Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Riau I
Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bengkalis
Tanggal Lahir
30/12/1961
Alamat Rumah
Jl. Cisanggiri III No.14, RT.09/RW.04, Kelurahan Petogogan. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Riau I
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan

Latar Belakang

Jon Erizal yang lahir di Kampung Parit Bangkung Bengkalis ini dikenal sebagai politisi dan pengusaha yang cukup terkenal. Jon adalah politisi dan petinggi dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Amanat Nasional.

Jon menjabat sebagai Direktur Utama dari PT.Arthindo Utama, perusahaan pengeboran minyak yang beroperasi di Prabumulih, Sumatera Selatan dan dimiliki oleh Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa.

Pada masa kerja 2014-2019 Jon bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.

Pendidikan

S1, Ekonomi, Universitas Jayabaya, Jakarta (1987)
S2, Magister Manajemen, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2012)

Perjalanan Politik

Jon Erizal adalah sosok yang dikenal sebagai pengusaha ini mengawali karir politiknya dengan aktif berorganisasi di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat. Jon menjabat sebagai Bendahara (2005-2010) dan Anggota Dewan Pakar (2010-2015). Jon dipercaya menjadi Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN di 2010 menggantikan Achmad Hafisz Thohir, adik kandung dari Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa.

Di Pilkada Gubernur Riau 2013, Jon Erizal maju sebagai Calon Gubernur berpasangan dengan Mambang Mit.

Di 2011, Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut keterlibatan Bendahara Umum PAN, Jon Erizal, dan juga Achmad Hafisz Thohir, Ketua Komisi VI periode 2014-2019 dari PAN terkait kasus korupsi hibah Kereta Rel Listrik dari Jepang. (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/218423-kpk-usut-keterlibatan-bendahara-pan)

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU AFAS

11 April 2018 – Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1, Jon mewakili Fraksi PAN menyetujui RUU AFAS ini dan pendekatan yang harus dilakukan pemerintah untuk UU ini dan setiap bekerja sama dengan negara lain, mohon untuk tetap berkomunikasi. Jon menuturkan, pemerintah harus memastikan manfaat untuk bangsa dan industri serta seluruh perjanjian dapat diterapkan di negara tersebut. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU PNBP dalam Prolegnas 2017

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), dan  Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jon menjelaskan bahwa panitia kerja (Panja) akan banyak menggali kepentingan bangsa ini. Ia melihat besarnya potensi kelautan. Saat ia berkunjung ke Batam kecil sekali potensi kelautan di sana. Meski kita selalu menganggap investor itu sebagai raja, namun kontribusi untuk negara juga harus besar. DPR mendukung pemerintah agar daya dalam pembangunan lebih baik. [sumber]

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

27 April 2016 - Jon mengatakan bahwa Komisi 11 pernah membahas RUU yang lebih panjang dari pengampunan pajak, tetapi RUU ini dirasa sangat melelahkan. Jon dan Komisi 11 berterima kasih kepada berbagai pihak atas masukannya karena telah membantu kinerja Komisi 11 selama proses pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Menurut Jon, DPR pasti akan serba salah jika terlalu cepat memutuskan atau terlalu lama membahas RUU ini. Jon menyampaikan bahwa sampai saat ini Komisi 11 masih jernih dalam melihat masalah dan dalam waktu dekat setiap Fraksi akan mengajukan DIM. Setelah disahkan, justru tahap selanjutnya dinilai akan lebih sulit karena bila uang cair dan tidak bisa ditahan begitu saja, maka harus sangat diperhatikan pengelolaannya. Terkait hal itu, Jon menegaskan bahwa jangan sampai DPR dan Pemerintah sibuk membahas di awal, tetapi tahap kedua malah tidak tercapai.

Jon menilai bahwa wajar bila banyak pro-kontra terhadap RUU Pengampunan Pajak karena RUU ini adalah kebijakan yang strategis. Menurut Jon, UU ini memiliki peluang, hanya perlu dikawal dengan baik. Jon menganggap semua masukan sangat penting dan luar biasa. Jon menerima informasi dari luar bahwa pembahasan RUU ini disebabkan karena DPR menerima uang sekian triliun, tetapi itu semua tidak benar, KPK juga sudah mengatakan demikian. Jon menekankan bahwa jangan sampai uang hanya menumpuk di perbankan, tetapi tidak bisa dialokasikan dengan baik. Jon meminta dukungan dan doa agar Komisi 11 diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah demi kepentingan bangsa.  [sumber]

RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) - Mendengar Masukan

19 April 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 11 DPR-RI dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan Asoisiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), on mengatakan bahwa jangan hanya berkutat dengan hal yang tidak substansial terus karena nanti tidak akan berjalan sedangkan negara yang lain sudah berjalan. Ia berpendapat harus melihat celah bangsa yang merugikan harus diminimalisir, yang menguntungkan baru didorong. [sumber]

RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP)

29 Oktober 2015 - Jon menyoroti kecilnya kontribusi korporasi minyak dan gas bumi (migas) untuk daerah tempat mereka beroperasi. Jon menilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor migas tersebut harusnya menjadi target bersama kenaikan dari PNBP. Jon mempertanyakan peran korporasi-korporasi yang mendapat hak pengelolaan di suatu wilayah dalam memberikan kesempatan kesempatan pada pengusaha-pengusaha lokal untuk bisa tumbuh dan berkembang di daerahnya ataupun kontribusi melalui perguruan tinggi di daerahnya.  [sumber]

29 Oktober 2015 - Sehubungan dengan penerimaan negara, selama ini Jon berharap ada kontrak bagi hasil dan royalti antara pengusaha dan Pemerintah terkait Sumber Daya Alam (SDA). Jon menyimpulkan selama ini investor yang digadang-gadang kontribusinya ke penerimaan negara itu lemah. Jon saran agar yang berkaitan dengan SDA dan pelayanan publik, otoritasnya diserahkan juga ke daerah setempat.

Jon menilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih belum maksimal dan jauh dari harapan. Jon menggaris-bawahi bahwa posisi sampai dengan 26 Oktober 2015 untuk penerimaan pajak belum mencapai 60% dari target. Menurut Jon penerimaan pajak masih sulit dicapai kecuali ada perubahan rezim dalam koleksi pajak. Pencapaian belanja negara tidak pernah mencapai tingkat 80%-90%.  [sumber]

RUU Bank Indonesia

29 Juni 2015 - Terkait Laporan Harian Bank Umum (LHBU) yang sampai sekarang masih dilaporkan ke Bank Indonesia (BI), menurut Jon BI mutlak untuk selalu dapat akses ke data-data tersebut karena menurut Jon BI adalah lender of last resort. Jon juga minta pendapat dari ke empat mantan Gubernur BI tentang penamaan yang lebih sesuai, apakah ‘Bank Indonesia’ atau ‘Bank Sentral’.  [sumber]

RUU Perbankan

13 April 2015 - Jon menanyakan tiga hal. Pertama, kekhususan apa yang dimiliki BPD sehingga bisa masuk kategori khusus di RUU Perbankan dan perbedaan yang dimiliki BPD dengan Bank Umum serta BPR. Kedua, kenapa Pemerintah tidak memberikan dana ke Daerah tetapi hanya berupa infrastruktur. Ketiga, definisi khusus BPD agar tidak hanya menambah poin di RUU. Jon mengatakan bahwa Bank Syariah di Indonesia belum menggunakan prinsip syariah secara penuh. Jon mengatakan bahwa Bank Syariah tidak boleh setengah hati menerapkan prinsip syariah karena akan menyulitkan untuk masuk ke pasar.  [sumber]

Tanggapan

Persiapan Libur Lebaran

5 Juni 2018 - Pada RDP Komisi 11 dengan BRI, BCA dan Pegadaian, Jon Erizal mengatakan bahwa undangan rapat ini dalam rangka mempersiapkan hari raya, BRI sudah tepat dengan materi undangan, persiapan cash, antisipasi terhadap kejahatan juga luar biasa,juga untuk Pegadaian,Jon melihat ada 6 dewan direksi, kemudian ada 6 komisaris, apakah 1 direksi dikawal 1 komisaris lalu Jon Erizal berpendapat bahwa komisioner semua sibuk bagaimana dapat duduk bersama dengan management lainnya. Jon Erizal menanyakan terkait pengambilan kredit mikro di Pegadaian, Jon Erizal merasa bingung dengan mekanismenya dan lembaga yang digunakan ventura. Jon Erizal berpendapat bahwa Pegadaian sektor diminati masyarakat. Untuk BCA, Jon Erizal berharap agar peran BCA terhadap lingkungan sekitar atau Corporate Social Responsibility (CSR) dan keberhasilan BCA menjadi bank papan atas tidak lepas dari peran masyarakat. Jon Erizal menyampaikan karena BCA sudah menjadi bank papan atas, tentu mempunyai kekuatan untuk mendorong ke arah upaya-upaya untuk kepentingan nasional. Jon Erizal menambahkan persyaratan pada offering ke mereka pengusaha harus terlihat bahwa bank ini memiliki keberpihakan pada masyarakat, jaminan sangat bergantung kepada cadangan yang dibuat di suatu perbankan  lalu harus ada evaluasi ke arah masyarakat. Jon Erizal menyarankan kalau bisa bank-bank papan atas dapat mendorong upaya-upaya ke arah sana dan aktivitas di dalam negeri. Jon Erizal mengatakan bahwa dirinya ditemui oleh satu kelompok dan mendekati DPR agar lahan gambutnya yang hanya 1 siklus menanam menjadi 2 atau 3 siklus karena banyak sekali tenaga kerja di tempatnya. Jon Erizal mengatakan bahwa mengatasi penggadaian swasta ada 2 hal, ada 24 Pegadaian swasta yang mendaftar dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lalu dibuatnya asosiasi dan membuat standardisasi agar penggadaian swasta tidak liar dan kemudian di luar 24 itu masih banyak. [sumber

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo. Jon mengatakan, di last day semangat Pak Agus belum turun, jarang yang seperti ini. Jon berkata, tadi disinggung soal BUMN tapi ada hal yang jadi perhatian bahwa konsentrasi lebih pada invention  begitu Likuidutas longgar ditarik. Jon mengucakan Alhamdulillah inflasi yang BI maintain berhasil, tapi satu sisi sektor riil terganggu. Jon berkata, agak konsen soal fintech, banyak fintech sedot dana masyarakat, ini mohon dijaga betul agar tidak muncul seperti first travel. Jon mengatakan, UU sekarang yang membolehkan untuk ambil dana masyarakat hanya bank, karena bank punya requirements tinggi. Jon mengatakan, pengaturan payment gateway sudah bagus, tapi aturan mereka ambil dana masyarakat tidak boleh. Jon mengatakan mohon ini jadi prioritas kalau tidak nanti jebol, kalau mereka mau kelola e-money mereka requirements harus sama kayak bank baik modal, SDM, dan lain-lain. [sumber]

Pembobolan Data dan Data Nasabah

19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Jon mengungkapkan bila dirinya cukup bangga sebab total aset sudah lebih dari Rp1,100 triliun lebih dan semoga dapat ditingkatkan.Jon mengatakan, ketika ditanya oleh media soal data nasabah yang dijual, syukur nama BRI tidak/belum tercantum, namun sudah lama dirinya khawatir mengenai ini, sebab dengan IT ini sitting up diluar dan kemungkinan dapat bobol sewaktu-waktu. Jon mengapresiasi BRI yang sudah menggunakan satelit untuk percepatan layanan namun mengenai Information and Technology (IT), itu bukan hal yang mudah. Jon mengatakan, sebab apapun IT dapat dibobol sama seperti yang dialami oleh Facebook. Jon menyatakan bahwa dirinya mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menilai tidak berdasarkan jaminan yang dijaminkan. Jon mengusulkan semua korporasi yang menjadi nasabah utama dipersyaratkan. Jon mengatakan, pemerintah tidak ambigu dalam memilih satu hal dimana ingin memperoleh deviden besar dan menjadi agent of development. Jon menyarankan pemerintah ada kerja sama dengan pihak luar dan undang industri terkait mengenai strategi BRI terhadap RUU Asean Framework Agrement on Services (AFAS) agar pertahanan tidak mudah dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jon menanyakan bentuk pinjaman China Development Bank (CDB). Jon mengatakan, karena kejadian pembobolan ini luar biasa, ada insurance Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan bagaimana bila tidak ada dana di pihak ketiga. [sumber]

Pengoperasian Qualified ASEAN Bank (QAB)

6 Februari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jon menanyakan bagaimana caranya OJK membatasi regulasi mengingat UU kita hanya mengenal dua jenis bank. Jon menjelaskan juga bahwa meskipun Indonesia diberi kesempatan luas untuk mendirikan bank di luar tapi faktanya sulit sekali, karena ketentuan lokal disana membatasi. Pada pembahasan selanjutnya, Jon menanyakan uang yang diterima LPS placement-nya kemana. [sumber]

Fit and Proper Test

7 Juni 2017 - Pada FPT Komisi 11 dengan Calon OJK,, Jon berpendapat di IKNB masih memerlukan keuangan dari perbankan, kemudian menyarankan perusahaan asuransi di Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan asing, dan Jon menanyakan komitmen Husein jika nanti terjadi perbedaan pandangan ketika koordinasi dengan pihak terkait. [sumber

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Jon menyarankan bahwa sebelum memutuskan setuju adanya Panitia Kerja (Panja) atau tidak, terlebih dahulu dilihat dan evaluasi hutang-hutang sudah sejauh mana dampaknya pada masyarakat. Jon mempertanyakan penyaluran hutang-hutang oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena dinilai ada masalah pembangunan dan pelaksanaan project-nya yang tidak tepat sasaran. Jon membahas Poin 3 terkait SBSN, apakah kuat bila Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan dapat digunakan kembali seperti deposito. Jon meragukan kekuatan hukum tersebut. Jon menilai hal ini akan menjadi rancu bagi yang background-nya bukan keuangan. Lalu terkait syariah, Jon mengatakan bahwa target Indonesia adalah Timur Tengah dalam komunitas Islam, tetapi kalau ada orang lain yang suka pasti alasannya karena adanya jaminan. Jon beranggapan bahwa perlu dilihat lebih jauh dan masyarakat pun harus tahu seperti apa mekanismenya dan harus transparan.

Jon mengaku pernah menanyakan terkait syariah, apakah harus underlying bentuk transaksinya. Jon juga menanyakan Mitra mengenai risiko dan bentuk dari list of underlying asset. Jon kurang sependapat kalau di-rollover. Demi keamanan, Jon merasahal itu dibahas lagi secara bersama. Kalau di-rollover, nilai 5-10 tahun yang lalu sudah jauh sekali bedanya. Jon mengatakan bahwa DPR dan Pemerintah berhutang dan implementasi ke masyarakat akan lebih besar, terukur, dan jangan sampai tidak jelas. Jon mengibaratkannya seperti para konglomerat dulu yang meminjam,tetapi tidak mengembalikannya. Oleh karena itu, Jon meminta penjelasan yang lebih dalam.  [sumber]

Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pusat Statistik - RAPBN 2016

23 Oktober 2015 - Jon kritik Badan Pusat Statistik (BPS) karena sejak awal dahulu rapat selalu masalahnya mengenai akurasi data. Namun sampai saat ini tidak ada perubahan.

Jon mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membimbing dengan baik para kepala-kepala desa agar jangan sampai mereka memenuhi isi penjara. Jon meminta BPKP agar aplikasi yang bagus diimplementasikan dan harus terasa sampai di rakyat. Jon mengeluh ketika di Dapil sulit sekali untuk berkomunikasi dengan BPKP setempat. Jon menegaskan bahwa ketika anggota datang ke daerah bukan untuk diservis. Uang anggota DPR itu cukup. Anggota DPR turun ke Dapil itu untuk memeriksa laporan. Jon meminta BPKP untuk berkomunikasi lebih baik dan mendalam dan bukan basa-basi.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Bank Negara Indonesia (BNI)

10 September 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Utama BNI, Jon memaparkan bahwa paparan dari Bank BNI Syariah banyak hal yang menarik namun informasi mengenai KUR tidak menyenangkan. Jon juga meminta roadmap 5 tahun ke depan. Jon mempertanyakan alasan BNI membuka cabang di Singapura. [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

8 September 2015 - Jon mengharapkan BRI untuk meningkatkan tampilan kantornya agar tidak kalah saing dengan bank asing. Selanjutnya, Jon meminta agar branch manager BRI mendampingi anggota Komisi 11 saat turun ke Daerah Pemilihan (Dapil). Terkait penggunaan satelit oleh BRI, Jon meminta BRI untuk memaparkan rencana jangka panjangnya. Selain itu, Jon juga meminta pendapat BRI atas kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan produk keuangan, padahal fungsinya sebagai regulator. Terakhir, Jon menilai bahwa target NIM sebesar 8% tidak menunjukkan visi BRI sebagai agent of development.  [sumber]

Pada 6 April 2015 - Menurut Jon BRI tidak perlu ikut dalam MEA dan lebih baik fokus pada pasar dan rakyat indonesia.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Jon tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, strategi yang disiapkan untuk menekan inflasi dan menurunkan BI Rate.  [sumber]

Kinerja Bank Negara Indonesia

Pada 8 April 2015 - Jon menilai visi dan misi BNI perlu disesuaikan dengan visi Presiden Joko Widodo karena sektor yang disentuh berbeda.  [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Jon menilai BTN perlu ganti nama, bukan Bank Tabungan Negara tapi Bank Perumahan Negara. Menurut Jon di 2015 BTN mempunyai peluang yang baik. Bukan saja untuk orang-orang kota yang tidak punya rumah tetapi orang-orang di kampung juga, terutama di luar Jawa.  [sumber]

Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 6 April 2015 - Jon menilai program-program LPDP di 2015 masih bersifat ritual. Jon berharap agar LPDP tidak akan berperilaku seperti lembaga investasi dan ada terobosan yang 'out-of-the-box' untuk program LPDP di 2016.  [sumber]

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada 26 Maret 2015 - Menimbang target pembangunan sudah menjadi UU, Jon berharap kondisi ekonomi sekarang tidak membuat Pemerintah melenceng dari target pembangunan. Namun demikian, Jon saran agar kedepannya Indonesia harus punya ruang yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan-kebijakan makro yang prudent.  [sumber]

Pembukaan Perdagangan Indeks Saham 2015

Jon Erizal berkomentar setelah menghadiri pembukaan perdagangan indeks saham 2015 yang dihadiri Presiden Joko Widodo: 

"Ke depan, pihaknya berharap perdagangan bursa bisa dalam bentuk investasi jangka panjang untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional, seperti jalan tol hingga pelabuhan.

Nah, yang lebih menarik lagi, mantan calon Gubernur Riau ini mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali dibukanya bursa efek di daerah, seperti di Surabaya yang dulu pernah ada." (baca disini)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bengkalis
Tanggal Lahir
30/12/1961
Alamat Rumah
Jl. Cisanggiri III No.14, RT.09/RW.04, Kelurahan Petogogan. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Riau I
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan