Partai Amanat Nasional - Jambi

Komisi V - Infrastruktur dan Perhubungan

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) LPP TVRI dan LPP RRI Tahun Anggaran 2024 - RDP Komisi 1 dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik RRI

Bakri menyampaikan bahwa tahun 2023-2024 sudah masuk tahun politik, kalau kita bicara anggaran maka tidak akan pernah cukup, jadi bagaimana memaksimalkan anggaran yang ada sesuai apa yang diinginkan masyarakat. Keberhasilan TVRI dan RRI adalah ketika masyarakat Indonesia bisa merasakan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik ini. Situasi tahun politik ini betul-betul harus dimanfaatkan, kalau keluar dari situ maka TVRI dan RRI tidak akan dilihat oleh orang. Kita ingin acara-acara TVRI atau RRI muncul simbolnya di media sosial sehingga promosinya tidak terlalu mahal. Contoh, TVRI atau RRI mungkin bisa memberikan slot kepada partai politik untuk membuat konten sehingga kader-kader di masyarakat akan kita dorong untuk menonton TVRI atau RRI. Di Jambi, ada beberapa aset RRI yang terbengkalai, mungkin ini perlu perhatian.

Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)

Bakri mengatakan bahwa apapun yang dilakukan dalam bentuk apapun yang paling utama yaitu faktor keselamatan. Terkait Undang Undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bisa diselesaikan untuk mengatur kegiatan angkutan umum apapun karena keselamatan di atas segala-galanya. Apapun yang dilakukan, yang paling utama adalah faktor keselamatan. Oleh sebab itu, persoalan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan kita selesaikan ataupun masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lagi, salah satu tujuan kita adalah mengatur seluruh kegiatan angkutan apapun bentuknya.

Masukan dan Pandangan terhadap Perbaikan Penerbangan Nasional — Panja Penerbangan Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Maskapai Penerbangan Nasional

Bakri ingin mendapatkan rekomendasi yang konkret. Ia menilai maskapai penerbangan yang hadir pada hari ini seperti menahan sesuatu.

RAPBN 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BMKG, Basarnas, BPWS, dan BPLS

Bakri mengingatkan BPLS terkait ganti rugi lumpur Sidoarjo apalagi yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi RI.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT. Amarta Karya (Persero)

Bakri mengatakan perlu adanya perubahan dan gebrakan baru di KNKT oleh petinggi yang baru. Mengingat, belum adanya hasil yang disampaikan ke Komisi 5 DPR-RI.

Penjelasan Pokok-Pokok Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Bakri mengatakan bahwa dengan anggaran yang cukup besar ini dapat menjadikan kerja sama yang baik antara Pemerintah dengan DPR-RI. Ia meminta perhatian kepada masing-masing Dirjen di Kementerian PUPR untuk mendampingi kunjungan kerja Anggota DPR-RI.

Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR-RI dan Evaluasi Kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Bakri mengatakan bahwa Jambi tidak memiliki waduk, tetapi irigasinya sudah baik. Selain itu, ia juga masih rancu dengan pembagian tupoksi antara Kementerian Desa dengan Kementerian PUPR dan yang lainnya. 

Anggaran 14 September 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Bakri mengatakan bahwa DPR-RI perlu jawaban dari Menteri Perhubungan untuk bis yang akan diberikan ke Damri.

Anggaran — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Basarnas dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Tertinggal dan Transmigrasi

Bakri menjelaskan ia melihat ada surat yang beredar tentang PDT berdasarkan ada nama partai tertentu, kita mendengar Marwan Jafar dan dana desa yang masih belum bisa ke desa-desa sama populernya tolong bisa melatih orang-orang di daerah dan para wakil di sini kami mendukung.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)

Bakri mengatakan adanya peraturan-peraturan Perda yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat terkait pengaturan batubara. Untuk Dirjen Bina Marga, ia meminta agar hasil kunker Komisi 5 kemarin diperhatikan. Ia berharap Dirjen Bina Marga dapat membicarakan terkait Kementerian. Ia ingin study kelayakan ini tahun 2017 sudah action. Ia dengar Gubernur sudah mengirimkan surat kepada Pak Dirjen terkait akses ke Pelabuhan. Ia mengatakan jangan target 61 km, tetapi yang terealosasi hanya 1 km. Insyallah tanggal 25-26 nanti akan ada yang kunker ke Jambi.

Evaluasi Penanganan Sarana dan Prasarana Transportasi Natal Tahun 2015 dan Tahun Baru 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala Korps Lalu Lintas, Kepala Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan Lion Air

Bakri mengimbau agar adanya koordinasi yang dilakukan dalam meminimalisir kecelakaan yang terjadi. Ia menanyakan langkah yang dapat dilakukan dalam menciptakan mudik yang selamat dan nyaman.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Seluruh Mitra

A Bakri mengatakan untuk menunjuk saja kapoksinya dan jangan sampai lama karena masing-masing anggota berbicara. Ia menanyakan setelah RDP dengan eselon 1 ada Raker lagi atau tidak. Ia menyampaikan jika tidak ada Raker lagi, ia meminta diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan hal yang ingin disampaikan. Untuk Kemenhub, terkait kecelakaan, menurutnya, Dirjen Pengawasannya perlu ditingkatkan kinerjanya entah di regulasi atau infrastrukturnya.

Pembahasan RKP dan RAPBN 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri DPDTT, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Kepala Bapel BPLS, dan Kepala Bapel BPWS

Bakri mengatakan media di Kompas menyatakan jumlah kecelakan berkurang, jumlah korban pun berkurang. Ia menyampaikan bangga dengan Kemenhub untuk program KDP. Ia menghimbau jangan sampai Kementerian punya pekerjaan yang tidak sampai ujungnya. Ia mengatakan program-program yang sudah direncanakan jauh mendapatkan potongan agar di 2017 bisa menjadi prioritas. Ia menyampaikan di dapilnya di Jambi menjerit karena adanya pemotongan dana sehingga semuanya tidak cukup. Ia meminta kepada mitra Komisi 5 untuk menyelesaikan semua program supaya kelihatan kerjanya.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Bakri mengatakan Dirjen SDA bisa berbicara dengan BP2JK agar kegiatan ini ditarik kembali ke Kementerian karena sebagian besar kegiatan sifatnya menyentuh langsung ke masyarakat terutama masalah daerah rawan banjir. Bakri meminta Dirjen SDA untuk membangun pintu air di kab/kota provinsi Jambi sebagai pengendalian banjir.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 Semester I, Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN TA 2018, dan Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN-P TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bakri mengatakan rencana perpindahan ibu kota ke Kalimantan Cuma wacana, hal ini muncul karena sekarang adalah tahun politik. Bakri meminta jembatan Muara Bungo di Jambi menjadi perhatian Ditjen Bina Marga. Bakri menyampaikan bahwa di Kerinci ada bukit Khayangan yang indah dan membutuhkan sentuhan Dirjen Bina Marga.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Bakri berpendapat bahwa aspal buton dari dulu selalu digaungkan namun tidak pernah terwujud. Oleh karena itu, harus ada perhatian lebih dari Pemerintah khususnya Kementerian PUPR dengan membuat satuan kerjanya. Ia meminta kepada Balitbang Kementerian PUPR untuk membuat teknologi khusus terkait deteksi longsor agar tidak lagi "lempar batu". Budi mengatakan bahwa banyak kontraktor yang asal kerja. Ia juga meminta kepada Dirjen Sumber Daya Air agar mengadakan pendidikan dan pelatihan. Bakri sangat menyayangkan jika adanya pemotongan anggaran bagi Kementerian PUPR. Terakhir, Bakri menyampaikan bahwa semua daerah berhak untuk mendapatkan pemerataan anggaran sesuai dengan sila ke-5.

Kebijakan Penyesuaian Pengelolaan Anggaran dan Penyesuaian Rincian Alokasi Anggaran sesuai dengan Hasil Pembahasan Belanja K/L dalam RAPBN Tahun 2017 di Banggar DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Plh. Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan RI

Bakri mengatakan bahwa ia pernah meninjau Bandara Kerinci, dan Presiden RI ingin bandara tersebut pada tahun 2017 sudah diperlebar dan diperluas. Bakri meminta pembebasan lahan sekitar 28 hektar dapat dianggarkan pada tahun 2017 agar ia tidak setiap saat menagihnya. Bakri menyayangkan pembahasan Dirjen Perhubungan Darat yang tidak mengungkit persoalan alokasi di daerah. Ia berharap agar Pelabuhan Roro dapat diperbaiki, sehingga minimal pada tahun 2017 kendaraan besar sudah dapat melewatinya. 

Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi

Bakri mengaku sempat terkejut ketika di Jambi sempat ada demo oleh barisan pendamping desa. Bakri menginginkan keterlibatan Komisi 5 DPR-RI dalam pengawasan.

Evaluasi Kerja Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bakri mengatakan program pemerintah kurang merata, sosialisasi rumah murah atau rumah subsidi harus ada. Rusun di daerah belum selektif penggunaannya. Bakri mengusulkan untuk memperbanyak rumah swadaya.

Persiapan Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi dalam rangka Penanganan Arus Mudik Lebaran Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Korps Lalu Lintas Polri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas)

Bakri mengatakan bagaimana Menhub melalui anak usaha mempersiapkan kendaraan umum, sistem ticketing di terminal dan pelabuhan perlu dipertegas. Bakri mengatakan BMKG harus memberikan data yang valid. Bakri mengapresiasi adanya TV di bandara dan di daerah pun memerlukannya. Bakri mengatakan keterbatasan alat SAR jangan menjadi alasan kurangnya kinerja Basarnas, karena tidak mungkin mudik nol persen kecelakaan. Bakri mengatakan koordinasi antar badan harus mantap dan tidak berjalan masing-masing, saling ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan.

RAPBN 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub

Bakri melihat sudah terjawab semua pada apa yang dilakukan di dapil, target dalam waktu sesingkatnya akan selesai pembebasan lahan untuk bandara udara Kerinci. Usaha perluasan bandara Kerinci dimulai dnegan pembebasan lahan dan perpanjangan run way. Bakri mempertanyakan kenapa bandara Muara Bungo anggaran tahun kemarin dipotong, sehingga Sekjen harus mengawal di tahun 2017. Bakri meminta untuk adanya penambahan flight sriwijaya Airlines di Muara Bungo.

Evaluasi Natal dan Tahun Baru, dan Kecelakaan Transportasi Serta Isu Terkini Lainnya — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Sekretariat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan SAR Nasional, Korps Lalu Lintas Polisi RI dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

Bakri berpikir bahwa terdapat kesalahan di dalam SOP, karena jika sudah berjalan sesuai aturan pasti tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Bakri juga setuju dengan tindakan tegas yang memberhentikan beberapa pegawai.

Selain itu, Bakri juga berterima kasih kepada Basarnas karena telah membantu banyak orang, namun sayangnya menurut Bakri yang ditolong adalah yang hanya terekspos oleh media sedangkan yang tidak terekspos media malah kurang, bahkan ada yang tenggelam saja tidak ketahuan.

Evaluasi Rencana Kerja dan APBN 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perhubungan RI

Bakrie mengatakan bahwa dirinya bangga atas capaian capaian yang telah di lakukan oleh Kemenhub, Bakrie juga mengatakan bahwa dirinya merasa di daerahnya yaitu Muara bungo untuk dianggarkan untuk bandaranya.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

A. Bakri berterima kasih kepada Menhub karena di Jambi tepatnya Kerinci sudah ada pembangunan yang baik, bahkan bandaranya, tiket itu habis terus, full terus penerbangan di sana. Menurutnya, hal ini merupakan pertanda masyarakat telah ramai menggunakan jasa dari bandara tersebut. Tapi, ia juga meminta kepada Menhub untuk memperhatikan jalan-jalan yang rusak dan kadang ia prihatin melihat truk-truk yang mogok karena jalannya rusak di tengah jalan dan waktunya malam hari.

Evaluasi Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester 1 Tahun 2014 dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Terkait keluhan dari kepala desa terkait dengan adanya MOU, menurut Bakri perlu secepatnya dijabarkan karena banyak desa yang gelisah. Pemeriksaan yang terkadang silih berganti itu menghabiskan waktu mereka.

Persiapan Arus Mudik Lebaran Tahun 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, Basarnas dan Korlantas Polri

A Bakri menjelaskan bahwa setiap penanganan mudik selalu muncul problematika dan hanya menimbulkan dampak minor. Perlu membangun pendekatan yang menyeluruh dan seluruh komponen yang terkait harus dilibatkan yaitu Kementerian Kesehatan. Kami melihat Kementerian Kesehatan tidak dilibatkan padahal kami membicarakan mengenai posko-posko kesehatan. Ada beberapa problematika transportasi arus mudik yaitu menyangkut penyiapan armada pengangkutan. Persoalan armada pengangkutan harus diperhatikan sungguh-sungguh mengingat kemunculan armada ini adalah armada yang sudah tidak layak digunakan dengan kata lain, armada yang sudah karatan seperti armada Ferry yang didapatkan di daerah kapalnya sudah karatan dan saat lebaran justru malah mengangkut yang melebihi kapasitas. Ini hendaknya menjadi catatan sehingga kemudian tidak memunculkan problematika baru untuk arus mudik tahun 2018 ini. Masalah penanganan arus jalan, kalau berbicara di Jawa sudah sangat memadai. Banyak jalur-jalur alternatif yang dipilih tetapi berbicara tentang rekayasa lalu lintas, penanganan arus jalan di daerah lain termasuk di Sulawesi Selatan sungguh memprihatikan dan hanya satu jalan yang digunakan pemudik dan ini menimbulkan persoalan saat arus mudik. Oleh karena itu, perlu jadi catatan ada pengelolaan khusus sehingga dampak dari penggunaan ruas jalan betul-betul seperti yang diharapkan. Untuk pihak PT Garuda Indonesia beberapa waktu lalu mengeluarkan statement akan melakukan pemogokan dan ini sungguh mengejutkan masyarakat dan membuat prihatin DPR RI. Ada apa dengan ini semua padahal ini penerbangan nasional. Ketika mendengar klarifikasi dari PT Garuda Indonesia, kami berharap pihak Garuda harus membuat statement tidak akan mogok sehingga memberikan kenyamanan kepada kita semua bahwa PT Garuda Indonesia akan tetap eksis.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Anggaran Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Bdan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan

Bakri mengatakan melakukan kegiatan tidak boleh hanya sebatas wacana. Bakri meminta di Jambi dibangun 10 halte, dermaga Kerinci sudah dianggarkan tapi ada masalah lahan, speedboat di pelabuhan yang tidak resmi Tanjung Kuma tidak memenuhi standar, maka pemerintah harus menertibkannya.

Pagu Indikatif Tahun 2019 – Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Bakri mengapresiasi Mendes dan berharap agar program inovasi desa untuk ditingkatkan lebih baik lagi. Bakri menyampaikan terimakasih kepada Menhub atas program-program yang sudah dilaksanakan dan masyarakat Jambi sudah bisa merasakan manfaatnya.

Distribusi Bus di Beberapa Wilayah dan Rincian Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Bakri mengucapkan terima kasih atas usulan yang diakomodasi. Bakri juga memberikan masukan untuk memberikan sarana dan prasarana di Muara Sabah agar masyarakat hidup nyaman.

Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Untuk Dirjen Penyediaan Perumahan, Bakri meminta ada prioritas untuk Jambi. Kepada Dirjen Cipta Karya, ia mengatakan ada 62 kelurahan di Jambi yang dapat ditingkatkan.

Pembahasan Rincian Anggaran dan Program Masing-Masing Unit Eselon I dalam RAPBN TA 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bakri mendukung setiap anggota mendapat 4.000 unit BSPS. Di wilayah Kuala Sindur minta rumah susun.

Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Bakri meminta catatan program Kemendes PDTT di Jambi dan penyerapannya.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Bakri menanyakan soal perkembangan pembangunan jembatan di Jambi serta penanganan di jalan menuju Muara Sabak. Ia mengatakan anggaran Ditjen Bina Marga terlalu kecil dan terakhir dirinya berharap Jambi dapat menjadi perhatian untuk pembangunan infrastruktur.

Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bakri mengatakan Jambi terkenal dengan sungai Batang Hari yang terpanjang di Sumatera dan banyak masyarakat tinggal di pinggiran sungai itu. Mereka berharap bisa menikmati Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari PUPR.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Bakri mengatakan keinginan agar pelabuhan Ujung Jagung masuk daftar Kementerian Perhubungan di tahun 2019.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2014 dan Nomor 104 Tahun 2017, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Bakri mengatakan bahwa ia mendengar salah satu pengguna dari semua airlines mengenai keluhan tentang bagasi dimana masyarakat belum menerima. Ia menanyakan mengenai alasan tidak semua airline menerapkan bagasi berbayar jika yang menjadi persoalan adalah komponen yang membutuhkan banyak hal. Menurutnya, jika ingin ada kenaikan harga, seharusnya semua maskapai disamaratakan. Ia menanyakan mengenai kemungkinan semua maskapai berencana ingin menaikan harga bagasinya tetapi sebagian belum memenuhi prosedur. Ia mengatakan tidak ingin menekan biaya tapi lama kelamaan airlines bisa bangkrut.

Laporan Program, Anggaran dan Permasalahan lainnya - Raker Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia

Bakri menyoroti masalah jembatan gantung, di wilayahnya ada 2 titik jembatan gantung yang belum berfungsi dan katanya masalah ini terkait dengan konstruksi baja. Bakri juga meminta agar para jajaran di Kemendes PDT dan Kementerian PUPR ini lebih menekankan pada penyajian laporan data yang ada. Mengenai program Dirjen Cipta Karya, Bakri sangat berterima kasih dengan adanya program KOTAKU, program ini sudah sangat membantu Jambi di bidang infrastruktur. Bakri menyampaikan bahwa Komisi 5 DPR-RI berharap usulan-usulan para anggota Komisi 5 DPR-RI kepada Dirjen Perumahan Rakyat dapat segera direalisasikan. Untuk Kemendes, Bakri tidak ada komentar khusus, tetapi Bakri mau mengingatkan, jika ada Anggota DPR-RI yang mau meninjau dan mengajak untuk memantau desa, tolong jajaran Kemendes PDT ini jangan takut, seolah-olah Anggota Komisi 5 DPR-RI ini memiliki maksud lain padahal Anggota Komisi 5 DPR-RI hanya ingin meninjau.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Setjen, Itjen, Balitbang, dan BPSDM-P Kementerian Perhubungan

Bakri mengatakan harapan agar anak-anak di daerah bisa melaksanakan pendidikan, DPR akan berusaha semaksimal mungkin karena pendidikan adalah bagian dari perjuangan.

Evaluasi Pelaksanaan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Perhubungan RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Basarnas, serta Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI

Bakri menilai untuk Jakarta dan Jawa sudah semakin baik dari sisi arus lalu lintasnya. Harapannya, agar Pemerintah Pusat (re: Kemenhub) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sehingga semuanya dalam kondisi baik. Bakri pun menyampaikan masih banyak jalur yang tersendat sehingga sebagian masyarakat masih telat untuk tiba di tujuannya masing-masing, begitupun dengan jalur laut dan udara dengan masalah didalamnya.

RKA K/L dan RKP t.a. 2020 — Komisi 5 Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Bakri meminta perhatian pada lintas Timur serta evaluasi pada beberapa daerah yang sebenarnya tidak terlalu urgensi untuk dilakukan pembangunan infrastruktur sementara ada kawasan lain yang membutuhkannya. Bakri juga meminta adanya perhatian pada dua jembatan gantung yang terabaikan, salah satunya di Muara Sabah, serta perbaikan irigasi yang menjadi kebutuhan pokok warga.

Persiapan dan Kesiapan Arus Mudik 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Menteri Perhubungan RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Basarnas, serta Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI

Bakri mengharapkan perbaikan jalan yang berlubang dapat diselesaikan sebelum Lebaran, khususnya di Jambi. Lalu juga perlu adanya pembatasan angkutan barang karena sebagian besar sebabkan jalan berlubang.Bakri juga meminta adanya penyelesaian soal harga tiket yang mahal dan menyamakan nilainya pada H-7 Lebaran.

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Bakri mengatakan terdapat beberapa kegiatan terutama masalah laut dan pelabuhan. Ia juga mengatakan bahwa benar sudah ada beberapa pelabuhan yang dibangun namun hal tersebut menjadi masalah baru, yaitu terkait dengan komitmen dari Kepala Bupati disana. Ia mengatakan tidak tahu apakah masalah pelabuhan-pelabuhan sudah mulai beroperasi atau belum. Ia berharap pada program yang akan datang dapat dana yang cukup besar. Ia menyampaikan bahwa ia melihat banyak jalan nasional di Provinsi Jambi yang mana rambu-rambunya sangat kurang dan hal tersebut perlu menjadi perhatian.

Alokasi Anggaran TA 2020 - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI

Bakri mengatakan Kementerian Perhubungan Ri untuk fokus pada beberapa hal yakni subsidi dan juga revitalisasi terminal. Terkait subsidi operasional 2020, ia berharap adanya peningkatan pelayanan pada hari libur untuk masyarakat. Lalu, Bakri meminta adanya pembuatan halte Muara Jambi dan pengadaan bus karena Jambi sudah mulai menerapkan peraturan lalu lintas dengan baik. Terakhir, Bakri mengatakan harus ada fokus dari Menteri Perhubungan RI untuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas (KSOP) yang alami kekurangan pegawai.

Evaluasi Penanganan Sarpras Transparansi Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas) dan Kakorlantas Polri

Bakri mengatakan pelaksaan tugas Kementerian PUPR pada saat Natal dan Tahun Baru kemarin ia kira sudah sangat bagus, untuk itu ia mengapresiasi. Namun, untuk Korlantas, laporan yang diberikan sangat menyedihkan. Bakri kira masalah-masalah seperti itu sudah menjadi masalah rutin yang terjadi setiap tahun, seharusnya dapat segera dicarikan solusinya.

RKA K/L Tahun 2019 Kementerian PUPR - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR

Bakri menyatakan bahwa pembangunan drainase di Jambi harus diperhatikan. Pembangunan drainase harus dapat diselesaikan bersamaan dengan pembangunan jalan. Bakri juga menyatakan bahwa pembangunan irigasi harus diperhatikan demi kesejahteraan petani.

Latar Belakang

Ahmad Bakri terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 82.447 suara melalui
Partai Amanat Nasional (PAN). Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Salim bertugas di Komisi 5 yang meliputi Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan.

Ahmad Bakri HM adalah sosok yang terkenal sebagai pengusaha di daerah asalnya Jambi, selain itu ia juga dikenal dengan sebutan Bang Haji oleh wartawan Jambi. Beliau juga pernah mendapatkan piagam penghargaan sebagai peserta SILATNAS program peningkatan kompetensi. A Bakri HM aktif dalam penanganan masalah pembangunan dan infrastruktur yang dimana hal ini sesuai dengan latar belakangnya sebagai pengusaha jasa konstruksi di Jambi

Di Juni 2016, Bang Haji diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap korupsi proyek infrastruktur jalan di Maluku dan Maluku Utara yang melibatkan tiga anggota Komisi V yaitu Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto dan Andi Taufan Tiro.

Pendidikan

1976-1982, SDN 28/V, JAMBI
1982-1985, SMPN 9 JAMBI, JAMBI
1985-1988, SMA XAVERIUS, JAMBI
2001-2005, STIE MUHAMMADIYAH, KOTA JAMBI

Perjalanan Politik

Awal karir politik A Bakri diawali dari Partai Amanat Nasional dan menduduki posisi sebagai bendahara DPW PAN Jambi, dari kinerja yang memuaskan ia diangkat menjadi Ketua Bapilu PAN untuk wilayah Jambi-Bengkulu yang sampai akhirnya beliau dapat duduk menjadi anggota DPR peroide 2009-2014.

Selain dibidang politik beliau juga mempunyai pengalaman dibeberapa organisasi yang membutuhkan perannya seperti sebagai ketua PBSI Jambi. Hasil kiprahnya yang begitu besar pada dunia usaha beliau dapat menduduki jabatan-jabatan pada dunia usaha mulai dari Ketua Umum Kadin dilanjutkan menjadi Ketua Hipmi yang sampai akhirnya menjabat sebagai Ketua Gapensi wilayah Jambi.

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Jasa Konstruksi

20 April 2015 - Bakri menilai RUU Jasa Konstruksi mencakup banyak hal, termasuk pasal yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu Bakri saran agar pembahasan RUU Jasa Konstruksi melibatkan instansi hukum. [sumber]

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - A. Bakri langsung menghubungi Bupati Kerinci di Jambi setelah berdiskusi dengan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). A Bakri menjelaskan bahwa Pemda Kerinci sudah menghubungi Ibu Menteri LHK sebelumnya mengenai lahan untuk jalan dan membutuhkan kebijakan tegas dari KemenLHK. Menurut A.Bakri ada masalah di bawah dimana Pemda Kerinci membebaskan lahan untuk jalan tanpa minta izin karena takut direpotkan. [sumber]

Tanggapan

Pembahasan Rincian Program untuk Fungsi dan Program dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2019

16 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Sestama BMKG, Sestama Basarnas dan BPWS, Bakri mengatakan bencana terus menerus yang kita rasakan di beberapa belahan bumi wilayah di Indonesia ini. Bakri berpendapat, gempa demi gempa yang terjadi sangat membutuhkan kerja-kerja profesional dari pihak BMKG, BASARNAS dan pihak terkait. Bakri juga berpendapat, beberapa orang menganggap BMKG dan pihak SAR belum maksimal kerjanya, belum profesional dan cenderung masih amatir. Bakri mengatakan barangkali perlu dijawab oleh pihak BMKG dan BASARNAS. [sumber]

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018 dan Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Kelembagaan 2019

10 Juli 2018 - pada RDP KOmisi 5 dengan Kemenhub, Bakri menyatakan bahwa kendala di Bandara Muara Bungo berkaitan dengan pencairan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan susah dilaksanakan. Bagaimanapun juga, Bakri selalu berupaya meyakinkan dalam kegiatan pembangunan di masing-masing Dapil, namun hal seperti ini akan jadi penghambat. [sumber]

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas Bakri memberi catatan kepada Menteri PU-PR untuk memperhatikan jalan di daerah, jangan hanya di kota-kota besar. Untuk Kementerian Perhubungan, Bakri menyampaikan bahwa di daerah juga masih ada beberapa kendala seperi jalan, angkutan yang tidak layak, tiket transportasi juga masih sangat mahal bagi masyarakat. Untuk Kakorlantas, Bakri berharap agar tingkat kecelakaan bisa berkurang dan orang meninggal juga berkurang. Bakri menegaskan, apapun upayanya, Komisi 5 akan mendukung. [sumber]

RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR

27 Juli 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Bakri menanyakan mengenai pengelolaan jembatan Suramadu yang tidak dikerjakan oleh Kementerian PU-PR. Selain itu, Bakri juga meminta pengadaan jalan untuk akses pelabuhan-pelabuhan harus diperhatikan terutama di pelabuhan-pelabuhan terpencil. Bakri menuntut kinerja Kementerian PU-PR harus ditingkatkan untuk menunjang infrastruktur daerah. [sumber]

Sanksi Pembekuan Ground Handling Maskapai Penerbangan Air Asia dan Lion Air

26 Mei 2016 - Bakri mengajak forum untuk mencari solusi terbaik karena hal yang disampaikan Anggota Komisi 5, ada benar dan salahnya juga. Namun untuk hal yang disampaikan Rendy, Bakri menilai lebih banyak benarnya. Menurut Bakri, jika permasalahan pembekuan ground handling oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kepada Lion Air dan Air Asia terkait dengan pengawasan, maka seharusnya Komisi 5 juga harus ikut mengawasi. Bakri menduga kemungkinan yang terjadi adalah Ditjen Perhubungan Udara belum melakukan semua SOP penerbangan yang ada. Bakri menyimpulkan bahwa pengawasan pelaksanaan SOP tidak hanya berlaku untuk maskapai saja, tetapi juga untuk Otoritas Bandara, maskapai, dan imigrasi.

Bakri menanyakan Kemenhub tentang langkah pihak Imigrasi setelah empat hari baru mengetahui lolosnya penumpang dari pemeriksaan. Menurut Bakri, semua kelengkapan yang ada di bandara wajib dievaluasi.

Bakri menceritakan pengalaman buruknya saat naik pesawat, yakni bus yang ditumpanginya hampir tertabrak mobil yang membawa bagasi. Sepengamatan Bakri, kejadian yang tidak terduga dalam dunia penerbangan sering terjadi. Oleh karena itu menurut Bakri, perlu dilakukan pengawasan hingga ke bagian dalam. [sumber]

Pengambilan Suara Mahkamah Kehormatan Dewan Untuk Kelanjutan Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR

1 Desember 2015 - A Bakri mengambil suara untuk melanjutkan sidang dan mengesahkan jadwal persidangan MKD terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden RI oleh Ketua DPR. (sumber)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum - RAPBN 2016

24 Juni 2015 - Haji Bakri berharap dengan sangat bahwa tahun ada sinergitas antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. [sumber]

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 - Haji Bakri menyoroti kinerja dari Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen Cipta Karya). Menurut Haji Bakri persepsi yang dimiliki Ditjen Cipta Karya dengan realita di lapangan sangat berbeda karena lokasi yang disentuh Ditjen Cipta Karya hanya itu-itu saja. Haji Bakri minta tolong Direktur Jenderal Bina Konstruksi untuk lakukan pembinaan ke teman-teman di daerah. [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

9 Juni 2015 - Haji Bakri minta penjelasan secara tertulis ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) seluruh program transmigrasi yang ada di Jambi karena menurutnya pembangunan infrastruktur disana belum berjalan dengan baik. [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Haji Bakri menilai ada keresahan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk hubungan dengan DPR karena ketika Komisi 5 Kunjungan Kerja (Kunker) tidak ada yang didampingi oleh pejabat Kemenhub. [sumber]

Haji Bakri minta verifikasi ke Menteri Perhubungan (Menhub) kapan Bandara Jambi selesai. Haji Bakri menyesali lambatnya Angkasa Pura 2 dan desak Menhub untuk balikkan saja tugas ini ke Pemerintah.