Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Sumatera Selatan I
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Palembang
Tanggal Lahir
06/10/1966
Alamat Rumah
Jl. Bintaro Jaya GH 1/6. Bintaro Sektor 8, RT.05/RW.02, Kelurahan Jurang Mangu Barat. Pondok Aren. Kota Tangerang Selatan. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Sumatera Selatan I
Komisi

Latar Belakang

Achmad Hafisz Tohir adalah politisi senior dan petinggi dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 untuk Dapil Sumatera Selatan I setelah memperolah 74,176. Hafisz lahir di Palembang 10 Juni 1966 adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN sekaligus adik kandung dari Ketua Umum DPP PAN dan Calon Wakil Presiden di Pilpres 2014, Hatta Rajasa dan Hanna Gayatri, anggota DPR-RI periode 2014-2019 di Komisi V.

Pada 29 Oktober 2014, Hafisz ditugaskan untuk menjadi Ketua Komisi VI DPR-RI periode 2014-2019 yang membidangi perdagangan, perindustrian dan koperasi.

Hafisz diduga oleh Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat kasus dugaan korupsi Kereta Rel Listrik pemberian Jepang di 2006-2007 yang melibatkan kakak kandungnya sendiri, Hatta Rajasa, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan. (sumber)

Pada Mei 2016, Hafisz digantikan oleh Teguh Juwarno sebagai Ketua Komisi VI.  Hafisz sekarang bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan.

Pendidikan

S1, Arsitektur, Universitas Parahyangan, Bandung (1992)
S2, Teknik Sipil, Universitas Pelita Harapan, Karawaci (2012) 

Perjalanan Politik

Achmad Hafisz Tohir yang sibuk sebagai pengusaha ini memulai karir politiknya dengan aktif di asosiasi pengusaha, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagai Wakil Ketua bidang Sumber Daya Mineral dan Energi Primer di tahun 2005. Di 2005, Hafisz dipercaya menjadi Bendahara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN periode 2005-2010.  Pada periode 2009-2014, Hafisz menjadi Staff Ahli DPR-RI Fraksi PAN . Setahun berselang ia diangkat menjadi Ketua Badan POK DPP PAN periode 2010-2015. Melihat kinerjanya yang cukup baik Hafisz diangkat menjadi Dewan Penasehat DPP GMN, sebuah organisasi sayap DPP PAN pada tahun 2011 sampai 2016. Tidak sampai disitu ia juga mendapat amanah untuk menjadi dewan penasehat di Asosiasi Petani Singkong Nasional untuk periode 2012-2017.

Pada Pilkada Gubernur Sumatera Selatan di 2013, Hafisz maju sebagai Calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan berpasangan dengan Kapolda Sumatera Selatan, Iskandar Hasan. 

Hafisz memegang jabatan sebagai Komisaris Utama dari PT Arthindo Utama, sebuah perusahaan pengeboran minyak yang beroperasi di Prabumulih, Sumatera Selatan yang dimiliki oleh Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU BUMN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Profesor Zainal A. Mochtar tanggal 30 Maret 2015 - Achmad Hafidz Tohir mengatakan bahwa harus dibuat UU BUMN yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.  [sumber]

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI tanggal 30 Maret 2015 - Achmad tidak ingin terjadi perang harga antar BUMN. Menurut Achmad aset-aset lebih banyak berada di anak perusahaan BUMN. Oleh karena itu menurut Achmad sedang dipelajari rencana studi banding ke Jepang, China, Korea, Venezuela dan Meksiko karena dinilai sesuai dengan model BUMN Indonesia. Sehubungan dengan aturan transaksi menggunakan rupiah, walaupun sudah tertera aturannya di UU Mata Uang, Achmad menilai perlu ditekankan lagi di RUU BUMN. Di Dapil Achmad BUMN PT.Pusri masih menggunakan Dollar untuk transaksi. Menurut Achmad hal ini sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi nilai tukar Dollar.  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

PAN mendukung RUU Pilkada didasari pembelajaran politik dan menghindari politik uang di masyarakat atau yang selama ini dikenal dengan NPWP (nomor piro wani piro/nomor berapa berani bayar atau sogok berapa rupiah). Jadi, kami mendorong RUU Pilkada bukan karena adanya perbedaan cara pandang politik (di Pilpres). Justru kami lakukan ini untuk perbaikan demokrasi yang ternyata Pilkada langsung tak memberikan hasil yang baik. Pemilukada langsung merupakan tuntutan reformasi. Sayangnya tidak disertai dengan pendewasaan politik dan pemantapan infrastruktur demokrasi. Rakyat masih hidup dalam kemiskinan dan pendidikan masih sebatas sekolah dasar.Demokrasi baru bisa dipahami jika rakyat mapan. Dalam pelaksanaannya, pemilukada lebih banyak mudaratnya, memicu konflik sosial, politik uang dan sebagainya. (Harian Rakyat Merdeka, 9 September 2014)  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU AFAS

11 April 2018 – Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1, Achmad menyampaikan bahwa pada 6 Februari 2018 telah diadakan Raker pembentukan Panja dengan Kementerian Keuangan RIGubernur Bank Indonesiadan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS).Achmad juga menyampaikan bahwa pada 8 Februari 2018, diadakan RDPU dengan Bank BUMN dan dengan BCA pada 13 Maret 2018, serta mengenai pengambilan keputusan tingkat pertama pada 11 April 2018. Achmad juga menanyakan persetujuan kepada Menteri Keuangan RI untuk membentuk Panja sesuai keinginan poksi dana pengelolaan sawit.

Achmad menyampaikanseluruh anggota DPR-RI Fraksi Gerindra sedang izin untuk menghadiri Rakernas dan dititipkan pada dirinya mengenai pandangan Fraksi Gerindra walaupun tidak resmi. Achmad mengemukakan bahwa Fraksi Gerindra menyetujui RUU AFAS dibahas pada tingkat selanjutnya dengan catatan untuk memperbaiki RUU Perbankan.

Achmad juga menyampaikan Fraksi Hanura juga menyetujui RUU Afas ini. [sumber]

 

6 Februari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Ahmad bertanya mengenai kenapa Bank Mandiri tidak bisa buka di Singapura, sedangkan di setiap kecamatan ada HSBC. [sumber]

RUU PNBP dalam Prolegnas 2017

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), dan  Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hafisz menyampaikan bahwa Komisi 11 akan melakukan pendalaman agar mendapat hal yang menarik. Harga ikan tuna dari Natuna itu mahal sekali di Tokyo, dan udang Indonesia juga mahal di Amerika, tapi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)-nya kecil. Hal itu baru perizinannya saja, maka dari itu menurut Achmad Hafisz perlu digali lagi. [sumber]

Tanggapan

Persiapan Bank Menghadapi Lebaran 2018

6 Juni 2018 – Pada rapat dengan Bank Mandiri, CIMB dan BNI. Hafisz berharap bahwa utilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) harus ditingkatkan menjelang lebaran 2018 sehingga lonjakan transaksi bisa diatasi.(sumber)

 

Evaluasi Kerja Tahun 2017, Rencana Kerja Tahun 2018, Pemanfaatan Dana China Development Bank (CDB) dan Kasus Pembobolan Dana Nasabah

23 April 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Mandiri Achmad berharap, semoga hal yang dibicarakan dalam rapat ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Achmad menanyakan langkah apa saja yang dilakukan dan langkah antisipasi apa untuk masalah yang terjadi. Achmad meminta jawaban bisa dirangkum atau overview dan bisa secara tertulis terkait kerahasiaan korporasi kepada Bank Mandiri. [sumber]

Permasalahan Skimming

19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Hafisz berpendapat bahwa BRI responsif dalam menyampaikan masalah dengan dihadiri oleh banyak direksi serta memberikan apresiasi pada BRI. Hafisz mengatakan, masalah metode skimming menjadi masalah data bridge dan sudah saatnya memberikan protection yang berlapis bahkan Ipad anak-anak sudah menggunakan retina. Hafisz menjelaskan bahwa pada tahun 2010, sudah terdeteksi pin paid overlay dan produk skimming akan dijual secara online. Hafisz melanjutkan, terakhir skimming terhubung dengan internet, jadi pelaku bisa ada di Bulgaria. Hafisz berharap, semoga sistem dapat direvolusi sebab pelaku praktik skimming tidak pernah ada dua pelaku yang sama karena mereka akan berpindah-pindah. Hafisz menanyakan masukan Dirut BRI terkait pembahasan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).[sumber]

Fit and Proper Test (FPT) Calon Deputi & Gubernur Bank Indonesia

10 April 2018 – Dalam rapat dengan Pakar dan Kadin untuk mendapatkan masukan untuk FPT, Hafisz menyampaikan bahwa ia mendapat info dari sumber yang dapat dipercaya bahwa intervensi Bank Indonesia (BI) agak lamban, bahkan BI harus masuk ke tempat tertentu dahulu baru melakukan intervensi. Hafidz berpendapat bahwa  agak sulit bagi Komisi 11 untuk mengetahui kinerja BI, yang mana BI sebagai pengatur arus moneter seharusnya dapat memantau money trafficking. Hafidz mempertanyakan terkait semua klaim yang mengatakan bahwa Gross Domestic Product (GDP) Indonesia mengalami kenaikan namun pendapatan perkapita tidak ikut naik.[sumber]

Penyertaan Modal Negara APBN 2017

8 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Hafisz mengatakan bahwa pemaparan harus lebih bagus karena dana yang diminta tidak sedikit. Ia juga menerangkankan bahwa Business plan seharusnya tidak seperti mengurus CV, harus ada profil dan latar belakang, dasar hukum, alasan didirikan, kenapa PMN dibutuhkan dan susunan pengurus, agar proyek yang sedang ditangani dapat dipahami secara detail. Hafisz berharap agar laporan dilengkapi agar LPEI bisa berimbang dengan lembaga keuangan yang berurusan dengan lembaga swasta. Ia menambahkan, harus melaporkan juga apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan ke depannya. [sumber]

Perkembangan Perekonomian dan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN-P 2016

6 Juni 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Achmad menyebut pemerintah berhasil jika angka kemiskinan menurun. Achmad menanyakan cara mengurangi kesenjangan ekonomi. Lapangan kerja yang belum terbuka luas, lanjut Achmad, menyarankan duduk bersama untuk penyamaan persepsi penentuan skala prioritas. [sumber]

Dua Belas Paket Deregulasi Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Presiden Joko Widodo

31 Mei 2016 - (AKTUAL.com) - Wakil Ketua Komisi XI DPR dari dari Fraksi PAN, Achmad Hafisz Thohir mengaku dirinya sepakat dengan adanya anggapan dua belas paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi kurang efektif.

“Kenyataan dilapangan memang seperti itulah kira-kira,” ujar Hafisz di Jakarta, Selasa (31/5).

Hafisz pun menyoroti lonjakan harga sembako dan harga daging yang kian merangkak naik. Padahal, kata dia, siklus naik turun harga sembako itu bisa dipelajari dan bisa diprediksi, sehingga bisa dicarikan formulanya.

“Dulu Jokowi janji akan swasembada sapi, tapi nyatanya sudah mau 2 tahun pemerintahan ini harga daging tetap tidak terkontrol, begitu juga sembako,”

“Tapi yang terjadi cuman janji tinggal janji seperti judul lagu Sepatu Kulit Rusa,” cetus mantan Ketua Komisi VI DPR itu.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

18 April 2016 - Achmad Hafisz mengatakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014 pada program pementasan kemiskinan tidak mencapai target. Satu di antara penyebabnya adalah kesalahan database orang miskin di Indonesia.  [sumber]

Kontrak Kerja PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Hafisz menyebutkan bahwa kerjasama antara PT HIN dan PT CKBI telah masuk ke ranah hukum dan sedang tahap penyidikan. Hafisz menyayangkan penjualan lahan PT HIN di Medan kepada Waskita Karya senilai Rp.175 Miliar pada 2014 hanya dengan surat Menteri BUMN. Dalam RDP ini, Hafisz meminta Komisi 6 untuk benar-benar mendalami kasus BOT ini selagi Direktur Utama PT HIN hadir.

Hafisz kurang melihat kejelasan temuan BPK tentang BOT karena perjanjiannya di atas nilai NJOP ketika tahun 2010. Hafisz mengungkapkan bahwa PT HIN memiliki banyak persoalan yang harus diselesaikan.  [sumber]

Izin DPR untuk Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

25 Februari 2016 - (JawaPos) - Ketua Komisi VI DPR Ahmad Hafisz Tohir mengingatkan, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa berujung pidana bila mengabaikan izin DPR , erkait penyertaan aset negara pada BUMN yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Ini disampaikan Hafisz, ketika ditanya soal bergabungnya empat BUMN, yakni PT KAI, PT Jasa Marga, PTPN dan Wijaya Karya (Wika) dalam KCIC. Menurutnya, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, hingga UU No. 13/2003 tentang BUMN, dinyatakan kalau ada aset negara yang dikerjasamakan maka harus dilaporkan ke DPR. 

"Kami belum pernah mendapat laporan itu. Kalau aset itu digadaikan, harus izin. Kalau mereka bilang tidak digadaikan karena tidak ada disertakan aset negara. Kalau saya melihat digadaikan," kata Hafisz di Pressroom DPR, Jakarta, Kamis (25/2).

Politikus PAN itu mengaku sudah membaca konsep pembangunan kereta cepat oleh PT KCIC, yang di dalamnya terdapat empat BUMN dan PT China Rail Ways. Nah, Hafisz yakin BUMN digadaikan karena ada aset yang digunakan untuk pembangunan kereta cepat. 

"PTPN menyertakan aset dia berupa lahan 1.200 hektar lebih, kemudian Jasa Marga menyertakan bahu jalan tol sepanjang 140 km. Apakah ini bukan aset negara," tegasnya.

Dasar yang digunakan Hafisz adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66 tahun 2014, bahwa BUMN adalah kekayaan yang dipisahkan dan tidak lepas dari rezim keuangan negara, sehingga dia harus diakui sebagai milik negara.

"Termasuk aset (PTPN dan Jasa Marga) tersebut, maka ini terjadi melibatkan kekayaan negara. Konsekuensinya harus izin DPR. Secara politik dan hukum kami lepas tangan kalau ini dilanggar. Ranah hukumnya sudah masuk (tanggung jawab) mereka. Kalau terbukti sanksinya pidana bagi semua yang membuat keputusan," pungkasnya.  [sumber]

Pinjaman China Development Bank

22 Februari 2016 - Hafisz menginformasikan kepada Anggota Komisi 6 lainnya bahwa dokumen perjanjian pinjaman CDB sudah ada, dan jika ingin tau hasil perjanjiannya, maka nanti akan dibacakan secara tertutup.  [sumber]

Kerja Sama dengan Uni Eropa

4 Februari 2016 - (KOMPAS.com) - Komisi VI DPR RI meminta pemerintah Indonesia segera menyusun langkah kerja sama Uni Eropa dalam bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

Menurut Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, Uni Eropa memiliki sejarah panjang koperasi dan UMKM yang berhasil mensehjahterakan para anggota dan pelakunya. 

"Oleh karenanya pemerintah harus mampu memberdayakan Koperasi dan UMKM agar bisa tumbuh dan berkembang sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi dan memiliki daya saing yang tinggi terutama memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," kata Achmad dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (4/2/2016). 

Achmad mengungkapkan, saat ini komisi VI DPR RI sedang menyusun RUU tentang BUMN dan RUU Persaingan Usaha. 

Di sisi lain negara-negara Uni Eropa dikenal sangat baik menjaga daya saing BUMN secara transparan dan menjaga kedaulatan negara. Untuk itu, kata dia, Komisi VI DPR RI berminat menjalin kerjasama dengan Uni Eropa dalam hal pertukaran informasi tentang mekanisme pembinaan dan pengelolaan aset–aset BUMN dan Persaingan Usaha Sehat. 

Dia menyampaikan, rasio ekspor Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2014 sebesar 23,7 persen. Sedangkan Uni Eropa memiliki rasio ekspor terhadap Produk Domestik Eropa sebesar 40,1 persen. 

"Hal ini membuka peluang kerjasama ekspor Indonesia ke Uni Eropa, terutama ekspor industri manufaktur selain juga ekspor komoditas pertanian, perikanan dan perkebunan," lanjut Achmad. 

Dalam rapat kerja yang digelar Kamis ini, dia berharap ada masukan dan informasi mengenai hambatan dan kendala peningkatan kerjasama dengan Uni Eropa terutama bidang Koperasi dan UMKM, rasio ekspor Indonesia terhadap PDB yang meningkat, realisasi investasi yang melibatkan BUMN serta potensi perdagangan berbasis kemaritiman.  (sumber)

Menyikapi Pengutan Dana Ketahanan Energi

28 Desember 2015 - (SindoNews) - DPR RI memandang pungutan dana ketahanan energi (DKE) terhadap bahan bakar minyak (BBM) sebagai pelanggaran undang-undang (UU) sehingga dianggap liar. Bahkan, penurunan harga BBM yang ditetapkan pemerintah masih jauh dari harga wajar minyak dunia.

"Pungutan itu liar karena tidak melalui persetujuan DPR," ujar Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir, Senin (28/12/2015).

Dia menjelaskan, pemerintah tidak bisa menggunakan pasal 30 UU No 30 tahun 2007 tentang Energi untuk melakukan pungutan dari penjualan BBM, dengan dalih demi kepentingan penelitian energi baru dan terbarukan. Pasal tersebut menyebutkan dananya berasal dari APBN, APBD dan dana swasta, yang terlebih dahulu harus dianggarkan.

"Tidak ada kewenangan pemerintah untuk melakukan pungutan langsung kepada masyarakat konsumen BBM," tegasnya.

Menurut Hafisz, setiap pungutan harus masuk dalam kategori PNBP yang lebih dulu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Meskipuun Pasal 30 UU Energi menyebutkan ada ketentuan lebih lanjut tentang biaya riset untuk menemukan energi baru atau terbarukan harus diatur dengan PP, namun hingga kini regulasi tersebut belum ada.

"Lagi pula tidak pada tempatnya pemerintah memungut sesuatu dari rakyat konsumen BBM. Dari zaman ke zaman pemerintah selalu memberikan subsidi BBM kepada rakyat, bukan sebaliknya membebani rakyat dengan pungutan," pungkasnya. (sumber)

Kajian Kebijakan Penambahan Pesawat Garuda Indonesia

29 September 2015 - Menurut Hafisz, Garuda Indonesia perlu mengadakan pengkajian agar bisa berpindah ke Bandara Heathrow dari Bandara Gatwick untuk rute penerbangan Jakarta-London. Hafisz ingin mengetahui kebanggaan yang ditawarkan Garuda Indonesia saat di bandara luar negeri sehingga menimbulkan rasa bangga kepada Garuda Indonesia yang bisa berkiprah hingga ke negeri orang.  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

19 Agustus 2015 - Hafisz minta perhatian khusus Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru mengenai karet yang harganya sedang turun drastis.

Menurut Hafisz situasi yang dihadapi Menteri Perdagangan (Mendag) cukup kompleks: investasi yang masuk (baik dari dalam negeri maupun luar negeri) menurun, inflasi naik di angka 7% bahkan mungkin sampai double digit, pertumbuhan kredit melambat; Asian Development Bank prediksi pertumbuhan Indonesia hanya 4,5% dan World Bank prediksi 4,7%; kementerian dan lembaga ada yang baru 9% penyerapan anggarannya sampai saat ini; Bank Indonesia intervensi $100 juta per hari yang menggerus devisa kita; sehingga terjadi capital flight -- modal pindah ke luar negeri dan menurunkan kepercayaan untuk Indonesia.

Hafisz dorong Mendag untuk membuat roadmap perdagangan kedepannya seperti apa. Hafisz menekankan bahwa Komisi 6 siap mendiskusikan dan membicarakan jika roadmap itu sudah dibentuk. Hafisz menilai perdaganglah yang menjadi ujung tombak dan tolak ukur dari perekonomian kita.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

18 Agustus 2015 - Menurut Hafisz, dengan tidak berjalannya pembangunan smelter oleh Freeport, pendapatan Indonesia hilang Rp.200 milyar per bulan. “Kenapa tidak kita beli saja Freeport itu?” tanya Hafisz. Hafisz menanyakan ke Kepala BKPM mengenai batas waktu dispensasi export room terkait diteruskannya Freeport. Sehubungan dengan anggaran BKPM, Hafisz minta penjelasan ke Kepala BKPM strategi yang disiapkan untuk menarik investasi senilai Rp.500 triliun dengan anggaran yang diminta BKPM hanya sebesar Rp.100 milyar.  [sumber]

Penyebab Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok

29-30 Juni 2015 - Saat reses nanti, Hafisz minta Komisi 6 untuk melakukan kunjungan lapangan ke pelabuhan Tanjung Priok.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019

23 April 2015 - Hafisz minta klarifikasi ke Menteri BUMN (MenBUMN) proses pemilihan orang yang megang kedudukan di BUMN. Hafisz menegaskan ke MenBUMN bahwa Komisi 6 akan serahkan surat ke BPK untuk investigasi kasus Telkom dengan MitraTel.

Hafisz minta klarifikasi ke MenBUMN status dari roadmap program 35,000 Megawatt karena sampai sekarang belum menerima rinciannya. Hafisz desak MenBUMN untuk lebih campur tangan di Pertamina karena menurut Hafisz Pertamina tidak pernah transparan tentang impor BBM.

Hafisz juga minta klarifikasi ke MenBUMN posisi dari PMN sudah sejauh mana. Hafisz menggaris bawahi bahwa target pajak kita tidak tercapai oleh karena itu target PMN akan dipangkas.

Hafisz minta perhatian khusus MenBUMN untuk cepat selesaikan BUMN yang pailit. Hafisz menyoroti BULOG. Hafisz pusing melihat BULOG yang menurut Hafisz sampai sekarang masih bermasalah.  [sumber]

Rights Issue PT.Waskita Karya Tbk, PT.Adhi Karya Tbk dan PT.Aneka Tambang Tbk

Pada 20 April 2015 - Achmad mendukung langkah yang dilakukan BUMN mengingat kondisi Negara saat ini sedang lemah dan roda ekonomi harus tetap berputar.  [sumber]

Kinerja Pupuk Indonesia

15 April 2015 - Hafisz mengatakan mungkin impor dilakukan untuk menutupi defisit pupuk.  [sumber]

Kemungkinan Sinergi antara Pertamina dan PGN

15 April 2015 - Hafisz saran ke Pertamina mengapa tidak menggunakan ‘Kartu’ yang dibagi-bagikan oleh Presiden Joko Widodo saja untuk pembelian gas elpiji 3 kg agar tidak ada migrasi gas. Hafisz menyoroti harga gas dunia. Menurut Hafisz harga pasaran gas dunia itu di kisaran USD 3-4 tapi mengapa Krakatau Steel beli gas di harga USD 9,2 dan PT.Pupuk Indonesia beli gas di harga USD 7,5. Hafisz minta klarifikasi ke Pertamina pada harga berapa Pertamina membeli gasnya. Hafisz menilai Indonesia itu galau karena Shell dan Petronas sudah beroperasi di Indonesia, namun Pertamina tidak ada operasi di dua negara tersebut (Belanda dan Malaysia).  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pertamina

7 April 2015 - Hafisz menilai cara menghitung harga BBM Premium tidak transparan. Hafisz mendukung penguatan Pertamina sebagai entitas perusahaan nasional. Namun demikian Hafisz mendesak Menteri BUMN untuk restrukturisasi di tingkat anak-anak perusahaan di Pertamina.  [sumber]

Kesiapan Indonesia Menyonsong MEA 2016

6 April 2015 - Achmad menilai saat ini sektor UMKM dan sektor industri di Indonesia masih lemah untuk produksi.  [sumber]

RAPBN-P 2015

Pada 12 Februari 2015 - Hafisz mendukung penuh PMN untuk PLN karena di daerah masih sering mati lampu. Namun demikian Hafisz menilai kinerja PLN masih belum optimal dan banyak masalah yang belum terselesaikan.  Hafisz juga mendukung PNM untuk Jamkrindo dan Askrindo karena memberikan kepastian untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).  Mengenai Dana Otonomi Khusus (Otsus), Ahmadi melaporkan bahwa provinsi Papua Barat meminta lagi dana tambahan Otsus sebesar Rp.500 milyar. Kalau disetujui maka total Dana Otsus (aceh, DIY, papua dan papua barat) akan lebih besar daripada Rp.17,1 triliun. Ahmadi meminta usulan bagaimana baiknya pembagian dana Otsus antara Papua dan Papua Barat.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Palembang
Tanggal Lahir
06/10/1966
Alamat Rumah
Jl. Bintaro Jaya GH 1/6. Bintaro Sektor 8, RT.05/RW.02, Kelurahan Jurang Mangu Barat. Pondok Aren. Kota Tangerang Selatan. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Sumatera Selatan I
Komisi