Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Bengkulu
Komisi X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
09/08/1964
Alamat Rumah
Jl. Kalibata Utara IV No.42, RT.008/RW.002, Kel.Kalibata. Pancoran. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Bengkulu
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan

Latar Belakang

Hj. Dewi Coryati, M.Si terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili Dapil Bengkulu setelah memperoleh 42,490 suara.  Dewi adalah seorang dokter hewan. Dewi adalah salah satu politisi wanita senior di PAN dan dipercaya sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bapilu) Provinsi Jambi dan Bengkulu untuk Pileg 2014 yang lalu

Pada masa kerja 2009-2014 Dewi duduk di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan dan juga duduk di Badan Anggaran dan Badan Urusan Rumah Tangga.  Di 2014-2019 Dewi bertugas di Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan pangan.  Di Agustus 2016, Dewi dimutasi ke Komisi X yang membidangi olahraga, kebudayaan, pendidikan dan kepemudaan.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 5, Bandung (1983)

S1, Kesehatan Hewan, Institut Pertanian Bogor, Bogor (1988)

S2, Dokter Hewan, Institut Pertanian Bogor, Bogor (1989)

S2, Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok (2005)

Perjalanan Politik

Dewi Coryati menjadi kader PAN di 2000 dan menjadi Anggota Badan Pemberdayaan Perempuan DPP PAN (2000-2005).  Di 2004 Dewi memulai karir politiknya dengan menjadi Tenaga Ahli Fraksi PAN di DPR (2004-2006).

Pada Pileg 2009 Dewi mencalonkan diri menjadi calon legislatif mewakili PAN di Dapil Bengkulu.  Dewi terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan duduk di Komisi VIII, Badan Anggaran dan Badan Urusan Rumah Tangga.

Di 2012 Dewi Coryati disebut-sebut sebagai salah satu anggota Komisi VII yang menyetujui proyek pengadaan laboratorium dan penggandaan Al-Quran di Kementerian Agama (2011-2012) yang menjadi kasus korupsi yang ditangani Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).  Pada kasus korupsi penggandaan Al Quran ini KPK berhasil mendakwa anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar dan memvonis dia 15 tahun penjara. (sumber) [sumber2]

Di 2014-2019 Dewi bertugas di Komisi IV yang membidangi perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan dan pangan. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Perjanjian Persetujuan Paris (Paris Agreement)

12 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),  Dewi menyatakan bahwa pada dasarnya ia menyetujui untuk membahas lebih lanjut Persetujuan Paris ini agar Indonesia mendapatkan pandangan yang lebih di mata dunia. [sumber]

Tanggapan RUU

RUU Ekonomi Kreatif - Pembicaraan Awal Tingkat 1

15 Oktober 2018 – Komisi 10 dengan Mendag dan Wakil Pemerintah. Dewi mengatakan bahwa RUU Ekraf ini perlu kerja keras agar RUU ini cepat menjadi UU dan harapan kita dapat segera tercapai, sebab kalau ekonomi Indonesia itu terpuruk hanya Ekraf yang dapaat memberikan dampak yang signifikan.[sumber]

Tanggapan

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN TA 2019

26 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenpora, Dewi berpendapat, harus ada kerjasama Kemenpora dengan kementerian lainnya. Beberapa pelatihan targetnya kecil dan banyak kegiatan Kemenpora,namun, Dewi tidak tahu kegiatannya bagaimana. Dewi berharap untuk kedepannya anggota DPR diberi kabar agar dana kecil bisa maksimal. [sumber] 

Rincian Kerja dan Anggaran Tahun 2019

5 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Bekraf, Dewi mengatakan Ekonomi kreatif sudah memasuki semua elemen manusia sudah diidentifikasi bahkan kriya, fashion dan kuliner menjadi unggulan. Dewi berpendapat biasanya kesulitan utama mereka itu adalah jualannya, maka itu yang harusnya difasilitasi. Pelatihan is good, tapi pelatihanharus sesuai kebutuhan masyarakat. Dewi menambahkan ketika meihat di target kinerja pelaku ekonomi yang mendapat fasilitasnya berkurang. [sumber

Problematika Akreditasi dan Kondisi Perguruan Tinggi Lainnya

10 Juli 2018- Pada rapat dengan eselon1 Kemenristekdikti. Dewi sepakat dengan penyampaian dari eselon 1 karena pemaparan sudah terdiri dari permasalahan dan obatnya, namun masih terdapat kendala biaya. Dewi membahas mengenai hilirisasi hasil riset yang tidak tersalur dengan baik dan tidak diserap dengan industri di Indonesia. Dewi memberikan contoh seperti Taiwan yang research-nya dilakukan di perguruan tinggi sehingga uang untuk riset bisa diserahkan ke perguruan tinggi untuk menjawab kekurangan anggaran riset. Dewi berharap untuk ke depan perlu adanya terobosan agar hilirisasi dan penyerapan inovasi penelitian bisa terarah dengan baik dan bisa menghasilkan uang kembali untuk membiayai penelitian di perguruan tinggi. Dewi menjelaskan hal yang paling penting yaitu kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas karena kualitas perguruan tinggi dilihat dari dosennya. Dewi memberikan saran untuk para dirjen untuk membuat  affirmative action agar rasio dosen mencukupi. [sumber]

Evaluasi Daya Serap APBN 2017 Persiapan APBN 2018 Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI

17 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Dewi mengatakan bahwa Bekraf Information Sytem on Mobile Application (BISMA) sangat diperlukan karena untuk memetakan pelaku ekonomi kreatif agar dapat ditemukan di mana-mana dan agar tepat sasaran. Dewi juga mengatakan bahwa baru 6.261 pelaku Ekraf yang mampu mendaftar BISMA, seharusnya ada sekitar 8 juta pelaku ekonomi yang dapat terserap dalam BISMA ini. Perihal sertifikasi pelaku ekonomi, di Bengkulu Dewi pernah mencoba mendaftarkan 50 orang sekaligus, tetapi mental. Dewi mempertanyakan apakah peserta BISMA sudah mengikuti pelatihan dan seberapa besar kekuatan Bekraf untuk melakukan pelatihan. Mengenai divisi pemasaran, khususnya pengembangan pasar luar negeri. Dari data yang didapatkan pada tahun 2015, ada peningkatan ekspor dari 23,3%. Namun, ekspor dikuasai oleh Jawa Barat saja. Dewi mempertanyakan apakah tindakan cepat sementara yang akan membuat provinsi di luar Jabar yang akan menciptakan Ekraf dan mengapa kuliner kita tidak bisa menjadi penyumbang ekspor. Dewi mempertanyakan juga, apakah ini memang strategi khusus sehingga negara lain menyerap hasil Ekraf kita, kalau penyerapan baik apa yang dicita-citakan Jokowi akan tercapai. Dewi menyampaikan bahwa daerah ekspor terbesar adalah Amerika,apakah ini sebuah strategi ataukah perlu ada strategi agar negara lain dapat menyerap ekonomi kreatif kita. [sumber]

Permasalahan Pariwisata

5 Desember 2017Komisi 10 rapat dengan PP ASITADewi mengatakan bahwa saat ini kita tidak mungkin untuk tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi kita masih memiliki peluang untuk menjaga sektor pariwisata, untuk menggenjot pemasukan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kemudian, Dewi mengemukakan bahwa Litbang ASITA harus memberikan kepastian hukum kepada tour leader dari luar negeri yang akan bergabung dengan tour leader lokal, kita harus memastikan bahwa hal itu dapat terjadi dengan sebagaimana mestinya. Diperlukan terobosan-terobosan dari pihak Litbang ASITA untuk mencapai hal tersebut. Bila menginginkan pendapatan nomor satu dari sektor pariwisata, maka kita harus melindungi sektor pariwisata kita. Dewi juga mengusulkan agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ASITA lebih mempererat tali silaturahmi, agar mempunyai suara perwakilan di Komisi 10, karena ia merasa baru mendengar ASITA satu tahun belakangan ini. [sumber]

Pendidikan Vokasi dan Sertifikasinya

2 Oktober 2017 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Indonesian-German Maritime Forum (IGMF), Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM), dan PT ALWYNI International Capital (AIC) Dewi mengukapkan bahwa sudah mengadakan kunjungan ke sana, dan kesimpulannya jika memungkinkan pemerintah melakukan kerja sama antara pemerintah Indonesia-Jerman dengan catatan harus pandai Bahasa Inggris. Dewi menanyakan apakah memungkinkan jika dilakukan kerja sama untuk magang di Jerman. Dewi menginginkan dunia pendidikan dan pekerjaan bisa terbuka lebar untuk generasi selanjutnya. Dewi mengapresiasi IGMF bahwa sangat bagus kerja sama ini, karena Indonesia adalah negara kepulauan dan bagaimana cara supaya IGMF bisa melakukan kerja sama supaya pemerintah Bengkulu mendapat bantuan-bantuan dan memaksimalkan kepulauan Bengkulu. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

22 Juni 2016 - Dewi setuju dengan beberapa catatan untuk Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan (MenLHK). Terkait program pengendalian sampah harus segera diselesaikan. Dewi setuju dengan anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KemenLHK). Menurut Dewi, KemenLHK sudah melakukan kerjasama dengan mahasiswa dan masyarakat umum dalam menjaga hutan, menurutnya dinilai penting. Dewi memohon kepada KemenLHK untuk memberi sejuta bibit kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu.  [sumber]

Kebijakan Moratorium Ujian Nasional (UN)

1 Desember 2016 - Dewi mendukung kebijakan moratorium UN karena belum meratanya sarana prasarana pendidikan. Dewi mengingatkan jika kebijakan ini disebut moratorium maka harus ada tenggat waktu sehingga guru harus memenuhi kompetensi. Sebelum moratorium dilaksanakan, Dewi mengusulkan agar terlebih dahulu membuat pilot project pada tiga daerah contoh untuk melihat kesiapan akademik dan keuangannya agar orang tua murid tidak akan terbebani nantinya karena pelaksanaan USBN akan melibatkan banyak pihak nantinya.  [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8 Juni 2016 - Dewi mengatakan bahwa ada dana Rp.1,6 Triliun untuk dana ketahanan energi dan cadangan BBM pemerintah dan berharap mendapatkan anggran yang baik.  [sumber]

Evaluasi Riset Nasional

27 April 2016 - Dewi mengatakan bahwa kebutuhan listrik akan tidak terpenuhi jika menggunakan teknologi yang biasa saja. menurut Dewi, penggunaan tenaga nuklir sudah bisa diterima oleh rakyat Indonesia dan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) perlu melakukan sosialisasi yang lebih baik. Dewi merasa bila masyarakat memandang negatif tentang nuklir karena sosialisasi yang berjalan kurang baik. Dewi menambahkan kalau teknologi yang diriset harus bermanfaat untuk masyarakat jangan sampai Anggaran negara habis tetapi tidak ada manfaatnya. Dewi menyatakan bahwa solar sel adalah listrik yang ramah lingkungan.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

20 April 2016 - Menurut Dewi, seharusnya reklamasi pantura Jakarta akan berdampak baik pada masyarakat. Namun, akibat kurangnya pengawasan maka hal yang harusnya tidak terjadi justru terjadi. Dewi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum maka seharusnya peraturan diterapkan di Jawa Barat terhadap pengangkutan batu. Dewi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) meninjau kembali penghentian sementara reklamasi pantura Jakarta.  [sumber]

Kinerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

2 Desember 2015 - Dewi meminta penjelasan LAPAN tentang performa satelit Lapan-A2. Dewi juga menanyakan kemungkinan LAPAN melakukan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP) agar memudahkan nelayan mencari ikan.  [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

10 Juni 2015 - Dewi menyoroti keakuratan data di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK). Dewi minta klarifikasi ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) apakah sudah terdata kerusakan emisi gas yang terjadi setiap tahun di Dapilnya. Sehubungan dengan satwa dan fauna yang terancam punah, menurut catatan Dewi ada 69 spesies yang terdaftar. Dewi minta perhatian khusus dari MenLHK untuk memperkecil angka satwa dan fauna yang terdaftar agar kekayaan fauna kita tidak habis.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

26 Mei 2015 - Dewi minta klarifikasi ke Menteri Pertanian (Mentan) strategi yang disiapkan untuk mengatasi penyaluran benih yang rendah menimbang realisasi bantuan benih hanya 6%. Dewi juga minta klarifikasi ke Mentan apakah dengan menaikkan HET pupuk kelangkaan pupuk bisa teratasi.  [sumber]

Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Langka yang Dilindungi

25 Mei 2015 - Dewi menyatakan bahwa sangat penting untuk mempertahankan dan membudayakan ekosistem. Dewi juga menanyakan mengenai pemberian sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang satwa langka.  [sumber]

Evaluasi Stabilisasi Harga Pangan

Pada 6 April 2015 - menurut data Dewi jumlah panen terus meningkat selama 20 tahun terakhir dan ini kabar yang menggembirakan. Dewi minta klarifikasi ke Direktur Utama Bulog strategi yang disiapkan Bulog untuk mencapai swasembada kedelai menimbang harga kedelai di luar lebih murah daripada harga di Indonesia. Ada ungkapan bahwa belum makan nasi katanya belum makan. Dewi tanya apakah Bulog setuju dengan ungkapan tersebut karena di Bengkulu sangat sulit sekali mendapat raskin dan bukan disebabkan karena datanya salah. Dewi minta penjelasan ke Direktur Utama Bulog apa penyebabnya.  [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 Maret 2015 - Dewi berharap penanggulangan kebakaran hutan lebih baik dibawah pimpinan Menteri Siti Nurbaya. Dewi saran bahwa penanggulangan kebakaran hutan bisa juga melibatkan masyarakat melalui media sosial. Dewi minta klarifikasi kepada MenLHK kenapa Bengkulu dan Kalimantan Utara tidak masuk dalam program penanggulangan kebakaran hutan.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
09/08/1964
Alamat Rumah
Jl. Kalibata Utara IV No.42, RT.008/RW.002, Kel.Kalibata. Pancoran. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Bengkulu
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan