Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Jambi
Komisi V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pulau Kijang
Tanggal Lahir
16/05/1968
Alamat Rumah
Komplek DPR-RI Kalibata Blok C-3 No.231. Rawa Jati. Pancoran. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
081 2740 7766 atau 0882 6169 6821

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jambi
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

Latar Belakang

Ahmad Bakri HM adalah sosok yang terkenal sebagai pengusaha di daerah asalnya Jambi, selain itu ia juga dikenal dengan sebutan Bang Haji oleh wartawan Jambi. Beliau juga pernah mendapatkan piagam penghargaan sebagai peserta SILATNAS program peningkatan kompetensi. A Bakri HM aktif dalam penanganan masalah pembangunan dan infrastruktur yang dimana hal ini sesuai dengan latar belakangnya sebagai pengusaha jasa konstruksi di Jambi

Di Juni 2016, Bang Haji diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap korupsi proyek infrastruktur jalan di Maluku dan Maluku Utara yang melibatkan tiga anggota Komisi V yaitu Damayanti Wisnu PutrantiBudi Supriyanto dan Andi Taufan Tiro.  [sumber]

Pendidikan

1976-1982, SDN 28/V, JAMBI
1982-1985, SMPN 9 JAMBI, JAMBI
1985-1988, SMA XAVERIUS, JAMBI
2001-2005, STIE MUHAMMADIYAH, KOTA JAMBI

Perjalanan Politik

Awal karir politik A Bakri diawali dari Partai Amanat Nasional dan menduduki posisi sebagai bendahara DPW PAN Jambi, dari kinerja yang memuaskan ia diangkat menjadi Ketua Bapilu PAN untuk wilayah Jambi-Bengkulu yang sampai akhirnya beliau dapat duduk menjadi anggota DPR peroide 2009-2014.

Selain dibidang politik beliau juga mempunyai pengalaman dibeberapa organisasi yang membutuhkan perannya seperti sebagai ketua PBSI Jambi. Hasil kiprahnya yang begitu besar pada dunia usaha beliau dapat menduduki jabatan-jabatan pada dunia usaha mulai dari Ketua Umum Kadin dilanjutkan menjadi Ketua Hipmi yang sampai akhirnya menjabat sebagai Ketua Gapensi wilayah Jambi.

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Jasa Konstruksi

20 April 2015 - Bakri menilai RUU Jasa Konstruksi mencakup banyak hal, termasuk pasal yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu Bakri saran agar pembahasan RUU Jasa Konstruksi melibatkan instansi hukum.  [sumber]

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - A. Bakri langsung menghubungi Bupati Kerinci di Jambi setelah berdiskusi dengan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). A Bakri menjelaskan bahwa Pemda Kerinci sudah menghubungi Ibu Menteri LHK sebelumnya mengenai lahan untuk jalan dan membutuhkan kebijakan tegas dari KemenLHK. Menurut A.Bakri ada masalah di bawah dimana Pemda Kerinci membebaskan lahan untuk jalan tanpa minta izin karena takut direpotkan.  [sumber]

Tanggapan

Pembahasan Rincian Program untuk Fungsi dan Program dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2019 

16 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Sestama BMKG, Sestama Basarnas dan BPWS, Bakri mengatakan bencana terus menerus yang kita rasakan di beberapa belahan bumi wilayah di Indonesia ini. Bakri berpendapat, gempa demi gempa yang terjadi sangat membutuhkan kerja-kerja profesional dari pihak BMKG, BASARNAS dan pihak terkait. Bakri juga berpendapat, beberapa orang menganggap BMKG dan pihak SAR belum maksimal kerjanya, belum profesional dan cenderung masih amatir. Bakri mengatakan barangkali perlu dijawab oleh pihak BMKG dan BASARNAS. [sumber

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018 dan Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Kelembagaan 2019 

10 Juli 2018 - pada RDP KOmisi 5 dengan Kemenhub, Bakri menyatakan bahwa kendala di Bandara Muara Bungo berkaitan dengan pencairan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan susah dilaksanakan. Bagaimanapun juga, Bakri selalu berupaya meyakinkan dalam kegiatan pembangunan di masing-masing Dapil, namun hal seperti ini akan jadi penghambat. [sumber] 

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas Bakri memberi catatan kepada Menteri PU-PR untuk memperhatikan jalan di daerah, jangan hanya di kota-kota besar. Untuk Kementerian Perhubungan, Bakri menyampaikan bahwa di daerah juga masih ada beberapa kendala seperi jalan, angkutan yang tidak layak, tiket transportasi juga masih sangat mahal bagi masyarakat. Untuk Kakorlantas, Bakri berharap agar tingkat kecelakaan bisa berkurang dan orang meninggal juga berkurang. Bakri menegaskan, apapun upayanya, Komisi 5 akan mendukung. [sumber]

RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR

27 Juli 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Bakri menanyakan mengenai pengelolaan jembatan Suramadu yang tidak dikerjakan oleh Kementerian PU-PR. Selain itu, Bakri juga meminta pengadaan jalan untuk akses pelabuhan-pelabuhan harus diperhatikan terutama di pelabuhan-pelabuhan terpencil. Bakri menuntut kinerja Kementerian PU-PR harus ditingkatkan untuk menunjang infrastruktur daerah. [sumber]

Sanksi Pembekuan Ground Handling Maskapai Penerbangan Air Asia dan Lion Air

26 Mei 2016 - Bakri mengajak forum untuk mencari solusi terbaik karena hal yang disampaikan Anggota Komisi 5, ada benar dan salahnya juga. Namun untuk hal yang disampaikan Rendy, Bakri menilai lebih banyak benarnya. Menurut Bakri, jika permasalahan pembekuan ground handling oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kepada Lion Air dan Air Asia terkait dengan pengawasan, maka seharusnya Komisi 5 juga harus ikut mengawasi. Bakri menduga kemungkinan yang terjadi adalah Ditjen Perhubungan Udara belum melakukan semua SOP penerbangan yang ada. Bakri menyimpulkan bahwa pengawasan pelaksanaan SOP tidak hanya berlaku untuk maskapai saja, tetapi juga untuk Otoritas Bandara, maskapai, dan imigrasi.

Bakri menanyakan Kemenhub tentang langkah pihak Imigrasi setelah empat hari baru mengetahui lolosnya penumpang dari pemeriksaan. Menurut Bakri, semua kelengkapan yang ada di bandara wajib dievaluasi.

Bakri menceritakan pengalaman buruknya saat naik pesawat, yakni bus yang ditumpanginya hampir tertabrak mobil yang membawa bagasi. Sepengamatan Bakri, kejadian yang tidak terduga dalam dunia penerbangan sering terjadi. Oleh karena itu menurut Bakri, perlu dilakukan pengawasan hingga ke bagian dalam.  [sumber]

Pengambilan Suara Mahkamah Kehormatan Dewan Untuk Kelanjutan Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR

1 Desember 2015 - A Bakri mengambil suara untuk melanjutkan  sidang dan mengesahkan jadwal persidangan MKD terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden RI oleh Ketua DPR. (sumber)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum - RAPBN 2016

24 Juni 2015 - Haji Bakri berharap dengan sangat bahwa tahun ada sinergitas antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 - Haji Bakri menyoroti kinerja dari Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen Cipta Karya). Menurut Haji Bakri persepsi yang dimiliki Ditjen Cipta Karya dengan realita di lapangan sangat berbeda karena lokasi yang disentuh Ditjen Cipta Karya hanya itu-itu saja. Haji Bakri minta tolong Direktur Jenderal Bina Konstruksi untuk lakukan pembinaan ke teman-teman di daerah.  [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

9 Juni 2015 - Haji Bakri minta penjelasan secara tertulis ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) seluruh program transmigrasi yang ada di Jambi karena menurutnya pembangunan infrastruktur disana belum berjalan dengan baik.  [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Haji Bakri menilai ada keresahan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk hubungan dengan DPR karena ketika Komisi 5 Kunjungan Kerja (Kunker) tidak ada yang didampingi oleh pejabat Kemenhub.  [sumber]

Haji Bakri minta verifikasi ke Menteri Perhubungan (Menhub) kapan Bandara Jambi selesai. Haji Bakri menyesali lambatnya Angkasa Pura 2 dan desak Menhub untuk balikkan saja tugas ini ke Pemerintah.

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pulau Kijang
Tanggal Lahir
16/05/1968
Alamat Rumah
Komplek DPR-RI Kalibata Blok C-3 No.231. Rawa Jati. Pancoran. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
081 2740 7766 atau 0882 6169 6821

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jambi
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika