Partai Amanat Nasional - Kepulauan Riau

Sikap Terhadap RUU

Masukan dan Pandangan terkait RUU tentang Kebidanan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)

Asman menyatakan persetujuannya terkait dengan RUU tentang Kebidanan, karena harus dipisahkan antara keahlian pelayanan kesehatan bagi dokter, perawat, dan juga bidan. Ia meminta agar organisasi profesi seperti IBI, POGI, dan IDI untuk menyerahkan masukan dan pandangannya secara tertulis. Menurut Asman, masih diperlukan kajian yang lebih mendalam antara dokter penyakit dalam dan kebidanan yang masih menimbulkan perbedaan.

Tanggapan

Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina

Asman mengatakan bahwa terkait Selat Malaka menjadi satu urat nadi dunia kemudian ada Wisma Batam dengan uang Pertamina karena Selat Malaka seolah-olah dimiliki oleh Singapura tetapi sekarang berbeda, sayangnya hari ini apa yang dimiliki Pertamina belum terealisasi karena ada 4 unit kantor yang masih sewa di Batam. Kenapa mesti dijadikan Singapura menjadi based, harusnya Batam saja basednya untuk logistik internasional. Jiwa dagang kita masih kalah dengan Singapura terkait trading, investasi hulu itu Asman apresiasi tetapi kenapa tradingnya kurang maksimal. Sedihnya lagi ada ilmu balon, kalau balon Singapura pecah pasti larinya ke Indonesia tetapi hingga saat ini balonnya Singapura ini tidak pernah pecah. Aftur lebih murah di Changi Airport daripada bandara-bandara di Indonesia. Maka perlu digeser base logistic dari Singapura ke Indonesia.

Penyelesaian Hubungan Industri — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pakar

Asman mengatakan hal yang jelas adalah lahirnya PPHI ini dapat diselesaikan dengan cepat. Ini perlu dipikirkan dari Pasal-Pasal yang akan dicantumkan dalam UU.

Program Legislasi Nasional — Komisi 3 DPR-RI Rapat Koordinasi dengan Komisi-Komisi DPR-RI

Asman mengatakan bahwa RUU tambahan di 2016 yang bukan prioritas yaitu RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Kinerja dan Program BPJS Kesehatan - RDP Komisi 9 dengan Dirut BPJS Kesehatan

Asman menyampaikan bahwa ada akupuntur medis di pelayanan BPJS mereka tidak diakui, padahal mereka sudah diakui keberadaan fakultas itu. Asman berpendapat bahwa pelayanan harus dikondisikan dengan sarana prasarana di daerah tersebut. Asman mengkritisi bahwa persyaratan-persyaratan yang ada terlalu kaku. Asman menanyakan ada berapa kabupaten yang belum ada di BPJS, dan apa peran pemerintah daerah dengan adanya BPJS, serta apa saja terobosannya.

Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan

Asman mengatakan dewas harus melaporkan ke DPR seminggu atau sebulan sekali. Dengan Komisi 9 inilah bisa ditindaklanjuti temuan di lapangan. Ia belum bisa menyoroti kinerja dewas karena masih baru. Menurutnya, beban dewas tidak ringan. Dewas BPJS Ketenagakerjaan harusnya diberi ruangan yang bagus karena mewakili buruh dan Pemerintah. Untuk direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru, dari dulu tidak pernah ada keterbukaan untuk dana investasi. Ia tidak tahu direksi baru sudah membuat mappingnya atau belum. Ia mengatakan itu harus menjadi konsentrasi karena ada tidak keterbukaan investasi. Tugas BPJS Ketenagakerjaan adalah mensejahterakan pekerja. Ia melihat beberapa rumah pekerja yang dikelola jamsostek tidak berkembang. Ia menanyakan program rusun yang murah ke depan untuk buruh agar menghemat living cost. Ini merupakan investasi juga dan support untuk buruh.

Kasus RS Mitra Husada di Pringsewu Lampung - RDP Komisi 9 dengan BPOM, Dinas Kesehatan Lampung dan Ketua Tim Sentinel

Asman menanyakan apakah tim penyelamatan pasien sudah terbentuk di seluruh rumah sakit, dan Asman meminta data tersebut. Asman menyampaikan bahwa tim baru ini dibentuk setelah ada kejadian. Asman meminta dari 3 kronologis yang disampaikan mitra, agar ditindaklanjuti dan diinvestigasi.

Rangkap Jabatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Asman membahas mengenai masalah yang kemarin ramai soal BPJS Kesehatan. Ia mengajak untuk mengunjungi kantor Dewas BPJS nanti. Ia mengatakan walaupun dianggap sebagai komisaris, tidak usah dipikirkan dan bekerjalah sebagai Dewas sesungguhnya.

Penjelasan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengenai Pembiayaan yang dibebankan ke Pekerja Migran, Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Bagi TKI, Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah, dan Program Pemerintah terkait Perubahan Mekanisme dan Pola Waktu Bekerja Pekerja Migran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNP2TKI

Asman mengatakan kualitas saudara-saudara yang ingin bekerja ke luar negeri khususnya TImur Tengah terbatas. Terkait penempatan PMI di luar rumah majikan, ia meminta untuk nantinya dipastikan agar tidak kucing-kucingan karena di satu sisi harus ke asrama tapi di sisi lain harus bekerja diluar jam kerja. Ia menanyakan solusi yang BNP2TKI persiapkan terhadap hal tersebut.

Latar Belakang

Asman Abnur adalah politisi senior dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili Dapil Kepulauan Riau. Asman terpilih untuk ketiga kalinya dan menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019.  Asman adalah seorang pengusaha sukses asal Batam yang terjun ke dunia politik.  Asman tercatat sebagai pemilik dari SPBU Tiban, Bank Perkreditan Rakyat Banda Raya Batam, Banda Tour & Travel dan perusahaan valuta asing.  

Asman adalah mantan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN periode 2010-2015. Pada masa bakti 2014-2019 Asman bertugas menjadi Wakil Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kependudukan dan kesehatan.  Sebelumnya Asman pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI (2004-2009) dan Wakil Ketua Komisi X (2010-2014).  

Pada 27 Juli 2016, Asman dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kabinet Kerja. Asman digantikan oleh Siti Sarwindah yang dilantik di Oktober 2016.

Pendidikan

SLTA, SMEA Tanjung Pinang, Riau (1979)

D3, Akuntansi, Universitas Andalas, Padang (1983)

S1, Ekonomi, Universitas Ekasakti, Jakarta (1990)

S2, Magister Sains, Universitas Airlangga, Surabaya (2004)

Perjalanan Politik

Asman Abnur memulai perjalanan politiknya dengan aktif berorganisasi di asosiasi industri di awal 1990an.  Asman adalah Ketua Asosiasi Perdagangan Valuta Asing Batam (1990-1992).  Sebagai pengusaha sukses Asman bergabung di banyak asosiasi industri dan pedagang.  Asman menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Batam (1995-1998) dan juga Ketua Kamar Dagang Industri (KADIN) Batam (1999-2004) dan memegang peranan penting dalam pembahasan zona dagang bebas sebagai Ketua Tim Pengkajian Free-Trade-Zone Batam (2000-2001).

Di 2000 Asman terjun ke percaturan politik Batam dan mewakili PAN sebagai Anggota DPRD Kota Batam.  Dianggap sebagai bintang baru di percaturan politik Asman diundang menjadi Wakil Walikota Batam di 2001.  Asman tidak bertugas lama menjadi Wakil Walikota dan mengundurkan diri di 2003 untuk mempersiapkan diri mengikuti Pileg 2004.

Pada Pileg 2004 Asman mencalonkan diri menjadi calon legislatif dari PAN dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009. Ketika menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI nama Asman dikenal sebagai salah satu legislator yang vokal ketika kasus Bank Century mencuat.  

Asman terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan ketiga kalinya untuk periode 2014-2019.  Asman adalah salah satu nama yang dikabarkan akan maju menjadi calon gubernur Kepulauan Riau pada Pilkada 2015 nanti. (sumber).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

1 Juni 2016 - Berdasarkan pantauan Asman, rumah sakit yang luar biasa terdapat di Bali. Berbeda dengan RS Vertikal Husein di Palembang, Asman menyebutkan bahwa rumah sakit ini kerap mati lampu karena tidak adanya diesel, dan hanya terdapat 2 ruang operasi. Menteri Kesehatan (Menkes) perlu konsentrasi penuh pada permasalahan rumah sakit vertikal. Kemudian, masalah lain yang disebutkan Asman dan selalu muncul adalah ketersediaan obat. Asman menyampaikan bahwa dokter tidak memiliki hak terhadap pasien, justru yang memiliki hak adalah tim verifikasi BPJS Kesehatan dalam memutuskan penggunaan obat. Asman mempertanyakan sudah berapa persen realisasi pengadaan obat.  [sumber]

RUU Kebidanan

2 Februari 2016 - Asman mewakili Komisi 9, menargetkan RUU Kebidanan diserahkan kepada Panitia Kerja (Panja) pada Maret 2016. Selain itu, Komisi 9 juga menyetujui RUU tersebut dilanjutkan ke Badan Legislasi (Baleg). Jika lolos dari Baleg, maka segera masuk ke Badan Musyawarah (Bamus). Setelah itu, akan ada jadwal rapat Paripurna perihal UU Kebidanan. Asman bersama Komisi 9 juga menargetkan RUU Kebidanan selesai tahun 2016 meski proses yang akan dilalui sangat panjang. Asman dan Komisi 9 juga ingin meningkatkan produktivitas Komisi 9 dalam fungsi legislasi. Menurut Asman, tidak mudah merumuskan sebuah UU. Selanjutnya, Asman meminta IBI untuk memasukkan materi tentang IBI dalam RUU Kebidanan karena khawatir akan tumbuh organisasi-organisasi lain yang tidak terorganisir.  [sumber]

Tanggapan

Pengawasan Tenaga Kerja Asing

22 Juni 2016 - Asman menayakan tentang kesiapan mitra dalam mengawasi tenaga asing. Perlu di-cek kembali di Kementerian Tenaga Kerja dan Dirjen Imigrasi perihal permasalahan yang terjadi di lapangan terkait bertambahnya orang asing.  [sumber]

30 Mei 2016 - Asman menjabarkan bahwa kualitas tenaga kerja menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi, hal ini dimungkinkan dengan bentuk kurikulum yang salah atau dari para dosen sendiri yang tidak bisa mempersiapkan mahasiswanya. Akibatnya, mahasiswa banyak yang tidak memiliki keahlian dan kesiapan setelah lulus dari kuliah. Hal inilah yang mengakibatan investor memilih untuk membawa Tenaga Kerja Asing (TKA) yang biasanya sudah memiliki satu paket beserta keahlian.  [sumber]

Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

27 April 2016 - Menurut Asman anggota Komisi 9 DPR- RI bila masa reses selalu pergi ke daerah piihan dan mengecek ke Rumah Sakit maupun perpustakaan daerah. Selain masa reses Komisi 9 DPR-RI selalu mengadakan kunjungan kerja ke rumah sakit. Asman menyatakan bahwa Komisi 9 DPR-RI mendengarkan semua keluhan dan Komisi 9 DPR-RI selalu mencoba memperbaiki tetapi belum sempurna. Asman menuturkan kalau Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada kesimpulannya meminta untuk memberikan evaluasi tentang Indonesia Case Based Groups (INA CBGs).

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan

19 April 2016 - Asman menyatakan bahwa dari riset yang dilakukan Komisi 9 DPR-RI yang telah berkunjung ke Rumah Sakit Vertikal, yaitu banyak hal yang kurang. Komisi 9 DPR-RI sepakat mendorong Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI untuk menjadikan Rumah Sakit Vertikal menjadi skala nasional dengan cara perdalam mengenai Rumah Sakit Vertikal, agar tidak ada lagi berpikir untuk berobat ke Singapura dan Malaysia. Rumah sakit di daerah diharapkan bisa menjadi rujukan.  [sumber]

Evaluasi Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk Launching per 1 Juli 2015

2 April 2015 - Menurut Asman ada 3 hal yang menghabiskan uang buruh: kebutuhan pokok, transportasi dan tempat tinggal. Asman minta klarifikasi ke Direktur Utama BPJSTK bidang investasinya apa saja dan apakah ada rencana untuk bikin anak perusahaan. Asman usul untuk investasi rusunawa namanya diganti saja supaya buruh bangga dengan nama tersebut, kemudian kembangkan investasi outlet dari uang iuran buruh supaya mereka bisa beli kebutuhan.  [sumber]