Partai Amanat Nasional - Bengkulu

Komisi X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Masukan terkait RUU Kepariwisataan - RDPU Komisi 10 dengan Dirjen Kebudayaan, Ahli Sejarah Indonesia, Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan Jurnalis/Filmmaker

Dewi mengapresiasi masukan-masukanyang telah disampaikan, yang memang belum pernah didengar. Dewi memberikan contoh dari dapilnya, bahwa apa yang membedakan air terjun di Bengkulu dan di tempat-tempat lain adalah nilai budayanya, maka inilah yang menjadi satu kesulitan bagi Provinsi Bengkulu untuk membuatkan story tellingnya yang membuat nilai jual yang tinggi. Dewi juga berpendapat bahwa masih cukup sulit menjualnya untuk menjadikan atau mendapatkan nilai APBN dan APBD yang murah dan cepat.

Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28c Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Atas dasar hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam konstitusi khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat, baik fisik maupun mental, maka pembangunan nasional di bidang olahraga merupakan sebuah keniscayaan, sehingga peningkatan mutu dan manajemen olahraga mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam sistem keolahragaan nasional maupun perubahan strategis di lingkungan internasional. Fraksi PAN menilai bahwa hadirnya RUU tentang Keolahragaan ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem keolahragaan nasional agar lebih terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahragawan, serta tercapainya kualitas kesehatan masyarakat, pemerataan akses, dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi, dan perbaikan iklim olahraga nasional, dan juga tata kelola kelembagaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi olahraga dunia. Setelah mengikuti dan mencermati pembahasan terhadap RUU ini, maka Fraksi PAN memberikan catatan sebagai berikut, pertama Fraksi PAN berharap KONI dan KOI dapat disatukan dalam satu kelembagaan agar lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia semakin kuat dan terselenggara secara terpadu dan terintegrasi. Jika belum memungkinkan untuk disatukan, maka harus ada pembagian tugas yang jelas untuk menghindari konflik kepentingan atau conflict of interest. Kedua, Fraksi PAN menilai bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memberikan dukungan dana yang memadai untuk pengembangan olahraga nasional. Ketiga, Fraksi PAN berpandangan bahwa saat ini Indonesia berada pada fase pengembangan IPTEK, karena itu mendorong Pemerintah Pusat dan Pemda untuk melakukan pengembangan sport science dalam rangka perbaikan kualitas penyelenggaraan olahraga nasional. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PAN DPR-RI menyatakan setuju terhadap RUU tentang Keolahragaan untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian RI di Tahun 2015 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI, Dirut Bulog dan Kepala Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC)

Dewi mempertanyakan terkait dengan
realisasi bantuan benih yang hanya sekitar 6%, apakah dapat teratasi terkait dengan penyaluran. Terkait dengan keinginan meningkat HER, Dewi mempertanyakan
apakah dengan adanya kenaikan HET ini untuk kelengkapan pupuk dapat teratasi. Dewi meminta agar dapat melibatkan kepala desa
dalam pembaruan data.

Evaluasi Kinerja PT Timah dan PT Bukit Asam Tahun 2015 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Timah dan Direktur Utama PT Bukit Asam

Dewi meminta penjelasan apakah dari pemakaian itu bisa ramah lingkungan. Jangan sampai lingkungan sekitar jadi rusak.

Pelaksanaan Program Pembangkit Tenaga Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PLN

Dewi mengatakan bila rencana tidak ada pendanaan ini seperti mission impossible. Ada 2 kali pekerjaan yaitu pembangunan dan penarikan kabel. Hal ini memerlukan kerjasama yang baik dengan rakyat di lapangan. Menurutnya tidak bijaksana jika terobosan hanya beberapa pihak. Perlu melibatkan masyarakat agar cepat terwujud. Ia membahas mengenai pemadaman di Bengkulu pada musim yang lalu. Ia juga menyampaikan mengenai masalah lahan yang sudah 3-4 tahun tidak terealisasi. Ia mendapatkan informasi bahwa torium bisa menjadi bahan energi. Ia menanyakan kebenarannya pada PLN dan menanyakan PLN sudah memikirkan mengenai PLTN atau belum. Ia menanyakan mengenai kerjasama dengan Kabupaten yang akan dibangun tower.

Berakhirnya Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Mimika, Bupati Intan Jaya, Bupati Puncak, Ketua DPRD Mimika, dan PT. Freeport Indonesia

Dewi mengatakan bahwa jika Freeport telah memberikan manfaat yang sangat baik mungkin tidak akan terjadi hal-hal yang tidak harmonis terhadap masyarakat Papua. Ia menyatakan bahwa keberpihakan PT. Freeport Indonesia masih rendah, sehingga Dewi menanyakan kepada Freeport jumlah anak-anak Papua yang sudah di sekolahkan oleh Freeport. Seharusnya, meneladani dari mantan Gubernur Gorontalo yang sekarang duduk menjadi Wakil Ketua Komisi 7 DPR-RI.

Kasus Kebakaran Hutan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Reklamasi 17 Pulau di DKI Jakarta, dan revitalisasi Teluk Benoa — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Dewi berpendapat bahwa pembahasan dari tahun ke tahun hanya mengenai kebakaran hutan. Conference of the Parties (COP21) terkait perdagangan karbon dari pihak Indonesia sudah melakukan tahap negosiasi, sehingga membutuhkan keseriusan dari pihak Kementerian LHK. Di tengah fenomena kebakaran hutan, justru ada peningkatan dari jumlah perkembangbiakan hewan punah, yaitu sebesar 2%. Hal ini merupakan hal yang sangat baik ungkapnya. Dewi mengatakan bahwa lahan gambut menjadi penyebab kebakaran dan sejatinya kebakaran hutan bukan karena kesalahan teknis, tetapi datang dari sosial masyarakatnya. Dalam hal pencegahan, Dewi mengimbau Pemerintah untuk dapat memaksimalkan program tersebut. Perihal penanganan sampah, Dewi menyarankan untuk menjadikan program penanganan sampah dimasukkan kedalam kurikulum sekolah dari tingkat Pendidikan Usia Dini (PAUD) hingga dewasa. Terkait dengan COP21, Dewi ingin memberdayakan pohon kolang-kaling, sebab mudah dalam pertumbuhannya. Dewi mewakili Anggota DPR lainnya mengetahui dengan pasti perkembangan dari dapilnya, sehingga sebagai wakil rakyat, Dewi akan memantau pengendalian sampah. Terakhir, Dewi menanyakan perkembangan kerja sama Kementerian LHK dengan Kementerian ESDM terkait dengan mega proyek 35.000 Megawatt.

Cost Recovery — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Satuan Kerja dan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Dewi mengatakan tidak semua KKKS menggunakan bisnis insurance.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Dewi menanyakan apakah tindak lanjut tenaga nuklir di Indonesia. Menurut Dewi yang dibutuhkan adalah implementasi nuklir untuk listrik. Untuk BATAN, program pengawasan nuklir perlu diketahui lebih lanjut dan untuk LIPI, Dewi mengapresiasi akan ada perkemahan remaja nasional. Ia berharap program perkemahan tidak hanya setahun sekali.

Evaluasi Kinerja Kemenristekdikti - Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti

Banyak pasien-pasien Indonesia yang berobat di Singapura, maka Dewi menanyakan bagaimana riset mengenai kesehatan di Indonesia. Dewi berpendapat soal pembangunan PLTB harus ada keseriusan, sebab Dewi juga melihat target kedaulatan energi jauh dari angan-angan.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Sertifikasi Tenaga Ahli (SKA) Tahun 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dewi Coryati menjelaskan bahwa untuk perkantoran harusnya digencarkan untuk penanaman pohon.

Pemaparan tentang Indonesia Intended Nationally Determined Contribution (INDC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Dewi menilai bahwa yang sudah dirumuskan di dalam peraturan harus direalisasikan. Ia mempertanyakan rencana Pemerintah untuk memulihkan lahan gambut yang terbakar, karena kebakaran hutan selalu menjadi masalah saat musim kemarau. Ia juga mempertanyakan peran serta masyarakat dalam usaha mereduksi suhu. Dewi menilai bahwa penganggaran untuk pengelolaan sampah terlalu kecil. Padahal, hal itu sangat penting. Ia meminta agar desa-desa yang terkena limbah B3 PT. PRIA dapat ditangani dan ditindaklanjuti.

RKA 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Dewi mengatakan Kementerian LHK dapat bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan perlu dipererat karena BPPT dapat melakukan pencitraan sehingga titik-titik api dapat dipantau.

Sosialisasi, Implementasi, Permasalahan, Perkembangan dan Pengawasan serta Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) — Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para Rektor Perguruan Tinggi Negeri

Dewi mengatakan apakah ada kendala dosen dalam mendapatkan gelar profesor, agar Komisi 10 bisa mencari jalan keluarnya. Dewi menyampaikan di Bengkulu, ada dosen yang ingin pensiun tapi belum memiliki penggantinya, apakah tidak ada regulasi yang mengatur kasus tersebut. Dewi bertanya apakah mahasiswa dan dosen dapat dengan mudah menerima akses dalam apply beasiswa.

RKA 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Dewi mengatakan bahwa kerjasama dengan BPPT perlu dipererat karena BPPT dapat melakukan pencitraan sehingga titik-titik api dapat dipantau.

Kesiapan Penyelenggaraan Program Studi Dokter Layanan Primer (DLP) dan Standar Biaya Penyelenggaraan DLP — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi Tinggi (Kemenristekdikti) RI

Dewi mengatakan bahwa harus ada perbedaan yang jelas antara dokter umum dan Dokter Layanan Primer (DLP). Selain itu, Dewi juga mengatakan bahwa di daerah-daerah yang dibutuhkan adalah dokter spesialis, bukan DLP.

Pandangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Terhadap Program Dokter Layanan Primer (DLP) — Panitia Kerja (Panja) DLP Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Atmajaya, dan Universitas Tarumanegara

Dewi C mengatakan DLP merupakan barang baru untuknya, tetapi sudah banyak keluhan yang masuk. Ia menyampaikan hal pertama sosialisasinya tidak bagus dan ia tidak tahu IDI ikut andil atau tidak. Ia mengatakan DLP menjawab dokter bisa menjadi seperti dokter keluarga yang bisa mengikuti penyakit sehingga jangan menular. Jika DLP menjadi kontak awal pasien, dokter di Puskesmas harus diganti semua dengan DLP. Ia menyampaikan di Belanda, dokter yang baru lulus tidak boleh langsung praktik, mereka harus ikut pendidikan spesialis dulu. Ia menanyakan mengenai jika dokter tersebut sudah berumur dan ingin menjadi DLP karena kalau syarat ingin menjadi dokter spesialis jelas harus di bawah 35 tahun.

Evaluasi Pelaksanaan APBN dan Daya Serap APBN Perubahan TA 2016, Realisasi Target Kinerja, dan Persiapan Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Dewi mengingatkan kepada Kemendikbud agar ada pemerataan pengiriman guru garis depan, khususnya ke Pulau Enggano, Bengkulu, karena penting untuk pertahanan Indonesia menyangkut kedaulatan negara. Terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP), Dewi berpandangan hal tersebut akan menjadi sangat hebat ketika pencairan dan dana tersalurkan tepat sasaran. Dewi menyampaikan bahwa di dapilnya ada kendala yaitu kurangnya operator untuk melayani Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan jika sudah ada operator, dimohon agar penggajian dan pelatihannya terus diperbaiki.

Panitia Kerja Program Studi Dokter Spesialis Layanan Primer (Panja Prodi DLP) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)

Dewi C menyampaikan bahwa masyarakat selalu mengatakan dokter-dokter yang dihasilkan sekarang ini komunikasinya kurang pandai dan pengobatannya kurang kuratif saja seperti tidak preventif. Ia menanyakan mitra yang mempercacat hasil produksinya tetapi tidak diperbaiki saja. Ia mengatakan menjadi dokter tidak mudah, harus pintar di atas rata-rata dan pendidikan yang ditempuh lama. Ia melihat demonstrasi yang terjadi dan berharap tidak terjadi apa-apa. Ia berharap kedepannya ada solusi agar permasalahan ini cepat selesai. Ia menanyakan jalan yang baik untuk merevisi UU tetapi ia mempertanyakan keanehan UU yang belum dijalankan sudah direvisi.

Penjelasan Terkait Penanganan Masalah Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)

Dewi menyampaikan bahwa dirinya menghimbau BNP2TKI untuk memantau KBRI di negara-negara tujuan TKI.

Laporan Keuangan 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia

Dewi menceritakan bahwa ia telah melakukan kunjungan kerja ke Politeknik Batam dan mahasiswanya menghasilkan industri HP yang dipasarkan lewat digicomm. Menurut Dewi, hal tersebut sangat bagus dan bisa disentuh oleh Bekraf. Pemasaran secara koperasi sudah bagus, tetapi dengan sentuhan Bekraf akan ada 'magic' yang lain.

Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Negeri dan Penambahan Perguruan Tinggi Swasta — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Secara kuantitas, menurut Dewi publikasi Indonesia masih rendah meskipun mengalami kenaikan. Tentang jurnal publikasi, menurut Dwi memang bagus meningkat namun sacara kuantitas masih kalah dengan negara lain. Dewi juga menanyakan bagaiman jika publikasi dibuat juga dalam bentuk audio visual, agar orang yang tidak suka membaca ikut tertarik.

Penelitian, Jurnal Ilmiah, Akreditasi, dan Sertifikasi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Rektor Indonesia dan Asosiasi Dosen Indonesia

Dewi C menanyakan mau diundur atau dibatalkan terkait penyediaan lab, dan lain-lain.

Standar Program Studi Dokter Layanan Primer — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI)

Dewi mengatakan kesehatan tingkat primer tidak hanya bergantung pada dokter, tapi juga SDM, sarpras dan manajemen di lapangan.

Penyampaian Aspirasi terkait Dokter Layanan Primer (DLP) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Dokter Layanan Primer (DLP)

Dewi mengatakan dokter di Bengkulu tidak ada yang setuju dengan DLP. Tim DLP Universitas Padjajaran menyampaikan jika tidak bisa spesialis maka DLP, Dewi berpendapat pernyataan itu terkesan meremehkan DLP dan lulusan yang diproduksi tidak bisa menyembuhkan penyakit. Dewi mengatakan salah satu alasan DLP adalah adanya komunikasi yang kurang baik antara pasien dan dokter, jangan karena ratio dokter dan pasien timpang, maka dokter yang tidak bermutu diluluskan. Dewi mengatakan perlu dijelaskan bahwa mahasiswa yang baru lulus belum terlalu siap, sehingga harus melanjutkan di DLP. Dewi berpendapat bahwa DLP akan menjawab apa yang tidak bisa dilakukan oleh dokter umum.

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia

Dewi mengapresiasi Deputi Hubungan antar Wilayah yang sudah hadir di Bengkulu dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Bengkulu, sehingga masyarakat menjadi tahu apa itu Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Dewi juga mengatakan bahwa dampak penghematan akan berdampak pada pelayanan, lokasi, dan kegiatan akan menurun. Hal tersebut pasti, namun menurut Dewi Badan Ekonomi Kreatif harus memperlihatkan kreatifitasnya dalam meminimalisir hal tersebut.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima), Asian Para Games Organizing Committe (INAPGOC)

Dewi Coryati mengatakan bahwa pertama Dewi ingin mengapresiasi kepada Satlak Prima telah menggambarkan peluang pencapaian target medali, kalau perolehan emas pada Sea Games tercapai maka untuk mencapai emas di Asian Games akan dilakukan dengan mudah. Pertanyaan terakhir yaitu terkait treatment khusus ini yang bagaimana realisasinya.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dewi mengatakan sekolah vokasi harus difokuskan dan harus ada peningkatan mutu. Dewi meminta SMK di Bengkulu harus bisa berbahasa inggris, Jerman, dan bahasan lainnya.

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018, Evaluasi Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya dan Fesyen (K2F) Tahun 2017, Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya dan Fesyen (K2F) Tahun 2018, Grand Design dan Pelaksanaan Sistem Box Office Terintegrasi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Dewi mengatakan bagaimana tindak lanjut Bekraf trhadap outstanding kontrak, bagaimana kerjasama Bekraf dengan Kemenpar dalam kelender of event. Pekerjaan Bekraf harus terstruktur, sistematis, dan masif. Dewi bertanya bagaimana pendampingan atau kerjasama Bekraf untuk kota/kabupaten yang sudah melakukan MoU, apakah ada target tertentu untuk jadi daerah kreatif. Dewi meminta penjelasan terkait Festival Kopi, apakah melibatkan seluruh kab/kota atau diundang atau datang sendiri.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 -— Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Dewi mengusulkan adanya pelatihan pustakawan desa dan pustakawan rumah tangga di setiap provinsi, kabupaten/kota.

Pagu Anggaran Tahun 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Dewi mengatakan bahwa dengan adanya impact pengabdian kepada masyarakat sangat bagus dan semoga teknologi tepat guna bisa menghasilkan produksi.

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Dewi mengatakan Bengkulu masih di NKRI dan di pulau Sumatera, namun ia kecewa bahwa di 6 deputi hanya ada 2 deputi yang menyebut Bengkulu. Ia ingin Bengkulu disebut di rencana kegiatan yang akan datang. Ia mengatakan tanpa Bengkulu, Indonesia belum merdeka dan Bekraf harus menunjukkan keseriusan untuk mendukung Bengkulu. Ia menantikan agar Bengkulu disertakan dalam program yang direncanakan. Ia tidak terima proposal yang disampaikan oleh Bekraf dan meminta untuk diperbaiki dulu dengan memasukkan Bengkulu pada program Bekraf. Ia mengapresiasi 2 deputi yang menyertai Bengkulu di programnya seperti di kedeputian edukasi. Ia mengatakan ada 50 Kab/Kota yang mendapatkan predikat ekraf. Menurutnya, kalau mau di setiap daerah, tidak perlu melakukan metode pasif lagi. Harus mengganti metode dan lebih aktif sehingga kota kreatifnya lebih banyak. Ia juga menanyakan alasan kota kreatif di 2018 hanya berjumlah 14. Ia menanyakan tindak lanjut Bekraf kalau suatu Prov/Kota/Kab telah melakukan MoU.

Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Asian Para Games 2018 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sesmenpora RI, Deputi Peningkatan Prestasi Kemenpora RI, Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI, dan Ketua INAPGOC

Dewi mengatakan bahwa dirinya ingin adanya perhatian yang serius khususnya yang terkait dengan penonton, karena pada saat dirinya menonton pertandingan Bola Voli (Asian Games 2018) itu Indonesia melawan negara lain namun ternyata masih banyak kursi yang kosong sedangkan tiket susah didapat dan banyak orang yang diluar ingin nonton tetapi tidak bisa masuk.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2019 dan Usulan Program yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Dewi menyampaikan apresiasi karena branding Wonderful Indonesia mendapatkan 30 penghargaan di 8 negara. Dewi bertanya bagaimana fungsi kontrol DAK untuk bangunan fisik, apakah setelahnya ada kontrol dari Kemenpar, karena ada bangunan fisik yang bersumber dari DAK tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Dewi berpendapat Kemenpar perlu menyiapkan alat peraga seperti buku-buku atau lainnya untuk program Pariwisata Goes To School.

Pembahasan RKP dan RKA K/L 2019 serta Usulan Program dengan DAK — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI

Dewi mengatakan dirinya ingin mengetahui anggaran untuk tenaga pustakawan dan mengenai penyimpanan naskah kuno.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2019 Sesuai Hasil Badan Anggaran DPR-RI - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Dewi berharap setelah melihat pembahasan dari mitra, Pemerintah yang akan datang lebih memperhatikan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Pembahasan RKA K/L TA 2020, Usulan Program-Program yang Didanai oleh DAK – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Dewi mengatakan belum ada pegangan usai pelatihan permodalan padahal hal tersebut sudah baik sekali. Ia meminta peningkatan dari kesemuanya itu.

RKA K/L 2020 dan Susulan Program yang Didanai DAK dan Penyerahan Rekomendasi Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Dewi mengatakan mengenai zonasi pendidikan dimana harus ada tindakan cepat agar tidak layu sebelum berkembang bagi anugerah yang diberikan tuhan kepada anak-anak Indonesia. Ia menanyakan tolak ukur keberhasilan pendidikan karakter.

Konsep Omnibus Law dan Revisi Implementasi UU terkait Komisi 10 - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Badan Keahlian DPR-RI

Dewi mengatakan sebagai manusia jangan hanya memikirkan kehidupan manusia tapi harus memikirkan apa yang bisa menjadi kelangsungan hidup, harus mendapatkan jaminan agar sehat dengan cara memakan makanan yang sehat. Dewi mengatakan RUU Pendidikan Kedokteran Hewan adalah untuk menjamin kesehatan masyarakat Indonesia dan mutu, kualitas, regulasi penjaminan kesejahteraan hewan. Dewi mengatakan dokter hewan diperlukan agar manusia bisa hidup sehat juga. Dewi menyampaikan bahwa para dokter hewan sudah siap dengan Naskah akademiknya, Komisi 10 harus juga menyuarakan hewan-hewan, dan dokter hewan berbeda dengan kedokteran orang. Dewi mengatakan sudah berbicara dengan FDHI untuk mendukung RUU pendidikan Kedokteran.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Dihapusnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan DikMas) - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (DPP F-PLKP) dan Ketua Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Se-Indoneisa (Madiklus Indonesia)

Dewi mengatakan sejujurnya Dewi belum mengetahui ada PNF tapi karena ada permasalahan mau tidak mau mempelajari hal ini. Dewi mengatakan jika semua mengikuti pendidikan formal, maka PNF tidak akan berkembang. Dewi mengatakan landasan filosofi pendidikan formal dan informal berbeda, jadi tidak mungkin digabung. Dewi mengatakan mewakili F-PAN mendukung perjuangan mitra.

Program Kerja Tahun 2020 dan Pertimbangan Warga Negara Indonesia atas nama Peyton Alexis dan Fabiano Da Rosa - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Dewi mengatakan untuk PON di Papua mohon keselamatan bagi para atlet menjadi perhatian utama terkait pertimbangan kewarganegaraan RI, mohon untuk usia diperhatikan.

Kondisi Perkembangan Keorganisasian, Renstra dalam Memajukan Kepemudaan dan Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan Nasional dan Daerah - RDPU Komisi 10 dengan HMI, PMII, GMKI, PMKRI, KHMDI, Hikmahbudhi, GP Ansor, PP Pemuda Muhammadiyah

Dewi berpendapat bahwa struktur APBN harus diubah di Kemenpora RI, jangan hanya fokus kepada olahraga. Dewi kemudian mempertanyakan mengenai
sinergitas antar organisasi kepemudaan, dan Dewi beranggapan bahwa sepertinya tidak ada sinergitas karena faktanya Kemenpora RI tidak memberikan anggaran yang signifikan kepada pemuda. Dewi menyarankan agar ada perwakilan kepemudaan dari perempuan, dan menilai bahwa laki-laki tidak memberi kesempatan untuk perempuan bereskpresi.

Dewi menyerukan harus adanya sinergi agar daya dobraknya semakin kuat. Dewi berpendapat bahwa ini justru menurun, seperti halnya Kemenpora RI periode lalu hanya memberi dukungan untuk organisasi kepemudaan tertentu. Dewi berpendapat bahwa OKP harus bersinergi dengan Kementerian Parekraf RI agar tidak hanya dengan Kemenpora RI saja

Penyesuaian RKA K/L - Raker Komisi 10 dengan dengan Menteri Pariwisata

Dewi mengatakan dirinya mengapresiasi penghargaan yang didapatkan oleh Kementerian Pariwisata RI. Dewi mengatakan, untuk menungkatkan elektrifikasi listrik di daerah yang memiliki potensi pariwisata sebab 97% elektrifikasi listrik di kota besar. Selain itu, Dewi mengatakan, pada 2019, di RKP itu adalah menetapkan pemerataan, maka untuk pemerataan pembangunan kualitas khususnya pariwisata harus merata di daerah yang terlihat tidak mungkin untuk pariwisata contohnya di Bengkulu.

Pembahasan RKA K/L 2019 dan Program Didanai DAK - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Dewi mengatakan, perlu mengikuti China yang melakukan pembibitan pada para atletnya dan pengembangan harus terus dilakkan khusunya di bidang pemberdayaan.

Latar Belakang

Dewi Coryati terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 54.830 suara melalui Partai Amanat Nasional untuk dapil Bengkulu.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 5, Bandung (1983)

S1, Kesehatan Hewan, Institut Pertanian Bogor, Bogor (1988)

S2, Dokter Hewan, Institut Pertanian Bogor, Bogor (1989)

S2, Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok (2005)

Perjalanan Politik

Dewi Coryati menjadi kader PAN di 2000 dan menjadi Anggota Badan Pemberdayaan Perempuan DPP PAN (2000-2005). Di 2004 Dewi memulai karir politiknya dengan menjadi Tenaga Ahli Fraksi PAN di DPR (2004-2006).

Pada Pileg 2009 Dewi mencalonkan diri menjadi calon legislatif mewakili PAN di Dapil Bengkulu. Dewi terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan duduk di Komisi VIII, Badan Anggaran dan Badan Urusan Rumah Tangga.

Di 2012 Dewi Coryati disebut-sebut sebagai salah satu anggota Komisi VII yang menyetujui proyek pengadaan laboratorium dan penggandaan Al-Quran di Kementerian Agama (2011-2012) yang menjadi kasus korupsi yang ditangani Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada kasus korupsi penggandaan Al Quran ini KPK berhasil mendakwa anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar dan memvonis dia 15 tahun penjara. (sumber) [sumber2]

Di 2014-2019 Dewi bertugas di Komisi IV yang membidangi perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan dan pangan.

Sikap Politik

RUU Perjanjian Persetujuan Paris (Paris Agreement)

12 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dewi menyatakan bahwa pada dasarnya ia menyetujui untuk membahas lebih lanjut Persetujuan Paris ini agar Indonesia mendapatkan pandangan yang lebih di mata dunia. [sumber]

Tanggapan RUU

RUU Ekonomi Kreatif - Pembicaraan Awal Tingkat 1

15 Oktober 2018 – Komisi 10 dengan Mendag dan Wakil Pemerintah. Dewi mengatakan bahwa RUU Ekraf ini perlu kerja keras agar RUU ini cepat menjadi UU dan harapan kita dapat segera tercapai, sebab kalau ekonomi Indonesia itu terpuruk hanya Ekraf yang dapaat memberikan dampak yang signifikan.[sumber]

Tanggapan

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN TA 2019

26 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenpora, Dewi berpendapat, harus ada kerjasama Kemenpora dengan kementerian lainnya. Beberapa pelatihan targetnya kecil dan banyak kegiatan Kemenpora,namun, Dewi tidak tahu kegiatannya bagaimana. Dewi berharap untuk kedepannya anggota DPR diberi kabar agar dana kecil bisa maksimal. [sumber]

Rincian Kerja dan Anggaran Tahun 2019

5 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Bekraf, Dewi mengatakan Ekonomi kreatif sudah memasuki semua elemen manusia sudah diidentifikasi bahkan kriya, fashion dan kuliner menjadi unggulan. Dewi berpendapat biasanya kesulitan utama mereka itu adalah jualannya, maka itu yang harusnya difasilitasi. Pelatihan is good, tapi pelatihanharus sesuai kebutuhan masyarakat. Dewi menambahkan ketika meihat di target kinerja pelaku ekonomi yang mendapat fasilitasnya berkurang. [sumber]

Problematika Akreditasi dan Kondisi Perguruan Tinggi Lainnya

10 Juli 2018- Pada rapat dengan eselon1 Kemenristekdikti. Dewi sepakat dengan penyampaian dari eselon 1 karena pemaparan sudah terdiri dari permasalahan dan obatnya, namun masih terdapat kendala biaya. Dewi membahas mengenai hilirisasi hasil riset yang tidak tersalur dengan baik dan tidak diserap dengan industri di Indonesia. Dewi memberikan contoh seperti Taiwan yang research-nya dilakukan di perguruan tinggi sehingga uang untuk riset bisa diserahkan ke perguruan tinggi untuk menjawab kekurangan anggaran riset. Dewi berharap untuk ke depan perlu adanya terobosan agar hilirisasi dan penyerapan inovasi penelitian bisa terarah dengan baik dan bisa menghasilkan uang kembali untuk membiayai penelitian di perguruan tinggi. Dewi menjelaskan hal yang paling penting yaitu kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas karena kualitas perguruan tinggi dilihat dari dosennya. Dewi memberikan saran untuk para dirjen untuk membuat affirmative action agar rasio dosen mencukupi. [sumber]

Evaluasi Daya Serap APBN 2017 Persiapan APBN 2018 Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI

17 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Dewi mengatakan bahwa Bekraf Information Sytem on Mobile Application (BISMA) sangat diperlukan karena untuk memetakan pelaku ekonomi kreatif agar dapat ditemukan di mana-mana dan agar tepat sasaran. Dewi juga mengatakan bahwa baru 6.261 pelaku Ekraf yang mampu mendaftar BISMA, seharusnya ada sekitar 8 juta pelaku ekonomi yang dapat terserap dalam BISMA ini. Perihal sertifikasi pelaku ekonomi, di Bengkulu Dewi pernah mencoba mendaftarkan 50 orang sekaligus, tetapi mental. Dewi mempertanyakan apakah peserta BISMA sudah mengikuti pelatihan dan seberapa besar kekuatan Bekraf untuk melakukan pelatihan. Mengenai divisi pemasaran, khususnya pengembangan pasar luar negeri. Dari data yang didapatkan pada tahun 2015, ada peningkatan ekspor dari 23,3%. Namun, ekspor dikuasai oleh Jawa Barat saja. Dewi mempertanyakan apakah tindakan cepat sementara yang akan membuat provinsi di luar Jabar yang akan menciptakan Ekraf dan mengapa kuliner kita tidak bisa menjadi penyumbang ekspor. Dewi mempertanyakan juga, apakah ini memang strategi khusus sehingga negara lain menyerap hasil Ekraf kita, kalau penyerapan baik apa yang dicita-citakan Jokowi akan tercapai. Dewi menyampaikan bahwa daerah ekspor terbesar adalah Amerika,apakah ini sebuah strategi ataukah perlu ada strategi agar negara lain dapat menyerap ekonomi kreatif kita. [sumber]

Permasalahan Pariwisata

5 Desember 2017 – Komisi 10 rapat dengan PP ASITA. Dewi mengatakan bahwa saat ini kita tidak mungkin untuk tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi kita masih memiliki peluang untuk menjaga sektor pariwisata, untuk menggenjot pemasukan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kemudian, Dewi mengemukakan bahwa Litbang ASITA harus memberikan kepastian hukum kepada tour leader dari luar negeri yang akan bergabung dengan tour leader lokal, kita harus memastikan bahwa hal itu dapat terjadi dengan sebagaimana mestinya. Diperlukan terobosan-terobosan dari pihak Litbang ASITA untuk mencapai hal tersebut. Bila menginginkan pendapatan nomor satu dari sektor pariwisata, maka kita harus melindungi sektor pariwisata kita. Dewi juga mengusulkan agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ASITA lebih mempererat tali silaturahmi, agar mempunyai suara perwakilan di Komisi 10, karena ia merasa baru mendengar ASITA satu tahun belakangan ini. [sumber]

Pendidikan Vokasi dan Sertifikasinya

2 Oktober 2017 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Indonesian-German Maritime Forum (IGMF), Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM), dan PT ALWYNI International Capital (AIC) Dewi mengukapkan bahwa sudah mengadakan kunjungan ke sana, dan kesimpulannya jika memungkinkan pemerintah melakukan kerja sama antara pemerintah Indonesia-Jerman dengan catatan harus pandai Bahasa Inggris. Dewi menanyakan apakah memungkinkan jika dilakukan kerja sama untuk magang di Jerman. Dewi menginginkan dunia pendidikan dan pekerjaan bisa terbuka lebar untuk generasi selanjutnya. Dewi mengapresiasi IGMF bahwa sangat bagus kerja sama ini, karena Indonesia adalah negara kepulauan dan bagaimana cara supaya IGMF bisa melakukan kerja sama supaya pemerintah Bengkulu mendapat bantuan-bantuan dan memaksimalkan kepulauan Bengkulu. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

22 Juni 2016 - Dewi setuju dengan beberapa catatan untuk Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan (MenLHK). Terkait program pengendalian sampah harus segera diselesaikan. Dewi setuju dengan anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KemenLHK). Menurut Dewi, KemenLHK sudah melakukan kerjasama dengan mahasiswa dan masyarakat umum dalam menjaga hutan, menurutnya dinilai penting. Dewi memohon kepada KemenLHK untuk memberi sejuta bibit kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. [sumber]

Kebijakan Moratorium Ujian Nasional (UN)

1 Desember 2016 - Dewi mendukung kebijakan moratorium UN karena belum meratanya sarana prasarana pendidikan. Dewi mengingatkan jika kebijakan ini disebut moratorium maka harus ada tenggat waktu sehingga guru harus memenuhi kompetensi. Sebelum moratorium dilaksanakan, Dewi mengusulkan agar terlebih dahulu membuat pilot project pada tiga daerah contoh untuk melihat kesiapan akademik dan keuangannya agar orang tua murid tidak akan terbebani nantinya karena pelaksanaan USBN akan melibatkan banyak pihak nantinya. [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8 Juni 2016 - Dewi mengatakan bahwa ada dana Rp.1,6 Triliun untuk dana ketahanan energi dan cadangan BBM pemerintah dan berharap mendapatkan anggran yang baik. [sumber]

Evaluasi Riset Nasional

27 April 2016 - Dewi mengatakan bahwa kebutuhan listrik akan tidak terpenuhi jika menggunakan teknologi yang biasa saja. menurut Dewi, penggunaan tenaga nuklir sudah bisa diterima oleh rakyat Indonesia dan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) perlu melakukan sosialisasi yang lebih baik. Dewi merasa bila masyarakat memandang negatif tentang nuklir karena sosialisasi yang berjalan kurang baik. Dewi menambahkan kalau teknologi yang diriset harus bermanfaat untuk masyarakat jangan sampai Anggaran negara habis tetapi tidak ada manfaatnya. Dewi menyatakan bahwa solar sel adalah listrik yang ramah lingkungan. [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

20 April 2016 - Menurut Dewi, seharusnya reklamasi pantura Jakarta akan berdampak baik pada masyarakat. Namun, akibat kurangnya pengawasan maka hal yang harusnya tidak terjadi justru terjadi. Dewi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum maka seharusnya peraturan diterapkan di Jawa Barat terhadap pengangkutan batu. Dewi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) meninjau kembali penghentian sementara reklamasi pantura Jakarta. [sumber]

Kinerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

2 Desember 2015 - Dewi meminta penjelasan LAPAN tentang performa satelit Lapan-A2. Dewi juga menanyakan kemungkinan LAPAN melakukan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP) agar memudahkan nelayan mencari ikan. [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

10 Juni 2015 - Dewi menyoroti keakuratan data di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK). Dewi minta klarifikasi ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) apakah sudah terdata kerusakan emisi gas yang terjadi setiap tahun di Dapilnya. Sehubungan dengan satwa dan fauna yang terancam punah, menurut catatan Dewi ada 69 spesies yang terdaftar. Dewi minta perhatian khusus dari MenLHK untuk memperkecil angka satwa dan fauna yang terdaftar agar kekayaan fauna kita tidak habis. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

26 Mei 2015 - Dewi minta klarifikasi ke Menteri Pertanian (Mentan) strategi yang disiapkan untuk mengatasi penyaluran benih yang rendah menimbang realisasi bantuan benih hanya 6%. Dewi juga minta klarifikasi ke Mentan apakah dengan menaikkan HET pupuk kelangkaan pupuk bisa teratasi. [sumber]

Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Langka yang Dilindungi

25 Mei 2015 - Dewi menyatakan bahwa sangat penting untuk mempertahankan dan membudayakan ekosistem. Dewi juga menanyakan mengenai pemberian sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang satwa langka. [sumber]

Evaluasi Stabilisasi Harga Pangan

Pada 6 April 2015 - menurut data Dewi jumlah panen terus meningkat selama 20 tahun terakhir dan ini kabar yang menggembirakan. Dewi minta klarifikasi ke Direktur Utama Bulog strategi yang disiapkan Bulog untuk mencapai swasembada kedelai menimbang harga kedelai di luar lebih murah daripada harga di Indonesia. Ada ungkapan bahwa belum makan nasi katanya belum makan. Dewi tanya apakah Bulog setuju dengan ungkapan tersebut karena di Bengkulu sangat sulit sekali mendapat raskin dan bukan disebabkan karena datanya salah. Dewi minta penjelasan ke Direktur Utama Bulog apa penyebabnya. [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 Maret 2015 - Dewi berharap penanggulangan kebakaran hutan lebih baik dibawah pimpinan Menteri Siti Nurbaya. Dewi saran bahwa penanggulangan kebakaran hutan bisa juga melibatkan masyarakat melalui media sosial. Dewi minta klarifikasi kepada MenLHK kenapa Bengkulu dan Kalimantan Utara tidak masuk dalam program penanggulangan kebakaran hutan. [sumber]