapi faktanya sulit sekali, karena ketentuan lokal disana membatasi. Pada pembahasan selanjutnya, Jon menanyakan uang yang diterima LPS placement-nya kemana. [sumber]

Fit and Proper Test

7 Juni 2017 - Pada FPT Komisi 11 dengan Calon OJK,, Jon berpendapat di IKNB masih memerlukan keuangan dari perbankan, kemudian menyarankan perusahaan asuransi di Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan asing, dan Jon menanyakan komitmen Husein jika nanti terjadi perbedaan pandangan ketika koordinasi dengan pihak terkait. [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Jon menyarankan bahwa sebelum memutuskan setuju adanya Panitia Kerja (Panja) atau tidak, terlebih dahulu dilihat dan evaluasi hutang-hutang sudah sejauh mana dampaknya pada masyarakat. Jon mempertanyakan penyaluran hutang-hutang oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena dinilai ada masalah pembangunan dan pelaksanaan project-nya yang tidak tepat sasaran. Jon membahas Poin 3 terkait SBSN, apakah kuat bila Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan dapat digunakan kembali seperti deposito. Jon meragukan kekuatan hukum tersebut. Jon menilai hal ini akan menjadi rancu bagi yang background-nya bukan keuangan. Lalu terkait syariah, Jon mengatakan bahwa target Indonesia adalah Timur Tengah dalam komunitas Islam, tetapi kalau ada orang lain yang suka pasti alasannya karena adanya jaminan. Jon beranggapan bahwa perlu dilihat lebih jauh dan masyarakat pun harus tahu seperti apa mekanismenya dan harus transparan.

Jon mengaku pernah menanyakan terkait syariah, apakah harus underlying bentuk transaksinya. Jon juga menanyakan Mitra mengenai risiko dan bentuk dari list of underlying asset. Jon kurang sependapat kalau di-rollover. Demi keamanan, Jon merasahal itu dibahas lagi secara bersama. Kalau di-rollover, nilai 5-10 tahun yang lalu sudah jauh sekali bedanya. Jon mengatakan bahwa DPR dan Pemerintah berhutang dan implementasi ke masyarakat akan lebih besar, terukur, dan jangan sampai tidak jelas. Jon mengibaratkannya seperti para konglomerat dulu yang meminjam,tetapi tidak mengembalikannya. Oleh karena itu, Jon meminta penjelasan yang lebih dalam. [sumber]

Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pusat Statistik - RAPBN 2016

23 Oktober 2015 - Jon kritik Badan Pusat Statistik (BPS) karena sejak awal dahulu rapat selalu masalahnya mengenai akurasi data. Namun sampai saat ini tidak ada perubahan.

Jon mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membimbing dengan baik para kepala-kepala desa agar jangan sampai mereka memenuhi isi penjara. Jon meminta BPKP agar aplikasi yang bagus diimplementasikan dan harus terasa sampai di rakyat. Jon mengeluh ketika di Dapil sulit sekali untuk berkomunikasi dengan BPKP setempat. Jon menegaskan bahwa ketika anggota datang ke daerah bukan untuk diservis. Uang anggota DPR itu cukup. Anggota DPR turun ke Dapil itu untuk memeriksa laporan. Jon meminta BPKP untuk berkomunikasi lebih baik dan mendalam dan bukan basa-basi. [sumber]

Evaluasi Kinerja Bank Negara Indonesia (BNI)

10 September 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Utama BNI, Jon memaparkan bahwa paparan dari Bank BNI Syariah banyak hal yang menarik namun informasi mengenai KUR tidak menyenangkan. Jon juga meminta roadmap 5 tahun ke depan. Jon mempertanyakan alasan BNI membuka cabang di Singapura. [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

8 September 2015 - Jon mengharapkan BRI untuk meningkatkan tampilan kantornya agar tidak kalah saing dengan bank asing. Selanjutnya, Jon meminta agar branch manager BRI mendampingi anggota Komisi 11 saat turun ke Daerah Pemilihan (Dapil). Terkait penggunaan satelit oleh BRI, Jon meminta BRI untuk memaparkan rencana jangka panjangnya. Selain itu, Jon juga meminta pendapat BRI atas kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan produk keuangan, padahal fungsinya sebagai regulator. Terakhir, Jon menilai bahwa target NIM sebesar 8% tidak menunjukkan visi BRI sebagai agent of development. [sumber]

Pada 6 April 2015 - Menurut Jon BRI tidak perlu ikut dalam MEA dan lebih baik fokus pada pasar dan rakyat indonesia. [sumber]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Jon tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, strategi yang disiapkan untuk menekan inflasi dan menurunkan BI Rate. [sumber]

Kinerja Bank Negara Indonesia

Pada 8 April 2015 - Jon menilai visi dan misi BNI perlu disesuaikan dengan visi Presiden Joko Widodo karena sektor yang disentuh berbeda. [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Jon menilai BTN perlu ganti nama, bukan Bank Tabungan Negara tapi Bank Perumahan Negara. Menurut Jon di 2015 BTN mempunyai peluang yang baik. Bukan saja untuk orang-orang kota yang tidak punya rumah tetapi orang-orang di kampung juga, terutama di luar Jawa. [sumber]

Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 6 April 2015 - Jon menilai program-program LPDP di 2015 masih bersifat ritual. Jon berharap agar LPDP tidak akan berperilaku seperti lembaga investasi dan ada terobosan yang 'out-of-the-box' untuk program LPDP di 2016. [sumber]

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada 26 Maret 2015 - Menimbang target pembangunan sudah menjadi UU, Jon berharap kondisi ekonomi sekarang tidak membuat Pemerintah melenceng dari target pembangunan. Namun demikian, Jon saran agar kedepannya Indonesia harus punya ruang yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan-kebijakan makro yang prudent. [sumber]

Pembukaan Perdagangan Indeks Saham 2015

Jon Erizal berkomentar setelah menghadiri pembukaan perdagangan indeks saham 2015 yang dihadiri Presiden Joko Widodo:

"Ke depan, pihaknya berharap perdagangan bursa bisa dalam bentuk investasi jangka panjang untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional, seperti jalan tol hingga pelabuhan.

Nah, yang lebih menarik lagi, mantan calon Gubernur Riau ini mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali dibukanya bursa efek di daerah, seperti di Surabaya yang dulu pernah ada." (baca disini)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bengkalis
Tanggal Lahir
30/12/1961
Alamat Rumah
Jl. Cisanggiri III No.14, RT.09/RW.04, Kelurahan Petogogan. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Riau I
Komisi
XI - Keuangan dan Perbankan