Partai Amanat Nasional - Sumatera Selatan II

Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran K/L TA 2024 Masing-Masing Unit Eselon I - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Hubdat, DJKA, Kepala BPTJ, dan Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan RI

Terkait Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), 4 unit sudah beroperasi dan 1 unit tidak beroperasi di Simpang Nibung, Sumatera Selatan, saya mengharapkan UPPKB yang tidak beroperasi agar diprioritaskan pelaksanaannya mengingat pentingnya sarana tersebut untuk mengendalikan kendaraan-kendaraan yang overload dan over dimensi untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Kami senang bahwa program pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) berjalan dengan baik, tapi PJU di Sumatera Selatan 2 masih sangat minim, saya minta Tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ilir ditambah kuota PJU karena program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Di Kab Ogan Komering Ilir, banyak terjadi perampokan, kalau ini terjadi dalam suasana gelap maka bisa berujung pada pembunuhan, untuk itu saya berharap adanya lampu jalan.

Evaluasi Kinerja - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan

Hanna memberi apresiasi terhadap akuntabilitas Kemenhub tahun 2015, yang berhasil mendongkrak penghasilan negara sebesar Rp4.21T. Hanna merasa kecewa terkait kejadian di Airport Cengkareng sudah terungkap, sebab membuat malu Indonesia di mata internasional. Kejadian pencurian tersebut sangat sistematis di bandara Soetta, maka hal ini harus menjadi pelajaran untuk bandara lain.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Hanna mengatakan sejumlah Rp5,25 triliun APBNP tambahan untuk pembangunan irigasi, pendanaan untuk pengembangan infrastruktur wilayah.

Privatisasi 4 BUMN — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dengan Perwakilan Menteri Keuangan

Hanna mengatakan seharusnya pemberian PMN BUMN perlu ada kriteria, seperti kenaikan setoran deviden ke negara. Jika BUMN membuat anak perusahaan, Hanna berpendapat hal tersebut kurang fokus. Anna meminta anak perusahaan yang membebani perusahaan induk BUMN disisir oleh pemerintah.

Rapat Lanjutan RATBI Tahun 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia

Hanna menjelaskan kenaikan anggaran 20% mungkin perlu di-exercise kembali.

Pandangan Mini Fraksi-Fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Anna menyampaikan pandangan mini F-PKB atas RUU RAPBN-P TA 2016. F-PKB berharapap RAPBN-P TA 2016 disusun lebih realistis berdasarkan capaian tahun lalu. Pemerintah harus menjaga tingkat konsumsi masyarakat. F-PKB melihat pemerintah harus cermat mencari sumber pembiayaan, F-PKB mengingatkan bahwa pembiayaan akan menimbulkan resiko gagal bayar jika tidak dikelola dengan baik.

Target Pertumbuhan Ekonomi dalam RAPBN 2017 — Badan Anggaran Panitia Kerja (Banggar Panja) Asumsi Makro DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah

Hanna mengatakan rapat ini membahas subsidi untuk uang keluar, tetapi Kemenkeu belum ada jumlah uang yang masuk. Menurutnya ini aneh karena belum diketahui uang yang masuk namun sudah membahas uang keluar. Ia menghimbau jangan ada peningkatan cukai rokok tanpa ekstensifikasi cukai karena itu amanat UU. Ia mengatakan sekarang BPJS Kesehatan kurang membayar dokter, tetapi dokter memberikan obat berlebihan. Ia menyampaikan setahunya subsidi itu berbarengan dengan didistribusikan, bukan diperdagangkan. Ia mengatakan dalam penyaluran distribusi subsidi, tidak boleh ada uang tips karena itu tidak diperjual belikan. Menurutnya, selama ini distribusi kurang tepat.

Rapat Asumsi Dasar, Pendapatan, Pembiayaan dan Defisit Negara APBN Tahun Anggaran 2017 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Hanna Gayatri mengatakan bahwa hal ini perlu hati-hati dan harus ada sinkronisasi dari perpajakan, jangan ada overlapping bagi program Program Indonesia Pintar (PIP). BLU sepertinya setiap tahun kita koordinasi dengan BUMN hal ini sangat baik, lantas PIP itu totalnya ada berapa yang digelontorkan pemerintah.

Distribusi Bus di Beberapa Wilayah dan Rincian Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Hanna mengatakan bahwa ia pernah mengajukan bus sekolah untuk Kabupaten Komre Ulu Selatan, Timur dan Ilir karena jarak antar sekolah dan rumah siswa jauh, sedangkan mereka harus diantar oleh ojek atau jalan kaki.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi

Hanna mengatakan banyak kecelakaan dan kemacetan terjadi di dapil Sumatera Selatan 2, hal ini terjadi karena kendaraan tidak layak berseliweran di jalan. Hanna menyarankan Kemenhub melakukan razia kendaraan tidak layak dengan memodernisasikan uji KIR dengan robotik yang canggih. Hanna mengatakan kepada KemenPUPR harapan agar pembangunan rusun di pondok pesantren secepatnya direalisasikan.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Hanna meminta penanganan dari Ditjen Bina Marga untuk jembatan di desa Ogan Komering Ilir yang dalam kondisi rusak.

Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hanna mengucapkan terima kasih kepada KemenPUPR Bidang Bina Marga atas prioritasnya bagi Sumsel dengan dimulainya pembangunan Jembatan Ponton yang menghubungkan Kec. Ulu Musi dengan Kab. Empatlawang. Ia mengatakan rekomendasi pagu indikatif KemenPUPR TA 2021 apabila dilihat dari nominal dan program kerjanya menurutnya cukup memadai khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan ketahanan sumber daya air yang berdampak bagi kedaulatan pangan dan energi.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Hanna mengatakan daerah Ogan Komering Ulu Selatan perlu Bandar Udara karena pariwisata Danau Ranau dan Waduk Jatiluhur terus berkembang.

Penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hana mengatakan terkait realisasi jembatan di Sulawesi Selatan semoga cepat tercapai. Mengenai jalan tol juga dan sesuai dengan intruksi Presiden untuk meningkatkan SDM terkait pendidikan salah satunya bangunan untuk perguruan tinggi agar mendapatkan anggaran untuk bangunan. Selanjutnya Gayatri mohon aspirasi tersebut dapat diproses. Untuk mengatasi kendala target 2020-2024 Gayatri menyarankan untuk terus berkoordinasi.

Pencapian Prioritas Nasional - Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Hanna mengatakan salah satu tujuan strategis Kemenhub adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan, Hanna mengusulkan Sulawesi Selatan didukung dengan LRT yang dikerjasamakan dengan transportasi lainnya, khususnya di sungai.

Target Prioritas Sumber Daya Alam (SDA) 2020 – Komisi 5 Raker dengan Menteri PUPR

Hanna menyampaikan permasalahan di dapil pada bulan Juli 2019 telah terjadi banjir bandang di Batulintang yang mengakibatkan robohnya jembatan, sehingga melumpuhkan akses jalan, Hanna memohon kepada PUPR untuk membangun jembatan tersebut menjadi pembangunan prioritas PUPR.

Latar Belakang

Hanna Gayatri terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili Dapil Sumatera Selatan II setelah memperoleh 67.119 suara. Beliau adalah kakak kandung dari mantan menteri perekonomian pada era Presiden SBY dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Hatta Rajasa dan juga Achmad Hafisz Tohir, Ketua Komisi VI periode 2014-2019.

Hanna cukup dikenal sebagai pengusaha yang aktif dalam organisasi yang bergerak pada pemberdayaan perempuan khususnya Ibu dan Anak.

Pada periode 2014-2019 Hanna duduk di Komisi V yang membidangi perumahan rakyat, pekerjaan umum dan transportasi.

Pendidikan

S1, Hukum Perdata, Universitas Jayabaya, Jakarta (1990)

Perjalanan Politik

Sebagai seorang pengusaha beliau juga aktif dalam organisasi Persaudaran Perempuan Amanah pada tahun 2002 sebagai pembina. Organisasi ini yang menjadikan beliau berpengalaman dalam masalah wanita dan menjadi pertimbangan dalam pengangkatannya menjadi Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan DPP PAN. Dan hal tersebut mengantarkan beliau menjadi Anggota DPR-RI Fraksi PAN periode 2009-2014 dan bertugas di Komisi V. Karir politik beliau pun sangat cemerlang yang menghantarkan beliau menjadi Anggota Legislatif periode 2014-2019.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Evaluasi Kinerja Kementerian Perhubungan

26 Januari 2016 - Hanna sangat mengapresiasi akuntabilitas Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di tahun 2015. Apresiasi Hanna juga diberikan karena Kemenhub berhasil mendongkrak penghasilan negara sebesar Rp.4,21 triliiun, padahal yang ditetapkan Rp3,86 triliiun. Menurutnya, hal itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa. [sumber]

Evaluasi Mudik 2015

20 Agustus 2015 - Mengingat Sumatera Selatan merupakan daerah kelima terkaya di Indonesia, Hanna menginginkan agar wilayah Sumatera Selatan lebih diprioritaskan dan mengusulkan ke Kementerian Perhubungan pemasukan Dapilnya untuk rehabilitasi penambahan kapasitas jalan lintas timur di daerah tersebut. [sumber]