Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Zulkifli Hasan

PAN - Lampung I

Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Zulkifli Hasan adalah caleg terpilih dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk dapil Lampung I. Pria yang lahir di Lampung ini menikah dengan Soraya. Mereka memiliki empat orang anak.

    Putri pertama Zulkifli Hasan menikah dengan putri ketiga mantan Ketua PAN. Pernikahan ini disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (sumber).

    Pada masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono, Zulkifli Hasan mendapatkan mandat sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 

    Pada tanggal 8 Oktober 2014, Zulkifli dipilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Oesman Sapta, Hidayat Nur Wahid, Masyudin dan EE Mangindaan terpilih sebagai wakilnya. Susunan ini adalah usulan paket dari Koalisi Merah Putih (KMP). 

    Pendidikan

    - SDN Penengahan Lampung Selatan (1975)
    - SMP Negeri Tanjungkarang (1979)
    - SMA Negeri 53 Jakarta (1982)
    - S-1, FE Universitas Krisnadwipayana Jakarta (1996)
    - S-2 (MM), Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta (2003)

    Perjalanan Politik

    Sebelum masuk ke politik, Zulkifli Hasan adalah seorang presiden direktur dan komisaris di beberapa perusahaan. Sebelum menjadi menteri, ia dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional untuk periode 2005-2010. Zulkifli menduduki posisi sebagai Ketua Fraksi PAN DPR RI periode 2004-2009. 

    Dari tahun 2008 sampai dengan 2009, ia mendapatkan posisi sebagai Ketua Panitia Angket BBM DPR. Tahun 2009, Zulkifli resmi diangkat sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 

    Tahun 2014, Zulkifli memenangkan pileg dan menjadi anggota dewan untuk dapil Lampung 1. Pada tanggal 8 Oktober 2014, tanpa ada rencana untuk menjadi Ketua MPR, ia dipilih sebagai Ketua MPR dengan memenangkan voting di sidang paripurna yang berlangsung dari tanggal 7 Oktober 2014, dengen memperoleh 347 suara. Zulkifli Hasan terpilih sebagai Ketua MPR 2014-2019 dalam paket pimpinan bersama jajaran wakil ketua MPR antara lain EE Mangindaan (Demokrat), Mahyudin (Golkar), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta Odang (unsur DPD).

    Visi & Misi

    Inilah visi misi yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan sebelum pemilihan Ketua MPR dimulai: 

    1. MPR adalah lembaga yang sangat penting untuk mengawal Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI.
    2. MPR sebagai lembaga tinggi harus membangun DPR dan DPD agar bekerja secara harmonis untuk kepentingan bangsa dan negara.
    3. MPR harus memperkuat dan mengoptimalkan suara DPD.

    Program Kerja

    Belum Ada

    Sikap Politik

    RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

    27 Maret 2016 - (TribunNews) - Selain persoalan politik, rapat pimpinan nasional (Rapimnas) II PAN turut membahas masalah ekonomi. 

    Persoalan ekonomi yang akan dibahas PAN antara lain mengenai Undang Undang pengampunan pajak atau tax amnesty.

    Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menuturkan, pihaknya setuju dengan diberlakukannya tax amnesty.

    Adanya tax amnesty diyakini PAN dapat membantu pemerintah mendapatkan dana tambahan dari uang milik warga negara Indonesia yang selama ini tersimpan ‎di luar negeri.

    "‎Tax amnesty dapat menjadi sebuah upaya untuk mencapai target dana APBN. Karena dana APBN tahun ini dipastikan jauh dari target," kata Zulkifli di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (27/3/2016).

    Pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI itu menyebut dana milik orang Indonesia yang terparkir di luar negeri mencapai ribuan miliar dolar AS.

    Ia mengoreksi bahwa ada pernyataan yang mengatakan dana orang Indonesia di luar negeri sebesar ratusan miliar dolar AS.

    "‎Banyak yang perkirakan dana orang Indonesia di luar negeri antara 100-150 miliar dolar AS. Menurut data kita dana yang ada di luar negeri 2.000 miliar dolar AS," tuturnya.

    ‎Menurut Zulkifli, fraksi PAN di DPR akan memperjuangkan agartax amnesty tersebut dapat digoalkan menjadi Undang Undang.

    Pihaknya yakin tax amnesty akan membawa manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia.

    "‎Kalau tax amnesty bisa dilaksanakan tentu akan memberikan dampak positif terhadap kembalinya uang-uang masyarakat yang berada di luar negeri," katanya.  [sumber]

    Tanggapan

    Kasus Dugaan Korupsi Ketua DPR terkait Pengadaan E-KTP

    19 November 2017 - (KUMPARAN) -  

    Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta Ketua DPR Setya Novanto mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Novanto kini telah resmi dibantarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.
     
    "Setya Novanto harus mengikuti proses hukum yang ada. Apalagi sebagai pimpinan lembaga tentu Novanto harus mengikuti proses hukum yang ada," ujar Zulkifli di Graha Adhya Wicaksana, Pondol Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (19/11).
    Ketum PAN ini menilai jika Novanto keberatan, toh ia dapat mengajukan praperadilan. Namun, Novanto tetap harus menjalankan proses hukum yang diwajibkan.
     
    "Keberatan kan ada, boleh praperadilan, boleh membela," tuturnya.
     
    Zulkifli menegaskan yang terpenting harus dilakukan adalah Novanto memiliki kesadaran untuk menjaga citra DPR sebagai sebuah lembaga negara.
     
    "Yang paling penting, mari kita jaga kehormatan lembaga negara. Lembaga negara adalah simbol jika lembaga negara rusak citranya tentu akan mengganggu ketahanan nasional. Jadi kita sama-sama menjaga citra lembaga," ujar mantan menteri di era SBY ini.
     
    Mengenai pergantian Ketua DPR, Zulkifli menjelaskan hal itu bisa terjadi jika sudah ada keputusan hukum tetap mengenai kasus yang didera Novanto. Namun, jika ingin memaksakan adanya pergantian, maka bola berada di tangan Golkar.
     
    "Pergantian hanya pada Golkar," ujarnya.   [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.