Partai Amanat Nasional - Jawa Barat II

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Penggunaan Kelebihan Target Penerimaan Pungutan OJK Tahun 2014 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menurut Nadjib, yang paling penting bagi DPR-RI adalah transparansi dan pertanggungjawaban atas anggaran. Ia berpendapat bahwa OJK merupakan lembaga yang masih baru, namun minim fasilitasnya. Mengingat, untuk gedung kantor saja masih menumpang. 

Asumsi Makro — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Bank Indonesia

Ahmad mengatakan Fraksi PAN memutuskan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi 4,7%, nilai tukar Rp. 14.000, SPN 5,5%.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik

Ahmad menanyakan apakah BPS mempunyai data yang bersifat rahasia.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ahmad mengatakan bahwa apa yang sudah diputuskan jangan diubah begitu saja. Pembahasan juga harus diselesaikan secara internal.

Rencana Kerja dan Anggaran — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia

Nadjib mengatakan program kerja OJK harus bisa diukur tercapai atau tidaknya. Ia menanyakan hal yang menjadi standar ukuran tercapainya. Ia juga menanyakan benefit yang masyarakat dapatkan dari rencana kerja OJK dan sinergitas OJK dengan lembaga lain. Ia mengatakan Komisi 11 tidak melihat mekanisme dari kegiatan OJK dapat melindungi kepentingan konsumen. Ia menanyakan landasan penetapan iuran dan sejauh mana besaran pungutan yang dilakukan OJK. Ia menyampaikan Komisi 11 sedang mempertimbangkan merevisi UU BI dan menanyakan pendapat OJK jika hal tersebut mempengaruhi OJK. ia mengatakan RUU BI pasti akan berdampak kepada rencana kerja OJK. Ia mengatakan banyak program perbankan yang tidak jauh dari produk rentenir dan menanyakan pengawasan OJK terhadap hal tersebut. Ia mengatakan kinerja OJK perlu diawasi

Lanjutan dengan Menteri Keuangan Privatisasi 4 BUMN – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Najib menyampaikan bahwa Fraksi PAN masih membutuhkan waktu dan perlu ada rapat internal untuk komunikasi politik.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Rusli

Ahmad mempertanyakan apa yang membuat Bapak ingin menjadi anggota BPK dan apa yang membuat tertarik. Dari konsep yang dibuat ini harus bisa diaplikasikan secara bersama dan harus mengikuti UU yang ada.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Indra

Ahmad mempertanyakan sejauh mana Bapak berfikir bahwa DPR-RI akan menjadi mitra BPK-RI. Kita merencanakan bahwa menerima beradasarkan ajuan yang ada dan harapan Bapak yang sudah disampaikan sama seperti kami yang tidak terealisasi. Ahmad tidak melihat upaya BPK-RI ke depan sehingga Ahmad mempertanyakan bagaimana untuk kedepannya. Ahmad mengatakan bahwa banyak daerah yang menginginkan untuk mendapatkan WTP dari BPK-RI, sehingga banyak daerah yang mengambil auditor BPK-RI menjadi kepala dinas di instansi daerah, sehingga bagaiamana tanggapan Bapak atas auditor yang kerja di instansi daerah apakah tidak adnaya konflik interest.

Fit and Proper Test Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Firmanzah

Ahmad bertanya kepada Firmanzah terkait upaya strategis apa yang akan dilakukan supaya masyarakat mengetahui manfaat sektor keuangan.

Latar Belakang

Ahmad Nadjib Qudratullah adalah legislator senior dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili Dapil Jawa Barat II (Kab.Bandung). Selama 2 periode Ahmad duduk di Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung (2004-2009 dan 2009-2014).  Pada periode 2009-2014 Ahmad menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kab.Bandung. 

Pada masa kerja 2014-2019 Ahmad Nadjib bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.

Pada 2013, Ahmad Nadjib diperiksa oleh Polda Jawa Barat terkait dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Bandung di periode 2005. (sumber).

Pendidikan

SLTA, SMA 2 Mei, Bandung (1994)

S1, Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kridatama, Bandung (2012). 

Perjalanan Politik

Sejak di bangku kuliah di 2010 Ahmad Nadjib bergabung menjadi kader PAN.  Dimulai dari lingkup kecamatan Dayeuhkolot sampai menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Bandung dan juga sebagai Ketua Inisiator Barisan Muda (BM) PAN Kab.Bandung, Ahmad Nadjib giat mengembangkan PAN di Kabupaten Bandung.

Dianggap sukses mewakili PAN di DPRD Kabupaten Bandung selama 2 periode (2004-2014), di Pileg 2014 Ahmad Nadjib mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

28 April 2016 - Nadjib meminta penentuan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pengampunan Pajak dari DPR dilakukan melalui konsultasi Fraksi dengan Pimpinan Komisi.  [sumber]

RUU Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK)

17 Maret 2016 - Mewakili Fraksi PAN, Najib menyampaikan bahwa Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membangun sistem keuangan kembali yang lebih kokoh. Fraksi PAN berharap UU PPKSK nantinya dapat menjadi payung hukum untuk antisipasi dan penanganan krisis keuangan. Fraksi PAN juga berharap KSSK membuat standardisasi penanganan atas bank yang bersifat sistemik. Selain itu, Fraksi PAN memberikan apresiasi kepada anggota Panja RUU PPKSK.

Fraksi PAN sepakat bahwa penggunaan APBN pada penanganan krisis menimbulkan masalah kompleks, dan menyetujui penghapusan peraturan tersebut. Fraksi PAN menyetujui agar RUU PPKSK dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2.  [sumber]

10 Maret 2016 - Nadjib mengusulkan untuk membuat ilustrasi flow chart dari perubahan pasal dan ayat yang terjadi dalam RUU PPKSK.  [sumber]

RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP)

29 Oktober 2015 -  Ahmad menilai fokus Rancangan Undang Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) ini hanya semata-mata bagaimana meningkatkan pendapatan dan tidak ada jaminan pajaknya balik ke masyarakat. Menurut Ahmad naskah RUU PNBP ini sering kali bermasalah karena naskah akademiknya. Ahmad saran perlunya ada rapat khusus untuk mengawasi penerbitan naskah akademik agar tidak selalu berujung masalah seperti ini.  [sumber]

Tanggapan

Uji kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Dasril Munir

20 September 2016 - Dalam RDP Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK, Dasril Munir, Nadjib menanyakan kesiapan Dasril untuk menjadi BPK. Dasril juga menanyakan pandangan Dasril terkait hubungan lembaga lain dengan BPK secara politis, misalnya BPK dengan DPR-RI. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Abdul Latief

19 September 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Abdul Latief, Ahmad bertanya bentuk kongkrit koordinasi BPK dengan mitra kerja BPK jika saudara Abdul Latief terpilih sebagai Kepala BPK. [sumber]

Evaluasi Kinerja Asuransi Kredit Indonesia, Perum Jamkrindo, Jasa Asuransi Indonesia dan Permodalan Nasional Madani

26 November 2015 - Ahmad meminta penjelasan Jamkrindo mengenai jumlah laba tahun 2015.  [sumber]

Hutang Pemerintah Indonesia

24 Juni 2015 - Najib tanya ke Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko tren perubahan pembiayaan utang dari Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan & Belanja Negara–Perubahan (APBN-P) dalam 4 tahun terakhir. Najib juga minta konfirmasi realisasi penyerapan anggaran di tahun 2014 serta realisasi pembiayaan di tahun yang sama.  [sumber]

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal - RAPBN 2016

Pada 28 Mei 2015 - Ahmad berharap di dalam pemaparan RAPBN 2016 memuat alokasi anggaran untuk RKP yang ada sekarang.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Ahmad tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, bagaimana memastikan kedaulatan Rupiah terjaga dan strategi yang disiapkan untuk memperluas syariah banking.

Ahmad tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, apakah cukup nasionalis dan berani tegas untuk memastikan tidak ada yang pakai US Dollar lagi untuk transaksi.  [sumber]

Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pada 16 Februari 2015 - Ahmad Nadjib menilai masih banyak aparatur Bea dan Cukai yang bermasalah dan berharap DirjenBC sungguh-sungguh membuat jajaran Bea dan Cukai bersih.  Ahmad Nadjib minta klarifikasi dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DirjenBC) strategi apa yang disiapkan untuk menciptakan citra bersih di 2015.  Ahmad Nadjib menilai kedaulatan petani tembakau penting untuk dijaga. Oleh karena itu Ahmad Nadjib berharap DirjenBC berperan untuk menjaga persaingan di industri tembakau tetap fair.  [sumber]